Category: Elshinta.com

  • Dorong transaksi Non-tunai di pasar tradisional, Bank Jakarta raih 3 penghargaan digitalisasi pasar

    Dorong transaksi Non-tunai di pasar tradisional, Bank Jakarta raih 3 penghargaan digitalisasi pasar

    Sumber: Radio Elshinta/ BAI

    Dorong transaksi Non-tunai di pasar tradisional, Bank Jakarta raih 3 penghargaan digitalisasi pasar
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 22:23 WIB

    Elshinta.com – 

    Dorong penerapan transaksi non-tunai di sejumlah pasar tradisional di Jakarta, Bank Jakarta raihpenghargaan Mitra Perbankan dan Mitra Bank LiterasiKeuangan pada ajang Lomba Digitalisasi Pasar yang turutdiikuti BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BNI.

    Lomba Digitalisasi Pasar dilakukan secara kolaboratifantara Pemprov DKI Jakarta, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)serta Bank Indonesia (BI) yang bertujuan untukmendorong pasar tradisional beralih ke sistempembayaran digital demi menciptakan transaksi yang lebihcepat, aman, dan transparan.

     

    Sebagai informasi, dari 153 pasar yang dikelola PerumdaPasar Jaya, sebanyak 20 pasar tradisional dijadikan lokasipercontohan. Pasar-pasar tersebut dipilih secara acakdengan mempertimbangkan klasifikasi (kelas A, B, dan C) serta jumlah tempat usaha yang aktif. Mereka bersaingdalam beberapa kategori, yakni Program Literasi Teraktif, Digitalisasi Keuangan Terbaik, dan Akses KeuanganTermasif. 

     

    Bank Jakarta memperoleh tiga kategori penghargaansekaligus, di antaranya sebagai Mitra Perbankan TerbaikKategori Pasar B (Pasar Koja) dan Pasar A (Pasar Mayestik), serta sebagai Mitra Bank Literasi KeuanganTerbaik Kedua. 

     

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung kepada DirekturUtama Bank Jakarta, Agus H. Widodo yang disaksikanoleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia ProvinsiJakarta, Yosamartha; Kepala Otoritas Jasa KeuanganJabodebek, Edwin Nurhadi di Main Hall Pasar Tanah Abang Blok B, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025). 

     

    Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam pidatonya usaimemberikan penghargaan mengatakan, “Karena sayaberpikirnya sederhana begini, digitalisasi tidak bisadihindarkan. Tetapi, kalau proses literasinya tidakdilombakan, para perbankannya tidak diadu, pasarnyatidak diamati, pasti tidak akan terjadi lompatan, lonjakan. Maka ketika pada pembukaan Lomba Digitalisasi Pasar, saya tidak membayangkan bahwa kenaikannya bisasangat signifikan. Pemakaian QRIS, termasuktransaksinya, ini menunjukkan apa yang kita lakukanbersama ini, menunjukkan kemajuan yang luar biasa.”

     

    Ia menambahkan, “Jakarta memberikan kontribusi 16,61% terhadap GDP nasional dengan pertumbuhan 5,18%, lebihtinggi dari rata-rata nasional 5,12%. Artinya Jakarta tumbuh lebih baik. Salah satu faktor pendorongnya adalahdigitalisasi. Dengan digitalisasi, copet berkurang, primanisme menyusut, dan pasar Tanah Abang sebagaisentra pasar ASEAN bisa kembali hidup. Karena itu sayamengapresiasi perbankan, BI, OJK, serta Pasar Jaya yang sudah berkolaborasi. Hasilnya luar biasa, penggunaan QRIS di 20 pasar meningkat hampir 47%, NPWP pedagang juga naik signifikan, dan transaksi e-commerce melonjak lebih dari 40%.”

     

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo menyampaikan terima kasih ataspenghargaan yang diberikan kepada Bank Jakarta. Ia juga menyampaikan bahwa Bank Jakarta menjadikan Lomba Digitalisasi Pasar ini sebagai ajang untuk mendorongliterasi dan inklusi keuangan.  

