Category: Elshinta.com

  • Dukung ketahanan pangan, Desa Tombasian Atas panen raya jagung

    Dukung ketahanan pangan, Desa Tombasian Atas panen raya jagung

    Sumber foto: Franky Pangkey/elshinta.com.

    Dukung ketahanan pangan, Desa Tombasian Atas panen raya jagung
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 14:26 WIB

    Elshinta.com – Panen raya jagung berlangsung di Perkebunan Desa Tombasian Atas, Kecamatan Kawangkoan Barat, Sulawesi Utara, Rabu (16/7/2025).

    Kegiatan ini dihadiri Kapolsek Kawangkoan Iptu Sem Marthin dan personel Polsek Kawangkoan, bersama Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kawangkoan Barat serta Kelompok Tani ‘Diakonia’ yang menjadi motor penggerak penanaman jagung.

    Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah P. Hasibuan mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan ini merupakan kolaborasi bersama antara Polri dan para penggiat ketahanan pangan termasuk kelompok tani.

    “Polri hadir untuk mendukung kegiatan masyarakat. Polri bukan hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tapi juga aktif dalam membangun sinergi bersama masyarakat untuk menciptakan ketahanan pangan yang mandiri,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Franky Pangkey, Kamis (17/7). 

    Kegiatan ini juga katanya sebagai bagian dari upaya mendukung program Bapak Presiden untuk swasembada pangan khususnya komoditi jagung.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kopdes harus punya produk bernilai tinggi agar untung maksimal

    Kopdes harus punya produk bernilai tinggi agar untung maksimal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    CORE: Kopdes harus punya produk bernilai tinggi agar untung maksimal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 14:37 WIB

    Elshinta.com – Koperasi Desa Merah Putih, yang model bisnisnya hanya berfokus pada penyediaan barang konsumsi pokok, harus mengembangkan produk bernilai tinggi agar bisa mencapai keuntungan maksimal hingga Rp1 miliar per tahun.

    Peneliti dari Centre of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis, mengatakan dengan model bisnis Koperasi Desa Merah Putih yang akan dijalankan, seperti agen LPG, agen beras, dan pupuk, menyerupai ritel modern atau minimarket desa, maka mereka mengandalkan volume penjualan tinggi dengan margin keuntungan yang relatif rendah.

    “Kalau skalanya masih level desa, keuntungan Rp1 miliar per tahun masih belum bisa mencapai. Kecuali jika lini bisnisnya itu membuat produk baru yang bernilai tambah tinggi,” kata Eliza.

    Misalnya, lanjutnya, koperasi mengolah singkong menjadi tepung singkong atau singkong beku, atau mengolah cabai menjadi cabai bubuk/pasta/chili oil.

     “Ini pasarnya lebih luas, bisa ke luar daerah bahkan ekspor sehingga memungkinkan keuntungan besar,” ujar dia menambahkan.

    Ia menjelaskan, pasokan produk untuk Koperasi Desa Merah Putih nantinya langsung dari produsennya, seperti Pertamina, Bulog, dan Pupuk Indonesia. Menurutnya, memang efektif memangkas rantai distribusi hingga 2-3 lapis, yang berpotensi mengurangi biaya hingga 15-20 persen dari margin yang selama ini dinikmati perantara.

    Eliza memaparkan dengan estimasi rata-rata 3.000-5.000 penduduk per desa, Koperasi Desa Merah Putih tetap berpotensi untung dari berbagai lini bisnis mereka.

    Berdasarkan perhitungannya, Eliza menyebut melalui penjualan LPG, Kopdes Merah Putih berpotensi menghasilkan Rp1-3 juta per bulan. Ini didasarkan pada perhitungan kasar penjualan sekitar 500 hingga 1.000 tabung per bulan, dengan keuntungan Rp2.000 hingga Rp3.000 setiap tabung.

    Untuk sektor pupuk, koperasi desa bisa meraup keuntungan tahunan sekitar Rp25 juta hingga Rp50 juta. Angka ini didapatkan dari margin 5-10 persen dari total penjualan pupuk yang mencapai Rp500 juta per tahun, dengan asumsi cakupan lahan sawah seluas 500-1.000 hektare.

