Category: elshinta.com Politik

  • Penguatan koperasi untuk kesejahteraan rakyat

    Penguatan koperasi untuk kesejahteraan rakyat

    Foto: Istimewa

    Menkop: Penguatan koperasi untuk kesejahteraan rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 21:37 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Pemerintah terus mendorong penguatan koperasi sebagai pilar penting perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang (UUD) 1945 dan visi Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita, untuk membesarkan koperasi Indonesia dan mendorong kepemilikan perusahaan besar oleh koperasi.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, koperasi berperan sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui gotong royong dan kerja sama. 

    “Kontribusi koperasi terhadap PDB dan pemberdayaan masyarakat juga signifikan,” ucap Menkop Budi Arie saat memberikan orientasi kepemimpinan kepada Kepala Daerah dengan tema Pengelolaan Manajemen Koperasi di Indonesia, Magelang, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (27/2).

    Ia mengungkapkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2025-2045 menempatkan transformasi ekonomi sebagai prioritas, dibagi dalam empat tahap lima tahunan. Koperasi, khususnya di sektor produksi dan industri pengolahan, diproyeksikan berperan besar dalam setiap tahap, berkontribusi pada peningkatan PDB dan peningkatan kelas menengah.

    “Data tahun 2024 menunjukkan tren positif perkembangan koperasi. Tercatat 131.617 unit koperasi aktif dengan 29 juta anggota, aset Rp 293 triliun, dan volume usaha Rp 214 triliun,” rincinya.

    Pemerintah, tegas Menkop Budi Arie, berupaya meningkatkan angka ini melalui sinergi berbagai pihak untuk optimalisasi sumber daya dan peningkatan daya saing.

    “Pemerintah daerah didorong untuk menerapkan kebijakan afirmatif dan inklusif guna mendorong pertumbuhan koperasi di daerah tersebut. Kesenjangan ekonomi dan infrastruktur antar wilayah menjadi perhatian, dengan daerah-daerah yang memiliki volume usaha rendah membutuhkan dukungan lebih,” kata Menkop Budi Arie, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Kemenkop, tegas Budi Arie, telah menetapkan tiga prioritas program: digitalisasi dan penguatan kelembagaan, penyelesaian permasalahan dan pengawasan, serta peningkatan VUK dan partisipasi berkoperasi. Program ini didukung oleh 16 program kerja yang mencakup berbagai sektor. Pemerintah saat ini juga fokus pada revisi UU Perkoperasian untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih kuat dan adaptif bagi koperasi modern. 

    “Beberapa koperasi lokal dan internasional sukses menjadi contoh pengelolaan dan pengembangan usaha. Korporatisasi koperasi juga diyakini akan meningkatkan peran koperasi, khususnya dalam pengelolaan sektor minerba dan program-program pemerintah seperti program pupuk bersubsidi dan MBG (Makan Bergizi Gratis),” ucap Menkop.

    Pengembangan komoditas unggulan lokal melalui koperasi juga menjadi fokus, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah. 

    “Kerja sama antara Kementerian Koperasi dan pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai tujuan ini,” ucap Menkop Budi Arie.

    “Melalui retret ini saya ingin menggelorakan gerakan koperasi diseluruh wilayah Indonesia dan melalui kegiatan ini juga saya berharap dapat tercipta soliditas antara pemerintah pusat dan daerah untuk bersama sama mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat melalui koperasi, bersama Presiden Prabowo ayo berkoperasi, koperasi bangkit,” tutup Menkop.

    Sumber : Sumber Lain

  • Beri pembekalan retret, Wapres minta kepala daerah satu visi dengan Presiden Prabowo

    Beri pembekalan retret, Wapres minta kepala daerah satu visi dengan Presiden Prabowo

    Foto:Kurniawati/Radio Elshinta

    Beri pembekalan retret, Wapres minta kepala daerah satu visi dengan Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 21:58 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming memberikan pembekalan kepada para kepala daerah yang mengikuti retret di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2).

    Dalam sambutannya, Wapres mengajak seluruh kepala daerah untuk bersama-sama menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah dalam satu visi dan komando Presiden Prabowo Subianto.

    “Walaupun agama, suku, partai kita berbeda-beda, tapi kita lahir dalam keluarga besar Nusantara. Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, kita butuh kolaborasi kuat, kita butuh sinergi erat di bawah satu komando Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati.

