Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • Inovasi Eco-Briket di Tuban, dihadirkan Pertamina

    Inovasi Eco-Briket di Tuban, dihadirkan Pertamina

    meluncurkan program bertajuk \\

    Kang Ebit: Inovasi Eco-Briket di Tuban, dihadirkan Pertamina
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 13:34 WIB

    Elshinta.com – Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus melalui Fuel Terminal Tuban meluncurkan program bertajuk “Kang Ebit” (Kampung Eco-Briket). Program unggulan ini merupakan inovasi sosial dan lingkungan yang mengubah limbah organik seperti siwalan dan batok kelapa menjadi briket ramah lingkungan yang bernilai ekonomi tinggi, demikian dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Elshinta.

    Kang Ebit lahir dari kepedulian terhadap dua isu besar yang saling berkaitan diantaranya persoalan limbah rumah tangga dan keterbatasan akses ekonomi masyarakat rentan. Dengan memanfaatkan limbah lokal yang melimpah, terutama limbah siwalan yang merupakan hasil olahan khas masyarakat wilayah Tuban serta batok kelapa yang kerap terbuang, program ini berhasil mengolah bahan-bahan tersebut menjadi briket berkualitas yang telah dipasarkan ke berbagai wilayah di Indonesia.

    Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tuban, Alek Mashadi menyampaikan bahwa program Kang Ebit merupakan inovasi yang unik sebagai langkah konkret dalam mendukung energi terbarukan dan pemanfaatan limbah secara berkelanjutan. “Kehadiran briket ramah lingkungan ini tidak hanya memberikan solusi alternatif terhadap bahan bakar fosil, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal,” ujar Alek.

    Lebih dari sekadar program pengelolaan limbah, Kang Ebit menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat. Pertamina menggandeng kelompok-kelompok rentan, seperti ibu rumah tangga, lansia produktif, hingga pemuda tidak produktif untuk dilatih dalam proses produksi briket, mulai dari pengumpulan bahan baku, pengolahan, pencetakan, hingga pengemasan, dan pemasaran. Hasilnya, para anggota kelompok kini memiliki keterampilan baru serta penghasilan tambahan yang stabil dan berkelanjutan.

    “Program Kang Ebit adalah wujud nyata kontribusi Pertamina dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya dalam hal pengurangan limbah, pemanfaatan energi alternatif, dan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Kami percaya bahwa solusi terhadap tantangan sosial dan lingkungan harus datang dari akar rumput dan Kang Ebit adalah contoh konkret bagaimana kolaborasi dan inovasi bisa membawa dampak positif yang luas,” ujar Rahmad Febriadi, Fuel Terminal Manager Tuban.

    Hingga pertengahan tahun 2025, program Kang Ebit telah memproduksi hingga 14 ton briket setiap bulannya dengan distribusi yang telah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Permintaan terhadap briket eco-friendly ini terus meningkat, baik dari sektor rumah tangga maupun pelaku UMKM yang membutuhkan sumber energi alternatif yang hemat, bersih, dan efisien.

    Kang Ebit menjadi bukti bahwa pendekatan berbasis komunitas, bila didukung oleh perusahaan dan didesain secara partisipatif, mampu memberikan dampak nyata yang berkesinambungan. Fuel Terminal Tuban berharap program ini dapat direplikasi di berbagai daerah lainnya sebagai model inovatif pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular, dan pemberdayaan masyarakat.

    Terpisah, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi menyampaikan bahwa program yang diperkenalkan oleh Fuel Terminal Tuban ini merupakan program yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan limbah B3 (Bahan Bebahaya dan Beracun) dengan tujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

    Program ini juga sejalan dengan komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan pengelolaan limbah yang baik, program ini dapat mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan sekitar khususnya wilayah Fuel Terminal Tuban.

    “Kami berharap dengan adanya Kang Ebit, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus melalui Fuel Terminal Tuban akan menjadi contoh dalam pengelolaan lingkungan di sektor energi, khususnya dalam penanganan limbah B3 serta dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, termasuk pengembangan ekonomi kreatif, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat,” tutup Ahad.

