Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • KSAU perintahkan seluruh lanud ubah lahan tidur jadi area pertanian

    KSAU perintahkan seluruh lanud ubah lahan tidur jadi area pertanian

    Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tony Harjono (kanan) didampingi Kapolda NTT, Komandan Lanud dan Asisten Perekonomian Sekda NTT saat tiba di Lanud El Tari Kupang, NTT, Selasa (25/2/2025). ANTARA/Kornelis Kaha

    KSAU perintahkan seluruh lanud ubah lahan tidur jadi area pertanian
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 19:25 WIB

    Elshinta.com – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono memerintahkan seluruh pangkalan udara (lanud) di Indonesia untuk mengubah lahan tidur agar bisa dikelola menjadi area pertanian guna menyukseskan program ketahanan pangan.

    “Jadi saya sudah perintahkan ke seluruh lanud di Indonesia untuk memanfaatkan lahan tidur, lahan yang ada di lanud untuk ditanami pohon atau tanaman (pangan) yang sesuai dengan wilayahnya,” katanya kepada wartawan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (25/2).

    Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kupang, khususnya ke Lanud El Tari Kupang untuk melakukan penanaman jagung di lahan milik TNI AU di kawasan Lanud El Tari.

    Dia mengatakan bahwa TNI AU telah berkomitmen untuk mendukung seluruh program kerja dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang salah satunya adalah program ketahanan pangan.

    Dia mengatakan bahwa di setiap wilayah atau setiap lanud mempunyai karakteristik lahan yang berbeda.

    “Ada yang lahannya bisa digunakan untuk menanam padi. Kemudian seperti di sini (Lanud El Tari) cocok untuk tanam Jagung, cabai atau lainnya,” ujar dia.

    Dia menambahkan bahwa selain mendukung program ketahanan pangan, dirinya juga telah memerintahkan personelnya di lanud se-Indonesia untuk mendukung program makan siang bergizi gratis.

    Saat ini, ujar dia, baru tujuh lanud yang menjalankan program tersebut, dan diharapkan lanud lain di Indonesia juga bisa ikut menjalankan program itu.

    “Masing-masing lanud sudah saya minta mengirimkan koordinat geospacial yang bisa kita akses, nanti kita akan lihat radius 5 kilometer apakah memungkinkan atau tidak,” ujar dia.

    Pihaknya menargetkan minimal 3.000 anak penerima manfaat dari MBG itu, agar program pemerintah pusat bisa terlaksana dengan baik.

    “Jadi Angkatan Udara, kita sudah mengeluarkan surat untuk memerintahkan seluruh jajaran di lanud untuk mengikuti program ketahanan pangan. Tidak hanya ketahanan pangan saja, tetapi juga makan siang bergizi gratis,” jelasnya.

    Sumber : Antara

  • Perbaikan layanan ekspor-impor barang kiriman melalui PMK 4/2025

    Perbaikan layanan ekspor-impor barang kiriman melalui PMK 4/2025

    Bea Cukai mencatat 90 persen barang kiriman luar negeri berasal dari penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) atau e-commerce. Untuk mengatur hal ini, pemerintah pun menerbitkan aturan tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman melalui PMK Nomor 96 Tahun 2023 yang kini diperbarui dengan PMK Nomor 4 Tahun 2025.

    Perbaikan layanan ekspor-impor barang kiriman melalui PMK 4/2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 08:08 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025 dalam rangka melakukan perbaikan pelayanan dan kejelasan regulasi impor-ekspor barang kiriman.

    PMK 4/2025 merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

    Aturan yang ditetapkan pada 6 Januari 2025 ini akan mulai diterapkan tiga bulan ke depan sejak tanggal diundangkan, yakni pada 5 Maret 2025.

    Demi implementasi PMK berjalan dengan baik dan efektif, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan setiap elemen di dalam organisasi memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama.

    “Oleh karena itu, selama masa transisi aturan lama ke aturan baru, kami telah menggalakkan internalisasi kepada unit-unit vertikal,” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto.

