Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • Seorang wanita lansia tewas dalam kebakaran rusun Klender Jaktim

    Seorang wanita lansia tewas dalam kebakaran rusun Klender Jaktim

    Kebakaran di rumah susun (rusun) di Jalan Delima Raya, Malaka Sari, Duren sawit, Jakarta Timur, Sabtu (12/7/2025) dini hari. (ANTARA/HO-Sudin Gulkarmat Jakarta Timur.)

    Seorang wanita lansia tewas dalam kebakaran rusun Klender Jaktim
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 12 Juli 2025 – 10:43 WIB

    Elshinta.com – Seorang wanita lanjut usia (lansia) ditemukan meninggal dunia dalam kebakaran rumah susun (rusun) di Jalan Delima Raya, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu dini hari.

    “Seorang wanita lansia atas nama Ibu Asmini (70) meninggal dunia dalam kebakaran Rusun Klender di lantai empat,” kata Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Bayu Meghantara saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Bayu menyebut, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur mengerahkan sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran dan 65 personel untuk memadamkan api.

    Informasi kebakaran disampaikan salah seorang warga sekitar yang datang ke pos Damkar Jakarta Timur pada pukul 00.56 WIB.

    Lalu, pihak Sudin Gulkarmat Jakarta Timur langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) bersama satu unit pemadam kebakaran untuk pengerahan awal.

    “Kami menerima informasi pukul 00.56 WIB, langsung kami menuju lokasi tiba pukul 01.01 WIB. Mulai pemadaman awal pukul 01.02 WIB,” ujar Bayu.

    Api berhasil dilokalisir sekitar pukul 01.35 WIB dan pendinginan mulai pukul 02.02 WIB. Status kebakaran saat ini sudah hijau dan padam sekitar pukul 02.39 WIB.

    Sudin Gulkarmat Jakarta Timur masih menyelidiki terkait penyebab api dan total kerugian akibat kebakaran tersebut.

    Sumber : Antara

  • Bupati Bekasi ajukan pembentukan panitia seleksi sekretaris daerah

    Bupati Bekasi ajukan pembentukan panitia seleksi sekretaris daerah

    Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

    Bupati Bekasi ajukan pembentukan panitia seleksi sekretaris daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 12 Juli 2025 – 10:28 WIB

    Elshinta.com – Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengungkapkan telah mengajukan pembentukan panitia seleksi atau pansel jabatan sekretaris daerah (Sekda) untuk menggantikan Dedy Supriyadi yang saat ini masih aktif menjabat posisi tersebut.

    Dedy mulai menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi sejak 31 Januari 2022 setelah dilantik Plt. Bupati Bekasi saat itu, Akhmad Marjuki. Dedy bahkan pernah menjabat Penjabat Bupati Bekasi sebelum kembali menjadi sekda usai digantikan Dani Ramdan.

    “Sudah mengajukan untuk pembentukan panitia seleksi ke Pemprov Jabar,” kata Ade di Cikarang, Jumat.

    Dia menyatakan pergantian sekda secara administratif termasuk dalam kegiatan rotasi dan evaluasi jabatan pimpinan tinggi pratama. Lebih dari itu, proses ini menjadi bagian dari komitmen politik selama kontestasi pemilihan kepala daerah.

    Terlebih posisi sekda kerap menjadi titik keseimbangan antara stabilitas birokrasi dan dinamika politik. Meski demikian, Ade menegaskan hubungan personal dengan Dedy tetap terjalin baik.

    “Alhamdulillah, mohon doanya. Saya juga dengan Pak Sekda (Dedy Supriyadi) secara personal tidak ada masalah, kami sahabat. Kita menjalin hubungan silaturahmi dengan baik,” katanya.

    Ia menegaskan pergantian jabatan sekretaris daerah merupakan hal yang wajar usai pilkada dan penetapan kepala daerah. Dinamika serupa juga terjadi di banyak daerah lain.

