Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • Masyarakat bisa kunjungi museum di Jakarta hingga malam hari

    Masyarakat bisa kunjungi museum di Jakarta hingga malam hari

    Pengunjung menjelajahi Museum Wayang, Kota Tua Jakarta Barat pada Jumat (24/1/2025). Museum Wayang kini memiliki wajah baru dengan tata pamer modern serta pengalaman imersif yang menggabungkan koleksi museum, elemen interaktif dan teknologi. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan

    Masyarakat bisa kunjungi museum di Jakarta hingga malam hari
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 11:09 WIB

    Elshinta.com – Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menyebutkan masyarakat bisa mengunjungi lima museum di Jakarta hingga malam hari pada 10-11 Mei 2025 dalam uji coba penerapan jam operasional mulai pukul 09.00 hingga 20.00 WIB.  Kepala Bidang Pelindungan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Linda Enriany saat dihubungi di Jakarta, Jumat, mengatakan uji coba dilakukan di Museum Sejarah Jakarta, Museum Seni Rupa & Keramik, Museum Wayang, Museum Bahari, dan Museum Betawi.

    Pembukaan museum hingga malam hari menjadi janji yang pernah disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ini dilakukan untuk memberikan akses lebih luas bagi masyarakat, termasuk pelajar dan warga yang membutuhkan fasilitas belajar atau rekreasi edukatif di luar jam kerja.

    Upaya ini juga dalam rangka memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung. Para pengunjung bisa menikmati suasana museum yang berbeda pada malam hari sembari mengeksplorasi sejarah, seni, dan budaya Jakarta. Sebelumnya, sebagian besar museum dibuka sejak pukul 09.00 hingga 15.00 WIB.

    “Untuk launching (peluncuran pembukaan museum hingga malam hari) belum ada pembahasan resmi, tapi Insya Allah dalam waktu dekat,” kata Linda.

    Selain museum, Gubernur Pramono juga berencana membuka perpustakaan-perpustakaan di Jakarta hingga pukul 22.00 WIB. Ini merupakan bagian dari program 100 hari kerjanya bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, untuk meningkatkan akses pendidikan bagi pelajar.

    Pramono mengatakan peningkatan akses ke fasilitas pendidikan, seperti perpustakaan, taman, dan museum merupakan bagian dari komitmennya untuk menghadirkan keadilan sosial di bidang pendidikan. Sebagai tahap awal, Perpustakaan Cikini dan Pusat Dokumen Sastra HB Jasin akan terlebih dulu dibuka hingga pukul 22.00 WIB. Kedua fasilitas tersebut sebelumnya dibuka hingga pukul 16.00 WIB. Uji coba sudah dilakukan pada dua pekan terakhir.

    Kemudian, perpanjangan jam operasional akan dilakukan bertahap ke perpustakaan lainnya di Jakarta Pusat, Timur, Selatan, Barat, dan Utara. Namun, implementasi penuh nantinya bergantung pada kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia (SDM). Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) menargetkan seluruh perpustakaan yang dikelolanya dapat beroperasi hingga pukul 22.00 WIB.

    Sumber : Antara

  • Pemkab Langkat targetkan 7.052 nelayan tercover BPJS Ketenagakerjaan

    Pemkab Langkat targetkan 7.052 nelayan tercover BPJS Ketenagakerjaan

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Pemkab Langkat targetkan 7.052 nelayan tercover BPJS Ketenagakerjaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 18:58 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyerahkan 6.100 kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para nelayan se-Sumut. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Langkat menjadi penerima terbanyak dengan alokasi sebanyak 1.600 kartu bagi nelayan setempat. Penyerahan simbolis dilakukan di Pendopo Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, Selasa (6/5).

    Kehadiran Gubernur Sumatera Utara disambut Bupati Langkat Syah Afandin. Turut hadir Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut I Nyoman Suarjaya, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Ricky Antony, unsur Forkopimda Langkat, Sekda Langkat, serta jajaran kepala perangkat daerah dari Pemprov Sumut dan Pemkab Langkat.

    Bobby Nasution menegaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sektor informal yang rentan terhadap risiko kerja, seperti para nelayan. Menurutnya, program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keselamatan kerja masyarakat. “Program ini menjadi bukti kehadiran negara dalam memberikan jaminan perlindungan kerja bagi masyarakat. Kami ingin nelayan merasa lebih aman dan terlindungi saat bekerja,” tegas Bobby.