    Selain internalisasi, DJBC juga menyosialisasikan kepada pemangku kepentingan, di antaranya kepada penyelenggara pos yang ditunjuk atau PPYD (Penyelenggara Pos yang Melakukan Pembayaran Kewajiban Pabean), kemudian juga kepada Perusahaan Jasa Titipan (PJT), serta masyarakat luas.

    Selain menyempurnakan aturan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi penerbitan aturan ini, di antaranya ialah adanya kebutuhan simplifikasi pungutan fiskal impor barang kiriman untuk mendukung proses bisnis barang kiriman yang membutuhkan kecepatan layanan.

    Latar belakang lainnya, urgensi harmonisasi dengan ketentuan lain seperti ketentuan larangan dan/atau pembatasan (lartas) sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

    Selain itu,  perlunya memberikan fasilitas fiskal bagi jemaah haji yang mendapatkan waktu tunggu sangat lama dan perlunya memberikan apresiasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengharumkan nama bangsa melalui pemberian fasilitas fiskal atas barang kiriman hadiah perlombaan/penghargaan internasional; serta urgensi meningkatkan dukungan ekspor dengan membuka skema barang kiriman untuk kegiatan ekspor yang dilakukan perusahaan berfasilitas dan melakukan simplifikasi ketentuan konsolidasi barang kiriman ekspor.
     

    Pokok-pokok perubahan PMK 4/2025

    Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat pokok-pokok perubahan yang diatur dalam PMK 4/2025.

    Pertama adalah pendefinisian ulang barang kiriman yang berasal dari hasil perdagangan dan barang kiriman pribadi. Barang hasil perdagangan yang dimaksud merupakan barang hasil transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, sementara barang kiriman pribadi yaitu barang kiriman dengan penerima barang selain badan usaha.

    Kedua,  pengaturan jangka waktu penyampaian consignment note (CN) apabila terdapat konfirmasi. Jangka waktu penyampaian CN paling lama satu hari sejak kedatangan barang kiriman impor yang dapat dikecualikan jika penyelenggara pos melakukan konfirmasi kepada pengirim dan/atau penerima barang kiriman secara lengkap dan benar.

    Ketiga, perubahan aturan terhadap barang kiriman yang menerapkan self assessment. Atas barang kiriman yang diberitahukan dengan CN, skema self-assessment dan konsekuensi sanksi denda hanya diterapkan terhadap barang kiriman dengan penerima barang badan usaha, sedangkan untuk penerima barang perseorangan diterapkan skema official assessment tanpa konsekuensi denda.

    Adapun sanksi denda self-assessment dikenakan apabila terdapat penetapan nilai pabean lain oleh petugas Bea Cukai yang menyebabkan kekurangan pembayaran bea masuk dibanding yang telah diberitahukan dalam CN.

    Keempat, perubahan aturan bea masuk tambahan (BMT) impor melalui barang kiriman.

    PMK 4/2025 menerangkan bahwa barang kiriman yang diberitahukan melalui CN dengan nilai pabean ditetapkan melebihi Free on Board (FOB) 3-1.500 dolar Amerika Serikat (AS) dikecualikan dari pengenaan bea masuk tambahan (BMT). Pengecualian tersebut juga diterapkan terhadap barang kiriman jemaah haji berdasarkan Pasal 29 A dalam aturan tersebut dan barang kiriman hadiah perlombaan/penghargaan internasional berlandaskan Pasal 29 C.

    Kelima yaitu perubahan aturan pungutan untuk non-komoditas tertentu. Barang kiriman yang diberitahukan melalui CN dengan nilai pabean sebesar FOB 3-1.500 dolar AS diterapkan tarif bea masuk sebesar 7,5 persen, tetapi dikecualikan dari pengenaan BMT dan pajak penghasilan (PPh). Sementara, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) diatur sebagaimana ketentuan PPN yang berlaku.

    Pokok berikutnya yakni perubahan tarif bea masuk terhadap komoditas tertentu yang sebelumnya dikenakan tarif Most Favored Nation (MFN).