    Penulis: Yuyun Arbaiyah/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Prabowo mainkan peran strategis di dunia yang terbelah

    Prabowo mainkan peran strategis di dunia yang terbelah

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Negosiasi RI-Eropa tuntas, Pengamat: Prabowo mainkan peran strategis di dunia yang terbelah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 14:56 WIB

    Elshinta.com – Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai keberhasilan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam menyelesaikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa sebagai prestasi politik luar negeri di mana Prabowo berhasil memainkan peran di dunia yang tengah terbelah.

    “Prabowo menunjukkan bahwa kepemimpinan politik Indonesia hari ini tidak hanya responsif terhadap tekanan global, tetapi juga mampu merumuskan arah dan keputusan strategis secara mandiri. Ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan otoritas yang dihormati di meja perundingan internasional,” ujar Agung dalam keterangannya, Senin (14/7).

    Agung menyebut CEPA sebagai perjanjian yang sudah terkatung selama lebih dari satu dekade. Fakta bahwa perundingannya berhasil dituntaskan hanya beberapa bulan sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden, menjadi indikator kuat bahwa gaya kepemimpinan Prabowo berorientasi pada hasil (result-oriented leadership).

    “Terobosan ini tidak terjadi dalam ruang kosong. Ini hasil dari kehadiran langsung Prabowo dalam diplomasi tingkat tinggi dan keberanian untuk menyelesaikan isu-isu krusial secara cepat dan langsung,” jelasnya.

    Lebih jauh, Agung menyebut bahwa kesepakatan perdagangan bebas dengan Uni Eropa juga memperkuat posisi Prabowo dalam negeri, terutama dalam membuktikan bahwa arah kebijakan ekonomi yang dijanjikan selama masa kampanye benar-benar mulai diwujudkan.

    “Ini memperkuat kredibilitas politik Prabowo, bahwa janji untuk membuka pasar baru, meningkatkan investasi, dan menciptakan peluang kerja nyata, kini telah memiliki fondasi konkret di level internasional,” tegas Agung.

    Selain menjadi penyeimbang dalam peta dagang global yang sebelumnya terlalu berat ke Amerika Serikat dan Tiongkok, Prabowo juga dianggap berhasil memosisikan Indonesia sebagai aktor strategis di antara poros kekuatan dunia.

    “Dalam konteks politik global yang multipolar, keberhasilan menyelesaikan stagnasi 10 tahun negosiasi CEPA menjadi pesan simbolik bahwa Indonesia bukan hanya penonton, tapi pengarah,” pungkasnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • KAI Divre II Sumbar layani 1 juta lebih penumpang pada Semester I 2025

    KAI Divre II Sumbar layani 1 juta lebih penumpang pada Semester I 2025

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    KAI Divre II Sumbar layani 1 juta lebih penumpang pada Semester I 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 15:19 WIB

    Elshinta.com – Sepanjang Semester I 2025, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat mencatatkan jumlah penumpang sebanyak 1.023.584 orang. Angka ini meningkat 13,12 persen dibanding periode yang sama pada 2024 dengan total 904.821 penumpang.

    Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menjelaskan peningkatan volume penumpang ini didorong oleh penambahan frekuensi perjalanan, peningkatan kapasitas tempat duduk, serta tingginya minat masyarakat dalam menggunakan moda transportasi kereta api.

    “Pertumbuhan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api terus meningkat. Masyarakat kini semakin sadar bahwa kereta api merupakan solusi transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan,” ujar Reza.

    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan atas kepercayaannya, seraya menegaskan komitmen KAI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan.

    Reza menambahkan, 5 stasiun dengan jumlah keberangkatan penumpang tertinggi pada periode tersebut adalah Stasiun Padang dengan 271.668 penumpang, Stasiun Pariaman 212.297 penumpang, Stasiun Air tawar 95.010 penumpang, Stasiun BIM 60.402 penumpang dan Stasiun Naras 60.235 penumpang.

