Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • KPK tegaskan kerugian BUMN merupakan kerugian negara

    KPK tegaskan kerugian BUMN merupakan kerugian negara

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto saat memberikan keterangan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis (24/4/2025). ANTARA/Rio Feisal/am.

    KPK tegaskan kerugian BUMN merupakan kerugian negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 21:48 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan bahwa kerugian badan usaha milik negara (BUMN) merupakan kerugian negara.

    Setyo mengatakan bahwa Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 serta Nomor 62/PUU-XI/2013, dan dikuatkan dengan Putusan MK Nomor 59/PUU-XVI/2018 serta Nomor 26/PUU-XIX/2021 menjadi acuan bagi KPK, dan telah menjadi akhir dari polemik kekayaan negara yang dipisahkan.

    “Telah diputuskan oleh Majelis Hakim MK bahwa konstitusionalitas keuangan negara yang dipisahkan tetap merupakan bagian dari keuangan negara, termasuk dalam hal ini BUMN yang merupakan derivasi penguasaan negara. Dengan demikian, segala pengaturan di bawah Undang-Undang Dasar NRI 1945 tidak boleh menyimpang dari tafsir konstitusi MK,” ujar Setyo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/5).

    Oleh sebab itu, kata dia KPK menyimpulkan kerugian BUMN tetap dianggap sebagai kerugian keuangan negara yang dapat dibebankan pertanggungjawabannya secara pidana, khususnya tindak pidana korupsi, kepada direksi, komisaris, maupun pengawas BUMN.

    Walaupun demikian, kata dia, pejabat BUMN dapat bertanggung jawab terhadap kerugian keuangan negara bila terdapat perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, hingga penyimpangan atas prinsip business judgment rule (BJR).

    “Vide Pasal 3Y dan 9F UU BUMN, misalnya diakibatkan adanya fraud, suap, tidak dilakukan dengan iktikad baik, terdapat konflik kepentingan, dan lalai mencegah timbulnya keuangan negara,” jelasnya.

    Sebelumnya, Pasal 4B UU BUMN berbunyi, “Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN.”

    Dengan demikian, KPK sempat melakukan kajian terkait kerugian tersebut tetap termasuk kerugian negara atau hanya kerugian BUMN.

    Pasal 3Y maupun Pasal 9F UU BUMN mengatur menteri, organ, anggota direksi, hingga pegawai BUMN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

    Selain itu, telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan berhati-hati, tidak memiliki benturan kepentingan, serta tidak memperoleh keuntungan pribadi.

    Sumber : Antara

  • Modus baru rekayasa penangkapan paslon lebih bahaya dari politik uang

    Modus baru rekayasa penangkapan paslon lebih bahaya dari politik uang

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    PSU Bengkulu Selatan:

    Pengamat: Modus baru rekayasa penangkapan paslon lebih bahaya dari politik uang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 22:11 WIB

    Elshinta.com – Pengamat politik Yusak Farchan menyebut modus baru dugaan kejahatan pilkada yang terjadi dalam pelaksanaan PSU Bengkulu Selatan, Sabtu 19 April lalu, lebih berbahaya dari politik uang.

    Direktur Citra Institute ini menyatakan, modus baru berupa rekayasa penangkapan terhadap cawabup nomor 2 Ii Sumirat, masuk dalam kategori kejahatan besar dengan dampak yang luar biasa.

    “Politik uang bersifat transaksional antara paslon atau timses dengan pemilih, jadi tidak ada unsur kekerasan di situ, malah sukarela. Sementara yang terjadi di Bengkulu Selatan ini operasi kekerasan sekaligus fitnah oleh kubu paslon lain untuk memengaruhi pemilih,” kata Yusak, kepada wartawan, Rabu (7/5).

    Menurut Yusak, tujuan dari dua jenis kejahatan pilkada tersebut sama, yakni untuk memengaruhi perilaku pemilih. Namun dari segi dampak, lanjutnya, modus rekayasa penangkapan seorang calon lebih berbahaya karena mengancam hidup dan kebebasan yang telah dijamin sepenuhnya di dalam konstitusi.

    “Kita sepakat bahwa politik uang merusak demokrasi. Tapi kasus ini lebih parah lagi, karena di samping merusak demokrasi juga mengancam hak asasi,” ungkapnya.

