Category: Elshinta.com

  • RI perlu waspada strategi dagang yang agresif

    RI perlu waspada strategi dagang yang agresif

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Respons tarif AS, HIPMI: RI perlu waspada strategi dagang yang agresif
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 15:00 WIB

    Elshinta.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai kesepakatan tarif 19 persen di satu sisi menguntungkan sektor ekspor, namun di sisi lain tekanan dagang AS bisa menggerus daya saing ekspor nasional.

    Di samping itu, tarif impor 0 persen untuk produk asal AS juga perlu dicermati secara kritis.

    “Kita tidak boleh melihat ini sekadar sebagai pengumuman teknis, tapi sebagai sinyal bahwa hubungan dagang kita sedang memasuki fase negosiasi yang tidak seimbang. Indonesia perlu berhati-hati agar tidak menjadi korban dari strategi dagang agresif negara besar,” kata Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Anggawira di Jakarta, Rabu.

    Meskipun penetapan tarif 19 persen menjadi yang terendah di antara negara-negara Asia, dia menilai kesepakatan dagang tersebut tetap akan menimbulkan sejumlah dampak terhadap industri.

    Beberapa dampak antara lain, penurunan volume ekspor ke AS, efisiensi biaya produksi yang terganggu, serta adanya potensi pengurangan tenaga kerja.

    Khusus bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan para eksportir baru, tarif tersebut bisa menjadi hambatan untuk naik kelas dan menembus pasar global.

    “Tarif ini tentu akan menambah beban pelaku usaha Indonesia, khususnya mereka yang mengekspor ke Amerika Serikat. Produk-produk seperti tekstil, alas kaki, elektronik rumah tangga, dan furniture sangat rentan karena margin keuntungan mereka sudah tipis,” jelasnya.

    Oleh karena itu, dia menyampaikan beberapa strategi yang perlu ditempuh Pemerintah guna tetap menjaga daya saing dunia usaha nasional.

    Pertama, pemerintah perlu segera menyusun strategi diversifikasi pasar ekspor agar pelaku usaha tidak hanya bergantung pada pasar AS.

    Kedua, insentif dan pembiayaan ekspor harus diperluas untuk sektor-sektor terdampak, terutama bagi pelaku UMKM.

    Ketiga, Indonesia harus berani menegosiasikan ulang kesepakatan dagang yang lebih adil, tidak hanya menjadi pembeli produk energi atau pesawat dari AS, tapi mengedepankan prinsip timbal balik dan kemandirian ekonomi.

    Kemudian keempat, kesepakatan tarif Indonesia dan AS mampu menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem produksi dalam negeri sehingga kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi juga produk bernilai tambah tinggi.

    Adapun sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan, tarif impor sebesar 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Indonesia akan membayar tarif 19 persen kepada Amerika Serikat untuk semua barang impor mereka dari negara kita,” tulis Trump terkait kesepakatan yang dicapai dengan RI dalam hal tarif impor, seperti dipantau dari media sosial Truth Social di Jakarta, Rabu.

    Nilai baru tersebut menunjukkan telah tercapai kesepakatan untuk menurunkan tarif impor AS untuk produk Indonesia dari angka 32 persen yang diumumkan pertama kali oleh Trump pada April 2025.

    Sumber : Antara

  • Pemangkasan BI Rate konsisten dengan rendahnya prakiraan inflasi

    Pemangkasan BI Rate konsisten dengan rendahnya prakiraan inflasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Pemangkasan BI Rate konsisten dengan rendahnya prakiraan inflasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 15:25 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) menyebutkan keputusan pemangkasan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis point (bps) menjadi 5,25 persen sejalan dengan makin rendahnya prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen.

    Selain itu, keputusan juga sejalan dengan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta perlunya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi sesuai dengan dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan domestik,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juli 2025 di Jakarta, Rabu.

    Di samping suku bunga acuan (BI-Rate), bank sentral juga memutuskan untuk memangkas suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps masing-masing menjadi 4,50 dan 6,00 persen.