    Kemudian, 5 stasiun kedatangan dengan volume penumpang tertinggi yaitu Stasiun Padang dengan 285.560 penumpang, Stasiun Pariaman 219.675 penumpang, Stasiun Air tawar 83.905 penumpang, Stasiun Naras 66.131 penumpang dan Stasiun BIM 57.941 penumpang

    Dari sisi ketepatan waktu, KAI Divre II Sumbar berhasil mencatatkan performa yang membanggakan. Tingkat ketepatan waktu kedatangan kereta penumpang Semester I 2025 mencapai 99,62% persen, naik dari 99,34% persen pada periode yang sama tahun lalu. Sementara untuk tingkat ketepatan waktu keberangkatan kereta penumpang Semester I 2025 tetap terjaga di angka 99,84% persen.

    Kinerja ini didukung oleh peningkatan mutu operasional secara menyeluruh, termasuk perawatan sarana dan prasarana. Ketepatan waktu menjadi salah satu keunggulan utama transportasi kereta api yang bebas hambatan lalu lintas.

    KAI Divre II Sumbar mengimbau kepada calon penumpang untuk merencanakan perjalanan dan melakukan pemesanan melalui aplikasi Access by KAI.

    Pembelian tiket melalui aplikasi Access by KAI dapat dilakukan sejak H-7 keberangkatan sehingga calon pelanggan yang memiliki rencana menggunakan KA dapat jauh-jauh hari membeli tiket tanpa takut kehabisan.

    KAI juga masih menyediakan layanan loket go-show di stasiun untuk penjualan tiket yang dibuka 3 jam sebelum keberangkatan KA selama tiket masih tersedia.

    “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan di seluruh aspek, baik di stasiun maupun di atas kereta. Keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu akan selalu menjadi prioritas kami demi mewujudkan transportasi massal yang aman, nyaman, dan berkelanjutan,” tutup Reza seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung

    Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Pangan: Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 15:36 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan mendapatkan pinjaman modal dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah koperasi tersebut menunjukkan kinerja positif dan terbukti untung.

    Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, di Jakarta, Selasa, sebanyak 103 Kopdes percontohan yang sudah beroperasi akan menjadi model penerapan pendekatan ini. Fokus awal adalah memastikan bahwa berbagai lini usaha yang dijalankan Kopdes, seperti agen LPG, pupuk dan sembako memang menguntungkan.

    “Enggak ada APBN-nya, kan usahanya dulu. Kalau sudah bagus, kelihatan … sudah untung, baru kita pikirkan modalnya gimana. Modalnya itu nanti dapat pinjaman dari Himbara, plafon. Bukan dibagi duitnya,” kata Zulhas setelah rapat koordinasi persiapan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta.

    Zulhas mengatakan jumlah pinjaman yang diberikan akan disesuaikan dengan nilai kebutuhan riil dan kelayakan usaha yang diajukan oleh koperasi.

    Sebagai contoh, jika sebuah koperasi membutuhkan modal untuk membeli pupuk senilai Rp60 juta, maka bank akan memberikan pinjaman sebesar itu, bukan jumlah yang lebih besar tanpa dasar.

    Meski demikian, Zulhas tidak menjelaskan secara spesifik dari mana sumber modal awal yang digunakan oleh 103 koperasi percontohan untuk menjalankan usaha pertama kalinya.

    Namun, menurut Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah putih yang ditandatangani pada 11 April 2025, Dana Desa dapat disalurkan sebagai modal penyertaan desa untuk kegiatan ketahanan pangan Koperasi Desa Merah Putih, jika di desa itu tidak terdapat BUMDes atau sejenisnya.

    Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga mengamanatkan bahwa pendanaan untuk percepatan pembentukan 80 ribu koperasi desa dibebankan pada APBN, APBD, APBDes, dan sumber lain yang sah.

    Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih diperkirakan mencapai Rp400 triliun. Sebagai modal awal, pemerintah berencana memberikan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar per unit koperasi dari Himbara.

    Dana itu bukan hibah, melainkan pinjaman yang wajib dikembalikan melalui mekanisme cicilan dengan tenor enam tahun.

