Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Menilik upaya penataan pegawai non-ASN

    Menilik upaya penataan pegawai non-ASN

    Menteri PANRB Rini Widyantini. (ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB)

    Menilik upaya penataan pegawai non-ASN
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 24 Februari 2025 – 15:15 WIB

    Elshinta.com – Ada sebanyak 1,7 juta pegawai non-ASN yang menjadi target untuk seoptimal mungkin dapat diselesaikan penataannya sebagaimana amanat UU ASN terbaru, yakni UU Nomor 20 Tahun 2023.

    “Jadi seluruh instansi pemerintah wajib punya pemahaman yang sama terkait ini,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

    Penataan pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) telah dimulai sejak tahun 2005. Pemerintah secara periodik mendata tenaga non-ASN dan mengangkat mereka. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menegaskan bahwa pegawai ASN hanya terdiri atas  Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Untuk memulai proses penataan sesuai UU tersebut, Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali melakukan pendataan Non-ASN pada 2022. Hasilnya, total tenaga non-ASN ada sebanyak 2.355.092. Dari 2,3 juta non-ASN yang terdata itu, jumlahnya terus berkurang karena beberapa dari mereka diterima menjadi ASN pada pengadaan ASN selama  2021-2023. Hingga pada akhir 2024 tersisa 1,7 juta non-ASN yang terdata dalam Database BKN yang harus ditata. 

    Pengadaan seleksi CASN

    Rini Widyantini mengatakan, pemerintah bersama DPR berkomitmen dan telah melakukan langkah optimal dalam menyelesaikan penataan pegawai non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN. Pengadaan CASN Tahun 2024 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyelesaikan penataan itu.

    Dalam percepatan penataan pegawai non-ASN, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain Keputusan Menteri PANRB Nomor 634 Tahun 2024,  Surat Menteri PANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024, hingga Surat Menteri Dalam Negeri No. 900.1.1/227/SJ. 

    Pemerintah pun telah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Penyesuaian tersebut terkait pelamaran 1 kali dalam 1 tahun pengadaan.

    Penyesuaian yang dilakukan adalah non-ASN yang terdaftar dalam database BKN diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu apabila telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus; atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahap I atau tahap II namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan/formasi.

    Sebelumnya non-ASN hanya dapat melamar pada formasi karena terbatasnya jabatan yang diusulkan oleh instansi Pemerintah. Karena itu pemerintah melakukan penyesuaian data pelamar dalam database BKN sehingga pelamar tinggal memasukan lamaran dengan formasi tampungan sementara yang menyesuaikan dengan kualifikasi dan unit kerja pelamar.

    Untuk sementara pelamar akan diseleksi menggunakan jabatan Pengelola Umum Operasional untuk kualifikasi SD/SLTP, Operator Layanan Operasional untuk kualifikasi SLTA, Pengelola Layanan Operasional untuk kualifikasi D-3, dan Penata Layanan Operasional untuk kualifikasi minimal S-1/D-IV.

    Pemerintah pun telah mempersiapkan formasi Guru dan Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, Tenaga Teknis, Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Penata Layanan Operasional untuk PPPK Paruh Waktu.

    Penyesuaian yang tidak kalah penting adalah instansi pemerintah dapat mengusulkan penyesuaian penetapan kebutuhan jabatan pada saat pengusulan Nomor induk PPPK Paruh Waktu, sepanjang sesuai persyaratan jabatan.

    Ihwal tersebut merupakan satu dari sekian banyak penyesuaian yang sudah kita lakukan untuk mengakomodasi pegawai non-ASN yang terdata dalam database BKN agar dapat ditata dan berkesempatan untuk menjadi ASN. Ini juga adalah upaya terakhir yg dilakukan setelah pendaftaran berakhir pada 20 Januari 2024, karena kesempatan telah dibuka seluas-luasnya.

    Tak ada pengangkatan

    Rini menuturkan penataan pegawai non-ASN tidak akan bisa terselesaikan jika tidak ada keterlibatan aktif dari pemerintah daerah. Sejak UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya untuk mengisi jabatan ASN.

    Oleh karena itu, instansi pemerintah diharapkan konsisten melaksanakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 termasuk kepala daerah yang telah dilantik agar berkomitmen untuk tidak lagi mengangkat pegawai non-ASN. Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Felia Primaresti menilai pemerintah harus memperhatikan keberlanjutan skema pengangkatan.

