Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • BI Kediri dorong pengembangan ekonomi keuangan syariah dan perluasan akseptasi digital 

    BI Kediri dorong pengembangan ekonomi keuangan syariah dan perluasan akseptasi digital 

    Sumber foto: Fendi Lesmana/elshinta.com.

    BI Kediri dorong pengembangan ekonomi keuangan syariah dan perluasan akseptasi digital 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 21:34 WIB

    Elshinta.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri berkomitmen  mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sekaligus perluasan akseptasi digital di wilayah Mataraman serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    Bentuk komitmen tersebut diwujudkan dalam  acara Semarak Ekonomi Syariah Wilayah Mataraman (SYIAR) sebagai Road to Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Jawa Tahun 2025 pada Kamis hingga Sabtu  14 – 16 Agustus 2025 di Alun — Alun Kanigoro Kabupaten Blitar.

    Ekonomi dan keuangan syariah di wilayah eks Keresidenan Kediri dan Madiun saat ini terus mengalami peningkatan didukung oleh semakin berkembangnya pelaku usaha syariah, pariwisata ramah muslim dan pusat pendidikan seperti pondok pesantren/madrasah. 

    Peningkatan ini tidak lepas dari upaya strategis berbagai pihak dalam memperkuat ekosistem rantai nilai halal melalui langkah konkrit seperti percepatan sertifikasi halal bagi UMKM, pelatihan SDM Halal Center, juru sembelih halal hingga pengembangan destinasi parawisata ramah muslim.

    Dalam opening ceremony SYIAR 2025, Kepala Perwakilan BI Kediri, Yayat Cadarajat, menyampaikan bahwa kegiatan SYIAR 2025 merupakan hasil kolaborasi dan sinergi dengan berbagai stakeholder di wilayah kerja Bank Indonesia Kediri. 

    “Dalam upaya mengembangkan ekosistem rantai nilai halal Kabupaten Blitar, telah dilakukan beberapa program sinergi diantaranya pencanangan Pantai Serang sebagai destinasi pariwisata ramah muslim dan capacity building SDM Halal melalui pelatihan penyelia dan pendamping proses halal,” terang Yayat Cadarajat seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Fendi Lesmana, Jumat (15/8).  

    Selain itu, juga dilaksanakan Operasi Pasar Murah yang bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Bulog Kabupaten Blitar dimana masyarakat dapat membeli komoditas beras, minyak goreng, telur ayam ras, cabai dan bawang merah dengan harga terjangkau sebagai upaya pengendalian harga bahan pokok di tingkat konsumen.

    Gelaran SYIAR 2025 dilaksanakan bersamaan Pekan ORIS Nasional, dimana dilakukan melalui event ORISNIVAL, yang akan dimeriahkan dengan kompetisi, hiburan masyarakat, SYIAR ORIS Run dan Festival Layang-Layang Pantai Serang sebagai puncak acara pada tanggal 17 Agustus 2025.

    Sumber : Antara

  • Koperasi Merah Putih dapat menghilangkan peran rentenir

    Koperasi Merah Putih dapat menghilangkan peran rentenir

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Indef: Koperasi Merah Putih dapat menghilangkan peran rentenir
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 21:55 WIB

    Elshinta.com – Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dapat berperan membantu masyarakat kecil dan menghilangkan peran rentenir yang selama ini menghambat ekonomi rakyat kecil.

    “Menurut saya tepat sekali ya. Cara Pak Presiden RI Prabowo Subianto tadi diharapkan bisa membantu menurunkan atau menghilangkan peran rentenir,” ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Rentenir selama ini memang menjadi penghambat dari kemajuan ekonomi masyarakat kecil dan sering susah naik kelas karena terhimpit oleh rentenir.

    Hal ini dikarenakan rentenir memang cepat dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat, walaupun bunga pinjamannya sangat memberatkan masyarakat.

    Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan menghilangkan lintah darat atau rentenir dari bumi Indonesia dengan memanfaatkan peran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai penyedia dana.