    Selanjutnya, Perry menambahkan bahwa kebijakan makroprudensial akomodatif terus dioptimalkan dengan berbagai strategi untuk meningkatkan kredit/pembiayaan, menurunkan suku bunga, dan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, serta penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran.

    Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Berbagai langkah kebijakan bank sentral Indonesia antara lain penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi baik melalui transaksi spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF) di pasar domestik maupun transaksi non-deliverable forward (NDF) di pasar luar negeri.

    “Strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan,” kata Perry.

    Selain itu, kebijakan BI juga termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, menjaga kecukupan likuiditas, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing.

    Hal ini dilakukan dengan memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga melalui penyesuaian struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas dengan tetap menjaga daya tarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik.

    Di samping itu, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pembelian SBN di pasar sekunder, serta memperkuat peran dealer utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar.

    Selain langkah-langkah tersebut, BI juga melakukan penguatan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK), perluasan akseptasi digital, serta penguatan dan perluasan kerja sama internasional di area kebanksentralan.

    Sumber : Antara

  • Bulog Probolinggo distribusi beras bantuan pemerintah untuk 86.373 warga di Lumajang

    Bulog Probolinggo distribusi beras bantuan pemerintah untuk 86.373 warga di Lumajang

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Bulog Probolinggo distribusi beras bantuan pemerintah untuk 86.373 warga di Lumajang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 15:58 WIB

    Elshinta.com – Pemimpin Cabang Bulog Probolinggo Jawa Timur Kuswadi mengatakan bantuan dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berupa pangan beras yang dialokasikan di Kabupaten Lumajang Jawa Timur sebanyak 86.373 penerima yang tersebar di 21 kecamatan. Data alokasi bantuan tersebut dengan rujukan yang diambil dari sensus ekonomi nasional.

    “Penyaluran tersebut berdasarkan data tunggal dari sensus ekonomi nasional, Kabupaten Lumajang terdapat 86,373 penerima,” kata Kurwadi. Rabu (16/07).

    Kwalitas beras medium yang disalurkan pada periode bulan Juni-Juli 2025 setiap penerima mendapatkan 20 Kg yang dikemas dalam satuan kantong sak sebanyak 10 Kg. Diharapkan bantuan tersebut dapat mengurangi pengeluaran biaya hidup dan bisa pondasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima.

    Launching pendistribusian langsung ke masyarakat penerima pada hari ini Rabu 16 juli 2025 bertempat di pendopo Desa Klakah Kecamatan Klakah, dibagian langsung oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati dan Wakil Bupati Lumajang Yudha Adji Kusuma yang disampaikan beberapa pejabat Pemkab.

    Kata Kuswadi beras yang disalurkan itu merupakan serapan Bulog dari petani sesuai alur yang disampaikan pemerintah pusat dalam upaya mendorong kemajuan perekonomian masyarakat petani.

    “Kualitas beras yang disalurkan merupakan serapan gabah petani kemarin dari yang masuk ke Bulog,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Rabu (16/7). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Belum kantongi izin operasional, Polda Sulut larang bajaj beroperasi Di Manado

    Belum kantongi izin operasional, Polda Sulut larang bajaj beroperasi Di Manado

    Sumber foto: Franky Pangkey/elshinta.com.

    Belum kantongi izin operasional, Polda Sulut larang bajaj beroperasi Di Manado
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 16:01 WIB

    Elshinta.com – Polemik terkait keberadaan kendaraan bajaj di Kota Manado, diluruskan oleh Polda Sulawesi Utara.

    Ditemui di Mapolda Sulut, Rabu (16/7), Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah P. Hasibuan didampingi Dirlantas Polda Sulut Kombes Pol Indra Kurniawan Mangunsong menegaskan, bajaj belum mengantongi izin operasional.