    “Ini menjadi konsekuensi pilkada. Bukan hanya di Kabupaten Bekasi, di kabupaten atau kota lain juga seperti itu. Biasanya sekda diganti berdasarkan musyawarah dengan tim-tim sukses,” ucapnya.

    Soal kemungkinan mutasi Dedy ke jabatan yang lebih tinggi atau tetap bertugas di Kabupaten Bekasi, Ade menyatakan hal itu masih dalam tahap pembicaraan.

    “Itu tergantung. Saya baru satu kali bertemu Pak Sekda untuk membahas ini. Mungkin nanti kami akan kembali bertemu. Beliau juga sedang mempertimbangkan, ingin masuk ke circle yang mana,” katanya.

    Pemerintah Kabupaten Bekasi saat ini masih menunggu arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pembentukan panitia seleksi berikut tahapan uji kompetensi yang akan dijalankan.

    Sementara saat dikonfirmasi, Sekda Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi mengaku belum mengetahui rencana penggantian dirinya.

    Sumber : Antara

  • Kopdes/Kel MP jalin kontak bisnis dengan 6 mitra strategis di Kota Magelang 

    Kopdes/Kel MP jalin kontak bisnis dengan 6 mitra strategis di Kota Magelang 

    Sumber foto: Kurniawati/elshinta.com.

    Kopdes/Kel MP jalin kontak bisnis dengan 6 mitra strategis di Kota Magelang 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang, Jawa Tengah menggelar forum kontak bisnis dengan enam calon mitra Koperasi Merah Putih (KMP) di Aula Borobudur Golf, Kota Magelang, Kamis (10/7/2025). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat jaringan usaha koperasi kelurahan dan mendorong kolaborasi lintas sektor.

    Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang Hamzah Kholifi, kepala OPD terkait, camat dan lurah serta pengurus Koperasi Merah Putih di Kota Magelang. 

    Forum tersebut mempertemukan koperasi dengan enam mitra usaha kredibel, yaitu Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, PT Pupuk Indonesia, Bank Jateng, PT Jateng Agro Berdikari, dan Bapenda Provinsi Jawa Tengah.

    Wakil Wali Kota Magelang, dr. Sri Harso, menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan strategi konkret untuk membuka akses pasar dan meningkatkan daya saing koperasi.

    “Inilah bentuk sinergi konkret yang kita harapkan dalam membangun ekonomi kerakyatan. Koperasi tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri, melainkan harus bersinergi dengan lembaga usaha, keuangan, dan instansi pemerintah,” ujar Sri Harso seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati, Jumat (11/7). 

    Menurutnya, kolaborasi antarlembaga adalah kunci agar koperasi tidak hanya berkembang secara administratif, tetapi juga secara ekonomi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

    Di sisi lain, Sri mengingatkan agar koperasi bertindak hati-hati terutama koperasi yang menjalankan unit simpan pinjam.

    “Jadi perlu hati-hati, karena biasanya anggota pinjam dengan mudah, tapi sulit saat waktunya mengembalikan atau mengangsur,” tandasnya.

    Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro (DPPKUM) Kota Magelang, Syaifullah, menjelaskan bahwa koperasi Merah Putih di Kota Magelang telah terbentuk dan berbadan hukum. 

    Ia menyebutkan bahwa Kelurahan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari target nasional pembentukan 80.000 koperasi yang akan dicanangkan Presiden RI di Kabupaten Klaten pada 19 Juli 2025. 

    Meski demikian, Syaifullah mengakui masih ada sejumlah tantangan yang harus diselesaikan, antara lain terkait permodalan, perizinan, dan ketersediaan tempat usaha.

    “Hanya dengan niat yang sungguh-sungguh dan kolaborasi antarentitas, koperasi kelurahan akan mampu tumbuh dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian lokal,” pungkasnya.

    Kepala Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Silo Raharja, menekankan pentingnya forum ini dalam memberikan pemahaman kepada koperasi agar mampu menjalankan unit usaha sesuai dengan klasifikasi yang tertera dalam akta pendirian mereka.

