Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • Puluhan PMKS terjaring saat Operasi Bina Tertib Praja 2025 di Jaktim

    Puluhan PMKS terjaring saat Operasi Bina Tertib Praja 2025 di Jaktim

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur menjaring Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) saat Operasi Bina Tertib Praja 2025 di Jakarta Timur, Rabu (25/6/2025). ANTARA/HO-Pemerintah Kota Jakarta Timur.

    Puluhan PMKS terjaring saat Operasi Bina Tertib Praja 2025 di Jaktim
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 26 Juni 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur menjaring sebanyak 44 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) saat Operasi Bina Tertib Praja 2025 di 10 kecamatan.

    “Jumlah yang terjaring saat melakukan Operasi Bina Tertib Praja 2025 total sebanyak 44 PMKS pada 10 kecamatan,” Kepala Satpol PP Jakarta Timur Budhy Novian saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Operasi dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman bersama Suku Dinas (Sudin) Sosial Jakarta Timur, Sudin Perhubungan, dan jajaran TNI/Polri. Operasi berlangsung pada Selasa (24/6) sampai Rabu (25/6). Budhy menyebut, Kecamatan Kramat Jati menjadi wilayah terbanyak ditemukan PMKS, yakni sebanyak 13 PMKS. Dari jumlah tersebut 11 PMKS  dilakukan pendataan, sedangkan pedagang kecil mandiri (PKM) lainnya diberi sanksi kartu kuning.

    Lalu, Kecamatan Matraman sebanyak dua PMKS dan sudah diserahkan ke Panti Sosial Cipayung. Kecamatan Pulogadung tiga PMKS dengan rincian satu pengamen diserahkan ke Panti Sosial Cipayung, dan dua pedagang asongan lainnya diberikan surat pernyataan.

    Kecamatan Jatinegara sebanyak lima PMKS, terdiri dari dua gelandangan dan tiga pengamen. Kecamatan Pasar Rebo ada lima PMKS yang diberikan imbauan karena berjualan di atas trotoar jalan. Kecamatan Cakung empat PMKS, Duren Sawit enam PMKS, Ciracas dua PMKS, Makasar satu PMKS, dan Cipayung tiga PMKS. Sebanyak 16 PMKS dari lima kecamatan tersebut langsung diserahkan ke Panti Sosial Cipayung.

    Adapun Operasi Bina Tertib Praja 2025 dilaksanakan berdasarkan dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

    “Kami laksanakan kegiatan penjangkauan PMKS serta penegakan sebagaimana Perda/Perkada, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satpol PP Jakarta Timur di 10 kecamatan,” jelas Budhy.

    Lebih lanjut, Budhy menyebut, selama operasi penertiban dilakukan pihaknya juga melakukan edukasi kepada para pelanggar tentang Perda 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

    “Kami lakukan edukasi, dan kami pastikan selama operasi penertiban PMKS dilakukan dengan cara humanis,” ucap Budhy.

    Terdata sementara, dalam Operasi Bina Tertib Praja 2025, jajaran Satpol PP DKI Jakarta tengah menjaring sebanyak 16 PPKS untuk kemudian dilakukan pembinaan di Panti Sosial Kedoya. Lalu 19 pedagang kaki lima (PKL) diberikan imbauan agar tidak berjualan di atas trotoar, dan 10 kendaraan roda dua ditindak saat operasi cabut pentil serta dua juru parkir liar turut diamankan.

    Sumber : Antara

  • Menteri ESDM bahas dampak konflik Iran-Israel dengan Pertamina

    Menteri ESDM bahas dampak konflik Iran-Israel dengan Pertamina

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah) memberi keterangan setelah pelantikan di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (25/6/2025). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

    Menteri ESDM bahas dampak konflik Iran-Israel dengan Pertamina
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 17:28 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan akan melakukan rapat dengan PT Pertamina (Persero) untuk membahas dampak konflik Iran dan Israel terhadap ketahanan energi Indonesia, khususnya harga minyak.

    “Saya ada rapat dengan Pertamina untuk membahas langkah-langkah taktis dalam menghadapi dinamika global, khususnya kepada ketersediaan energi kita,” ucap Bahlil di Jakarta, Rabu (25/6).