     

    “Kami memandang digitalisasi pasar tradisional sebagaibagian dari transformasi ekosistem keuangan Jakarta. Upaya ini tidak hanya menghadirkan kemudahan transaksimelalui QRIS dan EDC, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi para pelaku UMKM untuk masuk dalamsistem keuangan formal. Bank Jakarta berkomitmenmenjadikan digitalisasi sebagai fondasi pemberdayaanekonomi kerakyatan yang berkelanjutan,” ujar Agus.

     

    Kepala Pasar Mayestik, Dewi Ratna Furi, turut bersyukurbahwa Pasar Mayestik menerima penghargaan kategori“Pasar Digital Terbaik Tipe A” pada ajang Lomba Digitalisasi Pasar serta menyambut baik berbagai upayaliterasi keuangan yang dilakukan oleh industri perbankan, terutama Bank Jakarta yang ditunjuk sebagai mitra utamaPasar mayestik dalam melakukan digitalisasi. 

     

    “Kolaborasiantara Pasar Mayestik dan Bank Jakarta dalam ajangLomba Digitalisasi Pasar merupakan langkah yang sangat positif dan strategis. Ini bukan sekadar tren, tapi sebuahkebutuhan untuk memastikan pasar tradisional tetaprelevan dan berdaya saing di tengah era ekonomidigital,” Ungkap Dewi.

    Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi,menyampaikan bahwa Bank Jakarta akan terusmeningkatkan kolaborasi dengan Pasar Jaya sertamendorong digitalisasi pasar ke depannya. 

     

    Ia bahkanmenyebut ajang ini menjadi momentum ke depan bagiBank Jakarta untuk mendorong digitalisasi pasar-pasar di seluruh Jakarta. “Kami meyakini digitalisasi pasar akanberdampak positif terhadap pemberdayaan UMKM dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tuntasnya. (BAI).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemkab Langkat tegaskan efisiensi dan akuntabilitas dalam P-APBD 2025

    Pemkab Langkat tegaskan efisiensi dan akuntabilitas dalam P-APBD 2025

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Pemkab Langkat tegaskan efisiensi dan akuntabilitas dalam P-APBD 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 22:37 WIB

    Elshinta.com – Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti menghadiri rapat paripurna DPRD Langkat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD, di Stabat, Kabupaten Langkat, Sumut, Jumat (22/8).

    Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Langkat, Sribana Peranginangin, ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Agenda dimulai dengan penyampaian jawaban resmi Bupati atas berbagai catatan dan rekomendasi fraksi-fraksi DPRD terkait Ranperda P-APBD. Sejumlah fraksi menyoroti aspek pendapatan daerah, alokasi belanja, serta efisiensi anggaran dalam rancangan perubahan tersebut.

    Dalam jawaban yang disampaikan, Bupati Langkat menegaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan evaluasi dan penyesuaian berdasarkan masukan dari DPRD. Hal ini dilakukan untuk memastikan P-APBD 2025 lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Langkat.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan catatan yang disampaikan. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kami berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjalin erat demi tercapainya pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujar Wabup Tiorita seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Jumat (22/8). 

    Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sribana Peranginangin, menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, rapat paripurna ini merupakan momen strategis untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui fraksi-fraksi dapat ditanggapi secara baik oleh pemerintah daerah.

    Rapat ditutup dengan kesepakatan bersama untuk melanjutkan pembahasan P-APBD 2025 ke tahapan berikutnya dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

    Sumber : Radio Elshinta

  • MK ketok palu, biaya transportasi gas lpg 3 kg bukan obyek pajak

    MK ketok palu, biaya transportasi gas lpg 3 kg bukan obyek pajak

    Sumber foto: Adi Asmara/elshinta.com.

