Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • Sempat surut, banjir kembali rendam empat RT di Kebon Pala Jaktim

    Sempat surut, banjir kembali rendam empat RT di Kebon Pala Jaktim

    Banjir di wilayah Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (8/7/2025) pagi. ANTARA/Siti Nurhaliza.

    Sempat surut, banjir kembali rendam empat RT di Kebon Pala Jaktim
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 11:10 WIB

    Elshinta.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Timur (Jaktim) menyebut, banjir kembali merendam empat RT di pemukiman Kebon Pala II, Kampung Melayu, Jatinegara yang sebelumnya sempat surut pada Senin (7/7) sore.

    “Sebelumnya sempat surut, namun air kembali masuk di wilayah Kebon Pala, Kampung Melayu mulai hari ini pukul 03.00 WIB pagi tadi,” kata Kepala Satgas Korwil BPBD Jakarta Timur, Ali saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Ketinggian air mencapai 60 sentimeter (cm) akibat hujan dengan intensitas tinggi dan meluapnya aliran Kali Ciliwung yang melintas ke permukiman warga.

    Lalu, pada Senin (7/7) malam pukul 19.00 WIB Bendungan Katulampa juga mengalami kenaikan status dari siaga 4 menjadi siaga 3 (90 cm).

    “Penyebab banjir ataupun genangan sejak pukul 03.00 sampai sekarang karena curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung,” ucap Ali.

    Warga Kebon Pala sudah melakukan evakuasi mandiri ketika air perlahan naik. Sebagian warga juga ada yang baru saja kembali ke rumah dan melakukan kegiatan bersih-bersih usai mengungsi.

    Hingga saat ini, mereka masih memilih bertahan di lantai dua rumahnya masing-masing, sehingga belum ada warga yang dievakuasi.

    BPBD DKI Jakarta juga terus mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, dan Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan banjir dan genangan.

    Selain itu, BPBD wilayah Jakarta Timur juga berupaya memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat.

    Salah satu warga Kebon Pala, Opik mengaku khawatir volume air semakin tinggi jika nantinya turun hujan lagi. Beberapa warga juga sudah memindahkan kendaraan ke dataran yang lebih tinggi.

    “Sempat surut benar-benar kering pas kemarin (Senin) sore jam empat atau lima. Sekarang naik lagi karena hujan tidak berhenti. Yang ngungsi sebelumnya juga banyak, terus udah pulang, sekarang naik lagi,” kata Opik.

    Beberapa titik genangan yang tercatat oleh BPBD Jakarta Timur di Kelurahan Kampung Melayu hingga pukul 05.00 WIB akibat luapan Kali Ciliwung:

    – Jalan Kebon Pala II RW 04 (RT 12 dan RT 13)

    Pukul 03.00 WIB: 30 cm

    Pukul 04.00 WIB: 50 cm

    Pukul 05.00 WIB: 60 cm

    – Jalan Kebon Pala II RW 05 (RT 10 dan RT 11)

    Pukul 03.00 WIB: 30 cm

    Pukul 04.00 WIB: 50 cm

    Pukul 05.00 WIB: 60 cm

    Sumber : Antara

  • BRICS tak bermaksud lawan AS

    BRICS tak bermaksud lawan AS

    Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Christiawan Nasir saat menyampaikan pernyataan di Pangkalan Angkatan Udara Galeao, Rio De Janeiro, Brasil, Senin (7/7/2025). ANTARA/Andi Firdaus

    Wamenlu RI: BRICS tak bermaksud lawan AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 08:25 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Christiawan Nasir menyatakan bahwa pertemuan negara-negara BRICS tidak dimaksudkan sebagai upaya melawan Amerika Serikat maupun kelompok negara manapun.

    Hal ini disampaikan menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengancam akan menaikkan tarif perdagangan terhadap negara-negara anggota BRICS.

    “Sebenarnya, yang pertemuan presiden tidak ada upaya apapun untuk melawan Amerika atau yang lainnya,” katanya seusai melepas keberangkatan Presiden menuju Brasilia, di Rio De Janeiro, Brasil, Senin (7/7).

    Ia menegaskan bahwa fokus utama pertemuan BRICS adalah memperkuat kerja sama negara-negara berkembang dalam menghadapi tantangan global, bukan membentuk blok tandingan terhadap negara besar manapun.