    Seleksi PPPK perlu dilakukan secara lebih sistematis dan tidak hanya bersandar pada ketersediaan anggaran tahunan, tetapi juga pada perencanaan kebutuhan SDM jangka panjang dan sektor prioritas yang membutuhkannya di sektor publik.

    Selain itu, yang juga perlu diperhatikan adalah kejelasan mekanisme transisi bagi pegawai non-ASN yang belum bisa diangkat menjadi ASN. Semua juga harus sesuai UU Ketenagakerjaan. Saat ini, fokus kebijakan lebih banyak pada seleksi PPPK, tetapi ada kelompok pegawai non-ASN yang mungkin tidak memenuhi syarat atau kalah bersaing dalam seleksi.

    Lantas, apa solusi untuk mereka? Apakah ada mekanisme peningkatan kapasitas untuk pegawai non-ASN agar berdaya saing dalam kompetisi terbuka dan adil, serta berdasarkan sistem merit yang diterapkan selama ini?

    Pemerintah perlu memastikan bahwa tidak ada PHK massal tanpa solusi alternatif yang dapat memitigasi risiko pun jika hal ini terjadi. Misalnya, apakah ada skema pelatihan atau alih profesi bagi pegawai non-ASN yang tidak bisa diangkat? Atau, apakah ada kebijakan afirmatif bagi mereka yang sudah bekerja bertahun-tahun, tetapi terkendala usia atau kualifikasi pendidikan?

    Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas dalam pendataan juga harus terus diperkuat. Ditambah, penilaian berdasarkan kinerja juga harus jadi rujukan sebagai landasan prinsip profesional dan akuntabilitas ASN juga.

    Selama ini, ada keluhan dari daerah tentang data pegawai non-ASN yang tidak selalu akurat, yang berpotensi menimbulkan masalah dalam seleksi PPPK. Jika data pegawai non-ASN tidak diverifikasi dengan baik, ada risiko ketidakadilan dan polemik dalam proses seleksi, yang malah menjadi bumerang dalam kebijakan publik.

    Optimisme 

    Terkait optimisme di era pemerintahan Prabowo-Gibran, Felia menilai sangat bergantung pada komitmen politik dan keberanian melakukan reformasi birokrasi yang menyeluruh dan tidak didikte kepentingan politik dan elite. Dengan adanya efisiensi anggaran, kata dia, ada risiko bahwa penyelesaian pegawai non-ASN ini malah berjalan lebih lambat.

    Menurut dia, yang harus dihindari justru adalah menciptakan tenaga kerja kontrak baru yang nantinya menghadapi ketidakpastian yang sama seperti pegawai non-ASN saat ini. Maka, jika hanya fokus pada efisiensi anggaran tanpa strategi yang komprehensif,  persoalan pegawai non-ASN bisa tetap berlarut-larut atau bahkan muncul dalam bentuk baru.

    Penting untuk memastikan pula agar urusan pegawai non-ASN didudukkan dalam konteks profesionalisme dan integritas ASN sebagai pelayan publik, yang wajib akuntabel dan transparan kepada publik karena menggunakan dana publik. Jangan lagi, pegawai non-ASN dikorbankan untuk memenuhi komoditas dan kepentingan politik, serta dikorbankan karena permasalahan manajemen sumber daya dan kebijakan publik.

    Sumber : Antara

  • Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil

    Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil

    Wamendagri memberi keterangan kepada wartawan di Magelang, Sabtu (22/2/2025). ANTARA/Heru Suyitno.

    Wamendagri: Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 24 Februari 2025 – 16:03 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengikuti kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Dia mengatakan Pramono tiba bersama 16 kepala daerah lainnya. Pramono tidak didampingi wakilnya, Rano Karno lantaran masih berada di Jakarta untuk menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta.

    “Baru saja Gubernur Jakarta masuk bersama rombongan. Mas Pram, masuk bersama 16 kepala daerah” kata Bima di Jakarta, Senin.

    Bima mengatakan sudah ada 17 kepala daerah PDIP yang memang sudah datang sejak kemarin malam. “Semalam 17 orang,” ujarnya.

    Adapun deretan kepala daerah PDIP yang sudah hadir, yakni Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Arif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho dan Bupati Demak Eisti’ana.

