Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Komisi I DPR sebut isu dwifungsi lewat RUU TNI sudah terbantahkan

    Komisi I DPR sebut isu dwifungsi lewat RUU TNI sudah terbantahkan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Komisi I DPR sebut isu dwifungsi lewat RUU TNI sudah terbantahkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 14:46 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan isu bangkitnya `dwifungsi` di tubuh militer melalui revisi Undang-Undang (RUU) TNI sudah terbantahkan karena hal itu justru membatasi jumlah jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif.

    Dia mengatakan perubahan jumlah jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif memang ditambah dalam RUU TNI, tetapi hal itu hanya memasukkan ketentuan saat ini yang sudah terjadi. Adapun beberapa lembaga seperti Kejaksaan hingga BNPB, sebelumnya sudah memiliki undang-undang tersendiri dan memungkinkan diisi TNI.

    “Karena itu memang sekarang ini TNI sudah mengisi di posisi kementerian tersebut, di lembaga tersebut seperti BSSN, Bakamla, BNPB, terus di Dewan Pertahanan Nasional, itu semua kan TNI sudah mengisi semua posisinya,” kata Dave di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dengan begitu, menurut dia, sudah tidak perlu lagi ada lagi perdebatan. Namun, dia menilai bahwa pro dan kontra yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang lazim terjadi.

    Menurut dia, RUU itu pun mencegah TNI untuk keluar dari fungsi utamanya, serta memastikan supremasi sipil dan supremasi hukum tetap berjalan.

    “Hal-hal yang berkaitan tentang kembalinya dwifungsi di TNI atau ABRI itu tidak akan mungkin terjadi, karena hal-hal yang katakan pemberangusan supremasi sipil itu tidak ada,” kata dia.

    Selain itu, dia pun tak melarang bila ada elemen masyarakat atau mahasiswa yang bakal menggelar unjuk rasa terkait RUU TNI, karena hal itu merupakan bagian dari hak masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang dan bagian dari demokrasi.

    “Jadi selama masih mengikuti aturan, selama tidak anarkis, itu adalah hak untuk masyarakat menyatakan pandangan dan pendapatnya masing masing,” kata dia.

    Sebelumnya pada Selasa (18/3), Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada tingkat I untuk dibawa ke tingkat selanjutnya di tingkat Rapat Paripurna DPR RI.

    Dalam RUU tersebut, terjadi perubahan ketentuan yakni soal kedudukan TNI, perpanjangan masa dinas keprajuritan, hingga perluasan ketentuan jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Rencananya RUU tersebut akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (20/3).

    Sumber : Antara

  • Pengurus DPP Bapera dikukuhkan bersama 20 ribu anak yatim di Jakarta

    Pengurus DPP Bapera dikukuhkan bersama 20 ribu anak yatim di Jakarta

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Pengurus DPP Bapera dikukuhkan bersama 20 ribu anak yatim di Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Maret 2025 – 19:45 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum  Barisan Pemuda Nusantara (Bapera), Fahd El Fouz A Rafiq melantik pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bapera periode 2025 – 2030 Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3). 

    Dalam kesempatan tersebut, DPP Bapera juga memberikan santunan kepada 20 ribu anak Yatim. Kegiatan tersebut rutin dilakukan oleh Ketua Umum Bapera, Fahd El Fouz A Rafiq dan istri setiap bulan Ramadan. 

    Ketua Umum DPP Bapera, Fahd El Fouz A Rafiq menuturkan, pelantikan ini merupakan pelantikan pertama jajaran DPP Bapera sejak dibentuk pada tahun 2017 silam. Dalam kesempatan ini kami juga memberikan santunan kepada 20 ribu anak yatim. 

    “Karena kami terlebih dahulu membentuk dan melantik jajaran pengurus yang ada di  31 daerah,” tutur Ketum DPP Bapera, Fahd El Fouz A Rafiq dalam pelantikan DPP Bapera periode 2025 – 2030 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3). 

    Ketum Bapera A Rafiq berharap pemberian santunan anak yatim ini bisa terus dilanjutkan setiap tahunnya. 