    “Lintah darat akan kita hilangkan dari bumi Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang rendah,” katanya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan akan menghidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan Kopdes Merah Putih dengan membangun desa, membangkitkan koperasi, memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    Desa dan kelurahan disebut akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Karena itu, pemerintah akan mempercepat pembangunan desa mandiri, koperasi, hingga UMKM dengan berlandaskan semangat gotong royong.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Sumber : Antara

  • Prabowo pilih tak kenakan pakaian adat di Sidang Tahunan MPR

    Prabowo pilih tak kenakan pakaian adat di Sidang Tahunan MPR

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo pilih tak kenakan pakaian adat di Sidang Tahunan MPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 13:44 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden RI Prabowo Subianto tidak mengenakan pakaian adat saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Menurut Prasetyo, keputusan Presiden menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) bukan berarti mengurangi penghormatan terhadap budaya daerah.

    “Substansinya bukan di situ ya, bukan berarti tidak menghormati, tidak. Ini hanya masalah kebiasaan dan berdasarkan undangan dari pihak MPR juga di situ tidak mewajibkan untuk mengenakan pakaian adat,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dia memastikan bahwa Presiden tetap akan mengenakan pakaian adat pada upacara peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (17/8).

    “Daerahnya? Oh, jangan dong, ada beberapa alternatif. Biar itu jadi surprise,” kata Prasetyo saat ditanya jenis pakaian ada yang akan dikenakan Presiden.

    Prasetyo menambahkan, pakaian adat tersebut akan digunakan saat rangkaian acara di Istana, bukan pada agenda Sidang Tahunan MPR maupun pidato kenegaraan Presiden saat penyampaian laporan atas RUU APBN 2026.

    Tradisi penggunaan pakaian adat daerah oleh Presiden RI dalam Sidang Tahunan MPR mulai menjadi sorotan publik sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Sejak pertama kali menghadiri sidang tersebut pada 2017, Jokowi secara konsisten mengenakan busana adat dari berbagai daerah di Indonesia.

    Tradisi ini dimaksudkan untuk menampilkan kekayaan budaya nusantara di forum kenegaraan yang disaksikan luas oleh masyarakat, sekaligus sebagai bentuk apresiasi negara terhadap keberagaman suku dan tradisi di Tanah Air.

    Setiap tahun, pilihan busana adat Jokowi selalu menjadi topik hangat, media massa maupun media sosial, karena kerap disertai cerita dan makna filosofis di baliknya.

    Dalam masa kepemimpinannya, Jokowi telah mengenakan berbagai busana adat, mulai dari pakaian adat Bugis, Suku Baduy, hingga pakaian adat dari Kalimantan dan Papua.

    Sumber : Antara

  • Menko Zulhas bidik kopdes jadi infrastruktur penyalur beras hingga MBG

    Menko Zulhas bidik kopdes jadi infrastruktur penyalur beras hingga MBG

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Zulhas bidik kopdes jadi infrastruktur penyalur beras hingga MBG
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 22:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan membidik Koperasi Desa Merah Putih menjadi infrastruktur penting Indonesia dalam menyalurkan komoditas ke desa-desa, termasuk untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kopdes ini nanti akan menjadi infrastruktur penting pemerintah, termasuk nanti untuk melayani Makanan Bergizi Gratis di setiap desa,” ucap Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan  Jakarta, Jumat.

    Nantinya, lanjut Zulhas, koperasi desa dapat bekerja sama dengan Bulog untuk menampung hasil dari pertanian, seperti gabah atau padi dan jagung.

    Lebih lanjut, Zulhas juga menargetkan koperasi desa dapat membantu pemerintah dalam mendistribusikan berbagai bantuan sosial (bansos) hingga ke tingkat desa dan kelurahan melalui kerja sama dengan Pos Indonesia.

    “Sehingga diharapkan ekonomi bisa tumbuh dari desa, karena setiap desa nanti ada kegiatan-kegiatan, pusat-pusat kegiatan ekonomi yang baru,” kata Zulhas.

    Ia juga menegaskan bahwa operasional kopdes tidak akan membebani APBN secara langsung, tetapi memanfaatkan pendanaan murah melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

    Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan sudah membentuk 80 ribu Kopdes Merah Putih yang siap bekerja guna mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan.

    Presiden mengharapkan tidak ada lagi masyarakat yang meminjam uang dari rentenir dengan bunga tak masuk akal.