    MK ketok palu, biaya transportasi gas lpg 3 kg bukan obyek pajak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 16:03 WIB

    Elshinta.com – Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan nomor 188/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa biaya transportasi gas LPG 3 kilogram bukan merupakan obyek pajak. Putusan ini sekaligus menolak multitafsir yang muncul terkait pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg dalam peraturan daerah yang dikaitkan dengan pengenaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN).

    Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa pengaturan HET yang diatur dalam Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tidak memiliki keterkaitan secara formal maupun substansi dengan pengaturan objek pajak maupun dasar pengenaan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pengenaan pajak pertambahan nilai pada gas LPG 3 kg bukan didasarkan pada biaya transportasi, melainkan pada harga jual.

    Keputusan ini menolak permohonan uji materi yang diajukan terkait pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN atas biaya transportasi gas LPG 3 kg yang ditentukan berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Wajib Pajak sebelumnya mempersoalkan pemajakan biaya transportasi tersebut karena hanya didasarkan pada keputusan daerah dan bukan undang-undang, sehingga seharusnya tidak dikenai pajak.

    Namun, Dirjen Pajak memaksakan pemajakan dengan menerbitkan Nota Dinas Nomor ND-247/PJ/PJ.03/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang mengaitkan HET LPG 3 kg dengan pengenaan PPh. Nota dinas ini dinilai menyesatkan dan bertentangan dengan putusan MK, sehingga harus segera dicabut.

    Kuasa hukum pemohon, Cuaca Teger, kepada Elshinta menyampikan, “Tindakan memajaki yang bukan obyek pajak merupakan tindakan perampokan kepada masyarakat karena dilakukan tanpa dasar undang-undang.” 

    Ia menambahkan bahwa putusan MK menjadi pelajaran penting bagi Dirjen Pajak agar berhati-hati dalam mengenakan pajak yang bukan obyek pajak.

    Pemerintah melalui pernyataan resminya menyatakan bahwa dalam konteks penjualan LPG 3 kg oleh agen atau penyalur, selisih harga yang timbul akibat transaksi di atas Harga Jual Eceran (HJE) yang ditetapkan PT Pertamina diklasifikasikan sebagai penghasilan tambahan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum atau pajak penghasilan final dengan tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

    Meski demikian, pemerintah juga menegaskan bahwa pengaturan mengenai HET yang terdapat dalam peraturan daerah tidak terkait dengan pengaturan objek pajak atau dasar pengenaan pajak penghasilan dan PPN. Pernyataan ini dianggap tidak konsisten oleh Cuaca Teger, karena menyebutkan selisih harga di atas HJE sebagai penghasilan yang dikenakan pajak, sementara HET sendiri menurut keputusan gubernur/bupati/walikota tidak terkait dengan objek pajak.

    Putusan MK ini sekaligus menolak seluruh permohonan uji materi yang diajukan Wajib Pajak dengan alasan biaya transportasi yang diatur berdasarkan SK Gubernur/Bupati/Walikota bukan merupakan objek pajak. Dengan demikian, pengenaan PPh dan PPN atas biaya transportasi tersebut dinyatakan tidak sesuai hukum.

    Cuaca Teger menegaskan, “Meskipun permohonan uji materi kami ditolak, putusan MK telah memberikan penegasan penting bahwa biaya transportasi gas LPG 3 kg bukan objek pajak. Dirjen Pajak harus belajar dari putusan ini dan tidak sewenang-wenang memajaki yang bukan objek pajak.

    Sementara itu terkait putusan MK Ketua DPD Hiswana Migas Sumsel, Didik Cahyono, jumat (22/08) menyampaikan menyambut baik,  ini menjadi kabar baik bagi pengusaha dan masyarakat, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di daerah-daerah seperti Sumatera Selatan.

    “Tentu ini kabar baik buat kita, dan ini menjadi kekuatan bagi pengusaha, dan menjadi perlindungan juga bagi kita,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Adi Asmara, Jumat (22/8). 