    Arrmanatha juga menyampaikan bahwa tidak ada satu pun pembahasan dalam forum tersebut yang bertentangan dengan kepentingan negara berkembang atau menyerang negara tertentu.

    “Justru, isu-isu yang dibahas, tadi saya sampaikan, mengenai lingkungan hidup, mengenai kesehatan, kemarin kita bahas mengenai masalah situasi global, mengenai multilateralime,” katanya.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% kepada negara yang mendukung kebijakan Anti-Amerika dari BRICS.

    Pernyataan Trump melalui akun media sosial Trust itu disuarakan di tengah pertemuan para pimpinan dan delegasi dalam KTT BRICS yang turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sumber : Antara

  • Sebanyak 35 RT di Jakarta masih tergenang hingga Selasa pagi

    Sebanyak 35 RT di Jakarta masih tergenang hingga Selasa pagi

    Warga membersihkan rumahnya saat banjir merendam kawasan permukiman di Kramat Jati, Cawang, Jakarta, Senin (7/7/2025). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat pada Senin (7/7) pukul 06.00 WIB sebanyak 109 rukun tetangga (RT) masih terendam banjir yang berangsung surut di wilayah Jakarta Barat, Timur, Pusat, dan Selatan akibat tingginya intensitas hujan dan meluapnya sejumlah aliran sungai di Jakarta. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/bar

    Sebanyak 35 RT di Jakarta masih tergenang hingga Selasa pagi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 08:12 WIB

    Elshinta.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak 35 rukun tetangga (RT) masih tergenang air hingga Selasa pukul 05.00 WIB, imbas dari hujan intens dan pasang air laut maksimum sejak Senin (7/7).

    Kondisi ini dipicu oleh kombinasi cuaca ekstrem dan peringatan dini banjir pesisir (rob) yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akibat fase Bulan Baru dan Perigee yang memperkuat pasang maksimum air laut.

    BPBD DKI mencatat genangan tersebar di empat wilayah kota, dengan rincian terbanyak berada di Jakarta Selatan sebanyak 25 RT. Sementara Jakarta Barat mencatatkan 7 RT terdampak, Jakarta Utara 2 RT, dan Jakarta Timur 1 RT.

    Di Jakarta Selatan, kelurahan yang terdampak paling parah adalah Duren Tiga dengan genangan setinggi 130 cm akibat luapan Kali Mampang, disusul Kuningan Barat (95 cm), Jati Padang (85 cm), dan Pela Mampang (60 cm).

    Sementara itu, di Jakarta Barat, genangan mencapai 50 cm di Kedaung Kali Angke akibat curah hujan tinggi dan luapan Kali Cengkareng.

    Jakarta Utara juga mengalami genangan setinggi 65 cm di Kelurahan Kapuk Muara, yang disebabkan oleh kombinasi hujan dan rob.

    Sebanyak enam titik pengungsian telah disiapkan untuk menampung warga terdampak. Di antaranya adalah Masjid Al Mujahidin di Kelurahan Jati Padang yang saat ini menampung 140 jiwa, serta Mushola Al Inayah di Pejaten Barat yang menampung 60 jiwa.

    Tiga ruas jalan di Jakarta Barat juga masih tergenang, yakni Jl. Adi Karya (40 cm), Jl. Bojong Indah Raya (30 cm), dan Jl. Raya Daan Mogot KM 11 (20 cm), yang turut mengganggu mobilitas warga.

    Meski demikian, BPBD juga melaporkan genangan sudah surut di sejumlah wilayah, termasuk 40 RT di Kelurahan Petogogan, serta di Kelurahan Kebon Jeruk, Cipete Utara, Jagakarsa, dan Cilandak Timur.

    Beberapa ruas jalan yang sebelumnya tergenang juga sudah dinyatakan kering, seperti Jl. H.R. Rasuna Said (Kel. Guntur), Jl. Gaya Motor Raya dan Jl. Gaya Motor 2 (Kel. Sungai Bambu), serta Jl. Perumahan Green Garden (Kel. Kedoya Utara).

    BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel ke seluruh wilayah terdampak untuk memantau kondisi dan berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Gulkarmat guna melakukan penyedotan air serta memastikan saluran air berfungsi normal.

    “Penanganan kami lakukan secara terpadu bersama lurah, camat, dan instansi terkait. Genangan ditargetkan surut dalam waktu cepat,” tulis keterangan resmi BPBD.

