Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • TNI AU dan Dassault Aviation periksa kesiapan fasilitas pesawat Rafale

    TNI AU dan Dassault Aviation periksa kesiapan fasilitas pesawat Rafale

    KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono meninjau pesawat tempur Rafale di Safran Aircraft Engines, Prancis, Senin (24/6/2024). (ANTARA/HO-Humas TNI AU)

    TNI AU dan Dassault Aviation periksa kesiapan fasilitas pesawat Rafale
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 16:51 WIB

    Elshinta.com – TNI AU menerima kunjungan pihak Dassault Aviation dan Thales Prancis di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekan Baru, Riau dalam rangka memeriksa kesiapan fasilitas lanud untuk menerima pesawat tempur Rafale.

    Dassault Aviation sendiri merupakan perusahaan pertahanan asal Prancis yang memproduksi pesawat tempur Rafale.

    Dalam siaran pers resmi TNI AU yang diterima ANTARA, Sabtu, dijelaskan bahwa kunjungan itu terjadi pada Rabu (2/7), lalu.

    Komandan Pangkalan TNI AU (Danlanud) Roesmin Nurjadin Marsma TNI Abdul Haris dalam siaran pers menjelaskan pihak Dassault memeriksa seluruh fasilitas yang ada di Lanud Roesmin Noerjadin.

    Tidak hanya melihat fasilitas, pihak Dassault Aviation juga memaparkan beberapa persiapan teknis yang harus disiapkan TNI untuk menyambut pesawat tempur Rafale pada Januari 2026 mendatang.

    “Kegiatan site survey hari ini adalah bagian penting dalam memastikan seluruh aspek teknis dan logistik berjalan tepat waktu, mulai dari pengiriman hingga serah terima pesawat,” kata Abdul Haris.

    Abdul pun mengapresiasi respon pihak Dassault Aviaton yang menyatakan fasilitas di Lanud Roesmin Noerjadin layak untuk menerima pesawat tempur Rafale.

    Dia memastikan jajarannya akan memenuhi seluruh persiapan teknis lain yang diperlukan Dassault Aviation demi kesuksesan pengoperasian pesawat tempur Rafale.

    “Kita menyajikan data yang akurat, dan merespons cepat setiap kebutuhan teknis yang diperlukan demi kesuksesan misi Ferry Mission dan pengoperasian Rafale di Indonesia,” jelas Abdul Haris.

    Sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu pelanggan pesawat tempur jenis Rafale yang diproduksi oleh Prancis.

    Tercatat Kementerian Pertahanan telah memborong sebanyak 42 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis setelah kontrak pembelian tahap ketiga untuk 18 unit terakhir efektif.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan yang kala itu dijabat Brigadir Jenderal TNI Edwin Adrian Sumantha menyampaikan kontrak efektif itu menjadi dasar Dassault Aviation mulai memproduksi 18 unit terakhir jet tempur Rafale pesanan Indonesia.

    “Kemhan RI sebelumnya telah mengefektifkan kontrak pengadaan kontrak pengadaan tahap pertama dengan Dassault Aviation pada September 2022 sejumlah enam unit, dan Agustus 2023 sejumlah 18 unit. Totalnya, pengadaan pesawat tempur Rafale oleh Kementerian Pertahanan RI berjumlah 42 unit,” kata Edwin.

    Dia menyebut pesawat Rafale pertama pesanan Indonesia dijadwalkan tiba di tanah air pada awal 2026.

    Sumber : Antara

  • Respon Pramono soal bantuan material korban kebakaran di Kapuk Muara

    Respon Pramono soal bantuan material korban kebakaran di Kapuk Muara

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat memberikan keterangan usai acara pengukuhan pengurus Dai Muda Jakarta dan santunan yatim di Masjid Jami\’ Fajrul Islam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Respon Pramono soal bantuan material korban kebakaran di Kapuk Muara
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 15:32 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menanggapi soal permintaan bantuan berupa bahan material untuk membangun rumah korban kebakaran di Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara, Jumat (6/6) lalu.