    “Harapannya, kegiatan santunan ini bisa terus dilaksanakan setiap tahunnya. Dan kegiatan santunan semacam ini juga bisa dilanjutkan oleh jajaran pengurus yang ada di daerah,” harapnya. 

    Ketua Dewan Pertimbangan DPP Bapera yang juga Wakil Ketua DPR, Adies Kadir memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketum beserta jajaran DPP Bapera yang melaksanakan pelantikan pengurus DPP Bapera dan memberikan santunan kepada 20 ribu anak yatim. 

    “Selamat atas pelantikan jajaran pengurus dan selamat bekerja,” imbuhnya. 

    “Saya biasanya mendengar santunan diberikan kepada 1.000 anak yatim. Kali ini, santunannya diberikan kepada 20 ribu anak yatim. Luar biasa dan semoga berkah,” ungkapnya. 

    Adies Kadir mengatakan Bapera merupakan oramas kepemudaan yang sangat membantu dan berperan dalam pembangunan bangsa dan negara, khususnya bidang kepemudaan. 

    “Ormas Bapera adalah salah satu ormas kepemudaan, di mana tempat ini menjadi tempat untuk mengembangkan potensi generasi muda Indonesia dan membantu program pemerintah,” katanya. 

    Pesan Sufmi Dasco

    Dalam kesempatan ini, Adies Kadir juga menyampaikan pesan dari Ketua Dewan Pertimbangan DPP Bapera sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad. 

    “Sufmi berpesan agar supaya Bapera ikut mengamankan program Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan ikut serta dalam membangun bangsa dan negara agar negara kita bisa menjadi Indonesia Emas tahun 2045,” paparnya. 

    Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo menyampaikan selamat kepada para pengurus yang baru dilantik. 

    “Saya senang bisa bergabung pada 20 ribu anak yatim. Saya juga meminta tolong 2 hari lagi Timnas Indonesia akan bertanding dengan Australia. Minta tolong doa untuk kemenangan Timnas Indonesia,” imbuhnya. 

    “Timnas Indonesia bisa menang melawan Australia,” tuntasnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Hadapi kebutuhan Ramadan, PAN sebar 9.000 paket sembako di Dapil SMS

    Hadapi kebutuhan Ramadan, PAN sebar 9.000 paket sembako di Dapil SMS

    Sumber foto: Enok Carsinah/elshinta.com.

    Hadapi kebutuhan Ramadan, PAN sebar 9.000 paket sembako di Dapil SMS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Maret 2025 – 14:11 WIB

    Elshinta.com – Partai Amanat Nasional (PAN)  menggelar pembagian sembako yang berlangsung di tiga wilayah Jawa Barat, yakni Subang, Majalengka Sumedang, (SMS), Minggu (15/3).

    Dalam kegiatan itu sedikitnya  9.000 paket sembako dibagikan kepada masyarakat, dimana program tersebut digelar sebagai inisiatif partai untuk membantu masyarakat menghadapi kebutuhan pokok selama Ramadan. 

    “Hari ini kita memulai rangkaian kegiatan mulai dari Subang, lanjut Sumedang, dan sekarang di Majalengka. Kita membagikan di setiap titik itu kurang lebih 3.000 paket, jadi sudah ada sekitar 9.000 paket di 3 titik yang kita bagikan ke masyarakat,” kata Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.

    Eddy menyebut, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini sangat tinggi, terutama karena harga tebusan paket sembako yang sangat terjangkau, yaitu hanya Rp10 ribu. 

    “Alhamdulillah, animo masyarakat tinggi karena bingkisan yang berisi cukup banyak, tetapi tebusannya hanya Rp10 ribu,” ujar Eddy seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Enok Carsinah, Selasa (18/3). 

    Namun, yang istimewa, khusus di Majalengka, PAN membagikan sembako secara gratis kepada masyarakat. “Yang menggembirakan lagi, khusus di Majalengka, oleh Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Majalengka, ini digratiskan, jadi full digratiskan,” ucap Eddy.