    Sebelumnya, polemik serupa terkait pemajakan biaya transportasi gas LPG 3 kg juga pernah terjadi di Sumsel, di mana agen merasa dirugikan dengan adanya pengenaan pajak yang tidak memiliki dasar hukum kuat.

    Dengan adanya putusan MK ini, keraguan dan ketidakpastian hukum yang selama ini membayangi para pelaku usaha di Sumatera Selatan bisa terjawab. Keputusan ini secara tegas menggarisbawahi bahwa setiap pungutan, termasuk pajak, harus memiliki landasan hukum yang jelas berdasarkan undang-undang, bukan sekadar peraturan teknis di tingkat daerah. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Telkom percepat pemulihan SKKL – SMPCS) ruas Sorong–Merauke

    Telkom percepat pemulihan SKKL – SMPCS) ruas Sorong–Merauke

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com

    Telkom percepat pemulihan SKKL – SMPCS) ruas Sorong–Merauke
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 16:08 WIB

    Elshinta.com – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi–Maluku–Papua Cable System (SMPCS) ruas Sorong–Merauke yang mengalami double shunt fault di dua titik. 

    Telkom menargetkan penyelesaian tahap awal perbaikan (temporary recovery) selambat-lambatnya pada minggu pertama September 2025, dilanjutkan dengan tahap permanen (permanent recovery) untuk memastikan kualitas layanan yang lebih optimal.

    SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Ahmad Reza menyampaikan, “Saat ini kapal perbaikan khusus telah berada di perairan Wakatobi dan dalam pelayaran menuju ke lokasi titik gangguan. Kami terus memantau progress perbaikan dan memastikan seluruh langkah percepatan
    dilakukan dengan maksimal,” ungkap Reza, Jumat (22/8).

    Reza menambahkan bahwa TelkomGroup menyediakan Posko Merah Putih di Merauke, berada di Komdigi Kabupaten Merauke, Kantor BPKD (area kantor Gubernur), dan Kantor Polres Merauke. Selain itu, TelkomGroup juga telah menyiapkan mekanisme kompensasi khusus bagi pelanggan terdampak.

    Bagi pengguna kartu Telkomsel, kompensasi yang diberikan meliputi perpanjangan masa aktif kartu pelanggan Telkomsel Prabayar di wilayah terdampak tanpa perlu melakukan pengisian pulsa, serta bantuan komunikasi paket 1000 SMS ke seluruh pelanggan Telkomsel Prabayar di wilayah terdampak dengan hanya Rp 1,- (Satu Rupiah) melalui UMB *888*20#. Paket SMS ini dapat di klaim setiap hari satu kali selama masa gangguan. Setelah periode gangguan berakhir, Telkomsel juga akan memberikan kompensasi kuota data bagi pelanggan yang berhak sesuai ketentuan yang akan diatur kemudian.

    Sementara itu, bagi pelanggan IndiHome, diberikan potongan tagihan prorata sesuai durasi penurunan kualitas layanan, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk pelanggan segmen B2B, kompensasi juga akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Kembali kami memohon doa dan dukungan masyarakat agar proses perbaikan berjalan lancar. Komitmen Telkom adalah memastikan layanan komunikasi dapat segera kembali normal dan stabil bagi seluruh masyarakat,” tutup Reza seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Jumat (22/8). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Anak korban kekerasan di Kebayoran diserahkan ke Dinsos DKI

    Anak korban kekerasan di Kebayoran diserahkan ke Dinsos DKI

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Polri: Anak korban kekerasan di Kebayoran diserahkan ke Dinsos DKI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 21:32 WIB

    Elshinta.com – Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Bareskrim Polri menyerahkan anak berinisial MK (7) yang diduga mengalami kekerasan dan ditemukan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada bulan Juni lalu, ke Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta.

    “Hari ini, anak MK kami serahkan ke Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta agar mendapatkan pengasuhan dan pelindungan yang lebih optimal,” kata Direktur Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah di Jakarta, Jumat.