    BPBD mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi genangan dan segera melapor ke layanan darurat 112 yang beroperasi 24 jam tanpa biaya.

    Sumber : Antara

  • KemenPPPA minta DAK PPA tetap dialokasikan pada 2026-2029

    KemenPPPA minta DAK PPA tetap dialokasikan pada 2026-2029

    Menteri PPPA Arifah Fauzi (kanan) didampingi Wamen PPPA Veronica Tan saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025). ANTARA/Anita Permata Dewi

    KemenPPPA minta DAK PPA tetap dialokasikan pada 2026-2029
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta kepada Komisi VIII DPR TI agar Dana Alokasi Khusus Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK PPA) tetap dialokasikan pada tahun 2026 – 2029.

    “Dana Alokasi Khusus Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK PPA), baik fisik maupun nonfisik sudah tidak ada lagi. Padahal DAK PPA tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu daerah menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7).

    Arifah Fauzi menekankan pentingnya anggaran DAK PPA dalam mendukung layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

    Ia mencontohkan ada tiga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang saat ini membutuhkan anggaran untuk penanganan.

    Pertama, kasus kekerasan yang dialami oleh seorang mahasiswi di Yogyakarta.

    “Seorang mahasiswi yang disiram air keras oleh pacarnya dan sampai saat ini kondisinya masih memprihatinkan. Ketika kami datang ke Yogyakarta 1,5 bulan lalu, dana yang terpakai sudah sebesar Rp400 juta karena korban setiap pekan harus mengganti perban dan ketika mengganti perban harus dibius total karena saking parahnya kondisinya,” kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.

    Kemudian kasus perempuan yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh oknum ojek pangkalan di Jawa Barat.

    “Sampai saat ini orang tua korban masih berutang kepada rumah sakit, sampai sekarang belum bisa dilunasi,” kata Arifah Fauzi.

    Teranyar, dalam kasus penelantaran dan kekerasan terhadap anak. Korban anak kini telah menjalani tiga kali operasi di RS Polri Said Sukanto.

    “Seorang anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, yang sekarang ada di RS Polri. Per tanggal 3 Juni, biaya yang sudah dipakai adalah sebesar Rp157 juta. Anak ini tidak diketahui orang tuanya di mana sehingga kami harus mengambil alih apapun yang terjadi harus diselesaikan dulu, diprioritaskan dulu kesehatannya,” kata Arifah Fauzi.

    Sumber : Antara

  • Ada penutupan jalan di dekat Stasiun Bekasi mulai Senin malam

    Ada penutupan jalan di dekat Stasiun Bekasi mulai Senin malam

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ada penutupan jalan di dekat Stasiun Bekasi mulai Senin malam
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 Juli 2025 – 17:56 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 1 Jakarta menutup arus lalu lintas di perlintasan sebidang kereta api di Jalan Perjuangan KM 26+7/8 dekat Stasiun Bekasi mulai Senin malam karena ada perbaikan jalur yang sifatnya darurat.

    “Pekerjaan ini merupakan bagian dari upaya pemeliharaan berkala untuk meningkatkan kualitas jalur rel serta menjamin keselamatan perjalanan KA dan pengguna jalan yang melintas di perlintasan tersebut,” ujar Manager Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan, penutupan arus lalin dimulai pukul 22.00-04.00 terhitung 7 Juli hingga 11 Juli 2025. Adapun pekerjaan jalur II, III, V dan VI wilayah Stasiun Bekasi akan dilakukan secara intensif pada malam hari guna meminimalkan gangguan terhadap arus lalu lintas.

    “Tidak (ada potensi mengganggu perjalanan kereta api, yang potensi terganggu pengguna jalan umum,” kata dia.

    PT KAI Daop 1 Jakarta telah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk mendukung kelancaran rekayasa lalu lintas (lalin) selama pekerjaan berlangsung.

    “Kami mengimbau masyarakat, khususnya para pengendara yang melintasi Jalan Perjuangan agar dapat mengikuti arahan petugas di lapangan dan menggunakan jalur alternatif yang disiapkan,” ujar dia.

    PT KAI Daop 1 Jakarta meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan akibat pekerjaan ini dan menyampaikan terima kasih atas pengertian serta kerja sama dari seluruh pihak demi terciptanya perjalanan kereta api yang aman dan andal.

