Category: Elshinta.com

  • Rupiah pada Selasa menguat jadi Rp16.246 per dolar AS

    Rupiah pada Selasa menguat jadi Rp16.246 per dolar AS

    Petugas menjunjukkan uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Kamis (15/5/2025). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/bar/aa.)

    Rupiah pada Selasa menguat jadi Rp16.246 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan Selasa pagi di Jakarta, menguat sebesar 3 poin atau 0,02 persen menjadi Rp16.246 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.249 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Distribusi BBM di Bengkulu terganggu, Pelindo II harus gerak cepat pengerukan

    Distribusi BBM di Bengkulu terganggu, Pelindo II harus gerak cepat pengerukan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Analis: Distribusi BBM di Bengkulu terganggu, Pelindo II harus gerak cepat pengerukan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 13:11 WIB

    Elshinta.com – Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah meminta Pelindo II untuk mempercepat pengerukan Pelabuhan Pulau Baai. Karena berlarut-larutnya pengerjaan, sangat berdampak terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk terganggunya distribusi BBM Pertamina kepada masyarakat. 

    ”Besar sekali dampaknya, termasuk distribusi BBM. Makanya, Pelindo II harus gerak cepat terhadap pengerukan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab,” tegas Trubus kepada media hari ini. 

    Menurut Trubus, percepatan pekerjaan pengerukan, hanya satu bagian dari tanggung jawab BUMN tersebut. Tak kalah penting, kata dia, Pelindo II juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Karena ada kerugian publik di sana, termasuk bertambahnya cost masyarakat. ”Ekspor terdampak, roda perekonomian masyarakat juga sangat terdampak. Jadi, efek dominonya besar sekali, termasuk kepada publik,” lanjutnya. 

    Selain itu, imbuh Trubus, tentu saja harus ada perbaikan tata kelola, dimana di dalamnya ada transparansi. 

    Sebelumnya, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan juga meminta PT Pelindo II serius menangani pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu.

    “Ini sudah darurat. Masyarakat terus bertanya, kapan bisa pulang ke Enggano? Kapan anak-anak bisa kembali sekolah di Kota Bengkulu? Kalau Pelindo tidak bisa memastikan kapan alur bisa dilewati kapal, lalu apa yang sudah dikerjakan selama ini,” kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan.

    Menurutnya, kapal-kapal pengangkut BBM milik Pertamina serta kapal penumpang dan logistik yang melayani Enggano sangat membutuhkan akses pelayaran yang aman dan lancar.  “Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita ingin semuanya aman dan arus pelayaran berjalan lancar,” kata Helmi ketika itu.

    Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Doni Swabuana, menyebut, Pertamina juga sangat terdampak dengan pendangkalan tersebut. Biasanya Pertamina menggunakan jalur laut untuk mengirim BBM ke Bengkulu, tetapi sekarang harus beralih ke jalur darat. “Kerugian yang disampaikan Pertamina kepada kami sebesar Rp 500 juta per hari,” kata dia. 

    Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel terus berkomitmen untuk menjaga keandalan distribusi dan menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat Bengkulu. 

    Seperti disampaikan Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan, Pertamina terus memperkuat langkah percepatan distribusi melalui penambahan armada mobil tangki, percepatan penyaluran dari berbagai titik suplai, serta koordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk suplai ke FT Lubuk Linggau dan pemerintah daerah setempat, terus dilakukan agar distribusi energi di wilayah Bengkulu tetap berjalan dengan aman dan berkesinambungan.

    “Kami terus menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Pasokan akan terus dimaksimalkan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah Bengkulu dan sekitarnya,” jelasnya.

    Selain itu, lanjut Nikho, Petamina Patra Niaga Regional Sumbagsel juga menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya antrean dan keterbatasan pasokan BBM yang sempat terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Bengkulu dalam beberapa hari terakhir.

    “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang sempat terjadi. Situasi ini merupakan dampak dari kondisi di luar kendali kami, namun Pertamina berkomitmen penuh untuk menjaga ketersediaan energi. Kami pastikan pasokan BBM untuk masyarakat Bengkulu terus diupayakan agar kembali normal secara bertahap,” ujar Nikho. 

