Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • Kita jaga bersama kredibilitas program

    Kita jaga bersama kredibilitas program

    Foto: Istimewa

    Kopdes/kel Merah Putih didukung DPR, Menkop: Kita jaga bersama kredibilitas program
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 20:25 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) mengungkapkan bahwa hampir seluruh fraksi Komisi VI DPR RI sangat mendukung penuh pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dengan berbagai masukan (input) yang sangat konstruktif.

    “Kita sudah mencapai beberapa kesepakatan dan kesimpulan, terutama dalam menjaga kredibilitas program ini, di tingkat pelaksanaan dengan segala mitigasi risikonya dan kemungkinan-kemungkinan buruk yang timbul, bisa kita eliminasi sedemikian rupa,” ucap Menkop dalam keterangannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Senin (26/5).

    Hal itu karena, tujuan mulia dari pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan desa, serta mengentaskan kemiskinan ekstrem di desa-desa.

    Menkop juga menekankan bahwa Kopdes/Kel ini milik warga desa, sedangkan BUMDes milik pemerintah desa, sehingga tidak akan tumpang-tindih atau saling mematikan. “Ke depan, bagaimana Kopdes bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk warga desa,” imbuh Menkop Budi Arie, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Maka, Menkop mendorong Kopdes/Kel untuk bersinergi dengan siapapun, termasuk BUMDes. Hal yang pasti, Kopdes/Kel Merah Putih sebagai lembaga ekonomi desa harus diperkuat, harus diberikan ruang dan kesempatan untuk terus berkembang.

    Pasalnya, bagi Menkop, potensi desa juga harus ditumbuhkan, bukan sekadar sebagai desa menjadi konsumen tapi juga sebagai produsen. “Kita berharap Kopdes Merah Putih menjadi pusat distribusi, produksi, dan industri desa,” ucap Menkop.

    Oleh karena itu, Menkop sepaham dengan Komisi VI bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih tidak hanya diperkuat dari sisi kuantitasnya saja, melainkan juga kualitas. “Kita akan membangun 80 Kopdes/kel Merah Putih sebagai percontohan untuk mendapat model bisnis yang tepat sesuai dengan karakteristik desa masing-masing,” kata Menkop.

    Terkait anggaran, Menkop menjelaskan bahwa itu merupakan plafon kredit yang nilainya Rp3 miliar atau lebih sesuai kebutuhan dari proposal bisnisnya. Soal skema pembiayaan, subsidi bunga, tenor, dan lainnya, kini tengah dibicarakan otoritas terkait, yakni Kemenkeu, KemenBUMN, Danantara, dan Bank Indonesia,” terang Menkop.

    Transparansi dan Akuntabilitas

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengatakan, pihaknya memberikan dukungan terhadap pembentukan Kopdes Merah Putih dengan syarat bahwa pelaksanaannya harus menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat desa/kelurahan secara utuh, serta tidak hanya mengejar jumlah atau target.

    “Kami juga meminta Kemenkop untuk menjamin pendekatan yang digunakan tidak top-down semata, tetapi mengedepankan partisipasi, edukasi, dan penguatan kapasitas masyarakat desa secara otentik,” kata Nurdin, selaku pimpinan sidang.

    Lebih dari itu, Nurdin menegaskan bahwa koperasi desa bukan sekadar program pemerintah, tetapi harus menjadi bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang tumbuh dari bawah, dimiliki masyarakat, dan dijalankan oleh mereka sendiri.

    Meski begitu, Komisi VI DPR RI mengingatkan bahwa jumlah koperasi yang terbentuk bukanlah indikator utama keberhasilan pelaksanaan Inpres Nomor Tahun 2025. “Keberhasilan pelaksanaan program ini harus diukur dari seberapa jauh koperasi-koperasi tersebut mampu beroperasi secara aktif dan profesional, dengan struktur pengurus yang lengkap, sistem tata kelola yang transparan, dan kegiatan usaha yang nyata,” ucap Nurdin.

    Selain itu, Kopdes/Kel juga harus mampu meningkatkan pendapatan anggotanya, terutama petani, nelayan, pelaku UMKM, serta kelompok rentan di desa/kelurahan. Bahkan, harus mampu meningkatkan akses masyarakat desa terhadap layanan dasar, seperti pembiayaan murah, sembako terjangkau, dan layanan kesehatan dasar melalui gerai Kopdes Merah Putih.