    Dia menyampaikan, dinamika global utamanya yang terkait dengan Selat Hormuz harus dihitung dengan baik, sebab sekitar 20 persen jalur logistik minyak dunia melewati selat tersebut.

    Ia juga menyoroti sumur-sumur PT Pertamina (Persero) yang berlokasi di luar negeri, yang berpotensi terdampak oleh konflik di kawasan Timur Tengah.

    “Kami itu sebenarnya banyak impor dari Afrika, Amerika Latin, karena beberapa sumur minyak Pertamina ada di sana,” tutur Bahlil.

    Akan tetapi, dia menyampaikan dinamika Timur Tengah semakin menunjukkan bahwa Indonesia harus meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas) di dalam negeri. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga ketahanan energi di tengah gejolak geopolitik.

    “Tidak ada cara lain. Kami harus meningkatkan lifting. Memang ini pekerjaan berat, tapi harus dilakukan,” tutur dia.

    Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah mengumumkan bahwa gencatan senjata antara kedua belah pihak akan dimulai sekitar pukul 04.00 GMT (11.00 WIB), dengan Iran diharapkan untuk menghentikan operasinya terlebih dahulu untuk mengakhiri perang selama 12 hari setelah 24 jam.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araqchi mengatakan bahwa tidak ada “kesepakatan” mengenai gencatan senjata antara Iran dan Israel. Namun, ia mengatakan Iran akan siap untuk menghentikan serangan balasan lanjutan jika serangan Israel berhenti per pukul 04.00 waktu Teheran (07.30 WIB).

    Sumber : Antara

  • Pegadaian dorong emas rakyat masuk sistem formal

    Pegadaian dorong emas rakyat masuk sistem formal

    Foto: Supriyarto Rudatin/Radio Elshinta

    Pegadaian dorong emas rakyat masuk sistem formal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 17:58 WIB

    Elshinta.com – Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pertambangan emas, namun hingga kini pengelolaannya dinilai belum optimal. Dengan cadangan emas bawah tanah mencapai sekitar 2.600 ton, Indonesia berada di peringkat keenam dunia menurut data USGS dan World Gold Council 2024. 

    Sayangnya, sebagian besar potensi itu masih dikuasai tambang rakyat yang belum terserap dalam sistem formal. Tambang rakyat menyumbang tenaga kerja dalam jumlah besar, namun beroperasi tanpa izin resmi, menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida, dan cenderung berujung pada praktik pasar gelap. 

    Selain itu, harga jual emas rakyat kerap dipermainkan tengkulak, dan minimnya standar keselamatan kerja menyebabkan tingginya risiko kecelakaan tambang.

    “Kalau tidak ditangani dengan baik, tambang rakyat justru bisa menjadi beban sosial dan ekologis. Tapi kalau dikelola benar, ini bisa jadi aset nasional,” ujar Senior Vice President PT Pegadaian, Mufri Yandi, dalam keterangannya, Rabu (25/6), seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin.

    Untuk meningkatkan nilai tambah, lanjut Mufri, Pegadaian mendorong konsep green gold yakni emas hasil tambang legal, ramah lingkungan, dan tersertifikasi. Menurutnya, proses hilirisasi sebagai kunci kedaulatan sumber daya, mencakup pemurnian emas di dalam negeri, penyimpanan, sertifikasi logam mulia, hingga produk ekspor seperti perhiasan dan bullion.

    “Indonesia harus serius menjadikan emas sebagai tulang punggung industri nasional. Hilirisasi bukan cuma bisnis, tapi soal kedaulatan,” tandasnya.

    Mufri menuturkan, sebagai BUMN yang telah mengantongi izin bullion services, Pegadaian siap menjadi penghubung antara tambang rakyat dan sistem formal melalui sejumlah program strategis.

    Program tersebut seperti kredit modal kerja emas, berbasis syariah, untuk pembiayaan koperasi tambang rakyat yang ingin beroperasi secara legal; Kemitraan off-taker yaitu skema pembelian tetap hasil tambang emas rakyat bersertifikat; Mini Refinery Emas, atau fasilitas pemurnian skala kecil yang akan dibangun di daerah penghasil tambang seperti Sumbawa, Bombana, dan Halmahera.