    Sumber : Elshinta.Com

  • Harga cabai rawit Rp46.286/kg, bawang merah Rp37.185/kg

    Harga cabai rawit Rp46.286/kg, bawang merah Rp37.185/kg

    Bawang merah dan komoditas pangan lainnya yang dijual di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025). ANTARA/Harianto

    Bapanas: Harga cabai rawit Rp46.286/kg, bawang merah Rp37.185/kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 13:51 WIB

    Elshinta.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga cabai rawit merah tingkat konsumen mencapai Rp46.286 per kilogram (kg) dibandingkan sebelumnya Rp46.615 per kg, sedangkan bawang merah Rp37.185 per kg turun dari sebelumnya Rp38.440 per kg. Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas di Jakarta, Selasa pukul 09.30 WIB, harga pangan lainnya di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium di harga Rp15.673 per kg naik tipis dari sebelumnya di harga Rp15.641 per kg.

    Lalu, beras medium di harga Rp13.724 per kg turun tipis dari hari sebelumnya Rp13.868 per kg; lalu beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog di harga Rp12.670 per kg turun tipis dari sebelumnya Rp12.854 per kg. Komoditas jagung Tk peternak tercatat Rp6.104 per kg turun dari sebelumnya Rp6.277 per kg; kedelai biji kering (impor) di harga Rp10.733 per kg turun dari sebelumnya tercatat Rp10.843 kg.

    Berikutnya bawang putih bonggol di harga Rp41.010 per kg turun dari hari sebelumnya tercatat Rp41.593 per kg. Selanjutnya, komoditas cabai merah keriting di harga Rp44.708 per kg turun tipis dari sebelumnya tercatat Rp45.188 per kg; lalu cabai merah besar di harga Rp43.572 per kg naik dari hari sebelumnya tercatat Rp42.591 per kg.

    Bapanas juga mencatat komoditas daging sapi murni di harga Rp134.669 per kg turun dari sebelumnya tercatat Rp135.438 per kg, daging ayam ras Rp35.152 per kg naik dari sebelumnya Rp34.896 per kg, lalu telur ayam ras Rp29.151 per kg naik tipis dari sebelumnya Rp29.144 per kg.

    Gula konsumsi di harga Rp18.426 per kg turun tipis dari sebelumnya tercatat Rp18.628 per kg.

    Kemudian, harga minyak goreng kemasan di harga Rp20.833 per liter turun tipis dari sebelumnya tercatat Rp20.922 per liter; minyak goreng curah di harga Rp17.649 per liter turun dari sebelumnya tercatat Rp17.784 per liter; Minyakita di harga Rp17.589 per liter stabil dari sebelumnya di level Rp17.589 per liter.

    Selanjutnya, tepung terigu curah di harga Rp9.738 per kg naik dari sebelumnya tercatat Rp9.821 per kg; lalu tepung terigu kemasan di harga Rp12.887 per kg turun dari sebelumnya Rp13.020 per kg.

    Berikutnya, komoditas ikan kembung di harga Rp41.325 per kg naik dari sebelumnya tercatat Rp40.940 per kg; ikan tongkol di harga 34.010 per kg turun dari sebelumnya Rp34.154 per kg; lalu ikan bandeng di harga Rp34.147 per kg naik dari sebelumnya Rp34.404 per kg.

    Selanjutnya, garam konsumsi di harga Rp11.392 per kg naik tipis dibandingkan harga sebelumnya tercatat Rp11.606 per kg. Sementara itu, daging kerbau beku (impor) di harga Rp102.337 per kg turun dari sebelumnya Rp106.284 kg; daging kerbau segar lokal di harga Rp137.250 per kg turun dari sebelumnya mencapai Rp139.634 per kg.

