Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • Wali Kota Kediri dan Dirut Perum Bulog pantau pendistribusian beras SPHP 

    Wali Kota Kediri dan Dirut Perum Bulog pantau pendistribusian beras SPHP 

    Sumber foto: Fendi Lesmana/elshinta.com.

    Harga Beras Fluktuatif

    Wali Kota Kediri dan Dirut Perum Bulog pantau pendistribusian beras SPHP 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 19:34 WIB

    Elshinta.com – Beredarnya kembali beras SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan)  di pasar tradisional diharapkan bisa menjaga stabilitas harga. Harapan ini disampaikan Wali Kota Kediri saat melakukan sidak di pasar tradisional Setono Betek, Selasa 15 Juli 2025 sore.

    “Kemudian tujuan lainya untuk melindungi daya beli dan juga keterjangkauan harga dari konsumen sehingga saya rasa ini sesuatu yang positif,” terangya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Fendi Lesmana. 

    Saat melaksanakan giat sidak turut mendampingi Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Bulog Kediri, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri serta Forkopimda lainnya.

    Menurutnya dengan kehadiran Forkopimda ia berharap bisa bersinergi memantau, mengawasi secara langsung pelaksanaan dari penjualan beras SPHP.

    “Dengan harga yang terjangkau maka ketika beras ini dijual bisa dipastikan tidak disalahgunakan dan merugikan masyarakat,” ucapnya.

    Masih kata Vinanda pihaknya hingga sampai sekarang masih menjalin komunikasi dengan pihak Bulog Kediri yang memiliki arah dan  yang  tujuan sama dalam menjaga stabilitas harga  serta ketersediaan beras .

    “Bentuk pengawasannya kita akan sosialisasikan ke masing masing toko dan masyarakat. Tentang tujuan beras SPHP kemudian kita berkolaborasi dengan Forkopimda sehingga jangan sampai beras SPHP disalah gunakan merugikan masyarakat,” pungkasnya.

    Sementara itu Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jendral TNI Ahmad Rizal Ramdhani menambahkan jika lembaga yang ia pimpin sekarang memiliki fungsi kontrol untuk menstabilkan harga pasar.

    “Karena kita ketahui bersama sekarang agak fluktuatif kondisi harga beras. Maka Bulog diperintahkan oleh Pemerintah pusat melalui Bapanas untuk mendistribusikan beras SPHP yang bertujuan menstabilkan harga pangan tersebut,” ujarnya .

    Menurutnya dalam pendistribusian tahun ini Bulog akan mengawasinya secara ketat.

    “Yang pertama proses pendistribusian kita menggunakan aplikasi klik SPHP. Setiap penjual dipasar harus terdaftar dulu klik SPHP. Setelah terdaftar dengan catatan usaha dan ijinya jelas, baru dijinkan memesan. Cara pesanya juga pakai Klik SPHP jadi bisa dikontrol,” jelas dia.
     
    Kata dia beras SPHP hanya diperuntukan dijual ke warung kecil pasar tradisional, Koperasi Merah Putih serta melalui Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan oleh Pemda atau pun Lembaga Nasional seperti Kejaksaan, Kepolisian, TNI dan sebagainya.
     
    “Sehingga kondisi ini bisa terkontrol yang diberikan ke masyarakat betul betul real peruntukanya. Beras SPHP per pack berat 5 kilo gram dan masyarakat maksimal hanya boleh beli 2 Pack,” tuturnya. Per 1  kilogram Harga Eceran Tertinggi beras SPHP dijual seharga Rp12.500. Perpack 5 kilogram Rp62.500 

    Dalam sidak yang dilakukan, satu persatu rombongan Forkopimda mendatangi dan mengecek ketersediaan beras SPHP. Wali Kota Kediri dan  Direktur Utama Perum Bulog bertatap muka dan bertanya secara langsung kepada para pedagang.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Difasilitasi Disnaker Sleman, 356 eks pekerja MTG cairkan dana JHT Rp9,3 M

    Difasilitasi Disnaker Sleman, 356 eks pekerja MTG cairkan dana JHT Rp9,3 M

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Difasilitasi Disnaker Sleman, 356 eks pekerja MTG cairkan dana JHT Rp9,3 M
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 21:10 WIB

    Elshinta.com – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sleman memfasilitasi pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan bagi 356 mantan pekerja PT Mataram Tunggal Garmen (MTG) yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pensiun dini. Pencairan dilakukan di Ruang Nakula, Kantor Disnaker Sleman, pada Selasa (15/7/2025).