    Tak hanya menyerahkan kartu kepesertaan, Gubernur Bobby Nasution juga menyerahkan santunan jaminan kematian kepada ahli waris dua nelayan asal Langkat yang telah meninggal dunia. Masing-masing ahli waris, yakni dari almarhum Bahtiar dan almarhum Zulkifli, menerima santunan sebesar Rp.42 juta, dengan total Rp.84 juta. Penyerahan ini menjadi bukti nyata manfaat dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus bentuk kepedulian pemerintah terhadap keluarga pekerja rentan.

    Bupati Langkat Syah Afandin, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada Gubernur Sumut atas perhatian serius terhadap kesejahteraan nelayan Langkat. Dari total 21.204 nelayan di Kabupaten Langkat, mayoritas tersebar di Kecamatan Pangkalan Susu dengan jumlah terbanyak mencapai 4.165 orang.

    “Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Gubernur atas alokasi 1.600 kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan Langkat. Ini sangat berarti bagi masyarakat kami yang sebagian besar menggantungkan hidup dari laut,” ucap Syah Afandin seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Kamis (8/5).

    Bupati menambahkan, pemerintah daerah telah menetapkan langkah konkret untuk memperluas perlindungan ketenagakerjaan bagi nelayan. Pada tahun 2025, Pemkab Langkat telah mengalokasikan anggaran untuk 500 nelayan miskin dan miskin ekstrem agar masuk sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, Bupati menargetkan 7.052 nelayan dari kelompok desil 1 sampai 4 dapat tercover secara penuh melalui skema pembiayaan dari APBD, APBD Provinsi, CSR, Baznas, hingga sumber dana lainnya.

    “Besar harapan kami ke depan seluruh nelayan Langkat bisa mendapat jaminan ketenagakerjaan. Kami akan terus berupaya menuntaskan ini pada masa kepemimpinan saya,” tegas Bupati.

    Sementara itu, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut I, Nyoman Suarjaya, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja informal.

    “Pekerja informal seperti nelayan memiliki risiko kerja yang tinggi. Karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memberikan perlindungan yang layak,” jelas Nyoman.

    Melalui kegiatan ini, Pemprov Sumut dan Pemkab Langkat juga mendorong edukasi publik agar lebih sadar akan pentingnya menjadi peserta aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Divre II Sumbar perkuat budaya aman dan selamat lewat Raker Keselamatan 2025

    Divre II Sumbar perkuat budaya aman dan selamat lewat Raker Keselamatan 2025

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Divre II Sumbar perkuat budaya aman dan selamat lewat Raker Keselamatan 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – Sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat budaya keselamatan di lingkungan kerja dan operasional. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menggelar Rapat Kerja Keselamatan tahun 2025, Rabu (7/5). Turut hadir dalam kegiatan jajaran pimpinan Divre II, para Kepala Unit, Quality Qontrol, Kepala Stasiun, serta perwakilan dari seluruh sektor teknis yang terkait langsung dengan operasional kereta api.

    Kepala KAI Divre II Sumbar, Muh. Tri Setyawan dalam sambutannya menjelaskan bahwa keselamatan merupakan fondasi utama dalam layanan transportasi publik.  

    “Tidak ada layanan yang baik tanpa keselamatan. Forum ini menjadi momen penting untuk menyatukan persepsi, meninjau kembali langkah-langkah strategis, serta menyusun aksi nyata yang lebih terintegrasi,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Kamis (8/5).

    Agenda rapat kerja keselamatan tahun 2025 ini membahas terkait evaluasi kinerja keselamatan tahun 2024, sosialisasi kebijakan dan program kerja keselamatan 2025, sharing session / forum diskusi tentang pencegahan insiden dan mitigasi risiko serta penguatan SOP dan pelatihan berbasis kasus lapangan dan upaya peningkatan sinergi antarbagian dan penguatan komunikasi antara petugas di lapangan dan manajemen pusat.

    KAI Divre II menegaskan bahwa hasil rapat kerja ini akan dijadikan dasar dalam implementasi kebijakan keselamatan selama tahun 2025, serta akan dipantau secara berkala guna memastikan efektivitasnya di lapangan.