    Di dalam PMK 4/2025 terdapat simplifikasi tarif bea masuk atas delapan kelompok komoditas yang sebelumnya dikenakan tarif MFN menjadi tiga kelompok pembebanan tarif. Tiga kelompok pembebanan tarif itu adalah tarif 0 persen, 15 persen, dan 25 persen.

    Barang kiriman berupa buku ilmu pengetahuan dikenakan tarif bea masuk sebesar 0 persen. Terkait barang kiriman berupa jam tangan, kosmetik, dan besi/baja, dikenakan tarif bea masuk sebesar 15 persen. Terakhir, dikenakan tarif bea masuk sebesar 25 persen terhadap barang kiriman berupa tas, produk tekstil, alas kaki, dan sepeda.

    Delapan komoditas ini juga dikecualikan dari pengenaan BMT, tetapi dikenakan PPN sesuai ketentuan yang berlaku, sementara PPh dikenakan tarif sebesar 5 persen. Khusus buku ilmu pengetahuan, sesuai ketentuan perpajakan dapat diberikan pembebasan PPN dan pengecualian PPh.

    Ketujuh, pengaturan secara khusus barang kiriman jemaah haji, meliputi subjek pengirim barang kiriman jemaah haji, periode penyampaian CN jemaah haji, dan batasan jumlah kemasan CN jemaah haji.

    Barang kiriman jemaah haji mendapatkan relaksasi dibebaskan bea masuk, dikecualikan BMT, tidak dipungut PPN, dan dikecualikan PPh, dengan batasan nilai pabean FOB 1.500 dolar AS per pengiriman, paling banyak dua kali pengiriman.

    Apabila barang kiriman belum melewati dua kali pengiriman, tetapi nilai pabean melebihi batasan yang ditetapkan, maka atas kelebihannya dikenakan tarif bea masuk sebesar 7,5 persen, serta dikecualikan dari BMT dan PPh. Untuk ketentuan PPN, diatur sebagaimana ketentuan yang berlaku. Ketentuan bea masuk, BMT, PPN, dan PPh tersebut juga berlaku jika pengiriman barang kiriman jemaah haji dilakukan lebih dari dua kali.

    Perubahan berikutnya mengenai pengaturan khusus barang kiriman hadiah perlombaan/penghargaan internasional, meliputi jumlah barang yang dikirimkan dan kriteria barang yang dikirimkan.

    Barang kiriman berupa hadiah dari perlombaan/penghargaan internasional diberikan relaksasi dibebaskan bea masuk, dikecualikan BMT, tidak dipungut PPN, dan dikecualikan PPh. Adapun batasan jumlah paling banyak satu buah untuk masing-masing barang dekoratif seperti medali, trofi, lencana, dan/atau barang sejenis lainnya, serta satu buah hadiah lainnya. Batasan jumlah berlaku untuk setiap kategori perlombaan/penghargaan internasional.

    Hadiah berupa kendaraan bermotor, barang kena cukai, dan hadiah dari undian/perjudian dikecualikan dari relaksasi fiskal ini.

    Terakhir, terdapat lima perubahan pada ketentuan ekspor barang kiriman.

    Pertama, penegasan kepada eksportir/penyelenggara pos agar menyampaikan CN kepada Bea Cukai atas ekspor barang kiriman yang memiliki berat kotor di bawah 30 kilogram (kg). Untuk barang kiriman yang memiliki berat kotor di atas 30 kg, disampaikan menggunakan pemberitahuan ekspor barang.

    Kedua, penyederhanaan ketentuan konsolidasi ekspor barang kiriman melalui dokumen pemberitahuan konsolidasi barang kiriman (PKBK). Ketiga, pemberian kemudahan rekonsiliasi ekspor barang kiriman melalui dokumen PKBK.

    Keempat, penegasan pembebasan bea masuk atas barang re-impor sebagaimana telah diatur dalam PMK Nomor 175/PMK.04/2021.

