Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Prabowo tegaskan Indonesia tetap jadi negara non blok

    Prabowo tegaskan Indonesia tetap jadi negara non blok

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo tegaskan Indonesia tetap jadi negara non blok
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 16:29 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan perdananya dalam Sidang Tahunan MPR RI menegaskan bahwa Indonesia tetap menjadi negara non blok, sebagaimana yang telah sering dirinya sampaikan di berbagai forum luar negeri.

    “Kami tetap dalam garis non-blok, garis non-aligned. Kami tidak akan berpihak kepada blok manapun. Ini kami sampaikan di mana-mana, bebas aktif, kita ingin damai dengan semua orang,” kata Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Presiden menegaskan bahwa perang bersifat disruptif dan Indonesia tidak ingin terlibat dengan perang mana pun, serta berupaya menghindari perang.

    “Kita tidak mau perang. Kita harus hindari perang karena itu politik luar negeri yang saya jalankan dan saya umumkan adalah politik seribu kawan terlalu sedikit satu lawan terlalu banyak,” ucapnya.

    Dalam pidatonya, Kepala Negara turut menyampaikan keberhasilan Indonesia menjadi anggota penuh forum kerja sama ekonomi dan geopolitik BRICS pada 6 Januari 2025 lalu. Menurutnya, keanggotaan tersebut merupakan salah satu bentuk dari upaya Indonesia untuk menegakkan kedaulatan bangsa di panggung dunia.

    “Kami tegakkan kedaulatan Indonesia di panggung dunia. Kami putuskan Indonesia bergabung dengan BRICS,” ujar Prabowo.

    Setelah bergabung dengan BRICS, Indonesia juga sedang dalam proses untuk menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Menjadikan Indonesia sebagai negara kandidat aksesi pertama dari Asia Tenggara.

    Presiden ke delapan Indonesia itu juga menyoroti komitmen Indonesia untuk menyelesaikan semua masalah, terutama dengan negara-negara tetangga.

    Ia menyoroti upaya dari sejumlah pihak untuk membenturkan Indonesia dengan Malaysia sebagai salah satu upaya menjalankan politik devide at impera atau upaya menguasai suatu kelompok dengan cara memecah belah. Namun, Prabowo kembali menggarisbawahi bahwa Indonesia tidak mau diadu domba.

    “Kita mau ditabrakkan sama Malaysia. Kita sahabat sama Malaysia, kita satu rumpun. Tapi selalu politik devide at impera itu selalu ada. Janganlah kita naif janganlah kita terus-menerus mau diadu domba,” ujar Prabowo.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 serta Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat.

    Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Sumber : Antara

  • Prabowo soroti upaya Indonesia dukung solusi dua negara Palestina

    Prabowo soroti upaya Indonesia dukung solusi dua negara Palestina

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo soroti upaya Indonesia dukung solusi dua negara Palestina
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 16:34 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menyoroti upaya Indonesia dalam mendukung solusi dua negara bagi Palestina seiring perang genosida oleh Israel yang terus berlanjut.

    Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menyampaikan Pidato Kenegaraan pertamanya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    “Indonesia aktif memperjuangkan pengakuan Palestina dan memimpin pembahasan solusi dua negara,” kata Presiden Prabowo.

    Prabowo juga menggarisbawahi peran aktif Indonesia dalam membantu rakyat Gaza untuk mendapatkan akses terhadap bantuan kemanusiaan yang sering kali dibatasi oleh Israel.

    “Saat ini juga dua pesawat Hercules kita sedang beroperasi di Timur Tengah menerjunkan bantuan-bantuan dari udara ke Gaza,” ucapnya.

    Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI melakukan penyaluran bantuan kemanusiaan sebanyak 800 ton logistik untuk masyarakat Palestina yang akan disalurkan melalui airdrop atau diterjunkan langsung dari pesawat Hercules, bekerja sama dengan Angkatan Udara Yordania dan Mesir.

    Ketua Baznas RI Noor Achmad dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/8), menjelaskan bahwa sebanyak 80 ton bantuan akan disalurkan kepada masyarakat Palestina, tepat pada 17 Agustus 2025, sebagai simbolis HUT ke-80 RI. Selanjutnya, secara bertahap bantuan akan disalurkan hingga mencapai total 800 ton.

    Pengiriman bantuan dilakukan atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo, dan presiden terlibat langsung dalam melakukan lobi agar dapat memasukkan bantuan ke Palestina.

