Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • Pemindahan empat pulau Aceh diajukan Edy saat jadi gubernur

    Pemindahan empat pulau Aceh diajukan Edy saat jadi gubernur

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) menunjukkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 111 Tahun 1992 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025). ANTARA/HO-Diskominfo Sumut

    Pemindahan empat pulau Aceh diajukan Edy saat jadi gubernur
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 23:31 WIB

    Elshinta.com – Edy Rahmayadi saat menjadi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) pernah mengajukan pemindahan empat pulau di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh,

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangan tertulis diterima di Medan, Selasa (17/6), mengatakan pengkajian empat pulau ini terjadi pada 2022.

    “Di tahun 2022 dengan Kepmendagri (Keputusan Menteri Dalam Negeri) tentang adanya pencakupan empat pulau ini ke wilayah Tapanuli Tengah. Waktu itu Gubernur Aceh Pak Nova, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi keberatan dengan menunjukkan data historis dan dokumen-dokumen,” katanya.

    Tito mengatakan, salah satu dokumen yang sangat penting yakni surat kesepakatan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumut Raja Inal Siregar.

    “Yang diberikan salah satunya adalah surat dokumen kesepakatan dua gubernur, yang disaksikan menteri saat itu Pak Rudini. Ditandatangani Gubernur Aceh saat itu Pak Ibrahim Hasan sementara dari Sumut Raja Inal Siregar, ini dokumen fakta,” jelas dia.

    “Intinya untuk batas wilayah di poin nomor tiga batas wilayah untuk Tapteng (Tapanuli Tengah) dan Aceh (Provinsi) itu mengacu kepada Staats Blaad No.604 Tahun 1908 dan peta topografi TNI AD tahun 1978,” tegas Tito.

    Mendagri juga mengatakan, adanya peta ini membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempertimbangkan kemungkinan empat pulau masuk ke Aceh.

    “Namun saat itu dokumennya hanya fotocopy, kita tahu dokumen foto copy dalam masalah hukum mudah sekali untuk dipatahkan,” tuturnya.

    Sejak 2022 pada masa Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, lanjut Tito, Kemendagri dan pihak terkait melakukan pengkajian hingga memutuskan empat pulau di Aceh masuk Sumut.

    Adanya temuan dokumen penting surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 111 Tahun 1992, yang ditandatangani pada 24 November 1992 yang menjadi dasar hukum kuat.

    “Oleh karena itu kesepakatan tahun 2022, setelah ada data baru ini semua pihak Sumut, Aceh, Kemendagri dan juga dari pemerintah pusat yang lain, yang masuk dalam Tim Pembakuan Rupabumi sama-sama mencari dokumen ini,” papar Tito.

    Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.

    Pengumuman ini disampaikan langsung Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bersama sejumlah pejabat tinggi negara di Kantor Presiden, Jakarta.

    Mensesneg menjelaskan, keputusan Presiden Prabowo Subianto diambil usai rapat terbatas digelar pada hari yang sama, membahas detail administratif dan historis dari keempat pulau tersebut.

    “Rapat terbatas digelar untuk mencari solusi terhadap dinamika seputar status administratif empat pulau yang berada di perbatasan Sumut dan Aceh,” ujar Prasetyo seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

    Sumber : Antara

  • Satgas kawal 80 ribu Kopdes Merah Putih telah terbentuk

    Satgas kawal 80 ribu Kopdes Merah Putih telah terbentuk

    Warga antre untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Klinik Koperasi Desa Merah Putih, Desa Cangkuang Wetan, Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/5/2025). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/Spt

    Satgas kawal 80 ribu Kopdes Merah Putih telah terbentuk
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 22:25 WIB

    Elshinta.com – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memastikan akan mengawal pematangan konsep dan rencana bisnis dari masing-masing Kopdes Merah Putih yang telah terbentuk mencapai 80.015 unit.

    Wakil Menteri Koperasi yang juga Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Ferry Juliantono, dalam keterangan di Jakarta, Selasa (17/6), mengatakan pihaknya juga akan mengawal seluruh proses penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pengurus koperasi sebelum Kopdes Merah Putih diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada 12 Juli 2025 mendatang.