    Sumber : Antara

  • Pengendara berbondong lawan arah hindari banjir di Daan Mogot Jakbar

    Pengendara berbondong lawan arah hindari banjir di Daan Mogot Jakbar

    Pengendara sepeda motor di Jalan Taman Kota Daan Mogot, Jakarta Barat beramai-ramai lawan arah untuk menghindari genangan banjir di area tersebut, Selasa (8/7/2025) dini hari. ANTARA/Risky Syukur

    Pengendara berbondong lawan arah hindari banjir di Daan Mogot Jakbar
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 07:13 WIB

    Elshinta.com – Pengendara sepeda motor di Jalan Taman Kota Daan Mogot, Jakarta Barat beramai-ramai lawan arah untuk menghindari genangan banjir di area tersebut, Selasa dini hari.

    Tindakan pengemudi tersebut menyebabkan lalu lintas macet parah serta adu mulut antarpengendara pun tak terhindarkan.

    Pantauan di lokasi pada pukul 00.20 WIB, banyak pengendara sepeda motor yang terpaksa dari arah Grogol menuju Cengkareng mengambil jalur berlawanan untuk menghindari genangan banjir.

    Seorang pengendara sepeda motor bernama Firman, mengaku banjir mulai menggenangi wilayah tersebut sejak sekitar pukul 22.00 WIB dengan ketinggian air mencapai sekitar 30 sentimeter.

    Menurutnya ketinggian air tersebut dapat menyebabkan sepeda motornya macet.

    “Dari jam 22.00 WIB jalanan ini padat karena di seberang itu jalanan udah banjir banget, kendaraan motor pada kerendam banjir. Makanya pengendara dari Grogol ke Cengkareng malah ambil jalur lawan arah,” ucap Firman di lokasi.

    Selain itu, pengendara lain bernama Agung menyebut perjalanannya dari Juanda menuju Cengkareng memakan waktu lebih dari satu jam, sehingga ua terpaksa melawan arah demi menghindari mogok di tengah banjir.

    “Dari Juanda baru sampai sini udah nyita waktu satu jam. Enggak tau ini sampe rumah di Cengkareng jam berapa. Kalau tetap di jalan seberang, motor bisa mogok,” tutur Agung.

    Beranjak ke Jalan Panjang, Kebon Jeruk, pengendara mobil pun ikut melawan arah, bahkan dengan mengambil jalur Transjakarta, tepatnya pafa Senin (7/7) malam.

    Dalam video viral yang diunggah oleh akun Instagram @warga.jakbar, mobil-mobil itu terperangkap di jalur busway lantaran satu unit bus Trasnjakarta melaju dari arah yang seharusnya.

    Mobil-mobil yang melawan arah itu pun akhirnya mundur perlahan seiring bus Transjakarta yang terus bergerak maju.

    Sumber : Antara

  • Usulan pemekaran belum ada soal pemecahan provinsi

    Usulan pemekaran belum ada soal pemecahan provinsi

    Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Provinsi Jawa Barat Faiz Rahman memberikan keterangan di Bandung. (ANTARA/Ricky Prayoga)

    Pemotda Jabar: Usulan pemekaran belum ada soal pemecahan provinsi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 07:29 WIB

    Elshinta.com – Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Jawa Barat mengungkapkan dari semua usulan pemekaran daerah yang masuk ke Pemprov Jabar, belum ada yang mengenai pemecahan provinsi, penggabungan atau penambahan wilayah kota, sampai perubahan nama kabupaten.

    Sejauh ini, kata Kepala Biro Pemotda Jawa Barat Faiz Rahman, ada sembilan usulan pemekaran kabupaten di Jawa Barat yang telah masuk sejak tahun 2023 dan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditambah satu usulan baru untuk Kabupaten Cirebon Timur.

    “Sejauh ini kami menerima dan telah mengusulkan (ke Kemendagri) sembilan usulan pemekaran. Dan baru-baru ini yang masuk usulan Kabupaten Cirebon Timur, kalau itu dihitung jadi 10,” kata Faiz di Bandung, Senin.

    Sejauh ini, dijelaskan Faiz, ada sembilan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) di Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara, dan Kabupaten Subang Utara.