    “Mereka belum ada izin operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Selama regulasi belum keluar, mereka tidak boleh menarik penumpang serta memungut biaya,” tegasnya.

    Ditambahkan oleh Dirlantas Polda Sulut Kombes Pol Indra Kurniawan Mangunsong, jika ada masyarakat yang melihat keberadaan bajaj beroperasi di jalan, ia minta silahkan laporkan ke kepolisian.

    “Jadi jika ketahuan mereka beroperasi di jalan, kita akan tindak tegas karena belum ada izin,” lanjutnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Franky Pangkey.

    Sebelumnya berembus kabar bahwa Polisi membackup keberadaan bajaj di Kota Manado.

    “Tidak ada kata Polisi membackup. Kita baru menerima surat dan belum ditindaklanjuti. Karena kewenangan ini ada di Pemerintah Daerah, untuk menganalisa dan melakukan survey. Polri tidak mengeluarkan izin. Prosedur kewenangan penuh perizinan ada di Pemda. Apabila beroperasi, maka itu melanggar UU Lalu Lintas,” tegas Dirlantas.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wapres Gibran pantau penyaluran BSU di Kantor Pos Tangerang

    Wapres Gibran pantau penyaluran BSU di Kantor Pos Tangerang

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berbincang dengan pekerja penerima bantuan subsidi upah dalam kunjungan kerja ke Kantor Pos Tangerang, Banten, Rabu (16/7/2025). ANTARA/Irfan

    Wapres Gibran pantau penyaluran BSU di Kantor Pos Tangerang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 16:21 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memantau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja di Kantor Pos Tangerang, Banten, untuk memastikan tepat sasaran.

    Pantauan di lapangan, Wapres Gibran didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer beserta jajaran, Gubernur Banten Andra Soni, dan Wali Kota Tangerang Sachrudin.

    “Wapres hadir untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar sesuai aturan dan tidak ada pemotongan,” kata Wamenaker Immanuel Ebenezer, di Tangerang, Rabu.

    Wapres Gibran juga memantau langsung proses penyaluran dari awal pekerja datang ke Kantor Pos hingga menerima BSU.

    Lalu, Wapres juga berbincang dengan para penerima upah dan menanyakan mengenai penggunaan uang ke depannya. Sebab, harapannya program BSU ini bisa menaikkan daya beli masyarakat.

    “Pak Wapres apresiasi layanan di PT Pos ini, karena semua dipermudah. Tadi sempat berbincang dengan warga juga dan harapannya agar BSU ini bisa membantu,” ujar Wamenaker.

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga menghadirkan mekanisme penyaluran yang lebih cepat, transparan, dan efisien melalui digitalisasi layanan Pospay yang mempermudah penyaluran BSU tahun 2025.

    Kemitraan bersama PT Pos Indonesia (Persero) khususnya ditujukan bagi penerima yang mengalami kendala rekening pada tahap 1 dan 2. Proses penyaluran BSU melalui Pospay dimulai dengan pengecekan status calon penerima yang dapat dilakukan melalui situs resmi Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, atau langsung dari aplikasi Pospay.

    Setelah status penerima dikonfirmasi, calon penerima diminta melengkapi data pribadi, seperti nama, alamat, NIK, tanggal lahir, nomor HP, dan email sesuai identitas kependudukan. Jika data dinyatakan valid, sistem akan menerbitkan QR Code (Cekpos Digital) yang menjadi bukti resmi untuk mencairkan bantuan di Kantor Pos terdekat.

    Sumber : Antara

  • Analis sebut market respons positif hasil nego Prabowo ke Trump untuk tarif 19% AS

    Analis sebut market respons positif hasil nego Prabowo ke Trump untuk tarif 19% AS

    Sumber foto: https://shorturl.at/Dh1EX/elshinta.com.

    Analis sebut market respons positif hasil nego Prabowo ke Trump untuk tarif 19% AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 17:04 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menguat signifikan, memperpanjang reli tujuh harinya di tengah sentimen positif dari luar negeri. Salah satu faktor pendorongnya adalah pengumuman terbaru dari Presiden AS Donald Trump terkait pemangkasan tarif impor terhadap produk Indonesia menjadi 19% dari 35%.