    “Tidak cukup hanya membentuk lembaga, koperasi juga harus mampu menjalankan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kontak bisnis ini penting untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara koperasi kelurahan dan stakeholder,” ujarnya.

    Dwi menambahkan, sesuai dengan ketentuan nasional, terdapat delapan jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh Koperasi Merah Putih, antara lain: gerai sembako, klinik desa, apotek desa, unit simpan pinjam, kantor koperasi, cold storage, logistik, dan usaha lain sesuai potensi masyarakat. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Fasilitasi pencari kerja, Pemkab Sukoharjo gelar job fair 2025

    Fasilitasi pencari kerja, Pemkab Sukoharjo gelar job fair 2025

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    Fasilitasi pencari kerja, Pemkab Sukoharjo gelar job fair 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 23:29 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah berupaya menyerap angkatan kerja baru dengan membuka bursa tenaga kerja atau job fair. Sebanyak 22 ribu lowongan pekerjaan disediakan dengan melibatkan 40 perusahaan lokal maupun dari luar daerah.

    Targetnya, paling sedikit lima ribu pekerja terserap lapangan kerja dalam Sukoharjo Job Fair 2025 yang digelar dua hari, yakni 10 – 11 Juli 2025.

    Bupati Sukoharjo, Etik Suryani mengatakan, pemerintah daerah memfasilitasi para pencari kerja, khususnya lulusan baru dari SMK serta pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Tidak dipungkiri, penutupan pabrik tekstil terbesar di Sukoharjo, yakni PT Sritex beberapa waktu lalu menambah jumlah pencari kerja di Sukoharjo.

    Maka, pihaknya meminta angkatan kerja memanfaatkan setiap peluang pekerjaan yang ada sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Tidak pilih-pilih berdasarkan jenis pekerjaan apalagi yang tidak sesuai dengan kemampuan karena pelaku usaha tentu membutuhkan pekerja berdasarkan keterampilan yang dimiliki.

    “Mudah-mudahan anak-anak kita yang baru lulus dan mencari kerja tertampung semua,” harap Bupati seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Jumat (11/7).

    Menurutnya, lowongan pekerjaan yang ditawarkan dalam bursa kerja Sukoharjo ini mayoritas adalah operator mesin, utamanya mesin jahit. Sektor tekstil bidang garmen termasuk sektor usaha padat karya, sehingga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

    Tahun ini, pemkab juga mengandeng lembaga penyalur tenaga kerja migran ke luar negeri yakni ke Jepang dan Korea. Lembaga resmi yang terdaftar pemerintah ini menyediakan lowongan lebih dari 10 ribu tenaga kerja yang akan disalurkan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

    “Ada agen resmi penyalur tenaga kerja yang akan mengirim TKI ke Jepang dan Korea Selatan,” ujarnya.

    Sementara, Sumarno Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo meyebutkan, pihaknya menjaring pencari kerja dalam bursa kerja secara offline dan online. Pencari kerja bisa langsung datang ke lokasi job fair yakni di Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GP3D) dengan membawa persyaratan normatif ke loket perusahaan.

    Pencari kerja juga bisa mendaftar secara online melalui website, kemudian melakukan verifikasi berkas sekaligus wawancara kerja ditempat setelahnya. “Calon pekerja bisa mambawa syarat kemudian diwawancara langsung oleh perusahaan yang dituju,” kata dia.  

    Sumber : Radio Elshinta

  • Hari Koperasi Nasional, tonggak ekonomi gotong royong rakyat Indonesia

    Hari Koperasi Nasional, tonggak ekonomi gotong royong rakyat Indonesia

    Para peserta Kongres Koperasi Pertama tampak berbaris, menandai momen bersejarah 12 Juli 1947. (https://tinyurl.com/3tj9epcr)

    12 Juli 1947: Hari Koperasi Nasional, tonggak ekonomi gotong royong rakyat Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 12 Juli 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Setiap tanggal 12 Juli, Indonesia memperingati Hari Koperasi Nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap gerakan ekonomi rakyat yang berbasis gotong royong. Tanggal ini merujuk pada diselenggarakannya Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947, hanya dua tahun setelah Indonesia merdeka.