    Kemudian, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, dan Bupati Karanganyar Rober Christanto. Selanjutnya, dari Jawa Timur antara lain Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Sumber : Antara

  • Pimpinan apel, Wawali Kota Malang komitmen janji politik

    Pimpinan apel, Wawali Kota Malang komitmen janji politik

    Foto: A Haris Sugiharto/Radio Elshinta

    Pimpinan apel, Wawali Kota Malang komitmen janji politik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 17:11 WIB

    Elshinta.com – Janji politik pada pendidikan jadi salah satu pembahasan utama walikota Wahyu Hidayat dan Wakil Walikota Ali Muthohirin pasca dilantik Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

    “Salah satu prioritasnya adalah pendidikan baik berupa seragam gratis dan Perda terkait Disabilitas,” ungkap Wawali Ali Muthohirin usai memimpin apel perdana di balaikota Malang.

    Selain itu dirinya sesuai dengan perintah dari walikota Malang yang tengah ikuti retreat, Pemkot Malang canangkan program 100 hari setelah pelantikan.

    “Meski tantangan dan birokrasi serta investasi tidak ringan namun harus tetap di jalan sesuai dengan janji kampanye,” ujarnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, A Haris Sugiharto.

    Pada apel di depan ASN Pemkot Malang,  Wawali Ali Muthohirin menekankan upaya birokrasi dalam layani masyarakat kota Malang terutama dalam bekerja secara iklas.

    “Karena dengan bekerja secara iklas maka pahala yang akan di raih kelak,” tandasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Paripurna, Luthfi-Yasin paparkan roadmap pembangunan Jawa Tengah lima tahun kedepan 

    Paripurna, Luthfi-Yasin paparkan roadmap pembangunan Jawa Tengah lima tahun kedepan 

    Foto: Joko Hendrianto/Radio Elshinta

    Paripurna, Luthfi-Yasin paparkan roadmap pembangunan Jawa Tengah lima tahun kedepan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 17:36 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen memaparkan roadmap (peta jalan) pembangunan Jawa Tengah untuk lima tahun ke depan, dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng, di Gedung DPRD Provinsi, Jumat (21/2).

    Dalam pidatonya, Ahmad Luthfi-Taj Yasin menyoroti berbagai isu strategis yang menjadi fokus pemerintahannya untuk Masa Jabatan 2025-2030. Mulai dari infrastruktur, ekonomi, pendidikan, hingga kemiskinan ekstrem.

    Penyampaian roadmap oleh Gubernur, diawali dengan pembukaan sidang oleh Ketua DPRD Jateng, Sumanto. Dia membuka rapat dengan ucapan selamat atas pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang telah resmi dilantik Presiden pada 20 Februari 2025.

    “Selamat bekerja, semoga mampu ‘ngopeni’ dan ‘nglakoni’ Jateng demi kemajuan provinsi kita ini,” ujarnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto.

    Luthfi juga menegaskan bahwa semangat “tepo sliro” menjadi nyawa Jawa Tengah dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk kondisi ekonomi global yang masih lesu.

    Dalam paparannya, ia mengungkapkan, angka kemiskinan ekstrem di Jateng telah turun dari 1,11 persen pada 2023 menjadi 0,89 persen pada 2024. Meski demikian, ia menegaskan upaya pengentasan kemiskinan harus terus berlanjut.

    Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius. Saat ini, terdapat 648 sekolah dengan 1.868 ruang kelas yang mengalami kerusakan berat, serta 335.117 anak di Jateng yang masih tidak bersekolah.

    “Ini menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera ditangani,” tegasnya.

    Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Jateng akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur pendidikan.

    Terkait infrastruktur jalan, ia mengungkapkan bahwa dari total 2.231,96 km jalan provinsi, sekitar 208,16 km atau 8,56 persen dalam kondisi rusak. Ia memastikan bahwa perbaikan jalan akan menjadi prioritas, terutama menjelang arus mudik lebaran.

    “Jateng adalah sentral Pulau Jawa, sehingga perbaikan jalan harus menjadi prioritas. Kami menargetkan minimal H-14 Lebaran, jalan-jalan yang rusak sudah diperbaiki. Kami juga telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk percepatan program ini,” jelasnya.

    Selain infrastruktur, ia juga menyoroti permasalahan rumah tidak layak huni serta berbagai aspek sosial yang masih menjadi perhatian pemerintah provinsi.

    Dalam roadmap pembangunan lima tahun ke depan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng merinci sejumlah prioritas:

    Pada tahun 2025 :Peningkatan kualitas infrastruktur untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

    Tahun 2026 : Meneguhkan posisi Jateng sebagai lumbung pangan nasional.