    Diterangkan Nurul, kondisi MK saat ini sudah jauh lebih baik dari sebelum ditemukan.

    MK, kata dia, saat ditemukan di Pasar Kebayoran Lama, mengalami luka serius di beberapa bagian tubuh, termasuk luka bakar di wajah dan tubuh, patah tulang pada lengan kanan, patah rahang, memar pada area mata, luka lebar di kaki, dan luka di bagian dagu.

    Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri bersama Kementerian PPPA, Kementerian Sosial, serta RS Polri Kramat Jati pun langsung memberikan pelindungan dan perawatan medis secara intensif.

    Selama hampir dua bulan, kata Nurul, korban telah menjalani serangkaian operasi, di antaranya operasi ortopedi untuk penanganan tulang lengan kanan yang patah, operasi rahang akibat patah pada bagian mulut, dan operasi bedah plastik untuk menutup luka robek di beberapa bagian tubuh.

    Hasil observasi tim medis juga menemukan bahwa korban mengalami gizi buruk, memiliki riwayat diabetes, tuberkulosis paru, dan kondisi tubuh yang tidak stabil dengan suhu tubuh yang kerap naik-turun.

    Meski sempat kritis, kondisi MK kini berangsur membaik.

    “Berat badannya naik signifikan dari sembilan kilogram menjadi 16 kilogram. Jika sebelumnya MK tidak dapat duduk atau berjalan, kini ia sudah bisa duduk dan berjalan dengan bantuan,” kata Nurul.

    Selain itu, pemulihan psikologis MK juga menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan kemampuan komunikasi dua arah dan mulai sering tersenyum.

    Usai dilakukan asesmen, pengasuhan MK pun diserahkan kepada Dinsos DKI Jakarta agar bisa mendapatkan pendampingan psikologis lanjutan, pemenuhan hak dasar, dan perawatan yang lebih menyeluruh.

    Kendati demikian, Nurul menegaskan bahwa pihaknya akan terus melaksanakan penyelidikan agar bisa mengungkap pelaku kekerasan dan penelantaran ini.

    Pemeriksaan sejumlah saksi sudah dilakukan, termasuk penyusunan sketsa wajah terduga pelaku.

    “Kami terus melakukan pendalaman, termasuk mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan mencari keberadaan pelaku. Pelindungan terhadap anak merupakan prioritas kami dan kami akan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait agar kasus ini segera terungkap,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Penurunan BI-Rate demi dukung kebijakan pemerintah jaga stabilitas

    Penurunan BI-Rate demi dukung kebijakan pemerintah jaga stabilitas

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Penurunan BI-Rate demi dukung kebijakan pemerintah jaga stabilitas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 16:48 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pemangkasan suku bunga acuan (BI-Rate) salah satunya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.

    Sejak September 2024, BI telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak lima kali dengan total sebesar 125 basis poin (bps) menjadi ke level 5 persen, yang menjadi level terendah sejak tahun 2022.

    “Kami terus mencermati penurunan suku bunga acuan ke depan,” ujar Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Jumat.

    Ia melanjutkan, BI juga terus menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, dari sebelumnya di level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) pada April 2025 menjadi senilai Rp16.300 per dolar AS pada Agustus 2025.

    BI memastikan akan terus menjaga nilai tukar rupiah stabil di level Rp16.300 per dolar AS, dengan melakukan intervensi di offshore non-delivery forward (NDF) maupun secara spot domestic non-delivery forward (NDF) di dalam negeri.

    Kemudian, Ia mengungkapkan BI telah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp186 triliun, sebagai bagian dari kebijakan moneter untuk ekspansi likuiditas.

    Seiring langkah ini, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, demi sinergisitas kebijakan moneter dan fiskal yang prudent.

    “Tentu saja, bagaimana SBN ini dapat juga mendukung program-program ekonomi kerakyatan pemerintah,” ujar Perry.

    Lebih lanjut, BI juga memberikan insentif Kebijakan Likuiditas Makropudensial (KLM) kepada perbankan senilai Rp384 triliun, agar menyalurkan kredit dan pembiayaan ke sektor- sektor prioritas dalam program Asta Cita.

    Dalam program ini, BI melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit.

    Selanjutnya, BI terus melakukan digitalisasi sistem pembayaran dalam rangka mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional.

    “Dapat kami sampaikan, sejauh ini QRIS sudah dipakai 57 juta pengguna dan juga 40 juta merchant, terutama merchant untuk UMKM,” ujar Perry.

    Ia mengungkapkan layanan QRIS telah dapat digunakan di Malaysia, Singapura, Thailand, serta Jepang, yang juga akan dicoba di China, dan Arab Saudi untuk mendukung juga QRIS bagi jamaah umroh dan haji.

    Sumber : Antara

  • Manajemen KAI Sumut cek keselamatan dan pelayanan KA jalur Medan-Rantau Prapat

    Manajemen KAI Sumut cek keselamatan dan pelayanan KA jalur Medan-Rantau Prapat

    Sumber foto: Misriadi/elshinta.com.

    Manajemen KAI Sumut cek keselamatan dan pelayanan KA jalur Medan-Rantau Prapat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 17:06 WIB

    Elshinta.com – Jajaran manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara melakukan inspeksi jalur menggunakan Kereta Inspeksi (KAIS) Wijaya Kusuma. 

    Inspeksi dipimpin langsung oleh Vice President KAI Divre I Sumut, Sofan Hidayah, bersama jajaran manajemen dan para quality control di bidang masing-masing. Rombongan menelusuri lintas Medan – Rantau Prapat dengan melakukan pengecekan di 12 stasiun, yakni Stasiun Medan, Bandar Khalipah, Araskabu, Perbaungan, Tebing Tinggi, Lima Puluh, Dusun, Kisaran, Hengelo, Situngir, Marbau, dan Rantau Prapat.

    Menurut Sofan Hidayah, kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan keselamatan serta kelancaran perjalanan kereta api.

    “Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh operasional berjalan lancar dan fasilitas stasiun dapat terpenuhi,” ujar Sofan, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Misriadi, Jumat (22/8).

    Selain pengecekan jalur dan prasarana seperti rel, jembatan, wesel, serta kebersihan lintas, tim juga meninjau kondisi pelayanan di stasiun. Pemeriksaan meliputi bangunan, fasilitas pendukung seperti loket, ruang tunggu, toilet, musala, serta area boarding. Jajaran manajemen turut memastikan kemampuan petugas dalam menjalankan tugas sesuai Standard Operating Procedure (SOP).

    Dalam rangkaian kegiatan, manajemen juga menyapa pelanggan di beberapa stasiun untuk mendengar masukan langsung dari masyarakat pengguna jasa kereta api.

    “Dari hasil pemeriksaan, kami memastikan kondisi lintas operasional kereta api berada dalam kondisi prima,” tutup Sofan Hidayah.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jangan hambat transformasi PAM Jaya

    Jangan hambat transformasi PAM Jaya

    Sumber foto: Suara Nusantara

    PDI Perjuangan Sentil PSI: Jangan hambat transformasi PAM Jaya
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 18:50 WIB

    Elshinta.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jakarta balik mengkritik langkah Fraksi PSI yang menolak perubahan status hukum PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Terbatas (Perseroda). 

    Anggota DPRD Provinsi Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Pandapotan Sinaga menilai penolakan PSI justru kontraproduktif dengan kebutuhan pembangunan dan peningkatan layanan air bersih di ibu kota.

    Menurut Pandapotan, transformasi PAM Jaya menjadi Perseroda bukan berarti meninggalkan orientasi pelayanan publik, melainkan membuka ruang bagi efisiensi, transparansi, dan akses pendanaan yang lebih luas. 