    Kongres tersebut menjadi tonggak awal pergerakan koperasi di Tanah Air, dengan tujuan membentuk sistem ekonomi alternatif yang menjunjung keadilan sosial dan kemandirian rakyat. Salah satu hasil penting dari kongres tersebut adalah berdirinya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang menjadi wadah perjuangan koperasi secara nasional. Momentum ini sekaligus menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar bentuk usaha, tetapi bagian dari perjuangan melawan dominasi ekonomi kolonial dan ketimpangan struktural.

    Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi, yang kegiatannya dilandasi prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam praktiknya, koperasi memberikan ruang partisipasi aktif bagi masyarakat dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi secara adil.

    Seiring waktu, koperasi berkembang dalam berbagai bentuk seperti koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi serba usaha. Meski dihadapkan pada tantangan zaman, koperasi tetap menjadi salah satu fondasi penting dalam pemberdayaan ekonomi mikro dan penguatan UMKM.

    Peringatan Hari Koperasi Nasional setiap 12 Juli biasanya dirayakan dengan berbagai kegiatan, mulai dari upacara nasional, pameran koperasi, seminar, hingga pemberian penghargaan kepada koperasi berprestasi. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM juga terus mendorong transformasi digital dan tata kelola yang lebih modern untuk menjawab tantangan ekonomi global.

    Peringatan ini menjadi pengingat bahwa semangat kolektivitas, solidaritas, dan keadilan sosial yang menjadi ruh koperasi tetap relevan dalam membangun ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

    Sumber : Sumber Lain

  • Mahal, Menteri PU akan cek tarif Jalan Tol Cibitung-Cilincing

    Mahal, Menteri PU akan cek tarif Jalan Tol Cibitung-Cilincing

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mahal, Menteri PU akan cek tarif Jalan Tol Cibitung-Cilincing
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 15:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo akan mengecek tarif Jalan Tol Cibitung-Cilincing yang dinilai terlalu mahal.

    “Nanti saya akan cek kenapa (tarifnya) sampai setinggi itu. Ini saya cek dulu,” ujar Dody saat ditemui wartawan di Komplek Kementerian PU Jakarta pada Jumat.

    Jalan Tol Cibitung-Cilincing mulai dibangun sejak 2017 yang menghubungkan Tol Jakarta-Cikampek di Cibitung dengan JORR 1 di Cilincing.

    Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional demi memperlancar akses dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju kawasan industri di timur Jakarta dan sebaliknya, Tol Cibitung Cilincing sepanjang 34,7 km terdiri dari empat seksi.

    Yaitu Seksi 1 Cibitung-Telaga Asih (3,03 km), Seksi 2 Telaga Asih-Gabus (10,1 km), Seksi 3 Gabus-Tarumajaya (14,35 km) dan Seksi 4 Tarumajaya-Cilincing (7,66 km).

    Tol Cibitung-Cilincing merupakan bagian Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2, yang memiliki fungsi utama sebagai penghubung kawasan logistik.

    Sebagai informasi, Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) Jakarta menyebut tingkat pemanfaatan Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) oleh pelaku usaha logistik masih rendah, padahal jalan tol ini menjadi penghubung penting antara kawasan industri dan Pelabuhan Tanjung Priok.

    Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ALFI Jakarta Adil Karim menilai Tol Cibitung-Cilincing sebagai solusi dan bagian dari integrasi koridor wilayah logistik.

    Di tengah kemacetan di jalur logistik seperti Pelabuhan Tanjung Priok yang semakin padat dan jalan tol eksisting masih belum optimal dimanfaatkan, katanya lagi, integrasi koridor logistik menjadi solusi mendesak.

    Namun, ia menyayangkan masih rendahnya tingkat pemanfaatan JTCC oleh pelaku usaha logistik, disebabkan oleh tingginya tarif tol yang dinilai tidak sebanding dengan efisiensi biaya operasional.

