Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • DPR desak Mabes Polri pecat Kapolres Ngada

    DPR desak Mabes Polri pecat Kapolres Ngada

    Ilustrasi kekerasan kepada anak. ANTARA/Ho

    DPR desak Mabes Polri pecat Kapolres Ngada
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 11 Maret 2025 – 19:41 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman mendesak Mabes Polri untuk langsung memecat Kapolres Ngada nonaktif Fajar Widyadharma Lukman karena diduga telah terlibat dalam kasus penggunaan narkoba serta pencabulan anak dibawah umur.

    “Mabes Polri harus berhentikanlah, langsung dipecat saja itu,” katanya saat dihubungi dari Kupang, Selasa siang.

    Hal ini disampaikannya berkaitan dengan kasus dugaan penggunaan narkoba serta kasus pencabulan terhadap tiga anak dibawah umur, dimana usianya mulai dari tiga tahun,12 tahun dan 14 tahun.

    Saat melakukan aksinya Kapolres nonaktif itu justru membuat video aksinya, lalu mengirimkan videonya ke situs porno luar negeri. Selain dilakukan pemecatan, Benny juga mendesak agar Mabes Polri memproses secara hukum terhadap pelaku yang sudah membuat malu institusi Polri.

    “Perlu Mabes Polri juga periksa yang bersangkutan, jangan-jangan jaringan penggunaan narkobanya,” ujar dia.

    Hal ini juga, ujar dia, untuk menyelidiki modus operandinya, karena menurut dia peredaran narkoba itu juga melibatkan anggota-anggota Polri juga. Terkait masih tertutupnya Polri terkait kasus itu, dia meminta agar Mabes Polri harus segera mengungkap kasus tersebut ke publik serta menjelaskan sejelas-jelasnya kepada masyarakat.

    “Siapapun itu yang melakukan pelanggaran seperti itu harus dipecat,” tambah dia.

    Sebagai informasi, Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja ditangkap oleh Divisi Propam Polri atas dugaan kasus narkoba dan asusila. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra membenarkan bahwa AKBP Fajar ditangkap pada 20 Februari lalu di Kupang, NTT.

    Adapun pada Senin ini, Plt. Kepala Dinas PPPA Kupang Imelda Manafe mengatakan bahwa Fajar diduga melakukan kekerasan seksual kepada tiga anak yang berusia 14 tahun, 12 tahun, dan 3 tahun. Video kekerasan seksual terhadap ketiga korban tersebut diunggah oleh Fajar ke situs porno luar negeri.

    Sumber : Antara

  • Puan terima kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam di DPR

    Puan terima kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam di DPR

    Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Puan terima kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam di DPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 11 Maret 2025 – 14:42 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan kenegaraan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam di Gedung Nusantara atau “gedung kura-kura”, Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa.

    To Lam tiba di kompleks parlemen tepat pada pukul 09.00 WIB dengan iring-iringan kendaraan beserta pengawalan resmi bagi tamu kenegaraan. Ketika tiba, To Lam langsung berjalan di karpet merah hingga masuk ke Gedung Nusantara dan diterima oleh Puan Maharani.

    Usai bersalaman, Puan pun mengajak To Lam untuk menandatangani dokumen tamu kenegaraan secara resmi. Setelah itu, Puan dan To Lam berfoto bersama di dalam area Gedung Nusantara dengan latar belakang bendera kedua negara.

    Kemudian Puan dan To Lam beserta rombongannya masing-masing berfoto bersama. Saat itu, Puan pun didampingi oleh Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto beserta para Anggota DPR RI lainnya.

    Mereka pun setelah berfoto, kemudian masuk ke Ruang Abdul Muis, yang berada di sebelah kanan Gedung Nusantara untuk melakukan pertemuan secara tertutup.

    Pertemuan itu pun terbatas hanya untuk Puan, To Lam, serta pejabat-pejabat terkait. Selain yang dimaksud, orang-orang lainnya dipersilakan keluar ruangan, termasuk jajaran yang berasal dari Vietnam.

    Selain dengan Puan, To Lam juga direncanakan bakal menemui Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin di Gedung Nusantara III, yang masih berada di kompleks parlemen.

    Adapun, Sekjen Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam beserta istrinya Ngo Phu’o’ng Ly tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu.