    Tahun 2027 : Pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi.

    Tahun 2028 : Pemerataan ekonomi berbasis potensi desa dan industri hijau.

    Tahun 2029 : Peningkatan daya saing daerah menuju Jateng yang maju dan berkelanjutan.

    “Kami berkomitmen untuk membawa Jawa Tengah menjadi provinsi yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • MK putuskan pemungutan suara ulang untuk Pilkada Kabupaten Serang

    MK putuskan pemungutan suara ulang untuk Pilkada Kabupaten Serang

    Ilustrasi – Masyarakat salurkan hak suara pada Pilkada 2024, di Kabupaten Serang, Banten, beberapa waktu lalu. (ANTARA/Desi Purnama Sari)

    MK putuskan pemungutan suara ulang untuk Pilkada Kabupaten Serang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 17:41 WIB

    Elshinta.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pilkada Kabupaten Serang 2024.

    Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam agenda pembacaan putusan perkara Nomor 70 tahun 2025 PHP Bupati Serang yang diikuti secara daring dari Serang, Senin (24/2).

    “Memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk melaksanakan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang,” kata Suhartoyo.

    Dikatakan Suhartoyo, PSU tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang sama dengan Pemilihan 27 November 2024

    Pelaksanaan PSU tersebut juga harus berpedoman pada peraturan perundangan-undangan tanpa melaporkan kembali kepada MK.

    “Dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak keputusan a quo diucapkan,” katanya.

    Dengan demikian, kata Suhartoyo, putusan MK tersebut membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang. MK juga memerintahkan agar KPU Kabupaten Serang segera berkoordinasi dan melakukan supervisi.

    “Selain KPU, Bawaslu Kabupaten Serang juga harus segera melakukan supervisi dan koordinasi dalam melakukan pengawasan PSU tersebut,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Ahmad Luthfi siap ikuti rangkaian retret di Akmil Magelang

    Ahmad Luthfi siap ikuti rangkaian retret di Akmil Magelang

    Foto: Joko Hendrianto/Radio Elshinta

    Ahmad Luthfi siap ikuti rangkaian retret di Akmil Magelang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 18:12 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mulai mengikuti kegiatan retret di kampus Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang pada 21 Februari 2025.

    Sebelum menuju kawasan Akmil Magelang, Ahmad Luthfi nampak terlebih dahulu menjalani tes kesehatan di Resimen Induk (Rindam) IV Diponegoro, sekira pukul 14.00 WIB.

    Ahmad Luthfi mengenakan seragam loreng ala militer. Pun dengan ratusan kepala daerah lainnya.

    Setelah proses itu, sekira pukul 15.30 WIB, Ahmad Luthfi dan rombongan kepala daerah lain naik ke bus militer yang juga difasilitasi Kodam IV Diponegoro. Ada belasan bus yang digunakan untuk mengantarkan ratusan kepala daerah menuju Akmil.

    Luthfi mengaku cukup siap dalam mengikuti rangkaian kegiatan retret yang dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025.

    “Saya cukup santai dan tenang mengikuti kegiatan yang (akan) saya  lakukan,” kata Luthfi sebelum diberangkatkan menuju Akmil, seperti dalam rilis yang diterima Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto.

    Sebagai informasi, selama sepekan para kepala daerah akan menjalani berbagai program yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan masing-masing. Antara lain pemahaman tugas dan fungsi kepala daerah, materi Asta Cita yang mencakup berbagai isu strategis, dan penanaman wawasan kebangsaan. 

    Terpisah, dalam konferensi pers di Akmil Magelang, Wakil Menteri dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menyampaikan, pada tahap pertama ini, jumlah kepala daerah yang diundang untuk kegiatan retret sebanyak 503 orang. 

    Pada tahap kedua nanti, retret diperuntukkan bagi 40 kepala daerah lainnya, yang pelantikannya masih menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Reses ke Dapil, Benny Saswin Nasrun tampung sejumlah aspirasi 

    Reses ke Dapil, Benny Saswin Nasrun tampung sejumlah aspirasi 

    Foto: Musthofa/Radio Elshinta

    Reses ke Dapil, Benny Saswin Nasrun tampung sejumlah aspirasi 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 18:28 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Benny Saswin Nasrun menampung sekaligus memperjuangkan sejumlah aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang.

    Anggota Komisi III DPRD Sumbar ini menerima 12 usulan masyarakat saat reses perseorangan masa sidang kedua tahun 2024/2025 di Korong Singguliang, Nagari Singguliang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (21/2).