    Analis Panin Sekuritas, Aqil Triyadi, mengatakan bahwa pasar merespons positif perkembangan ini, terutama karena kesepakatan tersebut dinilai menguntungkan posisi Indonesia.

    “Market merespon positif ya apa yang terjadi di kesepakatan dagang antara Amerika dan juga Indonesia,” kata Aqil kepada media, Selasa (15/7).

    Menurut Aqil, tarif impor untuk produk Indonesia yang sebelumnya dikenakan sebesar 32%, kini dipangkas menjadi 19% adalah hasil negosiasi yang baik antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan pihak AS, dan memberikan angin segar bagi kinerja sejumlah emiten ekspor.

    “Tarif sudah bisa dinego, sudah bisa turun 19%. Artinya kan ini menjadi salah satu hal yang positif ya. Artinya perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak harus membayar tarif impor yang lebih besar dibandingkan sekarang,” jelasnya.

    Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan ekspor, termasuk komoditas dan manufaktur, diproyeksikan akan mendapatkan sentimen positif dari kebijakan ini. Di sisi lain, IHSG sendiri diprediksi masih memiliki ruang penguatan lebih lanjut, terutama jika ditopang oleh keputusan suku bunga domestik yang bersahabat.

    Aqil juga menyoroti bahwa pasar sebelumnya sempat diliputi kekhawatiran karena kebijakan tarif tinggi dari Trump yang sempat memicu guncangan pasar. Namun kini, dengan adanya pelonggaran, sentimen berbalik arah.

    “Pas kita lihat pas lagi mereka di bulan-bulan lebaran, libur lebaran, tiba-tiba Presiden Trump itu mengumumkan tarif yang besar ke berbagai negara, itu kan market langsung crash gitu ya. Dan terus sekarang tarif sudah bisa dinego, sudah bisa turun 19%,” imbuhnya.

    Lebih jauh, ia melihat bahwa sentimen positif ini dapat menopang pergerakan IHSG hingga jangka menengah. Meski demikian, Aqil mengingatkan bahwa pasar juga akan tetap mencermati arah suku bunga Bank Indonesia dan perkembangan global, termasuk inflasi AS serta kebijakan The Fed.

    “Kalau nanti yang positifnya suku bunga turun lagi di bagian Indonesia, nah ini yang menjadi driver jangka panjang ketika IHSG bisa tembus lagi ke level 7.400 bahkan ke level 7.500,” tutupnya.

    Pemerintah Indonesia belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait isi lengkap kesepakatan dagang yang dimaksud. Namun demikian, sinyalemen positif dari pelaku pasar bisa menjadi indikasi awal bahwa hasil komunikasi ekonomi antar kedua negara disambut baik oleh investor.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Rano tegaskan akan berantas oknum lakukan pungli pada perekrutan PPSU

    Rano tegaskan akan berantas oknum lakukan pungli pada perekrutan PPSU

    Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur, melakukan seleksi wawancara terhadap ratusan orang calon petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Aula Kantor Kelurahan Cipayung, Rabu (9/7/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

    Rano tegaskan akan berantas oknum lakukan pungli pada perekrutan PPSU
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 15:06 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membenarkan bahwa masih ada oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) perekrutan calon petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP).

    Rano menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberantas para oknum yang masih nekat melakukan hal tersebut.

    “Ya nggak bisa ditutupi ada. Dan kita sudah ngomong, itu (pungli) harus diberantas,” kata Rano saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Rano mengatakan, hal itu sebenarnya sudah pernah dibahas saat dirinya bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melakukan kampanye Pilkada DKI Jakarta.

    Saat perekrutan PPSU, Pramono juga sempat menegaskan bahwa tidak boleh ada pungli dalam proses tersebut. Dia pun berjanji proses rekrutmen PPSU akan berjalan secara transparan.