    Eddy juga mengapresiasi keterlibatan Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Dapil Jawa Barat IX Farah Puteri Nahlia yang turut aktif dalam kegiatan sosial di wilayahnya. 

    “Kegiatan ini juga berkat dukungan dari Farah Puteri Nahlia yang sangat aktif memberikan kontribusi sosial di bulan Ramadan ini. Pembagian sembako dan tebus sembako murah ini adalah bagian dari komitmen Neng Farah kepada masyarakat yang merupakan konstituennya,” katanya.

    Eddy juga menjelaskan bahwa program serupa telah menjadi tradisi tahunan partai, namun tahun ini terasa lebih meriah karena cakupannya yang lebih luas dan Kegiatan pembagian sembako ini bukanlah hal baru bagi PAN.

    “Ini merupakan kegiatan yang sudah kita lakukan dari tahun ke tahun di bulan Ramadan, tetapi kali ini lebih meriah karena kita menjangkau lebih banyak wilayah. Tidak hanya di Jawa Barat, tetapi di seluruh Indonesia. Khusus di Jawa Barat, saya bersama Kang Bima Arya dan Teh Desi Ratnasari bertanggung jawab untuk berkeliling bersama-sama dengan anggota DPR RI dan anggota DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota,” jelasnya.

    Ketua DPD PAN Majalengka Rona Firmansyah menegaskan, bahwa 3.000 paket sembako di Majalengka diberikan secara gratis kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. 

    “Kami membagikan dan menggratiskan 3.000 paket sembako. Insya Allah ini tepat sasaran untuk masyarakat yang butuh. Ini adalah bagian dari tugas PAN dalam pemberdayaan ketahanan pangan, terutama selama Ramadan. Saya berdoa agar semua anggota fraksi PAN terus bisa menebar kebaikan,” ujar Rona.

    Rona berharap melalui kegiatan tersebut, bisa meringankan beban masyarakat selama bulan Ramadan, sekaligus mempertegas komitmen partai untuk selalu hadir di tengah masyarakat, memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi kesejahteraan mereka.

    Sumber : Radio Elshinta

  • pengangkatan CASN tak boleh gegabah karena `backbone` bangsa

    pengangkatan CASN tak boleh gegabah karena `backbone` bangsa

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dalam jumpa media di kawasan Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025) malam. (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

    Istana: pengangkatan CASN tak boleh gegabah karena `backbone` bangsa
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 18 Maret 2025 – 11:02 WIB

    Elshinta.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan bahwa pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) tidak boleh gegabah dan terburu-buru karena ASN merupakan pelayan publik yang menjadi tulang punggung (backbone) bangsa.

    “CASN itu kan pelayan publik, pelayan masyarakat. Jadi ‘backbone’ nya bangsa kita. Kalau mau jujur, orang (jabatan) politik seperti saya, itu lima tahun bisa hilang. Jangankan lima tahun, enam bulan, tiga bulan juga bisa hilang. Tapi ASN, dia akan berpuluh-puluh tahun di situ,” kata Hasan dalam pernyataan kepada media di Jakarta, Senin (17/3) malam.

    Berbeda dengan jabatan politis seperti menteri dan kepala lembaga, Hasan menekankan bahwa ASN merupakan pelayan masyarakat yang akan mengabdi hingga puluhan tahun, sehingga diperlukan analisis jabatan sesuai kebutuhan.

    Pemerintah membutuhkan waktu untuk menganalisis jabatan untuk melakukan penempatan CASN sesuai yang dibutuhkan pemerintah saat ini.

    Pemerintah mengakui sebelumnya telah mencari formula dalam pengangkatan CASN sesuai kesiapan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

    “Karena memang kemudian pemerintah punya rencana, tapi ada masukan-masukan dari masyarakat, nah ini harus dikaji, harus dirumuskan, harus dibuatkan simulasi-nya sesuai apa enggak dengan kebutuhan. Sesuai apa enggak dengan pelayanan publik nantinya. Ketika kita sudah ketemu formulasi-nya, kemudian baru bisa diumumkan,” kata Hasan.

    Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk mempercepat pengangkatan CASN untuk formasi tahun 2024.

    Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 dipercepat untuk diselesaikan pada Juni 2025, sedangkan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada Oktober 2025.

    “Maka sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, Bapak Presiden kemudian mengambil keputusan dan telah menyetujui untuk memberikan arahan sebagai berikut. Pertama, pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025, sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers “Pengangkatan CASN 2024” di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Senin.

    Mensesneg mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir untuk proses penerimaan PPPK 2024 ini sehingga diharapkan selanjutnya pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kebutuhan.

    Presiden juga menekankan bahwa proses tersebut bukanlah mengenai membuka lapangan pekerjaan, akan tetapi dilakukan dalam rangka memastikan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan dengan optimal dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Ketua DPRD Sumbar harap masyarakat segera nikmati program unggulan kepala daerah

    Ketua DPRD Sumbar harap masyarakat segera nikmati program unggulan kepala daerah

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Ketua DPRD Sumbar harap masyarakat segera nikmati program unggulan kepala daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Maret 2025 – 19:33 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, melaksanakan Safari Ramadan ke Masjid An-Nur, Jorong Koto Ranah, Nagari Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Sabtu (15/3).

    Dalam kesempatan itu, Muhidi berharap masyarakat segera merasakan manfaat dari program unggulan kepala daerah yang baru dilantik. “Masyarakat menunggu realisasi program kerja kepala daerah untuk lima tahun ke depan. Salah satunya, Gubernur Sumbar mengalokasikan 10 persen APBD untuk sektor pertanian guna mendukung swasembada pangan sesuai arahan pemerintah pusat,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan bahwa Safari Ramadan adalah agenda tahunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat di berbagai daerah.

    Selain itu, Muhidi mengajak masyarakat meningkatkan ibadah selama Ramadan. “Bulan ini penuh rahmat dan ampunan. Allah menjanjikan surga Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa,” katanya.

    Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, Rangga Wana Putra, menambahkan bahwa Ramadan adalah momen memperkuat ibadah dan ketakwaan. Ia menyebut Safari Ramadan sebagai kesempatan bagi wakil rakyat untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat.

    Pengurus Masjid An-Nur, Marlilis, mengungkapkan rasa syukur atas kunjungan tersebut. “Alhamdulillah, kami menerima kunjungan Safari Ramadan. InsyaAllah, pembangunan Masjid An-Nur akan dilanjutkan menjadi dua lantai. Kami berharap dukungan jamaah dan pemerintah daerah,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Senin (17/3). 

    Dalam kunjungan ini, Muhidi didampingi Sekretaris DPRD Sumbar Maifrizon, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Adif Alfikri, Ketua Komisi Informasi Sumbar Musfiyendra, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Zardi Syahrir, serta Kepala Biro Bina Mental dan Kesra M. Afrizal. Turut hadir Letkol Susfirdaus dari Danlanud dan Kepala Biro Pembangunan Muhammad Fajri.

    Sumber : Radio Elshinta

  • DPR bantah RUU TNI dibahas di hotel karena dikebut

    DPR bantah RUU TNI dibahas di hotel karena dikebut

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/3/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    DPR bantah RUU TNI dibahas di hotel karena dikebut
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Maret 2025 – 13:26 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di bahas di hotel pada beberapa hari lalu karena dikebut.

    Dia mengatakan bahwa revisi undang-undang tersebut sudah dibahas dari lama. Selain itu, Komisi I DPR RI juga sudah mengundang berbagai pihak untuk menyampaikan apirasi terkait RUU TNI.

    “Tidak ada kemudian rapat terkesan diam-diam, karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Boleh dilihat di agenda rapatnya, rapat diadakan terbuka,” kata Dasco saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

    Dalam setiap pembahasan konsinyering terhadap suatu rancangan undang-undang, menurut dia, ada aturan yang memungkinkan rapat panitia kerja (panja) RUU tersebut dibahas di hotel. Dengan begitu, dia mengatakan Komisi I DPR tidak menyalahi mekanisme yang ada.