    Bagi dia, pendanaan murah dari Kopdes Merah Putih adalah pendekatan baru yang akan menghidupkan ekonomi lokal di pedesaan, memotong rantai distribusi logistik nan rumit, menciptakan lapangan kerja baru, menghapus kemiskinan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di desa.

    Selain itu, setiap kopdes bakal memiliki gudang hingga tempat penyimpanan dingin (cold storage) pada akhir tahun 2025.

    Menurut Presiden, upaya itu dilakukan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang produktif, hingga mewujudkan kemandirian ekonomi dari tingkat desa.

    Sumber : Antara

  • Prabowo apresiasi MK hasilkan putusan jadi tonggak penguatan demokrasi

    Prabowo apresiasi MK hasilkan putusan jadi tonggak penguatan demokrasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo apresiasi MK hasilkan putusan jadi tonggak penguatan demokrasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 13:52 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi yang telah menghasilkan berbagai putusan penting dan menjadi tonggak penguatan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

    “(MK telah) menghasilkan berbagai putusan penting yang menjadi tonggak penguatan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Prabowo mengatakan sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menangani ratusan perkara yang mencakup pengujian undang-undang, perselisihan hasil pemilihan umum, serta perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

    Kepala Negara menilai penanganan perkara yang dilakukan MK telah melalui proses persidangan yang efektif dan tepat waktu.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Sumber : Antara

  • Menko Perekonomian optimis ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik

    Menko Perekonomian optimis ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Perekonomian optimis ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 22:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis pertumbuhan ekonomi nasional akan membaik pada semester II-2025 hingga 2026, terutama didorong dengan peningkatan investasi dan belanja pemerintah.

    “Kita lihat beberapa data terkait dengan investasi yang terus meningkat, barang modal yang naik 32 persen (year-on-year/yoy), belanja pemerintah juga naik 17,94 persen secara year-on-year, dan tentu ini diharapkan akan terus berlanjut di semester II hingga tahun depan,” ujar Airlangga, di Jakarta, Jumat.

    Selain investasi dan belanja pemerintah, ia menyatakan stimulus ekonomi yang telah diberikan sepanjang semester I-2025 sebesar Rp61 triliun turut mendukung ketahanan ekonomi nasional.

    “Dan tentunya stimulus ini akan dilanjutkan di semester II,” ujar Airlangga pula.

    Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, ia menyampaikan pemerintah juga akan terus melanjutkan deregulasi sejumlah aturan yang diperlukan, seperti mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Peraturan tersebut direvisi dan digantikan dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Pemerintah juga akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar untuk meningkatkan kepercayaan investor.

    “Kemudian perbaikan daya saing, baik untuk kerja sama perdagangan, investasi melalui IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement), kemudian juga dalam proses terkait dengan (Indonesia menjadi anggota) OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development),” kata Airlangga.

    Selain deregulasi sejumlah aturan yang disebutkan di atas, pemerintah juga telah melakukan deregulasi secara signifikan terkait distribusi pupuk.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memangkas 145 regulasi terkait penyaluran pupuk ke petani yang rumit.

    “Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. (Sebanyak) 145 peraturan kita pangkas,” katanya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Berkait pemangkasan tersebut, Prabowo mengatakan produksi beras meningkat dengan total stok komoditas tersebut di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton.

    “Harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan, akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” kata Prabowo.

    Sumber : Antara

  • DPD RI siap bantu Presiden awasi jenderal di balik tambang ilegal

    DPD RI siap bantu Presiden awasi jenderal di balik tambang ilegal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DPD RI siap bantu Presiden awasi jenderal di balik tambang ilegal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan bahwa DPD melalui fungsi pengawasan yang dimiliki siap membantu Presiden Prabowo Subianto untuk mengawasi jika memang ada jenderal TNI atau Polri berada di balik praktik tambang ilegal.

    “Tentu kita melalui perangkat kita yang ada, kita punya fungsi pengawasan, kita punya fungsi legislasi, kita terus memantau dan mengawasi agar sesuai dengan pidato Presiden tadi, ya,” kata Sultan menanggapi pidato kenegaraan Presiden Prabowo saat ditemui usai Sidang Tahunan MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Ia sependapat dengan Presiden Prabowo agar pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia dikelola sesuai dengan aturan, undang-undang, maupun regulasi yang ada.