    Kepala BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, Rudi Susanto, menyatakan total dana yang dicairkan mencapai Rp9,3 miliar, dengan nilai tertinggi Rp50 juta yang diterima oleh dua pekerja. 

    “Proses pencairan dilakukan bekerja sama dengan Bank BTN,” ujarnya.

    Kadisnaker Sleman, Sutiasih, menjelaskan bahwa ini merupakan tahap lanjutan penyaluran JHT untuk eks pekerja MTG pascakebakaran pada 21 Mei 2025. 

    “Total 356 pekerja tetap menerima JHT dengan masa kerja 4–29 tahun. Mereka di-PHK atau pensiun dini pada Juni lalu,” jelasnya.

    Sebelumnya, pada 16 Juni 2025, sebanyak 989 pekerja kontrak MTG telah menerima JHT senilai Rp3,9 miliar. Secara keseluruhan, ada 1.345 pekerja yang terdampak.

    “Kami telah berkoordinasi dengan HRD MTG terkait pesangon, dan prosesnya masih berjalan. Para pekerja juga diarahkan untuk komunikasi langsung guna mendapatkan kejelasan,” lanjut Sutiasih.

    Dia menambahkan, JHT merupakan bentuk perlindungan sosial berupa tunjangan uang tunai bagi pekerja yang pensiun atau terkena PHK. Iuran JHT sebesar 5,7% dari gaji (2% dibayar pekerja, 3,7% oleh perusahaan).

    “Kami apresiasi MTG yang telah mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap. Tidak semua perusahaan melakukan hal ini,” ungkapnya.

    Disnaker berharap dana JHT dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup atau modal usaha. Selain itu, Disnaker menyediakan program Taksi Pekerja (Fasilitas Seleksi Pekerja), yang telah diikuti 300 eks pekerja MTG.

    “Kami imbau eks pekerja tetap semangat dan produktif, baik sebagai pekerja maupun wirausaha,” tegas Sutiasih.

    Salah satu penerima JHT, Bagyo (48), menyatakan rasa syukurnya atas pencairan dana tersebut. Pria yang telah bekerja di MTG sejak tahun 2000 itu berencana memulai usaha baru setelah kehilangan pekerjaan.

    “Alhamdulillah, saya lega JHT-nya cair. Di tengah duka karena ada musibah kebakaran beberapa waktu lalu, uang ini sangat berarti. InsyaAllah saya akan gunakan untuk bertani cabai,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Selasa (15/7). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mentan sebut pemerintah perbaiki regulasi wujudkan swasembada gula

    Mentan sebut pemerintah perbaiki regulasi wujudkan swasembada gula

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan sebut pemerintah perbaiki regulasi wujudkan swasembada gula
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 22:22 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa pemerintah memperbaiki berbagai regulasi yang ada demi mewujudkan swasembada gula.

    Mentan mengungkapkan terdapat beberapa regulasi yang disetujui atas usulan seluruh petani Indonesia, mulai dari kredit usaha rakyat (KUR) yang bunganya flat hanya 6 persen per tahun, lalu ada pula alokasi dana besar untuk mendukung sektor perkebunan tebu nasional. Pemerintah juga memberikan subsidi bibit cepat tanam Rp200 miliar dari Kementan untuk petani yang menanam baru.

    “Baru saja kami terima revisi anggaran sebesar Rp200 miliar untuk (petani) plasma. Tadi sudah tanda tangan dan dikirim ke Presiden, Menteri Keuangan, dan Mensesneg. Doakan kalau itu terjadi, tebu dan gula bisa meningkat cepat,” katanya saat di Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa.

    Pihaknya juga menekankan untuk meningkatkan produksi eksponensial. Saat zaman penjajahan, produksi gula Indonesia terbesar nomor dua di dunia, dengan produktivitasnya mencapai 14 ton per hektare. Namun, setelah merdeka, angka tersebut justru menurun menjadi hanya 4 ton per hektare.

    Dirinya menyebut berbagai tantangan dihadapi mulai dari sisi regulasi, budi daya, dan lainnya. Pemerintah secara bertahap terus melakukan perbaikan.