    Lebih lanjut, Wapres menekankan bahwa keberhasilan program-program prioritas Kabinet Merah Putih sangat bergantung pada sinergisitas pemerintah pusat dan daerah.

    “Program prioritas seperti makan bergizi gratis, hilirisasi, swasembada energi, swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja ini harus kita dukung, harus kita keroyok bersama-sama, harus kita monitor bersama-sama implementasinya,” pinta Wapres.

    Ia pun mencontohkan sejumlah dukungan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan berbagai program prioritas nasional tersebut. Seperti untuk program makan bergizi gratis (MBG), Wapres meminta agar para gubernur, bupati, dan wali kota memperhatikan ketersediaan bahan pangan dan infrastruktur pengadaan MBG.

    “Ketersediaan bahan pangan, ini di beberapa tempat masih sulit dan mahal. Untuk itu, sekali lagi Bapak-Ibu Kepala Daerah, saya mohon infrastruktur supply chain dan distribusi MBG-nya mohon dimonitor dan dibantu,” ungkapnya.

    Terkait bidang kesehatan, Wapres mengingatkan bahwa penurunan angka stunting juga merupakan salah satu prioritas pemerintah saat ini. Menurutnya, angka stunting dapat diturunkan salah satunya dengan pemberian makanan tambahan, baik bagi ibu hamil maupun balita.

    Selain itu, Wapres mengingatkan para kepala daerah untuk mewaspadai potensi kenaikan harga, khususnya barang kebutuhan pokok, menjelang bulan suci Ramadan. Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan barang di pasaran.

    Tak hanya itu, Wapres juga menyoroti pentingnya kesiapan dalam menghadapi arus mudik menjelang Hari Raya Idulfitri. Ia meminta para kepala daerah untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan kelancaran, keamanan, serta kenyamanan masyarakat dalam menjalankan tradisi tahunan tersebut.

    “Jangan sampai ada kelangkaan bahan bakar, jangan sampai ada penumpukan di exit tol misalnya, hati-hati sekali,” pesannya.

    Selanjutnya, Wapres meminta para kepala daerah agar memberikan perhatian pada pengelolaan anggaran daerah, mulai dari pemanfaatan e-katalog yang melibatkan UMKM, hingga percepatan proses sertifikasi halal.

    “Dan ini perlu saya garis bawahi, Bapak-Ibu. Berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2024, Oktober tahun 2026 nanti barang jasa dengan ketentuan tertentu itu wajib memiliki sertifikat halal,” terang Wapres.

    “Jadi nanti, mohon Bapak-Ibu bisa memberikan penegasan-penegasan dan juga saya mohon kerja sama Bapak-Ibu semua kepala daerah untuk bersinergi dengan Pak Kepala Badan,” imbuhnya.

    Terakhir, sebagai bangsa yang majemuk, Wapres mengajak para kepala daerah untuk senantiasa menjaga dan merawat toleransi di wilayah masing-masing. Ia mencontohkan Kota Singkawang sebagai salah satu teladan harmoni, di mana peringatan hari-hari keagamaan dirayakan dalam semangat kebersamaan dan saling menghormati. Wapres menegaskan bahwa keberagaman harus menjadi sumber kekuatan, bukan perbedaan yang memecah belah, sehingga persatuan dan keharmonisan masyarakat terus terjaga.

    “Indeks kota toleran nomor satu, Kota Singkawang, Bekasi, Salatiga, Manado, Semarang, Magelang, Kediri, Sukabumi, Kupang, Surakarta,” papar Wapres.

    “Ini kalau toleransinya tinggi, itu artinya FKUB-nya jalan, penting sekali FKUB,” tambahnya.

    Di sela pembekalan, Wapres sempat berinteraksi dengan beberapa kepala daerah untuk meminta mereka saling berbagi praktik baik. Adapun setelah sesi pemaparan itu, Wapres melanjutkan agenda berikutnya selama di Magelang. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ketua PP Muhammadiyah buka rakornas bidang ekonomi di UMM

    Ketua PP Muhammadiyah buka rakornas bidang ekonomi di UMM

    Foto: A Haris Sugiharto/Radio Elshinta

    Ketua PP Muhammadiyah buka rakornas bidang ekonomi di UMM
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 23:29 WIB

    Elshinta.com – Untuk menguatkan ekonomi umat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang ekonomi selenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 26 Februari ini. Ini menjadi salah satu upaya Muhammadiyah memperkuat ekosistem ekonomi Muhammadiyah yang lebih kuat dan berdaya saing. 

