Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Indonesia jadi tuan rumah PUIC 2025 pada 12-15 Mei

    Indonesia jadi tuan rumah PUIC 2025 pada 12-15 Mei

    Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2025). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

    BKSAP: Indonesia jadi tuan rumah PUIC 2025 pada 12-15 Mei
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 15 Maret 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa DPR RI akan menjadi tuan rumah konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC (PUIC) atau konferensi organisasi parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tahun 2025 yang diselenggarakan pada 12-15 Mei.

    “12 sampai 15 Mei 2025 Indonesia, Parlemen, dipimpin Mba Puan (Ketua DPR Puan Maharani) akan jadi tuan rumah pertemuan parlemen negara-negara OKI, PUIC yang ke-19, bertepatan dengan 25 tahun hari jadi PUIC,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/3).

    Hal itu disampaikan saat ditemui usai acara media gathering bertajuk “Satukan Langkah Mendukung Palestina” untuk memperkuat sinergi mengenai narasi Palestina di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/3).

    Dia lantas menuturkan bahwa tema yang akan diusung Indonesia selaku tuan rumah pada konferensi PUIC 2025 ialah “Good Governance and Strong Institution”.

    “Fokusnya negara-negara OKI ini jangan cuma bisa ‘marah’ sama Amerika atau ‘mencaci’, tapi kita bangun kekuatan institusi dan good governance di setiap negara kita,” ucapnya.

    Dia lantas melanjutkan, “Karena kalau good governance-nya jalan, good governance-nya jalan, institusinya kuat maka kita akan menjadi negara yang tidak perlu bergantung kepada orang lain.”

    Dia menyebut dalam konferensi PUIC 2025 nantinya akan ada sesi diskusi yang membahas terkait isu Palestina untuk merumuskan langkah nyata ke depan negara-negara OKI dalam mendukung Palestina.

    “Di pertemuan OKI salah satu komitenya adalah Commitee on Palestine. Itu akan membahas secara menyeluruh kondisi saat ini, langkah ke depan, dan aksi yang bisa dilakukan. Bukan cuma kita mengutuk ya, tetapi kita membangun aliansi antara PUIC,” kata dia.

    Adapun pada diskusi hari ini, BKSAP membahas sejumlah persoalan terkait narasi yang digunakan dalam isu Palestina. Mulai dari, ketidakberimbangan antara sumber-sumber pemberitaan hingga terminologi Hamas yang masih kerap disebut dengan istilah teroris.

    Sumber : Antara

  • Rasa syukur perkokoh ketahanan nasional

    Rasa syukur perkokoh ketahanan nasional

    Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily. ANTARA/Agatha Olivia Victoria

    Gubernur Lemhannas: Rasa syukur perkokoh ketahanan nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 15 Maret 2025 – 12:00 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Tubagus Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa rasa syukur akan memperkokoh ketahanan nasional guna mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur atau negeri yang baik dan diampuni Tuhan. Dalam konteks sebagai sebuah bangsa, kata Ace Hasan Syadzily, Indonesia diberikan kekayaan alam yang luar biasa sehingga patut disyukuri.

    “Namun, tidak cukup hanya mengucapkan terima kasih dan taat, tetapi jauh lebih penting adalah memanfaatkan kekayaan alam bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Allah,” ujar Ace saat memberikan ceramah di Masjid Salman ITB, Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/3), seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Ace menyebut salah satu contoh adalah Pemerintah yang memanfaatkan dengan baik kekayaan alam sebagai bagian dari rasa syukur. Akan tetapi, tetap sesuai dengan kehendak-Nya. Apabila tidak, menurut dia, Pemerintah bisa dinilai sebagai pihak yang kufur. Dengan demikian, apabila Pemerintah memiliki program hilirisasi untuk kesejahteraan rakyat, itu bagian dari bentuk syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa.

    Ia mengemukakan bahwa Al-Qur’an banyak menyebutkan tentang kisah suatu kaum. Dari kisah itu, lebih banyak tentang kaum yang dibinasakan. Salah satu contoh kaum itu adalah bangsa Mesir yang dipimpin Firaun, yang mampu membangun bangunan megah dan kokoh, yaitu piramida. Akan tetapi, lantaran sombong, mereka dihancurkan.