    Lebih dari itu, Kopdes/Kel Merah Putih harus mampu membangun kemandirian kelembagaan, tidak terus-menerus bergantung pada subsidi pemerintah atau intervensi eksternal. “Harus mampu juga menjadi institusi ekonomi lokal yang dipercaya dan dimiliki warga desa/kelurahan itu sendiri,” ujar Nurdin.

    Kesimpulan rapat lainnya, Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran Kemenkop yang cukup sesuai tugas dan fungsi, khususnya untuk percepatan keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    “Komisi VI DPR RI juga mendorong pemerintah meningkatkan dan mengubah status kelompok Kemenkop menjadi salah satu prioritas di pemerintahan periode 2024-2029,” ujar Nurdin. 

    Sumber : Sumber Lain

  • Ekonom ungkap tiga manfaat kerja sama BI dan Bank Sentral China bagi pembangunan RI

    Ekonom ungkap tiga manfaat kerja sama BI dan Bank Sentral China bagi pembangunan RI

    Ilustrasi – Sejumlah pegawai melintasi lobi gedung Bank Indonesia di Jakarta. (FOTO ANTARA/Puspa Perwitasari/ss/pd/aa.)

    Ekonom ungkap tiga manfaat kerja sama BI dan Bank Sentral China bagi pembangunan RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 22:24 WIB

    Elshinta.com – Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bank Indonesia (BI) dan bank sentral China atau People’s Bank of China (PBoC) di sela-sela kunjungan resmi Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang ke Jakarta dinilai lebih dari sekadar peristiwa diplomatik. 

    Di mata pengamat ekonomi, langkah ini mencerminkan arah baru Indonesia dalam percaturan keuangan global yang kian multipolar.

    “Ini adalah momen geostrategis yang menyiratkan posisi baru Indonesia di arsitektur keuangan dunia. Dan bukan sembarang pintu, ini adalah pintu uang. Tempat di mana kekuatan tak lagi ditentukan oleh sekadar militer, produksi manufaktur, dan narasi pemerintah, melainkan lewat hal yang lebih halus dan subtil, yakni aliran modal, likuiditas dan kepercayaan lintas batas,” ungkap Fakhrul Fulvian, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia dalam tulisannya, dikutip Senin (26/5).

    Dalam pandangannya, PBoC kini bukan lagi sekadar pengatur inflasi domestik Tiongkok, melainkan telah menjelma menjadi aktor utama dalam pengelolaan likuiditas global, penentu jalur internasionalisasi yuan (RMB), hingga pendukung sistem keuangan alternatif seperti CIPS, tandingan sistem SWIFT.

    Fakhrul menjelaskan bahwa kerja sama BI dan PBoC ini membuka tiga manfaat besar bagi pembangunan nasional Indonesia:

    Pertama, penyediaan kanal pembiayaan jangka panjang dalam mata uang RMB akan menjadi alternatif strategis untuk mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan nasional, mengingat Tiongkok saat ini sedang berenang dalam likuiditas dengan tingkat imbal hasil obligasi dengan tenor 10 tahun mereka menjadi 1,6%.

    Kedua, kerja sama ini akan mengurangi tekanan terhadap permintaan dolar AS di pasar domestik, sehingga memberikan ruang stabilisasi yang lebih kuat bagi nilai tukar rupiah. Dalam jangka menengah, ini bahkan dapat membuka peluang penguatan rupiah secara struktural.

    Ketiga, Indonesia berpeluang mengurangi ketergantungan pada instrumen pembiayaan jangka pendek seperti SRBI dan mulai membangun sistem pendalaman keuangan berbasis multicurrency. Ini selaras dengan visi pemerintah untuk memperkuat ketahanan eksternal dan mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

    “Hal ini juga menandai perubahan diplomasi kita bersama Tiongkok, dari diplomasi beton ke diplomasi modal. Kerja sama Indonesia dan Tiongkok selama ini lekat dengan pembangunan fisik; jalan tol, pelabuhan, kereta cepat. Tapi dengan pertemuan ini, arah kerja sama naik kelas, menuju diplomasi modal,” tambahnya, seperti dala, rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Fakhrul menekankan bahwa langkah ini juga memiliki implikasi geopolitik. Di tengah ketegangan antara blok Barat dan Timur, Indonesia justru memilih menjadi jembatan. Bukan memilih sisi, tetapi membentuk jalur baru yang inklusif dan multipolar. 