    Adapun Rakornas ini menjadi momentum strategis bagi Muhammadiyah untuk memperkuat perannya dalam ekonomi, sejalan dengan visi besarnya dalam membangun kesejahteraan umat. 

    Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si, menegaskan bahwa ekonomi merupakan faktor krusial dalam membangun bangsa yang maju dan stabil. Muhammadiyah telah lama menempatkan ekonomi sebagai bagian integral dalam gerakannya.

    “Sejak 2015, Muhammadiyah telah berupaya keras memajukan ekonomi umat dengan mengubah cara pandang masyarakat terhadap Islam. Islam harus menjadi nilai yang positif, konstruktif, produktif, dan progresif dalam kehidupan ekonomi. Jika ingin maju di bidang ekonomi, maka kita harus berani melangkah dan melakukan perubahan,”ujar Haidar, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, A Haris Sugiharto.

    Lebih lanjut, Haedar menjelaskan bahwa tujuh elemen kebudayaan, termasuk ekonomi, menjadi fondasi peradaban yang tinggi. Oleh karena itu, Muhammadiyah harus memperkuat sistem dan tidak takut untuk melangkah demi kesejahteraan umat.

    Beliau menekankan bahwa ekonomi harus dikelola dengan spirit kapitalisme berbasis nilai Islam untuk memperkuat kemandirian dan keadilan sosial. Muhammadiyah juga terus berkomitmen mengembangkan amal usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

    “Muhammadiyah terus mengambil peran lebih besar dalam membentuk ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan sistemik dan strategis, Muhammadiyah dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun kemandirian ekonomi umat. Oleh karena itu, seluruh elemen Muhammadiyah, termasuk amal usaha, perguruan tinggi, dan komunitas ekonomi syariah, harus terus berinovasi dan bekerja sama,” tegasnya.

    Turut hadir Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Imam Hartono, yang mewakili Gubernur Bank Indonesia. Ia menjelaskan peran strategis Bank Indonesia dalam mendukung ekosistem ekonomi syariah di Indonesia dan menyoroti pentingnya pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, sebagai bagian dari optimalisasi ekonomi syariah. 

    “Bank Indonesia telah menjadi mitra utama Muhammadiyah dalam mendorong ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Sejak 2017 hingga 2024, kami telah berkolaborasi dalam pemberdayaan 363 pesantren di seluruh Indonesia, sektor perikanan, modernisasi, serta komunitas perempuan. Ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat ekonomi umat,” ujarnya.

    Hal tak jauh berbeda disampaikan Rektor UMM Prof. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. Ia menyampaikan harapannya agar Rakornas menjadi wadah untuk berpikir besar sekaligus membumi. Melalui agenda ini, Muhammadiyah semakin menegaskan perannya dalam membangun ekonomi umat yang lebih maju, berkeadilan, dan berkemakmuran. Sinergi dengan Bank Indonesia menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

    “Muhammadiyah harus berani menemukan, menggerakkan, dan membangun ekonomi yang adil dan makmur. Ibu dari segala pengetahuan adalah keberanian dalam melakukan inovasi dan penemuan baru. Dengan terus melakukan Bu kemaslahatan umat yang lebih baik,”ringkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mantan PM Malaysia Mahathir kagumi keberhasilan Indonesia dalam ketahanan pangan

    Mantan PM Malaysia Mahathir kagumi keberhasilan Indonesia dalam ketahanan pangan

    Foto: Agung Santoso/Radio Elshinta

    Mantan PM Malaysia Mahathir kagumi keberhasilan Indonesia dalam ketahanan pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 23:49 WIB

    Elshinta.com – Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengungkapkan kekagumannya terhadap Indonesia yang berhasil mencukupi kebutuhan pangan bagi penduduknya yang mencapai hampir 300 juta orang. 

    Hal ini disampaikannya usai bertemu dengan mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), di kediaman Jokowi di kawasan Sumber, Banjarsari, Kota Solo, Rabu (26/2).  

    “Saya kagum walaupun jumlah penduduk di Indonesia begitu ramai, tapi soal makanan masih cukup. Ini satu kejayaan yang boleh dibanggakan,” ujar Mahathir, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso.