    “Pasti dipertimbangkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mencari jalan keluar,” kata Pramono di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Proses pemberian bantuan tersebut, lanjut dia, masih didiskusikan oleh pihak pemangku kepentingan  (stakeholders) terkait karena adanya persoalan status lahan di lokasi terdampak.

    Pemprov DKI Jakarta juga tidak tinggal diam terhadap musibah yang menimpa warga, namun tetap harus mempertimbangkan aspek legalitas.

    “Karena kan memang ada persoalan lahan di sana antara para yang menggunakan lahan itu sama pemiliknya, itu kan memang ada persoalan,” ucap Pramono.

    Sebelumnya, kebakaran melanda bangunan yang berdiri di atas lahan seluas tiga hektare atau 30 ribu meter persegi di Jalan Empang Damai Rawa Indah, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (6/6) siang.

    Objek yang terbakar merupakan rumah panggung semi permanen dengan material yang mudah terbakar sehingga api dengan cepat menjalar. Kebakaran tersebut menghanguskan 450 unit rumah semi permanen atau rumah panggung dengan 750 kepala keluarga (KK).

    Ada 3.200 jiwa yang terdiri dari 800 kepala keluarga yang terdampak akibat kebakaran. Ribuan warga terdampak terpaksa mengungsi di lahan kosong dekat lokasi kebakaran.

    Sejumlah korban kebakaran di Kapuk Muara berharap ada bantuan berupa bahan material untuk membangun rumah mereka.

    “Harapannya, Pemerintah Jakarta memberi bantuan ke korban kebakaran ini, berupa apa kek, kaya kayu atau apa. Enggak perlu duit, bisa bahan material,” kata salah satu warga bernama Sugiman (65) di lokasi kebakaran.

    Sumber : Antara

  • BAZNAS raih penghargaan dari Kemenag RI pada ajang Zakat Wakaf Award 2025

    BAZNAS raih penghargaan dari Kemenag RI pada ajang Zakat Wakaf Award 2025

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    BAZNAS raih penghargaan dari Kemenag RI pada ajang Zakat Wakaf Award 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 14:45 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia menerima penghargaan pada ajang Zakat Wakaf Award 2025 sebagai “Kolaborator dengan Penerima Manfaat Terbanyak dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Umat berbasis KUA” yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI. 

    Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA., kepada Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan Nasional, H. Rizaludin Kurniawan, M.Si, CFRM., dalam rangkaian acara “Lebaran Yatim” yang digelar di Aula HM Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Piagam penghargaan ini diberikan kepada BAZNAS yang telah memberikan bantuan kepada penerima manfaat dalam jumlah terbanyak, dan berperan aktif memberdayakan umat yang berbasis KUA di berbagai daerah.

    Acara penghargaan juga turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemenag RI, Prof. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA; Dirjen Bimas Islam, Prof. Dr. KH. Abu Rokhmad, M.Ag; serta Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Prof. Waryono, M.Ag.

    Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan  H. Rizaludin Kurniawan, M.Si, CFRM., menyampaikan apresiasi atas penghargaan dari Kemenag RI dan menegaskan bahwa kolaborasi lintas kelembagaan menjadi kunci keberhasilan program-program zakat yang berdampak luas.

    “Penghargaan ini kami terima sebagai bukti bahwa sinergi yang kuat antara BAZNAS dan Kemenag mampu menghadirkan manfaat nyata bagi umat, khususnya dalam aspek pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas,” ujarnya.

    Rizaludin menambahkan, keterlibatan aktif KUA sebagai simpul pelayanan umat di tingkat akar rumput menjadi faktor strategis dalam memastikan program zakat tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

    “BAZNAS berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kemenag dan lembaga lainnya dalam rangka memperkuat ekosistem zakat nasional. Langkah ini selaras dengan visi BAZNAS yakni menjadi lembaga utama yang menyejahterakan umat,” jelasnya. 