    “Kita bukan musuh dolar, tapi juga bukan budak dolar. Kita membuka diri pada RMB bukan untuk tunduk pada Beijing, tapi untuk membentuk sistem keuangan yang lebih adil, terbuka, dan multipolar,” katanya.

    Langkah ini pun dinilai mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperkuat ketahanan eksternal, mengamankan pembiayaan jangka panjang, dan membangun sistem keuangan nasional yang lebih adaptif terhadap perubahan global.

    “Jika dikelola dengan tepat, pertemuan ini bisa menjadi langkah awal menuju sistem keuangan nasional yang lebih stabil, lebih berdaulat, dan lebih terhubung ke dunia tanpa kehilangan arah. Karena di tengah ketidakpastian global, kekuatan bukan milik yang paling cepat atau paling besar, tetapi milik mereka yang mampu menjadi jembatan ketika dunia terbelah,” tutup Fakhrul.

    Sumber : Sumber Lain

  • Kerja sama BI dan PBOC dinilai jadi cara Prabowo bangun kedaulatan keuangan negara

    Kerja sama BI dan PBOC dinilai jadi cara Prabowo bangun kedaulatan keuangan negara

    Sumber foto: https://bit.ly/4dzSK8y

    Kerja sama BI dan PBOC dinilai jadi cara Prabowo bangun kedaulatan keuangan negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 21:51 WIB

    Elshinta.com – Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Bank Indonesia dan People’s Bank of China (PBoC) dinilai bukan hanya langkah teknokratis, tapi juga cara baru dalam memikirkan kedaulatan keuangan negara.

    Menurut Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian, penandatangan kerja sama itu merupakan hal penting dan strategis bagi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Ini bukan hanya langkah teknokratis. Ini adalah cara baru memikirkan kedaulatan keuangan, kita membantu rebalancing ekonomi dua negara besar (Amerika Serikat dan China), yang mana kemudian memberi ruang lebih besar untuk kemaslahatan rakyat Indonesia,” kata Fakhrul dalam tulisannya, dikutip Senin (26/5), seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Fakhrul menjelaskan PBoC bukan bank sentral biasa. Mereka mengelola lebih dari USD 3 triliun cadangan devisa, mengarahkan jalur internasionalisasi Yuan (Renmnbi/RMB), menentukan arah pembiayaan global dalam konteks Belt and Road Initiative, dan mendorong sistem keuangan alternatif melalui Cross-Border Interbank Payment System (CIPS).

    Ia menuturkan MoU BI dan PBoC merupakan cara Prabowo yang ingin mengamankan pembiayaan jangka panjang, memperkuat ketahanan eksternal, serta mengurangi volalitas eksternal terhadap rupiah. Ini akan bermuara pada pembangunan ekonomi yang tidak rentan terhadap gejolak sentimen pasar global.

    Ia berpendapat pertemuan Prabowo dan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang pun menyiratkan posisi baru Indonesia dalam lanskap keuangan global. Menurutnya, Indonesia telah menandai arah strategis baru, yaitu jadi jalur tengah dalam situasi keuangan dunia yang makin bipolar.

    “Kita bukan musuh dolar, tapi juga bukan budak dolar. Kita membuka diri pada RMB, bukan untuk tunduk pada Beijing, tapi untuk membentuk sistem keuangan yang lebih adil, terbuka, dan multipolar. Kita berdiri di antara Washington dan Beijing bukan untuk memilih sisi, tapi untuk menjadi poros,” ujarnya.

    Selain itu, lanjut Fakhrul, kerja sama BI dan Bank Sentral China itu jadi momen perubahan diplomasi Indonesia dan China, dari “diplomasi beton” ke “diplomasi modal”. Sebab, selama ini kerja sama Indonesia dan China lebih cenderung pada pembangunan fisik, seperti jalan tol, pelabuhan, dan kereta cepat.

    “Tapi dengan pertemuan ini, arah kerja sama naik kelas, menuju diplomasi modal,” kata dia.

