Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • DKI Jakarta segerabuka posko pengaduan UMP dan THR

    DKI Jakarta segerabuka posko pengaduan UMP dan THR

    Arsip foto – Warga berjalan sepulang bekerja di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (31/10/2024). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.)

    DKI Jakarta segerabuka posko pengaduan UMP dan THR
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 13:51 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membuka posko pengaduan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 termasuk untuk memantau pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1446 Hijriah di Jakarta.

    “Posko dibuka Maret awal bulan menjelang Ramadhan. Kita buat posko, (perusahaan) mana yang tidak mau sesuai dengan UMP,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho di Jakarta, Selasa.

    Pihaknya menjelang dua minggu (sebelum lebaran) juga turun ke lapangan. “Biasanya kan 10 hari sebelum Lebaran itu harus sudah diberikan THR-nya,” kata Hari di Jakarta, Selasa.

    Kendati demikian, Hari belum menjelaskan secara rinci mekanisme pihak perusahaan atau pekerja dalam mengajukan laporan ke posko tersebut. Hari menjelaskan, biasanya Kementerian Ketenagakerjaan akan menerbitkan surat edaran (SE) terkait THR tiga minggu sebelum hari raya. Namun sebelum itu, Hari mengatakan pihaknya juga akan melakukan mitigasi.

    Apabila nantinya terdapat perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban memberikan THR kepada pegawainya, maka Hari menjelaskan pihaknya akan melakukan audit keuangan perusahaan tersebut.

    “Pertama kita audit dulu keuangannya. Biasanya kalau tidak sesuai dengan UMP, mereka akan menyampaikan bahwa ‘saya defisit keuangan’. Kita mediasi, akhirnya karyawan ‘ya sudah kalau nggak bisa penuh (THR-nya) separuhnya’. Jadi kesepakatan,” kata Hari.

    Namun, jika karyawan menuntut agar THR dibayarkan secara utuh, Hari menjelaskan, pihaknya akan melihat kembali kondisi keuangan perusahaan tersebut. Jika masih mampu, maka perusahaan wajib memberikan THR secara utuh kepada pegawai. Namun jika kondisi keuangan perusahaan tidak memungkinkan, maka pihaknya akan memediasi perusahaan dan karyawan.

    “Kalau memang tidak bisa memenuhi kewajiban pasti ada sanksinya. Ada juga yang baru akhir tahun dibayar Desember. Tapi kalau lewat Desember nggak bayar, kita berikan sanksi,” kata Hari.

    Sumber : Antara

  • Retret mampu bangun ikatan emosional antar kepala daerah

    Retret mampu bangun ikatan emosional antar kepala daerah

    Foto: Kurniawati/Radio Elshinta

    Retret mampu bangun ikatan emosional antar kepala daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 19:12 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjgatakan, pelaksanaan Retret di Magelang telah mampu membangun ikatan emosional (chemistry) antar kepala daerah. 

    Pasalnya, dalam suatu sesi, kepala daerah berkumpul dalam kelompok untuk menerima materi sekaligus saling mengenal satu sama lain.

    Hal ini pula yang terjadi pada sesi diskusi antar kepala daerah di Wilayah Papua dan Maluku. Dalam sesi yang dihadiri Mendagri tersebut, para kepala daerah tampak menyimak dan sesekali berdialog informal dengan Mendagri. Suasana di dalam forum tersebut tampak cair dan mampu merekatkan kebersamaan di antara mereka.

    “Mereka memang terima kasih sekali pada forum ini karena enggak saling kenal itu mereka bisa saling tukar-tukar handphone, bisa saling tahu orangnya, ngerti chemistry, sudah mulai tahu [kepala daerah] yang ini yang lucu, yang ini sering suka joke, yang ini pendiam,” ujar Mendagri di hadapan awak media usai menghadiri diskusi tersebut di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati.

    Ia menuturkan, kebersamaan itulah yang sulit digantikan dengan forum yang lain. Karena itu, Mendagri mengajak kepala daerah untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan baik. 

    Adapun untuk sejumlah kepala daerah yang baru bergabung pada retret kali ini, Mendagri mendorong figur-figur tersebut agar dapat segera menyesuaikan diri dan berkenalan dengan kepala daerah lainnya.