    “Digitalisasi rantai pasok, dengan sistem pelacakan berbasis teknologi blockchain untuk transparansi dan keamanan transaksi yakni edukasi dan Literasi, mencakup pelatihan tambang legal dan pengelolaan lingkungan bagi komunitas penambang,” jelasnya.

    Pegadaian juga mendorong agar pemerintah turut ambil peran dalam menyusun kebijakan strategis. Beberapa usulan yang disampaikan antara lain penyederhanaan proses legalitas Izin Pertambangan Rakyat (IPR) melalui koperasi atau BUMDes, pemberian insentif seperti pembebasan PPN dan bea ekspor bagi emas bersertifikat dari tambang legal;

    “(Ada juga) fasilitasi transisi dari tambang ilegal ke legal disertai pelatihan keselamatan kerja dan lingkungan, pembangunan infrastruktur hilirisasi seperti mini refinery, pusat penyimpanan, dan laboratorium sertifikasi emas,” terangnya.

    Dengan pendekatan terintegrasi tersebut, potensi emas Indonesia diyakini mampu menjadi penopang ekonomi nasional.

    “Pegadaian siap mengambil peran sebagai katalis dalam transformasi ini, yang didukung adanya pemurnian emas dari Pegadaian yang dikelola oleh anak perusahaan pegadaian yaitu PT Pegadaian Galeri Dua Empat (G24),” pungkas Mufri.

    Cadangan & Produksi Emas Indonesia.

    Berdasarkan US Geological Survey, pada tahun 2022 cadangan emas Indonesia mencapai 2.600 ton, menempatkan Indonesia di peringkat keenam dunia.

    Produksi tambang dalam negeri pada 2023 sekitar 100 ton, dengan estimasi produksi global mencapai 3.300 ton pada 2024.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Presiden Prabowo puji KEK Sanur sebagai terobosan, pertama di RI

    Presiden Prabowo puji KEK Sanur sebagai terobosan, pertama di RI

    Presiden RI Prabowo Subianto berpidato saat acara peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur dan Bali International Hospital di Kota Denpasar, Bali, Rabu (25/6/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

    Presiden Prabowo puji KEK Sanur sebagai terobosan, pertama di RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 18:26 WIB

    Elshinta.com -Presiden RI Prabowo Subianto memuji Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur sebagai sebuah terobosan, mengingat KEK Sanur merupakan kawasan ekonomi khusus pertama yang bergerak di bidang kesehatan.

    Oleh karena itu, Presiden berterima kasih dan mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat, khususnya mantan Presiden RI Joko Widodo yang merintis pembentukan KEK Kesehatan Sanur di Kota Denpasar, Bali.

    “Saya kira (KEK Sanur) ini adalah suatu terobosan yang pertama kali di republik kita, kita mencanangkan, atau membuat kawasan ekonomi khusus untuk pelayanan kesehatan bertaraf dunia, bertaraf internasional,” kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam acara peresmian KEK Kesehatan Sanur dan Bali International Hospital (BIH) di Kota Denpasar, Sanur, Rabu (25/6).

    Presiden juga berterima kasih dan mengapresiasi dukungan investor asing yang ikut mewujudkan KEK Kesehatan Sanur di Bali.

    Presiden Prabowo dalam pidato yang sama menekankan bahwa KEK Kesehatan Sanur merupakan salah satu terobosan untuk mengejar ketertinggalan, terutama di bidang kesehatan. Menurut Presiden, adanya KEK Kesehatan Sanur pun perlu ditiru oleh sektor-sektor lain.

    “Indonesia negara yang mau berkembang pesat. Kita harus mengejar bangsa lain. Kita tidak bisa pakai cara-cara yang lama, cara-cara yang tidak efisien, cara-cara yang boros, manajemen yang enggak bener,” kata Presiden.

    Prabowo lantas berkata, “Tinggalkan itu! Tidak ada tempat. Rakyat Indonesia tidak mau dengan sistem seperti itu. Rakyat Indonesia menuntut pemerintahan yang efisien, pelayanan yang baik, pertanggungjawaban setiap uang rakyat, tidak boleh disalahgunakan.”

    “Hari ini,” kata Presiden, “KEK ini contoh, salah satu terobosan ke arah mengejar ketertinggalan kita, dan ini harus ditiru oleh banyak sektor lain.”

    Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang punya visi menjadi negara maju, tentu harus punya fasilitas kesehatan terbaik yang dapat dibanggakan, dan bertaraf dunia.

    “Saya melihat Bali International Hospital itu luar biasa juga. Waktu saya masuk, saya kira hotel. Memang, rumah sakit nuansa hotel. Lantainya marmer. Maksudnya, Indonesia adalah negara besar, negara berkemajuan, dinamis sehingga kita juga harus punya fasilitas terbaik,” kata Presiden Prabowo.

    Prabowo juga berharap Bali International Hospital yang berada di KEK Kesehatan Sanur dapat menerima pasien-pasien dari kawasan Asia Tenggara dan Pasifik.

    Presiden meresmikan KEK Kesehatan Sanur dan Bali International Hospital di Bali Beach, Denpasar, Bali, Rabu sore. Peresmian dua proyek strategis nasional itu merupakan bagian dari agenda Presiden Prabowo di Kota Denpasar, Bali, Rabu.

    Presiden Prabowo, pada hari yang sama, Rabu siang, juga meresmikan pusat kesehatan dan estetika Ngoerah Sun Wellness and Aesthetic Center, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah di Kota Denpasar.

    Bali International Hospital (BIH) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur, Denpasar telah beroperasi sejak 14 April 2025. Dalam hari-hari pertamanya beroperasi, BIH telah melayani 19 pasien yang mengakses pemeriksaan kesehatan menyeluruh (MCU) dan 14 pasien gawat darurat.

    Rumah sakit internasional BIH memiliki luas 67.465 meter persegi dengan 255 tempat tidur yang berlokasi dekat kawasan wisata Sanur dengan daya tarik Pantai Sanur dan Pantai Segara Ayu.

    Adapun layanan unggulan di rumah sakit tersebut, antara lain, kardiologi, kanker, saraf, saluran pencernaan, dan ortopedi/tulang (CONGO).

    Sementara itu, KEK Kesehatan Sanur, yang memiliki luas 41,26 hektare, ditargetkan mampu mengundang investasi mencapai sekitar Rp10,2 triliun dengan menyerap sekitar 43.647 orang tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung.

    KEK Kesehatan Sanur juga diharapkan menyerap pasien yang sebelumnya berobat ke luar negeri menjadi berobat di BIH dengan total pasien antara 123.000 dan 240.000 orang pada tahun 2030.

    Jika pasien dari Indonesia yang berobat ke luar negeri berkurang, harapannya ada penghematan devisa dari WNI yang sebelumnya berobat ke luar negeri. Perkiraan devisa yang dihemat sebesar Rp86 triliun, dan potensi penambahan devisa hingga 2045 diproyeksikan mencapai Rp19,6 triliun.

    Sumber : Antara

  • Halte Transjakarta Utan Kayu dialihkan sementara mulai 27 Juni 2025

    Halte Transjakarta Utan Kayu dialihkan sementara mulai 27 Juni 2025

    Halte Transjakarta Utan Kayu yang dilewati bus relasi Pulogadung-Galunggung (4) dan Galunggung-Kuningan (4D). ANTARA/PT Transjakarta

    Halte Transjakarta Utan Kayu dialihkan sementara mulai 27 Juni 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 26 Juni 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengalihkan sementara waktu Halte Utan Kayu ke halte non-Bus Rapid Transit (BRT)  mulai 27 Juni 2025 sebagai dampak  pembangunan proyek kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta.

    “Untuk kenyamanan pelanggan saat pembangunan LRT Jakarta, aktivitas naik dan turun penumpang dialihkan sementara di halte Utan Kayu sisi kiri dan sisi kanan mulai 27 Juni 2025 – 27 Juli 2025,” ujar Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Ayu mengatakan dengan begitu, penumpang layanan Transjakarta koridor 4 relasi Pulogadung-Galunggung dan 4D relasi Pulogadung-Kuningan tetap dapat berhenti di Halte Utan Kayu yang berada di sisi kiri dan sisi kanan jalan (halte non-BRT).

    Adapun proyek pembangunan LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai bersinggungan dengan jalur layanan Transjakarta yang melintas di wilayah Manggarai, Jakarta Pusat, dan sekitarnya. Modifikasi jalur pun dilakukan untuk mendukung pengerjaan proyek tersebut.