    “Semoga tiga tahun ke depan paling lambat empat tahun kita bisa swasembada. Dengan begitu bisa menghemat devisa sebesar Rp50 triliun, itu dari gula. Untuk white sugar atau gula putih tahun depan sudah target swasembada,” kata dia.

    Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyambut baik program dari Menteri Pertanian terkait upaya swasembada gula nasional.

    Dirinya mengungkapkan pemerintah daerah siap mendukung langkah-langkah strategis pemerintah pusat.

    Menurutnya, target swasembada gula bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.

    “Saya yakin dan optimistis kalau Indonesia bisa kembali berjaya sebagai negara penghasil gula. Di Kota Kediri ada dua pabrik gula yang masih produksi hingga saat ini,” kata dia.

    Dalam kunjungannya ke Kediri, selain ke pabrik gula Pesantren Baru, Menteri Pertanian juga meninjau langsung area perkebunan tebu di wilayah Jengkol, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.

    Mentan melakukan pengecekan lapangan dan juga berdiskusi langsung dengan para petani tebu.

    Turut hadir dalam kunjungan ini, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Plt Dirjen Perkebunan Abdul Roni Angkat, Dirjen Bulog Ahmad Rizal Ramdani, Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Djoko Prihadi, dan berbagai tamu undangan lainnya. 

    Sumber : Antara

  • Ada surat titipan pada bayi yang ditemukan di Cakung

    Ada surat titipan pada bayi yang ditemukan di Cakung

    Ilustrasi – Bayi. ANTARA/Asmussen/pri.

    Ada surat titipan pada bayi yang ditemukan di Cakung
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 10:28 WIB

    Elshinta.com – Terdapat surat titipan yang menyebutkan nama pemilik rumah pada bayi laki-laki yang ditemukan dalam keadaan hidup di depan rumah warga di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, pada Senin (14/7) malam.

    “Suratnya menyebut nama saya, intinya bilang titip sementara Pak H Tohir, minta agar bayi ini jangan dibawa ke panti asuhan. Katanya nanti akan diambil kembali,” kata pemilik rumah di Jalan Komarudin Ujung Krawang RT 06/05 bernama Tohir di Jakarta Timur, Rabu.

    Menurut Tohir, orang tua bayi tersebut masih warga sekitar karena dalam surat itu menyebutkan langsung nama dirinya.

    Tohir menceritakan, saat itu dirinya hendak mengaji bersama sang istri. Lalu, mereka mendengar suara seperti anak kucing.

    Setelah didengar lebih teliti, istrinya menyebut suara kucing tersebut mirip dengan tangisan bayi.

    “Terus pas saya buka pintu, enggak tahunya ada orok di sini (depan pintu rumahnya). Pas saya angkat bayi ini langsung diam dari nangisnya,” ujar Tohir.

    Tohir mengaku sempat menengok ke kanan dan kiri halaman rumahnya. Namun, tak ada orang yang mencurigakan atau tanda-tanda orang yang menyerahkan bayi tersebut.

    Akhirnya Tohir bersama sang istri membawa bayi itu ke rumah ketua RT untuk melaporkan penemuan bayi laki-laki tersebut.

    “Gerbang saya lihat itu masih tertutup juga, tidak ada susu, hanya ada surat saja di selimut bayi itu. Menurut saya sekitar 10-19 hari bayi itu,” tegasnya.

    Sementara itu, petugas Tim Reaksi Cepat Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial (TRC P3S) Suku Dinas Sosial Jakarta Timur, Kurniawan mengatakan, usia bayi tersebut diperkirakan sekitar 10 hari karena tali pusarnya sudah putus.

    Kurniawan juga membenarkan dalam selimut bayi tersebut ada kertas berisi surat tanpa identitas orang tua dari bayi tersebut.

    “Saat ini kami sudah bawa ke Rumah Sakit Duren Sawit, jika sehat maka akan kami titipkan ke panti anak,” katanya.

    Sebelumnya, Kapolsek Cakung Kompol Widodo Saputro membenarkan hal tersebut dan masih menyelidiki pelaku yang membuang bayi tersebut.

    “Masih diselidiki kamera CCTV, saat ini telah ada lima orang saksi yang diperiksa,” kata Widodo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (15/7).