    Meski demikian, di dalam Al-Qur’an, dikisahkan pula tentang kaum yang terbukti dalam sejarah mampu menjadi bangsa yang mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

    “Intinya, umat manusia bisa mempelajari sejarah di dalam Al-Qur’an bahwa suatu bangsa akan kuat kalau ingat dan bersyukur kepada Tuhan. Kalau tidak bersyukur tentang apa yang telah diciptakan, bangsa itu akan binasa,” ucap dia.

    Maka dari itu, dia menyampaikan bahwa berbagai kisah di dalam Al-Qur’an tersebut bisa menjadi pelajaran atau ibrah bagi umat Islam.

    “Ketahanan nasional sangat penting untuk menjaga agar suatu kaum atau bangsa bisa mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” tutur Ace.

    Sumber : Antara

  • Arsari Group bantah Hashim Djojohadikusumo miliki saham di PT TMS

    Arsari Group bantah Hashim Djojohadikusumo miliki saham di PT TMS

    Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz.

    Arsari Group bantah Hashim Djojohadikusumo miliki saham di PT TMS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 15 Maret 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com –  Arsari Group membantah adik Presiden RI Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo, memiliki saham maupun jabatan di PT Tambang Mas Sangihe (TMS).

    “Kami ingin menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar,” kata VP Corporate Communications Arsari Group Ariseno Ridhwan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Ariseno merespons perihal beredarnya informasi yang mengaitkan Hashim dengan kepemilikan saham serta jabatan sebagai presiden komisaris di PT TMS.

    “Bapak Hashim S. Djojohadikusumo tidak memiliki saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak pernah menjabat ataupun akan menjabat sebagai presiden komisaris di PT Tambang Mas Sangihe,” ujar Ariseno.

    Selain itu, dia juga mengklarifikasi bahwa Arsari Group, melalui PT Arsari Tambang pada tanggal 17 Februari 2025, telah secara resmi menarik kembali letter of intent (LOI) yang telah ditandatangani dengan TMS dan Baru Gold.

    “Dengan demikian, tidak ada keterlibatan lebih lanjut antara Arsari Group dan pihak-pihak terkait dalam transaksi yang sebelumnya direncanakan,” katanya.

    Ia mengharapkan klarifikasi tersebut dapat meluruskan kesalahpahaman yang beredar di publik.

    “Kami juga mengimbau kepada semua pihak untuk mengacu pada informasi yang valid dan terverifikasi sebelum menyebarkan berita atau pernyataan lebih lanjut,” ucap Ariseno.

    Sumber : Antara

  • DPRD Bogor evaluasi Pemkot dalam tanggulangi bencana

    DPRD Bogor evaluasi Pemkot dalam tanggulangi bencana

    Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor rapat pembahasan penanggulangan bencana di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/3/2025). (ANTARA/HO-DPRD Kota Bogor)

    DPRD Bogor evaluasi Pemkot dalam tanggulangi bencana
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 15 Maret 2025 – 06:31 WIB

    Elshinta.com – DPRD Kota Bogor Jawa Barat mengevaluasi pemerintah daerah setempat dalam menanggulangi bencana alam hidrometeorologi yang terjadi di kota hujan beberapa waktu lalu.Sejumlah evaluasi disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor dalam rapat kerja agenda pembahasan percepatan penanggulangan bencana, Jumat.

    Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan dalam rapat tersebut meminta Pemerintah Kota Bogor segera melakukan perbaikan dan memaksimalkan upaya mitigasi bencana sebagai antisipasi.

    “Dengan banyaknya bencana yang terjadi kemarin dan menyebabkan adanya korban jiwa. Kami menekankan kepada Pemkot Bogor agar bergerak cepat melakukan perbaikan dan mitigasi bencana kedepannya,” kata Ence.

    Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Juhana menyampaikan bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh BPBD Kota Bogor, sejak awal tahun sampai Maret ini, terjadi 276 kejadian bencana di Kota Bogor yang didominasi oleh tanah longsor sebanyak 95 kejadian. Sehingga Juhana menekankan kepada Bapperida, BPBD dan Asisten Pemerintah (Aspem) agar melakukan pencegahan yang sudah dipetakan melalui peta rawan bencana.

    “Jadi APBD Kota Bogor tidak hanya difokuskan kepada pembangunan infrastruktur yang menjadi kegiatan seremonial saja. Tetapi membangun Kota yang bisa meminimalisir terjadinya bencana sesuai dengan kajian yang sudah disusun,” kata Juhana.

    Di lokasi yang sama, anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Endah Purwanti menyoroti pelaksanaan Perda nomor 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Menurut Endah, Pemkot Bogor masih lalai dalam pelaksanaan Perda ini karena belum menerbitkan Perwali yang mengatur petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.