    Kelima, penegasan ketentuan larangan dan pembatasan (lartas) ekspor barang kiriman, tetapi ketentuan ini dikecualikan terhadap eksportir perseorangan (non-badan usaha).

    Berbagai perubahan yang terdapat di dalam PMK 4/2025 menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memperbaiki pelayanan dan regulasi ekspor-impor barang kiriman.

    Setelah melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan barang kiriman berdasarkan aturan sebelumnya, Bea Cukai fokus melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman secara luas kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

    Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung kepada kesiapan internal, tetapi juga dukungan dan kolaborasi aktif dari seluruh pihak terkait. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi kunci agar informasi tersampaikan secara jelas, akurat, dan menyeluruh.

    Sumber : Antara

  • Menhan tidak bahas Sukhoi Su-35 secara khusus dengan delegasi Rusia

    Menhan tidak bahas Sukhoi Su-35 secara khusus dengan delegasi Rusia

    Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei K. Shoigu saat bertemu di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025). (ANTARA/Walda Marison)

    Menhan tidak bahas Sukhoi Su-35 secara khusus dengan delegasi Rusia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 19:39 WIB

    Elshinta.com – Pertemuan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei K. Shoigu di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa hari ini, tidak membahas secara khusus soal pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 Rusia.

    “Ya memang tadi tidak dibahas secara khusus ya pembeli masalah Sukhoi, tapi kedua pejabat menyampaikan bahwa saat ini memang Indonesia sudah memiliki pesawat Sukhoi,” kata Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Frega tidak menjelaskan secara rinci apa alasan Sjafrie dan Sergei tidak membahas rencana pembelian pesawat tempur buatan Rusia tersebut. 

    Frega menjelaskan dalam pertemuan hari ini kedua belah pihak hanya membahas tentang rencana peningkatan kerja sama di bidang militer seperti latihan gabungan, pertukaran teknologi alat utama sistem senjata (alutsista) hingga pertukaran prajurit dalam rangka pendidikan.

    Sejauh ini, lanjut Frega, Rusia dan Indonesia memang sudah terlibat dalam banyak kerja sama militer, salah satunya yakni kegiatan latihan bersama Orruda di kawasan Laut Jawa pada tahun 2024.

    Frega memastikan rangkaian latihan bersama seperti Orruda akan terus bergulir untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama militer antara Indonesia dan Rusia.

    Indonesia sempat berencana membeli pesawat tempur Sukhoi Su-35 sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo periode pertama.

    Kala itu pemerintah berencana membeli pesawat jet Sukhoi Su-35 dengan metode imbal balik dengan komoditas perkebunan. Namun hingga saat ini, belum ada kontrak efektif yang terjadi antara Indonesia dan Rusia terkait pembelian Sukhoi Su-35 tersebut.

    Adapun Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei K. Shoigu pada Selasa hari ini juga diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kunjungan itu, Shoigu membhas masalah pertahanan dan keamanan dengan Presiden.

    Sumber : Antara

  • Teknologi tepat guna mendongkrak produksi pertanian di Sukabumi

    Teknologi tepat guna mendongkrak produksi pertanian di Sukabumi

    Lahan pertanian yang berada di Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, Jabar. (ANTARA/Aditya A Rohman)

    Teknologi tepat guna mendongkrak produksi pertanian di Sukabumi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 09:18 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Hasan Asari mengatakan penyuluh pertanian dan kelompok tani harus mampu menciptakan teknologi tepat guna untuk mendongkrak produksi pertanian di tengah keterbatasan lahan di Kota Sukabumi, Jabar.

    “Lahan pertanian yang semakin menyempit tentunya sangat mempengaruhi terhadap hasil produksi. Untuk mengatasi hal tersebut penyuluh pertanian dan poktan dituntut untuk bisa menciptakan teknologi tepat guna,” katanya di Sukabumi, Selasa.

    Menurut Hasan, penyuluh pertanian tentunya sangat berperan membantu petani dalam upaya meningkatkan hasil produksi pertanian. Selain itu juga dituntut kreatif dan inovatif dengan menciptakan teknologi pertanian sederhana yang disesuaikan dengan kondisi lahan.