     

    Sumber : Antara

  • Kebijakan kebun plasma untuk pemerataan ekonomi

    Kebijakan kebun plasma untuk pemerataan ekonomi

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. (ANTARA/HO – Kementerian ATR/BPN)

    Menteri ATR: Kebijakan kebun plasma untuk pemerataan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa kebijakan kewajiban kebun plasma untuk pemerataan ekonomi. Menurut dia, tujuan negara memberikan konsesi untuk memberikan tanah-tanah negara kepada pengusaha-pengusaha supaya mampu untuk didayagunakan dengan catatan, dengan asumsi mampu menciptakan multiplier effect.

    “Dan ketika telah terjadi multiplier effect maka akan ada pemerataan pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan di situ. Tapi, ternyata hasilnya itu belum optimal. Ini perlu dikoreksi,” ujarnya di Jakarta, Selasa.

    Kebijakan kewajiban kebun plasma merupakan salah satu langkah penting dalam mengoreksi ketimpangan pengelolaan tanah sekaligus menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial serta pemerataan ekonomi.

    Kebijakan kewajiban kebun plasma sebelumnya diatur melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007, dengan ketentuan kewajiban sebesar 20 persen.

    Kebijakan tersebut dirancang untuk diterapkan pada perusahaan perkebunan yang akan memperbarui Hak Guna Usaha (HGU) tahap ketiga. Harapannya, hal itu dapat mendorong distribusi manfaat agraria yang lebih adil dan mendorong pemerataan kesejahteraan secara konkret.

    Sebagai informasi, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan sejumlah rencana kebijakannya untuk mengatur dan menata industri sawit. Dalam penjelasannya, Nusron menjelaskan pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan penataan pemberian hak baik itu pemberian hak pertama kali, perpanjangan, dan pembaruan HGU untuk mengedepankan prinsip keadilan.

    Dia menyebut alokasi 20 persen lahan plasma kini hanya berlaku untuk pemberian HGU tahap pertama selama 35 tahun, dan perpanjangan HGU tahap kedua untuk 25 tahun selanjutnya. Bagi pemegang izin yang mengajukan pembaruan HGU, kewajiban plasma ditambah menjadi 30 persen.

    Aturan baru ini akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN.

    “Selain plasmanya 20 persen, kami minta tambah karena sudah menikmati selama 60 tahun (HGU pertama dan kedua), lalu diajukan pembaruan (HGU ketiga) 35 tahun. Maka total 95 tahun, akan ditambah 10 persen menjadi 30 persen dari sebelumnya kewajiban (plasma) 20 persen,” katanya.

    Menurut Nusron, kebijakan tersebut dilakukan agar petani lebih menikmati hasil dari industri sawit. Saat ini ada 16 juta hektar HGU yang dipegang oleh sekelompok pengusaha kelapa sawit yang memegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) 2.869.

    Sumber : Antara

  • DKI pasang jaringan internet di taman yang beroperasi 24 jam

    DKI pasang jaringan internet di taman yang beroperasi 24 jam

    Warga menyaksikan pertunjukan air mancur di Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (19/5/2025). Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta menambah sarana dan prasarana seperti aktivasi air mancur, lampu dekoratif, toilet hingga kamera pengawas di lima taman kota yang buka 24 jam untuk mendukung aktivitas serta keamanan pengunjung di malam hari. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/YU

    DKI pasang jaringan internet di taman yang beroperasi 24 jam
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 20:28 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasang jaringan internet di taman-taman yang sudah beroperasi 24 jam untuk mendukung aksesibilitas digital dalam rangka mewujudkan kota global.

    “Sarana internetnya, coba kami tingkatkan. Kami sudah bekerjasama dengan Kominfo. Beberapa jaringan sudah dipasang. Gratis,” ujar Perencana Ahli Muda Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta, Eko Cahyono di Jakarta, Selasa.

    Eko dalam acara “Bicara Kota” seri ke-13 dengan tema “Aktivasi Taman 24 Jam: Ruang Publik Aman, Kreatif, dan Inklusif” mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus-menerus mengevaluasi ruang yang bisa dibuka untuk mendukung masyarakat aktivitas 24 jam serta sarana yang dibutuhkan.