    Oleh karena itu, ALFI mendorong pemerintah dan pengelola tol untuk mengevaluasi tarif Tol Cibitung-Cilincing.

    Sumber : Antara

  • Mahal, Menteri PU akan cek tarif Jalan Tol Cibitung-Cilincing

    Mahal, Menteri PU akan cek tarif Jalan Tol Cibitung-Cilincing

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mahal, Menteri PU akan cek tarif Jalan Tol Cibitung-Cilincing
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 15:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo akan mengecek tarif Jalan Tol Cibitung-Cilincing yang dinilai terlalu mahal.

    “Nanti saya akan cek kenapa (tarifnya) sampai setinggi itu. Ini saya cek dulu,” ujar Dody saat ditemui wartawan di Komplek Kementerian PU Jakarta pada Jumat.

    Jalan Tol Cibitung-Cilincing mulai dibangun sejak 2017 yang menghubungkan Tol Jakarta-Cikampek di Cibitung dengan JORR 1 di Cilincing.

    Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional demi memperlancar akses dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju kawasan industri di timur Jakarta dan sebaliknya, Tol Cibitung Cilincing sepanjang 34,7 km terdiri dari empat seksi.

    Yaitu Seksi 1 Cibitung-Telaga Asih (3,03 km), Seksi 2 Telaga Asih-Gabus (10,1 km), Seksi 3 Gabus-Tarumajaya (14,35 km) dan Seksi 4 Tarumajaya-Cilincing (7,66 km).

    Tol Cibitung-Cilincing merupakan bagian Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2, yang memiliki fungsi utama sebagai penghubung kawasan logistik.

    Sebagai informasi, Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) Jakarta menyebut tingkat pemanfaatan Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) oleh pelaku usaha logistik masih rendah, padahal jalan tol ini menjadi penghubung penting antara kawasan industri dan Pelabuhan Tanjung Priok.

    Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ALFI Jakarta Adil Karim menilai Tol Cibitung-Cilincing sebagai solusi dan bagian dari integrasi koridor wilayah logistik.

    Di tengah kemacetan di jalur logistik seperti Pelabuhan Tanjung Priok yang semakin padat dan jalan tol eksisting masih belum optimal dimanfaatkan, katanya lagi, integrasi koridor logistik menjadi solusi mendesak.

    Namun, ia menyayangkan masih rendahnya tingkat pemanfaatan JTCC oleh pelaku usaha logistik, disebabkan oleh tingginya tarif tol yang dinilai tidak sebanding dengan efisiensi biaya operasional.

    Oleh karena itu, ALFI mendorong pemerintah dan pengelola tol untuk mengevaluasi tarif Tol Cibitung-Cilincing.

    Sumber : Antara

  • Pertamina Patra Niaga dukung pengembangan ekonomi dan UMKM

    Pertamina Patra Niaga dukung pengembangan ekonomi dan UMKM

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    Pertamina Patra Niaga dukung pengembangan ekonomi dan UMKM
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 16:05 WIB

    Elshinta.com – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Fuel Terminal Medan terus berkomitmen menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mendukung kemandirian masyarakat dan mendorong pengembangan UMKM lokal khususnya yang berada di wilayah operasinya. Adapun dua program TJSL unggulan yakni PELARI (Pekan Labuhan Bestari) dan KABAYA (Kampung Pesisir Berdaya).
     
    Area Manager Communication Relation & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria mengatakan program PELARI memiliki kegiatan pengelolaan kulit udang menjadi pakan ikan, selanjutnya pakan ikan tersebut didistribusikan ke budidaya perikanan dengan metode bioflok dan hasilnya dijual ke masyarakat sekitar. Sementara itu, program KABAYA memiliki kegiatan pengelolaan sampah terintegrasi melalui Bank Sampah HORAS BAH (Hayu Olah Sampah Menjadi Berkah), ketahanan pangan dan UMKM olahan kampung nelayan.