    Sementara itu, dari penjualan sembako, jika volume penjualannya mencapai Rp50-100 juta per bulan dengan margin 10 persen, keuntungan yang didapatkan berpotensi sekitar Rp5-10 juta per bulan.

    Meskipun angka-angka tersebut menunjukkan potensi untung, keuntungan kumulatif dari model distribusi skala desa ini dinilai masih belum mampu mencapai target laba maksimal, seperti Rp1 miliar.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memperkirakan bahwa tiap koperasi bisa meraup laba hingga Rp1 miliar per tahun, atau total Rp80 triliun dari 80 ribu koperasi. Angka ini bisa tercapai dari pemangkasan peran perantara yang selama ini merugikan, serta efisiensi dalam penyaluran barang-barang yang disubsidi pemerintah.

    Hingga saat ini, lebih dari 81.100 desa dan kelurahan telah membentuk Kopdes/Kel Merah Putih, dengan sekitar 77.900 di antaranya telah resmi berbadan hukum.

    Koperasi-koperasi itu nantinya akan memiliki berbagai unit usaha, seperti gerai sembako, LPG, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam.

    Selain bisnis usaha tersebut, koperasi ini juga didorong untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai potensi desa masing-masing. Pemerintah meyakini koperasi juga berpotensi menjadi offtaker dari seluruh produk yang dihasilkan masyarakat desa.

    Sumber : Antara

  • Indonesia telah buka 2.400 toko ritel di Filipina

    Indonesia telah buka 2.400 toko ritel di Filipina

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat menghadiri peluncuran Hari Ritel Nasional di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (17/7/2025). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

    Mendag: Indonesia telah buka 2.400 toko ritel di Filipina
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 14:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut Indonesia telah membuka 2.400 toko ritel di Filipina dan siap menyusul Bangladesh serta Malaysia.

    Budi menjelaskan toko ritel yang berada di bawah naungan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) telah melebarkan sayap ke beberapa negara di Asia dan berdampak positif pada peningkatan ekspor produk-produk dalam negeri.

    “Jadi itu bagian daripada ekspor jasa kita, nah otomatis kalau banyak toko, nanti rentetannya ya banyak produk kita yang dijual di sana. Mudah-mudahan, kemungkinan nanti bisa di Malaysia, Bangladesh dan sebagainya,” ujar Budi ditemui dalam peluncuran Hari Ritel Nasional 2025 di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis.

    Dengan berdirinya toko ritel di luar negeri, kata Budi, secara tidak langsung produk Indonesia terbantu secara promosi.

    Menurutnya, pemerintah tidak hanya mendorong ekspor barang, tetapi juga di sektor jasa.

    “Kita itu tidak hanya ekspor barang, tetapi juga ekspor jasa. Jadi sebagian besar juga produknya impor dari kita. Memang kita mulai waktu itu dari Filipina dan kita sudah mulai masuk mulanya ke Filipina, bahkan kemarin dijajaki dengan Bangladesh dan Malaysia,” katanya.

    Sementara itu Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan toko ritel yang berada di Filipina memiliki bentuk dan konsep yang sama persis dengan Indonesia.

    Solihin menyebut 2.400 toko tersebut telah berlangsung selama 10 tahun dan terus bertumbuh. Sebagian besar produk yang dijual pada toko tersebut juga berasal dari Indonesia.

    Saat ini Aprindo sedang mempersiapkan pembukaan toko ritel di Bangladesh.

    “Kita nggak bisa langsung 100 persen di sana, kita buka di sana dengan mayoritas ada mitra dan kemitraan ini kan harus cocok, kalau nggak, susah kita ya. Ritel saat ini sudah sekian lama, kita sudah punya gerai 2.400, dalam waktu dekat yang kita sudah siapkan semua perangkatnya, Bangladesh,” imbuh Solihin.