    Tentunya teknologi yang diciptakan tidak harus menggunakan peralatan canggih, mahal dan berskala besar, tetapi dengan memanfaatkan sumber daya maupun peralatan yang ada. Seperti membuat alat pencacah padi, pembuatan pupuk maupun pestisida organik dan lainnya.

    Pihaknya juga mengapresiasi petani muda yang mampu mengembangkan sistem pertanian hidroponik yang merupakan salah teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit.

    Ternyata hasilnya pun sangat menguntungkan, di mana sudah ada beberapa produk pertanian hidroponik yang masuk ke pasar-pasar moderen. Tentunya ini bisa menjadi solusi di tengah keterbatasan lahan pertanian yang saat ini tinggal 1.321 hektare karena alih fungsi.

    “Kota Sukabumi tidak bisa selamanya mengandalkan pasokan pangan dari luar daerah, seperti beras yang sekitar 80 persen dipasok dari Kabupaten Sukabumi dan daerah lain,” tambahnya. 

    Hasan mengatakan untuk meningkatkan produksi pertanian, selain menciptakan teknologi tepat guna, Pemkot Sukabumi terus berupaya menciptakan petani-petani muda yang kreatif dan inovatif melalui berbagai pelatihan peningkatan kemampuan.

    Petani muda ini diharapkan mampu membantu Kota Sukabumi dalam mengatasi persediaan dan menjaga ketahanan pangan, salah satunya dengan memanfaatkan lahan perkarangan rumah untuk dijadikan tempat bertani.

    Di sisi lain, produksi beras di Kota Sukabumi hanya bisa mencukupi 30 persen dari kebutuhan warga. Di mana rata-rata setiap harinya konsumsi beras mencapai 180 ton, bahkan lebih.

    Sumber : Antara

  • Penasehat Prabowo benarkan semua BUMN gabung Danantara pada Maret 2025

    Penasehat Prabowo benarkan semua BUMN gabung Danantara pada Maret 2025

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dalam acara Digital Economic Forum di Jakarta, Selasa (25/2/2025). ANTARA/Bayu Saputra

    Penasehat Prabowo benarkan semua BUMN gabung Danantara pada Maret 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 19:42 WIB

    Elshinta.com – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro membenarkan semua Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) bakal dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Maret 2025.

    “Ya menurut keterangan kan per Maret nanti semuanya (BUMN) masuk,” kata Bambang saat ditemui wartawan dalam acara Digital Economic Forum di Jakarta, Selasa (25/2).

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Danantara sebagai Sovereign Wealth Funds (SWD) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin lalu (24/2).

    Danantara akan mengelola aset hingga lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS. Danantara akan memegang dua holding, yakni operasional yang dipimpin oleh Dony Oskaria yang juga Wakil Menteri BUMN, serta bidang investasi yang dipimpin oleh Pandu Sjahrir.

    Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, yang dibantu Wakil Ketua Dewan Pengawas Muliaman Hadad.

    Adapun Wakil Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, untuk langkah awal pemerintah baru memasukkan tujuh perusahaan pelat merah ke Danantara, yakni Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia dan MIND ID.

    “Sebelum RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) harus sudah diinbrengkan ke Danantara. (RUPS) bulan Maret ini, akhir Maret sudah masuk,” ujar Dony.

    Pada kesempatan yang sama, Bambang menegaskan bahwa efisiensi anggaran Rp300 triliun yang disebut Presiden Prabowo Subianto bukanlah suntikan modal operasional untuk Danantara, melainkan ditujukan untuk diinvestasikan.