    “PSI selalu bicara soal pelayanan publik, tapi lupa bahwa pelayanan yang baik butuh modal besar. Tanpa struktur usaha yang kuat, PAM Jaya akan terus jalan di tempat,” ujar Pandapotan, Jumat (22/8/2025).

    Dia menegaskan, Jakarta masih menghadapi persoalan serius dalam distribusi air bersih. Karena itu, opsi Perseroda dipandang lebih realistis untuk memperkuat kinerja perusahaan. 

    “Kalau hanya bertahan sebagai Perumda, PAM Jaya sulit berkembang. Perseroda memberi peluang ekspansi usaha, efisiensi, bahkan kolaborasi dengan sektor swasta. Itu semua pada akhirnya kembali ke rakyat juga,” katanya.

    Pandapotan juga menyinggung tudingan PSI soal adanya ambisi politik di balik usulan Gubernur Pramono Anung. Menurut politisi senior di parlemen Kebon Sirih itu sikap PSI terlalu tendensius. 

    “Jangan semua dibawa ke isu politik. Yang kita butuhkan sekarang adalah solusi nyata bagi masyarakat. Air minum bukan isu ideologis, tapi soal kebutuhan dasar,” ujarnya.

    Dia menilai kekhawatiran PSI mengenai privatisasi dan orientasi keuntungan terlalu dibesar-besarkan. Regulasi nasional, kata Pandapotan, tetap menempatkan air minum sebagai layanan publik yang dilindungi. 

    “Tidak ada yang bisa semena-mena menaikkan tarif tanpa persetujuan pemerintah daerah. Jadi, narasi PSI soal rakyat dibebani itu menyesatkan,” tegasnya.

    Bagi PDI Perjuangan, perubahan badan hukum PAM Jaya justru akan memperkuat kapasitas perusahaan dalam memenuhi target layanan air bersih. Pandapotan meminta PSI tidak menghalangi pembahasan Ranperda ini di Propemperda 2025. 

    “Kalau PSI menolak, artinya mereka juga menolak upaya kita mempercepat akses air bersih bagi jutaan warga Jakarta. Jangan hanya bisa mengkritik tanpa menawarkan jalan keluar,” pungkasnya. (BAI)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Rupiah melemah seiring banyak pejabat Fed tetap kekeh tahan suku bunga

    Rupiah melemah seiring banyak pejabat Fed tetap kekeh tahan suku bunga

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah seiring banyak pejabat Fed tetap kekeh tahan suku bunga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 18:23 WIB

    Elshinta.com – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menilai pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi sikap banyak pejabat Federal Reserve (The Fed) tetap kekeh mempertahankan suku bunga.

    Di sisi lain, banyak pihak pula yang memprediksi bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) bulan September 2025.

    “Banyak pejabat gubernur Bank Sentral Amerika yang masih tetap kekeh mempertahankan suku bunga karena kondisi inflasi yang masih tinggi,” ujarnya dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

    Mengutip Anadolu, disebutkan bahwa Gubernur The Fed Jerome Powell sedang menghadap tekanan dari Presiden AS Donald Trump untuk memangkas suku bunga.

    Powell sendiri beranggapan bahwa belum ada keputusan yang dibuat terkait pemangkasan suku bunga pada September.

    Gubernur The Fed menekankan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan semua informasi dan data yang tersedia saat ini ketika membuat keputusan saat pertemuan FOMC bulan depan.

    “Saat banyak Gubernur Bank Sentral yang mempertahankan suku bunga untuk bulan September ini, Trump pun juga kembali memberikan satu ancaman untuk melakukan pemecatan terhadap Gubernur Bank Sentral Amerika. Ini yang sebenarnya membuat dolar Amerika ini kembali lagi mengalami penguatan,” kata Ibrahim.