    Modifikasi yang dilakukan antara lain pada empat layanan yakni Pulogadung – Galunggung (Koridor 4), Pulogadung – Kuningan (4D), Stasiun Manggarai – Blok M (6M) dan Stasiun Manggarai – Universitas Indonesia (4B). Penyesuaian berlangsung mulai 27 Januari 2025 – 31 Agustus 2026.

    Pada koridor 4 misalnya, layanan yang semula lurus menuju Galunggung, mengalami perubahan rute menjadi berputar balik di Halte Terminal Manggarai menuju jalan Dr. Saharjo kemudian berputar balik di Toba Dream menuju Jalan Minangkabau Barat menuju Jalan Sultan Agung dan seterusnya sampai Galunggung.

    Lalu, relasi Pulogadung-Kuningan (4D) yakni setelah Halte Manggarai arah Galunggung, berputar balik di depan Toba Dream menuju jalan Minangkabau Barat untuk menuju jalan Sultan Agung dan seterusnya. Kemudian, relasi Stasiun Manggarai – Blok M (6M), setelah Halte Manggarai arah Galunggung, berputar balik di depan Toba Dream menuju jalan Minangkabau Barat untuk menuju jalan Sultan Agung dan seterusnya.

    Selanjutnya, relasi Stasiun Manggarai – Universitas Indonesia (4B) yaitu untuk menuju Stasiun Manggarai, dari arah UI mengambil jalan Minangkabau Barat sampai TL Jalan Sultan Agung belok kiri menuju halte pasar rumput lalu putar balik untuk mengarah ke Stasiun Manggarai.

    Sementara itu, progres pekerjaan konstruksi sipil jalur layang dan stasiun proyek LRT Jakarta Fase 1B yang membentang dari Velodrome hingga Manggarai mencapai angka 55,80 persen sampai dengan pertengahan Juni 2025.

    Sumber : Antara

  • Masih ada jalan untuk disembuhkan

    Masih ada jalan untuk disembuhkan

    Foto: Supriyarto Rudatin/Reporter Elshinta

    Krisis hubungan industrial: Masih ada jalan untuk disembuhkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 19:13 WIB

    Elshinta.com – Hubungan industrial di Indonesia sedang menghadapi tekanan berat. Dalam tiga bulan terakhir, lebih dari 5.000 kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) tercatat secara nasional. 

    Menurut Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PT Pegadaian Mufri Yandi, perubahan regulasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK)  terhadap Undang-Undang Cipta Kerja menambah ketidakpastian di tingkat implementasi. Fenomena ini menandakan bahwa relasi antara pengusaha dan pekerja masih jauh dari kata sehat.

    “PHK massal, kontrak kerja yang ambigu, dan lambannya penyelesaian sengketa ketenagakerjaan menunjukkan bahwa relasi kerja kita belum didasari oleh kepercayaan dan kolaborasi yang kuat,” ujar Mufri dalam pernyataannya, Rabu (25/6), seperti dilaporkan Reporter Elshinta,  Supriyarto Rudatin.

    Mufri menilai, akar persoalan bukan hanya terletak pada aturan hukum semata, tapi juga pada budaya hubungan kerja yang minim dialog. Selain itu, belum terbangunnya budaya komunikasi tripartit yang sehat antara pemerintah, pemberi kerja, dan serikat pekerja menjadi penghambat utama penyelesaian krisis.

    “Hubungan industrial bukan hanya soal hukum ketenagakerjaan. Ini soal relasi antar manusia dalam sebuah ekosistem kerja,” katanya.

    Mufri menyerukan agar ketiga aktor utama dalam hubungan industrial mengambil langkah nyata yakni pemerintah sebagai pencipta ruang dan penengah aktif.

    “Perkuat forum dialog tripartit seperti Dewan Pengupahan dan LKS (lembaga kerja sama) Tripartit,” tuturnya.

    Ia juga mendorong agar reformasi sistem penyelesaian sengketa ketenagakerjaan agar lebih cepat, murah, adil, dan kembangkan sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi PHK massal.

    “Buat standar pelaksanaan pasca putusan MK, termasuk batas kontrak PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan perlindungan tenaga kerja lokal.

    Di sisi lain, agar pemberi kerja transparan dan bertanggung jawab, ia menegaskan bahwa untuk melibatkan serikat pekerja dalam keputusan strategis, seperti efisiensi atau transformasi digital.