    Oleh sebab itu, Sultan mengatakan DPD RI ikut mengawasi pihak-pihak yang terlibat dalam penambangan ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

    “Bentuk pengawasan kita banyak, ya. Pengawasan kita, kita bisa turun ke daerah, memastikan bahwa semua kerja-kerja bukan hanya kerja-kerja eksekutif, tapi kerja-kerja penyelenggara negara, termasuk di dalamnya institusi, kita awasi dengan baik agar sesuai dengan tugas dan fungsinya,” katanya.

    Sultan menyebut pidato Presiden Prabowo yang menyinggung soal “orang-orang kuat” di balik tambang ilegal merupakan sesuatu hal yang baik. Pernyataan itu bukan kali pertama disampaikan Kepala Negara.

    “Tentu itu sangat baik dan Presiden itu me-mention (menyebut) ini juga bukan pertama kali. Memang di kesempatan-kesempatan sebelumnya beliau juga sangat concern (perhatian) terhadap bagaimana upaya memastikan SDA kita dikelola dengan baik dan praktik-praktik yang memang tidak benar di periode beliau juga harus dijauhi,” katanya.

    Pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat pagi, Presiden Prabowo sempat menyinggung soal tambang ilegal dan akan menertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan.

    Presiden mengaku telah mendapat laporan dari aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal di Indonesia yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp300 triliun.

    “Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini, demi rakyat Indonesia,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraannya.

    Kepala Negara memperingatkan semua pihak yang terlibat akan ditindak, termasuk “orang-orang kuat” hingga jenderal.

    “Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun. Apakah jenderal dari TNI, atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” ucap Presiden.

    Peringatan itu juga disampaikan Prabowo kepada partai politik, termasuk Partai Gerindra yang ia pimpin.

    “Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya, Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama). Anda laporan saja karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara sekalian, kalau ada yang berani,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Kita butuh koreksi dan kritik walau kadang menyesakkan

    Kita butuh koreksi dan kritik walau kadang menyesakkan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo: Kita butuh koreksi dan kritik walau kadang menyesakkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 14:18 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah membutuhkan koreksi dan kritik dari berbagai pihak, meskipun kritik tersebut kadang terasa menyesakkan.

    “Silakan yang berada di luar pemerintah, tidak ada masalah, terima kasih, kita butuh koreksi, kita butuh pengawasan, kita butuh kritik, walaupun kadang kritik itu menyesakkan juga ya. Tapi, tidak ada masalah, jangan berhenti kritik,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Prabowo menekankan pentingnya persatuan, gotong royong, dan penerapan demokrasi sesuai budaya bangsa, serta ekonomi yang berlandaskan rancang bangun para pendiri negara untuk mewujudkan Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera.

    Presiden mengatakan kesejahteraan rakyat sebagai tolok ukur keberhasilan negara merdeka. Apabila rakyat tidak sejahtera maka tujuan kemerdekaan belum tercapai.

    Oleh karena itu, Prabowo mengajak semua pihak untuk bekerja sama, meskipun terdapat perbedaan pandangan demi mencapai tujuan bersama.

    “Kita berbeda-beda boleh, tapi satu tujuan kita,” ucapnya.

    Prabowo menegaskan bahwa pihak di luar pemerintahan memiliki peran penting melalui pengawasan, koreksi, dan kritik.

    Kepala Negara mengakui kritik kadang menyesakkan, namun tetap dibutuhkan dan tidak boleh dihentikan.

    Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo juga meminta pihak-pihak yang berada di dalam koalisi pemerintah agar tetap berani mengawasi dan mengoreksi kebijakan.

    “Saya juga minta dari koalisi kita tetap di dalam koalisi harus berani mengawasi, harus berani koreksi,” kata Presiden.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Sumber : Antara

  • Kemenkop kaji peran Kopdes Merah Putih bangun PLTS 100 GW

    Kemenkop kaji peran Kopdes Merah Putih bangun PLTS 100 GW

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemenkop kaji peran Kopdes Merah Putih bangun PLTS 100 GW
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 14:47 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya tengah mengkaji peran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).

