Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Prabowo pelajari pengalaman 20 tahun pimpin negara dari SBY dan Jokowi

    Prabowo pelajari pengalaman 20 tahun pimpin negara dari SBY dan Jokowi

    Presiden RI Prabowo Subianto berpidato dalam acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2/2025). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Prabowo pelajari pengalaman 20 tahun pimpin negara dari SBY dan Jokowi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengaku mempelajari pengalaman 20 tahun memimpin negara dari pejabat terdahulunya, yakni Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo yang keduanya masing-masing memimpin selama 10 tahun.

    Dalam pidatonya di depan peserta Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, termasuk di depan SBY pada Selasa malam, Presiden Prabowo membantah SBY melakukan “cawe-cawe” atau ikut campur saat Prabowo meminta nasihat.

    “Jangan ada pikiran ih cawe-cawe lah, apa enggak ada. Saya minta dicawe-cawe, saya datang ke Pak SBY minta masukan. Benar Pak SBY? Bapak enggak pernah titip-titip apa-apa ke saya, enggak pernah, saya datang,” kata Prabowo dalam pidatonya itu.

    Prabowo juga membantah Joko Widodo juga melakukan cawe-cawe saat dirinya mendatangi mantan Wali Kota Solo itu.

    Menurut Prabowo, kedekatannya dengan SBY dan Jokowi bertujuan untuk mempelajari kepemimpinan dari dua sosok mantan Presiden RI tersebut.

    “Pak SBY mimpin 10 tahun, Pak Jokowi mimpin 10 tahun, 20 tahun pengalaman. Hanya orang yang bodoh yang tidak mau belajar dari 20 tahun pengalaman,” kata Prabowo.

    Atas dasar itu lah, Prabowo pun mengundang SBY dan Jokowi untuk bersama-sama meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (24/2) lalu.

    Prabowo Subianto diapit oleh Joko Widodo di sisi kirinya, dan SBY di sisi kanannya saat menekan tombol bersama seraya meluncurkan secara resmi BPI Danantara.

    Kepala Negara mengatakan bahwa Danantara sebagai dana kekayaan Negara atau sovereign wealth fund Indonesia itu, akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

    “Ini bisa (dilakukan) karena presiden-presiden sebelumnya yang mengamankan, yang menjaga Republik kita, yang sekian tahun tidak diinvasi negara lain, yang sekian tahun tidak mengganggu bangsa lain,” kata Prabowo.

    Sumber : Antara

  • Swasembada pangan bisa terwujud dengan ekonomi biru

    Swasembada pangan bisa terwujud dengan ekonomi biru

    Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Laksda Edwin (kiri) memberikan cinderamata kepada Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Febrian Alphyanto Ruddyard (kanan) Seusai Acara Bedah Buku\’Potensi Maritim untuk Swasembada Pangan\’ di Jakarta, Sabtu (22/2/2025) (ANTARA/Ho-Dok Pribadi Edwin)

    Laksda Edwin: Swasembada pangan bisa terwujud dengan ekonomi biru
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 06:22 WIB

    Elshinta.com – Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Laksda TNI Edwin menilai Indonesia berpotensi mencapai penguatan swasembada pangan dengan memanfaatkan ekonomi biru.

    Hal tersebut dikatakan Edwin lantaran masyarakat Indonesia sejak dahulu telah mengadopsi budaya maritim dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut yang membuat masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah pesisir, dapat bertahan hidup dengan memanfaatkan kekayaan laut.

    “Budaya maritim sebenarnya sudah menjadi bagian dari bangsa Nusantara sejak beberapa abad yang lalu, banyak kerajaan nusantara yang sangat melekat dengan karakter maritim, baik dalam hal pelayaran maupun pengelolaan sumberdaya maritim,” kata Edwin kala membahas buku yang dia terbitkan berjudul ‘Potensi Maritim untuk Swasembada Pangan’ seperti dikutip siaran pers, Selasa.

    Karakter tersebut, lanjut Edwin, semakin terasa lantaran didukung oleh kondisi geografis Indonesia berupa kepulauan dengan luas lautan sebesar 75 persen lebih besar dibandingkan daratan.