    Karena itu, menurut Fakhrul, kerja sama dan pertemuan Prabowo dengan Li Qiang merupakan pembuka jalur moneter, jalur modal, dan jalur masa depan.

    Dia optimistis jika dikelola dengan tepat, pertemuan Prabowo dan Li Qiang bisa jadi langkah awal menuju sistem keuangan nasional yang lebih stabil, lebih berdaulat, dan lebih terhubung dengan dunia tanpa kehilangan arah.

    “Karena di tengah ketidakpastian global, kekuatan bukan milik yang paling cepat atau paling besar, tetapi milik mereka yang mampu menjadi jembatan, ketika dunia terbelah,” ucapnya.

    Sumber : Sumber Lain

  • Museum jadi etalase terdepan suatu negara

    Museum jadi etalase terdepan suatu negara

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat meninjau koleksi Pameran Kain Tradisional Nusantara di Museum Ranggawarsita Semarang, Jumat (9/5/2025). ANTARA/I.C. Senjaya.

    Menteri Kebudayaan: Museum jadi etalase terdepan suatu negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 16:10 WIB

    Elshinta.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut museum sebagai etalase paling depan untuk menunjukkan budaya dan peradaban suatu negara.

    “Museum merupakan wajah depan sebuah negara, bukan wajah belakang,” kata Fadli Zon saat membuka Pameran Kain Tradisional Nusantara di Museum Ranggawarsita Semarang, Jumat.

    Ia menyebutkan, banyak museum di luar negeri yang bagus dan banyak pengunjungnya.

    “Semakin bagus museum, semakin banyak pengunjungnya,” tambahnya.

    Oleh karena itu, ia mendorong pengelola museum milik pemerintah maupun swasta yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia untuk meningkatkan kualitasnya. Ia mengharapkan sekitar 460 museum yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia tersebut bisa naik kelas. Menurut dia, Kementerian Kebudayaan memiliki Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan non-fisik museum.

    Ia mempersilakan pengelola museum mengajukan anggaran yang besarnya antara Rp1 miliar hingga Rp2 miliar tersebut.

    “Silakan mengajukan, nanti akan dinilai kementerian masuk dalam kategori grade A, B, atau C,” katanya.

    Ia juga mewacanakan kegiatan wajib mengunjungi museum, khususnya bagi anak sekolah.

    Sumber : Antara

  • Istana ucapkan selamat terpilihnya Paus Leo XIV, bawa pesan perdamaian

    Istana ucapkan selamat terpilihnya Paus Leo XIV, bawa pesan perdamaian

    Tangkapan layar – Kardinal Robert Francis Prevost dari Amerika Serikat sebagai Paus terpilih ke-267 dengan nama Paus Leo XIV menyapa ribuan umat Katolik yang berkumpul di alun-alun Basilika Santo Petrus, Vatikan, Kamis (8/5/2025) waktu setempat. ANTARA/Vatican Media/aa.

    Istana ucapkan selamat terpilihnya Paus Leo XIV, bawa pesan perdamaian
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 19:51 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengucapkan selamat atas terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost sebagai Paus ke-267 Gereja Katolik dengan nama Leo XIV yang membawa pesan tentang perdamaian dunia. Prevost merupakan Paus pertama dari Amerika Serikat yang terpilih melalui konklaf kepausan di Kapel Sistina, Vatikan, Kamis (8/5), untuk mencari pengganti mendiang Paus Fransiskus.

    “Saya mewakili Presiden, mewakili pemerintah (Indonesia), tentunya kita mengucapkan selamat atas terpilihnya Paus Leo XIV untuk menggantikan Paus Fransiskus yang wafat beberapa waktu lalu,” kata Prasetyo dalam keterangan kepada media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Prasetyo mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan memberikan keterangan resminya secara langsung atas terpilihnya Paus Leo XIV. Adapun mengenai pesan-pesan yang disampaikan, Mensesneg menyambut positif tentang perdamaian dan keadilan sosial yang ditekankan Paus Leo XIV.

    “Salah satu yang menurut saya menjadi penting atas terpilihnya Paus Leo adalah pesan beliau, yaitu tentang perdamaian dan keadilan sosial,” kata Prasetyo.