    Ia menjelaskan, Danantara sudah memiliki modal dari aktivitas perusahaan-perusahaan BUMN yang dinaungi saat ini. Superholding tersebut dibentuk dengan mengalihkan kepemilikan saham BUMN yang sebelumnya dikuasai Kementerian BUMN menjadi langsung di bawah Danantara.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo resmikan layanan bank emas pertama di Indonesia

    Presiden Prabowo resmikan layanan bank emas pertama di Indonesia

    Arsip foto – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah kebijakan sektor ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

    Presiden Prabowo resmikan layanan bank emas pertama di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 10:53 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan layanan bank emas (bullion bank) pertama di Indonesia, pada Rabu siang, sebagai langkah mendukung hilirisasi dalam Astacita yang dicanangkan pemerintah. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana memastikan Presiden Prabowo meresmikan langsung layanan bank emas tersebut.

    “Siang ini, Bapak Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan layanan bank emas. Layanan bank emas ini merupakan yang pertama di Indonesia. Acara diselenggarakan di The Gade Tower, Jakarta Pusat, direncanakan pukul 14.00 WIB,” kata Yusuf kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

    Yusuf menjelaskan peresmian bank emas merupakan langkah strategis Presiden Prabowo dalam memperkuat ekosistem industri emas nasional, serta mendukung misi hilirisasi yang dicanangkan dalam Astacita Kabinet Merah Putih. Yusuf menambahkan acara peresmian layanan bank emas itu terbuka dan wartawan Istana Kepresidenan dipersilakan untuk meliput acara tersebut.

    Pengumuman soal peresmian layanan bank emas ini sebelumnya sudah diutarakan oleh Presiden Prabowo saat mengumumkan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam dan kebijakan ekonomi lainnya di Istana Merdeka Jakarta, Senin (17/2) pekan lalu. Prabowo memaparkan alasan dibentuknya bank emas khusus di Indonesia karena komoditas emas hasil tambang dalam negeri yang diekspor tidak memiliki penyimpanan khusus di dalam negeri.

    Oleh karena itu, Presiden pun akan meresmikan bank emas pada 26 Februari 2025, dan menjadi yang pertama di negeri ini.

    “Kita akan bentuk bank emas, jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia,” kata Prabowo dalam kesempatan sebelumnya.

    Sumber : Antara

  • Kami sama sekali tidak berniat bangkitkan dwi fungsi TNI

    Kami sama sekali tidak berniat bangkitkan dwi fungsi TNI

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenhan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). ANTARA/Rio Feisal

    Kemhan: Kami sama sekali tidak berniat bangkitkan dwi fungsi TNI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 20:39 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan tidak memiliki niat untuk membangkitkan sistem dwi fungsi TNI seperti yang memungkinkan pejabat militer aktif menempati jabatan-jabatan politik.

    “Kementerian Pertahanan dan TNI itu tidak ada sama sekali niat untuk seperti yang dikhawatirkan masyarakat ya, bahwa ada dwi fungsi TNI atau mengembalikan dwi fungsi ABRI,” kata Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang saat ditemui di kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2).

    Menurut Frega, penempatan pejabat TNI aktif di beberapa sektor yang umumnya dijabat masyarakat sipil semata-mata untuk membantu kinerja pemerintah dalam memperkuat kedaulatan.

    Dia menilai saat ini penguatan kedaulatan yang menjadi perhatian TNI bukan hanya di bidang pertahanan saja melainkan pangan, ekonomi hingga kebudayaan.

    Frega pun mengambil contoh di bidang kedaulatan pangan. Menurut Frega, TNI juga berperan dalam memperkuat kedaulatan pangan dengan menempatkan orang-orang terbaiknya di sektor pangan negara.

    Tentu orang yang dipilih harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang ketahanan pangan dan teritorial.

    “Berbicara tentang kedaulatan pangan bagian dari pertahanan nirmiliter dimana ada permintaan dari lembaga-lembaga negara yang memang membutuhkan keadilan tertentu pada jabatan tertentu,” kata Frega.

    Frega memastikan penempatan pejabat TNI aktif dalam jabatan sipil sudah melalui prosedur yang berlaku dan kinerjanya akan dinilai secara objektif.