    Hingga Selasa, 17 Juni 2025 pukul 16.00 WIB, tercatat sebanyak 80.015 unit Kopdes Merah Putih telah terbentuk melalui musyawarah desa khusus (musdesus).

    Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025, satgas dan pemerintah daerah akan melanjutkan upaya dengan pendampingan simultan untuk pembentukan badan hukum koperasi.

    Legalitas seluruh koperasi yang terbentuk ditargetkan dapat diterbitkan oleh Kementerian Hukum melalui Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) pada akhir Juni 2025.

    “Proses ini selanjutnya akan dilengkapi dengan akta badan hukum koperasinya serta mempersiapkan mock up atau percontohan di berbagai tempat sambil mematangkan konsep operasionalisasinya,” ujar Ferry.

    Kopdes Merah Putih direncanakan akan diluncurkan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.

    Diharapkan setelah peluncuran, seluruh koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usahanya. Ferry menyebutkan bahwa sudah ada beberapa koperasi yang berjalan baik dan berpotensi menjadi percontohan.

    Sumber : Antara

  • Kasus Aceh jadi pembelajaran untuk pengambilan kebijakan

    Kasus Aceh jadi pembelajaran untuk pengambilan kebijakan

    akil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (kanan) dan Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud (kiri) berikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/6/2025). ANTARA/Azhfar Muhammad

    Jusuf Kalla: Kasus Aceh jadi pembelajaran untuk pengambilan kebijakan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 23:44 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengatakan bahwa polemik empat pulau Aceh akan menjadi pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya dalam pengambilan kebijakan tentang Aceh.

    Hal tersebut disampaikan Jusuf Kalla usai menerima kunjungan Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa (17/6) malam.

    “Jadi, bagi kita semua, ini pembelajaran. Ini kasus yang pertama setelah 20 tahun yang lalu bahwa apabila ingin mengambil keputusan, kita membaca betul Undang-Undang Aceh, MoU Helsinki, karena di situ jelas. Apabila ingin membuat keputusan atau apa saja yang berhubungan dengan Aceh harus dengan sepengetahuan dan konsultasi serta persetujuan dengan pemerintah Aceh, tetapi ini tidak dilakukan,” kata JK, sapaan akrab Jusuf Kalla.

    JK juga menekankan pentingnya memahami sejarah serta memahami undang-undang yang ada sebelum mengambil kebijakan atau tindakan.

    Pada kesempatan itu, JK juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran yang telah bertindak cepat dalam penyelesaian persoalan polemik empat pulau tersebut.

    “Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Presiden, terima kasih Mendagri, dan juga justru Wakil Ketua DPR Pak Dasco, yang memimpin pertemuan ini. Da tentu juga mempunyai pandangan yang baik tentunya,” tutur JK.

    Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud mengunjungi kediaman JK setelah pemerintah mengembalikan status Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek ke dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.

    Pada kesempatan itu, Malik menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah bertindak cepat untuk menyelesaikan polemik antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara soal empat pulau tersebut.

    “Saya sebagai Wali Nanggroe Aceh mengucapkan alhamdulillah, syukur alhamdulillah atas sudah selesainya masalah polemik empat pulau yang berlaku baru-baru ini. Dengan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Presiden, kepada petinggi-petinggi kita yang menyelesaikan masalahnya, termasuk juga Pak Mendagri,” ujar Tengku Malik.

    Malik mengaku sempat khawatir pemerintah salah langkah dalam mengambil keputusan tersebut. Namun, hal yang dikhawatirkan itu tidak terjadi dan dia yakin masyarakat Aceh senang dengan keputusan Presiden soal empat pulau tersebut.

    “Saya cukup senang sekali karena masalahnya sudah diselesaikan dan ini suatu keputusan yang bijaksana. Kalau tidak, saya yang khawatirkan bahwa ada kejadian gejolak lagi di antara Sumatera Utara dan Aceh,” tuturnya

    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada JK yang telah membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jusuf Kalla sudah jauh-jauh hari berhubungan dengan kami. Beliau juga membantu menyelesaikan persoalan ini,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • Kedua pihak masih pelajari tarif impor

    Kedua pihak masih pelajari tarif impor

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat menjawab pertanyaan awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/6/2025). ANTARA/Andi Firdaus

    Trump telepon Prabowo, Istana: Kedua pihak masih pelajari tarif impor
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 18 Juni 2025 – 00:09 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia masih mempelajari dan melakukan negosiasi soal tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.