    Sumber : Antara

  • Walikota Sukabumi sebut tak ada alasan kepala daerah menolak Program Presiden

    Walikota Sukabumi sebut tak ada alasan kepala daerah menolak Program Presiden

    Menurut Ayep, seluruh program besar Prabowo sangat bagus, rasional dan bisa dieksekusi. (foto: ist)

    Walikota Sukabumi sebut tak ada alasan kepala daerah menolak Program Presiden
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Selasa, 11 Maret 2025 – 07:17 WIB

    Elshinta.com – Sukabumi – Walikota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan, seluruh kepala daerah se-Indonesia bukan hanya harus mendukung semua program Presiden Prabowo, tapi juga harus mampu menerjemahkan program-program tersebut agar terlaksana dengan baik.

    “Tak ada alasan para kepala daerah menolak atau tidak sejalan dengan pemerintah pusat di bawah komando Pak Prabowo, karena semua program besar Pak Prabowo yang antara lain tercermin dalam Asta Cita sangat penting untuk diwujudkan dalam menyongsong Indonesia Emas,” katanya kepada pers di Sukabumi, Senin (10/3). 

    Dia diminta pendapatnya terkait pernyataan Direktur Citra Komunikasi LSI Denny JA yang menilai Presiden Prabowo seperti  bekerja sendirian, tak ada dukungan tegas dari sesama penyelenggara negara, salah satunya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), efisiensi anggaran, ketahanan pangan dan lain-lain.

    Menurut Ayep, seluruh program besar Prabowo sangat bagus, rasional dan bisa dieksekusi. Dia mencontohkan program efisiensi anggaran. Dalam hitungan yang sudah mulai diterapkan di Kota Sukabumi, terdapat penghematan Rp20 miliyar per tahun setelah dilakukan aneka efisiensi pada pos-pos yang tidak terlalu penting.

    “Jadi, ide besar Pak Prabowo itu sangat masuk akal di tengah kondisi kesulitan  keuangan negara saat ini. Kalau saja seluruh kepala daerah melakukan efisiensi yang sama, bisa dibayangkan berapa ratus triliun anggaran negara yang bisa dihemat dan dialihkan kepada pos yang lebih penting dan mendesak,” jelasnya.

    Begitu pun, kata Ayep, program MBG yang sedang ditunggu seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena program ini bukan saja bertujuan meningkatkan kualitas surmber daya manusia Indonesia ke depan melalui makan bergizi, tapi juga akan sangat membantu meringatkan beban rakyat, khususnya warga tidak mampu yang sangat besar.

    Ayep juga mendukung program ketahanan pangan yang digagas Prabowo. Menurut dia, program ini sangat penting agar Indonesia tidak terus menerus bergantung kepada asing, yang pada saatnya bukan mustahil akan berujung pada ancaman kedaulatan negara.

    Dalam pandangan Ayep, jika seluruh gubernur di Indonesia memiliki komitmen yang sama mewujudkan program ini, dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, pangan kita sudah tak bergantung lagi kepada asing. 

    Ayep mencontohkan, sejumlah lahan tidak produktif atau tidak digarap dengan maksimal, termasuk lahan yang sudah habis HGU nya, jumlahnya sangat besar di setiap propinsi, sehingga, kalau seluruh provinsi melakukan pemanfaatan lahan tersebut untuk ketahanan pangan, Indonesia emas ke depan akan terwujud.

    “Dan saya sebagai walikota Sukabumi, insyaallah siap bergerak dan mewujudkan seluruh program tersebut, tentunya di bawah komando pak gubernur, kang Dedi Mulyadi,” tandasnya. (Dd)

    Sumber : Sumber Lain

  • Hasto Kristiyanto dapat serangan masif usai Jokowi dipecat dari PDIP

    Hasto Kristiyanto dapat serangan masif usai Jokowi dipecat dari PDIP

    Salah satu tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan sebelum sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (10/3/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri

    Hasto Kristiyanto dapat serangan masif usai Jokowi dipecat dari PDIP
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 10 Maret 2025 – 16:18 WIB

    Elshinta.com – Tim kuasa hukum menyebutkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendapatkan serangan masif usai mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipecat sebagai kader PDI Perjuangan.

    “Sejak diumumkan pemecatan tersebut, serangan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto sangat masif,” kata tim kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy sebelum sidang praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

    Ronny mengatakan pada Senin (16/12/2024), PDI Perjuangan mengumpulkan semua pengurus dan mengumumkan pemecatan kepada Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution. Terlebih, sebelum pemecatan itu juga beredar adanya isu yang meminta Hasto mundur dari posisinya.