    Sumber : Antara

  • Korban tewas tawuran di Jaktim akibat jumlah tak seimbang

    Korban tewas tawuran di Jaktim akibat jumlah tak seimbang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Korban tewas tawuran di Jaktim akibat jumlah tak seimbang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 19:32 WIB

    Elshinta.com – Tawuran yang mengakibatkan satu korban tewas di Jalan Taruna Jaya, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pada Sabtu (12/7) dini hari berawal dari jumlah yang terlibat tawuran tak seimbang. 

    “Jadi awalnya ada dua kelompok, yakni Kodam dan Gang Mantap janjian untuk tawuran. Karena kelompok tawuran dari korban MI (18), yakni Kodam sedikit yang datang dibandingkan Gang Mantap, jadinya takut,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly.

    Dia saat konferensi pers di Mapolsek Cipayung, Jakarta Timur, Kamis, menjelaskan, jumlah Geng Kodam yang datang untuk tawuran sebanyak 20 orang. Sedangkan Gang Mantap hampir 200 orang.

    “Akhirnya mereka (Geng Kodam) takut, mereka mundur, lalu mereka dikejar. Akhirnya salah satu anak berusia 18 tahun berinisial MI itu dibacok,” katanya.

    Korban tawuran yang terjadi Sabtu (12/7) sekitar pukul 04.00 WIB tersebut meninggal dunia setelah terkena bacokan di bagian punggung.

    Kepolisian telah menangkap dua pelaku yang terlibat tawuran maut tersebut, yakni JF (20) berperan sebagai pelaku yang membacok korban meninggal dunia MI (18) saat terjadinya tawuran. Sedangkan AH (17) sebagai penggerak atau admin grup.

    AH ditangkap di wilayah Ciracas tak jauh dari lokasi tawuran pada Rabu (16/7) pukul 17.00 WIB. Sedangkan pelaku pembacokan JF menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Timur.

    Tawuran tersebut viral di sosial media Instagram @kabarcibubur24jam. Terlihat sejumlah remaja membawa senjata tajam jenis celurit.

    Mereka mengendarai sepeda motor secara perlahan, lalu menyerang kelompok lain. Dalam narasi video tersebut menyebutkan tawuran melibatkan kelompok remaja ini merupakan asal Kranggan, Bekasi, dan kelompok dari salah satu gang di Jalan Taruna Jaya.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani lapor realisasi BSU Rp6,88 triliun untuk 11,4 juta pekerja

    Sri Mulyani lapor realisasi BSU Rp6,88 triliun untuk 11,4 juta pekerja

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani lapor realisasi BSU Rp6,88 triliun untuk 11,4 juta pekerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 14:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah terealisasi sebesar Rp6,88 triliun yang diterima oleh 11,4 juta pekerja dalam periode 23 Juni hingga 1 Juli 2025.

    “Ini merupakan bentuk dukungan negara hadir di tengah berbagai tantangan ekonomi yang kita hadapi. Bukan hanya untuk menjaga daya beli, tetapi juga untuk menjaga semangat para pekerja agar tetap berkarya, karena para pekerja adalah pahlawan di balik kemajuan ekonomi kita,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis.

    BSU merupakan salah satu dari lima stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

    Sri Mulyani berharap masyarakat dapat memanfaatkan stimulus itu dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa membangun ekonomi yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

    Sebagai catatan, penyaluran BSU diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

    Dalam Permenaker 5/2025, pekerja/buruh yang mendapatkan BSU harus memenuhi sejumlah persyaratan seperti seorang warga negara Indonesia dengan kepemilikan nomor induk kependudukan; peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025; dan menerima gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan.

    Bagi pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Rp3,5 juta, maka aturan upah yang berlaku adalah upah minimum dibulatkan ke atas.

    Hal ini disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 3 Permenaker 10/2022 yang tidak mengalami perubahan bunyi pada permenaker pembaruan.

    Adapun detail ambang batas upah minimum untuk persyaratan BSU 2025 telah diperbarui dalam Permenaker 5/2025.

    Selain itu, bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan sekaligus, sehingga total yang diterima adalah sebesar Rp600 ribu.

    Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, penyaluran BSU telah mencapai setidaknya 85 persen dari total setidaknya 15 juta penerima. 