    Yusak meminta Bawaslu RI dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengusut dan menindak tegas kasus tersebut serta tidak menganggapnya sebatas pelanggaran biasa.

    Terlebih kasus itu baru pertama terjadi sepanjang sejarah pelaksanaan pilkada di Indonesia di mana jika dibiarkan berpotensi terulang di kemudian hari. “Jangan kasih ruang penjahat demokrasi model ini, mesti dihukum berat. Dan karena ini lebih jahat dari politik uang, maka kubu yang melakukan layak didiskualifikasi,” tegasnya.

    Diberitakan, calon wakil bupati Bengkulu Selatan nomor urut 2 Ii Sumirat menjadi korban rekayasa penangkapan pada malam pelaksanaan PSU Bengkulu Selatan, Jumat (18/4), atau 9 jam sebelum pencoblosan. Disebutkan, Ii Sumirat ditangkap polisi karena kasus korupsi. Narasi serupa terus dihembuskan secara terorganisir hingga ke lokasi-lokasi TPS.

    Paslon nomor 2  Suryatati-Ii Sumirat merasa dirugikan atas peristiwa tersebut. Mereka mengklaim banyak simpatisan 02 yang tidak datang ke TPS atau mengalihkan dukungan ke paslon lain akibat termakan hoaks.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Sekolah terdampak regrouping di Kudus akan digunakan untuk Koperasi Merah Putih

    Sekolah terdampak regrouping di Kudus akan digunakan untuk Koperasi Merah Putih

    Sumber foto: Sutini/elshinta.com.

    Sekolah terdampak regrouping di Kudus akan digunakan untuk Koperasi Merah Putih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 17:46 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Kudus Jawa Tengah berkomitmen agar seluruh desa melaksanakan Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih. Hal itu disampaikan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris saat Musyawarah Desa Khusus yang digelar di Balai Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Selasa (6/5) bersama Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono. 

    Pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kudus juga sudah mencapai 40 persen. Rencananya kantor Koperasi Merah Putih dapat menggunakan bangunan sekolah yang terdampak regrouping, sehingga bangunan tidak terbengkelai. Selain itu bangunan SD itu juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan desa sepeti Posyandu maupun Bumdes.

    Bupati juga mengapresiasi Bank Jateng yang akan membiayai pengurusan badan hukum Koperasi Merah Putih melalui CSR. Selanjutnya, Bupati bersama jajaran siap mendampingi dan menjadi tempat konsultasi kepala desa sampai Koperasi Merah Putih. Iamenyatakan kalau didesa sudah ada Bumdes tinggal dikolaborasikan dengan koperasi desa. 

    Ditambahkan, mengenai target luasan tanaman padi sekitar 33 ribu hektar, namun, Sam’ani menjelaskan baru bisa memenuhi 26 ribu hektar. Angka tersebut akan berupaya untuk terus ditambah.  Meski saat ini setelah dihitung, Kabupaten Kudus srplus swasembada pangan sekitar 30 ribu ton per tahun. Ini akan menyumbang ke wilayah Jawa Tengah dan Republik Indonesia.

    “Kami upayakan laham menanam padi ditambah. Semoga wilayah Jekulo, Kaliwungu, dan Mejobo yang kadang terdampak banjir bisa satu sampai dua kali masa tanam lagi,” paparnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Rabu (7/5).

    Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menyatakan Koperasi Merah Putih akan menyediakan sembako dengan harga terjangkau sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk kesejahteraan. Pengelolaannya juga didorong transparan dan diawawi oleh pihak berwenang.

    “Koperasi Merah Putih akan mempunyai gerai menyalurkan sembako dengan harga sembako sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Juga menyalurkan bantuang langsung kepada rakyat melalui koperasi Merah Putih,” tandasnya..

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menkop gandeng Kejagung untuk pendampingan hukum dan mitigasi risiko Kopdes Merah Putih

    Menkop gandeng Kejagung untuk pendampingan hukum dan mitigasi risiko Kopdes Merah Putih

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Menkop gandeng Kejagung untuk pendampingan hukum dan mitigasi risiko Kopdes Merah Putih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 18:22 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk pengawasan, pendampingan hukum, dan mitigasi risiko, terkait proses pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih di seluruh desa di Indonesia.