    Mahathir menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak membahas politik. “Tidak ada. Tidak ada bincang politik,” tegasnya saat menjawab pertanyaan wartawan. Namun, ia menyoroti pentingnya meningkatkan kerja sama dagang antara Malaysia dan Indonesia. 

    Menurutnya, produk-produk Indonesia seharusnya lebih banyak diimpor ke Malaysia, mengingat selama ini Malaysia lebih sering mengimpor dari negara lain.  

    “Dagangan Malaysia dengan Indonesia tidak secemerlang seperti dengan negara-negara lain,” ucap Mahathir. 

    Ia menambahkan, kerja sama yang lebih baik akan memudahkan kedua negara dalam menentukan produk yang perlu diimpor maupun diekspor.  

    Pertemuan ini merupakan kali pertama Mahathir bertemu dengan Jokowi di Solo, meski sebelumnya ia sudah dua kali mengunjungi kota tersebut. 
    Kunjungan pertamanya ke Solo adalah untuk melawat Presiden kedua RI, Soeharto, saat wafat. “Dan saya datang lagi kali ini untuk berziarah ke makamnya,” ungkap Mahathir.  

    Dalam kunjungannya kali ini, Mahathir didampingi putrinya, Marini. Kedatangan mereka disambut oleh Iriana Jokowi, yang turut menyiapkan jamuan makan siang dan hiburan musik keroncong selama pertemuan berlangsung.  

    Sementara itu, Jokowi menegaskan bahwa pertemuan ini murni bersifat silaturahmi. “Saya kira hubungan seperti itu, hubungan pribadi seperti itu, yang terus ingin kita bangun untuk kepentingan yang lebih baik,” kata Jokowi usai pertemuan.  

    Ia juga mengungkapkan bahwa Mahathir memberikan apresiasi kepada Indonesia atas keberhasilan dalam ketahanan pangan. 

    Namun, Jokowi menekankan bahwa potensi kerja sama antara Malaysia dan Indonesia merupakan urusan pemerintah yang sedang menjabat.  

    “Ini mantan dengan mantan, jangan dihubungkan dengan pemerintah. Sekali lagi, saya sudah tidak di pemerintahan,” tegas Jokowi.  

    Setelah pertemuan, Jokowi dan Mahathir berkeliling Kota Solo sebelum akhirnya menuju Bandara Adi Soemarmo.

    Sumber : Radio Elshinta

  • BNPT putus akses 3.000 akun media sosial terkait radikalisme

    BNPT putus akses 3.000 akun media sosial terkait radikalisme

    Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono dalam acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis (27/2/2025). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

    BNPT putus akses 3.000 akun media sosial terkait radikalisme
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 16:09 WIB

    Elshinta.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) memutus akses kurang lebih sebanyak 3.000 akun media sosial (medsos) yang terkait dengan radikalisme pada tahun 2024.

    Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengungkapkan mayoritas akun tersebut berada di platform media sosial seperti Facebook, Telegram, dan sebagainya.

    “Kami setiap hari memonitor perkembangan di media sosial ini, bekerja sama dengan Kemenkomdigi, untuk terus melakukan antisipasi supaya jangan sampai di platform dan situasi seperti ini menjadi penyebab penyebaran paham radikalisme,” kata Eddy dalam acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

    Dengan demikian, kata dia, tidak adanya aksi terorisme di atas permukaan dalam tiga tahun terakhir tidak menjadi alasan BNPT untuk lengah dari pemantauan terhadap penyebaran paham radikalisme.

    Untuk itu, Eddy menegaskan pihaknya terus berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Badan Intelijen Negara (BIN), dan sebagainya dalam melakukan pemantauan cikal bakal aksi terorisme, utamanya dari paham radikalisme.

    Ia menuturkan BNPT mengemban amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di mana Pemerintah wajib melakukan pencegahan terorisme.

    Dengan begitu, BNPT bertugas, dari hulu hingga hilir, dalam merumuskan kegiatan, mengoordinasikan, dan membuat aksi strategis terhadap berbagai langkah pencegahan terorisme.

    “Ini yang terus dikembangkan, utamanya kesiapsiagaan nasional,” ucap dia.

    Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi peluncuran buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan pemutaran film Road to Silence oleh komunitas Kreasi Prasasti Perdamaian.

    Menurut dia, film dan buku itu bisa menjadi edukasi dan literasi terhadap masyarakat yang rentan terpapar paham radikal terorisme.