    “Masuk ke wilayah Palestina sangat sulit. Tapi, atas perintah dan fasilitasi Bapak Presiden, bantuan ini bisa disalurkan,” kata Noor.

    Noor juga menyebutkan TNI Angkatan Udara juga telah memiliki rencana khusus, sehingga penyaluran bantuan melalui airdrop yang sempat diragukan oleh banyak pihak, bukan menjadi sebuah masalah.

    Adapun bantuan kemanusiaan tersebut, terdiri atas mi instan, keju, tuna, biskuit, jus instan, mentega, serta makanan kaleng, dan saus tomat.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Sumber : Antara

  • DPR tegur keras pembantu presiden yang berkinerja buruk

    DPR tegur keras pembantu presiden yang berkinerja buruk

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DPR tegur keras pembantu presiden yang berkinerja buruk
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menegur jajarannya yang bekerja buruk dan tidak sesuai dengan visi-misi presiden.

    “Apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkan kami untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan,” kata Puan saat pidato pembukaan masa persidangan pertama tahun 2025-2026 di gedung Parlemen, Jumat.

    Puan menilai hal tersebut harus dilakukan agar para jajaran eksekutif mampu bekerja demi mewujudkan Astacita Presiden.

    Menurut Puan, DPR mempunyai fungsi pengawasan yang harus dimanfaatkan untuk memastikan jajaran eksekutif bekerja dengan baik.

    Fungsi pengawasan itu harus diemban demi memastikan masyarakat mendapatkan dampak baik dari setiap program yang digulirkan pemerintah.

    Bahkan Puan mendorong anggota DPR dari berbagai fraksi untuk melancarkan kritik tajam kepada pemerintah jika kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

    “DPR RI melalui alat kelengkapan dewan, komisi-komisi, dan badan-badan yang ada menjalankan tugas pengawasan secara konstitusional, objektif, kritis, dan bertanggung jawab,” kata Puan.

    Dengan adanya kritik dan pengawasan tersebut, diharapkan pemerintahan bisa berjalan dengan seimbang dan seluruh program pembangunan yang digulirkan presiden dapat tepat sasaran untuk masyarakat.

    “Hal itu menjadi bagian dari mekanisme checks and balances yang sehat dalam demokrasi, serta pertanggungjawaban kami, DPR RI, kepada rakyat,” jelas Puan.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah harus bawa kesejahteraan untuk rakyat

    Pemerintah harus bawa kesejahteraan untuk rakyat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DPR: Pemerintah harus bawa kesejahteraan untuk rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 17:34 WIB

    Elshinta.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani, mengatakan, pemerintah harus bersatu menjalankan program – program kerja yang tujuan akhirnya untuk mensejahterakan rakyat.

    “Satu hal yang tidak boleh berubah adalah tujuan akhirnya, yaitu rakyat harus hidup lebih layak, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat,” kata dia saat pidato pembukaan masa persidangan pertama 2025-2026 di Gedung Parlemen, Jumat.

    Menurut dia, tujuan utama itu sudah menjadi pekerjaan rumah pemerintahan dari masa ke masa.

    Namun dalam perjalanannya, setiap pemerintahan selalu terbentur kendala untuk mensejahterakan rakyat, mulai dari jajaran yang tidak sinkron hingga program yang tidak tepat.

    Perubahan cara kepemimpinan dan pendekatan juga kerap menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kinerja pemerintah.

    “Setiap pemerintahan akan membawa pendekatan yang berbeda dengan cara pikir, cara kerja, dan cara memimpin yang berbeda,” jelas dia.

    “Perbedaan itu adalah suatu kebutuhan; situasi dan kondisi bangsa dan negara juga berubah, sehingga pendekatan pembangunan harus menjawab realitas zamannya,” tambah dia.

    Karenanya, dia berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat menjalankan seluruh program pembangunan dengan maksimal demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

    Perempuan politikus itu juga memastikan DPR siap berkontribusi dengan cara memantau kerja pemerintah agar kinerjanya sesuai dengan koridor yang diharapkan.