    “Karena ini melibatkan anggaran besar, maka perlu memitigasi risiko sejak perencanaan dan pengawasan dan juga agar tujuan mulia dari program Kopdes/kel Merah Putih ini bisa kita wujudkan,” ungkap Menkop Budi Arie usai beraudiensi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajaran, di kantor Kejagung, Jakarta, Rabu (7/5).

    Lebih dari itu, bagi Menkop, pendampingan hukum dan mitigasi risiko menjadi hal yang penting agar kredibilitas program strategis ini bisa dijaga bersama.

    “Kami juga meminta Kejagung untuk membina dan mendidik para Kepala Desa, khususnya pengelola dan pengawas Kopdes/Kel Merah Putih bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat desa,” papar Menkop.

    Apalagi, lanjut Menkop Budi Arie, tujuan dari pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memutus rantai distribusi yang panjang, sampai menghilangkan rentenir, sehingga warganya bisa makmur dan desanya maju.

    “Saat ini, program Kopdes/Kel Merah Putih baru tahap pembentukan kelembagaan secara legalitas. Nanti, pada tahap kedua, yaitu pembangunan dan pengoperasian, ada titik-titik rawan sehingga perlu dikawal,” jelas Menkop.

    Menkop berharap, karena ini melibatkan anggaran yang besar, maka perlu dimitigasi dan dikawal dengan baik. “Saya percaya warga desa masih berkomitmen untuk menjaga dengan baik keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih ini,” imbuh Menkop.

    Menkop menjelaskan, inti dari audiensi tersebut yaitu permohonan dukungan dari Kejagung dalam hal pendampingan hukum dan legal audit, agar tidak terjadi penyimpangan anggaran dan program sejak perencanaan, implementasi, hingga evaluasi.

    Bahkan, dukungan fasilitasi kajian hukum bersama untuk merumuskan skema pembiayaan yang sesuai prosedur dan aman secara hukum, khususnya untuk dana modal investasi dan modal operasional. 

    “Lalu, butuh dukungan pengawalan implementasi kerja sama dengan pemerintah dan Himbara agar selaras dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi publik,” terang Menkop.

    Yang tak kalah penting adalah pencegahan risiko dan penegakkan hukum, di mana penguatan sinergi antara Kemenkop dan Kejagung untuk mencegah potensi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan konflik kepentingan dalam pengelolaan Kopdes Merah Putih.

    Tindakan Preventif

    Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan bahwa pembentukan 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh desa di Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah dan asal-asalan. Tapi, memerlukan satu keseriusan dan satu itikad yang sama yaitu mensejahterakan masyarakat desa.

    “Utamanya, kita akan melakukan pendampingan serta tindakan preventif yang sifatnya mengingatkan,” ucap Jaksa Agung.

    Sehingga, Jaksa Agung akan memasukkan (matching) pengawasan program Kopdes/Kel Merah Putih ke dalam aplikasi Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) yang dimiliki Kejagung.

    Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa, mencegah tindak pidana termasuk korupsi di tingkat desa, serta mengawal pembangunan desa melalui Dana Desa. 

    Program aplikasi Jaga Desa ini juga bertujuan untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat desa dan memastikan penggunaan dana desa secara efektif, akuntabel, dan transparan. 

    “Melalui aplikasi Jaga Desa ini, kita ingin mengurangi Kepala Desa yang ter-kriminalisasi hingga Kades yang kurang memahami mekanisme pertanggung-jawaban,” ujar Jaksa Agung.

    Jaksa Agung mengatakan, usai pertemuan ini akan segera dilakukan penandatanganan MoU antara Kejagung dengan Kemenkop terkait pendampingan hukum dan mitigasi risiko dari Kopdes/Kel Merah Putih.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Munjirin hujan-hujanan naik Transjakarta ke pelantikan di Balai Kota

    Munjirin hujan-hujanan naik Transjakarta ke pelantikan di Balai Kota

    Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin menjelang pelantikan di Balai Kota, Jakarta, Rabu (7/5/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

    Munjirin hujan-hujanan naik Transjakarta ke pelantikan di Balai Kota
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 17:47 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin memilih hujan-hujanan naik transportasi umum Transjakarta menuju ke pelantikan menjadi Wali Kota Jakarta Timur di Balai Kota DKI Jakarta pada hari ini.