    “Dari awal, mungkin dari kampanye kita, kita sudah wanti-wanti itu. Bahwa ada PPSU yang bayar sekian puluhan juta. Bayangin. Itu kita nggak bisa terima gitu. Jadi langsung ditindak saja,” kata Rano.

    Dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis juga sempat menyinggung hal tersebut.

    “Pak Wagub, saya kemarin reses ada informasi. Pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli,” kata Ali.

    Ali mendengar kasus tersebut terjadi di Cipinang Muara, Jakarta Timur, ketika melakukan sosialisasi dengan masyarakat.

    Ali mengungkapkan bahwa hal tersebut sudah termasuk perbuatan zalim ​​​​​karena melakukan praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin.

    “Sudah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli. Tolong Pak Wagub, beserta jajaran pemprov. Melalui Inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Mendagri dukung penuh peluncuran Kopdeskel Merah Putih

    Mendagri dukung penuh peluncuran Kopdeskel Merah Putih

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendagri dukung penuh peluncuran Kopdeskel Merah Putih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 18:49 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendukung penuh peluncuran 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang akan digelar secara hybrid dari salah satu lokasi Kopdeskel di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025.

    Dukungan tersebut ditegaskan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Peluncuran 80.000 Kopdeskel Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Mendagri mengatakan, dirinya akan mengingatkan 38 gubernur, 98 wali kota, dan 416 bupati agar hadir mengikuti rangkaian acara peluncuran tersebut secara daring. Sementara itu, sebanyak 103 kepala daerah yang wilayahnya menjadi mock-up atau percontohan Kopdeskel mengikuti acara peluncuran di lokasi Kopdeskel-nya masing-masing.

    Kepala daerah yang menjadi percontohan juga diarahkan agar melibatkan kepala desa, lurah, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

    “Bupati nanti mengajak Pak Kades dan BPD. Wali Kota juga kami minta nanti untuk menghadirkan Lurah,” kata Tito di Jakarta, Selasa.

    Di samping itu, Mendagri juga akan melaksanakan Rakor khusus dengan Pemda terkait untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan dasar Kopdeskel, termasuk jenis gerai koperasi yang dikelola. Rakor tersebut juga untuk memantapkan persiapan acara peluncuran.

    Selain itu, Mendagri juga telah mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) dalam mendukung operasional peluncuran Kopdeskel Merah Putih di daerah masing-masing.

    Sebelumnya, dana BTT juga diarahkan agar dimanfaatkan untuk mendukung pembentukan Kopdeskel seperti pembiayaan akta notaris.

    “Sehingga nanti kalau ada [pembiayaan] yang kurang-kurang, itu acara digital launching ini mereka (Pemda) bisa memanfaatkan anggaran tersebut,” kata Mendagri.

    Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Hadi.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani paparkan strategi pemerintah tekan angka pengangguran

    Sri Mulyani paparkan strategi pemerintah tekan angka pengangguran

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-24 di Jakarta, Selasa (15/7/2025) (ANTARA/Bayu Saputra)

    Sri Mulyani paparkan strategi pemerintah tekan angka pengangguran
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 19:12 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui penguatan program penyelarasan antara pendidikan dan dunia usaha (link & match) sebagai strategi menekan angka pengangguran di Indonesia.

    Strategi tersebut menjadi penting di tengah laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,01 juta merupakan lulusan perguruan tinggi.

    “Pemerintah terus memperkuat program link & match, peningkatan kualitas tenaga kerja dengan menghubungkan antara sektor pendidikan dengan dunia usaha, memperkuat sistem informasi pasar kerja dan memperkuat program peningkatan kompetensi angkatan kerja,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna Ke-24 DPR RI di Jakarta, Selasa.

    Ia menambahkan bahwa tren penurunan angka pengangguran terbuka (TPT) yang sempat turun 4,91 persen atau setara 7,47 juta orang pada Agustus 2024, menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal yang dirancang secara efektif, selektif, dan hati-hati mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional.