    Sumber : Antara

  • Polisi bekuk dua pelaku tawuran yang jarah warung di Rawasari

    Polisi bekuk dua pelaku tawuran yang jarah warung di Rawasari

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Polisi bekuk dua pelaku tawuran yang jarah warung di Rawasari
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 19:46 WIB

    Elshinta.com – Polres Metro Jakarta Pusat membekuk dua pelaku tawuran yang menjarah barang dagangan dan perusakan terhadap warung kelontong di kawasan Rawasari Selatan, Cempaka Putih.

    “Tawuran yang meresahkan warga apalagi sampai menjarah barang dagangan orang lain, akan kami tindak tegas sesuai hukum,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan, penangkapan ini merupakan bentuk respon cepat Polri terhadap keresahan masyarakat akibat aksi tawuran yang kerap menimbulkan kerugian materi maupun korban jiwa.

    Ia menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan patroli dan penegakan hukum terhadap pelaku tawuran di wilayah Jakarta Pusat.

    Polisi tidak hanya menangkap, tetapi juga mencegah dengan mengedukasi remaja agar tidak terlibat tawuran.

    “Kami mengimbau kepada orang tua, tokoh masyarakat dan sekolah untuk bersama-sama mengawasi dan membina anak-anak kita, karena masa depan mereka masih panjang,” ujarnya.

    Kapolsek Cempaka Putih Kompol Pengky Sukmawan menjelaskan bahwa aksi penjarahan tersebut bermula saat dua kelompok remaja terlibat tawuran di depan Apartemen Green Pramuka City, Rawasari Selatan.

    Salah satu kelompok mengejar lawannya hingga masuk ke warung kelontong milik JY.

    Mereka merusak warung korban lalu mengambil barang dagangan di dalamnya. “Setelah mendapat laporan, kami bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap dua pelaku pada hari yang sama,” ujarnya.

    Dua pelaku diamankan pada Rabu (16/7) dini hari keduanya berinisial MBP (16) dan MRAIA (22).

    MBP diketahui masih berstatus pelajar, sementara MRAIA adalah mahasiswa. Keduanya ditangkap di kediaman masing-masing di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat.

    Polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian yang digunakan saat kejadian, rekaman video aksi tawuran serta dua unit handphone milik pelaku.

    Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara serta Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap barang di muka umum dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan penjara.

    Sumber : Antara

  • Bandara Soekarno-Hatta siap akomodir pengalihan penerbangan dari Halim

    Bandara Soekarno-Hatta siap akomodir pengalihan penerbangan dari Halim

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Bandara Soekarno-Hatta siap akomodir pengalihan penerbangan dari Halim
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 16:00 WIB

    Elshinta.com – PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney) Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, memastikan kesiapan dalam mengakomodir pengalihan sebagian penerbangan maskapai Citilink dan Batik Air dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma (HLP) Jakarta mulai 1 Agustus 2025.

    “Kalau persiapan dapat dinyatakan kami sangat siap. Karena kalau ingat dulu Halim pernah ditutup total, flight-nya dipindah semua ke Soekarno-Hatta, bisa berlangsung dengan baik,” kata General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Dwi Ananda Wicaksana di Tangerang, Kamis.

    Ia mengatakan bentuk kesiapan dalam mengakomodir pengalihan dari beberapa maskapai penerbangan tersebut telah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait di Bandara Soetta. Baik itu, dalam menyiapkan fasilitas, penempatan terminal dan lain sebagainya telah dikondisikan secara terinci.

    “Kami sudah melakukan beberapa rapat, flightnya sudah di-‘select’ ya yang mana saja. Tanggal 1 Agustus nanti pasti sudah sangat siap untuk melayani rute Halim yang pindah ke Bandara Soekarno-Hatta,” jelasnya.

    Dwi menyebutkan dari peralihan dua maskapai nasional antara Citilink dan Batik Air ke Bandara Soetta terdapat sebanyak 24 penerbangan atau 50 persen perpindahannya.