    Selanjutnya, mereka juga didorong untuk dapat membangun jaringan bersama para menteri dan kepala daerah lainnya. 

    Mendagri menyebutkan, dalam sesi diskusi, para kepala daerah sengaja dibagi berdasarkan wilayahnya masing-masing. Dengan pembagian kelompok kecil itu, diharapkan mereka mampu berdiskusi dan menjalin dialog yang lebih cair serta interaktif.

    “Ini kan kita ingin membentuk sebenarnya kekompakan, team work, solidaritas antara mereka, gotong royong. Itu yang paling utama,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Retret Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akmil Magelang.

    Adapun retret ini berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025 mendatang.

    Gelaran ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, meliputi jajaran menteri hingga kepala lembaga di Kabinet Merah Putih. Diharapkan acara ini mampu mendorong sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Rupiah pada Selasa pagi melemah jadi Rp16.292 per dolar AS

    Rupiah pada Selasa pagi melemah jadi Rp16.292 per dolar AS

    Petugas menghitung uang pecahan dolar AS di Bank Mandiri, Jakarta, Jumat (11/10/2024). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.)

    Rupiah pada Selasa pagi melemah jadi Rp16.292 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan Selasa di Jakarta, melemah 14 poin atau 0,09 persen menjadi Rp16.292 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.278 per dolar AS.

     

    Sumber : Antara

  • Pemberian diskon tarif tol bantu pemudik Lebaran

    Pemberian diskon tarif tol bantu pemudik Lebaran

    Arsip foto – Sejumlah kendaraan melaju di jalan tol layang Jakarta – Cikampek (Japek) KM 47, Karawang, Jawa Barat. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/hp/aa

    Ekonom: Pemberian diskon tarif tol bantu pemudik Lebaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 14:55 WIB

    Elshinta.com – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan, rencana pemberian diskon tarif tol sebesar 20 persen dapat membantu pemudik pada Lebaran tahun ini, terutama dari masyarakat menengah ke bawah.

    “Saya rasa itu memang perlu diskon untuk tarif tol saat Lebaran. Pertama, diskon tarif tol itu membantu masyarakat karena dengan tarif tol yang lebih murah tentu pemudik sebagai pengguna jalan tol akan diuntungkan,” ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, dia juga menambahkan bahwa diskon tarif tol pada Lebaran juga merupakan kompensasi kepada pengguna jalan tol atas kemacetan yang terjadi, karena memang arus lalu lintas pada masa mudik Lebaran tidak selancar pada waktu normal.

    “Tapi secara umum memang perlu diskon untuk tarif tol dan itu bisa membuat simulasi atau rekayasa pengaturan dari mudiknya juga bisa lebih lancar. Jadi misalkan diskon tarif tol bisa ditaruh di waktu-waktu yang misalkan agak lama dari waktu-waktu menjelang puncak arus mudik dan arus balik. Dengan demikian hal ini bisa menstimulasi para pemudik terutama untuk masyarakat menengah ke bawah,” katanya.

    Pemberian diskon tarif tol dapat membantu masyarakat menengah ke bawah seperti para perantau di Jakarta yang bekerja di sektor informal seperti pedagang bakso dan sebagainya untuk bisa mudik lebih awal ke kampung halaman melalui jalan tol.

    “Diskon tarif tol akan bisa mendorong para pemudik, terutama pekerja informal untuk bisa mudik ke kampung halaman lebih awal,” kata Eko.

    Kendati demikian, pemberian diskon tarif tol saat mudik Lebaran terutama mengenai besarannya perlu dibahas antara pemerintah dengan Badan Usaha Jalan Tol.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama dengan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dan Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait melakukan Rapat Koordinasi Pembahasan Kesiapan Menyambut Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1446 H.

    Wakil Menko (Wamen) Polkam Lodewijk F. Paulus yang memimpin pertemuan mengatakan, koordinasi dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan Presiden Prabowo dalam rangka pelaksanaan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1446 H telah dilaksanakan oleh K/L terkait, termasuk salah satunya mengenai kebijakan arus mudik dan adanya diskon tarif tol.