    “Bangun komunikasi dua arah antara manajemen dan pekerja. Fokus pada penyelesaian, bukan semata-mata perlawanan,” terangnya.

    Mufri menekankan bahwa hubungan industrial yang sehat tidak cukup dibangun lewat regulasi semata, tetapi membutuhkan komitmen bersama untuk saling mendengar dan membangun.

    “Jika pemerintah menyediakan ruang dialog yang inklusif, pengusaha membuka ruang transparansi, dan serikat pekerja hadir sebagai mitra strategis, maka kita bisa mewujudkan hubungan kerja yang kompetitif secara ekonomi, adil secara sosial, dan stabil secara politik,” tandasnya.

    Ia mengingatkan agar seluruh pihak duduk bersama sebelum kondisi semakin memburuk.

    “Jangan tunggu hubungan industrial ini runtuh. Mari duduk bersama sebelum semuanya terlambat,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pertumbuhan perkotaan bukan hanya fisik, tapi keadilan sosial

    Pertumbuhan perkotaan bukan hanya fisik, tapi keadilan sosial

    Menko AHY di Forum Urbanisasi BRICS yang digelar di Brasilia, Brasil, Senin (23/6/2025) waktu setempat.. Foto: humas kemenkoIPK

    Menko AHY: Pertumbuhan perkotaan bukan hanya fisik, tapi keadilan sosial
    Luar Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 14:36 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa ada tiga langkah konkret dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan krisis iklim global. Hal ini ditegaskannya dalam pidatonya di Forum Urbanisasi BRICS yang digelar di Brasilia, Brasil, Senin (23/6/2025) waktu setempat.

    Berbicara untuk pertama kalinya sebagai perwakilan Indonesia di forum tersebut sejak menjadi anggota penuh BRICS di bulan Januari 2025, Menko AHY menekankan bahwa kota-kota yang berkelanjutan akan menjadi kunci masa depan rakyat di seluruh dunia.

    “Hari ini, kita berkumpul sebagai wakil dari berbagai bangsa, namun dipersatukan oleh satu keyakinan: masa depan dunia akan ditentukan di kota-kota kita,” ujarnya. Negara-negara anggota BRICS secara bersama-sama mewakili hampir separuh populasi dunia.

    Menko AHY menggarisbawahi bahwa urbanisasi dan perubahan iklim merupakan dua tekanan besar yang tengah dihadapi Indonesia dan banyak negara lainnya.

    Menurut Menko AHY, pertumbuhan kota tidak boleh hanya dilihat sebagai proses fisik, tetapi juga harus menjamin keadilan sosial dan ketahanan lingkungan. “Kita tidak bisa menerima masa depan di mana kesempatan dibatasi oleh letak geografis atau tingkat pendapatan. Tidak boleh ada yang tertinggal,” tegasnya.

    Menko AHY menawarkan tiga langkah konkret sebagai arah kebijakan dan kerja sama global di bidang urbanisasi.

    Pertama, pemberdayaan kewilayahan. Menko AHY mendorong agar pemerintah daerah serta pemangku kepentingan di tingkat lokal lainnya dapat semakin berperan aktif dalam pembangunan perumahan berbasis kebutuhan rakyat. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan bahwa ketangguhan dimulai dari unit terkecil: rumah dan keluarga.

    “Perkuat kapasitas kelembagaan, kewenangan dan perangkat kebijakan daerah untuk merancang rencana adaptasi iklim lokal yang mengintegrasikan rumah aman dan terjangkau dengan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan transportasi di wilayahnya,” jelasnya.

    Kedua, tingkatkan investasi pada infrastruktur berkelanjutan dan ramah iklim. Menurut Menko AHY, langkah ini bukan hanya mengurangi risiko dan menurunkan emisi, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota.

    “Jaga keseimbangan ekosistem yang terintegrasi dengan pembangunan kota yang akan semakin pesat – mulai dari restorasi hutan mangrove di pesisir utara Jawa hingga koridor smart transport di kota-kota yang terus tumbuh,” katanya.

    Terakhir, membuka akses lebih luas terhadap pembiayaan transformatif. Menko AHY menekankan bahwa sistem pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance yang banyak didengungkan institusi keuangan global harus didesain untuk menjawab kebutuhan dan mendorong dampak nyata di negara-negara berkembang.