    Selain itu, Inpres Nomor 9 Tahun 2025 juga menginstruksikan bank-bank Himbara untuk turut mengongkosi pendirian koperasi di bawah koordinasi Kementerian BUMN melalui skema channelling untuk investasi dan program khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema executing untuk modal kerja.

    Akan tetapi, menjelang peluncuran Koperasi Desa Merah Putih, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan menjadi dasar hukum penyaluran pembiayaan dari Himbara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) belum diterbitkan.

    Peluncuran program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang semula dijadwalkan pada 19 Juli 2025, diundur menjadi 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.

    Sumber : Antara

  • Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung

    Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Pangan: Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 15:36 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan mendapatkan pinjaman modal dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah koperasi tersebut menunjukkan kinerja positif dan terbukti untung.

    Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, di Jakarta, Selasa, sebanyak 103 Kopdes percontohan yang sudah beroperasi akan menjadi model penerapan pendekatan ini. Fokus awal adalah memastikan bahwa berbagai lini usaha yang dijalankan Kopdes, seperti agen LPG, pupuk dan sembako memang menguntungkan.

    “Enggak ada APBN-nya, kan usahanya dulu. Kalau sudah bagus, kelihatan … sudah untung, baru kita pikirkan modalnya gimana. Modalnya itu nanti dapat pinjaman dari Himbara, plafon. Bukan dibagi duitnya,” kata Zulhas setelah rapat koordinasi persiapan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta.

    Zulhas mengatakan jumlah pinjaman yang diberikan akan disesuaikan dengan nilai kebutuhan riil dan kelayakan usaha yang diajukan oleh koperasi.

    Sebagai contoh, jika sebuah koperasi membutuhkan modal untuk membeli pupuk senilai Rp60 juta, maka bank akan memberikan pinjaman sebesar itu, bukan jumlah yang lebih besar tanpa dasar.

    Meski demikian, Zulhas tidak menjelaskan secara spesifik dari mana sumber modal awal yang digunakan oleh 103 koperasi percontohan untuk menjalankan usaha pertama kalinya.

    Namun, menurut Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah putih yang ditandatangani pada 11 April 2025, Dana Desa dapat disalurkan sebagai modal penyertaan desa untuk kegiatan ketahanan pangan Koperasi Desa Merah Putih, jika di desa itu tidak terdapat BUMDes atau sejenisnya.

    Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga mengamanatkan bahwa pendanaan untuk percepatan pembentukan 80 ribu koperasi desa dibebankan pada APBN, APBD, APBDes, dan sumber lain yang sah.

    Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih diperkirakan mencapai Rp400 triliun. Sebagai modal awal, pemerintah berencana memberikan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar per unit koperasi dari Himbara.

    Dana itu bukan hibah, melainkan pinjaman yang wajib dikembalikan melalui mekanisme cicilan dengan tenor enam tahun.

    Selain itu, Inpres Nomor 9 Tahun 2025 juga menginstruksikan bank-bank Himbara untuk turut mengongkosi pendirian koperasi di bawah koordinasi Kementerian BUMN melalui skema channelling untuk investasi dan program khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema executing untuk modal kerja.

    Akan tetapi, menjelang peluncuran Koperasi Desa Merah Putih, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan menjadi dasar hukum penyaluran pembiayaan dari Himbara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) belum diterbitkan.

    Peluncuran program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang semula dijadwalkan pada 19 Juli 2025, diundur menjadi 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.

    Sumber : Antara

  • Puan minta pemerintah utamakan verifikasi bansos sebelum ubah penerima

    Puan minta pemerintah utamakan verifikasi bansos sebelum ubah penerima

    Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal (kanan) dan Saan Mustopa (kiri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

    Puan minta pemerintah utamakan verifikasi bansos sebelum ubah penerima
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 17:39 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengutamakan verifikasi dan validasi terhadap penerima program bantuan sosial (bansos) sebelum mengubah atau menambah kategori penerima.

    Menurut dia, verifikasi harus betul-betul dilakukan terlebih dahulu agar kebijakan baru tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan terkesan terburu-buru.