    Dengan raihan penghargaan ini, Rizaludin mengatakan, BAZNAS semakin termotivasi untuk memperkuat peran sebagai pengelola zakat yang amanah, profesional, dan berdampak, sekaligus memperkokoh kemitraan strategis dalam membangun masa depan umat yang lebih sejahtera dan mandiri.

    Dalam kesempatan tersebut, BAZNAS juga memberikan bantuan Paket Logistik Keluarga (PLK) bagi para penyandang disabilitas dan anak yatim, dan berharap bantuan yang disalurkan dapat memenuhi kebutuhan dasar para penerima manfaat.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Sosialisasi stop BAB sembarangan upaya ciptakan Jakarta kota sehat

    Sosialisasi stop BAB sembarangan upaya ciptakan Jakarta kota sehat

    Ilustrasi – Pemasangan tangki septik atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Pondok Labu untuk mewujudkan Jakarta Selatan sebagai kawasan bebas BAB sembarangan, Jakarta, Selasa (18/3/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri

    Sosialisasi stop BAB sembarangan upaya ciptakan Jakarta kota sehat
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 12:50 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) berkomitmen untuk memperkuat sosialisasi stop Buang Air Besar (BAB) Sembarangan atau Open Defecation Free (ODF) sebagai upaya menciptakan Jakarta kota sehat.

    “Kami berkomitmen untuk terus mendorong inovasi dalam sektor sanitasi, dan menjadikan gerakan stop buang air besar sembarangan sebagai bagian dari gerakan kolektif menuju kota sehat, tangguh dan mandiri,” kata Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Eka Darmawan saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Eka menyebutkan gerakan stop buang air besar sembarangan bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi perubahan perilaku masyarakat dalam memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan mereka.

    Sehingga, Pemkot Jakarta Timur akan terus melakukan edukasi, dukungan (advokasi), dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan untuk mempercepat pencapaian target 100 persen ODF di wilayahnya.

    Pada Kamis (3/7), Pemkot Jaktim telah melakukan sosialisasi BAB sembarangan di Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas. Kegiatan itu memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya peduli stop BAB sembarangan dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, yakni pemanfaatan biogas.

    Eka menilai pemahaman masyarakat terkait teknologi dapat menjadi bagian dari upaya percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Jakarta Timur.

    “Perilaku buang air besar sembarangan masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan kesehatan dan sanitasi,” ujarnya.

    Namun, melalui pendekatan inovatif berbasis teknologi tepat guna, seperti pemanfaatan tangki septik komunal biogas dari limbah feses manusia, Pemkot Jaktim tidak hanya fokus mengatasi masalah sanitasi, tetapi juga menciptakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.

    “Sumber energi alternatif ramah lingkungan merupakan bentuk nyata dari transformasi masalah menjadi peluang dengan penggunaan teknologi biogas diterapkan secara partisipatif di masyarakat,” jelas Eka.

    Adapun kegiatan stop BAB sembarangan tersebut didukung oleh PMI Jakarta Timur, Baznas Bazis Jakarta Timur dan PT Swen Inovasi Transfer.

    Kegiatan juga menggandeng pemerintah tokoh agama, masyarakat, akademisi, dan para stakeholders dalam mewujudkan perubahan perilaku dan penguatan infrastruktur sanitasi yang berkelanjutan.

    Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Timur (Jaktim) Munjirin terus menggencarkan deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk mencegah perilaku warga yang Buang Air Besar (BAB) Sembarangan di wilayahnya.

    “Pentingnya deklarasi, kesepakatan bersama, untuk menjaga kebersihan lingkungan dan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di lingkungannya,” kata Munjirin saat deklarasi STBM di Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur, Senin (19/5).

    Dia mengatakan, para ketua RW, lurah, dan camat yang telah bersama-sama mendeklarasikan STBM ini hendaknya dapat merawat dan menjaga kebersihan lingkungannya.