    Benny Saswin Nasrun menjemput aspirasi tersebut dihadiri Camat Lubuk Alung, Walinagari, Ketua KAN, Ninik Mamak, tokoh masyarakat dan alim ulama serta pemuda.

    Aspirasi yang disampaikan masyarakat antara lain perbaikan infrastruktur jalan dan drainase serta rehabilitasi kantor walinagari. Kemudian, pengadaan mobil sampah dan becak motor di nagari Singguliang. 

    Berikutnya, bantuan ternak sapi, pembangunan pagar sekolah, bantuan ternak sapi dan pembangunan pos ronda.

    Benny Saswin Nasrun dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat, karena berkat masyarakat ia duduk di DPRD Provinsi Sumbar.

    “Saya hadir disini dan duduk di DPRD Provinsi Sumbar, berkat dukungan dari bapak bapak dan ibu ibu seluruhnya. Saya mengucapkan terima kasih. Dan kini saatnya saya, sebagai perpanjangan tangan dari bapak bapak dan ibu ibu, saya datang kembali untuk menjemput aspirasi dari masyarakat,” sebut Benny seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa.

    Sementara itu, Camat Lubuk Alung, Dion Franata dalam kesempatan itu mendorong masyarakat untuk tidak mengusulkan pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan, irigasi pertanian dan jembatan.

    Saat ini sudah saatnya masyarakat memiliki keterampilan memasak, membuat kue apalagi daerah Lubuk Alung memiliki sentra jengkol.

    Ia berharap, masyarakat setempat memiliki keterampilan untuk mengemas jengkol lebih baik dan menarik, sehingga memiliki nilai ekonomis lebih tinggi.

    Menanggapi hal tersebut, Benny Saswin Nasrun menyambut baik usulan tersebut, sehingga ke depan, kerupuk jengkol yang ada saat ini berubah bentuk sehingga, nilai jualnya lebih mahal. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Damar-Sri Harso resmi pimpin Kota Magelang 2025-2030

    Damar-Sri Harso resmi pimpin Kota Magelang 2025-2030

    Foto: Kurniawati/Radio Elshinta

    Damar-Sri Harso resmi pimpin Kota Magelang 2025-2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 18:48 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Magelang Damar Prasetyono dan Wakil Wali Kota Magelang Sri Harso resmi memimpin Kota Magelang untuk masa jabatan 2025-2030. Damar – Sri Harso menggantikan Muchamad Nur Aziz – M Mansyur, Wali Kota Magelang dan Wakil Wali Kota Magelang periode 2021-2025. 

    Keduanya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto bersama ratusan kepala daerah lain di Istana Merdeka, Kamis (20/2).

    Penandatangan berita acara serah terima jabatan dari Dokter Aziz kepada Damar dilaksanakan di Aula Adipura Kencana kompleks Pemkot Magelang, Jumat (21/2). 

    Dalam sambutannya, Damar menegaskan amanah yang diembannya bukan sekadar jabatan tapi tanggung jawab yang harus sungguh-sungguh dipikul. Dia pun menyampaikan apresiasi tinggi kepada pemimpin sebelumnya karena telah menjadikan Kota Magelang berkembang lebih baik. 

    “Momentum ini bukan sekadar ganti pemimpin, tapi melanjutkan perjalanan panjang. Kami datang bukan menebar janji perubahan secara instan, tapi kami mengabdi dan belajar dari semua pihak,” katanya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati.

    Damar menyatakan ingin meneruskan dan menyempurnakan program yang sudah berjalan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat penuh dengan integritas. Ia pun memiliki tagline dalam pemerintahannya ini, yaitu Membangun Bersama dan Melayani Sepenuh Hati.

    “Kota Magelang rumah bersama, maka dengan kebersamaan dan kolaborasi yang harmonis dan humanis kita optimis mampu membawa kota lebih baik lagi,” lanjut Damar.

    Damar berjanji akan menjadi pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Ia akan bergerak cepat dan membuat kebijakan yang berpihak pada semua lapisan masyarakat.

    Sementara itu, Wali Kota Magelang Periode 2021-2025, dr Muchammad Nur Aziz mengungkapkan, selama empat tahun menjabat banyak capaian yang telah diraih bersama. 

    Dengan semangat gotong royong, dan handarbeni, dan guyub rukun, pihaknya telah mewujudkan berbagai program yang membawa perubahan bagi Kota Magelang.