    “Pemerintah RI menjamin keamanan pelaksanaan ibadah Ramadan dan Idul FItri 1446 H, termasuk dengan arus mudik dan arus balik. Termasuk sejauh mana diskon untuk tiket pesawat, yang tentunya masih dikomunikasikan seberapa besar penurunannya. Kalau pada Natal-Tahun Baru kemarin turun 10 persen, kita harapkan (untuk Ramadan dan Idul Fitri 1446 H) lebih dari 10 persen. Dan yang sudah pasti, jalan tol mendapatkan diskon sebesar 20 persen. Sehingga diharapkan semuanya dapat memberikan kelancaran terhadap proses ini,” kata Lodewijk.

     

    Sumber : Antara

  • IHSG Selasa dibuka menguat 11,71 poin

    IHSG Selasa dibuka menguat 11,71 poin

    Arsip foto – Karyawan berada di dekat layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/YU.)

    IHSG Selasa dibuka menguat 11,71 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 11:45 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pagi, dibuka menguat 11,71 poin atau 0,17 persen ke posisi 6.761,31. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 0,28 poin atau 0,04 persen ke posisi 770,20.

    Sumber : Antara

  • Harga pangan Selasa, bawang merah Rp37.950/kg, telur ayam Rp30.400 /kg

    Harga pangan Selasa, bawang merah Rp37.950/kg, telur ayam Rp30.400 /kg

    Komoditas bawang merah yang dijual di operasi pasar pangan murah di halaman Kantor Pos Flora Jakarta, Senin (24/2/2025). ANTARA/Harianto

    Harga pangan Selasa, bawang merah Rp37.950/kg, telur ayam Rp30.400 /kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com –  Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas pangan secara umum, bawang merah di harga Rp37.950 per kilogram (kg) dan telur ayam ras di harga Rp30.400 per kg, di Selasa pagi. Berdasarkan data dari PIHPS, dilansir di Jakarta, pukul 09.00 WIB, selain bawang merah dan telur ayam ras, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang putih di harga Rp45.600 per kg.

    Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp14.000 per kg; beras kualitas bawah II Rp13.800 per kg; beras kualitas medium I Rp15.300 per kg; begitu pun beras kualitas medium II di harga Rp15.200 per kg. Lalu, beras kualitas super I di harga Rp16.650 per kg; dan beras kualitas super II Rp16.200 per kg.

    Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp56.600 per kg; cabai merah keriting Rp56.850 per kg; cabai rawit hijau Rp60.300 per kg; dan cabai rawit merah Rp80.650 per kg. Kemudian, daging ayam ras di harga Rp36.550 per kg, daging sapi kualitas I Rp138.900 per kg, dan daging sapi kualitas II di harga Rp130.600 per kg.

    Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp19.650 per kg; dan gula pasir lokal Rp18.650 per kg. Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp18.650 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp22.100 per kg; serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp21.700 per kg.

    Sumber : Antara

  • Hutama Karya akan bahas diskon tarif tol Lebaran

    Hutama Karya akan bahas diskon tarif tol Lebaran

    Ilustrasi: Foto udara Tol Pekanbaru-Dumai di Riau sebagai bagian Jalan Tol Trans Sumatera. (ANTARA FOTO/FB Anggoro/wsj.)

    Hutama Karya akan bahas diskon tarif tol Lebaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 13:19 WIB

    Elshinta.com – PT Hutama Karya (Persero) selaku Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT akan berdiskusi terlebih dahulu dengan para BUJT lain yang tergabung dalam Asosiasi Tol Indonesia (ATI) terkait arahan dari pemerintah mengenai penyiapan diskon tarif tol 20 persen selama mudik Lebaran 2025.

    “Perihal rencana pemberian diskon tersebut, Hutama Karya selaku BUJT akan berdiskusi dahulu dengan BUJT lain yang tergabung dengan ATI (Asosiasi Tol Indonesia) termasuk teknis, besaran, hingga Lokasi penerapannya,” ujar EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, nantinya ATI akan menyampaikan hal tersebut kepada Pemerintah terkait diskon tarif tol untuk mudik Lebaran tahun ini.

    “Nantinya ATI yang akan menyampaikan hal tersebut ke Pemerintah,” kata Adjib Al Hakim.