    DPR menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Sumber : Antara

  • Parlemen siap gelar Sidang Tahunan 2025 dihadiri Presiden-Wapres

    Parlemen siap gelar Sidang Tahunan 2025 dihadiri Presiden-Wapres

    Sejumlah aparat TNI bersiaga untuk mengamankan agenda sidang tahunan dan sidang bersama di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Parlemen siap gelar Sidang Tahunan 2025 dihadiri Presiden-Wapres
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 10:50 WIB

    Elshinta.com – Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, yang terdiri dari Gedung MPR RI, DPR RI, DPD RI, siap menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2025, yang bakal dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Jumat.

    Petugas pengamanan internal hingga polisi dan TNI sudah bersiaga di sejumlah titik di dalam kompleks parlemen tersebut untuk mengamankan situasi. Selain itu, panitia acara dan pegawai yang bekerja di kompleks parlemen pun tampak sudah lalu lalang sejak Jumat pagi.

    Berbagai ornamen pun sudah terpasang di Gedung Nusantara yang menjadi lokasi utama sidang tahunan dan sidang bersama tersebut. Karpet merah pun sudah disiapkan untuk menyambut kehadiran tamu-tamu penting.

    Namun area parkir kendaraan khusus pimpinan MPR hingga DPR masih tampak belum terisi penuh hingga pada pukul 07.20 WIB. Petugas pun menyediakan area tersebut yang dengan tulisan khusus.

    Sementara itu, sejumlah tokoh yang terpantau sudah hadir di antaranya Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hingga Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.

    Adapun Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Sumber : Antara

  • Wakil Ketua MPR sebut SBY dan Jokowi hadiri Sidang Tahunan MPR RI

    Wakil Ketua MPR sebut SBY dan Jokowi hadiri Sidang Tahunan MPR RI

    Suasana jelang Sidang Tahunan MPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA/Rio Feisal

    Wakil Ketua MPR sebut SBY dan Jokowi hadiri Sidang Tahunan MPR RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 11:18 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dijadwalkan menghadiri Sidang Tahunan MPR RI pada Jumat ini.

    “Kemarin kami sedang konfirmasi beliau-beliau yang akan hadir. Kemarin kabarnya SBY akan hadir, Jokowi akan hadir,” ujar Eddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Selain itu, Eddy mengatakan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla dikabarkan menghadiri sidang tahunan tersebut.

    “Kemudian Sinta Nuriyah (istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, red), dan ibu Hamzah haz (istri Wapres ke-9 RI Hamzah Haz) akan hadir,” katanya.

    Ketika ditanyai kehadiran Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Eddy mengaku belum mendapatkan informasi terkini. “Saya belum tahu,” ujarnya.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Sumber : Antara

  • Legislator PDIP jelaskan alasan Hasto kembali jadi sekjen partai

    Legislator PDIP jelaskan alasan Hasto kembali jadi sekjen partai

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kiri) bersama pengurus DPP PDIP masa bakti 2025-2030 mengikuti upacara pelantikan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (14/8/2025). Dalam pelantikan sebanyak 38 pengurus DPP PDIP tersebut, Ketua Umum PDIP Megawati kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal partai berlambang kepala banteng tersebut untuk periode 2025-2030. ANTARAFOTO/Monang Sinaga/app/bar

    Legislator PDIP jelaskan alasan Hasto kembali jadi sekjen partai
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 12:30 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima menjelaskan pemilihan Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP merupakan keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Ibu Megawati adalah formatur tunggal terikat, ya, terikat otomatis sebagai ketua umum. Kemudian formatur tunggal menentukan format kepengurusan dan pengurusan itu sendiri,” ujar Bima di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat,

    Selain itu, Bima mengatakan keputusan tersebut dilakukan karena Indonesia pada umur 80 tahun membutuhkan partai nasional yang kuat.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan soliditas internal PDIP ke depannya menjadi penting setelah Hasto terpilih kembali sebagai sekjen.

    Sementara itu, legislator PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan keputusan Megawati untuk memilih kembali Hasto sebagai sekjen karena mempertimbangkan rekam jejak kemenangan di pemilihan umum.

    “Ini kan kemenangan ketiga buat PDI Perjuangan dan Hasto ada di situ. Saya kira ini satu hal yang mungkin juga dipertimbangkan oleh Ibu Megawati,” ujar Hugo.

    Mengenai regenerasi partai, dia menjelaskan ada beberapa nama baru di kepengurusan PDIP. Namun, merombak kepengurusan secara keseluruhan dengan memasukkan nama baru bukan hal mudah.

    Sebelumnya, Hasto Kristiyanto ditunjuk kembali sebagai Sekjen PDIP pada 14 Agustus 2025.