    “Karena kan selama ini sudah berjalan kalau kemudian dirubah tentu saja penerima-penerima yang kemarin sudah menerima akan kecewa. Jadi validasi dan verifikasi dulu data-datanya dengan baik,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Jika verifikasi dan validasi sudah betul-betul dilakukan, menurut dia, pemerintah bisa mengganti atau menambah kategori penerima bansos tersebut. Pasalnya, dia menilai bahwa penggantian atau penambahan kategori itu merubah kebijakan yang biasanya dilakukan.

    “Saya sampaikan DPR tentu saja akan mendorong pemerintah untuk melakukan verifikasi dan validasi data dulu,” katanya.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyebut masyarakat dalam kategori difabel, lanjut usia atau lansia, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) abadi.

    “Ya, ada term (istilah) periode. Sampai hari, ini kita berkesimpulan untuk difabel, manusia lanjut usia—manula, sama ODGJ itu abadi, bansos terus,” ucap Cak Imin, sapaan akrabnya, saat ditemui di Jakarta, Minggu (13/7) malam.

    Selain dari tiga kategori kelompok masyarakat rentan itu, pemberian bansos akan dibatasi. “Untuk sementara maksimal lima tahun,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • RI telah mencapai swasembada daging ayam dan telur ayam

    RI telah mencapai swasembada daging ayam dan telur ayam

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kementan: RI telah mencapai swasembada daging ayam dan telur ayam
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 15:47 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada bahkan surplus produksi daging ayam dan telur ayam.

    “Indonesia telah mencapai swasembada untuk daging ayam dan telur ayam dengan mencapai surplus masing-masing sebesar 0,12 juta ton dan 0,17 juta ton,” ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda di Probolinggo, Jawa Timur pada Selasa.

    Saat ini pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas supply dan demand untuk menjaga agar harga ayam hidup dan telur di tingkat peternak tidak terlalu rendah di bawah harga pokok produksinya.

    Namun untuk daging sapi, Indonesia masih membutuhkan impor sekitar 52 persen dari kebutuhan nasional. Sedangkan untuk susu, Indonesia membutuhkan impor sekitar 79 persen dari kebutuhan nasional.

    Sebagai informasi Kementan menggandeng Satgas Pangan Polri untuk menstabilkan harga ayam hidup melalui pengawasan distribusi, penyerapan produksi peternak, serta pengendalian harga di tingkat konsumen dan produsen.

    Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus memperkuat upaya stabilisasi harga ayam ras hidup (livebird) guna melindungi peternak rakyat dari tekanan harga yang tidak wajar.

    Kementan bersama Satgas Polri dan pihak terkait lainnya telah menyepakati harga ayam hidup Rp18.000/kg untuk semua bobot panen secara nasional mulai 19 Juni 2025, dalam Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional.

    Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengingatkan kepada pelaku usaha agar komitmen dan konsekuen terhadap kesepakatan harga livebird minimal di atas HPP dan berupaya menjaga tetap stabil.

    Stabilisasi harga livebird diharapkan selaras dengan program Makan Bergizi Gratis agar hasil peternak terserap optimal, distribusi merata, dan kesejahteraan peternak meningkat secara berkelanjutan di seluruh daerah.

    Sumber : Antara

  • DPR minta pemerintah usut tuntas kasus dugaan beras oplosan

    DPR minta pemerintah usut tuntas kasus dugaan beras oplosan

    Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/ist)

    DPR minta pemerintah usut tuntas kasus dugaan beras oplosan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 18:05 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengusut tuntas kasus dugaan beras oplosan yang melanggar mutu dan takaran agar tidak merugikan masyarakat.

    “Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia juga menekankan agar aparat penegak hukum segera memproses lebih lanjut terhadap para produsen nakal tersebut.

    “Saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti. Diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat,” ujarnya.

    Legislator perempuan itu pun menegaskan bahwa DPR RI akan melakukan fungsi pengawasan terhadap kasus dugaan beras oplosan tersebut.

    “DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu,” katanya.

    Terpisah, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menyampaikan keprihatinan atas temuan dugaan beras oplosan yang melanggar mutu dan takaran di tengah swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.