    Dalam mendukung Jakarta menjadi kota global, kebutuhan digitalisasi menjadi penting. Pemprov DKI Jakarta sebenarnya juga menyediakan layanan Wi-Fi Gratis di ruang-ruang publik Jakarta supaya warga dapat mengakses teknologi digital dengan mudah.

    Selain internet, faktor keamanan masyarakat juga menjadi hal yang diutamakan. Pemprov DKI Jakarta memasang kamera pengawas (Closed Circuit Television/CCTV) di area yang menjadi lokasi paling ramai orang berinteraksi.

    “Ditambah juga tempat-tempat yang ada kemungkinan terjadi kerawanan sosial di sana. Dari hasil evaluasi, kami lihat titik-titik mana orang cenderung masuk di sana,” ujar Eko.

    Kemudian terkait penerangan, yakni lampu. Eko mengatakan mempertimbangkan habitat hewan dan penerangan yang dibutuhkan masyarakat saat berkegiatan malam di taman.

    Karena itu, ada penyesuaian terkait lampu di taman yang beroperasi 24 jam. “Bila gelap bisa meningkatkan risiko kerawanan. Kami juga melihat taman ini sebagai ruang ekologis juga,” katanya.

    Pemasangan lampu di taman ini disesuaikan karena di sana ada habitat satwa yang harus dijaga juga.

    Dia menambahkan, kecakapan personel keamanan juga ditingkatkan, yakni agar mereka bisa lebih bersikap humanis kepada masyarakat.

    “Nanti mereka bisa mengajak pemanfaatan taman dengan cara yang lebih humanis. Ini yang menjadi PR kami juga, bagaimana nanti kami meningkatkan pembelajaran juga kepada keamanan kami,” kata Eko.

    Pekan lalu, Pemprov DKI Jakarta meresmikan operasionalisasi lima taman di Jakarta menjadi 24 jam. Yakni Taman Lapangan Banteng, Taman Menteng, Taman Langsat, Taman Ayodia dan Taman Literasi Martha Tiahahu.

    Dengan keberadaan taman 24 jam, masyarakat Jakarta diharapkan memiliki banyak tempat untuk berinteraksi, bersilaturahmi, berbagi dan saling mendukung sesuai minat masing-masing.

    Sumber : Antara

  • OJK gelar SYAFIF goes to Palembang dorong inklusi keuangan syariah

    OJK gelar SYAFIF goes to Palembang dorong inklusi keuangan syariah

    Foto arsip – Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan sambutan pada acara Edukasi Keuangan di Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (24/5/2025). (ANTARA/HO-OJK)

    OJK gelar SYAFIF goes to Palembang dorong inklusi keuangan syariah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menggelar Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes to Palembang sebagai bagian dari upaya memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Dalam sambutannya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan pentingnya peran sektor keuangan syariah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Keuangan syariah adalah pilar penting perekonomian. Potensi besar ini harus dioptimalkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tapi juga pemain utama industri keuangan syariah,” ujar Friderica dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Selasa.

    Friderica mencatat bahwa per Maret 2025, total aset industri keuangan syariah nasional mencapai Rp2.900 triliun, yang terdiri dari perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank berbasis syariah. Namun, meskipun literasi keuangan syariah meningkat dari 39 persen menjadi 43,42 persen, tingkat inklusinya masih rendah, yakni 13,41 persen.

    “Banyak masyarakat yang sudah paham produk keuangan syariah, tetapi belum mengaksesnya. Ini adalah pekerjaan rumah bersama,” kata dia menambahkan.

    Dalam gelaran SYAFIF kali ini, sebanyak 19 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Syariah turut ambil bagian, termasuk sektor perbankan, pembiayaan, pergadaian, penjaminan, hingga layanan pendanaan berbasis teknologi informasi (LPBBTI) berbasis syariah. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 16–18 Mei 2025, di Main Atrium Palembang Indah Mall dan menghadirkan rangkaian acara edukatif, pameran produk jasa keuangan syariah, serta perlombaan untuk masyarakat umum.

    Anggota DPD/MPR RI asal Sumsel, Ratu Tenny Leriva yang hadir sebagai Duta Literasi Keuangan Syariah Sumsel, memberikan apresiasi atas inisiatif OJK. Ia menyoroti pentingnya menjangkau masyarakat di pinggiran kota dan pedesaan yang belum tersentuh layanan keuangan formal.

    “Perlu pendekatan komunitas dan pemberdayaan tokoh agama serta pesantren agar literasi syariah menjangkau seluruh lapisan masyarakat, ujar Tenny.

    SYAFIF Goes to Palembang merupakan kota kedua dari lima kota target pelaksanaan tahun ini dan menjadi bagian dari Orkestrasi Program Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (OC LIKS) yang digagas OJK sejak awal 2025.

    Melalui kegiatan ini, OJK berharap masyarakat semakin mengenal dan memanfaatkan produk keuangan syariah yang aman, sesuai prinsip syariah, dan mampu mendukung ketahanan ekonomi keluarga serta usaha mikro di daerah.

    Sumber : Antara

  • Area jalur rel Tanah Abang-Duri dibenahi

    Area jalur rel Tanah Abang-Duri dibenahi

    Petugas menertibkan sejumlah titik jalur rel antara Stasiun Tanah Abang hingga Stasiun Duri, Jakarta, Selasa (27/5/202) untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan menciptakan ketertiban di sekitar jalur rel. ANTARA/HO-PT KAI Daop 1 Jakarta

    Area jalur rel Tanah Abang-Duri dibenahi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 20:55 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta membenahi sejumlah titik jalur rel antara Stasiun Tanah Abang hingga Stasiun Duri untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan menciptakan ketertiban di sekitar jalur rel.

    Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Selasa, mengatakan, pembenahan atau penertiban ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

    Pasal 181 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api, jalur-jalur khusus kereta api dan daerah pengawasan jalur kecuali untuk kepentingan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kegiatan yang dilakukan bersama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) pada Selasa ini melibatkan kurang lebih 150 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, perangkat kelurahan serta RT dan RW setempat.

    Fokus penertiban meliputi pemeriksaan kondisi jalur, pembersihan tumpukan sampah serta pembongkaran bangunan liar yang berdiri di area ruang manfaat jalur rel dan dinyatakan melanggar aturan.

    Selain mengganggu operasional kereta api, keberadaan bangunan liar dan tumpukan sampah di jalur rel juga dapat menimbulkan risiko tinggi terhadap keselamatan, termasuk potensi bahaya kebakaran yang membahayakan warga dan perjalanan KA.

    Untuk itu, BUMN tersebut mengimbau kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di kanan dan kiri jalur rel, agar tidak melakukan aktivitas maupun mendirikan bangunan yang melanggar aturan.

    “Ini penting demi keselamatan bersama, baik bagi perjalanan kereta api maupun masyarakat sekitar,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • PSO Kereta Api 2025 dorong akses transportasi merata dan berkelanjutan

    PSO Kereta Api 2025 dorong akses transportasi merata dan berkelanjutan

    Sumber foto: Misriadi/elshinta.com.

    PSO Kereta Api 2025 dorong akses transportasi merata dan berkelanjutan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 16:33 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan terus memperluas akses transportasi publik berbasis rel melalui skema tarif bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO). 

    Manager Humas KAI Divisi Regional I Sumatera Utara, M. As’ad Habibuddin mengatakan pada tahun 2025, PSO di Divisi Regional I Sumatera Utara diproyeksikan melayani lebih dari 1,95 juta pelanggan—bukti nyata hadirnya negara menjamin hak mobilitas masyarakat yang terjangkau, merata, dan berkelanjutan.

    “PSO adalah bentuk nyata dukungan pemerintah melalui DJKA Kemenhub dan KAI khususnya Divisi Regional I Sumatera Utara untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat luas. Ini bukan sekadar subsidi, tapi solusi konkret untuk keadilan akses transportasi,” ujar As’ad.

    Selain itu As’ad juga mengatakan bahwa saat ini KA yang mendapatkan PSO di Divre I Sumut yaitu KA Putri Deli (Medan – Tanjung Balai PP), KA Siantar Ekspres (Medan – Siantar PP), dan KA Datuk Belambangan (Tebing Tinggi – Lalang PP). 

    Dalam 5 tahun terakhir, tren pelanggan ketiga kereta api bersubsidi tersebut terus meningkat dimana tahun  2021: 388.755 pelanggan, tahun 2022: 795.578 pelanggan, tahun 2023: 1.483.173 pelanggan, tahun 2024: 1.776.367 pelanggan dan tahun 2025 (proyeksi): 1.950.103 pelanggan sehingga total kumulatif 2021–2025: sebanyak 6,39 juta pelanggan dimana pertumbuhan ini tidak lepas dari peran strategis DJKA sebagai penyusun kebijakan, pengawas layanan, dan pengalokasi anggaran PSO secara berkelanjutan.

    Sementara itu untuk estimasi pelanggan PSO tahun 2025 di Divre I Sumut, yakni KA Jarak Sedang (KA Putri Deli): 1.337.782 pelanggan dan KA Jarak Dekat (KA Siantar Ekspres dan KA Datuk Belambangan): 612.321 pelanggan sehingga total nya ada 1.950.103 pelanggan

    As’ad melanjutkan, proyeksi ini menunjukan semakin banyak masyarakat menggunakan Kereta api —terjangkau, tepat waktu, dan mendukung transisi menuju transportasi rendah emisi.

    “PSO harus dilihat sebagai investasi masa depan yang berkelanjutan. KAI berkomitmen terus bersinergi lintas sektor agar kereta api makin menjadi andalan—lebih aman, efisien, inklusif, dan ramah lingkungan,” tutup As’ad, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Misriadi, Selasa (26/5).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pramono akui Program `Jakarta Funding` tak bisa selesai dalam 100 hari

    Pramono akui Program `Jakarta Funding` tak bisa selesai dalam 100 hari

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pramono akui Program `Jakarta Funding` tak bisa selesai dalam 100 hari
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui program Pendanaan Jakarta (Jakarta Funding) tak bisa selesai dalam waktu 100 hari setelah ia menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta.

    “Terkait ‘Jakarta Funding’, bukan program 100 hari, itu tidak mungkin. Tetapi ‘Jakarta Funding’ itu adalah program jangka panjang,” kata Pramono.

    Hal itu disampaikan usai peluncuran kembali (relaunching) aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) Jakarta Timur di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

    Apalagi, kata Pramono, “Jakarta Funding” merupakan program jangka panjang yang dibuat untuk meningkatkan pemasukan di Pemprov DKI Jakarta. Lembaga ini akan mendorong pemasukan dari berbagai sektor di luar pajak.

    “‘Jakarta Funding’ itu adalah program jangka panjang untuk menambah revenue Jakarta, karena tidak bisa Jakarta hanya bergantung pada pajak, distribusi, retribusi dan sebagainya,” ujar Pramono.

     

    Pramono berencana melakukan diskusi dengan CEO Indonesia Investment Authority (INA), Ridha Wirakusumah di minggu ini untuk meminta saran mengenai pembentukan “Jakarta Funding”.

    “Dalam minggu ini saya akan bertemu, berdiskusi secara detail dengan Pak Ridha. Pak Ridha itu adalah sekarang menjadi CEO-nya INA Funding,” katanya.

    Pramono berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut apabila ‘Jakarta Funding” terbentuk. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta juga siap dengan pandangannya mengenai “Jakarta Funding” tersebut.

    Sebelumnya, saat Pramono belum dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, dirinya sempat menyampaikan akan mengembangkan Program “Jakarta Funding”:yang dikelola secara profesional untuk mendukung pembangunan ekonomi Jakarta.

    “Jakarta Funding” akan dimulai dengan modal sebesar Rp3 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD DKI Jakarta.

    Dia memastikan dana tersebut akan dikelola secara profesional, tanpa campur tangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Sisa anggaran itu antara Rp5-6 triliun. Saya nggak perlu banyak-banyak, saya ambil Rp3 triliun saja untuk modal dasar ‘Jakarta Funding’, dikelola secara profesional. Saya yakin ini akan menjadi ‘revenue’ (pendapatan) baru bagi Jakarta,” kata Pramomo.