    “Buku dan film ini membantu kami untuk melakukan kontra-radikalisasi dan kampanye radikal terorisme,” tutur jenderal polisi bintang tiga tersebut.

    Sumber : Antara

  • Komisi IX temukan dugaan makanan mengandung boraks saat sidak

    Komisi IX temukan dugaan makanan mengandung boraks saat sidak

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini memberikan keterangan setelah melakukan sidak di Pasar Oro-Oro Dowo, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (27/2/2025). ANTARA/Ananto Pradana

    Komisi IX temukan dugaan makanan mengandung boraks saat sidak
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 17:53 WIB

    Elshinta.com – Komisi IX DPR RI menemukan beberapa makanan yang diduga mengandung boraks saat melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Oro-Oro Dowo, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini di Kota Malang, mengatakan, dugaan adanya makanan berkandungan zat berbahaya itu berasal dari sembilan sampel makanan yang diambil dan diuji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di lokasi tersebut.

    “Dari 28 sampel yang diperiksa oleh BPOM ternyata ada sembilan yang positif mengandung boraks, paling banyak di sini itu sampelnya itu ikan asin dan teri,” kata Yahya.

    Meski baru dugaan, namun temuan dari hasil sidak ini telah menjadi atensi dari jajaran Komisi IX DPR RI. Apalagi dalam waktu dekat sudah memasuki masa Ramadhan.

    Pihaknya pun meminta kepada BPOM dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk melakukan penelusuran untuk mengetahui dari mana asal ikan asin dan ikan teri tersebut.

    “Ini kami masih belum mengetahui apakah dari penjual atau supplier. Nanti perlu diteliti lagi,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Yahya mengingatkan kepada para pedagang berhati-hati ketika memilih bahan dasar yang akan dimasak maupun tak sekali-kali menambahkan zat berbahaya ke dalam adonan makanan.

    “Kalau terjadi kesalahan fatal yang disengaja bisa dibawa ke ranah hukum dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Tapi kalau tidak sengaja diberikan teguran dan diimbau untuk berikutnya tidak dilakukan penjualan,” ucapnya.

    Selain itu, dia meminta pemkot setempat supaya memperkuat langkah edukasi kepada pedagang agar terhindar dari penggunaan bahan-bahan berbahaya.

    “Kami akan mengawasi melalui pemda apakah dilaksanakan atau tidak,” kata Yahya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso memastikan soal temuan dugaan kandungan boraks pada sampel makanan akan dikoordinasikan dengan BPOM.

    “BPOM yang tadi melaksanakan pengujian, nanti kami lihat makanan ini kandungan boraks sejauh mana. Tentunya kami dalami, jika makanan tidak memenuhi standar kesehatan akan kami tarik,” kata Erik.

    Kemudian, saat Ramadhan jajarannya akan rutin memantau makanan dan minuman yang dijajakan pedagang sehingga masyarakat bisa mendapatkan jaminan keamanan.

    “Tentu kami menginginkan masyarakat mengkonsumsi makanan dan minuman yang memenuhi standar atau layak konsumsi dan memenuhi aspek kesehatan,” tuturnya.

    Komisi IX DPR ini membidangi kesehatan, ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

    Sumber : Antara

  • Presiden tiba di Yogyakarta, lanjutkan perjalanan ke Akmil Magelang

    Presiden tiba di Yogyakarta, lanjutkan perjalanan ke Akmil Magelang

    Presiden Prabowo (kiri) bersalaman dengan Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X yang menyambut kedatangan Presiden di apron Pangkalan Udara Adisutjipto, Yogyakarta, Kamis (27/2/2025). Presiden kemudian melanjutkan perjalanan via darat ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

    Presiden tiba di Yogyakarta, lanjutkan perjalanan ke Akmil Magelang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 18:33 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Adisutjipto, Yogyakarta, Kamis sore, dan langsung melanjutkan perjalanan via darat menuju Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah, untuk memimpin Upacara Parade Senja. Di apron pangkalan udara TNI AU itu, kedatangan Presiden disambut oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono (HB) X dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Presiden kemudian menyalami satu per satu pejabat yang menyambut kedatangannya, diawali dari Sultan HB X, Menhan Sjafrie, kemudian diikuti beberapa pejabat TNI di daerah seperti Panglima Daerah Militer (Pangdam) IV/Diponegoro Mayjen TNI Deddy Suryadi, Kapolda Yogyakarta Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, dan Komandan Lanud (Danlanud) Adisutjipto Marsekal Pertama TNI Setiawan.