    Sebagai informasi, Wakil Menteri Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus memastikan tiket pesawat dan biaya tol akan diberi diskon untuk para pemudik selama masa Lebaran 2025. Pemberlakuan diskon itu dilakukan demi mengurangi biaya yang harus dikeluarkan masyarakat saat mudik.

    “Untuk tol, itu mendapat diskon sebesar 20 persen itu cukup besar sehingga diharapkan semuanya itu memberikan kelancaran dalam proses arus mudik,” ujar Lodewijk.

    Terkait dengan diskon tarif tol, dia menjelaskan hal tersebut terjadi berkat kesepakatan yang telah didiskusikan oleh lembaga terkait dalam rapat. Mantan Danjen Kopassus ini menjelaskan bahwa diskon tarif tol itu berlaku di 12 ruas jalan yang melintasi wilayah Jawa dan Sumatera.

    Tidak hanya itu, dia juga menjelaskan sejumlah ruas tol baru akan dibuka demi menopang 12 jalur tol yang akan menjadi jalur utama mudik lebaran. Namun demikian, dia tidak menjelaskan di mana saja ruas tol baru tersebut.

     

    Sumber : Antara

  • Menilik upaya penataan pegawai non-ASN

    Menilik upaya penataan pegawai non-ASN

    Menteri PANRB Rini Widyantini. (ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB)

    Menilik upaya penataan pegawai non-ASN
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 24 Februari 2025 – 15:15 WIB

    Elshinta.com – Ada sebanyak 1,7 juta pegawai non-ASN yang menjadi target untuk seoptimal mungkin dapat diselesaikan penataannya sebagaimana amanat UU ASN terbaru, yakni UU Nomor 20 Tahun 2023.

    “Jadi seluruh instansi pemerintah wajib punya pemahaman yang sama terkait ini,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

    Penataan pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) telah dimulai sejak tahun 2005. Pemerintah secara periodik mendata tenaga non-ASN dan mengangkat mereka. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menegaskan bahwa pegawai ASN hanya terdiri atas  Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Untuk memulai proses penataan sesuai UU tersebut, Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali melakukan pendataan Non-ASN pada 2022. Hasilnya, total tenaga non-ASN ada sebanyak 2.355.092. Dari 2,3 juta non-ASN yang terdata itu, jumlahnya terus berkurang karena beberapa dari mereka diterima menjadi ASN pada pengadaan ASN selama  2021-2023. Hingga pada akhir 2024 tersisa 1,7 juta non-ASN yang terdata dalam Database BKN yang harus ditata. 

    Pengadaan seleksi CASN

    Rini Widyantini mengatakan, pemerintah bersama DPR berkomitmen dan telah melakukan langkah optimal dalam menyelesaikan penataan pegawai non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN. Pengadaan CASN Tahun 2024 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyelesaikan penataan itu.

    Dalam percepatan penataan pegawai non-ASN, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain Keputusan Menteri PANRB Nomor 634 Tahun 2024,  Surat Menteri PANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024, hingga Surat Menteri Dalam Negeri No. 900.1.1/227/SJ. 

    Pemerintah pun telah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Penyesuaian tersebut terkait pelamaran 1 kali dalam 1 tahun pengadaan.

    Penyesuaian yang dilakukan adalah non-ASN yang terdaftar dalam database BKN diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu apabila telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus; atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahap I atau tahap II namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan/formasi.

    Sebelumnya non-ASN hanya dapat melamar pada formasi karena terbatasnya jabatan yang diusulkan oleh instansi Pemerintah. Karena itu pemerintah melakukan penyesuaian data pelamar dalam database BKN sehingga pelamar tinggal memasukan lamaran dengan formasi tampungan sementara yang menyesuaikan dengan kualifikasi dan unit kerja pelamar.

    Untuk sementara pelamar akan diseleksi menggunakan jabatan Pengelola Umum Operasional untuk kualifikasi SD/SLTP, Operator Layanan Operasional untuk kualifikasi SLTA, Pengelola Layanan Operasional untuk kualifikasi D-3, dan Penata Layanan Operasional untuk kualifikasi minimal S-1/D-IV.