    “Kami prihatin ya zaman sekarang masih ada yang oplos-oplos perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindak supaya ada efek jera. Kita semua lagi ingin swasembada, ingin meningkatkan pangan,” kata Titiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Meski demikian, dia menyebut Komisi IV DPR RI belum akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan untuk mengecek langsung peredaran beras oplosan di pasaran.

    “Belum, kami masih sibuk urusan (rapat) anggaran,” ujarnya.

    Dia pun tak menutup kemungkinan untuk menanyakan langsung ihwal temuan dugaan beras oplosan di masyarakat saat Komisi IV DPR RI rapat bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

    “Hampir setiap hari kami pasti ada rapat dengan Mentan, pasti nanti ditanyakan,” ucap dia.

    Sebelumnya, Satgas Pangan Polri mengatakan telah memeriksa sebanyak 22 saksi terkait dugaan adanya produsen beras nakal yang melanggar mutu dan takaran beras.

    “Total saksi yang telah diperiksa saat ini ada 22 orang,” kata Ketua Satgas Pangan Polri sekaligus Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf kepada awak media di Jakarta, Selasa.

    Dari jumlah tersebut, penyidik pada Satgas Pangan Polri telah memeriksa saksi-saksi dari enam perusahaan dan delapan pemilik merek beras kemasan lima kilogram. Akan tetapi, nama-namanya tidak diungkapkan. Adapun Kementerian Pertanian bersama Bapanas, Satgas Pangan, Kepolisian hingga Kejaksaan melakukan investigasi kasus kecurangan beras komersial dilakukan setelah adanya anomali soal beras.

    Padahal produksi padi saat ini sedang tinggi secara nasional, bahkan tertinggi dalam 57 tahun terakhir dengan stok hingga saat ini mencapai 4,2 juta ton. Berdasarkan hasil temuan pada beras premium dengan sampel 136, ditemukan 85,56 persen tidak sesuai ketentuan; 59,78 persen tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET); serta 21,66 persen tidak seusai berat kemasan.

    Lalu, temuan pada beras medium dengan sampel 76 merek ditemukan 88,24 persen tidak sesuai mutu beras; 95,12 persen tidak sesuai HET; serta 9,38 persen tidak seusai berat kemasan. Pelanggaran itu ditemukan terhadap 212 merek beras.

    Sumber : Antara

  • Pertamina tingkatkan ekonomi masyarakat Desa Wayame melalui akses air bersih dan pemberdayaan UMKM

    Pertamina tingkatkan ekonomi masyarakat Desa Wayame melalui akses air bersih dan pemberdayaan UMKM

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Pertamina tingkatkan ekonomi masyarakat Desa Wayame melalui akses air bersih dan pemberdayaan UMKM
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 16:19 WIB

    Elshinta.com – Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku melalui Integrated Terminal (IT) Wayame sukses menghadirkan Wayame Hydro Bae, sebuah Program CSR inovasi sosial berbasis teknologi pompa ramah lingkungan yang tidak hanya menjawab tantangan krisis air bersih, tetapi juga menjadi katalis peningkatan ekonomi masyarakat lokal, khususnya UMKM minyak atsiri dan petani hortikultura di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

    “Melalui Program CSR Wayame Hydro Bae ini kami berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat di Desa Wayame. Kami ingin mengintegrasikan akses air bersih untuk masyarakat yang nantinya dapat berdampak baik untuk kegiatan pertanian dan pemberdayaan UMKM minyak atsiri,” ujar Ispiani Abbas selaku Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Selasa (15/7/2025)

    Menurutnya, transformasi teknologi Pompa Ramah Lingkungan (Porling) menjadi jantung dari program Wayame Hydro Bae. Pemanfaatan energi terbarukan melalui Porling mampu menyalurkan air ke wilayah perbukitan tanpa biaya listrik tambahan dan menghemat waktu selama dua jam demi mengambil air bersih dengan berjalan kaki.