    Kendati jabatan Powell baru akan berakhir pada Mei 2026, Anadolu mengungkapkan, tetapi Pemerintah AS berupaya mempercepat proses tersebut karena Trump yakin penurunan suku bunga sangat dibutuhkan.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Jumat di Jakarta melemah sebesar 63 poin atau 0,38 persen menjadi Rp16.351 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.288 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.340 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.283 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Festival Kali Gabus meriahkan HUT ke-80 RI dan Hari Jadi Bekasi ke-75

    Festival Kali Gabus meriahkan HUT ke-80 RI dan Hari Jadi Bekasi ke-75

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Festival Kali Gabus meriahkan HUT ke-80 RI dan Hari Jadi Bekasi ke-75
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 17:33 WIB

    Elshinta.com – Dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI dan Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-75, tokoh masyarakat Gabus bersama Kecamatan Tambun Utara menggelar Festival Kali Gabus dengan berbagai rangkaian acara. 

    Salah satu kegiatan utama adalah mancing mania dengan menebar 2 ton ikan nila dan lele di Kali Gabus sepanjang 1,5 kilometer.

    Ribuan warga dari Jabodetabek memadati kawasan tersebut untuk mengikuti lomba mancing yang digelar selama dua hari, 22–23 Agustus 2025.

    Selain itu, pemerintah kecamatan juga melaksanakan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Gabus, sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan.

    Tokoh masyarakat Gabus, Sarjan mengatakan tujuan utama digelar Festival Kali Gabus adalah untuk memperkenalkan ke masyarakat bahwa Kaligabus yang berawal kumuh dan dipenuhi bangunan liar, kini telah rapih dan bersih.

    “Masyarakat harus menjaga karena dengan rapi dan baik ini bukan proses yang sebentar harus penganggaran dan lain-lain makanya kita adakan festival kaligabus memperkenalkan ini kali yang tadi kumuh harus dijaga ditata dan dirawat,” kata Sarjan seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Jumat (22/8).

    Ia mengungkapkan, Festival ini menebar 2 ton ikan yang dapat dipancing secara gratis.

    “Alhamdulillah, Festival Kali Gabus berjalan baik, lancar, dan sukses. Kami menebar 2 ton ikan, mayoritas lele, sisanya nila. Tujuan kegiatan ini agar masyarakat tahu, kali yang dulunya kumuh kini sudah tertata rapi. Mari sama-sama dijaga dan dirawat,” ungkapnya.

    Sarjan juga mengungkapkan antusiasme luar biasa dari masyarakat untuk memeriahkan Festival Kali Gabus.

    “Ekspektasi kami ternyata terlampaui. Peserta tidak hanya dari Bekasi, tapi juga datang dari Karawang, Depok, hingga Bandung. Ribuan orang tumpah ruah di sepanjang Kali Gabus,” ujarnya.

    Sementara itu, Camat Tambun Utara Najmudin menegaskan Festival Kali Gabus menjadi momentum penting untuk merayakan kemerdekaan sekaligus ulang tahun Kabupaten Bekasi.

    “Festival ini digelar bertepatan dengan HUT RI ke-80, HUT Kabupaten Bekasi ke-75, serta HUT Jawa Barat ke-80. Kegiatannya beragam, mulai dari mancing mania, karnaval, hingga kesenian tradisional ujungan,” jelas Najmudin.

    Ia menambahkan, acara ini tidak hanya meriah, tetapi juga memiliki dampak positif bagi pembangunan kawasan utara Bekasi.

    “Mudah-mudahan ini bisa menjadi agenda tahunan. Kali Gabus yang dulunya penuh sampah kini sudah bersih dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan positif masyarakat,” pungkasnya.

    Festival Kali Gabus membuktikan bahwa kolaborasi masyarakat dan pemerintah mampu menghadirkan kegiatan yang tidak hanya meriah, tetapi juga berdampak pada pelestarian lingkungan dan penguatan budaya lokal. 

    Sumber : Radio Elshinta