     

     

     

    “Namun karakter budaya maritim ini mulai luntur sejak imperialisme masuk ke nusantara” lanjut Edwin dalam siaran pers itu.

    Karenanya, Edwin menilai perlu adanya upaya mengembalikan karakter maritim dalam kehidupan masyarakat. Karakter tersebut, lanjut dia, harus terus tumbuh menjadi salah satu identitas bangsa sehingga siklus ekonomi biru pun bisa berputar secara maksimal.

    Hal tersebut, menurut Edwin, sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memperkuat ekonomi biru serta swasembada pangan.

    “Ekonomi Biru untuk mencapai swasembada pangan dari potensi maritim menjadi sebuah keniscayaan, disamping produksi pangan berbasis daratan,” jelas dia.

    Untuk diketahui, pembahasan tentang ekonomi biru dan swasembada pangan itu telah dibahas Edwin dalam buku berjudul ‘Potensi Maritim untuk Swasembada Pangan’.

    Buku yang diterbitkan IPB Press telah launching pada 22 Februari 2025 melalui acara Bedah Buku di Balai Kartini, Jakarta Selatan.

    Sumber : Antara

  • Presiden sebut beri tugas berat untuk AHY, termasuk `giant sea wall`

    Presiden sebut beri tugas berat untuk AHY, termasuk `giant sea wall`

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan tongkat komando kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam acara Penutupan Kongres VI DPP Partai Demokrat di Kawasan SCBD, Jakarta, Selasa (25/2/2025). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

    Presiden sebut beri tugas berat untuk AHY, termasuk `giant sea wall`
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 07:15 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menyebut dirinya memberi tugas berat untuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang salah satunya membangun tanggul raksasa (giant sea wall) di pantai utara Pulau Jawa.

    “Pak AHY saya beri tugas yang berat (bidang) infrastruktur, salah satu nanti infrastruktur paling penting adalah giant sea wall. Giant sea wall yang akan menyelamatkan pantai utara Jawa,” kata Presiden kepada AHY saat acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2) malam.

    Presiden kemudian menyebutkan beberapa lokasi pembangunan tanggul raksasa itu, di antaranya mencakup pantai utara di ujung Pulau Jawa, tepatnya di Banten, sampai dengan di Gresik, Jawa Timur.

    “Sekian ratus kilometer harus kita bangun. Apa bisa?” kata Prabowo.

    Kader-kader Demokrat peserta Kongres kemudian berseru: “Bisa!”

    “Bisa!” sambung Presiden.

    Presiden menyebut dirinya tak mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan pembangunan tanggul raksasa itu.

    “Insyaallah dengan tekad, kita akan capai, dan ini salah satu tugas berat di pundak Menko Infrastruktur. Tetapi kita akan putuskan, kita akan mulai dengan kekuatan kita sendiri. Jangan ragu! Bukan potensi lagi, kita jelas punya uangnya siap. Kita mulai secepatnya!” kata Presiden.

    Presiden Prabowo berencana membangun tanggul laut raksasa di pantai utara Pulau Jawa sepanjang 700 kilometer dari Banten sampai dengan Jawa Timur. Presiden, dalam beberapa kesempatan, mengakui pembangunan tanggul laut bukanlah proyek jangka pendek, melainkan proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu puluhan tahun.

    Prabowo, semasa menjadi menteri pertahanan, pernah berbicara mengenai masalah tanggul laut raksasa. Dia pernah mengingatkan para pejabat negara jangan sampai pembangunan giant sea wall itu terjebak dalam kemelut politik 5 tahunan.

    Jika berkaca pada pengalaman negara-negara di Eropa, pembangunan tanggul laut raksasa dapat rampung dalam waktu hingga 40 tahun.

    Oleh karena itu, Presiden Prabowo, dalam periode awal kepemimpinannya, meminta jajaran menterinya untuk mengkaji pembangunan tanggul laut raksasa dari Jakarta sampai Cirebon sebagai Program Strategis Nasional (PSN) Tahun 2025.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pembangunan tanggul laut raksasa itu masuk dalam PSN Tahun 2025. Nantinya, Airlangga menjelaskan tanggul laut raksasa Jakarta–Cirebon itu terhubung dengan tanggul pengendali banjir dan rob di Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah yang sudah dibangun.