    “Karena hari Rabu ini ada aturan untuk menggunakan kendaraan umum, kita akan jalan bareng-bareng menuju halte terdekat untuk naik ke Balai Kota menggunakan Transjakarta. Dan Alhamdulillah, ini disambut dengan turun hujan yang cukup lebat,” kata Munjirin kepada wartawan di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Rabu.

    Hari Rabu bertepatan dengan kewajiban bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Provinsi DKI Jakarta untuk menggunakan transportasi umum mulai dari kediaman hingga ke kantor atau untuk menjalani aktivitas kedinasan lainnya. Sejak pukul 13.00 WIB, Munjirin dan jajaran tampak berbincang sembari menunggu jam keberangkatan. Tak lupa, juga mengabadikan momen bersama para pegawai.

    Munjirin mengenakan setelan seragam dinas berwarna putih didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murthadho yang akan dilantik menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Selatan.

    Kemudian, pejabat lainnya yakni Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, Mukhlisin yang akan dilantik menjadi Sekretaris Kota Kota Jakarta Selatan dan Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Hasudungan A Sidabalok yang dilantik menjadi Kepala Dinas KPKP DKI.

    Pukul 13.20 WIB, Munjirin beserta jajaran dan wartawan berjalan kaki seraya memegang payung di tengah hujan deras. Meski dilanda hujan dan bertemu genangan namun semangatnya tak kalah untuk menuju Halte Puskesmas Kebayoran Baru menunggu kedatangan bus Transjakarta rute 6N.

    Kemudian, pukul 13.25 WIB, bus rute 6N datang dan semua orang langsung beriringan memasuki transportasi umum tersebut menuju Blok M untuk transit. Selama di perjalanan Munjirin juga berbincang dengan para penumpang yang berada dalam bus.

    Lalu, sesampai di Terminal Blok M, Munjirin beserta jajaran menaiki bus rute 1P menuju Balai Kota untuk pelantikan. Hingga pukul 14.18 WIB, bus masih dalam perjalanan dan berada di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Suasana sekitar terlihat padat merayap lantaran hujan yang masih mengguyur kawasan tersebut.

    Sumber : Antara

  • Pertumbuhan ekonomi RI triwulan I masih cukup tinggi bagi investor

    Pertumbuhan ekonomi RI triwulan I masih cukup tinggi bagi investor

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Pertumbuhan ekonomi RI triwulan I masih cukup tinggi bagi investor
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 18:55 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) memandang, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2025 yang mencapai 4,87 persen year on year (yoy) dinilai masih cukup tinggi bagi investor, meskipun di bawah konsensus pelaku pasar yang sebesar 4,92 persen yoy.

    “Tapi 4,87 persen still high enough bagi investor, apalagi nilai tukar kita juga menunjukkan kondisi yang membaik,” kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea dalam acara Taklimat Media di Kantor Pusat BI, Jakarta, Rabu.

    Erwin mencatat, nilai tukar rupiah semakin membaik dengan pergerakan di bawah Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS), bahkan sempat menyentuh di level 16.420 per dolar AS. Pada hari ini, Rabu (7/5), rupiah bergerak di level Rp16.500-an per dolar AS.

    Ia memastikan, BI akan tetap berada di pasar untuk menjaga kepercayaan pelaku pasar. BI juga memastikan kecukupan likuiditas untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan investor yang melakukan repatriasi dividen dan korporasi yang melakukan pembayaran utang luar negeri.

    Secara akumulasi, Erwin mengamini beberapa waktu belakangan terjadi outflow terutama dipengaruhi outflow dari pasar saham. Akan tetapi, ia melihat bahwa saat ini tekanan outflow sudah mulai mereda. Modal asing yang masuk terutama ke Surat Berharga Negara (SBN) saat ini juga sudah mulai lebih baik.