    Adapun soal provinsi Jawa Barat yang diwacanakan dipecah lima provinsi; kemudian Kota Cimahi, Banjar, dan Sukabumi yang menginginkan kecamatan di perbatasannya untuk bergabung; dan juga pergantian nama Kabupaten Bandung Barat.

    “Itu belum ada, kalaupun ada kita proses. Namun juga ini kan keputusannya di pemerintah pusat yang masih memberlakukan moratorium saat ini,” ucapnya.

    Faiz mengatakan usulan-usulan soal pemecahan provinsi, penambahan wilayah, dan pergantian nama yang merupakan penataan wilayah, haruslah melalui berbagai kajian seperti sosial, ekonomi, politik, historis dan lainnya yang awalnya dilakukan oleh daerah pengusul.

    Prosesnya juga berjenjang dari kabupaten/kota, naik ke tingkat provinsi, dan dibahas lagi di tingkat pusat.

    “Pengusulan secara resmi melalui pemerintah daerah dan DPRD di kota/kabupaten, kemudian naik ke tingkat provinsi, lalu ke pusat melalui berbagai kajian lagi dan peninjauan, karena ini juga kan terkait undang-undang pembentukan wilayahnya,” ujar dia.

    Wacana soal pemecahan provinsi Jabar pertama kali bergulir dari DPRD Jabar yang menyebutkan ada yang mengusulkan pemecahan provinsi Jabar jadi lima yakni Sunda Priangan, Sunda Caruban, Sunda Galuh, Sunda Bhagasasi, dan Sunda Pakuan.

    Untuk isu daerah kota yang ingin memasukan kecamatan di kabupaten/kota tetangga ke wilayahnya, diwacanakan oleh Kota Sukabumi, Kota Banjar dan yang terbaru Kota Cimahi.

    Adapun soal pergantian nama wilayah, diwacanakan untuk Kabupaten Bandung Barat yang juga disampaikan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi belum lama ini.

    Sumber : Antara

  • IHSG ditutup menguat di tengah `wait and see` kebijakan dagang AS

    IHSG ditutup menguat di tengah `wait and see` kebijakan dagang AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup menguat di tengah `wait and see` kebijakan dagang AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 Juli 2025 – 18:10 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup menguat di tengah pelaku pasar bersiap “wait and see” terhadap kebijakan dagang Amerika Serikat (AS), menjelang batas waktu pemberlakuan tarif resiprokal pada 9 Juli 2025.

    IHSG ditutup menguat 35,74 poin atau 0,52 persen ke posisi 6.900,93. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 3,99 poin atau 0,52 persen ke posisi 767,50.

    “Indeks saham di Asia pada sore ini ditutup beragam dengan kecenderungan melemah, di tengah kebingungan karena pejabat Amerika Serikat (AS) mengisyaratkan penundaan tarif namun tidak memberikan rincian dari perubahan tersebut,” sebut Tim Riset Phillips Sekuritas Indonesia dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

    Dari mancanegara, Presiden AS Donald Trump mengkonfirmasi bahwa tarif timbal balik (reciprocal tariff) yang pertama kali diumumkan pada April 2025 lalu, akan berlaku pada 1 Agustus 2025 bagi negara-negara yang belum mencapai kesepakatan dagang dengan AS, bukan tanggal 9 Juli 2025.

    Pada Minggu (06/07), Trump mengatakan Amerika hampir menyelesaikan beberapa perjanjian dagang dalam beberapa hari mendatang dan akan memberitahukan negara-negara lain tentang tingkat tarif yang lebih tinggi paling lambat pada 9 Juli 2025, dengan tingkat tarif yang lebih tinggi akan berlaku pada 1 Agustus 2025.

    Secara terpisah, Trump mengumumkan bahwa tarif tambahan sebesar 10 persen akan dikenakan kepada negara-negara yang berpihak pada kebijakan anti Amerika yaitu BRICS tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

    Pengumuman disampaikan pada saat negara-negara berkembang yang tergabung dalam BRICS berkumpul di Rio de Janeiro, Brasil, untuk menghadiri pertemuan puncak selama dua hari.

    Di sisi lain, para pemimpin negara-negara anggota BRICS menyoroti kebijakan tarif perdagangan Trump dalam pernyataan bersama (joint statement) pada Minggu (07/07), dengan memberikan peringatan terhadap “tindakan proteksionis sepihak yang tidak dapat dibenarkan, termasuk peningkatan tarif timbal balik yang tidak pandang bulu,”.