    Dalam pidato pertamanya setelah pengumuman sebagai Paus baru bagi sekitar 1,4 miliar orang umat Katolik di seluruh dunia, Paus Leo XIV berdoa bagi perdamaian serta mengajak umat beriman untuk membangun jembatan dialog.

    “Bantu kami membangun jembatan dialog dengan bersatu untuk menjadi satu umat di dunia selamanya,” kata Paus Leo XIV, yang berbicara di Loggia Basilika Santo Petrus, Vatikan.

    Berusia 69 tahun, Paus Leo XIV berasal dari Chicago, Amerika Serikat, dan sempat lama bertugas di Peru. Uskup Amerika, yang fasih berbahasa Spanyol, Portugis, Italia, dan Prancis itu, telah menunjukkan perhatian khusus kepada kaum terpinggirkan dan migran di Peru, yang sangat dihargai oleh Fransiskus.

    Ia baru diangkat menjadi kardinal oleh mendiang Paus Fransiskus pada tahun 2023.

    Sumber : Antara

  • Tiga bandara kembali berstatus internasional demi perekonomian

    Tiga bandara kembali berstatus internasional demi perekonomian

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Kamis (8/5/2025). ANTARA/Harianto

    Menhub: Tiga bandara kembali berstatus internasional demi perekonomian
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 07:15 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan tiga bandara kembali berstatus internasional sebagai bagian dari strategi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta memperkuat sektor pariwisata dan mobilitas masyarakat.

    “Ini yang kami buka (kembali statusnya menjadi bandara internasional). Jadi, kami memberikan penekanan pada ekonomi, kemudian pariwisata, dan juga keagamaan. Nah ini yang menjadi tiga di antaranya pertimbangan kenapa kami buka statusnya,” kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Kamis (8/5).

    Diketahui bahwa tiga bandara yang dikembalikan statusnya menjadi bandara internasional adalah Bandara SMB II Palembang, Bandara H.A.S. Hanandjoeddin Bangka Belitung, dan Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang.

    Menhub menjelaskan bahwa keputusan mengembalikan status internasional itu setelah mempertimbangkan bahwa sebelumnya bandara tersebut memang pernah menyandang status yang sama sebelum akhirnya dicabut akibat pandemi COVID-19.

    Diungkapkan pula bahwa pencabutan status internasional saat pandemi karena penurunan drastis lalu lintas penerbangan. Namun, saat ini kondisi telah pulih dan trafik penumpang bahkan melampaui masa sebelum COVID-19.

    Oleh karena itu, menurut dia, sudah tidak relevan lagi mempertahankan status penutupan bandara internasional jika trafik penumpang menunjukkan pemulihan yang signifikan serta kebutuhan konektivitas makin meningkat.

    Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa keputusan itu juga mempertimbangkan pentingnya pemulihan ekonomi daerah, peningkatan sektor pariwisata, serta kebutuhan layanan keagamaan seperti perjalanan haji dan umrah masyarakat Indonesia.

    Dikatakan pula bahwa tidak semua bandara internasional akan dibuka kembali sekaligus karena sebagian hanya untuk event tertentu dan tidak menunjukkan trafik penumpang yang signifikan secara reguler.

    Pertimbangan lainnya adalah aspek keekonomian yang diperhitungkan oleh maskapai karena pada akhirnya keputusan melayani rute internasional tergantung pada kelayakan bisnis penerbangan tersebut.

    Saat ini, kata dia, terdapat sejumlah bandara internasional di Sumatra seperti Aceh, Kualanamu, Bangka Belitung, Palembang, Padang, dan Batam serta di Jawa seperti Halim, Kertajati, Yogyakarta, Solo, Kediri, dan Surabaya.

    Menhub menekankan bahwa pemberian izin internasional selama 2 tahun sambil pihaknya mengevaluasi.

    Dengan perubahan status ini, Dudy berharap kedatangan wisatawan mancanegara meningkat dan memberi dampak positif pada perekonomian daerah terkait.

    Selain itu, dia menyatakan bahwa pengembalian status internasional tiga bandara itu berdasarkan permintaan pemerintah daerah dan hasil kajian lintas kementerian yang menunjukkan urgensi peningkatan konektivitas wilayah.