    Proses sosialisasi dan edukasi agar masyarakat tidak BABS ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun.

    Adapun masyarakat yang terbukti melakukan BABS dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Lingkungan Hidup maupun Perda Ketertiban Umum.

    Sumber : Antara

  • TNI AU kerja sama dengan Kemenhub kembangkan transportasi nasional

    TNI AU kerja sama dengan Kemenhub kembangkan transportasi nasional

    Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Muhamad Tonny Harjono bertemu dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub) Dudy Purwagandhi di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (4/7/2025) (ANTARA/Ho-Humas TNI AU)

    TNI AU kerja sama dengan Kemenhub kembangkan transportasi nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 13:44 WIB

    Elshinta.com – TNI AU membangun kerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam mengembangkan sistem transportasi nasional.

    Kerja sama itu terjadi kala Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Muhamad Tonny Harjono bertemu dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub) Dudy Purwagandhi di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (4/7).

    Dalam siaran pers resmi TNI AU yang diterima Antara, Sabtu, dijelaskan bahwa beberapa hal dibahas dalam pertemuan tersebut.

    “Terkhusus membahas soal pengembangan transportasi, terutama di bidang kedirgantaraan,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana saat dikonfirmasi di Jakarta terkait pertemuan tersebut.

    Selain itu, TNI AU juga berkomitmen untuk berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan kualitas armada pesawat di Indonesia.

    Saat ditanya lebih detail terkait skema kerja sama yang dilakukan TNI AU dan Kementerian Perhubungan, I Nyoman belum bisa menjelaskan dengan rinci.

    Dalam pertemuan itu, jajaran Kemenhub turut hadir mendampingi Dudy diantaranya Sekjen Kemenhub, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, Dirjen Integrasi dan Transportasi Multimoda, Kepala BPSDM Perhubungan, Kepala Badan Kebijakan Transportasi, serta Tenaga Ahli Menhub.

    Sedangkan Kasau turut didampingi oleh Waksau Marsdya TNI Tedi Rizalihadi, Pangkoopsudnas Marsda TNI Minggit Tribowo dan beberapa jajaran pejabat TNI AU lainnya.

    Sumber : Antara

  • Harga emas Antam hari ini naik tipis Rp1.000 jadi Rp1,908 juta/gram

    Harga emas Antam hari ini naik tipis Rp1.000 jadi Rp1,908 juta/gram

    Seorang warga memperlihatkan logam mulia Antam, Kamis (22/5/2025) di Jakarta. ANTARA/Gunawan Wibisono/aa.

    Harga emas Antam hari ini naik tipis Rp1.000 jadi Rp1,908 juta/gram
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 11:33 WIB

    Elshinta.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu (5/7) mengalami kenaikan Rp1.000 dari semula Rp1.907.000 menjadi Rp1.908.000 per gram

    Harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik ke Rp1.756.000 per gram.

    Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

    Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

    PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:

     

    – Harga emas 0,5 gram: Rp1.004.000.

    – ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.908.000.

    – ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.756.000.

    – ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.609.000.

    – ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.315.000.

    – ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.575.000.

    – ⁠Harga emas 25 gram: Rp46.312.000.

    – ⁠Harga emas 50 gram: Rp92.545.000.

    – ⁠Harga emas 100 gram: Rp185.012.000.

    – ⁠Harga emas 250 gram: Rp462.265.000.

    – ⁠Harga emas 500 gram: Rp924.320.000.

    – ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.848.600.000.

     

    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

    Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Slank ajak penonton perempuan naik panggung konser Jakarta Fair 2025

    Slank ajak penonton perempuan naik panggung konser Jakarta Fair 2025

    Slank menampilkan foto kenangan Almarhum Bunda Iffet di panggung dalam gelaran konser musik Jakarta Fair 2025, pada Jumat (4/7/2025). (ANTARA/Sri Dewi Larasati)

    Slank ajak penonton perempuan naik panggung konser Jakarta Fair 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 08:29 WIB

    Elshinta.com – Grup band Slank menjadi salah satu penampil dalam gelaran konser Jakarta Fair 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat malam.

    Di tengah-tengah penampilan itu, Slank mencuri perhatian menampilkan interaksi dengan mengajak penonton perempuan yang hadir untuk naik ke atas panggung. Kemudian Kaka mengajak menyanyi bersama dengan lagu “Orkes Sakit Hati”.

    “Yang cewe naik kepanggung, hati-hati tolong dibantu,” ujar Kaka selaku vokalis.

    Sebelumnya, Bimbim juga ikut tampil dengan menyanyikan lagu “Bimbim Jangan Menangis”. Kemudian berlanjut dengan lagu “#1” yang diiringi dengan menampilkan foto kenangan almarhum Bunda Iffet selaku ibunda dari Bimbim.

    Band yang menampilkan para personil Slank yakni Kaka (vokal), Bimbim (drum), Ridho (gitar), Abdee Negara (gitar), dan Ivanka (bassist) itu lanjut memeriahkan panggung konser Jakarta Fair 2025 itu dengan lagu-lagu mereka sekitar 20 lagu, di antaranya “I Miss You But I Hate You”, “Mawar Merah”, “Seperti Para Koruptor”, “Generasi Biroe”, “Terserah”, “Aku Gila”, “Terlalu Manis”, “Terlalu Pahit”, “Virus”, hingga “Ku Tak Bisa”.

    Slank menutup dalam konser musik sekitar pukul 23.20 dengan membawakan lagu “Kamu Harus Pulang”.

    “Terima kasih banyak. Thank you so much. Terima kasih teman-teman. Hati-hati sampai ketemu lagi,” ujar Kaka.

    Adapun Jakarta Fair sendiri sebagai bagian dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta tahun ini, yang dibuka sejak 19 Juni dan berlangsung hingga 13 Juli 2025 di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Jakarta.

    Sumber : Antara

  • Kebutuhan dasar harus jadi prioritas saat bahas perubahan APBD

    Kebutuhan dasar harus jadi prioritas saat bahas perubahan APBD

    Arsip foto – Seorang anak berjalan di pinggir proyek normalisasi Kali Ciliwung di Rawajati, Jakarta, Kamis (23/1/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi AdhaYU

    Kebutuhan dasar harus jadi prioritas saat bahas perubahan APBD
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 06:02 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan bahwa kebutuhan dasar harus menjadi prioritas pada pembahasan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran 2025.

    “Fokus kita pada skala prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga. Program yang tidak relevan, penyerapannya rendah atau berdampak kecil, harus ditangguhkan,” kata Wibi di Jakarta, Jumat.

    Menurut Wibi, perubahan KUA-PPAS tidak boleh menjadi proses teknis pembahasan anggaran semata. Sebaliknya, harus menjadi bahan koreksi terhadap kebijakan prioritas Pemprov DKI Jakarta.

    Ia juga meminta agar setiap komisi di DPRD DKI dapat membahas anggaran secara lebih optimal, demi memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga Jakarta.

    “Ini bukan sekadar bicara tentang angka dan pos belanja, tapi tentang menyambut arah pembangunan Jakarta ke depan, terutama dalam menjawab dinamika kebutuhan warga yang berubah sangat cepat,” ujarnya.

    Wibi menambahkan, anggaran untuk sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan banjir serta pemulihan ekonomi harus menjadi perhatian utama.

    Karena, kata dia, setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil ‘copy-paste’ yang tidak menyentuh masyarakat.

    “Kita kawal bersama agar perubahan ini tidak sekadar prosedural, tapi benar-benar bermakna untuk rakyat Jakarta,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Soekarno keluarkan dekrit, UUD 1945 diberlakukan kembali

    Soekarno keluarkan dekrit, UUD 1945 diberlakukan kembali

    Presiden Soekarno sedang membacakan dekrit di Serambi Istana Merdeka, Jakarta. (wikipedia)

    5 Juli 1959: Soekarno keluarkan dekrit, UUD 1945 diberlakukan kembali
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Tepat 66 tahun yang lalu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yang secara resmi membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan ini menjadi titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia dan menjadi awal dimulainya era Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.