    “Itu sedang digodok. Nanti kalau sudah waktunya akan dibicarakan,” ujar Budi Arie saat ditemui usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Ia menambahkan, pembangunan PLTS 100 GW merupakan hal yang penting untuk ketahanan energi tanah air.

    Maka dari itu, dirinya berharap hal ini bisa membantu Kopdes Merah Putih dalam memanfaatkan energi baru terbarukan sekaligus berkontribusi dalam ketahanan energi nasional.

    “Diharapkan desa kan jadi pusat ketahanan energi, terutama renewable energy. Terutama energi matahari atau solar panel,” ujarnya pula.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya sedang membangun desain besar PLTS 100 gigawatt (GW) yang mendorong ketersediaan listrik bagi Kopdes Merah Putih.

    “Ini akan mendorong untuk bagaimana ketersediaan listrik bagi Koperasi Desa Merah Putih,” kata Bahlil.

    Bahlil mengatakan, PLTS tersebut akan dibangun untuk semua desa, sehingga turut menjadi peluang baru bagi pengusaha baterai listrik di tanah air untuk memanfaatkan pasar yang masif.

    “Karena PLTS itu cuma 4 jam pada saat siang hari. Selebihnya harus disimpan lewat baterai. Pada saat malam, baterai yang main. Ini saya lihat bahwa peluang pasar di Indonesia itu cukup besar,” katanya lagi.

    Lebih lanjut, menurut dia, industri baterai memiliki potensi besar di pasar domestik maupun internasional, dengan kebutuhan baterai dalam negeri hingga 2034 mencapai 392 gigawatt hour (GWh) yang mencakup kebutuhan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, mobil dan motor listrik, peluang ekspor listrik dan program membangun 100 GW PLTS.

    Sedangkan potensi pasar internasional mencakup 3.500 GWh pada 2030, dan 500 miliar dolar Amerika Serikat (AS) potensi pasar baterai kendaraan listrik global pada periode yang sama.

    Sumber : Antara

  • Kapolda Papua ajak masyarakat jaga keamanan pasca PSU Pilgub Papua 

    Kapolda Papua ajak masyarakat jaga keamanan pasca PSU Pilgub Papua 

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Kapolda Papua ajak masyarakat jaga keamanan pasca PSU Pilgub Papua 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 14:33 WIB

    Elshinta.com – Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin mengimbau para tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh agama dan semua elemen masyarakat  bersama-sama menjaga situasi keamanan yang lebih kondusif pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur Papua 2024.

    “Kita harap para tokoh-tokoh ini bisa menyampaikan pesan yang mendinginkan suasana sehingga situasi politik ini jangan berkembang menjadi situasi yang sangat krisis dan kemudian bisa berdampak terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di kabupaten maupun di provinsi Papua,” ungkap Kapolda Irjen Pol Patrige Renwarin di Sentani, Kamis (14/8/2025). 

    Dikatakan dia, menjelang penetapan hasil PSU oleh KPU Papua, Polda Papua tidak ada penambahan kekuatan anggota polisi, tetapi memberdayakan anggota yang ada di jajaran Polsek -polsek dan Polres-polres.  

    “Kita tidak ada penambahan personel dari Mabes Polri, tetapi kita akan amankan dengan anggota yang ada di Polda Papua dalam pengamanan penerapan hasil PSU Pilkada Gubernur Papua,” katanya. 

    Untuk itu, pihaknya mengharapkan partisipasi dari semua masyarakat agar semua bertanggung jawab menciptakan, memelihara situasi keamanan tetap kondusif sampai dengan pelantikan.

    “Siapa pun gubernurnya yang terpilih itu merupakan gubernur pilihan Tuhan. Kalau Tuhan tidak merestui kita tau gubernur itu jadi apa, dan yakin serta percaya semuanya baik untuk tanah Papua,” jelas Kapolda seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Jumat (15/8). 

    Patrige berpesan pada masyarakat agar tidak terpancing dengan isu-isu yang sengaja di sebar di media sosial. “Karena kita tidak mengetahui kepentingan apa mereka di tanah Papua, apakah mereka punya kepentingan untuk membuat situasi kacau di Papua atau lainnya. Namun mari bersama-sama menjaga Papua agar tetap aman dan damai sampai seterusnya,” tandasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta