Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • Sebagian Jakarta diprakirakan diselimuti awan tebal pada Jumat pagi

    Sebagian Jakarta diprakirakan diselimuti awan tebal pada Jumat pagi

    Ilustrasi – Awan tebal yang menyelimuti pemukiman dan gedung bertingkat di Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    Sebagian Jakarta diprakirakan diselimuti awan tebal pada Jumat pagi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah DKI Jakarta diselimuti awan tebal pada Jumat pagi.

    Melalui laman resmi institusi tersebut di instagram @infobmkg di Jakarta, Jumat BMKG menyatakan Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur diselimuti awan tebal pada pagi hari.

    Sementara Jakarta Pusat diprediksi berawan dan hujan diperkirakan mengguyur Kabupaten Kepulauan Seribu di Jumat pagi.

    Beranjak pada siang hari, sejumlah daerah di Jakarta diperkirakan cerah berawan kecuali Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang diprediksi berawan.

    Kemudian di sore hari, hujan ringan mengguyur Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

    Lalu Jakarta Pusat diperkirakan dalam kondisi udara kabur, Jakarta Timur berawan tebal, Jakarta Utara berawan dan Kepulauan Seribu cerah berawan.

    Selanjutnya Jumat malam, hujan ringan diprediksi akan mengguyur Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Kemudian Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara diselimuti awan tebal pada malam tersebut.

    Suhu di DKI Jakarta diperkirakan berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. BMKG juga menyatakan bahwa kecepatan angin berkisar 1-13 Kilometer (km) per jam.

    Sumber : Antara

  • Rupiah melemah seiring sikap hati-hati pasar jelang rilis rapat FOMC

    Rupiah melemah seiring sikap hati-hati pasar jelang rilis rapat FOMC

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah seiring sikap hati-hati pasar jelang rilis rapat FOMC
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 18:36 WIB

    Elshinta.com – Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Taufan Dimas Hareva mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi sikap hati-hati pasar menjelang rilis risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC).

    “Rupiah mendapat tekanan dari penguatan dolar AS (Amerika Serikat) seiring sikap hati-hati pasar menjelang rilis risalah rapat FOMC,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Kamis sore melemah sebesar 17 poin atau 0,10 persen menjadi Rp16.288 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.271 per dolar AS.

    Adapun Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini justru menguat ke level Rp16.283 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.291 per dolar AS.

    Pasar disebut menunggu sinyal lebih jelas mengenai arah kebijakan suku bunga Federal Reserve (The Fed) yang berpotensi menyampaikan pernyataan bernada hawkish. Hal ini akan mempertahankan penguatan dolar AS, sedangkan indikasi pelonggaran suku bunga dapat membuka ruang apresiasi bagi rupiah.

    Mengutip Anadolu, risalah rapat pertemuan FOMC pada Rabu (20/8) menunjukkan bahwa para pejabat khawatir tentang kondisi ekonomi, inflasi, dan pasar tenaga kerja, kendati mayoritas dari mereka sepakat bahwa pemotongan suku bunga acuan masih terlalu dini.

    Risalah rapat dirilis menjelang pidato utama Gubernur The Fed Jerome Powell dijadwalkan pada Jumat (22/8) di simposium tahunan bank sentral di Jackson Hole, Wyoming, AS.

    Melihat sentimen dari dalam negeri, pasar dinyatakan masih mencermati arah kebijakan moneter Bank Indonesia (BI), serta data fundamental seperti neraca perdagangan yang menjadi penopang stabilitas rupiah.

    Menurut Taufan, sentimen ini membuat pelemahan rupiah relatif terbatas, kendati dolar AS bergerak menguat.

    “Ke depan, rupiah diperkirakan bergerak dinamis mengikuti perkembangan data ekonomi global dan respons kebijakan moneter dalam negeri,” ucap dia.

    Sumber : Antara

  • IHSG ditutup melemah di tengah `wait and see` pidato Ketua The Fed

    IHSG ditutup melemah di tengah `wait and see` pidato Ketua The Fed

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup melemah di tengah `wait and see` pidato Ketua The Fed
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 18:46 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis sore ditutup melemah di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap pidato Ketua The Fed Jerome Powell.