    Presiden Prabowo, Airlangga melanjutkan, juga telah memberi arahan kepada jajaran menteri untuk menyiapkan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan giant sea wall Jakarta—Cirebon.

    Sumber : Antara

  • KPU Sulsel tindaklanjuti putusan MK terkait PSU Pilkada Palopo

    KPU Sulsel tindaklanjuti putusan MK terkait PSU Pilkada Palopo

    Ilustrasi – Suasana simulasi pemungiutan suara dilaksanakan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. ANTARA/Darwin Fatir.

    KPU Sulsel tindaklanjuti putusan MK terkait PSU Pilkada Palopo
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 07:56 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) usai mantan Calon Wali Kota Palopo Trisal Tahir didiskualifkasi terkait ijazah paket C tidak terdaftar pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

    “Itu akan diatur secara teknis dalam jadwal, karena pascaputusan MK kemarin telah diterima putusannya. Selanjutnya, kita akan pelajari, kemudian akan koordinasi antardivisi dan terus berkonsultasi kepada pimpinan di KPU RI untuk PSU,” kata Anggota KPU Sulsel Ahmad Adiwijaya di Makassar, Selasa.

    Petunjuk teknis pelaksanaan PSU, kata dia, telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) tahun 2024, khususnya di pasal 49 yang menyebutkan salah satu hal yang menyebabkan PSU, selain bencana alam, juga rekomendasi dari Bawaslu dan putusan MK. 

    “Putusan MK yang dimaksud itu seperti yang kemarin dibacakan terkait dengan perkara yang diajukan oleh pemohon. Secara teknis, sebenarnya sudah diatur di pasal 61 PKPU nomor 17 tahun 2024 dan pasal 62 dan 63,” sebutnya.

    Terkait dengan putusan MK yang menggugurkan pencalonan Trisal Tahir apakah wakilnya turut gugurkan, Adiwijaya bilang, bila melihat dari sidang MK di Jakarta kemarin, beberapa putusannya hampir sama dengan kabupaten/kota lainnya
      
    Dengan diskualifikasi calon atas kejadian khusus, kata dia menjelaskan, seperti tidak memenuhi syarat dan dalam pertimbangannya tentu saja digugurkan dalam pencalonannya karena dianggap tidak sah sesuai aturan administrasi.

    “Dalam amar putusannya menyebutkan bahwa wakilnya yang tidak bersoal itu tetap diberikan kesempatan ikut dalam kontestasi dengan memberikan ruang oleh partai politik atau gabungan parpol pengusung mengajukan calon pengganti,” tuturnya.

    Saat ditanyakan bagaimana dengan anggaran PSU, Adiwijaya mengemukakan, soal anggaran tentu sesuai dengan amanah undang-undang, menyebutkan sesuai yang diatur dalam regulasi disiapkan pemerintah daerah. 

    “Mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yakni berasal dari APBD. Secara teknis nanti, soal penganggaran itu bisa dibicarakan dengan divisi perencanaan,” katanya.

    Terkait dengan Pemerintah Kota Palopo, dia menyampaikan masih berkoordinasi sebab putusan baru dibacakan MK kemarin sehingga pada prinsipnya KPU siap. 

    “Tentu pada prinsipnya kami siap mulai dari KPU Sulsel dan jajaran KPU Palopo siap melaksanakan putusan MK. Karena kita ketahui bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat,” ujarnya. 

    Secara terpisah, Ketua DPD I Partai Demokrat Sulsel Ni’matullah Erbe menyatakan sebagai salah satu pengusung pasangan Trisal Tahir-Akhmad Syarifuddin pihaknya segera mencari figur pengganti Trisal. Soal isu Trisal akan mengajukan istrinya Naili Trisal sebagai penggantinya, kata dia, akan dibicarakan baik-baik.   

    “Pada prinsipnya kita terbuka untuk membicarakan ini secara baik-baik dengan Trisal. Pasti kita prioritaskan Trisal untuk cari jalan terbaik untuk semua,” katanya.  