    “Kita bekerja semuanya secara prosedural, dan tentunya melalui pengkajian, apabila ada permintaan dari kementerian ataupun dari pemerintah,” jelas Frega.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung fenomena pejabat TNI aktif yang masuk ke dunia politik dan pemerintahan kala bertemu dengan 38 Ketua DPD partai di kediamannya, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2).

    Kala itu, dia mengungkit putranya, Agus Harimurti Yudhoyono yang harus mundur dari dunia TNI demi masuk dalam pertarungan perebutan kursi Gubernur DKI Jakarta pada 2016 silam.

    Walau kalah dalam pemilihan gubernur kala itu, pria yang akrab disapa AHY itu kini aktif menjadi di dunia politik dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

    Sumber : Antara

  • Di Dapil, legislator DPRD DKI, Alia Laksono susun rencana pembangunan 2025

    Di Dapil, legislator DPRD DKI, Alia Laksono susun rencana pembangunan 2025

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Di Dapil, legislator DPRD DKI, Alia Laksono susun rencana pembangunan 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 06:32 WIB

    Elshinta.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Alia Noorayu Laksono turut serta dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar pada tanggal 25 Februari 2025 di Aula Kecamatan Duren sawit. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Unsur Muspika, tokoh masyarakat, hingga stakeholder terkait.

    Dalam Musrenbang kali ini, para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 5 Lainya turut hadir seperti Pantas nainggolan, Abdurrahman Suhaimi dan Justin Adrian untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan mendukung proses perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan Akomodatif

     “Musrenbang adalah forum yang sangat penting untuk menentukan arah pembangunan daerah. Sebagai wakil rakyat, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat tercermin dalam rencana pembangunan yang akan dilaksanakan,” ungkap wakil ketua Komisi A DPRD DKI Tersebut. 

    Beberapa isu yang menjadi prioritas dalam Musrenbang tahun ini antara lain adalah:
    a. Peningkatan Infrastruktur: Usulan perbaikan drainase, jalan komplek dan fasilitas umum umum lainnya. 
    b. Pendidikan dan Kesehatan: Penguatan sektor pendidikan, sarana olahraga dan fasilitas kesehatan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
    c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Program untuk mendukung usaha kecil dan menengah serta pemberdayaan masyarakat bagi Ekonomi kreatif. 

    Hasil dari Musrenbang ini akan dijadikan dasar dalam proses penyusunan anggaran daerah yang akan dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif.

    Dalam kesempatan tersebut, Alia juga menyampaikan komitmennya untuk terus memonitor dan memastikan bahwa hasil Musrenbang dapat terealisasi dengan baik. “Kami akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan program-program prioritas ini dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya. 

    Dalam kesempatan ini Alia juga menyampaikan agar Pemerintah dan DPRD Provinsi DKI Jakarta selalu memperhatikan kondisi yg cukup serius di tengah masyarakat khususnya persoalan tawuran. yang mana hal ini berkaitan dengan generasi muda penerus bangsa agar terus concern dalam pencegahan tawuran melalui program yg konsisten bagi generasi muda demi mewujudkan pembangunan manusia yang sejahtera dan berkelanjutan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tingkatkan layanan publik, Fraksi Partai Gerindra dukung penerapan SPBE

    Tingkatkan layanan publik, Fraksi Partai Gerindra dukung penerapan SPBE

    Foto: Musthofa/Radio Elshinta

    Tingkatkan layanan publik, Fraksi Partai Gerindra dukung penerapan SPBE
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 20:52 WIB

    Elshinta.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendukung penuh penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas  layanan publik. 

    Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumbar, Ade Putra mengatakan, dengan adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

    “Saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi menjadi suatu pilihan, tapi sudah menjadi suatu keharusan,” kata Ade Putra saat menyampaikan pandangan umum fraksi, Selasa (25/2), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa.

    DPRD Provinsi Sumbar tengah membahas Ranperda tentang SPBE. Pembahasan Ranperda tersebut saat dalam tahap kedua, setelah Gubernur Sumbar menyampaikan nota pengantar Ranperda SPBE Senin 10 Februari 2025. DPRD Provinsi Sumbar Selasa 25 Februari 2025 hari ini menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang SPBE. 