    Sumber : Antara

  • Mentan tindak tegas soal beras oplosan

    Mentan tindak tegas soal beras oplosan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan tindak tegas soal beras oplosan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 22:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak main-main terkait dengan temuan beras oplosan dan akan menindak tegas sebagai upaya melindungi petani dan masyarakat pada umumnya.

    Mentan menyebut pihaknya sudah menyurati Kapolri dan diskusi dengan Jaksa Agung terkait dengan beras oplosan.

    “Sekarang sudah diperiksa. Ada 212 merek dan kami menyurati Kapolri. Kami juga sudah diskusi langsung dengan Jaksa Agung. Sekarang ada Satgas Pangan, kami sama-sama sekarang,” katanya saat kunjungan kerja di lahan HGU Jengkol, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa.

    Ia mengungkapkan saat ini petugas terkait sudah memeriksa 25 pemilik merek beras kemasan tersebut. Mereka diperiksa secara maraton.

    Pihaknya juga yakin bahwa kasus itu akan ditindak tegas karena merugikan konsumen sekitar Rp99 triliun atau hampir Rp100 triliun per tahun.

    “Menurut informasi yang kami terima beberapa daerah sudah menurunkan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi) dan juga kualitasnya sesuai standar,” kata dia.

    Dirinya juga meminta kepada pengusaha untuk sadar dan tidak zalim ke petani dan konsumen. Sesuai dengan data ada sekitar 287 juta orang seluruh Indonesia. Beras adalah bahan pokok utama yang dikonsumsi masyarakat Indonesia.

    “Kami terima kasih ke pengusaha, sadar jangan zalim ke petani. Konsumen ada 287 juta sekarang seluruh Indonesia. Yang menengah ke atas masih aman tapi yang menengah ke bawah di garis kemiskinan kasihan. Kita harus peduli ke saudara kita. Siapa yang mau menjaga bangsa ini kalau bukan kita semua,” ujar dia.

    Ia menambahkan, dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk media untuk turut menjaga.

    Ia mengungkapkan bahwa Presiden sudah memberikan perintah untuk melindungi petani, meningkatkan produksi dan melayani petani di seluruh Indonesia.

    Sebelumnya, Satgas Pangan Polri mengatakan telah memeriksa sebanyak 22 saksi terkait dugaan adanya produsen beras nakal yang melanggar mutu dan takaran beras.

    Hal itu menindaklanjuti dari laporan temuan 212 produsen beras nakal. Pemeriksaan dilakukan oleh Satgas Pangan Polri bersama Bareskrim Polri sebagai langkah membongkar praktik curang dan melindungi konsumen.

    Langkah itu juga merupakan tindak lanjut dari laporan 212 merek beras yang dianggap tidak sesuai standar mutu, baik dari sisi volume, kualitas maupun kejelasan label. 

    Sumber : Antara

  • Koperasi Desa Merah Putih di Jateng akan serap 68 ribu tenaga kerja 

    Koperasi Desa Merah Putih di Jateng akan serap 68 ribu tenaga kerja 

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Koperasi Desa Merah Putih di Jateng akan serap 68 ribu tenaga kerja 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 22:57 WIB

    Elshinta.com – Koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah bakal menjadi salah satu ujung tombak pengurangan angka kemiskinan. Sebab, sebanyak 8.523 koperasi di 35 kabupaten/kota di provinsi ini minimal akan menyerap 68.184 tenaga kerja.

    Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan, sebanyak sebanyak 8.523 koperasi merah putih itu sudah seluruhnya berbadan hukum. 

    “Jumlahnya 8.523. Terdiri dari 7.810 Koperasi Desa Merah Putih, dan 513 Koperasi Kelurahan Merah Putih,” kata Sujarwanto usai acara Upacara HUT Koperasi ke-78, di Halaman Kantor Gubernur Jateng, Sabtu, 12 Juli 2025.

    Dia mengatakan, secara bertahap para anggota koperasi sudah diberikan pelatihan dalam mengelola manajemen, dan pemahaman tentang lembaga bisnis koperasi. 

    Bahkan, lanjut dia,  sejumlah pengurus koperasi itu juga sudah dipertemukan dengan pelaku dunia usaha, ini dalam rangka bermitra menjadi distributor bahan subsidi negara. 

    “Seperti LPG 3 kg dengan PT Pertamina, pupuk bersubsidi dengan PT Pupuk Indonesia, menjadi pembeli beras dan menyetok ke Perum Bulog serta  bisnis-bisnis lain. Kita sudah pertemukan,” ucapnya. 