    “Sebelumnya juga, Sekjen menyampaikan bahwa ada permintaan untuk Mas Hasto mundur, dan juga meminta untuk sebelumnya untuk tidak dilakukan pemecatan terhadap Jokowi,” jelasnya.

    Usai pemecatan itu, diakui Hasto terus menerima serangan masif hingga puncaknya mencapai pada Selasa (24/12/2024) di mana Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Hasto ditetapkan tersangka terkait dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku.

    Kemudian, dia juga menambahkan pada 20 Desember 2024 diketahui ada namanya serah terima pimpinan KPK yang lama ke yang baru.

    “Jeda waktunya sangat singkat dan sangat pendek. Jadi kami melihat bahwa ini adalah kepentingan yang merasa terganggu dengan sikap PDIP dan juga terhadap pemecatan Pak Jokowi dan keluarga,” ujarnya.

    Sebeumnya, Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI). Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

    HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice).

    Sumber : Antara

  • TNI AL dan Jerman adakan latihan bersama pengoperasian helikopter

    TNI AL dan Jerman adakan latihan bersama pengoperasian helikopter

    Pasukan MTF Indonesia dan MTF Jerman menggelar latihan bersama di bidang pengendalian helikopter di atas laut Mediterania, Sabtu (8/3/2025) (ANTARA/Ho-Humas TNI AL)

    TNI AL dan Jerman adakan latihan bersama pengoperasian helikopter
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 10 Maret 2025 – 16:32 WIB

    Elshinta.com – TNI AL melalui Satuan Tugas (Satgas) Maritime Task Force (MTF) XXVIII-P/UNIFIL mengadakan latihan bersama di bidang pengoperasian helikopter atau Helicopter Operation dengan kapal personel MTF dari Jerman FGS Baden Wuerttemberg F-222 di sela-sela tugas misi perdamaian.

    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama I Made Wira Hady saat dikonfirmasi, di Jakarta, Senin, mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mengasah kemampuan tempur kedua pasukan MTF serta mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman.

    “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas antara kedua angkatan laut khususnya unsur helikopter,” kata Wira.

    Berdasarkan siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, mencatat kegiatan latihan bersama itu diadakan pada Sabtu (8/3). Wira menjelaskan, dalam latihan tersebut satgas MTF Indonesia menggunakan helikopter AS 565 MBe Panther HS-1306 yang berada di atas KRI Sultan Iskandar Muda-367. Sedangkan satgas MTF Jerman menggunakan helikopter FGS BWG F-222.

    Kedua helikopter itu, lanjut Wira, melakukan beragam rangkaian latihan seperti pendaratan atau Deck Landing Practice (DLP), Vertical Replenishment (Vertrep) dan Ship Control Approach (SCA).

    “Selain itu kedua Angkatan Laut juga berkesempatan untuk bertatap muka dan saling bertukar informasi seputar operasi heli saat sesi Static Display di atas geladak heli FGS BWG F-222,” jelas Wira.

    Dengan adanya kegiatan ini, Wira berharap kemampuan ke dua satgas MTF di bidang pengendalian helikopter semakin terasah. Wira juga berharap kegiatan ini dapat memperkuat kerja sama antara angkatan laut Indonesia dan Jerman dalam mengemban tugas perdamaian di laut Mediterania, Lebanon.

    Sumber : Antara

  • Khofifah bahas peluang kerja sama strategis dengan Konjen RRT

    Khofifah bahas peluang kerja sama strategis dengan Konjen RRT

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memberikan cendera mata kepada Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Surabaya Xu Yong saat bertemu di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (8/3/2025). ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim

    Khofifah bahas peluang kerja sama strategis dengan Konjen RRT
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 09 Maret 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Surabaya Xu Yong bertemu untuk membahas berbagai peluang kerja sama di sektor peternakan, kesehatan, serta sosial dan budaya. Pada pertemuan tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan diterima di Surabaya, Minggu, menyoroti perlunya pertukaran teknologi mengenai bibit sapi perah dengan produksi susu tinggi.

    “Saat ini, 65 persen kebutuhan susu di Jawa Timur masih diimpor. Maka, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan produksi dalam negeri, sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi Presiden RI Prabowo,” kata Khofifah.