    “Rancang pengelolaan anggaran publik, keterlibatan modal swasta, serta dukungan multilateral development partners termasuk melalui New Development Bank untuk memperluas pembangunan perumahan tahan iklim, infrastruktur net-zero, serta pemanfaatan digital technology untuk pemetaan dan mitigasi risiko perkotaan,” ujar Menko AHY.

    Menutup pidatonya, Menko AHY menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam kerja sama BRICS.

    “Indonesia siap berkontribusi melalui pertukaran data, proyek percontohan, dan kebijakan praktis. Bersama-sama, kita bisa membentuk masa depan perkotaan yang inklusif, tangguh terhadap iklim, dan berakar pada prioritas serta inovasi dari negara-negara Global South,” tutup Menko AHY.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

     

     

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kemendag terbitkan Permendag No 15/2025 untuk dongkrak daya saing

    Kemendag terbitkan Permendag No 15/2025 untuk dongkrak daya saing

    Mendag Budi Santoso Saat meninjau produk UMKM di Yogyakarta (Foto: Humas Kemendag)

    Kemendag terbitkan Permendag No 15/2025 untuk dongkrak daya saing
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 20:44 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag Nomor 15 Tahun 2025 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan, Permendag ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen terhadap penggunaan barang dan jasa yang terkait dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Peraturan ini meningkatkan daya saing mutu produk dan tenaga kerja sektor perdagangan. 

    “Salah satu tujuan diterbitkannya Permendag Nomor 15 Tahun 2025 adalah untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam menggunakan barang dan jasa yang beredar di pasar, khususnya dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup,” ujar Mendag Budi Santoso (25/06) di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat. 

    Mendag Budi Santoso merinci, beberapa tujuan lainnya dari regulasi ini adalah meningkatkan jaminan mutu produk yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan kepastian usaha, mendorong inovasi dan teknologi dalam perdagangan, serta meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.

    “Permendag 15/2025 juga menjadi salah satu bentuk fasilitasi pemerintah dalam membina pemenuhan persyaratan mutu dan persyaratan teknis produk di negara tujuan ekspor. Memenuhi persyaratan mutu dan teknis produk akan mendukung peningkatan pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional,” kata Mendag 

    Menurut Mendag, ketentuan standardisasi bidang perdagangan terhadap barang, jasa, dan tenaga kerja pada sektor perdagangan sebelumnya diatur melalui Permendag Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan. Aturan tersebut telah dicabut dan digantikan dengan ‘Permendag Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan. 

    “Permendag 26/2021 belum sepenuhnya mengakomodasi beberapa substansi penting terkait proses standardisasi terhadap barang, jasa, dan tenaga kerja di sektor perdagangan. Oleh karena 
    itu, perlu pengaturan baru melalui Permendag 15/2025,” Ucap Mendag 

    permendag 15/2025 memiliki kegiatan yang diatur dalam Permendag 15/2025 antara lain mencakup perumusan beberapa Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk jasa dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), rencana pendaftaran laboratorium uji yang melakukan pengujian barang terkait aspek K3L, serta penilaian risiko komoditas ekspor guna mengatasi hambatan teknis di negara tujuan ekspor.

    Penulis : M Riskianto

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kamis, sebagian Jakarta diperkirakan berawan siang hari

    Kamis, sebagian Jakarta diperkirakan berawan siang hari

    logo BMKG

    Kamis, sebagian Jakarta diperkirakan berawan siang hari
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 26 Juni 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada hari Kamis, di sebagian wilayah Jakarta berpotensi berawan pada siang hari. Pada Kamis pagi seluruh wilayah Jakarta akan cerah dengan suhu diperkirakan 28-30 derajat Celsius dengan kelembapan udara rata-rata 65-79 persen, sedangkan kecepatan angin pada pagi hari rata-rata 0,6-9,9 km/jam.

    Memasuki siang hari cuaca sebagian Jakarta akan berawan kecuali Jakarta Pusat, Jakarta Selatan yang akan cerah berawan dan Jakarta Barat yang akan cerah. Untuk suhu rata-rata ada di angka 29-32 derajat Celsius dengan kelembapan udara rata-rata 60-69 persen, sedangkan kecepatan angin rata-rata angin 3,5 -11,4 km/jam.