    “Jadi kami mempertanyakan kenapa setelah tujuh tahun masih belum ada perwali. Kami mendorong agar perwali ini segera diterbitkan agar menjadi juklak juknis pelaksanaan perda,” kataEndah.

    Tak hanya itu, di dalam Perda tersebut juga terdapat pasal yang mengamanatkan agar Pemkot Bogor menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk penanggulangan bencana.

    “Kami meminta kepada Bapperida agar identifikasi RAD dimasukkan ke dalam RPJMD yang akan dibahas tahun ini,” ujar Endah.

    Sumber : Antara

  • KPU RI pastikan anggaran PSU Pilkada 2024 tersedia

    KPU RI pastikan anggaran PSU Pilkada 2024 tersedia

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KPU RI pastikan anggaran PSU Pilkada 2024 tersedia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 14:14 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin memastikan anggaran untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah terfasilitasi.

    Kendati demikian, dia belum mendapatkan informasi terkini soal dua daerah yang belakangan tidak memiliki anggaran, yakni Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dan Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.

    “Masih belum ada update dari dua daerah tersebut, tapi dipastikan nanti terfasilitasi lah kalau teman-teman dari Kemendagri,” kata Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

     

    Menurut dia, daerah yang menggelar PSU Pilkada 2024 telah mencari keluar soal pendanaan. Anggaran PSU Pilkada 2024 untuk 22 daerah lainnya terpenuhi lewat sisa dana Naskah Perjanjian Hidah Daerah (NPHD) dan dari pemerintah daerah.

    “Kami meyakini Insya Allah bisa terfasilitasi semua. Kalaupun tidak (terpenuhi dari anggaran daerah), kan ada mekanismenya, bisa di-support dari anggaran pusat,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menegaskan bahwa anggaran pendapatan belanja negara (APBN) bakal menyuntikkan daerah yang kekurangan anggaran untuk menggelar PSU.

    Anggaran PSU Pilkada 2024 di 22 daerah terpenuhi setelah Kemendagri berkoordinasi dengan jajaran KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan APBD di tengah kebijakan efisiensi.

    Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin (10/3), Tito mengungkap anggaran PSU Pilkada 2024 sebesar Rp719,170 miliar dengan rincian kebutuhan untuk KPU sebesar Rp429,725 miliar, Bawaslu sebesar Rp158,919 miliar, TNI Rp38,531 miliar, dan Polri Rp91,993 miliar.

    Mahkamah Konstitusi resmi memerintahkan PSU di 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024. Putusan tersebut diumumkan pada sidang pleno yang berlangsung 24 Februari 2025, dengan seluruh sembilan hakim konstitusi telah menuntaskan pembacaan keputusan atas 40 perkara yang diperiksa secara lanjut.

    Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari seluruh perkara tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak sembilan perkara, dan tidak menerima lima perkara lainnya.

    Dengan berakhirnya sidang ini, MK dinyatakan telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024.

    Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar pemungutan suara ulang. KPU di daerah terkait wajib menjalankan putusan ini sesuai instruksi MK.

    Batas waktu pelaksanaan PSU sebagaimana tenggat waktu yang diberikan oleh MK, yakni 30 hari, 45 hari, 60 hari, 90 hari, hingga 180 hari sejak putusan dibacakan pada Senin (24/2) lalu:
    1. Batas waktu 30 hari tanggal 22 Maret 2025;
    2. Batas waktu 45 hari tanggal 5 April 2025;
    3. Batas waktu 60 hari tanggal 19 April 2025;
    4. Batas waktu 90 hari tanggal 24 Mei 2025;
    5. Batas waktu 180 hari tanggal 9 Agustus 2025.

    Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara.

    Kedua, pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2024.

    Sumber : Antara

  • Kadin Indonesia kukuhkan jajaran pengurus masa bakti 2024-2029

    Kadin Indonesia kukuhkan jajaran pengurus masa bakti 2024-2029

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie berfoto bersama Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dalam acara Pengukuhan Pengurus Kadin Indonesia Masa Bakti 2024-2029 di Jakarta, Jumat (14/3/2025). (ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira)

    Kadin Indonesia kukuhkan jajaran pengurus masa bakti 2024-2029
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com –  Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengukuhkan jajaran pengurus untuk masa bakti 2024-2029 di Jakarta, Jumat.