    “Sekitar 50 persen saja dari yang ada di Halim.
    Namun demikian kan tentunya airlines juga akan selektif. Tidak mungkin dia dengan rute yang sama ditambah pesawatnya. Jadi pasti nanti ada penyesuaian-penyesuaian,” ujarnya.

    Ia menambahkan dalam pengalihan penerbangan ini pihaknya juga tengah menyiapkan pengaktifan Terminal Gate 1C di Bandara Internasional Soetta.

    Proses perpindahan tersebut, akan dilakukan secara bertahap dengan memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk pelayanan.

    “Terminal Gate 1C rencananya juga di bulan Agustus. Pengoperasiannya lebih kepada desainnya, seperti Citilink kan pindah lagi ke 1C. Jadi memang nanti mungkin agak bertahap karena secara kontrak 1C baru finis di sekitar Oktober,” kata dia.

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan sebagian penerbangan maskapai Batik Air dan Citilink di Bandar Udara Halim Perdanakusuma (HLP) akan dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) mulai 1 Agustus 2025.

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangan di Jakarta, menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan telah mengambil kebijakan untuk melakukan pemindahan sebagian penerbangan terjadwal dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma (HLP) ke Bandar Udara Soekano Hatta (CGK).

    “Rencana tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bandar Udara Halim Perdanakusuma dan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta,” katanya.

    Pihak PT Batik Air Indonesia dan PT Citilink Indonesia mendukung rencana tersebut serta akan menindaklanjuti pelaksanaan perpindahan penerbangan dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma ke Bandar Udara Soekarno-Hatta.

    Terkait rencana perpindahan penerbangan ini, dia berharap operator penerbangan dan operator bandar udara serta pihak terkait lainnya dapat memberikan informasi kepada penumpang dan calon penumpang agar meminimalisasi keluhan dan miskomunikasi dalam penerbangan.

    “Kami juga berharap calon penumpang yang biasa terbang dari Halim senantiasa mengikuti perkembangan informasi penerbangan ini,” ucap Lukman.

    Sumber : Antara

  • Pengamat harap pemerintah buka kembali ruang negosiasi soal tarif AS

    Pengamat harap pemerintah buka kembali ruang negosiasi soal tarif AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pengamat harap pemerintah buka kembali ruang negosiasi soal tarif AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 16:44 WIB

    Elshinta.com – Pengamat hubungan internasional dan investasi Zenzia Sianica Ihza mengharapkan Pemerintah Indonesia membuka kembali ruang negosiasi soal tarif impor sebesar 19 persen terhadap produk Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat (AS) agar bisa diturunkan lagi.

    “Kita memberi terlalu banyak. Sementara, tarif 19 persen masih tergolong tinggi dan membebani pelaku ekspor kita. Harusnya negosiasi ulang. Jangan puas dengan angka 19 persen, karena itu belum mengembalikan posisi kita seperti sebelum badai tarif diberlakukan,” ujar Zenzia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, jika dihitung secara keseluruhan, maka produk Indonesia tetap dikenai beban tarif hampir 29 persen, karena tarif dasar 10 persen yang berlaku otomatis.

    “Jadi, sebenarnya bukan hanya 19 persen, tetapi 19 ditambah 10. Itu tetap tinggi dan tidak fair,” katanya.

    Ia menyebut Indonesia berada dalam posisi yang sebenarnya punya pengaruh kuat.

    Permintaan Trump agar Indonesia membeli 50 jet Boeing dan investasi energi senilai 15 miliar dolar AS menunjukkan bahwa Washington juga membutuhkan Jakarta dalam konteks ekonomi dan geopolitik.

    “Kalau kita setuju membeli pesawat dan investasi energi, kenapa tidak meminta tarif turun ke angka yang lebih wajar, misalnya di bawah 10 persen? Negosiasi itu harus dua arah, bukan hanya menerima dikte,” ujarnya.

    Zenzia menyebut dalam merespons tekanan tarif dari Trump, beberapa negara justru mampu menunjukkan posisi tawar yang lebih kokoh. China, misalnya, secara terbuka melakukan perlawanan dengan tarif balasan.