    Melalui forum ini, KAI Divre II juga menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan standar keselamatan sesuai dengan regulasi pemerintah dan best practices industri transportasi.

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPKP Jaktim targetkan angka konsumsi ikan 48,9 kg per orang

    KPKP Jaktim targetkan angka konsumsi ikan 48,9 kg per orang

    Peserta pelatihan mengolah bahan-bahan yang disediakan saat mengikuti pelatihan hasil perikanan di Gedung TC Pertanian, Jakarta, Selasa (6/5/2025). ANTARA FOTO/Ferlian Septa Wahyusa/bar.

    KPKP Jaktim targetkan angka konsumsi ikan 48,9 kg per orang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan (KPKP) Jakarta Timur menargetkan angka konsumsi ikan sebanyak 48,91 kilogram (kg) per orang selama setahun pada 2025.

    “Tahun ini, konsumsi ikan 48,91 kg per kapita (orang). Naik dari target sebelumnya. Jadi, kita terus berupaya untuk mencapai target konsumsi ikan di wilayah Jakarta Timur ini,” kata Kepala Sudin KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, masyarakat perlu memahami pentingnya mengonsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang kaya nutrisi, seperti omega-3 yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Ikan juga merupakan makanan yang terjangkau dan mudah diolah, sehingga masyarakat dapat mengonsumsi ikan secara rutin untuk mencegah kekurangan gizi.

    “Makanya, kita terus melakukan sosialisasi, pelatihan, edukasi, dan mengenalkan berbagai jenis pengolahan dengan bahan baku ikan,” ujar Taufik.

    Taufik menyebutkan, angka konsumsi ikan di Jakarta pada 2024 mencapai 48,92 kg per orang. Angka tersebut mencapai target Jakarta dari 48,65 kg per orang. Khusus di Jakarta Timur, kata Taufik, target konsumsi ikan pada 2024, yakni 47 kg per orang, sementara angka konsumsi ikan di Jakarta Timur mencapai 48,19 kg per orang.

    “Di Jakarta Timur pada 2024 itu mencapai 48,19 kg per kapita. Ini melebihi target 47 kg per kapita. Kita masih punya tugas untuk mencapai angka konsumsi ikan seiring dengan target yang ditetapkan pemerintah melalui kementerian nantinya,” jelas Taufik.

    Upaya yang dilakukan Sudin KPKP Jaktim untuk mencapai angka konsumsi ikan 2025, salah satunya mengadakan pelatihan pengolahan hasil perikanan kepada warga untuk perbaikan gizi keluarga. Pelatihan olahan perikanan tersebut digelar 6-7 Mei 2025 di TC Klender Pertanian, Duren Sawit, Jakarta Timur. Total peserta pelatihan sebanyak 100 orang yang dibagi menjadi dua kelompok setiap harinya.

    Tema pelatihan olahan perikanan di wilayah Jakarta Timur ini yakni “Peningkatan Kreasi dan Inovasi Produk Hasil Perikanan yang Berdaya Saing dan Aman untuk Dikonsumsi”. Peserta diberikan edukasi pentingnya mengonsumsi ikan, cara mengolah ikan dengan tekstur yang baik, bentuk yang unik, tanpa harus menghilangkan kandungan ikan.

    Taufik berharap, angka konsumsi ikan tahun ini bisa tercapai demi kesehatan dan terpenuhinya gizi anak di wilayah Jakarta Timur.

    Sumber : Antara

  • RUPS dan aksi korporasi BUMN Non-Tbk ditunda

    RUPS dan aksi korporasi BUMN Non-Tbk ditunda

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (8/5/2025).. Foto: Sri Lestari

    RUPS dan aksi korporasi BUMN Non-Tbk ditunda
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 21:01 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (8/5/2025). Pertemuan tersebut membahas terkait perkembangan Danantara serta arah investasi ke depan.

    “Tadi diajak makan siang, kemudian diskusi update mengenai kegiatan kita di Danantara. Bagaimana kedepannya penekanan lagi bahwa kita melakukan evaluasi dan esesmen, yang dipilih yang jenjang karirnya yang jelas dan emmpunyai integritas,” tuturnya.