    Ia berharap, Koperasi Desa Merah Putih menjadi lembaga bisnis yang profesional dan akuntabel.

    Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jateng, Eddy Sulistiyo Bramiyanto mengatakan, sebanyak 8.523 koperasi merah putih itu mampu menyerap 68.184 tenaga kerja. Jumlah itu didapatkan dari pengurus koperasi saja. Jika koperasi sudah berjalan dan berkembang, maka nantinya ada tambahan pengelola yang direkrut.

    “Kalau kami hitung, setidaknya ada 68.184 tenaga kerja. Ini angka minimal ya, karena nanti bisa berkembang. Instruksi dari Bapak Gubernur bahwa koperasi ini harus bermanfaat bagi masyarakat, mampu membuka lapangan kerja, dan tekan kemiskinan di desa,” kata dia. 

    Ia memperediksi, perputaran uang di desa melalui koperasi ini akan sangat besar. Produsen hingga konsumen sama-sama merasakan manfaatnya.

    Dibeberkan dia, jenis usaha koperasi tersebut bervariasi, di antaranya usaha penyediaan sembako,  apotek, klinik kesehatan,  simpan pinjam, penyediaan gudang,  bidang logistik, pakan ternak, penjualan pupuk obat-obatan pertanian, dan lainnya.

    Dalam pengembangannya ke depan, Bramiyanto mendorong koperasi bisa bekerjasama dengan BUMD dan BUMN. Dengan catatan semua model bisnis dijalankan dengan kalkulasi yang tepat.

    “Biaya produksi dan operasional benar-benar dihitung. Sehingga tahu untung berapa karena perputaran uang harus produktif,” tandasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Selasa (15/7).

    Saat ini pihaknya mendorong agar koperasi yang sudah siap untuk beroperasi agar  bisa langsung melakukannya. Dengan pola yang tepat, maka Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi tumpuan menyejahterakan masyarakat di desa.

    Salah seorang pengurus Koperasi Desa Merah Putih Boja Kendal, M Nur Yasin, mengatakan koperasinya setidaknya telah menggandeng kurang lebih 20-an pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari wilayah tersebut dan sekitarnya. Di antaranya produk olahan kolang-kaling dari Desa Limbangan, keripik, kopi, dan lain-lain khas wilayah sekitar.

    “Kita merangkul semua UMKM. Nah, tujuan kita di sini nanti seluruh hasil UMKM itu  seandainya ada pesanan bisa melalui koperasi,” ucapnya.  

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan secara resmi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada pada 19 Juli 2025 mendatang.

    Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, sudah menyiapkan semuanya terkait dengan kegiatan launching Koperasi Desa/Merah Putih di Klaten pada pada 19 Juli 2025. 

    Luthfi mengaku  mendukung penuh percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayahnya. Sebab, para kepala desa dan Lurah juga menyambut antusias langkah percepatan tersebut. 

    “Bagus untuk antusiasmenya kepala desa. Itu nanti untuk memutar ekonomi di desa. Kalau semua ada koperasi di masing-masing desa, maka ekonomi di desa akan berputar,” kata Luthfi beberapa waktu lalu.

    Dukungan penuh tersebut juga untuk menjalankan amanat instruksi presiden nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Bahkan Pemprov Jateng sudah menerbitkan dua aturan turunan melalui Surat Gubernur No. 500.3/0002538 tentang Pendirian Koperasi Desa Merah Putih dan Surat Sekretaris Daerah No. 500.3/0003310 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.  

    Sumber : Radio Elshinta

  • JMFF 2025 dorong lahirnya Jakarta sebagai Kota Cinema

    JMFF 2025 dorong lahirnya Jakarta sebagai Kota Cinema

    Konferensi pers Jakarta Millenial Film Festival (JMFF) 2025 di Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025) (ANTARA/HO-JMFF)

    JMFF 2025 dorong lahirnya Jakarta sebagai Kota Cinema
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 06:29 WIB

    Elshinta.com – Jakarta Millenial Film Festival (JMFF) 2025 dapat mendorong lahirnya Jakarta sebagai Kota Cinema sekaligus pusat pembangunan perfilman nasional, kata Ketua Panitia JMFF 2025, Munir saat konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    JMFF adalah ajang prestisius yang didedikasikan untuk memajukan perfilman nasional, khususnya dari perspektif generasi muda.