    Selain itu, dia juga mempromosikan potensi perkebunan durian dan salak di wilayah Candipuro, Kabupaten Lumajang, yang dinilai memiliki prospek ekspor ke Tiongkok. Di sektor kesehatan, Gubernur Khofifah berharap dapat menjalin kerja sama untuk modernisasi teknologi kesehatan di dua rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni RSUD Dr. Soetomo di Surabaya dan RSUD Dr. Saiful Anwar di Malang.

    “RSUD Dr. Soetomo merupakan rumah sakit terbesar di Indonesia, bahkan lebih besar dari RSUD Cipto Mangunkusumo Jakarta. Kami berharap kerja sama dengan Tiongkok dapat menghadirkan alat kesehatan berkualitas tinggi bagi masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.

    Lebih lanjut Khofifah menyoroti kerja sama Sister Province antara Jawa Timur dengan Shanghai dan Tianjin. Ia menyampaikan apresiasi atas ucapan selamat dari kedua kota tersebut dan berharap hubungan bilateral semakin erat. Selain kerja sama ekonomi dan teknologi, dia juga menekankan pentingnya pertukaran sosial budaya seperti pengiriman pemuda berpengaruh ke Tiongkok untuk memahami lebih dalam keterbukaan masyarakat di sana, termasuk ketersediaan restoran halal bagi umat Muslim.

    Sementara itu, Konjen RRT Xu Yong menegaskan bahwa pada tahun 2025 menandai 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Xu Yong menilai kerja sama antarwilayah, termasuk dengan Jawa Timur, sangat strategis bagi kedua negara.

    “Jawa Timur adalah salah satu provinsi terbesar dan terkuat di Indonesia. Kami berharap kerja sama ini makin berkembang dan menjadi model bagi hubungan daerah antara Tiongkok dan Indonesia,” kata Xu Yong.

    Ia optimistis kemitraan ini tidak hanya mempererat hubungan bilateral, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di kedua negara.

    Sumber : Antara

  • Conefo yang menjadi Gedung DPR RI

    Conefo yang menjadi Gedung DPR RI

    08 Maret 1965: Conefo yang menjadi Gedung DPR RI

    08 Maret 1965: Conefo yang menjadi Gedung DPR RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 08 Maret 2025 – 07:20 WIB

    Elshinta.com – Gedung DPR  yang sekarang berdiri, awalnya tidak ditujukan untuk para wakil rakyat bekerja. Tapi ditujukan untuk  tempat berkumpulnya perwakilan negara-negara yang memiliki semangat tatanan dunia baru yang bebas dari dominasi negara-negara kapitalis,  yang disebut Conefo (Conference of the New Emerging Forces). Mereka terdiri dari negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. 

    Namun, pendirian Conefo yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno itu, di kemudian hari jadi Gedung DPR.  Soekarno  melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 48/1965 pada 8 Maret 1965 menetapkan pembangunan  Conefo, yang ingin  membuat tandingan bagi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

    Arsitektur gedung merupakan hasil rancangan karya Soejoedi Wirjoatmodjo, yang ditetapkan dan disahkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 22 Februari 1965.  Tiang pertama bangunan dipancangkan pada 19 April 1965, bertepatan dengan 10 tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung. 

    Lahan berdiri di atas tanah milik  Madrasah Islamiyah yang merupakan cikal bakal lahirnya Pondok Pesantren Darunnajah, di Jakarta Selatan.

    Namun dalam perjalanan, meletus peristiwa G 30 S PKI, sehingga pembangunan gedung sempat terhenti. Kondisi politik negara berjalan tidak stabil.   Dan ketika kondisi negara sudah relatif aman, pembangunan dilanjutkan berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 79/U/Kep/11/1966 tanggal 9 Nopember 1966 yang peruntukannya diubah menjadi Gedung MPR/DPR RI.

    Maka, bangunan yang semula akan menjadi proyek mempersatukan negara-negara berkembang,  berubah menjadi Gedung MPR/DPR yang sering disebut Komplek Parlemen (karena terdiri dari DPR, MPR dan DPD). Hingga akhirnya bangunan ini terus mengalami perkembangan dan perubahan.