    “Program TJSL ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan masyarakat pesisir yang berkelanjutan melalui integrasi pengelolaan limbah, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi sumber daya setempat,” ujar Satria seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Jumat (11/7).

    Ia menjelaskan Bank Sampah HORAS BAH memiliki kegiatan pengelolaan sampah organik dan anorganik, sampah organik menjadi pupuk, ecoenzym dan budidaya maggot. Selanjutnya pupuk akan didistribusikan ke kelompok katahanan pangan sedangkan ecoenzym menjadi sabun cuci piring dan budidaya maggot didistribusikan ke kegiatan keramba jaring apung.

    “Program ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengolah limbah organik dan anorganik menjadi produk bernilai guna seperti pakan ikan, pupuk, ecoenzym, sabun ramah lingkungan, serta mendorong pengembangan UMKM lokal,” ujar Satria.

    Sebelumnya, Vice President CSR & SMEPP PT Pertamina (Persero), Rudi Ariffianto didampingi Manager CSR PT Pertamina, Mohamad Roby Hervindo melakukan peninjauan langsung ke lokasi program TJSL di rumah produksi pakan ikan dari limbah kulit udang di Lingkungan 25, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara, Selasa (24/6).

    Dalam kunjungannya, Rudi juga berdialog dengan para penerima manfaat yang terdiri dari kelompok pemuda, ibu-ibu UMKM dan pengelola bank sampah. Ia sangat mengapresiasi para penerima manfaat yang telah melakukan pembudidayaan ikan, memproduksi aneka produk UMKM dan mengelola sampah. 

    “Mereka (penerima manfaat) berhasil mengubah sampah organik dan non organik menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Program ini luar biasa karena mampu memberi dampak nyata dan menjadi solusi untuk lingkunganya,” jelas Rudi.

    Ia memberi semangat kepada seluruh penerima manfaat untuk terus menjalankan program yang telah diinisiasi dan terus berkembang ke level yang lebih tinggi. Rudi sangat mengapresiasi atas keberlanjutan program TJSL di Kelurahan Pekan Labuhan.

    “Insya Allah, Pertamina akan terus mendukung agar upaya ini bisa naik kelas. Sukses selalu untuk bapak-ibu yang menjalankan program-program TJSL yang sudah diagendakan dan kita akan terus support supaya level up,” katanya.

    Ketua Kelompok Bank Sampah HORAS BAH, Burhanuddin Saragi mengatakan pihaknya mendapat bantuan alat, berbagai pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam pengelolaan sampah organik dan anorganik dari Pertamina.

    “Terima kasih Pertamina, kami berharap kegiatan-kegiatan ini dapat menjadi langkah konkret untuk mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat,” kata Burhanuddin. 

    Di sisi lain, Vice President CSR & SMEPP PT Pertamina (Persero), Rudi Ariffianto didampingi Manager CSR PT Pertamina, Mohamad Roby Hervindo juga melakukan peninjauan Program Enduro Enterpreneurship di SMK Negeri 2 Medan, Selasa (24/6). Program TJSL ini didukung oleh PT Pertamina Lubricants.

    Sumber : Radio Elshinta

  • PSI umumkan 187.306 orang tercatat dalam DPT Pemilihan Raya

    PSI umumkan 187.306 orang tercatat dalam DPT Pemilihan Raya

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemilihan Ketua Umum

    PSI umumkan 187.306 orang tercatat dalam DPT Pemilihan Raya
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 12 Juli 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Steering Committee Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Beny Papa mengumumkan 187.306 orang telah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Raya PSI.

    “Data tersebut yang berhasil kami verifikasi sampai Kamis 10 Juli pukul 00.00 WIB. Jadi ada 187.306 anggota PSI yang berhak untuk memilih Ketua Umum dalam Pemilihan Raya,” kata Beny dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Beny menungkapkan tim Data Centre DPP PSI telah melakukan verifikasi sejak Mei lalu dengan mengirim pesan WhatsApp.

    “Dalam proses itu tidak semua pesan berhasil terkirim, ada karena nomornya sudah tidak aktif atau karena alasan lain. Beberapa juga menyatakan bukan anggota lagi,” ujarnya.