    Tanpa menyebut AS, para pemimpin BRICS menyuarakan kekhawatiran serius mengenai munculnya tarif sepihak (unilateral) dan tindakan non-tarif yang mendistorsi perdagangan dan tidak konsisten dengan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).

    Dibuka melemah, IHSG betah di teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG bergerak ke zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, empat sektor menguat, yaitu sektor barang konsumen non primer naik sebesar 0,85 persen, diikuti oleh sektor teknologi dan sektor infrastruktur yang naik masing-masing sebesar 0,44 persen dan 0,20 persen.

    Sedangkan tujuh sektor terkoreksi yaitu sektor barang baku paling dalam minus 0,52 persen, diikuti oleh sektor properti dan sektor barang konsumen primer yang turun masing-masing sebesar 0,46 persen dan 0,36 persen.

    Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu VICO, SHID, LABA, TRJA, dan VINS. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni CSMI, IOTF, INPS, YUPI, dan MFIN.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 885.794 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 14,82 miliar lembar saham senilai Rp7,50 triliun. Sebanyak 257 saham naik, 309 saham menurun, dan 226 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei melemah 223,33 poin atau 0,56 persen ke 39.587,50, indeks Hang Seng melemah 28,23 poin atau 0,12 persen ke 23.887,48, indeks Shanghai menguat 0,81 poin atau 0,02 persen ke 3.473,78, dan indeks Strait Times menguat 18,24 poin atau 0,45 persen ke 4.031,64.

    Sumber : Antara

  • Bagian dari preventif dan mitigasi risiko

    Bagian dari preventif dan mitigasi risiko

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kopdes/Kel MP diawasi penegak hukum, Menkop: Bagian dari preventif dan mitigasi risiko
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 Juli 2025 – 18:21 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa pengawasan oleh aparat penegak hukum terhadap Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih perlu dilakukan sebagai bagian dari usaha preventif dan mitigasi risiko, baik dalam aspek kelembagaan maupun pengelolaan bisnis usaha.

    “Strategi ini perlu terus diperkuat agar tercipta ekosistem usaha koperasi yang sehat, transparan, dan akuntabel,” tegas Menkop, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Strategis Lanjutan Pasca Pembentukan 80 Ribu Kopdes/Kel Merah Putih, secara daring, di Jakarta, Senin (7/7).

    Dalam Rakor bersama seluruh Kepala Dinas Koperasi selindo yang juga sebagai Sekretaris Satuan Tugas Provinsi, Kabupaten/Kota, Menkop menambahkan, untuk mendukung pendampingan hukum dan literasi hukum, upaya mitigasi risiko dan transparansi tata kelola oleh pengurus, pengawas, dan pengelola Kopdes, pihaknya telah menggandeng Kejaksaan Agung dan KPK.

    “Hal ini sebagai langkah strategis tindak lanjut telah diterbitkannya Permenkop Nomor 1/2025 tentang penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir oleh LPDB kepada koperasi percontohan,” terang Menkop.

    Bagi Menkop, sinergi dengan aparat penegak hukum itu untuk menghindari potensi terjadinya penyimpangan atau fraud dan moral hazard dalam proses penyaluran pinjaman maupun implementasinya.

    Terlebih lagi, menurut Menkop, setelah tahap pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kini saatnya fokus pada penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi secara kongkret di lapangan. 

    “Kita harus memastikan koperasi yang sudah terbentuk benar-benar bisa beroperasi, tumbuh, dan berkembang,” kata Menkop, 

    Sehingga, ada beberapa hal penekanan dari Menkop. Pertama, peningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM koperasi, mulai dari pengurus, pengawas, dan pengelola. “Diperlukan pelatihan sesuai dengan kebutuhan setiap koperasi, yang muaranya adalah SDM koperasi yang kompeten dan profesional,” kata Menkop.

    Kedua, menentukan model bisnis yang sesuai dengan kondisi, potensi, dan sumber daya usaha setiap koperasi. “Setiap gerai usaha harus memiliki model bisnis yang sesuai dengan potensi desa dan kearifan lokal,” ucap Menkop.

    Ketiga, lanjut Menkop, karena hampir semua Kopdes/Kel Merah Putih ini merupakan pendirian baru, maka perlu pendampingan dari sisi kelembagaan dan usaha guna memastikan di tahun-tahun awal koperasi dapat berjalan dengan baik.