    Presiden terbang dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada pukul 13.45 WIB didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono. Di Akademi Militer Magelang, Presiden Prabowo dijadwalkan memimpin Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera Merah Putih di lapangan depan Gedung Graha Utama.

    Upacara itu, menjadi salah satu rangkaian acara retret baik saat retret menteri-menteri Kabinet Merah Putih maupun retret kepala daerah. Dalam prosesi upacara, Presiden bakal memeriksa pasukan, kemudian upacara biasanya dimeriahkan aksi defile dari taruna-taruna tiga matra TNI, dan aksi marching band Akmil, Genderang Suling Canka Lokananta.

    “Esok hari, Jumat, 28 Februari 2025, Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan dalam rangka Pembelajaran Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah Seluruh Indonesia,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Retret kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Di Akademi Militer Magelang, kepala-kepala daerah menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari sesi apel pagi dan olahraga bersama, kemudian sesi pembekalan dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sumber : Antara

  • Kemhan pastikan jajaran TNI gunakan motor listrik untuk operasional

    Kemhan pastikan jajaran TNI gunakan motor listrik untuk operasional

    Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang (tengah), Staf Khusus Kementerian Pertahanan Deddy Corbuzier (tengah) dan Direktur Bisnis Pemasaran PT LEN Irwan Ibrahim (kanan) saat melihat sepeda motor listrik produksi PT LEN, di kantor PT LEN, Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/2/2025) ANTARA/Walda Marison

    Kemhan pastikan jajaran TNI gunakan motor listrik untuk operasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 07:32 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan jajaran TNI telah menggunakan motor listrik produksi PT LEN Industri untuk operasional prajurit tingkat daerah.

    “Jadi kalau yang motor listrik ya, itu kan sudah distribusi untuk Angkatan Darat, untuk Babinsa, termasuk juga dengan Satuan Pengawalan,” kata Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang saat ditemui awak media di kantor PT LEN Industri di Bandung, Jawa Barat, Rabu.

    Frega menjelaskan, penggunaan kendaraan listrik ini diberlakukan demi mendukung kebijakan pemerintah dalam menggunakan energi baru terbarukan.

    Selain itu, TNI juga mendukung pemerintah dalam menekan polusi udara sehingga alam pun dapat terjaga dengan baik.

    Walau demikian, Frega mengaku seluruh kendaraan operasional belum sepenuhnya dialihkan ke kendaraan listrik. Dia mengatakan hal tersebut perlu dilakukan secara bertahap.

    “Tentunya ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pembangunan logistik,” kata Frega.

    Selain motor listrik, PT Eltran Indonesia yang merupakan bagian dari PT LEN juga memproduksi beberapa kendaraan listrik salah satunya becak listrik.

    Direktur Operasi PT Eltran Indonesia, Sentot, saat ditemui di tempat dan waktu yang sama mengatakan becak listrik itu diproduksi untuk kepentingan wisata.

    “Kita ke depan mau melakukan pemasaran becak listrik ini untuk kepentingan pariwisata, untuk kepentingan area-area yang di situ sifatnya itu adalah terkait dengan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia,” jelasnya.

    Hingga saat ini, pihaknya telah melakukan proses pemasaran becak listrik ke beberapa pihak di bidang pariwisata.

    Sumber : Antara

  • KPU Papua Pegunungan tetapkan John-Ones sebagai gubernur dan wagub

    KPU Papua Pegunungan tetapkan John-Ones sebagai gubernur dan wagub

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KPU Papua Pegunungan tetapkan John-Ones sebagai gubernur dan wagub
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Pegunungan menetapkan pasangan John Tabo dan Ones Pahabol sebagai gubernur dan wakil gubernur (wagub) Papua Pegunungan periode 2025-2030.

    Penetapan itu dilakukan pada rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan tahun 2024 pada Rabu.

    Ketua KPU Papua Pegunungan Daniel Jingga di Wamena, Rabu mengatakan saat ini menjadi momentum penting dalam sebuah perjalanan demokrasi di Papua Pegunungan.

    “Dari semua tahapan pilkada dari awal hingga akhir tidak ada masalah dan hari ini dapat lahir sebuah pemimpin dari sebuah proses demokrasi luar biasa di Papua Pegunungan,” katanya.