    Selanjutnya, pada 12 Juli sampai 18 Juli 2025, 187.306 anggota ini akan menggunakan hak suaranya untuk memilih Calon Ketua Umum dengan mengunjungi website vote.psi.id.

    “Tata cara memilih juga sangat muda sehingga semua anggota bisa menggunakan haknya dengan baik. Kami menghimbau seluruh anggota yang sudah terverifikasi agar menggunakan hak suaranya sebelum batas waktu 18 Juli pukul 00.00 WIB,” kata Beny.

    Pemilu Raya PSI 2025 akan diselenggarakan menjelang Kongres Nasional PSI pada Juli 2025. Hasil Pemilihan Raya akan diumumkan pada Kongres PSI, 19-20 Juli 2025, di Solo, Jawa Tengah.

    Sumber : Antara

  • Legislator FPKS minta Pemerintah perkuat kebijakan strategis sektor energi

    Legislator FPKS minta Pemerintah perkuat kebijakan strategis sektor energi

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Harga minyak melonjak akibat gejolak Timur Tengah

    Legislator FPKS minta Pemerintah perkuat kebijakan strategis sektor energi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 16:13 WIB

    Elshinta.com – Lonjakan tajam harga minyak mentah Indonesia yang kini menembus US$ 69,33 per barel akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah mendapat perhatian serius dari anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Haji Jalal Abdul Nasir. Ia menyampaikan keprihatinannya atas dampak gejolak global terhadap stabilitas energi nasional dan mendesak pemerintah untuk memperkuat kebijakan strategis di sektor energi.

    “Fluktuasi tajam harga minyak akibat konflik di Timur Tengah menegaskan betapa rapuhnya ketahanan energi kita jika terus bergantung pada dinamika global. Ini harus menjadi peringatan sekaligus momentum untuk mempercepat transformasi energi nasional,” ujar Haji Jalal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/7).

    Menurutnya, Indonesia harus segera mengakselerasi peningkatan produksi migas nasional (lifting) sebagai langkah jangka pendek untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menjaga ketahanan pasokan. Ia juga mendorong SKK Migas dan kontraktor migas untuk bekerja lebih agresif meningkatkan target produksi, terlebih menjelang pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Dalam jangka menengah, Haji Jalal menekankan pentingnya penguatan infrastruktur energi, termasuk percepatan pembangunan kilang dalam negeri dan optimalisasi distribusi BBM. “Kunjungan kami ke Fuel Terminal Cikampek beberapa waktu lalu menunjukkan pentingnya pengawasan distribusi energi. Sistem seperti Terminal Automation System (TAS) harus diperluas ke wilayah strategis lainnya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, legislator dari Dapil Jawa Barat VII ini mengapresiasi program transisi energi berbasis komunitas seperti Desa Energi Berdikari (DEB) yang dinilai mampu menjawab tantangan energi sekaligus memberdayakan masyarakat desa. Ia mendorong agar program-program semacam ini diadopsi secara nasional sebagai bagian dari roadmap transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

    Haji Jalal juga mengingatkan pemerintah agar mewaspadai lonjakan beban subsidi energi akibat kenaikan harga minyak global. Ia menilai perlu ada evaluasi terhadap skema subsidi agar tidak membebani APBN, namun tetap menjaga daya beli masyarakat.

    “Pemerintah dan DPR harus duduk bersama merumuskan langkah-langkah konkret. Kita tidak bisa lagi bersikap reaktif. Harus ada strategi jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian dan keadilan energi,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Jumat (11/7). 

    Sebagai penutup, Haji Jalal menekankan bahwa situasi ini bukan hanya soal harga minyak, tapi juga tentang kedaulatan energi nasional. “Saatnya Indonesia menata ulang orientasi energinya, dari bergantung pada pasar global menjadi negara yang kuat secara produksi, adil dalam distribusi, dan tangguh dalam menghadapi krisis,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta