Category: Elshinta.com

  • DKI akan tambah 200 bus listrik tahun ini

    DKI akan tambah 200 bus listrik tahun ini

    Arsip foto – Petugas berjalan di depan armada baru bus listrik BRT Transjakarta di lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (10/12/2024). PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) meluncurkan 200 armada baru bus listrik BRT Transjakarta yang merupakan bagian dari strategi untuk mendukung pencapaian \”Net Zero Emission\” di tahun 2050. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/YU/pri.

    DKI akan tambah 200 bus listrik tahun ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 20 Juni 2025 – 19:29 WIB

    Elshinta.com – Dinas Perhubungan bakal menambah sebanyak 200 unit bus listrik tahun ini untuk mendukung layanan transportasi massal, khususnya Transjakarta dan Transjabodetabek. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyampaikan penambahan armada ini dilakukan karena meningkatnya jumlah penumpang dan memperluas wilayah pelayanan.

    “Tahun ini kita akan adakan tambahan, dalam waktu dekat akan ada lebih kurang 200 unit bus listrik nanti akan dioperasionalkan untuk memperkuat layanan Transjakarta,” kata Syafrin di Balai Kota, Jumat.

    Penambahan armada ini menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI dalam memperluas jangkauan transportasi publik.

    Hingga kini sudah ada lima rute Transjabodetabek yang dioperasikan, yakni:

    Blok M-Alam Sutera (S61)
    Vida Bekasi-Cawang (B41)
    PIK 2-Blok M (T31)
    Bogor-Blok M (P11)
    Sawangan-Lebak Bulus (D41)

    “Animo tertinggi itu sementara dipegang dua rekornya, PIK-Blok M dan Bogor-Blok M,” kata Syafrin.

    Dishub DKI juga tengah menyiapkan lima rute tambahan Transjabodetabek tahun ini. Salah satunya, rute Terminal Bekasi-Dukuh Atas via Tol Becakayu yang akan segera diluncurkan dalam waktu dekat. Selain itu, rute dalam kota dari Ancol ke Blok M juga akan dioperasikan untuk mempercepat mobilitas tanpa perlu transit di titik-titik seperti Kampung Melayu atau Cawang.

    ‘Total akan ada 10 rute baru Transjabodetabek tahun ini. Tapi akan diumumkan secara bertahap,” katanya.

    Untuk pengembangan layanan ini, Dishub DKI juga mengajukan tambahan subsidi “Public Service Obligation/PSO) dalam APBD Perubahan 2025 sebesar Rp300 miliar hingga Rp400 miliar, yang akan digunakan untuk layanan Transjakarta dan Transjabodetabek.

    Sumber : Antara

  • Menkeu minta Polri ikut jaga kesehatan APBN

    Menkeu minta Polri ikut jaga kesehatan APBN

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2025. ANTARA/HO-Kementerian Keuangan

    Menkeu minta Polri ikut jaga kesehatan APBN
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 20 Juni 2025 – 17:41 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk turut menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Kepolisian juga punya tanggung jawab ikut menjaga kesehatan APBN,” kata Sri Mulyani saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2025, dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan APBN akan terus diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan. Hal itu dilakukan melalui program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

    Peran Polri, kata Sri Mulyani lagi, penting dalam mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas tersebut, termasuk menjaga kepercayaan masyarakat serta menciptakan kepastian hukum yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

    “Kami berharap Kepolisian untuk menjaga kepastian hukum, keamanan, ketenangan masyarakat, sehingga kita bisa menjaga ekonomi bergerak secara baik,” ujar Menkeu.

    Bendahara negara itu juga menyoroti kerja sama erat antara Polri dan Kementerian Keuangan, khususnya dalam penindakan penyelundupan narkotika bersama Bea Cukai serta dukungan Polri dalam menjaga kepatuhan pajak. Di luar urusan nasional, Sri Mulyani juga mengingatkan tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa hingga memudarnya tata kelola dunia yang berbasis multilateralisme.

    Menurutnya, situasi tersebut membuat negara seperti Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional, baik di sektor ekonomi, pertahanan, maupun keamanan.

    “Sebagai bangsa besar, geografinya besar, populasinya besar, ekonominya besar, kita perlu untuk terus meneliti dan melakukan evaluasi terhadap cara kita mengelola negara. Agar amanat Undang-Undang Dasar yang disebut ‘melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia’ itu bisa betul-betul kita yakini terjaga,” katanya pula.

    Sri Mulyani berharap Kemenkeu dan Polri bisa terus menjaga kerja sama yang baik, terutama dalam menjaga negara dan masyarakat Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Pimpinan MPR nilai Prabowo tak hadiri G7 sebagai keputusan terbaik Jumat, 20 Juni 2025 – 15:20 WIB

    Pimpinan MPR nilai Prabowo tak hadiri G7 sebagai keputusan terbaik
    Jumat, 20 Juni 2025 – 15:20 WIB

  • TNI AU siapkan Hercules dan Boeing untuk evakuasi WNI dari Iran-Israel Jumat, 20 Juni 2025 – 15:34 WIB

    TNI AU siapkan Hercules dan Boeing untuk evakuasi WNI dari Iran-Israel
    Jumat, 20 Juni 2025 – 15:34 WIB

  • Tiga pemuda ditangkap polisi karena hendak tawuran di Kwitang Jumat, 20 Juni 2025 – 14:10 WIB

    Tiga pemuda ditangkap polisi karena hendak tawuran di Kwitang
    Jumat, 20 Juni 2025 – 14:10 WIB

  • Rupiah pada Jumat pagi menguat jadi Rp16.370 per dolar AS Jumat, 20 Juni 2025 – 10:55 WIB

    Rupiah pada Jumat pagi menguat jadi Rp16.370 per dolar AS
    Jumat, 20 Juni 2025 – 10:55 WIB

  • Empat CCTV dan lampu penerang sudah terpasang di Taman Mahoni Jumat, 20 Juni 2025 – 14:51 WIB

    Empat CCTV dan lampu penerang sudah terpasang di Taman Mahoni
    Jumat, 20 Juni 2025 – 14:51 WIB

  • Menkeu minta Polri ikut jaga kesehatan APBN Jumat, 20 Juni 2025 – 15:13 WIB

    Menkeu minta Polri ikut jaga kesehatan APBN
    Jumat, 20 Juni 2025 – 15:13 WIB

  • Bapanas: Harga bawang merah Rp37.900/kg, cabai rawit Rp53.800/kg Jumat, 20 Juni 2025 – 11:33 WIB

    Bapanas: Harga bawang merah Rp37.900/kg, cabai rawit Rp53.800/kg
    Jumat, 20 Juni 2025 – 11:33 WIB

  • IPDN memadai jadi lokasi retret kepala daerah

    IPDN memadai jadi lokasi retret kepala daerah

    Arsip foto- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat memberikan keterangan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (19/6/2025). (ANTARA/Rubby Jovan)

    Wamendagri: IPDN memadai jadi lokasi retret kepala daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 20 Juni 2025 – 12:49 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dipilih menjadi lokasi Retret Kepala Daerah Gelombang II karena memiliki fasilitas yang memadai.

    Bima juga menambahkan penggunaan kampus IPDN bisa menghemat penggunaan anggaran dan lokasinya mudah dijangkau dari Jakarta.

    “Karena di sini fasilitasnya memadai dan efisien. Artinya, menginap enggak bayar. Mengakses ke sini juga cepat ya, dari Jakarta hanya satu jam,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/6).

    Selama retret, para kepala daerah juga berkesempatan makan siang bersama praja IPDN.

    “Kepala daerah ini akan makan siang bersama-sama dengan Praja di ruang kebanggaan IPDN yaitu Menza tadi,” ujarnya.

    Selama retret, praja IPDN juga dilibatkan dalam sejumlah kegiatan. Mereka akan tampil menyuguhkan kesenian hingga mengikuti beberapa sesi diskusi bersama para kepala daerah.

    Retret Kepala Daerah Gelombang II akan dimulai pada 23 Juni 2025 dan selesai pada 26 Juni 2025. Ia mengatakan Retret Kepala Daerah Gelombang II akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Awalnya, sebanyak 93 peserta terdaftar, tapi enam di antaranya mengajukan izin karena alasan kesehatan.

    Seluruh kepala daerah akan tinggal di asrama IPDN selama kegiatan berlangsung. Para bupati dan wali kota akan berbagi kamar, sementara gubernur menempati kamar tersendiri. Guna menjaga ketertiban, seluruh peserta dilarang membawa pendamping.

    Selama retret para kepala daerah tersebut juga akan diarahkan untuk saling mengenal dan berkomunikasi. Hal tersebut dimaksudkan agar para kepala daerah tersebut saling mengenal dan siap berkolaborasi dalam berbagai program pembangunan setelah mulai bertugas sebagai kepala daerah.

    Sumber : Antara