    “Keempat, mendorong sinergi dengan berbagai pihak dalam kaitan permodalan dan pembiayaan. Dengan harapan, nanti Kopdes tidak hanya mengandalkan modal awal dari Himbara, tapi memiliki alternatif pembiayaan lainnya,” papar Menkop Budi Arie.

    Dalam kaitan ini, Menkop membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang lebih erat karena tidak bisa berjalan sendiri. “Kita harus bergerak bersama antara pusat dan daerah, antara dinas, satgas, dan seluruh pemangku kepentingan. Satu irama, satu tujuan,” ucap Menkop.

    Menurut Menkop, fokus ke depan bukan hanya membentuk koperasi, tetapi menghidupkan koperasi. Maka, koperasi harus dikelola secara transparan, partisipatif, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

    Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih menambahkan, Satgas sudah menyepakati untuk membentuk percontohan yang tersebar di 38 provinsi. 

    “Maka, kami membutuhkan dukungan dari seluruh dinas koperasi di kabupaten dan kota, termasuk Satgas di tingkat daerah,” ungkap Wamenkop.

    Wamenkop juga berharap dukungan Kemendagri, dalam hal ini Dirjen Pemerintahan Desa, untuk mempercepat pembentukan Satgas Kopdes Merah Putih di setiap daerah, khususnya di 92 Mock Up di 38 provinsi.

    Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung Prof Reda Manthovani mengatakan bahwa urgensi dan peran pendampingan hukum dari Kejaksaan adalah mitigasi risiko dan kepatuhan. 

    “Pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari potensi dan konsekuensi hukum finansial yang merugikan. Mengingat uang yang akan dikucurkan adalah uang dari APBN,” kata Prof Reda.

    Peran Kejaksaan terkait hal ini, lanjut Prof Reda, akan diselaraskan dengan program Jaga Desa yang sudah dimiliki Kejagung. “Selama ini kita sudah mengawasi keuangan dana desa, yang akan diperluas lagi krpada koperasi,” kata Prof Reda.

    Program Jaga Desa adalah inisiatif Kejaksaan Agung RI yang bertujuan untuk mendampingi dan mengawal pengelolaan Dana Desa, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dan tindak pidana korupsi di tingkat desa. 

    “Program ini juga berupaya meningkatkan pemahaman hukum aparatur desa dan masyarakat, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa,” ujar Prof Reda. 

    Sumber : Elshinta.Com

  • Potret saat ini, satu juta sarjana pengangguran

    Potret saat ini, satu juta sarjana pengangguran

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menaker: Potret saat ini, satu juta sarjana pengangguran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 Juli 2025 – 21:44 WIB

    Elshinta.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengakui bahwa data terkait satu juta sarjana yang menganggur di Indonesia adalah sebuah tantangan dan potret saat ini.

    “Itu menjadi sebuah tantangan kita. Artinya, itu adalah potret saat ini, kemudian kita punya tantangan ke depan,” kata Menaker saat memberikan tanggapan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Adapun sebelumnya, Menaker Yassierli mengungkapkan bahwa sebanyak 1,01 juta lulusan universitas menganggur pada tahun 2025.

    Data ini selaras dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang sebelumnya mencatat bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025, dengan jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi saja tercatat tembus hingga 1,01 juta orang.

    Selain itu, BPS juga mencatatkan jumlah pengangguran per Februari 2025 menembus angka hingga 7,28 juta orang, naik sekitar 1,11 persen atau sebesar 83,45 ribu orang.

    Angka tersebut pun mengambil porsi 4,76 persen dari angkatan kerja Indonesia.

    Tak hanya lulusan sarjana, lulusan diploma memiliki 177,39 ribu orang pengangguran. Sementara untuk lulusan SD dan SMP, SMA, serta SMK, masing-masing di angka 2,42 juta orang, 2,04 juta orang, dan 1,63 juta orang.

    Menurut Menaker, untuk mengatasi permasalahan ini, khususnya bagi lulusan sarjana, diperlukan adanya kolaborasi yang lebih erat lagi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait, seperti salah satunya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek).

    “Sehingga semangat yang saya munculkan itu, kan adalah semangat untuk kita berkolaborasi bersama. Itu saja sebenarnya untuk mencari solusi,” ujar Yassierli.

    Sumber : Antara