    Rosan juga menjelaskan bahwa diskusi tersebut menekankan pada evaluasi dan asesmen terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pengelolaan Danantara.

    “Ya karena memang kita kembali lagi yang dipilih ini kalau Bapak bilang itu yang best brain, best talent yang ada, yang berdasarkan meritokrasi ya. Jadi yang bedasarkan yang terbaik,” ujar Rosan.

    Terkait kabar mengenai penundaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan aksi korporasi BUMN Non-Tbk, Rosan menjelaskan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk memastikan Danantara sebagai pemegang saham dapat mengawasi operasional secara baik dan benar.

    “Jadi kembali lagi value creation dan Danantara kan kita juga mempunyai target-target yang dicanangkan gitu ya,” tambahnya

    Instruksi mengenai penundaan RUPS dan aksi korporasi bagi BUMN tersebut tertuang dalam surat S-027/DI-BP/V/2025 tentang Arahan Terkait Pelaksanaan RUPS dan Aksi Korporasi BUMN dan Anak Usaha BUMN.

    Penulis: Sri Lestari/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Rencana merger Grab-Goto dikritik, ekonom minta pemerintah segera bertindak

    Rencana merger Grab-Goto dikritik, ekonom minta pemerintah segera bertindak

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Rencana merger Grab-Goto dikritik, ekonom minta pemerintah segera bertindak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 22:02 WIB

    Elshinta.com – Dua ekonom senior merespon isu merger Grab Terhadap Goto. Pengamat ekonomi digital dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai jika merger dilakukan yang paling dirugikan adalah konsumen. 

    Selain itu Nailul mempertanyakan motif dilakukannya aksi korporasi ini karena tidak ada kebutuhan untuk melakukan penggabungan usaha

    “Kalau merger kan selalu ada kebutuhan ya. Kebutuhannya apa sih. Dulu dua unicorn kita merger karena mau menambah valuasinya. Nah ini yang kita lihat motifnya apa? Kalau merger gimana?” papar Nailul. 

    Senada dengan Nailul, pengamat ekonomi dari Segara Institute Piter Abdullah mengkhawatirkan merger akan membawa dampak yang buruk bagi dunia usaha dalam negeri. Ia menyatakan dari 4 pemain besar di indistri ini, 3 diantaranya adalah pemain asing dan hanya satu sebagai pemain lokal. 

    “Dari empat pemain besar itu, satu kita anggap sebagai pemain lokal, tiga itu asing. Dan asing ini dia menguasai pasar global. Yang lokal ini baru nyoba nyeberang, itupun balik lagi. Ini harus diperhatikan benar. Jadi kalo kita bicara tentang pasar, ada kecenderungan (pemain asing ini) untuk menguasai pasar dengan berbagai cara. Dan disini pemerintah harus menjaga posisinya sebagai wasit. 

    Menurut Piter, penggabungan dilakukan untuk memperluas usaha atau ekosistem seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Namun penggabungan dua perusahaan ini berada di industri yang sama, bahkan mirip. Atas situasi ini Piter menilai pemerintah sudah seharusnya berperan cepat.

    Sementara itu, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. buka suara soal kabar rencana merger dengan Grab. Dari klaim manajemen GoTo, pihaknya telah menerima penawaran merger dari sejumlah pihak.

    “Perseroan mengetahui adanya spekulasi di beberapa media dan rumor yang bergulir kembali mengenai adanya rencana transaksi antara Perseroan dengan Grab,” terang manajemen GoTo dalam keterangan yang dimuat dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, dikutip pada Kamis (8/5).

    Mereka melanjutkan, “Perseroan hendak memberikan klarifikasi bahwa dari waktu ke waktu Grup menerima penawaran-penawaran dari berbagai pihak. Adalah kewajiban Direksi untuk menjajaki secara menyeluruh dan mengevaluasi dengan cermat serta penuh kehati-hatian berbagai penawaran tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan, karyawan dan seluruh pemangku kepentingan kunci.”

    Melalui pernyataan tersebut, pihak GoTo memang tidak menjelaskan secara detail soal jenis penawaran yang mereka maksud.
     