    “Pada hari ini Jumat 14 Maret 2025, saya Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia akan mengukuhkan pengurus masa bakti 2024-2029,” kata Anindya dalam sambutannya pada acara Pengukuhan Pengurus Kadin Indonesia Masa Bakti 2024-2029.

    Adapun pengesahan ini mengacu pada Surat Keputusan (SK) Kadin Indonesia No.14/DP/3/2025 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Posisi Personalia Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, dan Dewan Pengurus Kadin 2024-2029 yang telah diterbitkan. Posisi Dewan Kehormatan Kadin Indonesia dipimpin oleh Rosan P. Roeslani dengan anggota Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, dan Suryo Bambang Sulistio.

    Selanjutnya, Dewan Penasehat Kadin Indonesia diketuai oleh Hashim Djojohadikusumo bersama dengan tiga wakil ketua yaitu Sharif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Wishnu Wardhana. Sementara anggotanya termasuk Andi Syamsudin Arsyad (Haji Isam) dan Otto Toto Sugiri.

    Untuk Dewan Usaha Kadin Indonesia dipimpin oleh Chairul Tanjung, sementara Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dipimpin oleh Arsjad Rasjid. Dalam kesempatan yang sama, Anindya mengatakan Kadin Indonesia juga akan segera merilis empat inisiatif “Quick Win” untuk mengakselerasi program-program prioritas pemerintah.

    Salah satu program utamanya adalah dukungan Kadin terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terkait dengan ketahanan pangan. Tiga inisiatif selanjutnya adalah Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), pembangunan rumah yang layak dan terjangkau, serta program yang terkait dengan pekerja migran guna memenuhi permintaan tenaga kerja yang terampil.

    “Saya tekankan bahwa kita mesti kerja, kerja, kerja, karena kita di Kadin Indonesia memang didasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1987 merupakan mitra strategis pemerintah. Pemerintah butuh dukungan yang penuh untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tercapai dan kemiskinan tereliminasi,” kata Anindya.

    Sumber : Antara

  • Tangkap ASN keluyuran saat jam kerja

    Tangkap ASN keluyuran saat jam kerja

    Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus bersama Wamendagri Bima Arya Sugiarto belum lama ini. ANTARA/HO-DKIPS

    Gubernur Sulut: Tangkap ASN keluyuran saat jam kerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 09:23 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus menegaskan akan menangkap aparatur sipil negara (ASN) yang keluyuran di saat jam kerja berlangsung.

    “Saya minta ASN jangan nongkrong di warung kopi, semua ASN saat jam kerja harus di kantor. Saya sebagai Gubernur memerintahkan selama jam kerja jangan nongkrong di warung kopi,” kata Gubernur menegaskan di Manado, Kamis.

    Penegasan tersebut, kata dia, hendaknya instruksi ini disesuaikan juga hingga ke pemerintah kabupaten dan kota.

    “Wali kota dan bupati menyesuaikan. Jangan sampai ada ASN tertangkap saat keluyuran. Selama saya Gubernur saya akan tangkap,” kata Gubernur.

    Langkah tersebut menurut Gubernur adalah bentuk mendisiplinkan diri ASN, karena ASN bekerja untuk rakyat dan bukan nongkrong atau keluyuran.

    “Mulai hari ini tidak boleh lagi. Sejak retreat kepala daerah di Magelang, kita didisiplinkan sehingga bekal dari Magelang tidak sia sia,” ujarnya.

    Yulius yang juga Mayjen TNI purnawirawan tersebut kembali menegaskan ASN untuk tidak berkeliaran di saat jam kerja, karena akan ikut juga diawasi oleh aparat terkait.

    “Kami harap pak Kapolda ikut mengawasi, TNI juga ikut mengawasi. Begitupun dengan pejabat vertikal yang ada di daerah juga, jangan jalan-jalan. Saya adalah wakil pemerintah pusat. TNI dan Polri jangan coba-coba juga,” kata Gubernur menegaskan.

    Sejak apel perdana pada awal Maret 2025 dengan ASN di jajaran Pemerintah Provinsi Sulut, Gubernur Yulius kembali menegaskan soal kedisiplinan, tapi bukan menerapkan militerisme.