    Sebelumnya, MK memerintahkan KPU Kota Palopo segera melakukan PSU dengan memberi waktu selama 90 hari untuk menyelesaikan pemilihan. Diperkirakan, PSU Pilkada Palopo akan dilaksanakan pada April 2024. 

    Sumber : Antara

  • Stabilitas keamanan-sikap antikorupsi modal majukan bangsa

    Stabilitas keamanan-sikap antikorupsi modal majukan bangsa

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto berfoto bersama para kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025). (ANTARA/HO-Kemendagri)

    Kapolri: Stabilitas keamanan-sikap antikorupsi modal majukan bangsa
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 12:00 WIB

    Elshinta.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menuturkan stabilitas keamanan dan sikap antikorupsi menjadi modal besar majukan bangsa.

    “Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan penanganan terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat tentunya menjadi perhatian kami, karena ini berdampak kepada investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri,” ujar Kapolri Sigit, saat menjadi narasumber pada pembekalan kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2), sebagaimana dikutip Rabu.

    Kapolri mengatakan kemajuan bangsa Indonesia ditentukan oleh beragam aspek, salah satunya melalui stabilitas keamanan di suatu daerah. Ia menuturkan Polri terus berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi, melanjutkan investasi dan industrialisasi, hingga menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    Di sisi lain, penanganan berbagai macam konflik sosial yang terjadi di lingkup masyarakat juga menjadi fokus utama Polri. Hal ini termasuk juga berbagai kasus kriminal hingga judi online. Ia berharap, kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah pusat dan daerah akan mampu mengatasi persoalan tersebut.

    “Oleh karena itu, mari kita sama-sama bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan pemerintah pusat, dengan TNI-Polri, dengan kementerian lembaga yang ada, dan seluruh elemen yang ada untuk bersama-sama bisa membangun, mewujudkan tujuan nasional kita,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto pada kesempatan yang sama menjelaskan pemahaman sikap antikorupsi perlu dimiliki oleh kepala daerah. Karena mereka memiliki tanggung jawab besar kepada rakyat, khususnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi, perdagangan, hingga swasembada pangan.

    “Untuk itu, dirinya mewanti-wanti kepala daerah agar mampu menjaga nama baik bangsa dan negara,” katanya.

    Ia mengingatkan, jabatan yang diemban oleh para kepala daerah merupakan sesuatu yang sementara. Dirinya berharap, kepala daerah mampu melaksanakan amanat dengan baik serta patuh terhadap peraturan yang berlaku.

    “Saya berharap semuanya yang baik menjadi lebih baik. Yang patuh menjadi lebih patuh, yang hormat menjadi lebih hormat, yang menghargai terhadap atasan, presiden, pimpinan, siapa pun bisa lebih baik lagi,” katanya.

    Ia mengingatkan kepada kepala daerah bahwa kekuasaan dapat menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi. Ia meminta kepala daerah agar tidak tergiur dengan politik balas budi. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terhindar dari persoalan hukum.

    “Kekuasaan ada masanya. Kewenangan ada batasnya. Jika tiba waktunya, kekuasaan dan kewenangan yang disalahgunakan akan mencari jalan untuk meminta pertanggungjawaban melalui cara penegakan hukum,” katanya.

    Sumber : Antara

  • KSAU perintahkan seluruh lanud ubah lahan tidur jadi area pertanian

    KSAU perintahkan seluruh lanud ubah lahan tidur jadi area pertanian

    Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tony Harjono (kanan) didampingi Kapolda NTT, Komandan Lanud dan Asisten Perekonomian Sekda NTT saat tiba di Lanud El Tari Kupang, NTT, Selasa (25/2/2025). ANTARA/Kornelis Kaha

    KSAU perintahkan seluruh lanud ubah lahan tidur jadi area pertanian
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 19:25 WIB

    Elshinta.com – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono memerintahkan seluruh pangkalan udara (lanud) di Indonesia untuk mengubah lahan tidur agar bisa dikelola menjadi area pertanian guna menyukseskan program ketahanan pangan.

    “Jadi saya sudah perintahkan ke seluruh lanud di Indonesia untuk memanfaatkan lahan tidur, lahan yang ada di lanud untuk ditanami pohon atau tanaman (pangan) yang sesuai dengan wilayahnya,” katanya kepada wartawan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (25/2).

    Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kupang, khususnya ke Lanud El Tari Kupang untuk melakukan penanaman jagung di lahan milik TNI AU di kawasan Lanud El Tari.

    Dia mengatakan bahwa TNI AU telah berkomitmen untuk mendukung seluruh program kerja dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang salah satunya adalah program ketahanan pangan.

    Dia mengatakan bahwa di setiap wilayah atau setiap lanud mempunyai karakteristik lahan yang berbeda.

    “Ada yang lahannya bisa digunakan untuk menanam padi. Kemudian seperti di sini (Lanud El Tari) cocok untuk tanam Jagung, cabai atau lainnya,” ujar dia.

    Dia menambahkan bahwa selain mendukung program ketahanan pangan, dirinya juga telah memerintahkan personelnya di lanud se-Indonesia untuk mendukung program makan siang bergizi gratis.

    Saat ini, ujar dia, baru tujuh lanud yang menjalankan program tersebut, dan diharapkan lanud lain di Indonesia juga bisa ikut menjalankan program itu.

    “Masing-masing lanud sudah saya minta mengirimkan koordinat geospacial yang bisa kita akses, nanti kita akan lihat radius 5 kilometer apakah memungkinkan atau tidak,” ujar dia.

    Pihaknya menargetkan minimal 3.000 anak penerima manfaat dari MBG itu, agar program pemerintah pusat bisa terlaksana dengan baik.

    “Jadi Angkatan Udara, kita sudah mengeluarkan surat untuk memerintahkan seluruh jajaran di lanud untuk mengikuti program ketahanan pangan. Tidak hanya ketahanan pangan saja, tetapi juga makan siang bergizi gratis,” jelasnya.

    Sumber : Antara

  • Menhan tidak bahas Sukhoi Su-35 secara khusus dengan delegasi Rusia

    Menhan tidak bahas Sukhoi Su-35 secara khusus dengan delegasi Rusia

    Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei K. Shoigu saat bertemu di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025). (ANTARA/Walda Marison)

    Menhan tidak bahas Sukhoi Su-35 secara khusus dengan delegasi Rusia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 19:39 WIB

    Elshinta.com – Pertemuan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei K. Shoigu di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa hari ini, tidak membahas secara khusus soal pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 Rusia.

    “Ya memang tadi tidak dibahas secara khusus ya pembeli masalah Sukhoi, tapi kedua pejabat menyampaikan bahwa saat ini memang Indonesia sudah memiliki pesawat Sukhoi,” kata Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Frega tidak menjelaskan secara rinci apa alasan Sjafrie dan Sergei tidak membahas rencana pembelian pesawat tempur buatan Rusia tersebut. 

    Frega menjelaskan dalam pertemuan hari ini kedua belah pihak hanya membahas tentang rencana peningkatan kerja sama di bidang militer seperti latihan gabungan, pertukaran teknologi alat utama sistem senjata (alutsista) hingga pertukaran prajurit dalam rangka pendidikan.

    Sejauh ini, lanjut Frega, Rusia dan Indonesia memang sudah terlibat dalam banyak kerja sama militer, salah satunya yakni kegiatan latihan bersama Orruda di kawasan Laut Jawa pada tahun 2024.

    Frega memastikan rangkaian latihan bersama seperti Orruda akan terus bergulir untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama militer antara Indonesia dan Rusia.

    Indonesia sempat berencana membeli pesawat tempur Sukhoi Su-35 sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo periode pertama.

    Kala itu pemerintah berencana membeli pesawat jet Sukhoi Su-35 dengan metode imbal balik dengan komoditas perkebunan. Namun hingga saat ini, belum ada kontrak efektif yang terjadi antara Indonesia dan Rusia terkait pembelian Sukhoi Su-35 tersebut.

    Adapun Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei K. Shoigu pada Selasa hari ini juga diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kunjungan itu, Shoigu membhas masalah pertahanan dan keamanan dengan Presiden.