    IHSG ditutup melemah 53,10 poin atau 0,67 persen ke posisi 7.890,72. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 2,03 poin atau 0,25 persen ke posisi 828,98.

    “Aksi profit taking terhadap beberapa saham dengan kapitalisasi pasar besar membebani IHSG,” sebut Tim Riset Phintraco Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.

    Dari mancanegara, pelaku pasar global menantikan pidato Ketua The Fed Jerome Powell dalam simposium Jackson Hole di Amerika Serikat (AS) pada Jumat (22/8).

    Dari dalam negeri, defisit neraca transaksi berjalan Indonesia mencapai 3 miliar dolar AS pada kuartal II-2025, dari sebelumnya defisit 228 juta dolar AS pada kuartal I-2025, namun relatif sama dibandingkan dengan kuartal IV-2024.

    Data itu menandai defisit neraca transaksi berjalan selama sembilan kuartal berturut-turut dan merupakan defisit terbesar sejak kuartal II-2024, atau setara dengan 0,8 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Bank Indonesia (BI) menargetkan defisit transaksi berjalan sekitar 0,5-1,3 persen PDB pada 2025.

    Kemudian, pelaku pasar akan mencermati data jumlah uang beredar M2 di Indonesia periode Juli 2025, yang diperkirakan meningkat 6,7 persen (yoy) atau lebih tinggi dari pertumbuhan Juni 2025 yang sebesar 6,5 persen (yoy).

    Akselerasi jumlah uang beredar M2 menandakan aktivitas ekonomi dan likuiditas mulai meningkat, disinyalir salah satunya berkat pemangkasan BI Rate serta adanya bantuan sosial dari pemerintah.

    Dibuka melemah, IHSG betah di teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, lima sektor menguat yaitu sektor industri naik sebesar 1,38 persen, diikuti oleh sektor barang konsumen primer dan sektor teknologi yang naik masing-masing sebesar 0,69 persen dan 0,32 persen.

    Sedangkan enam sektor terkoreksi yaitu sektor energi turun paling dalam sebesar 2,16 persen, diikuti oleh sektor infrastruktur dan sektor properti yang masing-masing naik sebesar 1,28 persen dan 0,62 persen.

    Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu ACST, PRIM, ACRO, DFAM, dan DATA. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni DSSA, PACK, SAPX, BEER, dan PBSA.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 2.129.608 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 37,80 miliar lembar saham senilai Rp17,00 triliun. Sebanyak 366 saham naik, 283 saham menurun, dan 158 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei melemah 248,55 poin atau 0,58 persen ke 42.640,00, indeks Hang Seng melemah 61,33 poin atau 0,24 persen ke 25.101,94, indeks Shanghai naik 4,89 poin atau 0,13 persen ke 3.771,10, dan indeks Strait Times menguat 11,36 poin atau 0,27 persen ke 4.230,90.

    Sumber : Antara

  • Layanan K3 tetap berjalan pasca OTT Wamenaker

    Layanan K3 tetap berjalan pasca OTT Wamenaker

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menaker: Layanan K3 tetap berjalan pasca OTT Wamenaker
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan layanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tetap berjalan pasca-operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Layanan K3 tetap berjalan,” ujar Yassierli dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis.

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah melakukan berbagai hal untuk membangun sistem yang lebih baik, mulai dari sumber daya manusianya, layanannya sampai dengan pakta integritas.

    “Saya selalu mengingatkan, proses layanan kita perbaiki, apalagi K3 ini saya sangat konsern. Angka kecelakaan kerja kita masih memprihatinkan. Kita perlu percepatan dalam layanan K3 dan seterusnya. Jadi makanya kami prihatin dan kita menyayangkan sekali sebetulnya,” ujar Yassierli.

    Sertifikasi K3 memang melibatkan pihak Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) sebagai mitra, dan tidak mungkin pemerintah sendiri yang melakukan sertifikasi.

    “Jadi melibatkan PJK3, di situlah kita harus pastikan bahwa mereka itu punya komitmen. Kita sudah lakukan itu. Bahkan kemarin saya sampaikan, PJK3 yang belum melakukan komitmen ulang pakta integritas, kita tahan dulu izinnya,” katanya lagi.

    Khusus untuk Sertifikasi K3, Menaker sudah melaksanakan Pakta Integritas dengan hampir seribu Perusahaan Jasa K3 (PJK3) di Indonesia, untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan/atau gratifikasi. Kemnaker meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktik tersebut.

    “Tapi tetap, ini proses dari suatu sistem yang sudah lama. Jadi memang perbaikan itu butuh upaya-upaya yang kemudian harus lebih intens lagi. Dan inilah yang terus menjadi pekerjaan rumah kami ke depan,” kata Yassierli.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kamis (21/8) sore, telah menangkap 14 orang terkait OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer.

    “Sampai dengan saat ini yang diamankan 14 orang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

    Walaupun demikian, Budi belum dapat memberitahukan siapa saja pihak-pihak yang sudah ditangkap tersebut.

    “Pihak-pihak yang diamankan, barang bukti, dan juga konstruksi perkaranya nanti kami akan update (beri tahu, Red.) ya,” ujarnya lagi.

    Sumber : Antara

  • Pamor Borneo 2025 resmi dibuka di Banjarmasin

    Pamor Borneo 2025 resmi dibuka di Banjarmasin

    Sumber foto: Syahri Ruslan/elshinta.com.

    Pamor Borneo 2025 resmi dibuka di Banjarmasin
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – Perhelatan Pamor Borneo 2025 resmi dibuka di Banjarmasin yang pelaksanaannya menjadi rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Selatan ke-75. Acara ini merupakan program kolaborasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

    Mengangkat tema “The New Kalimantan: Accelerating Growth through Investment, Trade, and Tourism”, kegiatan ini menegaskan komitmen bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dan Kalimantan yang tinggi, sebagai daerah yang kaya potensi dan peluang.  

    Pamor Borneo akan berlangsung pada 21-24 Agustus 2025 melalui beberapa event untuk mendukung penguatan tiga pilar utama sumber pertumbuhan baru ekonomi Kalimantan yakni perdagangan yang berdaya saing, investasi yang bernilai tambah tinggi, dan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Kamis, 21/08/2025

    Acara dibuka dengan sambutan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, yang menekankan bahwa Kalimantan memiliki modal besar untuk menjadi pusat pertumbuhan baru.

    “Dengan potensi energi terbarukan, perdagangan lintas batas, serta keindahan budaya dan alam, Kalimantan tidak hanya berperan bagi Indonesia, tetapi juga siap bersaing di tingkat global. Momentum Pamor Borneo harus kita gunakan untuk memastikan transformasi ini benar-benar terwujud,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Syahri Ruslan, Kamis (21/8). 

    Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Pamor Borneo 2025. Ia menilai forum ini menjadi sarana penting untuk memperkuat daya saing daerah sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi UMKM dan investasi daerah.

    “Kegiatan ini adalah momentum bagi kita semua untuk memperbesar akses pasar, memperkenalkan pesona Kalimantan Selatan ke dunia, dan menunjukkan bahwa daerah kita siap bersaing,” tegasnya.

    Suara senada datang dari Kepala Perwakilan BI Kalsel, Fadjar Majardi, yang menyebut bahwa Pamor Borneo adalah bentuk nyata sinergi.

    “Pamor Borneo bukan sekadar event tahunan, melainkan sebuah ekosistem yang dapat berkontribusi nyata dalam memperluas akses pasar UMKM ke mancanegara, meningkatkan peluang investasi, mendorong pariwisata berkelanjutan, dan mengangkat citra budaya Kalimantan serta Indonesia di kancah internasional,” jelasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Microsite gerbang utama akses pembiayaan Kopdes Merah Putih

    Microsite gerbang utama akses pembiayaan Kopdes Merah Putih

    Menkop Budi arie Setiadi. Foto: Kemenkop

    Microsite gerbang utama akses pembiayaan Kopdes Merah Putih
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 21:00 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, menegaskan pentingnya pemanfaatan sistem Microsite Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai bagian dari transformasi digital koperasi. Melalui platform microsite ini, Kopdes/Kel Merah Putih dapat mengoptimalkan dukungan pemerintah mulai dari pembiayaan hingga aspek teknisnya.