    “Ini tanda-tanda, yang menurut hemat kami, kepercayaan investor sudah mulai kembali. Tinggal kita bagaimana upaya dan langkah yang kita lakukan menjaga agar supply instrumen tetap ada, agar stabilitas dalam konteks nilai tukar dan kecukupan likuiditas rupiah tetap berada di pasar,” kata dia.

    Dari sisi global, Erwin menyampaikan bahwa ketidakpastian global yang didorong oleh tarif resiprokal AS masih terus berlangsung. Risiko konflik India-Pakistan yang baru-baru ini terjadi juga perlu diantisipasi. Sebab, kondisi geopolitik tetap menjadi faktor yang mempengaruhi pelaku pasar dalam melihat lanskap perekonomian dan pasar keuangan global.

    Selanjutnya, risiko perlambatan ekonomi dunia terutama yang terjadi di AS dan Tiongkok tampaknya semakin nyata. Bank Indonesia pun menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 dari semula 3,2 persen menjadi 2,9 persen. Secara khusus, BI mengoreksi proyeksi ekonomi AS dan China masing-masing menjadi 2 persen dan 4 persen.

    Pertumbuhan ekonomi AS yang akan terkoreksi serta defisit transaksi perdagangan yang lebih buruk dari perkiraan, hal ini turut menimbulkan tekanan bagi bank sentral AS atau The Fed untuk melakukan pemangkasan suku bunga (Fed Funds Rate/FFR).

    “Bacaan mereka (AS), inflasinya tidak turun secepat yang mereka kira sebelumnya, sehingga mereka masih menimbang-nimbang untuk melakukan cutting (suku bunga),” ujar Erwin.

    Sementara itu, beberapa bank sentral sudah mulai melakukan pemangkasan suku bunga seperti Filipina dan China. Erwin mengatakan, respon bank sentral apakah akan serentak melakukan pemangkasan di tengah perlambatan ekonomi global, keputusan ini akan sangat dinantikan pelaku pasar.

    “Tapi setiap bank sentral di tengah mandat yang mereka miliki juga mempertimbangkan faktor-faktor selain mendorong pertumbuhan, misalnya stabilitas. Karena begitu kita cutting rate dalam konteks konstelasi yang sedang bergerak sangat dinamis, ini kan sangat mempengaruhi bagaimana investor global itu akan melakukan rebalancing portfolio mereka,” kata Erwin.

    Sumber : Antara

  • Munjirin siap bertugas menjadi Wali Kota Jakarta Timur usai dilantik

    Munjirin siap bertugas menjadi Wali Kota Jakarta Timur usai dilantik

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Munjirin siap bertugas menjadi Wali Kota Jakarta Timur usai dilantik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 18:43 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin menyatakan siap untuk bertugas menjadi Wali Kota Jakarta Timur usai dilantik oleh Gubernur DKI Pramono Anung di Balai Kota.

    “Untuk Jakarta Timur sendiri nantinya saya akan bertugas di sana, tentunya akan meminta dukungan dari semua pihak untuk bareng-bareng memajukan wilayah Jakarta Timur,” kata Munjirin di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Rabu.

    Munjirin juga mengucapkan terima kasihnya kepada semua instansi dan ASN yang telah berkolaborasi untuk memajukan kota Jakarta Selatan.

    Dia berharap ke depannya, apa yang baik di Jakarta Selatan bisa diteruskan dan ditingkatkan oleh pemimpin selanjutnya.

    Besar harapan kepada mantan Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar yang akan dilantik untuk mampu lebih memajukan Jakarta Selatan dengan pengalaman yang dimiliki.

    “Insyaallah nanti pengganti kita, Pak Anwar yang sudah memang berpengalaman juga menjadi Wali Kota, mudah-mudahan bisa meneruskan menjadi lebih baik lagi,” ucapnya.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo tidak akan melantik para calon pejabat di jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika tidak naik transportasi umum pada Rabu ini.

    Sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang sudah diteken sejak 23 April 2025, para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta wajib menggunakan angkutan umum setiap hari Rabu.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal melantik sekitar 40 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Adapun beberapa nama pejabat yang mengikuti pelantikan ini antara lain Wakil Bupati Kepulauan Seribu, M. Fadjar Churmiawan, yang diproyeksikan menjabat Bupati Kepulauan Seribu.

    Kemudian, Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat yang diusulkan untuk menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara.