    GoTo juga menegaskan, bahwa sampai saat ini belum ada keputusan apapun terkait penawaran merger yang mereka terima. Perusahaan ini juga menyebut, berita soal kesepakatan merger dengan Grab yang dilaporkan media massa, hanya sebuah spekulasi saja.

    “Perseroan belum mencapai keputusan apapun terkait penawaran yang mungkin telah diketahui atau diterima oleh Perseroan,” tegas GoTo.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pakar ekonomi makro UMY sebut QRIS & GPN perlu dipertahankan

    Pakar ekonomi makro UMY sebut QRIS & GPN perlu dipertahankan

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Pakar ekonomi makro UMY sebut QRIS & GPN perlu dipertahankan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 22:22 WIB

    Elshinta.com – Indonesia saat ini sedang menghadapi fenomena disrupsi dalam sistem pembayaran internasional. Fenomena ini tidak terlepas dari dinamika ekonomi global, seperti terjadinya perang tarif resiprokal, yakni kebijakan perdagangan dimana suatu negara memberlakukan pajak impor yang setara dengan tarif yang dikenakan negara lain terhadap produk domestiknya. Kondisi ini memicu gelombang aksi di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang berdampak hingga pada aspek sistem pembayaran nasional. Sebagai contoh, sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Indonesia sempat mendapat kritik dari Amerika Serikat (AS).

    Pakar Ekonomi Makro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Imamuddin Yuliadi, SE., M.Si, menyatakan kritikan tersebut sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi dengan penuh kehati-hatian dan perhitungan matang. Pasalnya, sistem pembayaran di suatu negara memerlukan aspek keamanan, ketelitian, dan akurasi yang sangat tinggi. Selain itu, penerapan standar internasional dalam sistem keuangan juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.

    “Kritik yang disampaikan oleh Amerika Serikat dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan evaluasi sekaligus meyakinkan pihak asing bahwa sistem pembayaran QRIS dan GPN aman digunakan dalam transaksi ekonomi internasional,” tegas Imam saat ditemui pada Rabu (30/04) di Gedung Pascasarjana UMY. 

    Imam menilai bahwa selama enam tahun QRIS telah membuktikan kehandalannya dalam sebuah transaksi, terutama dari sisi efisien dan keamanannya. Sehingga, tidak ada lagi alasan bagi pihak asing untuk meragukan sistem pembayaran QRIS maupun GPN. Kehandalan dan kemudahan yang telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia ini dapat dijadikan bahan negosiasi yang kuat kepada pihak eksternal, agar QRIS dan GPN tetap dipertahankan sebagai sistem pembayaran utama, baik di kancah nasional maupun internasional. 

    “Pemerintah Indonesia bersama Bank Indonesia (BI) tidak bisa semata-mata tunduk pada kritik yang disampaikan oleh Amerika Serikat. Kritik yang masuk tidak harus selalu diterima, namun kita harus mampu mempertahankan apa yang telah ada, sambil terus melakukan pembaruan dan peningkatan kapabilitas kedua sistem pembayaran tersebut. QRIS dan GPN telah menjadi kedaulatan digital ekonomi Indonesia,” tegas dosen Prodi Ekonomi UMY ini.

    Menurut Imam, langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia saat ini sangat berkaitan erat dengan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mempertahankan sekaligus meningkatkan sistem, standar, mutu, keamanan, serta kualitas pembayaran di Indonesia. 

    “Secara domestik, QRIS dan GPN telah terbukti mampu memenuhi kebutuhan transaksi dalam negeri. Oleh karena itu, kebutuhan transaksi ekonomi global pun pasti dapat ditangani dengan baik melalui kedua sistem pembayaran ini,” tutup Imam seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Kamis (8/5).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Gubernur Wayan Koster tak mau ada preman berkedok ormas di Bali

    Gubernur Wayan Koster tak mau ada preman berkedok ormas di Bali

    Gubernur Bali Wayan Koster bahas isu kehadiran ormas di Bali saat bersama Kejati Bali, Badung, Kamis (8/5/2025). ANTARA/HO-Pemprov Bali

    Gubernur Wayan Koster tak mau ada preman berkedok ormas di Bali
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 06:28 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pihaknya tidak mau membiarkan kehadiran preman berkedok organisasi masyarakat (ormas) di Bali.