    “Koperasi Desa yang belum masuk microsite tidak bisa mengajukan pembiayaan. Microsite bukan hanya soal data, tapi juga soal transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas koperasi di mata perbankan, BUMN, maupun mitra usaha,” ujar Menkop Budi Arie Setiadi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Guna Mendukung Program Prioritas Nasional di Surabaya, Kamis (21/8/2025).

    Hingga 18 Agustus 2025, tercatat 80.605 unit Kopdes sudah berbadan hukum. Dari jumlah itu sebanyak 35.343 unit koperasi telah memiliki akun Microsite dan 2.921 unit diantaranya telah memperbarui data. Khusus di Jawa Timur sebanyak 4.670 unit Kopdes/Kel Merah Putih telah memiliki akun microsite atau yang tertinggi secara nasional.

    “Namun untuk pemutakhiran data Microsite di Jatim ini baru 366 unit koperasi. Ini menunjukkan perlunya percepatan sosialisasi dan pendampingan agar tidak hanya banyak yang terdaftar,” kata Menkop.

    Budi Arie memastikan bahwa Kopdes/Kel diwajibkan menggunakan platform microsite ini untuk mewujudkan koperasi yang modern transparan dan berdaya saing. Tanpa memanfaatkan platform ini Kopdes/ Kel belum dapat mengajukan pembiayaan dari lembaga pembiayaan yang ditunjuk pemerintah.

    “Microsite bukan hanya alat administrasi, tapi juga pintu masuk kopdes untuk naik kelas. Kita ingin koperasi menjadi mitra strategis dalam rantai pasok nasional, bahkan global,” katanya.

    Selain pembiayaan, isu penguatan transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian utama. Semua pergerakan koperasi desa yang tercatat di dalam sistem, pemerintah dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan dana maupun aset.

    Menkop menambahkan bahwa keberadaan microsite telah meningkatkan kredibilitas koperasi di mata perbankan. Banyak bank dan lembaga pembiayaan yang kini lebih percaya untuk menyalurkan modal ke koperasi karena adanya rekam jejak digital yang jelas. “Melalui microsite ini juga, koperasi dapat mempromosikan potensi dan produk desa, memperkuat tata kelola secara digital serta mempermudah integrasi dengan program pemerintah maupun stakeholder lainnya,” ujarnya.

    Budi Arie juga menekankan pentingnya peran satuan tugas wilayah yang mendampingi koperasi dalam proses sinkronisasi data. Sejauh ini, tercatat ribuan koperasi di empat wilayah besar telah masuk sistem, dengan distribusi yang relatif merata. Keberadaan satgas ini disebut menjadi motor percepatan digitalisasi koperasi di seluruh Indonesia.

    Lebih jauh, Menteri menyoroti bahwa keterhubungan microsite dengan BUMN, marketplace UMKM, dan lembaga keuangan akan membuka ruang baru bagi koperasi dalam meningkatkan daya saing. Akses pasar dan permodalan menjadi lebih luas karena koperasi kini memiliki identitas digital yang diakui secara resmi.

    Dalam jangka panjang, pemerintah berharap microsite menjadi pondasi untuk membangun ekosistem koperasi modern yang mampu beradaptasi dengan era digital. Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi besar mewujudkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian rakyat.

    “Transformasi digital koperasi bukan pilihan, melainkan keharusan. Melalui microsite, kita ingin koperasi desa dan kelurahan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat sekaligus memiliki daya saing di era digital.” katanya.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan perkembangan program Kopdes/ Kel Merah Putih di Jawa Timur yang sudah beroperasi 68 unit. Pihaknya berkomitmen untuk melakukan percepatan agar seluruh Kopdes/ Kel yang terbentuk segera dapat beroperasi. 