    Selanjutnya, Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin juga mengikuti pelantikan karena akan digeser untuk menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Timur.

    Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pengendalian Permukiman, M. Anwar diproyeksikan menggantikan Munjirin sebagai Wali Kota Jakarta Selatan.

    Selain itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, Augustinus, diusulkan untuk mengisi posisi Sekretaris DPRD (Sekwan) DKI Jakarta.

    Sumber : Antara

  • Ketua DPR minta komisi terkait tindaklanjuti angka pengangguran naik

    Ketua DPR minta komisi terkait tindaklanjuti angka pengangguran naik

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ketua DPR minta komisi terkait tindaklanjuti angka pengangguran naik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 17:59 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR RI melalui komisi terkait akan menindaklanjuti terkait kenaikan angka pengangguran di Indonesia yang meningkat dibandingkan tahun lalu, sebagaimana data yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kami akan minta komisi terkait untuk bisa menindaklanjuti terkait dengan apa yang sudah dari hasil data statistik tersebut,” kata Puan di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia menyebut DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasannya kepada pemerintah dalam merespons dan menindaklanjuti angka pengangguran di tanah air yang meningkat.

    “Karena DPR itu kan sebenarnya hanya menindaklanjuti, memberikan pengawasan terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh eksekutif. Sekarang apa tindak lanjut dari eksekutif dari hasil data BPS yang ada?” tuturnya.

    Secara spesifik, dia mengatakan komisi terkait di DPR RI akan menagih tindak lanjut kementerian/lembaga yang mengurusi ketenagakerjaan dalam merespons fenomena kekinian tersebut.

    “Pengangguran nanti kami akan coba tanyakan kepada stakeholders terkait, bagaimana solusinya, apa yang akan dilakukan, bagaimana tindak lanjutnya,” ucap dia.

    Sebelumnya, Senin (5/5), BPS mencatat angka pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 naik sekitar 83 ribu orang atau 1,11 persen dibandingkan Februari 2024.

    Kepala BPS, Amelia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa peningkatan jumlah pengangguran itu sejalan dengan bertambahnya angkatan kerja sebesar 3,67 juta orang, sehingga totalnya menjadi 153,05 juta orang pada Februari 2025.

    Amelia menerangkan bahwa angkatan kerja mencakup individu yang sudah bekerja maupun yang masih mencari pekerjaan atau menganggur.

    “Namun, dari jumlah angkatan kerja tersebut tidak semua terserap di pasar kerja sehingga terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang,” kata Amelia dalam konferensi pers di Jakarta.

    Sumber : Antara

  • Gubernur dan pimpinan DPRD Sumut serahkan 1.600 BPJS KT bagi nelayan 

    Gubernur dan pimpinan DPRD Sumut serahkan 1.600 BPJS KT bagi nelayan 

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Gubernur dan pimpinan DPRD Sumut serahkan 1.600 BPJS KT bagi nelayan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 14:14 WIB

    Elshinta.com – Bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, Pimpinan DPRD Sumatera Utara Ricky Anthony menyerahkan 1.600 kartu BPJS Ketenagakerjaan (KT) bagi nelayan Kabupaten  Langkat. Pimpinan DPRD Sumut ini pun turut menyerahkan asuransi tersebut secara simbolis kepada 200 nelayan, Selasa (6/5).

    Dalam kesempatan yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Langkat ini, Bobby menyampaikan beberapa poin penting. Diantaranya jaminan kenyamanan bagi nelayan dan keluarganya yang dicover BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

    “Dari 6.100 nelayan yang dicover asuransi, 1.600 diantaranya berasal dari Kabupatan Langkat yang diusulkan Pemprovsu pada tahun 2025. Asuransi ini, termasuk ke dalam program Universal Coverage Jamsostek (UCJ) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Bobby.

    Jaminan pendidikan selain jaminan kecelakaan kerja dan kematian, BPJS Ketenagakerjaan ini juga mencakup biaya pendidikan anak nelayan. Dimana, mulai dari SD hingga ke perguruan tinggi sudah tercover dalam asuransi ini.

    “Dengan asuransi untuk nelayan ini sebagai bukti kehadiran pemerintah untuk membantu para nelayan di Sumatera Utara,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Rabu (7/5).