    “Acara ini tidak hanya menjadi ruang ekspresi kreatif anak muda, tetapi juga momentum untuk mendorong keterlibatan negara dalam penguatan ekosistem perfilman nasional,” kata Munir.

    Ia mengungkapkan, JMFF 2025 akan memperebutkan trofi bergilir Jaya Center Foundation, uang tunai dan berbagai hadiah menarik lainnya.

    “Penyelenggaraan festival ini didukung berbagai pihak di antaranya Dinas Kebudayaan DKI, Badan Perfilman Indonesia (BPI), Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Universitas Teknologi Muhammadiyah,” ucap Munir.

    Munir menjelaskan, panitia telah membuka pendaftaran bagi semua pihak yang ingin berkompetisi di JMFF 2025 sejak 15 Mei hingga 20 Juli mendatang.

    “Kami akan mengumumkan juara untuk pemain dan sutradara serta film terbaik untuk kategori pelajar dan masyarakat umum,” paparnya.

    Menurutnya, sudah ada 120 peserta yang mengirimkan karya film pendeknya untuk ikut serta dalam ajang ini.

    “Mereka dapat mengirimkan lebih dari satu karya film pendek yang nantinya akan dipilih oleh tim juri untuk meraih juara,” ujarnya.

    Sementara itu, perwakilan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Muhammad Amin menyatakan pihaknya hadir untuk melindungi dan memberikan kebebasan dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan masyarakat.

    “Pemprov DKI telah mengadakan pemajuan kebudayaan berupa pelatihan seni teater bagi pelajar di lima wilayah kota, sebagai cikal bakal melahirkan sineas muda di bidang perfilman,” tukasnya.

    Sedangkan Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) Gunawan Panggaru menilai Jakarta berpotensi menjadi kota cinema.

    “Sebab, sejak dahulu sudah menjadi pusat film, sumber daya, prasarana dan tenaga profesional untuk menjadi Kota Cinema ada di Jakarta,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Wamenaker tegaskan tak mentoleransi praktik penahanan ijazah karyawan

    Wamenaker tegaskan tak mentoleransi praktik penahanan ijazah karyawan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamenaker tegaskan tak mentoleransi praktik penahanan ijazah karyawan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan tak akan menoleransi segala bentuk praktik penahanan ijazah karyawan yang dilakukan oleh setiap perusahaan.

    Noel, sapaan akrab Wamenaker Immanuel Ebenezer di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, menyebut bahwa penahanan ijazah karyawan aktif maupun mantan pekerja merupakan bentuk tindakan ilegal dan termasuk pelanggaran serius.

    “Penahanan ijazah adalah praktik ilegal dan kriminal. Siapa pun yang melakukan praktik kejahatan ini, negara tidak akan tinggal diam,” kata Noel.

    Pemerintah sejatinya sudah tegas melarang setiap perusahaan menahan ijazah karyawan, sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja.

    Pernyataan Noel itu sekaligus menindaklanjuti laporan dan hasil inspeksi mendadak (sidak) ke dua perusahaan di Kota Malang yang menahan ijazah milik mantan pekerja.

    Dalam sidaknya sore tadi, Wamenaker Noel didampingi oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur.

    Ia menyebut bahwa langkah mendatangi langsung perusahaan sebagaimana yang sudah dilakukannya merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi rakyat, khususnya para pekerja yang hak-haknya terlanggar.

    “Kami ingin menunjukkan bahwa negara selalu hadir. Negara harus berdiri di sisi rakyat,” ucapnya.

    Noel menyatakan meminta kedua perusahaan agar segera mengembalikan ijazah milik eks pegawainya.

    Manajemen perusahaan, kata dia, pun berkomitmen melakukan pengembalian ijazah yang sebelumnya sempat ditahan, tanpa membebani pihak pemilik.

    “Manajemen berkomitmen menyelesaikan masalah ini secara tuntas dan tidak meminta mantan pekerja membayar satu rupiah pun,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengapresiasi upaya penanganan kasus penahanan ijazah yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur.

    Kemudian juga memuji sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh manajemen kedua perusahaan dalam merespons persoalan ini.