    Kendala utama yang dihadapi oleh Kopdes/ Kel di Jawa Timur mayoritas terkait dengan permodalan karena rata-rata koperasi yang terbentuk adalah koperasi baru yang sangat membutuhkan pendanaan untuk operasional expenditure (opex) karena permodalan rata-rata masih di bawah 2 juta. Oleh sebab itu diperlukan penguatan modal untuk memperkuat bisnisnya.

    “Baik dari Himbara atau Danantara dan juga Bank Pembangunan Daerah harus berbagi proses. Regulasi terkait dengan pinjaman kepada Himbara masih belum ada Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaannya (Juklak),” kata Khofifah.

    Khofifah berharap perbankan dapat memanfaatkan dana CSR (corporate social responsibility) untuk penguatan Kopdes/ Kel Merah Putih melalui pendampingan bisnis, tata kelola dan dana promosi untuk make up gerai dengan mencantumkan logo bank pada gerai tersebut. 

    Penulis: Rama Pamungkas/Ter

     

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mentan tegaskan beras satu harga untuk lindungi subsidi

    Mentan tegaskan beras satu harga untuk lindungi subsidi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan tegaskan beras satu harga untuk lindungi subsidi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan bahwa beras satu harga bertujuan untuk mengunci harga dari seluruh beras yang disubsidi oleh pemerintah agar tidak disalahgunakan oleh swasta.

    “Kami ingin mengunci seluruh beras yang disubsidi negara. Itu harus dikontrol, diintervensi,” ucap Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV yang membidangi pertanian di Senayan, Jakarta, Kamis.

    Ia menyampaikan bahwa pemerintah sudah melaksanakan rapat koordinasi terbatas terkait dengan beras satu harga sekitar 3–4 kali.

    Adapun yang menjadi pertimbangan dari pemberlakuan beras satu harga adalah tingginya subsidi pangan yang berada di angka Rp164,4 triliun.

    Amran tidak ingin subsidi tersebut digunakan oleh pengusaha swasta untuk meraup keuntungan setinggi-tingginya.

    Apabila pengusaha swasta ingin menuai untung dari penjualan berasnya dengan menetapkan harga yang lebih tinggi, Amran mempersilakan dengan syarat beras tersebut berasal dari lahan sawahnya sendiri, bukan yang disubsidi oleh pemerintah.

    “Kalau swasta nanti mau membangun, korporasi-korporasinya mau membangun atau cetak sawah sendiri, kami tidak ikut campur (harga). Tapi tidak boleh menggunakan subsidi pemerintah, baik traktor, benih, dan pupuk,” ucap Amran.

    Meskipun demikian, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto meminta kepada Amran untuk tidak terburu-buru dalam menerapkan kebijakan beras satu harga.

    Ia memperingatkan bahwa kebijakan tersebut akan memengaruhi hajat hidup orang banyak, sehingga harus dilakukan dengan hati-hati dan pertimbangan yang matang.

    “Nanti kalau diterapkan (beras) satu harga, tahunya tidak cocok, nanti Presiden harus mencabut (aturan) lagi,” ucap Titiek.

    Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan untuk beras biasa hanya akan ada satu harga eceran tertinggi (HET), tak lagi ada HET medium atau HET premium.

    ‎‎”Akan satu harga aja, maksudnya maksimum aja. Kalau kemarin kan ada HET medium, HET premium,” ujarnya.

    Hal itu selaras dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang menyatakan pemerintah mengubah klasifikasi penjualan beras, dari yang semula berdasarkan kualitas medium dan premium, menjadi beras biasa dan khusus yang berdasarkan jenis.

    Sumber : Antara

  • MPR tak tutup rapat sekaligus buka lebar amendemen UUD

    MPR tak tutup rapat sekaligus buka lebar amendemen UUD

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Muzani: MPR tak tutup rapat sekaligus buka lebar amendemen UUD
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengatakan MPR tidak menutup rapat-rapat terhadap amendemen Undang-Undang Dasar (UUD), sekaligus membuka selebar-lebarnya terhadap perubahan konstitusi.