    Hasto kembali ditunjuk melalui rapat DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8) siang. Setelah resmi ditunjuk, Hasto pun langsung dilantik pada rapat pleno tersebut.

    Sumber : Antara

  • Kritik pakai data, bukan perasaan

    Kritik pakai data, bukan perasaan

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi saat menyampaikan keterangan di agenda konferensi pers, bertempat di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025). ANTARA/Andi Firdaus

    Serapan tenaga kerja diragukan, PCO: Kritik pakai data, bukan perasaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 09:43 WIB

    Elshinta.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan kritik terkait serapan tenaga kerja sebaiknya dilakukan dengan mengacu pada data resmi, bukan semata pada persepsi atau perasaan.

    “Kalau tidak percaya atau meragukan data silakan kita berdebat untuk menyajikan data yang lain. Jadi tidak hanya pakai perasaan, jadi ada data juga yang disandingkan supaya kita bisa diskusikan soal data itu,” kata Hasan di Jakarta, Kamis.

    Pernyataan Hasan merespons pemberitaan tentang keraguan serikat buruh terhadap data penyerapan tenaga kerja yang dilaporkan Kementerian Perindustrian, yang mencapai 303.000 orang pada paruh pertama 2025.

    Hasan menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri mencatat pertumbuhan sekitar 5,6 persen, sementara investasi tumbuh 6,9 persen.

    Adapun hingga Agustus 2025, investasi yang masuk telah menciptakan 1.259.000 lapangan kerja baru.

    “Yang jelas dari BPS, sektor industri tumbuh sekitar 5,6 persen, kemudian juga investasi tumbuh sekitar 6,9 persen. Ini yang menjadi pengungkit pertumbuhan kita,” ujarnya.

    Hasan merujuk data Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang mencatat lima sektor terbesar merealisasikan investasi pada paruh pertama tahun ini adalah industri logam dasar, transportasi dan telekomunikasi, pertambangan, perumahan, serta kawasan industri.

    “Jadi, kalau misalnya ada yang meragukan silakan munculkan data yang lain, jadi kita kalau mau berdebat data dengan data jadi bisa enak,” kata Hasan.

    Dalam rilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2025, kepercayaan industri tercatat sebesar 52,89 poin, atau naik 1,05 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 51,84.

    Menurut Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Rabu (6/8), tren ini mencerminkan optimisme dan ketahanan pelaku industri nasional di tengah tekanan global dan pelemahan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan China.

    Dia menambahkan geliat pertumbuhan manufaktur tidak hanya tercermin dari angka statistik, tetapi juga dari aktivitas nyata di lapangan.

    Pada semester I tahun 2025, tercatat sebanyak 1.641 perusahaan telah melaporkan pembangunan fasilitas produksi baru melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan nilai investasi mencapai Rp803,2 triliun.

    Dampak langsung dari ekspansi industri ini adalah penyerapan tenaga kerja baru yang diperkirakan mencapai 303 ribu orang.

    Angka ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disampaikan oleh kementerian lain maupun asosiasi pengusaha.

    ‎Febri menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan industri pengolahan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

    Sumber : Antara

  • Jumat pagi, Presiden Prabowo dijadwalkan hadiri Sidang Tahunan MPR

    Jumat pagi, Presiden Prabowo dijadwalkan hadiri Sidang Tahunan MPR

    Sejumlah pegawai melakukan gladi kotor persiapan pidato presiden di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/8/2025). Gladi tersebut dilakukan untuk persiapan menjelang pidato presiden dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD pada 15 Agustus 2025. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/YU

    Jumat pagi, Presiden Prabowo dijadwalkan hadiri Sidang Tahunan MPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 10:12 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat pagi.

    Dalam Sidang Tahunan MPR RI – Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden Prabowo akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-80 RI.

    Rangkaian acara sidang tahunan akan dimulai pukul 09.00 WIB, diawali dengan upacara pembukaan, mengheningkan cipta, pidato pengantar Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI Puan Maharani, serta penayangan video capaian kepemimpinan Presiden.

    Usai penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo, Ketua DPR RI Puan Maharani akan melanjutkan agenda sidang tahunan, diselingi persembahan lagu-lagu nusantara, sebelum ditutup secara resmi.