    Kemudian untuk malam hari sebagian Jakarta akan cerah kecuali Jakarta Barat dan Jakarta Selatan yang turun hujan, untuk suhu rata-rata 27-29 derajat Celsius dengan kelembapan udara berkisar 73-86 persen, sedangkan kecepatan angin pada malam hari berkisar pada 1,3-16,3 km/jam.

    Sementara itu, pada Jumat (27/6) dini hari seluruh Jakarta akan berawan, dengan suhu rata-rata 25-28 derajat Celsius dengan kelembapan udara 83-94 persen, sedangkan kecepatan angin berkisar pada 3-13 km/jam.

    Sumber : Antara

  • Banten jadi lokomotif Program Jaksa Mandiri Pangan

    Banten jadi lokomotif Program Jaksa Mandiri Pangan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Gaungkan ketahanan pangan, Jamintel: Banten jadi lokomotif Program Jaksa Mandiri Pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 22:05 WIB

    Elshinta.com – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dari tingkat akar rumput, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, secara langsung menggagas dan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam peluncuran Program Jaksa Mandiri Pangan.

    Bertempat di Desa Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten, Reda hadir dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Kejaksaan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku industri.

    Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional yang lebih luas yakni Jaksa Garda Desa dan Jaksa Mandiri Pangan, yang bertujuan untuk membangun ekosistem desa yang mandiri secara ekonomi dan tangguh dalam menghadapi tantangan pangan masa depan.

    Dalam sambutannya, Reda menekankan pentingnya pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan tepat sasaran. Pria yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tersebut menginginkan ada nilai tambah yang dirasakan masyarakat.

    “Setiap rupiah dari Dana Desa harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Petani sebagai tulang punggung desa tidak boleh lagi terjebak dalam ketidakpastian harga dan pasar. Melalui kolaborasi ini, kita ingin pastikan ada nilai tambah nyata yang dirasakan masyarakat desa,” ujarnya.

    Acara tersebut dihadiri  berbagai tokoh penting nasional dan daerah, antara lain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd, Gubernur Banten, Kepala Kejati Banten Dr. Siswanto, serta pimpinan dari empat kabupaten pilot project yakni Kabupaten Tangerang, Serang, Pandeglang, dan Lebak. Hadir pula perwakilan dari Telkom University, PT Pupuk Indonesia, dan PT Paskomnas Indonesia selaku mitra strategis dalam program ini.

    Nota kesepahaman yang ditandatangani mencakup sejumlah aspek strategis, mulai dari  pengelolaan lahan pertanian dan hortikultura secara tepat guna dengan teknologi terapan, penguatan kapasitas BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal, integrasi distribusi dan pemasaran hasil tani melalui skema kemitraan berkelanjutan, penerapan sistem real-time monitoring village management funding atau jaga desa untuk pengawasan dana desa secara transparan dan efisien.

    Provinsi Banten dipilih sebagai daerah percontohan karena dianggap memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, serta menjadi salah satu penyangga utama kawasan Jabodetabek.

    Selain luasnya lahan pertanian, wilayah ini juga memiliki ekosistem distribusi hasil bumi yang berkembang dengan pesat, didukung oleh keberadaan pasar induk dan tingginya permintaan dari masyarakat urban.

    Program ini tidak hanya fokus pada peningkatan hasil produksi pertanian, tetapi juga pada pembangunan sistem yang menjamin keberlanjutan dan stabilitas ekonomi desa. BUMDes diberdayakan untuk mengelola lahan produktif secara profesional, termasuk melalui pelatihan manajemen dan transfer teknologi dari perguruan tinggi.

    “Ini adalah bentuk nyata sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan pelaku industri dalam mewujudkan desa sebagai kekuatan ekonomi baru. Kita tidak ingin pembangunan desa berhenti hanya sebagai wacana,” tegas Reda.

    Ke depan, nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerja sama teknis antara para pihak. Diharapkan, melalui inisiatif ini, kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat, Dana Desa digunakan secara tepat guna, dan ketahanan pangan nasional bisa ditopang secara berkelanjutan dari desa-desa yang mandiri dan produktif. 

    Sumber : Elshinta.Com