    Sebab, kata dia, UUD tidak boleh terlalu sering dilakukan perubahan, tetapi juga UUD tidak boleh ditutup rapat untuk perubahan agar bisa mengikuti perubahan dan perkembangan zaman.

    “Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan perubahan UUD, kami tidak menutup diri dan menutup rapat-rapat atas perubahan itu. Meskipun di sisi lain, kami juga tidak membuka lebar-lebar atas keinginan terhadap perubahan UUD,” kata Muzani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya ketika membuka Seminar Konstitusi dengan tema “Dialektika Konstitusi: Refleksi UUD NRI Tahun 1945 Menjelang 25 Tahun Reformasi Konstitusi” di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

    Dia pun menegaskan MPR merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan penuh oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD.

    Dia mengatakan MPR perlu terus menerus mendengar dan merefleksi diri tentang makna konstitusi ini supaya MPR mengambil keputusan yang benar tentang perlu tidaknya dilakukan amandemen UUD.

    Untuk itu, lanjut dia, MPR mendengarkan pemikiran-pemikiran yang berkembang di masyarakat terhadap perlu tidaknya dilakukan amendemen UUD.

    “Banyak akademisi, tokoh-tokoh, dan kalangan lain yang menyuarakan perubahan UUD. Pemikiran-pemikiran itu kita harus dengarkan,” ucapnya.

    Termasuk, sambung dia, lewat Seminar Konstitusi hari ini sebagai upaya untuk terus mendengar dan mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat.

    Muzani menerangkan bahwa acara seminar ini merupakan rangkaian peringatan Hari Konstitusi yang diperingati setiap tanggal 18 Agustus ketika para pendiri bangsa menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang baru saja diproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

    “Keberanian para pendiri bangsa menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi yang sampai sekarang dipakai adalah keberanian yang luar biasa karena itu sebagai generasi penerus setelah 80 tahun kita merdeka, kita juga harus mempunyai keberanian untuk merefleksi dan merenung tentang konstitusi kita,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Muzani juga menyebut tiga lembaga negara yakni MPR, DPR, dan Mahkamah Konstitusi (MK) harus melakukan komunikasi untuk merefleksikan dan mengaktualisasikan UUD NRI Tahun 1945 agar sejalan dengan perkembangan zaman.

    Dia menuturkan MPR adalah lembaga yang memiliki kewenangan melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945, sedangkan DPR adalah lembaga yang memiliki kewenangan membuat UU sebagai penterjemahan dari UUD.

    Lalu, MK adalah lembaga yang diberi kewenangan menafsir semua produk UU apakah memiliki kesesuaian atau tidak dengan UUD.

    “Ketiga lembaga negara ini memiliki kewenangan yang sangat jelas dalam UUD NRI Tahun 1945 karena itu hubungan dan komunikasi ketiga lembaga negara ini harus terus dipikirkan untuk merefleksikan dan mengaktualisasi UUD sepanjang zaman,” kata dia.

    Dalam seminar konstitusi tersebut, turut hadir pula sejumlah Wakil Ketua DPR RI yakni Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, dan Hidayat Nur Wahid.

    Adapun pembicara dalam seminar tersebut ialah pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan mantan Panitia Adhoc (PAH I) MPR RI Jacob Tobing (mantan PAH I ).

    Sumber : Antara

  • Cegah tengkes lewat MBG upaya capai Indonesia Emas 2045

    Cegah tengkes lewat MBG upaya capai Indonesia Emas 2045

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Pangan: Cegah tengkes lewat MBG upaya capai Indonesia Emas 2045
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 22:34 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan langkah pemerintah dalam mencegah tengkes melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. 

    “Program MBG ini menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan produktif agar negara kita menjadi negara maju 2045,” katanya saat mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wonocolo, Surabaya, Kamis.

    Zulkifli mengatakan pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap kelompok rentan termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak sekolah dalam upaya mewujudkan cita-cita itu.