    Dari semula hanya gedung berkubah hijau, yang disebut gedung kura-kura, terus berkembang ditambah Gedung Nusantara I yang selesai dibangun tahun 1997 tempat para anggota DPR berkantor dan mengadakan rapat. Dalam perkembangan selanjutnya, gedung semakin ramai dengan tambahan gedung DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan Masjid Baiturrahman.

    Perluasan dan penambahan gedung baru juga sempat direncanakan, dengan alasan gedung nusantara I tempat para wakil rakyat berkantor sudah miring. Namun rencana ini batal karena mendapat banyak kritikan. Dari semua gedung yang ada, ikon gedung kura-kura tak tergantikan. Bangunan yang sangat khas. Di gedung ini peristiwa bersejarah banyak terjadi, seperti pengambilan sumpah jabatan presiden dan wakil presiden terpilih.

    Sumber : Sumber Lain

  • Pemprov Kepri targetkan belanja produk dalam negeri Rp1,6 triliun

    Pemprov Kepri targetkan belanja produk dalam negeri Rp1,6 triliun

    Gubernur Kepri Ansar Ahmad naik mobil dinas bersama Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura. ANTARA/Ogen

    Pemprov Kepri targetkan belanja produk dalam negeri Rp1,6 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 08 Maret 2025 – 19:33 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menargetkan belanja produk dalam negeri (PDN) tahun 2025 sebesar Rp1,676 triliun dari total pagu belanja barang dan jasa APBD yang terhimpun mencapai Rp1,738 triliun.

    “Target belanja pemerintah menggunakan PDN tahun ini setara 96,45 persen dari total pagu belanja barang dan jasa pada APBD Kepri 2025,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad, di Tanjungpinang, Sabtu.

    Gubernur Ansar juga mengapresiasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah melaporkan komitmen belanja PDN serta realisasi belanja Januari 2025, yang mencapai Rp5,2 miliar.

    Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaporan dan realisasi belanja PDN agar program ini dapat berjalan optimal.

    Berdasarkan Surat Biro Perekonomian dan Pembangunan Nomor B/400.11.8/147/B.EKBANG-SET/2025, pelaporan realisasi belanja PDN pada tahun anggaran 2025 diwajibkan disampaikan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

    “Kita tidak hanya bicara soal angka, tetapi juga dampaknya bagi pelaku usaha dan industri lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan untuk produk dalam negeri, berarti mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ansar.

    Ia pun menegaskan komitmen Pemprov Kepri dalam mendukung program peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN). Makanya, Ansar menekankan agar setiap perencanaan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan proyek fisik dan pengadaan barang/jasa, harus mengutamakan komponen lokal atau produk dalam negeri.

    Mantan anggota DPR RI itu ingin memastikan bahwa setiap belanja daerah dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

    “Oleh karena itu, seluruh OPD harus mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan yang dilakukan,” ujar Ansar.

    Dia menambahkan bahwa progres realisasi belanja PDN 2025 terus dipantau secara ketat. Hingga 28 Februari 2025, implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) P3DN masih dalam tahap pengembangan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Gubernur juga mengingatkan koordinasi antar-OPD terus diperkuat agar kebijakan P3DN dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi daerah.

    “Keberpihakan kita terhadap produk dalam negeri harus lebih dari sekadar aturan, tetapi menjadi budaya dalam setiap pengadaan dan proyek pembangunan,” demikian Ansar.

    Sumber : Antara

  • WPI komitmen dukung program swasembada pangan

    WPI komitmen dukung program swasembada pangan

    Petugas pendamping dari Wilmar Padi Indonesia (WPI) memberikan penyuluhan kepada petani padi di Kabupaten, Ngawi, Jawa Timur. ANTARA/HO/WPI

    WPI komitmen dukung program swasembada pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 08 Maret 2025 – 12:47 WIB

    Elshinta.com – Wilmar Padi Indonesia (WPI) menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemerintah swasembada pangan nasional melalui Farmer Engagement Program (FEP), program pendampingan petani melakukan budi daya padi. Rice Business Head PT WPI Saronto mengatakan, tahun ini pihaknya menargetkan kemitraan melalui FEP seluas 50 ribu hektare (ha) di Jawa dan Sumatera naik naik dari realisasi tahun lalu seluas 30 ribu ha, yang dikelola oleh lebih dari 20 ribu petani.

    “Peningkatan target tersebut seiring bertambahnya daerah yang menjalin kerjasama dengan perusahaan,” katanya, di Jakarta, Sabtu.