    Sementara, Vietnam memilih jalan diplomasi yang akomodatif, tetapi tetap menjaga kepentingan domestiknya.

    “Vietnam bisa menurunkan tensi sambil menjaga keuntungan, bahkan justru mereka mampu menarik relokasi industri dari China. Kita seharusnya belajar dari itu,” ucapnya.

    Kebijakan tarif Trump merupakan lanjutan dari pendekatan ekonomi America First yang diluncurkan sejak masa kampanye 2016.

    Di bawah semangat proteksionisme, Trump melihat tarif sebagai alat tawar utama untuk meraih kesepakatan dagang yang lebih menguntungkan bagi AS.

    Tarif menjadi bentuk tekanan atau dalam istilah hubungan internasional, credible threat, yang secara rasional dirancang untuk menghasilkan respons kompromistis dari negara mitra.

    “Sayangnya, Indonesia terlalu cepat menunjukkan sikap akomodatif tanpa memperjuangkan pengimbangan yang setara,” tutur Zenzia.

    Respons ideal, menurut Zenzia, bukanlah menolak keras atau bersikap pasrah, yang dibutuhkan Indonesia adalah diplomasi rasional dan strategi negosiasi berimbang.

    Dengan pendekatan tersebut, kompromi masih bisa dicapai tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

    “Kita harus cermat. Tidak perlu frontal seperti China, tetapi juga jangan lunak. Negosiasi perlu berpegang pada prinsip saling menguntungkan,” katanya.

    Menurut dia, penurunan tarif Trump dari 32 menjadi 19 persen memang terlihat sebagai kabar baik, namun jika dibaca dalam konteks keseluruhan, terutama dengan komitmen besar pembelian Boeing dan investasi energi di AS, justru menunjukkan bahwa Indonesia memberikan terlalu banyak untuk hasil yang belum sepadan.

    Ia juga mengatakan jika tarif bea masuk naik seperti ini, selain akan menurunkan daya saing produk negara yang terdampak, sekaligus punya efek bagi konsumen akhir, yaitu warga AS sendiri. Akibat kebijakan tarif itu, harga barang impor dari Indonesia yang masuk ke AS mengalami kenaikan 19 sampai 29 persen.

    “Dalam jangka panjang ini akan menjadi bumerang bagi AS karena dunia usaha akan membebankan kenaikan tarif ini ke konsumen dalam negeri AS. Ini jelas akan punya dampak bagi mereka,” kata Zenzia.

    Sumber : Antara

  • Anggota Komisi IV DPR minta penindakan tegas pengoplos beras

    Anggota Komisi IV DPR minta penindakan tegas pengoplos beras

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Anggota Komisi IV DPR minta penindakan tegas pengoplos beras
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum menindak tegas pelaku pengoplosan beras demi melindungi petani, menjaga harga di tingkat petani dan menjamin perlindungan konsumen.

    “Praktik ini merupakan kejahatan yang harus ditindak tegas, ini sudah keterlaluan karena sudah berlangsung lama, dan memberikan dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat mencapai puluhan triliun rupiah,” kata Eko dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Sebagai Anggota Komisi IV DPR yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Eko menanggapi serius temuan mengejutkan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait dugaan penyimpangan dalam distribusi beras nasional.

    Sebanyak 212 merek beras diduga oplosan dan tidak memenuhi standar kualitas/mutu, serta volume yang ditetapkan pemerintah.

    Eko meminta pemerintah melalui Menteri Pertanian agar bertindak tegas atas praktik curang sejumlah oknum produsen besar yang tidak bertanggung jawab tersebut.

    Menurut Eko, praktik kecurangan beras ini diduga berlangsung sudah sejak lama dan memberikan kerugian yang ditaksir mencapai Rp99 triliun.

    Atas kasus itu, dia mendorong penguatan pengawasan distribusi beras sehingga dapat melindungi konsumen dari praktik oknum yang tidak bertanggung jawab.

    “Kami minta kepada penegak hukum agar secepatnya diusut tuntas para pelaku kecurangan ini untuk memberikan efek jera, agar tidak ada lagi praktik serupa”, ujar Eko.