    “Pengawas ketenagakerjaan Jawa Timur layak menjadi contoh dalam penanganan kasus ketenagakerjaan. Begitu juga dengan manajemen perusahaan yang bersikap terbuka dan kooperatif. Ini patut ditiru oleh perusahaan lainnya,” kata Noel.

    Sumber : Antara

  • Sebagian Jakarta diperkirakan cerah pada pagi hingga sore hari

    Sebagian Jakarta diperkirakan cerah pada pagi hingga sore hari

    Dokumentasi langit cerah berawan di wilayah Jakarta Pusat. (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

    Sebagian Jakarta diperkirakan cerah pada pagi hingga sore hari
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 07:42 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada Rabu di sebagian besar wilayah Jakarta berpotensi cerah pada pagi hingga sore hari.

    Pada Rabu pagi seluruh wilayah Jakarta akan cerah dengan suhu diperkirakan 28–31 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 62-82 persen, sedangkan kecepatan angin pada pagi hari rata-rata 0,7 – 5,2 km/jam.

    Memasuki siang hari sebagian besar Jakarta masih akan cerah kecuali Jakarta Selatan yang akan hujan ringan dan Kepulauan Seribu yang akan berawan. 

    Untuk suhu rata-rata ada pada angka 29–32 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 61-78 persen, sedangkan kecepatan angin rata-rata angin 3,8 – 11,2 km/jam.

    Selanjutnya untuk cuaca pada sore hari seluruh wilayah Jakarta akan cerah. Untuk suhu 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 71–75 persen, sedangkan kecepatan angin pada malam hari berkisar pada 5,6 – 11,2 km/jam.

    Kemudian untuk malam hari sebagian besar Jakarta akan cerah berawan kecuali Jakarta Selatan yang akan cerah dan Kepulauan Seribu berawan dengan suhu rata-rata 28-29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 72–84 persen, sedangkan kecepatan angin pada malam hari berkisar pada 2,7 – 9,3 km/jam.

    Sementara itu, pada Kamis (17/7) dini hari seluruh Jakarta akan berawan dengan suhu rata-rata 26-28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 76–91 persen, sedangkan kecepatan angin berkisar pada 2,4 – 10,3 km/jam.

    Sumber : Antara

  • Aturan baru pajak di e-commerce tak naikkan harga barang

    Aturan baru pajak di e-commerce tak naikkan harga barang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Dirjen Pajak: Aturan baru pajak di e-commerce tak naikkan harga barang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 23:46 WIB

    Elshinta.com –  Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan aturan baru pemungutan pajak penghasilan (PPh) 22 dari pedagang daring (online) oleh niaga elektronik (e-commerce) tak berdampak terhadap kenaikan harga barang.

    “Ini bukan pajak baru, tidak akan menaikkan harga,” kata Bimo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan pedagang daring di niaga elektronik biasanya sudah menghitung kewajiban pajak mereka saat menetapkan harga barang.

    Terkait aturan baru pun, kata dia, perubahan terletak pada mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak.

    Bila sebelumnya pedagang perlu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak mereka sendiri, kini tugas tersebut dialihkan ke platform niaga elektronik.

    “Supaya lebih bisa untuk rekonsiliasi, untuk level of playing field (keadilan berusaha) antara yang di e-commerce dan non e-commerce jadi sama,” jelasnya.

    Dia berharap tidak ada simpang siur terkait potensi kenaikan harga akibat aturan baru.

    Kebijakan itu, menurut Bimo, telah disusun dengan sangat adil sesuai dengan yang selama ini telah terimplementasi.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi meneken PMK 37/2025 pada 11 Juni 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025 untuk menunjuk lokapasar (marketplace) sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk memungut pajak dari pedagang daring.

    Besaran PPh 22 yang dipungut yaitu sebesar 0,5 persen dari omzet bruto yang diterima pedagang dalam setahun. Pungutan itu di luar pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

    Adapun pedagang yang menjadi sasaran kebijakan ini adalah yang memiliki omzet di atas Rp500 juta, dibuktikan dengan surat pernyataan baru yang disampaikan ke lokapasar tertunjuk.

    Sedangkan pedagang yang memiliki omzet di bawah Rp500 juta terbebas dari pungutan ini. Pengecualian juga berlaku untuk sejumlah transaksi lain, seperti layanan ekspedisi dan transportasi daring (ojek online atau ojol), penjual pulsa, hingga perdagangan emas.

    Sumber : Antara