    Sumber : Antara

  • Presiden terbuka kritik `Indonesia Gelap` tapi optimis

    Presiden terbuka kritik `Indonesia Gelap` tapi optimis

    Presiden Prabowo Subianto berfoto bersama dengan 180 lebih rektor dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia dalam acara silaturahmi dan panel diskusi antara Presiden dengan para rektor di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/3/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

    Rektor IPB: Presiden terbuka kritik `Indonesia Gelap` tapi optimis
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengungkap respons Presiden Prabowo Subianto cukup terbuka terhadap aksi protes massa “Indonesia Gelap” yang salah satunya dimotori oleh beberapa kelompok mahasiswa, namun Kepala Negara mengajak masyarakat untuk optimis. Presiden, menurut Arif Satria, mengetahui gerakan dan tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat dalam beberapa aksi unjuk rasa itu.

    “Beliau cuma menyampaikan ada orang yang mengatakan bahwa ini Indonesia Gelap dan sebagainya. Beliau tahu ada gerakan itu, tetapi beliau menyampaikan bahwa kita harus optimis untuk mengatasi persoalan di Indonesia,” kata Arif Satria membagikan salah satu isi pertemuan rektor-rektor dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/3) malam.

    Arif yakin Presiden terbuka dengan kritik dan masukan-masukan, termasuk yang dilayangkan dari kalangan akademisi dan kampus. “Tadi saya melihat beliau sih, beliau terbuka ya terhadap kritik, termasuk masukan-masukan yang saya sampaikan beliau sangat open (terbuka) sekali,” kata Rektor IPB.

    Dalam kesempatan yang sama, Arif juga tak sepakat dengan anggapan pertemuan Presiden dengan para rektor akan memengaruhi kebebasan akademik perguruan tinggi. Menurut Arif, pertemuan itu justru menjadi kesempatan bagi para rektor untuk mendengar langsung visi, gagasan, dan rencana-rencana Presiden.

    “Saya kira (pertemuan dengan Presiden, red.) penting, karena yang namanya visi Presiden harus diketahui oleh seluruh komponen bangsa. Jadi sebenarnya, inti hari ini (13/3) adalah kami ingin mendengar bagaimana visi Presiden untuk membangun bangsa ini,” kata Rektor IPB.

    “Dan saya yakin kami sudah jelas menangkap visi Presiden untuk bisa membuat Indonesia ini benar-benar maju. Itu intinya,” sambung dia.

    Presiden Prabowo mengumpulkan 180 lebih rektor dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk bertukar pikiran, diselingi dengan acara buka puasa bersama. Prabowo mengawali acara dengan menyampaikan visi dan gagasannya, sekaligus rencana-rencananya, baik yang telah berjalan maupun yang akan diwujudkan ke depan.

    Dalam waktu 1 jam lebih, Presiden berbicara di hadapan para rektor, kemudian, Presiden membuka sesi tanya jawab yang berlangsung juga selama kurang lebih 1 jam lebih. Dalam pertemuan itu, Presiden turut didampingi oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Prof. Brian Yuliarto, dan Wakil Mendiktisaintek Prof. Stella Christie.

    Sumber : Antara

  • Ombudsman ajak masyarakat jadi pengawas aktif pelayanan publik

    Ombudsman ajak masyarakat jadi pengawas aktif pelayanan publik

    Anggota Ombudsman Hery Susanto dalam acara Safari Ramadhan di Masjid Ma\’Rifatullah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025). (ANTARA/HO-Ombudsman RI)

    Ombudsman ajak masyarakat jadi pengawas aktif pelayanan publik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 11:29 WIB

    Elshinta.com – Ombudsman mengajak masyarakat untuk menjadi pengawas aktif dalam memastikan layanan publik yang lebih baik, sehingga tidak hanya menjadi penerima layanan. Dalam acara Safari Ramadhan di Masjid Ma’Rifatullah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/3), Anggota Ombudsman Hery Susanto mengatakan pihaknya ingin membangun kesadaran kolektif bahwa masyarakat adalah bagian dari pengawasan publik.

    “Dengan berani bersuara, kita turut menciptakan perubahan yang nyata,” ujar Hery, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Hery menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi layanan publik sejalan dengan tema yang diangkat dalam acara Safari Ramadhan, yakni “Masjid sebagai Pengawas Publik”.

    Menurutnya, konsep pengawasan publik telah ada sejak zaman Khalifah Utsmaniyah, di mana lembaga sejenis Ombudsman telah berperan dalam memastikan keadilan bagi masyarakat. Ia tak menampik bahwa masih banyak yang mungkin belum mengenal Ombudsman dan tugasnya.

    “Kami hadir untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai dengan aturan dan masyarakat memiliki hak untuk mengawasi serta melaporkan jika terjadi malaadministrasi,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa pengawasan publik bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tugas setiap individu dalam masyarakat. Untuk itu, kata dia, masjid memiliki peran sebagai pusat kehidupan masyarakat sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, dan mengawasi jalannya pelayanan publik.