    Pemberian makanan yang sehat bagi masa pertumbuhan anak melalui MBG serta pemberian susu akan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif, katanya, menjelaskan. 

    Menurut dia, upaya tersebut merupakan langkah investasi jangka panjang yang hasilnya baru akan terlihat beberapa waktu ke depan.

    Ia mencontohkan, terdapat perkembangan fisik yang berbeda antara Indonesia dengan Korea Selatan dan China saat itu yang salah satunya dipengaruhi oleh kualitas konsumsi protein hewani di negara tersebut yang lebih banyak.

    Oleh sebab itu dalam MBG, kata Zulkifli, pemerintah sangat memastikan kualitas dan gizi di dalam setiap menu makanan termasuk di SPPG Wonocolo Surabaya.

    Standar mutu makanan mulai dari bahan baku, pencucian, hingga penyajian diawasi dan dijaga melalui pengawasan dari Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, serta tenaga ahli gizi, katanya, menjelaskan. 

    Zulkifli mengatakan sejauh ini MBG telah menjangkau 20 juta dari target 80 juta yang diupayakan akan tercapai pada akhir tahun.

    “Untuk anggaran tahun depan disiapkan sekitar Rp300 triliun. Kalau semua SPPG sudah siap, semoga kita bisa melayani secara keseluruhan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • DPP FK KBIHU gelar silaturahmi nasional (Silatnas) KBIHU 2025

    DPP FK KBIHU gelar silaturahmi nasional (Silatnas) KBIHU 2025

    DPP FK KBIHU gelar silaturahmi nasional (Silatnas) KBIHU 2025

    Hadirkan KBIHU Seluruh Indonesia

    DPP FK KBIHU gelar silaturahmi nasional (Silatnas) KBIHU 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 10:31 WIB

    Elshinta.com – Dalam rangka penguatan terhadap peran pembimbingan dan pendampingan kepada Jemaah Haji Indonesia, DPP FK KBIHU dengan bangga melaksanakan Silaturahmi Nasional (Silatnas) KBIHU 2025 yang bertajuk “Merajut Ukhuwah, Menguatkan Persatuan, Merawat Kebersamaan” yang dihadiri oleh 1611 KBIHU dari seluruh Indonesia.

    Acara ini diselenggarakan pada tanggal 19-20 Agustus 2025 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

    Rangkaian acara diawali pada tanggal 19 Agustus 2025 dengan melaksanakan Silaturahmi Internal yang menghadirkan KBIHU diseluruh Indonesia untuk melaksanakan konsolidasi organisasi, penguatan tata kelola KBIHU dan edukasi pelaksanaan akreditasi KBIHU.

    Tujuan konsolidasi organisasi menurut Wakil Ketua Umum DPP FK KBIHU, KH. E. Sunidja MM., M. Ag, mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menguatkan kesatuan visi, misi, dan sinergi antar pengurus dan anggota KBIHU, serta penguatan jejaring mitra eksternal.

    Dalam penguatan tata kelola yang baik (good governance) mampu menjadi kunci agar KBIHU mampu menjalankan perannya secara optimal dan profesional.

    Sedangkan untuk akreditasi KBIHU yang insyallah akan dilaksanakan serentak tahun 2026 mendatang, DPP FK KBIHU melaksanakan persiapan dengan memberikan edukasi kepada seluruh pengurus KBIHU agar akreditasi sesuai dengan PMA No. 7 Tahun 2023.

    Melengkapi rangkaian acara Silatnas hari pertama ini, sesi silaturahmi eksternal menjadi bagian yang tidak kalah penting. Dalam silaturahmi ini akan hadir 2 (dua) marasumber utama yakni Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia (Dirjen PHU Kemenag RI), Prof H. Hilman Latief, MA, Ph.D, yang didampingi oleh Direktur Bina Haji, Dr. Musta’in Ahmad, M.A, dan Deputi Bidang Koordinasi

    Pelayanan Haji Dalam Negeri Badan Penyelenggara Haji (BPH), Dr. H. Puji Raharjo, M.

    Hum, yang didampingi oleh pejabat eselon 2 dari BPH. Kedua narasumber merupakan bagian dari mitra strategis KBIHU diharapkan akan memperkuat ekosistem perhajian dengan sinergitas yang diwujudkan dalam regulasi dan standar bimbingan dan pendampingan jemaah.

    Pada rangkaian acara Silatnas hari kedua yang diselenggarakan tanggal 20 Agustus 2025, DPP FK KBIHU menghadirkan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), Dr. KH. MochammadIrfan Yusuf, selaku penanggung jawab utama penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia ke depan setelah peralihan dari Kementerian Agama RI.

    “Sebagai bentuk penguatan sinergitas dengan BPH dan stakeholder lainnya, pada Silatnas kali ini juga sebagai momen yang tepat untuk menyatakan kesiapan dan dukungan KBIHU dalam mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026” . Ujar KH. Sunidja.

    Puncak dari Silatnas ini menghadirkan 3 (tiga) pembicara utama yakni : (1) Pimpinan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), (2) Pimpinan Komisi 8 DPR RI dan (3) Wakil Menteri Agama RI, yang berperan sangat penting dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang akan tampil dalam acara Dialog Perhajian tersebut. Tema yang diusung dalam dialog ini adalah penguatan bimbingan dan pendampingan jemaah dalam perspektif penyelenggaraan ibadah haji yang inklusif, kolaboratif, dan berkualitas.

    Selama ini hasil survei BPS tentang kepuasan Jemaah terhadap penyelenggaraan ibadah haji telah mencapai dengan predikat “Sangat Memuaskan”. Namun demikian, itu lebih banyak terkait dengan yang bersifat dukungan, seperti halnya bagaimana kualitas hotelnya, kateringnya, transportasinya dan lain sebagainya, belum menyentuh kepada hal yang substansial, yaitu tentang kualitas ibadah haji.

    Dalam pernyataannya, KH. Sunidja mengatakan bahwa terdapat 3 (tiga) penguatan KBIHU dalam pembimbingan dan pendampingan yaitu : (1) Kolaborasi dengan pemerintah dalam rangka penguatan bimbingan manasik yang komprehensif dan holistik, (2) Kolaborasi dengan Komisi 8 DPR RI dalam penguatan regulasi dan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji, serta (3) Kolaborasi dengan BPKH dalam penguatan peningkatan sarana dan operasional bimbingan serta pendampingan, misalnya melalui pemanfaatan dana yang berasal dari dana kemaslahatan dan lain sebagainya.

    Mungkinkah? Dalam seluruh rangkaian acara ini, DPP FK KBIHU juga menekankan komitmen dan tanggung jawab KBIHU dalam upaya mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia melalui upaya peningkatan kualitas pembimbingan, pembinaan dan pendampingan jemaah dalam mewujudkan dan mengantarkan para jemaah haji untuk memperoleh kemabruran haji.

    Tentang Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (FKKBIHU) Adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 5 Mei 2005. Forum ini mewadahi kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) di seluruh Indonesia dan menjadi wadah bagi KBIHU untuk komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan sinergi (K3S) dalam meningkatkan kualitas pembimbingan, pembinaan dan pendampingan kepada jemaah haji dan umrah.Anggota FK KBIHU tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah anggota sampai saat ini sebanyak 1942 KBIHU. Adapun peran Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan

    Ibadah Haji Dan Umrah (FK KBIHU):

    1. Mengkoordinasikan dan mendorong upaya peningkatan kualitas pembimbingan, pembinaan dan pendampingan jemaah haji dan umrah yang dilakukan oleh KBIHU.

    2. Memfasilitasi penguatan K3S (komunikasi, kolaborasi, koordinasi dan sinergi) antar KBIHU.

    3. Menjadi mitra strategis pemerintah dan seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

    4. Mendukung program-program pemerintah terkait ibadah haji dan umrah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    5. Mendorong inovasi dan pengembangan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang inklusif, kolaboratif, berkualitas dan bermartabat.

     

    Sumber : Elshinta.Com