    Pernyataan Mensesneg tersebut merespons soal Presiden Prabowo Subianto yang menerima sambungan telepon dari Presiden AS Donald Trump pada Kamis (12/6) malam, yang di dalamnya membahas tentang kerja sama kedua negara dan perdamaian global.

    “Ya membahas (tarif resiprokal), dalam konteks, kita kan kemarin mengirim tim negosiasi dan kemudian dipelajari oleh masing-masing pihak,” kata Prasetyo saat menjawab pertanyaan awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6).

    Saat dikonfirmasi awak media soal topik yang dibahas Presiden Prabowo dan Presiden Trump dalam pembicaraan melalui sambungan telepon itu, Prasetyo mengatakan bahwa tarif impor menjadi salah satu pembahasan, meskipun tidak secara spesifik.

    Prasetyo menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia mengirim tim khusus untuk melakukan negosiasi terhadap tarif impor resiprokal yang dikenakan kepada Indonesia sebesar 32 persen.

    Saat ditanya lebih lanjut soal keberhasilan tim tersebut melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS, Prasetyo menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia juga melakukan penawaran dalam sektor perdagangan.

    “Bukan berhasil atau enggak berhasil, kita juga menawarkan sesuatu dan beberapa pihak sedang mempelajarinya,” katanya.

    Sebagai kesimpulan, Mensesneg memberikan sinyal positif dari hasil pembicaraan Presiden Prabowo dengan Presiden Trump.

    “Insyaallah positif, harus optimis. Jangan negatif-negatif terus ya,” katanya.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada kesempatan sebelumnya mengungkapkan percakapan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Donald Trump yang berlangsung selama hampir 15 menit tersebut.

    Kedua pemimpin negara saling bertukar kabar sekaligus membahas perkembangan terkini kedua negara.

    “Kedua pemimpin saling menanyakan kabar serta perkembangan terkini, baik di Amerika maupun di Indonesia,” ujar Teddy Indra dalam keterangannya, Jumat (13/6).

    Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Trump atas terpilihnya kembali sebagai Presiden Amerika Serikat.

    Sebaliknya, Presiden Trump turut memberikan selamat atas terpilihnya Presiden Prabowo sebagai Presiden Ke-8 Republik Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Lebih sejuta kendaraan di Jakarta belum bayar pajak

    Lebih sejuta kendaraan di Jakarta belum bayar pajak

    Petugas melakukan cek fisik kendaraan milik warga untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor di Gedung Layanan Satu Atap Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (16/6/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom

    Lebih sejuta kendaraan di Jakarta belum bayar pajak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 23:28 WIB

    Elshinta.com – Lebih sejuta kendaraan bermotor di DKI Jakarta belum didaftarkan ulang melalui mekanisme pembayaran pajak tahunan sehingga ada potensi pendapatan mencapai Rp1 triliun yang belum dibayar oleh pemiliknya.

    “Kalau dari potensi Rp1 triliun dan diharapkan pada pemutihan bisa membayar Rp300-400 miliar itu baik,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati di Jakarta, Selasa (17/6).

    Dengan lebih 1 juta kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang maka sebenarnya itu potensi pendapatan yang cukup besar.

    Menurut dia, pada setiap perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta, Pemprov DKI Jakarta memberikan pemutihan pajak kendaraan berupa penghapusan sanksi denda dan bunga.

    Program tersebut, kata Lusi, dilakukan sebagai bentuk insentif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu.

    “Sebenarnya program pemutihan ini untuk menyasar kendaraan yang belum daftar ulang dan membayar pajak,” ujarnya.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan pembebasan pajak pada Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta Ke-498 bukan untuk masyarakat yang lalai membayar pajak.

    “Jadi pemutihan pajak bukan diberikan kepada yang tidak membayar pajak. Pemutihan pajak diberikan kepada yang pada hari itu mau bayar pajak. Kan beda-beda banget ya,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Pusat, Rabu (11/6).