    Program kemitraan tersebut, katanya lagi, tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara dengan luas lahan kemitraan terbesar di Jawa Timur mencapai 14 ribu ha.

    “Petani telah merasakan manfaat kemitraan, sehingga program kami dapat diterima dengan baik,” ujarnya pula.

    Selain program kemitraan dengan petani, Saronto menyatakan dukungan terhadap program pangan nasional melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Pertanian, terkait pembelian gabah di tingkat petani seharga Rp6.500 per kilogram (kg).

    Pihaknya juga berperan dalam membantu Perum Bulog memasok beras public service obligation (PSO), sebagai cadangan pangan pemerintah yang akan disalurkan sepanjang Februari hingga April 2025. Perusahaan, kata dia lagi, juga menyediakan fasilitas tolling atau maklon untuk membantu Bulog menggiling gabah di lima lokasi pabrik WPI, dengan kapasitas 1.000 ton per unit per hari selama musim panen raya (Maret-April 2025).

    “Kami turut membantu Bulog dalam mengidentifikasi daerah panen dan kelompok tani yang siap menjual gabahnya,” katanya pula.

    Sejak tahun lalu, WPI telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam program budi daya padi di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Menurut dia, program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memberdayakan warga binaan dengan keterampilan bertani.

    Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Blora, Jateng berupa penanaman padi seluas 500 ha, dan program tanam bersama TNI-Polri di 30 lokasi di Jawa dan Sumatera. Sebagai bagian dari optimasi lahan pertanian, perusahaan juga membantu menghidupkan kembali lahan tidur di Sidoarjo (Jawa Timur) dan Palembang (Sumatera Selatan).

    “Pemanfaatan lahan tidur bisa menjadi alternatif untuk menambah produksi pangan,” ujar Saronto.

    Sumber : Antara

  • Transformasi rekrutmen jadi agenda transformasi ASN

    Transformasi rekrutmen jadi agenda transformasi ASN

    Menteri PANRB Rini Widyantini. (ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB)

    Menteri PANRB: Transformasi rekrutmen jadi agenda transformasi ASN
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 08 Maret 2025 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan transformasi rekrutmen dan jabatan ASN merupakan bagian dari tujuh agenda transformasi manajemen ASN, termasuk penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024.

    Agenda tersebut adalah inti sari dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. “Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dalam UU ASN tersebut, memuat tujuh agenda transformasi, yakni: 1) Transformasi Rekrutmen dan Jabatan; 2) Kemudahan Mobilitas Talenta Nasional; 3) Percepatan Pengembangan Kompetensi; 4) Penataan Pegawai Non-ASN; 5) Reformasi Pengelolaan Kinerja dan Kesejahteraan ASN; 6) Digitalisasi Manajemen ASN, 7) Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi.

    UU ini memberikan ruang rekrutmen ASN lebih kolaboratif dan fleksibel. Sebelumnya, setiap instansi memiliki penetapan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) masing-masing. Dengan adanya penataan ini, pemerintah melalui Kementerian PANRB dan BKN ingin menyamakan TMT. Hal ini bertujuan agar pengangkatan ASN selaras secara nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas yang dilakukan.

    “Transformasi rekrutmen ASN dirancang untuk menjawab tantangan organisasi yang harus lincah dan kolaboratif melalui sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel guna mendapatkan ASN yang profesional dan berintegritas,” ujarnya.

    Sedangkan terkait dengan transformasi penataan pegawai non-ASN diharapkan dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam proses penataan pegawai non-ASN yang telah terjadi sejak tahun 2005.

    Ada empat prinsip penataan pegawai non-ASN yakni menghindari PHK massal, tidak mengurangi pendapatan non-ASN saat ini, menghindari pembengkakan anggaran, serta menjamin penataan sesuai regulasi yang berlaku. Sebagaimana kesepakatan bersama pemerintah dengan DPR RI bahwa penataan dilakukan terhadap pegawai non-ASN yang tercatat dalam data base BKN.

    Selanjutnya terkait agenda transformasi kemudahan mobilitas talenta nasional. Penyesuaian jadwal ini juga tak lepas dari redistribusi ASN untuk daerah atau sektor yang membutuhkan kompetensi tertentu. Hal ini juga selaras dengan penyesuaian penataan ASN untuk mendukung program prioritas nasional saat ini.

    Sumber : Antara