    “Tentu banyak harapan yang belum sepenuhnya terwujud, namun saya percaya dengan kepemimpinan Wali Kota Magelang yang baru, Kota Magelang akan semakin berkembang dan maju. Saya yakin, dengan semangat Sabdo Pandito Ratu, setiap kebijakan yang diambil akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkas Dokter Aziz.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Rosan sebut Mantan PM Inggris Tony Blair jadi dewan pengawas Danantara

    Rosan sebut Mantan PM Inggris Tony Blair jadi dewan pengawas Danantara

    Kepala atau Chief Excecutive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

    Rosan sebut Mantan PM Inggris Tony Blair jadi dewan pengawas Danantara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 19:44 WIB

    Elshinta.com – Kepala atau Chief Excecutive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengatakan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menjadi salah satu dewan pengawas Danantara.

    Rosan saat ditemui usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2), menjawab singkat pertanyaan awak media soal peran Tony Blair dalam struktur organisasi Danantara.

    “Iya salah satunya,” kata Rosan seakan mengonfirmasi pertanyaan awak media.

    Saat ditanya lebih lanjut soal mantan Presiden RI, termasuk Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, akan menjadi dewan pengawas Danantara, Rosan menjawab normatif.

    “Semua diajak,” kata Rosan.

    Adapun Rosan Roeslani yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi diangkat sebagai Kepala BPI Danantara atau sebagai Chief Excecutive Officer yang dibantu oleh dua pimpinan lainnya, yakni Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO) dan Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO) dalam struktur Danantara.

    Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, yang dibantu Wakil Ketua Dewan Pengawas Muliaman Hadad.

    Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, mantan Presiden RI juga akan dilibatkan menjadi penasihat Danantara, yang menjadi persyaratan dalam Prinsip Santiago (Santiago Principle), sebagai pedoman tata kelola SWF yang baik.

    “Mantan-mantan presiden itu nanti akan diajak untuk menjadi penasihat agar lembaga ini betul-betul dikawal, dijaga oleh figur-figur yang penuh integritas dan memang cinta Indonesia,” kata Hasan.

    Peluncuran Danantara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin pagi juga dihadiri oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

    Sumber : Antara

  • SBY pastikan Demokrat dukung keberadaan Danantara

    SBY pastikan Demokrat dukung keberadaan Danantara

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan sambutan di Kongres VI di Jakarta, Senin (24/2/2025). ANTARA/HO-Tangkapan layar siaran langsung Kongres VI Demokrat di YouTube

    SBY pastikan Demokrat dukung keberadaan Danantara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 20:26 WIB

    Elshinta.com – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta seluruh kadernya mendukung program pemerintah, salah satunya BPI Danantara.

    “Kami juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi agar semua agenda pemerintah, termasuk keberadaan Danantara yang hari ini telah diluncurkan oleh Presiden, kami kawal,” kata SBY kala memberikan sambutan dalam Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Senin (24/2).

    Menurut SBY, dukungan itu harus diberikan karena sudah menjadi tanggung jawab Demokrat selaku partai yang ada di dalam koalisi pemerintah.

    SBY mengatakan bahwa Demokrat akan selalu siap bahu-membahu dengan partai lain yang ada di Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam menyukseskan program kerja Prabowo.

    Tidak hanya itu, SBY juga memastikan Partai Demokrat akan memberikan dukungan politik yang maksimal demi memperkuat langkah pemerintahan Prabowo.

    “Tekad koalisi untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Kesediaan koalisi untuk terus menjaring harapan dan aspirasi rakyat,” jelas SBY.

    Presiden Prabowo meresmikan pembentukan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Dalam acara peresmian itu, Presiden Prabowo bersama presiden ke-7 RI Joko Widodo dan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama-sama menekan tombol yang menandai peresmian Danantara.

    Dalam struktur organisasi BPI Danantara, Presiden Prabowo menunjuk Rosan P. Roeslani sebagai pimpinan BPI Danantara atau CEO Danantara (chief executif officer). Rosan saat ini masih menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

    Rosan dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) yang bertugas mengelola holding investasi dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai chief operating officer (COO) yang bertugas mengelola holding operasional.

    Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Dewan Pengawas.

    Dalam struktur Dewan Penasihat BPI Danantara, ada presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Selain itu, Komite Pengawas BPI Danantara terdiri atas BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga lainnya.

    Sumber : Antara