    Dalam sambutannya, Ricky Anthony menyampaikan, unsur Pimpinan DPRD Sumut akan mendukung penuh program Gubernur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pihaknya juga mengapresiasi langkah Bobby yang menginisiasi penyerahan BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan.

    “Hal ini pastinya sangat bermanfaat bagi nelayan. Selain itu, tentunya akan memberikan kenyamanan ketika nelayan bekerja untuk mencari nafkah,” kata Ricky.

    Program tersebut sebagai bukti nyata kehadiran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membantu nelayan. Hal ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat nelayan. Khususnya yang masuk kategori miskin ekstrem.

    “Semoga hal ini bisa meningkatkan taraf perekonomian nelayan. Jadi kalau ada kecelakaan saat melaut, sudah ada asuransi yang mengcover biaya perobatannya. Besarnya kontribusi para nelayan itu harus dihargai dan diapresiasi,” kata Ricky.

    Diinformasikan, Kabupaten Langkat memiliki garis pantai 110 km dengan 9 kecamatan yang berada di wilayah pesisir. Pada tahun 2024, produksi perikanan tangkap laut di Negeri Bertuah ini mencapai 36.661,63 ton. Potensi ini membuktikan bahwa, nelayan merupakan salah satu tulang punggung ekonomi lokal. Para pelaut ini juga sebagai penyedia bahan pangan serta berkontribusi dalam pembangunan daerah.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemkot Jaktim minta warga punya APAR untuk mitigasi risiko kebakaran

    Pemkot Jaktim minta warga punya APAR untuk mitigasi risiko kebakaran

    Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur memadamkan api yang membakar rumah toko (ruko) di Jalan Delima Raya RT 01/RW 05, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (6/5/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

    Pemkot Jaktim minta warga punya APAR untuk mitigasi risiko kebakaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 09:23 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Jakarta Timur meminta warga di wilayah tersebut untuk mempunyai atau memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di setiap rumah guna memitigasi risiko terjadinya kebakaran.

    “Harapannya warga masyarakat memiliki APAR sendiri di rumahnya masing-masing untuk mencegah dan juga ketika terjadi bahaya kebakaran tadi sudah dimulai sejak dini tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah di Jakarta, Rabu.

    Tada tahun 2024 ada 443 kejadian kebakaran di Jakarta Timur (Jaktim). Kemudian, dalam periode Januari sampai April 2025 sudah ada 96 kejadian kebakaran.

    “Dari 96 kejadian kebakaran di Jakarta Timur, sebanyak 22 kejadian Alhamdulillah masyarakat dapat memadamkan api secara mandiri menggunakan APAR,” katanya.

    Artinya, 25 persen kejadian kebakaran, masyarakat sudah mengetahui dan menggunakan APAR sehingga saat kondisi darurat bisa mencegah kebakaran lebih hebat. Iin menyebutkan, Jakarta Timur merupakan wilayah terluas dan padat di Jakarta sehingga memungkinkan untuk memiliki banyak potensi dan risiko terjadinya kebakaran.

    Apalagi, kebakaran menjadi salah satu bencana yang dapat menyebabkan kerugian besar, baik bagi kehidupan manusia, harta benda maupun lingkungan. Karena itu, pentingnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran.

    Melalui penanganan dini kebakaran ini dapat mencegah adanya korban jiwa, luka maupun harta benda yang lebih besar. “Tentu kita harus paham bahwa lingkungan ini menjadi lingkungan yang berpotensi rawan bencana,” ujar Iin.

    Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi Gerakan Masyarakat Punya Alat Pemadam Api Ringan (GEMPAR) sebagai upaya pencegahan dini kasus kebakaran. Hal ini sesuai dengan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya APAR.

    “Kemarin kita sudah melakukan sosialisasi. Sosialisasi program GEMPAR ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat atau ASN,” katanya.

    Sosialisasi yang diikuti sebanyak 200 peserta itu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sekaligus mengajak masyarakat untuk memiliki APAR.

    “Saya minta ASN bisa memulai untuk memiliki APAR agar bisa memberikan keteladanan kepada masyarakat,” katanya.

    Sumber : Antara