    Hal ini disampaikan saat peresmian Bale Paruman Adhyaksa dan Bale Restorative Justice merespons viralnya kabar kehadiran ormas di Bali.

    “Bentuknya ormas, tetapi kelakuannya preman, ini tidak bisa dibiarkan,” kata Koster di Kabupaten Badung, Kamis (8/5).

    “Badung adalah jantung pariwisata, kita tak bisa membiarkan ruang publik dirusak perilaku liar berkedok organisasi,” sambungnya.

    Diketahui bahwa sepekan terakhir muncul ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali yang menjadikan Yosef Nahak sebagai ketua, bahkan mereka telah membentuk keanggotaan di Kabupaten Tabanan.

    Gubernur Koster lantas menegaskan bahwa saat ini yang semestinya dilakukan adalah mengembalikan kekuatan penyelesaian masalah ke akar budaya, yaitu desa adat, bukan justru memanfaatkan organisasi yang meresahkan.

    “Siapa pun yang menyalahgunakan nama organisasi untuk meresahkan masyarakat, akan berhadapan langsung dengan adat dan negara, jangan anggap enteng kekuatan budaya Bali,” ujarnya.

    Koster mengingatkan ada peran sistem keamanan terpadu desa adat (sipandu beradat) yang berisi aparat keamanan serta pecalang di Bali.

    Jika lembaga di dalamnya seperti pecalang sudah kuat, menurut dia, Bali tidak membutuhkan organisasi masyarakat yang membawa agenda tersembunyi berkedok ingin menjaga Bali.

    Pemprov Bali melihat program Kejati Bali, yaitu menghadirkan Bale Paruman Adhyaksa dan Bale Restorative Justice, adalah contoh baik yang semestinya berkembang.

    Bale Paruman Adhyaksa berbasis hukum adat digadang menjadi benteng baru yang sanggup menekan kriminalitas sosial tanpa harus menempuh jalur pengadilan.

    “Ini bukan hanya urusan hukum, ini pertaruhan masa depan Bali,” kata Koster.

    Kepala Kejati Bali Ketut Sumedana menjelaskan bahwa bale paruman atau balai rapat bukan sekadar simbol, melainkan bentuk nyata revitalisasi hukum adat yang sudah terbukti menyelesaikan masalah atau konflik perdata dan sosial dengan cara damai.

    “Kalau pidana, tentu ada batasan. Akan tetapi, konflik internal masyarakat bisa diselesaikan tanpa harus sampai ke penjara,” ujarnya.

    Kehadiran balai ini dianggap sebagai kearifan lokal yang menurut dia semestinya diperkuat sebab menekan permasalahan dan menjaga ketertiban.

    “Dengan demikian, tidak perlu hadir preman berkedok ormas di tengah masyarakat,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Pemkab Sleman dorong percepatan swasembada pangan

    Pemkab Sleman dorong percepatan swasembada pangan

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Pemkab Sleman dorong percepatan swasembada pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 22:35 WIB

    Elshinta.com – Bupati Sleman Harda Kiswaya melaunching secara resmi program peningkatan kapasitas bagi penyuluh pertanian yang merupakan inovasi Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman. Launching program ini berlangsung di Padukuhan Tegalan, Sidomoyo Godean, Kamis (8/5). 

    Plt. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Rofiq Andrianto dalam laporannya mengungkapkan bahwa inovasi yang diluncurkan terkait peningkatan kapasitas penyuluh ini yaitu Penyuluh Pertanian Sleman Semangat Mendukung Swasembada atau disingkat PESAN SEMBADA. 

    Inovasi yang diinisiasi Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman ini merupakan aksi perubahan dalam menjawab tantangan pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan. 

    “Inovasi ini juga menjadi tindak lanjut dari instruksi presiden kepada bupati untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian serta memfasilitasi pemutakhiran data dan informasi penyuluhan pertanian bersama Kementerian Pertanian,” jelasnya. 

    Dalam penerapannya, program Pesan Sembada ini memfasilitasi para penyuluh pertanian untuk mengikuti pelatihan secara daring terkait teknis, manajerial, kepemimpinan kelompok tani, hingga pemanfaatan teknologi tepat guna di sektor pertanian. 

    Terkait teknis pelaksanannya, Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Liem Astuti menuturkan bahwa pembelajaran yang digunakan yaitu melalui zoom meeting, secara berkala 2 minggu 1 kali selama 2 JPL atau selama 90 menit.

    “Adapun diantara manfaat yang diterima oleh penyuluh yaitu efisiensi waktu dan biaya, karena pembelajaran dapat dilakukan tanpa harus meninggalkan lokasi kerja,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Kamis (8/5). 

    Manfaat lainnya, melalui inovasi ini para penyuluh mendapat pembelajaran dari narasumber berkompeten tanpa mengeluarkan biaya, penyuluh mendapatkan materi pembelajaran yang disesuaikan kebutuhan, penyuluh dapat berinteraksi atau berdiskusi secara langsung, dan penyuluh mendapatkan informasi lebih cepat dari narasumbernya. 

    Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya menyampaikan apresiasinya atas inovasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman. 

    Menurutnya, inovasi ini merupakan komitmen bersama untuk mengoptimalkan kinerja di bidang pertanian terutama dalam mewujudkan swasembada pangan di Sleman. 

    Harda juga berharap program Pesan Sembada ini menjadi langkah awal untuk memperkuat peran penyuluh pertanian sebagai agen perubahan, sekaligus mewujudkan pertanian sleman yang lebih maju, mandiri dan modern. 

    Lebih lanjut, Harda juga menyebut siap untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat dalam sektor pertanian, khususnya dalam menyukseskan program Pesan Sembada bagi para penyuluh pertanian. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bupati dorong UMKM gula aren Langkat tembus pasar ekspor

    Bupati dorong UMKM gula aren Langkat tembus pasar ekspor

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Bupati dorong UMKM gula aren Langkat tembus pasar ekspor
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 23:46 WIB

    Elshinta.com – Bupati Langkat Syah Afandin menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satunya dengan mendorong pengembangan komoditi gula aren cair di Desa Mangga, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang digagas melalui program Kick Off dan pendampingan ‘Desa Mangga Desa Devisa Gula Aren Langkat 2025’, Selasa (6/5).

    Program pendampingan ini merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tujuannya adalah menjadikan UMKM gula aren di Langkat naik kelas dan mampu melakukan ekspor mandiri ke pasar global.

    Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Kanwil DJKN Sumut, Dodok Dwi Handoko, serta Kepala Departemen Jasa Konsultasi LPEI, Nila Meidita. Keduanya menegaskan bahwa program ini bukan hanya pendampingan teknis, tetapi bentuk nyata kehadiran negara dalam mendukung ekonomi desa.

    “Kami dari Kementerian Keuangan ingin manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat secara langsung,” ujar Dodok seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Kamis (8/5).

    Sementara itu, Nila Meidita menjelaskan bahwa LPEI akan memberikan pembinaan menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas nira, proses pasca panen, hingga penggunaan peralatan sesuai standar internasional. Ia berharap gula aren Langkat dapat menjadi produk ekspor unggulan Sumatera Utara.

    “Kami ingin komoditas aren dari Langkat ini bisa menembus pasar dunia. Potensinya sangat besar, tinggal didukung dari sisi mutu dan manajemen,” ujarnya.

    Menanggapi hal tersebut, Bupati Syah Afandin menyambut baik program ini dan langsung menginstruksikan Dinas Pertanian Kabupaten Langkat untuk mengadakan bibit pohon aren secara massif. “Saya ingin agar aren Langkat ini jadi terkenal, jadi ikon daerah. Kalau orang bicara tentang gula aren, mereka langsung ingat Langkat,” tegasnya.

    Syah Afandin menegaskan bahwa dirinya akan terus memantau langsung perkembangan UMKM gula aren cair ini agar benar-benar berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

    “UMKM ini harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Desa Mangga, karena kesejahteraan mereka adalah tanggung jawab saya sebagai Bupati Langkat,” pungkasnya.

    Melalui kolaborasi strategis ini, Langkat semakin menunjukkan langkah nyata dalam membina UMKM lokal untuk mendunia, dengan harapan besar menjadikan gula aren sebagai komoditas unggulan yang membanggakan Kabupaten Langkat di pasar ekspor. 

    Sumber : Radio Elshinta