    Pramono menjelaskan, di HUT Jakarta pada tanggal 22 Juni mendatang, Jakarta akan memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat.

    Salah satunya pemutihan pajak kendaraan. Kebijakan itu sudah berlaku mulai Sabtu (14/6) hingga 31 Agustus 2025.

    Sumber : Antara

  • Pascasengketa 4 pulau, Gubernur Aceh temui Jusuf Kalla

    Pascasengketa 4 pulau, Gubernur Aceh temui Jusuf Kalla

    Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf didampingi sejumlah pejabat terkait berfoto bersama di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/6/2025), seusai konferensi pers mengenai empat pulau sengketa. (ANTARA/Andi Firdaus)

    Pascasengketa 4 pulau, Gubernur Aceh temui Jusuf Kalla
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 19:57 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengungkap rencana pertemuannya dengan Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI, Jusuf Kalla, usai penyelesaian konflik empat pulau yang berada di wilayah perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, Selasa (17/6).

    “Mungkin ada. Boleh, boleh, kita jadwalkan,” kata Muzakir, seusai konferensi pers penyelesaian konflik empat pulau di Kantor Presiden, Jakarta, menjawab kabar pertemuannya dengan Jusuf Kalla pada Selasa sore.

    Saat ditanya terkait topik pembicaraannya dengan Jusuf Kalla, Muzakir menyebut sejumlah hal teknis yang tak bisa diungkap kepada publik.

    “Ya, mungkin ada beberapa hal. Karena yang berjumpa nanti termasuk pihak terkait,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto menetapkan keputusan bahwa Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek—masuk ke dalam wilayah Provinsi Aceh.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan keputusan diambil berdasarkan temuan dokumen penting surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 111 Tahun 1992, yang ditandatangani pada 24 November 1992 yang menjadi dasar hukum kuat.

    Diberitakan sebelumnya, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa secara formal dan historis, keempat pulau tersebut adalah bagian dari wilayah Aceh, tepatnya Kabupaten Aceh Singkil.

    JK mengaitkan status pulau-pulau tersebut dengan hasil perundingan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada 2005.

    Dalam perundingan itu, disepakati bahwa batas wilayah Aceh merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, yang secara tegas membentuk Provinsi Aceh sebagai daerah otonom dan memisahkannya dari Provinsi Sumatera Utara.

    “Dalam sejarahnya, pulau-pulau itu masuk Aceh, meskipun letaknya dekat dengan Sumatera Utara. Itu hal yang biasa secara geografis,” ujar JK.

    Pernyataan tersebut memperkuat posisi Aceh dalam sengketa administratif yang kini tengah diupayakan penyelesaiannya melalui rapat terbatas pemerintah pusat.

    Sumber : Antara

  • Konflik Iran-Israel, Pemerintah waspadai dampak lonjakan harga minyak

    Konflik Iran-Israel, Pemerintah waspadai dampak lonjakan harga minyak

    Arsip foto – Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto. (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian.)

    Konflik Iran-Israel, Pemerintah waspadai dampak lonjakan harga minyak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 20:26 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mewaspadai potensi dampak dari lonjakan harga minyak dunia serta pelemahan nilai tukar rupiah sebagai imbas dari memanasnya konflik antara Iran dan Israel.

    Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan gejolak di Timur Tengah berpotensi memengaruhi perekonomian nasional, khususnya karena Indonesia masih berstatus sebagai negara net importir minyak.

    “Kita masih memantau dan mewaspadai efek dari konflik Timur Tengah terhadap harga minyak dan nilai tukar rupiah, karena Indonesia masih net importir minyak,” ujar Haryo di Jakarta, Selasa (17/6).

    Sebagaimana diketahui, pasca aksi saling serang antara Iran dan Israel, harga minyak dunia mengalami lonjakan hingga menyentuh kisaran 72–74 dolar AS per barel.

    Meski demikian, Haryo menilai harga tersebut masih berada dalam rentang asumsi dasar yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Mengacu pada laman resmi Kementerian Keuangan, asumsi dasar harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar 82 dolar AS per barel.

    Sementara itu, rata-rata ICP per Mei 2025 tercatat pada level 65,29 dolar AS per barel.