    Fraksi Partai Gerindra dalam pandangan umum fraksi menyampaikan, SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 

    “SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara daerah juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik,” sebut Ade Putra. 

    Fraksi Partai Gerindra mendorong pemerintah daerah perlu melakukan upaya lebih untuk memastikan bahwa seluruh daerah memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur TIK, termasuk jaringan internet yang stabil dan cepat. Hal ini perlu dipastikan mengingat, kesiapan infrastuktur menjadi salah satu tantangan dalam implementasi SPBE. 

    “Saat ini sama-sama kita ketahui, masih ada beberapa daerah yang memiliki keterbatasan dalam akses internet dan infrastruktur TIK. Mohon tanggapan Saudara Gubernur terhadap hal ini. Dan kami juga Mohon penjelasan rinci, bagaimana infrastruktur TIK kita di Sumatera Barat, apakah sudah cukup memadai atau belum dan bagaimana langkah mengatasinya,” ujar Ade.

    Ade Putra menyebutkan, penerapan SPBE akan memerlukan Sumber Daya Manusia yang mumpuni, agar bisa memanfaatkan sistem dengan optimal. 

    “Menurut hemat kami di Fraksi Partai Gerindra, pemerintah perlu menyediakan program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi aparatur pemerintah, untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan dalam mengoperasikan SPBE. Mohon penjelasannya terkait langkah Pemerintah Provinsi untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM di bidang ini,” kata Ade. 

    Disamping itu, Fraksi Partai Gerindra berpandangan perlunya pengembangan platform digital yang inovatif untuk mendukung implementasi SPBE. Teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan (AI), ataupun analitik data untuk diterapkan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemerintah. 

    Terkait keamanan data, menjadi perhatian utama dalam penerapan SPBE. Fraksi Partai Gerindra menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dan informasi sensitif dalam sistem elektronik. Pemerintah harus mengadopsi standar keamanan yang tinggi dan melakukan pelatihan bagi aparatur pemerintah untuk mengelola dan melindungi data dengan baik. 

    Ade Putra mengatakan, penerapan SPBE akan meningkatkan daya saing daerah dengan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan usaha. Sistem yang efisien dan transparan akan menarik lebih banyak investor dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah.

    Maka dari itu, pemerintah perlu mempromosikan penerapan SPBE sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi daerah dan memberikan insentif bagi investor yang mendukung keberlanjutan dan inovasi teknologi. 

    “Fraksi Partai Gerincdra berharap, penerapan SPBE dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Proses birokrasi yang selama ini memakan waktu dan biaya banyak, dapat dipangkas dengan adanya sistem elektronik yang terintegrasi,” kata Ade. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • BMKG prakirakan seluruh wilayah Jakarta hujan pada Rabu malam

    BMKG prakirakan seluruh wilayah Jakarta hujan pada Rabu malam

    Sejumlah kapal bersandar di pelabuhan Nongsa Point Marina, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (25/2/2025). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

    BMKG prakirakan seluruh wilayah Jakarta hujan pada Rabu malam
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 06:49 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah di DKI Jakarta mengalami hujan pada Rabu malam.

    Laman/web resmi BMKG di instagram @infobmkg mencatat hujan ringan diperkirakan terjadi di Kota Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur pada Rabu malam. Sementara untuk Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kabupaten Kepulauan Serib diperkirakan terjadi hujan disertai petir.

    Kemudian di Rabu pagi seluruh wilayah di Jakarta diprediksi berawan tebal dan kondisi ini berlanjut pada siang hari di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Selanjutnya hujan ringan terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada Selasa siang.

    Lalu di sore harinya, hujan ringan turun di Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, sementara Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu berawan tebal

    Suhu di DKI Jakarta diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. BMKG juga menyatakan bahwa kecepatan angin berkisar 1-10 kilometer (km) per jam.

    Sumber : Antara