    Sumber : Antara

  • Penasehat Prabowo benarkan semua BUMN gabung Danantara pada Maret 2025

    Penasehat Prabowo benarkan semua BUMN gabung Danantara pada Maret 2025

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dalam acara Digital Economic Forum di Jakarta, Selasa (25/2/2025). ANTARA/Bayu Saputra

    Penasehat Prabowo benarkan semua BUMN gabung Danantara pada Maret 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 19:42 WIB

    Elshinta.com – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro membenarkan semua Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) bakal dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Maret 2025.

    “Ya menurut keterangan kan per Maret nanti semuanya (BUMN) masuk,” kata Bambang saat ditemui wartawan dalam acara Digital Economic Forum di Jakarta, Selasa (25/2).

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Danantara sebagai Sovereign Wealth Funds (SWD) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin lalu (24/2).

    Danantara akan mengelola aset hingga lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS. Danantara akan memegang dua holding, yakni operasional yang dipimpin oleh Dony Oskaria yang juga Wakil Menteri BUMN, serta bidang investasi yang dipimpin oleh Pandu Sjahrir.

    Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, yang dibantu Wakil Ketua Dewan Pengawas Muliaman Hadad.

    Adapun Wakil Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, untuk langkah awal pemerintah baru memasukkan tujuh perusahaan pelat merah ke Danantara, yakni Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia dan MIND ID.

    “Sebelum RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) harus sudah diinbrengkan ke Danantara. (RUPS) bulan Maret ini, akhir Maret sudah masuk,” ujar Dony.

    Pada kesempatan yang sama, Bambang menegaskan bahwa efisiensi anggaran Rp300 triliun yang disebut Presiden Prabowo Subianto bukanlah suntikan modal operasional untuk Danantara, melainkan ditujukan untuk diinvestasikan.

    Ia menjelaskan, Danantara sudah memiliki modal dari aktivitas perusahaan-perusahaan BUMN yang dinaungi saat ini. Superholding tersebut dibentuk dengan mengalihkan kepemilikan saham BUMN yang sebelumnya dikuasai Kementerian BUMN menjadi langsung di bawah Danantara.

    Sumber : Antara

  • Kami sama sekali tidak berniat bangkitkan dwi fungsi TNI

    Kami sama sekali tidak berniat bangkitkan dwi fungsi TNI

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenhan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). ANTARA/Rio Feisal

    Kemhan: Kami sama sekali tidak berniat bangkitkan dwi fungsi TNI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 20:39 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan tidak memiliki niat untuk membangkitkan sistem dwi fungsi TNI seperti yang memungkinkan pejabat militer aktif menempati jabatan-jabatan politik.

    “Kementerian Pertahanan dan TNI itu tidak ada sama sekali niat untuk seperti yang dikhawatirkan masyarakat ya, bahwa ada dwi fungsi TNI atau mengembalikan dwi fungsi ABRI,” kata Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang saat ditemui di kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2).

    Menurut Frega, penempatan pejabat TNI aktif di beberapa sektor yang umumnya dijabat masyarakat sipil semata-mata untuk membantu kinerja pemerintah dalam memperkuat kedaulatan.

    Dia menilai saat ini penguatan kedaulatan yang menjadi perhatian TNI bukan hanya di bidang pertahanan saja melainkan pangan, ekonomi hingga kebudayaan.

    Frega pun mengambil contoh di bidang kedaulatan pangan. Menurut Frega, TNI juga berperan dalam memperkuat kedaulatan pangan dengan menempatkan orang-orang terbaiknya di sektor pangan negara.

    Tentu orang yang dipilih harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang ketahanan pangan dan teritorial.

    “Berbicara tentang kedaulatan pangan bagian dari pertahanan nirmiliter dimana ada permintaan dari lembaga-lembaga negara yang memang membutuhkan keadilan tertentu pada jabatan tertentu,” kata Frega.

    Frega memastikan penempatan pejabat TNI aktif dalam jabatan sipil sudah melalui prosedur yang berlaku dan kinerjanya akan dinilai secara objektif.

    “Kita bekerja semuanya secara prosedural, dan tentunya melalui pengkajian, apabila ada permintaan dari kementerian ataupun dari pemerintah,” jelas Frega.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung fenomena pejabat TNI aktif yang masuk ke dunia politik dan pemerintahan kala bertemu dengan 38 Ketua DPD partai di kediamannya, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2).