    Ia mengatakan bahwa koordinasi dengan kementerian terkait menghasilkan kesimpulan bahwa pembukaan kembali status internasional layak dilakukan seiring dengan pertimbangan kebutuhan ekonomi dan potensi pengembangan sektor pariwisata daerah.

    Menurut Dudy, berbagai kementerian telah memberikan evaluasi dan rekomendasi positif terkait dengan dampak pencabutan status sebelumnya, yang dinilai menghambat potensi mobilitas dan pertumbuhan wilayah.

    Berdasarkan masukan tersebut, Kementerian Perhubungan akhirnya menetapkan kembali status internasional guna mendukung agenda pemulihan ekonomi, penguatan konektivitas global, serta peningkatan daya saing destinasi nasional.

    Sumber : Antara

  • PWNU DKI tegaskan tak pernah singgung Aqua terafiliasi dengan Israel

    PWNU DKI tegaskan tak pernah singgung Aqua terafiliasi dengan Israel

    Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta Emka Farah Mumtaz atau akrab disapa Gus Mumtaz, Jakarta, Jumat (9/5/2025). ANTARA/HO-PWNU DKI.

    PWNU DKI tegaskan tak pernah singgung Aqua terafiliasi dengan Israel
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 16:25 WIB

    Elshinta.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta menegaskan tak pernah menyinggung merek minuman kemasan Danone Aqua terafiliasi dengan Israel.

    “PWNU DKI Jakarta tidak pernah memberikan pernyataan apapun atau komentar apapun terkait dengan Danone Aqua,” kata Wakil Sekretaris PWNU DKI Jakarta Emka Farah Mumtaz atau akrab disapa Gus Mumtaz di Jakarta, Jumat.

    Mumtaz memberikan tanggapan terkait pemberitaan yang beredar mengenai hasil forum bahtsul masail Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI Jakarta yang dilaksanakan pada Rabu (30/4) di Kantor II PWNU DKI Jakarta, Cilandak, Jakarta Selatan. Beredar informasi bahwa forum tersebut telah menyatakan produk air minum dalam kemasan Aqua tidak terbukti terafiliasi dengan Israel.

    Dia menegaskan bahwa dalam organisasinya ada mekanisme yang ketat terkait dengan peluncuran kebijakan, apalagi hal ini terkait dengan isu-isu sensitif yang berkaitan dengan Palestina dan Israel.

    “Kalau forum kemarin itu hanya sekadar diskusi, dialog, forum akademis yang dilakukan oleh lembaga. Barangkali ada pandangan yang berbeda dalam diskusi biasanya adalah hal yang wajar, tetapi jangan dimaknai sebagai satu hasil pandangan atau pegangan yang diluncurkan oleh PWNU,” jelasnya.

    PWNU DKI Jakarta turut mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Setiap pernyataan resmi dari PWNU DKI Jakarta harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan organisasi, melibatkan pimpinan syuriyah dan tanfidziyah, serta diumumkan melalui saluran resmi organisasi.

    Sumber : Antara

  • Kemenperin dorong animator jadi mitra strategis pertumbuhan ekonomi

    Kemenperin dorong animator jadi mitra strategis pertumbuhan ekonomi

    Bedah film Jumbo yang digelar oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di Jakarta, Kamis (8/5/2025). (ANTARA/HO-Kemenperin)

    Kemenperin dorong animator jadi mitra strategis pertumbuhan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 09:23 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pegiat animasi di Indonesia untuk menjadi mitra strategis pertumbuhan ekonomi, karena memiliki peranan penting pada masyarakat dan pengusaha animasi untuk memberikan nilai tambah (value added) produk.

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Setia Diarta di Jakarta, Jumat menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung penguatan ekosistem industri animasi nasional, melalui pengembangan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (IP) dalam rangka menghasilkan produk animasi yang berkualitas.

    “Pemerintah secara khusus mendorong kolaborasi antara pelaku IP lokal dengan berbagai sektor industri lain. IP animasi lokal memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis dalam memperkuat daya saing industri nasional, sekaligus membuka pasar baru bagi produk dalam negeri,” katanya.

    Menurut Setia, keterlibatan pelaku industri dalam mendukung kekayaan intelektual akan memperkuat identitas produk dan mendorong pertumbuhan industri berbasis kekayaan intelektual.