    “Desa Wayame ini kan potensi sumber daya alamnya melimpah, namun kami lihat akses air bersih masih sulit. Dan itu menyulitkan pertanian dan pemberdayaan UMKM. Dengan adanya Porling membuka jalan untuk masyarakat sekitar, terutama pada aspek perekonomian,” ucapnya.

    Dampak nyata di lini produksi dan pendapatan sebelum kehadiran Wayame Hydro Bae, UMKM minyak atsiri berada pada titik stagnasi. Kini, produksi meningkat, sertifikasi halal MUI telah diperoleh serta proses BPOM tengah berjalan. 

    Produk lokal mulai menembus pasar modern dengan adanya pendampingan sertifikasi produk. Di sektor pertanian, hasil panen tomat melonjak dari 2,5 ton (2021) menjadi 9,5 ton (2024), dan pendapatan petani meningkat drastis dari Rp5 juta menjadi Rp29 juta per bulan.

    “Dalam implementasi program, kami membersamai dan menggandeng masyarakat lokal, serta melibatkan seluruh kelompok masyarakat, baik petani, lansia, perempuan, kelompok rentan untuk berpartisipasi aktif, dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Sehingga masyarakat bisa maju bersama-sama,” imbuhnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Selasa (15/7). 

    Berkat program tersebut, IT Wayame dianugerahi penghargaan Gold dalam kategori Economic Empowerment dalam ajang Indonesia Social Responsibility Award (ISRA) 2025 melalui program CSR Inovasi Sosial Wayame Hydro Bae di mana program tersebut selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 6 khususnya Air Bersih dan Sanitasi serta poin 8 yakni Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

    Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat Pertamina Patra Niaga dalam mengimplementasikan program CSR dan TJSL yang berkelanjutan serta berdampak nyata bagi masyarakat sekitar wilayah operasi perusahaan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Polda Metro Jaya jelaskan alasan masih gunakan buku tilang manual

    Polda Metro Jaya jelaskan alasan masih gunakan buku tilang manual

    Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin. ANTARA/Ilham Kausar

    Polda Metro Jaya jelaskan alasan masih gunakan buku tilang manual
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 20:12 WIB

    Elshinta.com – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menjelaskan alasan masih menggunakan buku tilang manual saat Operasi Patuh Jaya 2025 karena masih banyak wilayah yang belum dijangkau oleh kamera Eletronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

    “Salah satu target operasi itu adalah melawan arus, nah untuk ruas-ruas jalan yang tidak ter-cover oleh ETLE baik itu stasioner maupun mobile, itu harus dilakukan penindakan tilang konvensional ataupun tilang manual,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, tilang manual memang tetap digunakan karena konsep penegakan hukum pada operasi kali ini tidak lagi stasioner, tapi “hunting system”.

    “Jadi, anggota menyasar pada titik-titik yang memang sering terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti misalnya pelanggaran anak-anak di bawah umur mengendarai kendaraan, karena kan enggak mungkin anak-anak di bawah umur mengendarai di jalan protokol,” katanya.

    Terkait adanya potensi pungutan liar (pungli) jika diberlakukan tilang manual, Komarudin memastikan hal tersebut tidak terjadi.

    “Dalam latihan pra operasi sudah disampaikan dan selalu ditekankan tentang tidak boleh ada penyimpangan. Masyarakat silahkan laporkan ke saya langsung manakala ada tindakan yang tidak profesional baik saat operasi maupun tidak,” jelasnya.

    Dia juga memastikan akan memproses setiap perilaku petugas yang mencederai semangat profesionalitas dalam menjalankan bertugas.

    Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 2.938 personel gabungan dalam Operasi Patuh Jaya 2025 mulai Senin ini.

    Operasi Patuh Jaya ini akan dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 14 sampai tanggal 27 Juli 2025, dengan melibatkan sebanyak 2.938 personel gabungan.

    Operasi Patuh Jaya tahun ini mengangkat tema Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas.

    Tema tersebut dinilai sangat relevan, dengan semangat untuk membangun Indonesia yang maju, aman dan sejahtera karena ketertiban dalam berlalu lintas merupakan cerminan, kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

    Sumber : Antara