    Pramono meyakini bahwa “Jakarta Funding” dapat direalisasikan karena Jakarta memiliki APBD sebesar Rp91 triliun.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah merealisasikan sebagian besar dari 40 Program Capaian Cepat (Quick Wins).

    Program-program yang sudah berhasil diluncurkan, misalnya, pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP), rumah susun, pencanangan pusat (hub) seperti Dukuh Atas, Blok M Hub, menggratiskan 15 golongan untuk transportasi umum, hingga meluncurkan Transjabodetabek.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo hadiri KTT Ke-2 ASEAN-GCC perkuat kemitraan dagang

    Presiden Prabowo hadiri KTT Ke-2 ASEAN-GCC perkuat kemitraan dagang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden Prabowo hadiri KTT Ke-2 ASEAN-GCC perkuat kemitraan dagang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 16:49 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-2 ASEAN dan Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) guna memperkuat kemitraan dagang di kawasan tersebut.

    Ini merupakan pertemuan kedua antara negara kawasan Asia Tenggara dan negara teluk setelah pertemuan perdana berlangsung pada tahun 2023 di Riyadh, Arab Saudi, di bawah Keketuaan Indonesia di ASEAN.

    “KTT ini berakar dari fondasi yang telah dibangun sejak KTT perdana di Riyadh pada tahun 2023. Kehadiran para pemimpin hari ini mencerminkan komitmen bersama untuk mempererat ikatan yang kuat,” kata Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim selaku Ketua KTT ASEAN-GCC, berdasarkan keterangan resmi diterima di Jakarta, Selasa.

    KTT Ke-2 ASEAN merupakan bagian dari rangkaian acara KTT ke-46 ASEAN yang diselenggarakan di Kuala Kumpur, Malaysia, Selasa.

    Secara khusus, PM Anwar menyambut Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Kuwait Sheikh Sabah Al Khalid Al Sarra yang turut menjadi ketua bersama dalam pertemuan ini.

    PM Anwar menekankan bahwa tema keketuaan ASEAN tahun ini, yakni inklusivitas dan keberlanjutan selaras dengan arah kerja sama ASEAN-GCC yang dituangkan dalam kerangka kerja sama ASEAN-GCC 2024–2028.

    Lebih lanjut, PM Malaysia menggarisbawahi pentingnya hubungan ekonomi antarkedua kawasan karena GCC merupakan mitra dagang terbesar ketujuh ASEAN pada tahun 2023, dengan nilai 130,7 miliar dolar AS.

    “Meningkatnya investasi ini mencerminkan kepercayaan terhadap GCC dan ASEAN. Seperti yang saya sebutkan tadi malam, ASEAN, merupakan kawasan yang paling damai dan ekonominya sangat dinamis,” kata Anwar.

    Menurut PM Anwar, GCC telah mengalami transformasi besar menjadi kekuatan ekonomi modern yang menjanjikan dengan kemajuan di bidang teknologi.

    Oleh karena itu, kemitraan ASEAN-GCC diyakini akan memainkan peran kunci dalam mendorong kolaborasi antarkawasan, memperkuat ketahanan, serta menjamin kemakmuran yang berkelanjutan.

    “Saya berharap pada pertemuan ini ada pertukaran pandangan yang bermakna sekaligus membuka jalan bagi inisiatif-inisiatif nyata dalam kemitraan kita yang terus berkembang dan berkelanjutan,” kata PM Anwar.

    Menutup sambutannya, PM Malaysia menyampaikan kebanggaan atas penyelenggaraan KTT yang berhasil mempertemukan para pemimpin ASEAN dan GCC. PM Anwar pun meyakini pertemuan ini berlangsung dalam semangat kerja sama yang berasaskan kepercayaan dan persahabatan.

    “Dengan ini, saya nyatakan KTT Ke-2 ASEAN-GCC resmi dibuka,” ujar PM Anwar.

    Sumber : Antara