    “Kami mengajak industri dan produk dalam negeri untuk melihat potensi besar kerja sama dengan IP lokal. Selain memperkuat identitas produk, ini juga berkontribusi pada kemajuan industri berbasis kekayaan intelektual,” ujarnya.

    Ia mengatakan, potensi besar yang dimiliki oleh IP lokal mendorong Kemenperin untuk menciptakan kolaborasi yang lebih luas, mulai dari co-branding produk, kampanye pemasaran berbasis karakter animasi, pengembangan konten digital interaktif, hingga pemanfaatan IP untuk merchandise dan edutainment.

    “Melalui kolaborasi ini, diharapkan mampu menjadi jembatan antara sektor animasi dengan sektor lain seperti makanan dan minuman, transportasi, teknologi, ritel, dan produk konsumen,” ujar Setia.

    Lebih lanjut, bentuk komitmen Kemenperin dalam upaya mendukung subsektor animasi diwujudkan dalam berbagai inisiatif. Misalnya, Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar secara rutin memberikan pelatihan teknis animasi 2D dan 3D serta memfasilitasi partisipasi para pelaku animasi dalam ajang promosi seperti Bengkel Animasi Creative & Digital Arts Festival (BEAST) , serta penguatan jejaring lintas sektor melalui penyelenggaraan Networking Forum Industri berbasis IP.

    Meski menunjukkan kemajuan yang pesat, industri animasi Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurangnya pendanaan dari sektor keuangan formal, minimnya platform distribusi nasional, dan terbatasnya pelatihan teknis di luar pusat industri animasi yang masih perlu diatasi secara sistematis.

    Menurut data Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI), nilai produksi animasi Indonesia sebelum pandemi mencapai Rp600–800 miliar per tahun. Saat ini terdapat lebih dari 150 studio animasi yang tersebar di 23 kota, dengan konsentrasi terbesar di Pulau Jawa. Potensi ini masih bisa terus dikembangkan sehingga dapat ikut berkontribusi dalam menopang perekonomian nasional.

    Dikatakan dia, seperti halnya animasi film Jumbo yang menjadi bukti nyata keberhasilan IP lokal yang dikelola dengan baik. Animasi ini mampu menarik 8 juta penonton, serta telah mencetak sejarah sebagai film animasi Indonesia terlaris di Asia Tenggara, dan menunjukkan potensi karya lokal yang mampu bersaing di pasar global.

    Lebih lanjut, Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Ronggolawe Sahuri menyampaikan, pihaknya mampu mengembangkan potensi para pelaku industri animasi lokal dan menguatkan ekosistem IP lokal melalui berbagai program sinergi.

    “Kemenperin mengapresiasi IP Lokal seperti Jumbo sebagai wujud nyata dari upaya kita membangun daya saing industri animasi nasional dan memajukan industri berbasis kekayaan intelektual dalam negeri,” ujarnya.

    Ronggolawe menambahkan, pihaknya akan terus aktif berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan peta jalan industri animasi nasional, dengan fokus pada penguatan SDM industri, perluasan akses pasar, dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

    Adapun Kemenperin pada 8 Mei menyelenggarakan kegiatan bedah film Jumbo dalam rangka mendorong pengembangan industri animasi lokal.

    Sumber : Antara

  • Belum ada aturan khusus saat museum dibuka hingga malam hari

    Belum ada aturan khusus saat museum dibuka hingga malam hari

    Pengunjung mengamati sejumlah karya yang dipamerkan dalam pameran karya desain interior `Jejak 21` Riset Desain 3 Proyek di Museum Bahari, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Pameran yang digelar mahasiswa Jurusan Desain Interior Universitas Pelita Harapan tersebut menampilkan rancangan tata pamer Rumah si Pitung yang penuh dengan kisah sejarah masyarakat Betawi. ANTARA FOTO/Aditya Nugroho/

    Belum ada aturan khusus saat museum dibuka hingga malam hari
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 17:39 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menerapkan aturan khusus saat museum dibuka hingga malam hari, yakni hingga pukul 20.00 WIB pada 10-11 Mei 2025.

    “Untuk aturan khusus belum ada,” ujar Kepala Bidang Pelindungan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Linda Enriany saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Adapun secara umum, pengunjung museum harus menjaga kebersihan, tidak makan dan minum di area museum, serta tidak menyentuh koleksi.