    Selain itu, dia menilai pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat terwujud jika ada keberanian untuk bersuara dan bertindak. Hery pun menjelaskan bahwa Ombudsman berpegang pada tiga pilar utama dalam menjalankan tugasnya, yaitu keimanan, ketakwaan, dan kesabaran.

    “Keimanan ditanamkan melalui rukun iman, ketakwaan diwujudkan melalui rukun Islam, dan kesabaran adalah kunci dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam memperbaiki layanan publik,” tutur Hery.

    Sebagai langkah konkret, Ombudsman akan memperluas jangkauan edukasi dan sosialisasi terkait pengawasan layanan publik melalui berbagai forum keagamaan, termasuk masjid dan majelis taklim. Ke depan, Ombudsman akan terus meningkatkan efektivitas pengawasan dengan merespons laporan masyarakat secara cepat, tepat, dan transparan.

    Berbagai langkah strategis, sambung Hery, akan ditempuh guna memastikan bahwa setiap aduan masuk segera mendapatkan penyelesaian yang konkret.

    “Kami bekerja bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan aksi nyata. Setiap laporan adalah amanah yang akan kami perjuangkan demi terwujudnya layanan publik yang lebih baik,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pembina Yayasan Makrifatul Ilmi Talim menyampaikan harapannya agar Ombudsman terus mendukung dan memperkuat peran masjid dalam kehidupan sosial masyarakat.

    “Kami berharap Ombudsman dapat membantu membangun kesadaran masyarakat agar lebih aktif dalam mengawasi pelayanan publik dan tidak ragu untuk melaporkan berbagai penyimpangan,” ujar Talim.

    Sumber : Antara

  • Pajak pariwisata diterapkan demi ciptakan wisatawan berkualitas

    Pajak pariwisata diterapkan demi ciptakan wisatawan berkualitas

    Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu saat menggelar rapat di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025) (ANTARA/Ho-Humas Bane Raja Manalu)

    DPR: Pajak pariwisata diterapkan demi ciptakan wisatawan berkualitas
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu menilai pemerintah bisa mengenakan pajak pariwisata kepada wisatawan berkualitas yang akan datang ke Bali. Hal tersebut dilakukan untuk menyaring jumlah wisatawan yang ada di Bali demi menghindari kondisi over tourism Bali.

    “Untuk mengatasi over tourism ini, bisa juga melalui pengenaan pajak pariwisata sehingga turis yang datang adalah turis berkualitas. Pajak pariwisata ini bisa juga digunakan untuk promosi, perbaikan fasilitas, dan lain sebagainya,” ujar Bane seperti dikutip siaran pers ketika rapat Panja RUU Kepariwisataan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (13/3).

    Walau demikian, dalam rapat tersebut Bane tidak menjelaskan secara rinci seperti apa turis berkualitas yang dimaksud. Menurut Bane, saat ini kondisi di Bali telah dipenuhi wisatawan yang membuat kondisi Bali menjadi buruk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali sepanjang 2024 mencapai 6,3 juta kunjungan, naik dibanding tahun 2023 yang mencapai 5,2 juta kunjungan.

    “Ketika Bali sudah over tourism, sudah tidak sesuai dengan Tri Hita Karana, sampah dan kemacetan menjadi persoalan, lalu masalah sosial lainnya,” kata dia.

    Belum lagi dengan banyaknya fenomena wisatawan Bali yang kerap membuat resah masyarakat setempat. Kondisi tersebut, lanjut Bane, akan semakin diperparah dengan hadirnya Bandara Buleleng yang berpotensi menghadirkan maskapai dengan biaya penerbangan rendah.

    “Kenapa harus ada bandara dengan tujuan penerbangan low cost carrier yang akan mendatangkan lebih banyak lagi turis-turis yang tidak kita harapkan? Turis yang tidak membawa dampak ekonomi,” jelas Bane.

    Karenanya, Bane berharap pengelolaan pariwisata di Indonesia bisa berubah menjadi lebih baik melalui RUU tentang Kepariwisataan yang saat ini tengah digodok parlemen. Melalui RUU itu, diharapkan pemerintah mempunyai landasan hukum yang kuat dalam menetapkan pajak di bidang pariwisata demi terciptanya wisatawan-wisatawan yang berkualitas.

    Sumber : Antara