    Dekrit ini dikeluarkan setelah Konstituante yang dibentuk melalui pemilu 1955 gagal mencapai kesepakatan mengenai pengesahan konstitusi baru pengganti UUD Sementara 1950. Perdebatan panjang dan tarik-menarik ideologis antara kelompok nasionalis, Islamis, dan komunis menyebabkan kebuntuan politik yang semakin mengganggu stabilitas negara. Di tengah kondisi itu, Presiden Soekarno mengambil langkah tegas demi menghindari kekacauan pemerintahan.

    Melalui siaran radio nasional pada 5 Juli 1959 dari Istana Merdeka, Presiden Soekarno membacakan isi dekrit yang secara garis besar mencakup tiga hal: pembubaran Konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Keputusan tersebut mendapat dukungan penuh dari TNI dan sebagian besar rakyat Indonesia yang sudah muak dengan ketidakpastian politik.

    Dekrit ini mengakhiri sistem parlementer yang berlaku sejak 1950 dan membuka jalan bagi sistem presidensial yang lebih kuat di bawah kendali langsung Presiden. Meski di kemudian hari sistem Demokrasi Terpimpin mengundang pro dan kontra, langkah ini dinilai sebagai upaya penyelamatan negara dari krisis konstitusional yang berkepanjangan.

    Penerbitan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi peristiwa penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Selain menandai berakhirnya masa transisi pascakemerdekaan, dekrit ini juga menunjukkan kuatnya peran presiden dalam menentukan arah politik nasional di tengah krisis kelembagaan.

    Sumber : Sumber Lain

  • Soekarno keluarkan dekrit, UUD 1945 diberlakukan kembali

    Soekarno keluarkan dekrit, UUD 1945 diberlakukan kembali

    Presiden Soekarno sedang membacakan dekrit di Serambi Istana Merdeka, Jakarta. (wikipedia)

    5 Juli 1959: Soekarno keluarkan dekrit, UUD 1945 diberlakukan kembali
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Tepat 66 tahun yang lalu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yang secara resmi membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan ini menjadi titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia dan menjadi awal dimulainya era Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.

    Dekrit ini dikeluarkan setelah Konstituante yang dibentuk melalui pemilu 1955 gagal mencapai kesepakatan mengenai pengesahan konstitusi baru pengganti UUD Sementara 1950. Perdebatan panjang dan tarik-menarik ideologis antara kelompok nasionalis, Islamis, dan komunis menyebabkan kebuntuan politik yang semakin mengganggu stabilitas negara. Di tengah kondisi itu, Presiden Soekarno mengambil langkah tegas demi menghindari kekacauan pemerintahan.

    Melalui siaran radio nasional pada 5 Juli 1959 dari Istana Merdeka, Presiden Soekarno membacakan isi dekrit yang secara garis besar mencakup tiga hal: pembubaran Konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Keputusan tersebut mendapat dukungan penuh dari TNI dan sebagian besar rakyat Indonesia yang sudah muak dengan ketidakpastian politik.

    Dekrit ini mengakhiri sistem parlementer yang berlaku sejak 1950 dan membuka jalan bagi sistem presidensial yang lebih kuat di bawah kendali langsung Presiden. Meski di kemudian hari sistem Demokrasi Terpimpin mengundang pro dan kontra, langkah ini dinilai sebagai upaya penyelamatan negara dari krisis konstitusional yang berkepanjangan.

    Penerbitan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi peristiwa penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Selain menandai berakhirnya masa transisi pascakemerdekaan, dekrit ini juga menunjukkan kuatnya peran presiden dalam menentukan arah politik nasional di tengah krisis kelembagaan.

    Sumber : Sumber Lain