    Kala itu, dia mengungkit putranya, Agus Harimurti Yudhoyono yang harus mundur dari dunia TNI demi masuk dalam pertarungan perebutan kursi Gubernur DKI Jakarta pada 2016 silam.

    Walau kalah dalam pemilihan gubernur kala itu, pria yang akrab disapa AHY itu kini aktif menjadi di dunia politik dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

    Sumber : Antara

  • Tingkatkan layanan publik, Fraksi Partai Gerindra dukung penerapan SPBE

    Tingkatkan layanan publik, Fraksi Partai Gerindra dukung penerapan SPBE

    Foto: Musthofa/Radio Elshinta

    Tingkatkan layanan publik, Fraksi Partai Gerindra dukung penerapan SPBE
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 20:52 WIB

    Elshinta.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendukung penuh penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas  layanan publik. 

    Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumbar, Ade Putra mengatakan, dengan adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

    “Saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi menjadi suatu pilihan, tapi sudah menjadi suatu keharusan,” kata Ade Putra saat menyampaikan pandangan umum fraksi, Selasa (25/2), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa.

    DPRD Provinsi Sumbar tengah membahas Ranperda tentang SPBE. Pembahasan Ranperda tersebut saat dalam tahap kedua, setelah Gubernur Sumbar menyampaikan nota pengantar Ranperda SPBE Senin 10 Februari 2025. DPRD Provinsi Sumbar Selasa 25 Februari 2025 hari ini menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang SPBE. 

    Fraksi Partai Gerindra dalam pandangan umum fraksi menyampaikan, SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 

    “SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara daerah juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik,” sebut Ade Putra. 

    Fraksi Partai Gerindra mendorong pemerintah daerah perlu melakukan upaya lebih untuk memastikan bahwa seluruh daerah memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur TIK, termasuk jaringan internet yang stabil dan cepat. Hal ini perlu dipastikan mengingat, kesiapan infrastuktur menjadi salah satu tantangan dalam implementasi SPBE. 

    “Saat ini sama-sama kita ketahui, masih ada beberapa daerah yang memiliki keterbatasan dalam akses internet dan infrastruktur TIK. Mohon tanggapan Saudara Gubernur terhadap hal ini. Dan kami juga Mohon penjelasan rinci, bagaimana infrastruktur TIK kita di Sumatera Barat, apakah sudah cukup memadai atau belum dan bagaimana langkah mengatasinya,” ujar Ade.

    Ade Putra menyebutkan, penerapan SPBE akan memerlukan Sumber Daya Manusia yang mumpuni, agar bisa memanfaatkan sistem dengan optimal. 

    “Menurut hemat kami di Fraksi Partai Gerindra, pemerintah perlu menyediakan program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi aparatur pemerintah, untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan dalam mengoperasikan SPBE. Mohon penjelasannya terkait langkah Pemerintah Provinsi untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM di bidang ini,” kata Ade. 

    Disamping itu, Fraksi Partai Gerindra berpandangan perlunya pengembangan platform digital yang inovatif untuk mendukung implementasi SPBE. Teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan (AI), ataupun analitik data untuk diterapkan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemerintah. 

    Terkait keamanan data, menjadi perhatian utama dalam penerapan SPBE. Fraksi Partai Gerindra menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dan informasi sensitif dalam sistem elektronik. Pemerintah harus mengadopsi standar keamanan yang tinggi dan melakukan pelatihan bagi aparatur pemerintah untuk mengelola dan melindungi data dengan baik. 

    Ade Putra mengatakan, penerapan SPBE akan meningkatkan daya saing daerah dengan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan usaha. Sistem yang efisien dan transparan akan menarik lebih banyak investor dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah.

    Maka dari itu, pemerintah perlu mempromosikan penerapan SPBE sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi daerah dan memberikan insentif bagi investor yang mendukung keberlanjutan dan inovasi teknologi. 

    “Fraksi Partai Gerincdra berharap, penerapan SPBE dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Proses birokrasi yang selama ini memakan waktu dan biaya banyak, dapat dipangkas dengan adanya sistem elektronik yang terintegrasi,” kata Ade. 

    Sumber : Radio Elshinta