    Lebih lanjut, Anggota DPR RI Dapil Jatim IX Tuban-Bojonegoro ini meminta Kementerian Pertanian melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar lebih intens melakukan pengawasan dan operasi pasar, untuk memantau stabilitas pasokan, harga, mutu dan kualitas pangan.

    “Harus terus melakukan pemantauan dan pengawasan pasar untuk memantau stabilitas harga, mutu dan kualitas pangan, sehingga dapat mencegah praktek-praktek oplosan seperti ini terulang kembali”, tegasnya.

    Ia berkomitmen untuk terus mengawal persoalan itu hingga tuntas.

    Dia juga menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi beras agar kasus serupa tidak terulang kembali.

    Diungkapkan Eko pihaknya akan memaksimalkan fungsi kontrol dewan dengan terjun langsung lapangan, demi terciptanya pelayanan pemerintah yang maksimal dan menjamin hak-hak masyarakat dapat terlaksana dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

    “Sudah waktunya negara hadir dan berpihak kepada petani serta konsumen. Jangan sampai rakyat kecil makin ditekan, sementara pelaku tidak ditindak tegas,” kata Eko. 

    Sumber : Antara

  • Anggota Komisi IV DPR minta penindakan tegas pengoplos beras

    Anggota Komisi IV DPR minta penindakan tegas pengoplos beras

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Anggota Komisi IV DPR minta penindakan tegas pengoplos beras
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum menindak tegas pelaku pengoplosan beras demi melindungi petani, menjaga harga di tingkat petani dan menjamin perlindungan konsumen.

    “Praktik ini merupakan kejahatan yang harus ditindak tegas, ini sudah keterlaluan karena sudah berlangsung lama, dan memberikan dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat mencapai puluhan triliun rupiah,” kata Eko dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Sebagai Anggota Komisi IV DPR yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Eko menanggapi serius temuan mengejutkan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait dugaan penyimpangan dalam distribusi beras nasional.

    Sebanyak 212 merek beras diduga oplosan dan tidak memenuhi standar kualitas/mutu, serta volume yang ditetapkan pemerintah.

    Eko meminta pemerintah melalui Menteri Pertanian agar bertindak tegas atas praktik curang sejumlah oknum produsen besar yang tidak bertanggung jawab tersebut.

    Menurut Eko, praktik kecurangan beras ini diduga berlangsung sudah sejak lama dan memberikan kerugian yang ditaksir mencapai Rp99 triliun.

    Atas kasus itu, dia mendorong penguatan pengawasan distribusi beras sehingga dapat melindungi konsumen dari praktik oknum yang tidak bertanggung jawab.

    “Kami minta kepada penegak hukum agar secepatnya diusut tuntas para pelaku kecurangan ini untuk memberikan efek jera, agar tidak ada lagi praktik serupa”, ujar Eko.

    Lebih lanjut, Anggota DPR RI Dapil Jatim IX Tuban-Bojonegoro ini meminta Kementerian Pertanian melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar lebih intens melakukan pengawasan dan operasi pasar, untuk memantau stabilitas pasokan, harga, mutu dan kualitas pangan.

    “Harus terus melakukan pemantauan dan pengawasan pasar untuk memantau stabilitas harga, mutu dan kualitas pangan, sehingga dapat mencegah praktek-praktek oplosan seperti ini terulang kembali”, tegasnya.

    Ia berkomitmen untuk terus mengawal persoalan itu hingga tuntas.

    Dia juga menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi beras agar kasus serupa tidak terulang kembali.

    Diungkapkan Eko pihaknya akan memaksimalkan fungsi kontrol dewan dengan terjun langsung lapangan, demi terciptanya pelayanan pemerintah yang maksimal dan menjamin hak-hak masyarakat dapat terlaksana dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

    “Sudah waktunya negara hadir dan berpihak kepada petani serta konsumen. Jangan sampai rakyat kecil makin ditekan, sementara pelaku tidak ditindak tegas,” kata Eko. 

    Sumber : Antara