    “Sejauh pantauan, harga minyak masih dalam kisaran asumsi dasar APBN yang menjadi patokan,” jelasnya.

    Di sisi lain, nilai tukar rupiah turut mengalami tekanan.

    Pada penutupan perdagangan hari ini, rupiah melemah sebesar 25 poin atau 0,15 persen menjadi Rp16.290 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.265 per dolar AS.

    Namun, berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia, rupiah justru menguat tipis ke level Rp16.281 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp16.296 per dolar AS.

    “Kita juga memperhatikan sentimen ini terhadap nilai tukar rupiah ke depannya, termasuk dampaknya terhadap rantai pasok energi dan logistik, serta efek terhadap inflasi agar tetap terkendali,” kata Haryo.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa untuk saat ini Pemerintah tetap fokus menjaga daya beli masyarakat, salah satunya melalui implementasi lima stimulus ekonomi yang tengah digelontorkan sepanjang Juni hingga Juli 2025.

    “Tentu kita berharap konflik segera mereda, dan saat ini Pemerintah fokus pada menjaga daya beli masyarakat dengan lima paket stimulus bulan Juni dan Juli,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • AHY jajaki peluang kerja sama pembangunan infrastruktur dengan Rusia

    AHY jajaki peluang kerja sama pembangunan infrastruktur dengan Rusia

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (ANTARA/HO – Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan)

    AHY jajaki peluang kerja sama pembangunan infrastruktur dengan Rusia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 20:17 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjajaki peluang kerja sama pembangunan infrastruktur dengan Rusia.

    “Kami telah memaparkan lima prioritas strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur, mulai dari ketahanan pangan dan air, energi bersih, konektivitas merata, kota layak huni dan tangguh, hingga reformasi pembiayaan infrastruktur berkelanjutan. Ini adalah peluang besar untuk kolaborasi antara Indonesia dan Rusia,” ujar AHY di Jakarta, Selasa (17/6).

    Peluang kerja sama Indonesia dan Rusia di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan semakin terbuka lebar usai pelaksanaan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025.

    Hal ini mengemuka dalam pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia H.E. Sergei Tolchanov. AHY juga mengapresiasi partisipasi perwakilan Kedutaan Besar Rusia dalam konferensi International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang baru saja diselenggarakan pada 11–12 Juni 2025 di Jakarta.

    Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral serta mendorong kerja sama konkret di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

    “Saya menyambut baik kunjungan Yang Mulia Duta Besar Sergei Tolchanov dan berterima kasih atas komitmen kuat dalam mempererat kemitraan antara Indonesia dan Federasi Rusia,” kata AHY.

    Dia menyampaikan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah menjalankan agenda nasional yang ambisius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen per tahun, memperkuat ketahanan pangan, air, dan energi, serta meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui pendidikan, layanan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

    “Infrastruktur memegang peranan vital dalam mencapai tujuan tersebut. Itulah sebabnya kami membawa pesan Infrastructure for All. Karena kami tidak hanya membangun beton, tetapi membangun akses, membangun harapan, membangun kehidupan yang lebih baik, dan memberikan dampak nyata bagi rakyat,” ujarnya.

    AHY juga menekankan bahwa kerja sama di bidang infrastruktur terutama dalam pembuatan kapal laut, transfer teknologi, dan integrasi infrastruktur termasuk pada penjajakan kerja sama di bidang kemaritiman.

    “Dan tentu saja ini adalah bagian dari usaha kami untuk menerima lebih banyak kesempatan, terutama untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyat kami, terutama dengan memperbaiki sektor pendidikan dan penjagaan kesehatan. Kami mencoba untuk memperbaiki pelan-pelan dan mengeksekusi banyak proyek infrastruktur di Indonesia,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Sebanyak 75 koperasi merah putih di Tanah Datar terbentuk

    Sebanyak 75 koperasi merah putih di Tanah Datar terbentuk

    Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP) Tanah Datar Hendra Setiawan. ANTARA/Etri Saputra.

    Sebanyak 75 koperasi merah putih di Tanah Datar terbentuk
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 20:38 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat telah membentuk 75 koperasi desa merah putih di 75 nagari (desa) dan telah memiliki badan hukum yang jelas.

    Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP) Tanah Datar Hendra Setiawan di Batusangkar Selasa (17/6), mengatakan, dari total unit yang terbentuk, 74 koperasi merupakan pembentukan baru dan satu koperasi merupakan revitalisasi.

    “Dari target yang ditetapkan, 74 koperasi desa merah putih berhasil didirikan sebagai entitas baru. Ini merupakan pencapaian luar biasa yang menandai babak baru dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nagari,” kata dia.

    Ia mengatakan dengan berdirinya 75 koperasi desa merah putih tersebut, Dinas KUKMP Tanah Datar optimis akan lahir kekuatan ekonomi baru di setiap nagari.

    Koperasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, mendorong nilai tambah produk lokal, serta membuka lapangan pekerjaan.

    Dinas KUKMP Tanah Datar juga berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan pendampingan berkelanjutan demi memastikan koperasi tersebut untuk tumbuh dan berkembang.

    “Kita berharap berdirinya koperasi ini tidak saja membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi masyarakat di nagari,” kata dia.

    Hendra juga menyebutkan berdirinya koperasi desa merah putih tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah nagari (desa), tokoh masyarakat, hingga komitmen kuat anggota koperasi.

    “Terima kasih pada pihak terlibat yang telah memberikan pendampingan intensif, baik sosialisasi, pelatihan teknis, hingga bantuan dalam penyelesaian administrasi kelembagaan sampai berdirinya koperasi ini,” ujar dia.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah telah salurkan belanja bansos Rp48,8 triliun per Mei 2025

    Pemerintah telah salurkan belanja bansos Rp48,8 triliun per Mei 2025

    Ilustrasi – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim

    Pemerintah telah salurkan belanja bansos Rp48,8 triliun per Mei 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 22:36 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan belanja bantuan sosial (bansos) senilai Rp48,8 triliun per 31 Mei 2025, setara 32,6 persen dari target APBN.

    Realisasi itu melambat bila dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp70,5 triliun atau 46,3 persen dari target APBN.

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, di Jakarta, Selasa (17/6), menjelaskan perlambatan penyaluran bansos disebabkan oleh program triwulanan.

    “Sejumlah belanja memang belum terealisasi, karena memang belanjanya itu sifatnya tiga bulanan. Jadi, mungkin di bulan Maret dan April kemarin telah dibelanjakan, tapi pada Mei belum ada belanjanya lagi,” ujar dia.

    Namun, Wamenkeu mengatakan akan ada akselerasi penyaluran bansos pada Juni ini, termasuk belanja bansos yang datanya sedang diselaraskan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Kementerian Sosial.

    “Kami cek juga dengan Kemensos. Sisa penyaluran bantuan sosial berupa Kartu Sembako maupun Program Keluarga Harapan (PKH) triwulan II-2025 akan diselesaikan di Juni ini, jadi memang belum terekam di bulan Mei,” ujar Suahasil.

    Untuk mengakselerasi penyaluran bansos, Pemerintah akan memperkuat kerja sama dengan bank Himbara.

    Penyaluran belanja negara terakselerasi pada Mei 2025, dengan realisasi Rp1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari target Rp3.621,3 triliun. Meski nilai realisasi masih jauh dari target, mempertimbangkan paruh pertama tahun hampir berlalu, namun nilai itu meningkat sekitar Rp200 triliun dari realisasi April sebesar Rp806, 2 triliun.

    Belanja pemerintah pusat (BPP) tersalurkan sebesar Rp694,2 triliun (25,7 persen dari target), yang disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp325,7 triliun dan belanja non-K/L Rp368,5 triliun.

    Pendapatan negara tercatat sebesar Rp995,3 triliun atau 33,1 persen dari target APBN Rp3.005,1 triliun. Nilai itu melambat bila dibandingkan kinerja April. Pendapatan pada Mei bertambah senilai Rp184,8 triliun dalam sebulan, sedangkan pada April bertambah hampir Rp300 triliun.

    Dengan demikian, APBN mengalami defisit sebesar Rp21 triliun atau 0,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Mei 2025.

    Sumber : Antara