    Pemerintah pun telah mempersiapkan formasi Guru dan Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, Tenaga Teknis, Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Penata Layanan Operasional untuk PPPK Paruh Waktu.

    Penyesuaian yang tidak kalah penting adalah instansi pemerintah dapat mengusulkan penyesuaian penetapan kebutuhan jabatan pada saat pengusulan Nomor induk PPPK Paruh Waktu, sepanjang sesuai persyaratan jabatan.

    Ihwal tersebut merupakan satu dari sekian banyak penyesuaian yang sudah kita lakukan untuk mengakomodasi pegawai non-ASN yang terdata dalam database BKN agar dapat ditata dan berkesempatan untuk menjadi ASN. Ini juga adalah upaya terakhir yg dilakukan setelah pendaftaran berakhir pada 20 Januari 2024, karena kesempatan telah dibuka seluas-luasnya.

    Tak ada pengangkatan

    Rini menuturkan penataan pegawai non-ASN tidak akan bisa terselesaikan jika tidak ada keterlibatan aktif dari pemerintah daerah. Sejak UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya untuk mengisi jabatan ASN.

    Oleh karena itu, instansi pemerintah diharapkan konsisten melaksanakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 termasuk kepala daerah yang telah dilantik agar berkomitmen untuk tidak lagi mengangkat pegawai non-ASN. Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Felia Primaresti menilai pemerintah harus memperhatikan keberlanjutan skema pengangkatan.

    Seleksi PPPK perlu dilakukan secara lebih sistematis dan tidak hanya bersandar pada ketersediaan anggaran tahunan, tetapi juga pada perencanaan kebutuhan SDM jangka panjang dan sektor prioritas yang membutuhkannya di sektor publik.

    Selain itu, yang juga perlu diperhatikan adalah kejelasan mekanisme transisi bagi pegawai non-ASN yang belum bisa diangkat menjadi ASN. Semua juga harus sesuai UU Ketenagakerjaan. Saat ini, fokus kebijakan lebih banyak pada seleksi PPPK, tetapi ada kelompok pegawai non-ASN yang mungkin tidak memenuhi syarat atau kalah bersaing dalam seleksi.

    Lantas, apa solusi untuk mereka? Apakah ada mekanisme peningkatan kapasitas untuk pegawai non-ASN agar berdaya saing dalam kompetisi terbuka dan adil, serta berdasarkan sistem merit yang diterapkan selama ini?

    Pemerintah perlu memastikan bahwa tidak ada PHK massal tanpa solusi alternatif yang dapat memitigasi risiko pun jika hal ini terjadi. Misalnya, apakah ada skema pelatihan atau alih profesi bagi pegawai non-ASN yang tidak bisa diangkat? Atau, apakah ada kebijakan afirmatif bagi mereka yang sudah bekerja bertahun-tahun, tetapi terkendala usia atau kualifikasi pendidikan?

    Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas dalam pendataan juga harus terus diperkuat. Ditambah, penilaian berdasarkan kinerja juga harus jadi rujukan sebagai landasan prinsip profesional dan akuntabilitas ASN juga.

    Selama ini, ada keluhan dari daerah tentang data pegawai non-ASN yang tidak selalu akurat, yang berpotensi menimbulkan masalah dalam seleksi PPPK. Jika data pegawai non-ASN tidak diverifikasi dengan baik, ada risiko ketidakadilan dan polemik dalam proses seleksi, yang malah menjadi bumerang dalam kebijakan publik.

    Optimisme 

    Terkait optimisme di era pemerintahan Prabowo-Gibran, Felia menilai sangat bergantung pada komitmen politik dan keberanian melakukan reformasi birokrasi yang menyeluruh dan tidak didikte kepentingan politik dan elite. Dengan adanya efisiensi anggaran, kata dia, ada risiko bahwa penyelesaian pegawai non-ASN ini malah berjalan lebih lambat.

    Menurut dia, yang harus dihindari justru adalah menciptakan tenaga kerja kontrak baru yang nantinya menghadapi ketidakpastian yang sama seperti pegawai non-ASN saat ini. Maka, jika hanya fokus pada efisiensi anggaran tanpa strategi yang komprehensif,  persoalan pegawai non-ASN bisa tetap berlarut-larut atau bahkan muncul dalam bentuk baru.