    Akhir pekan ini merupakan uji coba penerapan jam operasional museum hingga malam hari sebagaimana janji Gubernur Jakarta Pramono Anung. Uji coba dilakukan di lima museum yakni Museum Sejarah Jakarta, Museum Seni Rupa & Keramik, Museum Wayang, Museum Bahari, dan Museum Betawi.

    “Untuk launching (pembukaan museum resmi) belum ada pembahasan resmi, tapi insya Allah dalam waktu dekat,” kata Linda.

    Lalu, terkait kegiatan atau hal khusus yang disiapkan untuk pengunjung, dia mengatakan beberapa pameran temporer. Di Museum Bahari misalnya, sejumlah pameran yang ditampilkan saat ini yakni pameran seni instalasi jaring Ghost Nets bertema “Awakening The Drifting Giants” , tentang tanggung jawab manusia terhadap lingkungan.

    Pameran lainnya yakni “Membangun Di Lahan Basah” yang menarasikan tentang awal mula bangunan Museum Bahari (Gudang Rempah) pada masanya yakni abad 17.

    Selain pameran, pengelola museum juga menyiapkan beberapa kegiatan untuk pengunjung seperti menikmati pesona bekas Gedung Rempah VOC dan Plaza Romantis Museum Bahari dan selusur literasi sejarah di Perpustakaan Museum Bahari.

    Sumber : Antara

  • DPRD DKI Jakarta suarakan aspirasi daerah atas efisiensi anggaran di DPR RI

    DPRD DKI Jakarta suarakan aspirasi daerah atas efisiensi anggaran di DPR RI

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    DPRD DKI Jakarta suarakan aspirasi daerah atas efisiensi anggaran di DPR RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 15:34 WIB

    Elshinta.com – Pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Bnaggar) DPRD DKI Jakarta melakukan konsultasi dan monitoring ke DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk mengetahui seberapa besar dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja anggota dewan. Demikian disampaikan Ketua DPRD DKI, Khoirudin. 

    Disamping itu, pihaknya juga ingin mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Sumbar dalam mencoba mencarikan solusi terhadap efisiensi anggaran. 

    Ia menjelaskan, efisiensi anggaran tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap anggota DPRD DKI Jakarta, sebab otonomi berada di provinsi.  Apalagi Jakarta mempunyai kekuatan fiskal. 

    Kondisi daerah berbeda, karena ada  ketergantungan dengan dana transfer pusat antara 70-90 persen. 

    “Hal ini perlu disuarakan oleh DPR RI demi NKRI,” kata Khairuddin saat pertemuan dengan anggota DPRD Provinsi Sumbar, Daswanto dan Irsyad Syafar di ruang kerja sekretaris DPRD Provinsi Sumbar, Jum’at (9/5). 

    Selaku pengurus Asosiasi DPRD se Indonesia, ia berupaya menyuarakan atas kondisi yang dialami oleh DPRD se Indonesia. 

    “Kita akan bersurat. Suara teman-teman akan kita bawa di DPR RI,” ujar Khairuddin seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Jumat (9/5). 

    Ia mengatakan, DPRD DKI Jakarta akan membahas RKPD kemudian Perubahan APBD. 

    “Ini semua sangat penting saling berbagi informasi agar anggaran yang akan kita sepakati bersama bisa mengantisipasi dari semua kenyataan yang kita hadapi bersama,” jelas Khairuddin. 

    Khairuddin menjelaskan, selain ke DPRD Provinsi Sumbar, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta ada yang kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Jogjakarta dan Batam. 

    Banggar DPRD DKI Jakarta kunjungan kerja tersebut untuk mengetahui seberapa besar dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja sesuai dengan karakteristik daerah bersangkutan. 

    Anggota Komisi I DPRD provinsi Sumbar, Irsyad Syafar mengatakan, efisiensi anggaran berpengaruh terhadap fungsi pengawasan anggota dewan. 

    Untuk mengatasinya agar kinerja tetap berjalan maksimal dengan memperbanyak kegiatan rapat bersama mitra kerja. 

    Irsyad Syafar mendorong DPRD DKI Jakarta menyampaikan kondisi yang dialami DPRD Sumbar atas kebijakan pemerintah dalam efisiensi anggaran. 

    Sumber : Radio Elshinta