    Menurut dia, proses atau dinamika demokrasi ini tidak bisa sukses tanpa adanya keterlibatan semua pihak baik penyelenggaraan, pengawas dan pihak keamanan.

    “Kami memberikan apresiasi luar biasa kepada semua pihak karena proses ini dapat dilalui dengan baik sehingga sampai ke tahap penetapan,” ujarnya.

    Dia menjelaskan proses demokrasi yang telah dilalui ini menjadi cerminan dalam menata pemerintahan lebih baik ke depan.

    “Kami berharap semua lapisan masyarakat dapat kembali bersatu, hilangkan semua perbedaan sehingga bersama-sama membangun Papua Pegunungan lima tahun ke depan,” katanya.

    Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix V Wanggai memberikan selamat kepada gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan terpilih John Tabo dan Ones Pahabol yang telah ditetapkan pada proses rapat pleno saat ini.

    “Kami berharap kedua sosok gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan dapat membawa honai besar Papua Pegunungan lebih baik dan berjaya lima tahun ke depan,” ujarnya.

    Dia percaya Papua Pegunungan di bawah pimpinan gubernur dan wakil gubernur John Tabo dan Ones Pahabol akan membawa provinsi ini lebih baik dari lima provinsi di Tanah Papua.

    “Kami berharap semua masyarakat delapan kabupaten di Papua Pegunungan dapat mendukung pemerintahan kedua pemimpin ini sehingga pembangunan akan terus berkembang,” katanya. 

    Sumber : Antara

  • Anggota DPR minta TNI sanksi atasan prajurit serang Polres Tarakan

    Anggota DPR minta TNI sanksi atasan prajurit serang Polres Tarakan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Anggota DPR minta TNI sanksi atasan prajurit serang Polres Tarakan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 23:34 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta TNI memberikan sanksi para prajurit TNI serta atasannya yang diduga terlibat dalam kasus penyerangan markas Polres Tarakan, Kalimantan Utara.

    Dia mengatakan aksi main hakim sendiri oleh anggota TNI tidak bisa dibiarkan untuk itu, dia meminta harus ada sanksi yang tegas dan terukur bagi anggota yang terlibat.

    “Kami mendorong Kodam Mulawarman untuk memeriksa dan memberikan sanksi dua tingkat ke atas mulai Danton dan Danki yang terlibat jika diperlukan,” kata Amelia di Jakarta, Rabu.

    Dia pun sangat menyayangkan peristiwa penyerangan tersebut harus terjadi di antara TNI-Polri. Menurut dia, peristiwa itu sudah bukan sebatas kenakalan prajurit, tetapi sudah mengarah kepada aksi yang merugikan citra TNI di mata publik.

    “Kami nyatakan, jangan sampai peristiwa ini terjadi lagi di masa yang akan datang, baik di Tarakan maupun di seluruh Indonesia,” kata dia.

    Untuk itu, dia mendorong Panglima TNI dan Kapolri untuk meningkatkan pembinaan mental, ideologi, dan disiplin bagi para anggotanya.

    Menurut dia, Presiden Prabowo dalam Rapim TNI 2025 sudah memberikan arahan, yang menekankan pentingnya peran TNI dan Polri dalam menjaga eksistensi dan menegakkan kedaulatan negara.

    Dia mengatakan TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, serta wujud dari eksistensi negara.

    “Sinergitas TNI-Polri sangat dibutuhkan dalam menyukseskan program Astacita pemerintah demi kesejahteraan masyarakat,” kata legislator yang membidangi sektor pertahanan, luar negeri, dan komunikasi.

    Sebelumnya, Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Rudy Rachmat Nugraha menyatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah prajurit yang diduga terlibat insiden penyerangan Markas Kepolisian Resor Tarakan, Kalimantan Utara.

    “Memang benar semalam kami mendapat informasi bahwa di Tarakan terjadi insiden antara oknum anggota TNI dengan Polri, namun itu masih dugaan dan kita masih diperiksa,” ujar Pangdam seperti disampaikan Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) VI/Mulawarman Kolonel (Kav) Kristiyanto dalam keterangan yang diterima di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (25/2).

    Ia menyatakan Pangdam telah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Kaltara Inspektur Jenderal Polisi Hary Sudwijanto serta Komandan Korem 091/Maharajalila Brigadir Jenderal TNI Adek Chandra Kurniawan yang membawahi wilayah Tarakan untuk menyelesaikan kasus itu.

    Sumber : Antara