    “Ini menggambarkan apabila APBN digunakan secara efektif selektif dan hati-hati, kita akan terus mampu menjaga Indonesia dan terutama menjaga kelompok masyarakat yang paling rentan,” kata dia.

    Meski demikian, data BPS mengungkapkan bahwa jumlah angkatan kerja Indonesia per Februari 2025 mencapai 153,05 juta orang, meningkat 3,67 juta dibanding Februari 2024. Namun, tidak semua terserap pasar kerja, sehingga pengangguran meningkat sebesar 83,45 ribu orang dibanding tahun sebelumnya.

    Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli turut menyoroti tantangan yang dihadapi lulusan pendidikan tinggi di Indonesia.

    Ia mengakui bahwa angka pengangguran sarjana yang mencapai lebih dari satu juta orang merupakan potret nyata permasalahan ketenagakerjaan saat ini.

    “Itu menjadi sebuah tantangan kita. Artinya, itu adalah potret saat ini, kemudian kita punya tantangan ke depan,” kata Menaker saat memberikan tanggapan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (7/7).

    Untuk itu, ia mendorong kolaborasi yang lebih erat antara kementeriannya dengan para pemangku kepentingan lain, seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek), dalam rangka merancang solusi bersama.

    Sumber : Antara

  • Jaksel gencarkan sosialisasi larangan truk ODOL melalui Lintas Jaya

    Jaksel gencarkan sosialisasi larangan truk ODOL melalui Lintas Jaya

    Arsip foto – Petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan (Sudinhub Jaksel) melakukan penilangan terhadap truk yang melakukan pelanggaran, Jakarta, Jumat (4/7/2025). ANTARA/HO-Sudinhub Jakarta Selatan.

    Jaksel gencarkan sosialisasi larangan truk ODOL melalui Lintas Jaya
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 13:19 WIB

    Elshinta.com – Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan menggencarkan sosialisasi terkait larangan kendaraan truk dengan dimensi dan muatan melebihi ketentuan (Over Dimension and Over Load/ODOL) melalui Operasi Lintas Jaya 2025.

    Bernard mengatakan, sosialisasi Operasi Lintas Jaya ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional menuju “Indonesia Zero ODOL”.

    Kendaraan bermuatan lebih dan berdimensi yang tidak sesuai dinilai menjadi salah satu penyebab kerusakan infrastruktur jalan serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

    Dia menambahkan, hingga saat ini belum ada penindakan terhadap pelanggaran ODOL karena masih menunggu instruksi resmi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta maupun hasil rapat koordinasi di tingkat kementerian.

    “Terkait penindakan ODOL belum ada penindakan, baru sosialisasi. Kami masih menunggu instruksi dari dinas, karena saat ini masih dilakukan rapat di tingkat kementerian,” ujarnya.

    Ditegaskan Operasi Lintas Jaya tak hanya menyasar ODOL, namun juga pelanggaran rambu lalu lintas, kelengkapan surat hingga kendaraan tak laik jalan.

    “Jadi tilangan yang dilakukan anggota Lintas Jaya masih di pelanggaran biasa seperti kelengkapan surat-surat dan tidak laik jalan,” katanya.

    Operasi Lintas Jaya Tahun 2025 menjadi wujud nyata sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya dalam meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi di Jakarta.

    Dalam tiga tahun terakhir, Operasi Lintas Jaya 2025 telah berhasil melakukan upaya-upaya penindakan, yaitu 103.966 penindakan pada 2022, kemudian 71.478 pada 2023 dan 83.403 di 2024.

    Operasi Lintas Jaya tahun 2025 diharapkan dapat berjalan baik dan optimal dan memberikan dampak nyata terhadap pengurangan kemacetan, emisi karbon serta meningkatkan disiplin dan keselamatan pengguna jalan.

    Sumber : Antara