    Pemerintah Indonesia menggulirkan sejumlah program kerja cepat (quick wins) dalam 10 bulan terakhir, mencakup Makan Bergizi Gratis di sekolah, Cek Kesehatan Gratis, pembangunan rumah sakit daerah, penuntasan TBC, renovasi sekolah, lumbung pangan nasional, hingga beragam bantuan sosial dan usaha.

    Presiden Prabowo juga telah meluncurkan program Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan pembangunan 3 juta rumah.

    Di sektor ekonomi, pemerintah menghapus utang macet UMKM senilai triliunan rupiah, sementara di bidang infrastruktur dilakukan percepatan pembangunan bendungan, irigasi, sekolah, jalan, dan proyek strategis lainnya.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama, Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan kedua di hadapan Rapat Paripurna DPR RI pada pukul 14.30 WIB.

    Kepala Negara dijadwalkan menyampaikan pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

    Sesuai surat pedoman peringatan HUT Ke-80 RI yang diterbitkan Menteri Sekretaris Negara pada 12 Agustus 2025, seluruh instansi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat diimbau untuk menyaksikan siaran langsung kedua pidato tersebut melalui berbagai kanal, termasuk radio, televisi, YouTube, dan platform siaran lainnya.

    Sumber : Antara

  • Kenaikan PBB jangan bebani rakyat

    Kenaikan PBB jangan bebani rakyat

    Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, didampingi sang istri saat meninjau stan di Festival Jateng Syariah (Fajar) 2025, di Semarang, Kamis (14/8/2025). (ANTARA/HO-Pemprov Jateng)

    Wagub Jateng: Kenaikan PBB jangan bebani rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan bahwa kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diambil pemerintah kabupaten/kota jangan sampai membebani masyarakat.

    “Kenaikan (PBB) itu kan dengan perbup (peraturan bupati). Itu harus, pertama, ada dengar pendapat dulu,” katanya, di Semarang, Kamis, menanggapi kebijakan kenaikan PBB di Kabupaten Pati yang berujung unjuk rasa besar-besaran.

    Menurut dia, rapat dengar pendapat itu untuk mendengarkan seluruh masukan dari para pemangku kepentingan terkait, seperti kepala desa hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang harus dilibatkan dalam pembahasannya.

    Diakuinya, kenaikan PBB sebenarnya merupakan hal yang wajar, tetapi harus melewati berbagai tahapan dan proses yang transparan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

    “Kenaikan itu hal yang wajar sebenarnya. Dari tahun ke tahun kenaikan itu ada. Tetapi, memang harus disosialisasikan, harus didengarkan dulu masyarakat, diserap dulu. Berapa persen sih mau naiknya? Itu juga ada ketentuan-ketentuannya,” kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.

    Maka dari itu, ia mengimbau kepada pemerintah kabupaten/kota di Jateng sebelum menaikkan PBB agar mendiskusikannya dulu dengan masyarakat.

    “Ya, kalau dari normatifnya kan dari tahun ke tahun kan ada nih kenaikannya. Tetapi, kan disesuaikan bagaimana kenaikan itu, memberatkan atau tidak?. Ya, yang wajar aja,” katanya.

    Di sisi lain, Gus Yasin juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menggenjot pendapatan di luar dari sektor pajak yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

    “Pendapatan itu kan ada dari yang lain. Ada pajak yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung, ada pajak dari investasi. Nah, ini yang kami genjot para investor agar menaruh investasinya di Jateng,” katanya.

    Unjuk rasa warga Pati berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

    Kenaikan tersebut merupakan batas maksimal dan tidak diberlakukan untuk seluruh objek pajak, karena ada yang kenaikannya hanya 50 persen.

    Namun, kata mereka, karena ada pernyataan Bupati Pati Sudewo yang dinilai menyakiti hati masyarakat yang mempersilakan berunjuk rasa hingga 5.000 ataupun 50.000 orang sekalipun.

    Warga akhirnya melakukan aksi donasi dengan mengumpulkan air mineral kemasan dos di sepanjang jalur trotoar depan Pendopo Kabupaten Pati.

    Bahkan, donasi juga terus mengalir hingga air mineral dengan kemasan dus ditempatkan di kawasan Alun-alun Pati.

    Pada akhirnya, unjuk rasa tersebut berakhir ricuh, diwarnai dengan pelemparan kepada petugas, dan disambut dengan gas air mata sehingga terpaksa dibubarkan.

    Sumber : Antara