    Penting untuk memastikan pula agar urusan pegawai non-ASN didudukkan dalam konteks profesionalisme dan integritas ASN sebagai pelayan publik, yang wajib akuntabel dan transparan kepada publik karena menggunakan dana publik. Jangan lagi, pegawai non-ASN dikorbankan untuk memenuhi komoditas dan kepentingan politik, serta dikorbankan karena permasalahan manajemen sumber daya dan kebijakan publik.

    Sumber : Antara

  • Kepala Daerah didorong gali potensi dan iklim usaha kondusif

    Kepala Daerah didorong gali potensi dan iklim usaha kondusif

    Menko Perekonomian memberikan sambutan di Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025) Foto: Puspen Kemendagri RI

    Kepala Daerah didorong gali potensi dan iklim usaha kondusif
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 13:43 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan semangat kepada pemerintah daerah agar menggali berbagai potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan di acara  Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin kemarin dan dirilis resmi Puspen Kemedagri, Selasa (25/2/2025).

    Airlangga menegaskan, pemeritahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Pertumbuhan ekonomi secara nasional merupakan agregat dari hasil capaian seluruh daerah. Ia juga membeberkan sejumlah daerah yang pertumbuhannya di atas rerata nasional. Daerah itu di antaranya Provinsi Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan.

    “Saya katakan pertumbuhan ekonomi itu agregat pertumbuhan daerah. Pertumbuhan yang di atas nasional biasanya ada industrinya, ada hilirisasinya,” ujarnya

    Diungkapkan sejumlah daerah yang ekonominya di bawah rerata nasional. Kondisi tersebut akibat sejumlah aspek, seperti akses transportasi yang sulit sehingga tak mudah dijangkau. Karena itu, pemerintah terus berupaya mencari jalan keluar agar daerah yang ekonominya masih terbilang rendah dapat meningkat.

    Iapun menyebutkan berbagai potensi yang dapat terus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah (Pemda) seperti pariwisata dan industri kreatif. Kepala daerah berperan penting dalam mendukung pengembangan berbagai potensi seperti sektor pariwisata agar menjadi prioritas pembangunan.

    “Kami mohon Bapak dan Ibu gubernur, bupati, wali kota untuk mendorong ini (pariwisata). Karena ini adalah penghasil dolar, nah dengan dolar yang masuk kita berharap memperkuat stabilitas,” jelasnya.

    Di lain sisi, kepala daerah juga perlu terus mendorong terciptanya lapangan kerja yang berkualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang sejalan dengan potensi daerah.

    Selain itu, kepala daerah dapat mendorong kemudahan berinvestasi dan iklim usaha yang kondusif. Kepala daerah juga dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan ketenagakerjaan.

    Dalam meningkatkan perekonomian, kepala daerah juga diimbau untuk mengoptimalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, tak sedikit masyarakat yang berhasil menjalankan usahanya berkat dukungan KUR. “Mohon para gubernur, bupati, wali kota bisa dorong UMKM,” pungkasnya.

    Penulis: Sri Lestari/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil

    Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil

    Wamendagri memberi keterangan kepada wartawan di Magelang, Sabtu (22/2/2025). ANTARA/Heru Suyitno.

    Wamendagri: Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 24 Februari 2025 – 16:03 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengikuti kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Dia mengatakan Pramono tiba bersama 16 kepala daerah lainnya. Pramono tidak didampingi wakilnya, Rano Karno lantaran masih berada di Jakarta untuk menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta.

    “Baru saja Gubernur Jakarta masuk bersama rombongan. Mas Pram, masuk bersama 16 kepala daerah” kata Bima di Jakarta, Senin.

    Bima mengatakan sudah ada 17 kepala daerah PDIP yang memang sudah datang sejak kemarin malam. “Semalam 17 orang,” ujarnya.

    Adapun deretan kepala daerah PDIP yang sudah hadir, yakni Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Arif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho dan Bupati Demak Eisti’ana.

    Kemudian, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, dan Bupati Karanganyar Rober Christanto. Selanjutnya, dari Jawa Timur antara lain Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Sumber : Antara