    Di sisi lain, dia mengungkapkan rapat di hotel tersebut rencananya digelar selama empat hari. Namun karena adanya kebijakan efisiensi, rapat tersebut dipersingkat menjadi dua hari.

    Pada intinya, dia menegaskan bahwa RUU tersebut membahas tiga pasal yang akan diubah. Tiga pasal itu mengenai kedudukan TNI, perpanjangan usia dinas, hingga ruang jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif.

    “Walau cuma tiga pasal tapi pembahasannya itu memerlukan waktu karena dari sisi naskah akademik, dan lain-lain, itu perlu juga merumuskan kata-kata, kemudian pokok yang tepat dalam pembahasannya sehingga diperlukan konsinyering,” kata dia.

    Sebelumnya, Komisi I DPR RI menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) bersama pemerintah di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Jumat hingga Sabtu, 14-15 Maret 2025.

    Sumber : Antara

  • Mekanisme penempatan prajurit di K/L dalam RUU TNI diatur ketat

    Mekanisme penempatan prajurit di K/L dalam RUU TNI diatur ketat

    Dokumentasi – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (tengah). (ANTARA/HO-Pusat Penerangan TNI)

    TNI: Mekanisme penempatan prajurit di K/L dalam RUU TNI diatur ketat
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 16 Maret 2025 – 23:37 WIB

    Elshinta.com – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto mengatakan bahwa mekanisme dan kriteria penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga (K/L) dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) akan diatur dengan ketat.

    Dia mengatakan penempatan prajurit aktif di luar institusi TNI harus sesuai dengan kebutuhan nasional dan tidak mengganggu prinsip netralitas TNI.

    “Penempatan prajurit aktif di luar institusi TNI akan diatur dengan ketat agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan,” kata Hariyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Lebih lanjut, dia menyebut rumusan perubahan dalam RUU TNI menyangkut perpanjangan batas usia pensiun prajurit juga didasarkan atas meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia.

    Dia mengatakan aturan mengenai batas usia pensiun dilihat dari harapan hidup orang Indonesia yang semakin panjang dan produktif sehingga masih dapat berkontribusi bagi negara, sekaligus menjaga keseimbangan regenerasi dalam tubuh TNI.

    “Kami melihat bahwa penyesuaian batas usia pensiun dapat menjadi solusi agar prajurit yang masih memiliki kemampuan optimal tetap bisa mengabdi, tanpa menghambat regenerasi kepemimpinan di TNI,” ujarnya.

    Dia menuturkan bahwa RUU TNI bertujuan menyempurnakan tugas pokok TNI agar lebih efektif tanpa tumpang tindih dengan institusi lain maupun dalam menghadapi ancaman militer dan nonmiliter.

    Untuk itu, dia menyebut RUU TNI menjadi langkah strategis untuk memperkuat pertahanan negara dan meningkatkan profesionalisme prajurit.

    “Revisi UU TNI adalah kebutuhan strategis agar tugas dan peran TNI lebih terstruktur serta adaptif terhadap tantangan zaman,” ucapnya.

    Dia pun menegaskan bahwa revisi UU TNI menjunjung tinggi supremasi sipil, sebagaimana pernyataan yang disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat rapat bersama Komisi I DPR, Jakarta, Kamis (13/3).

    Di mana, TNI berkomitmen menjaga keseimbangan peran militer dan otoritas sipil dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil, serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya

    Dia mengajak pula masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita yang sarat kebencian dan fitnah terkait pembahasan RUU TNI.

    “TNI mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan tidak mudah diadu domba. Stabilitas nasional harus tetap kita jaga bersama,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • PPI Jepang dukung Masyarakat Sipil kritisi urgensi Revisi UU TNI

    PPI Jepang dukung Masyarakat Sipil kritisi urgensi Revisi UU TNI

    Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Jepang mendukung mendukung organisasi KONTRAS dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritisi proses legislasi Revisi Undang-undang (UU) TNI. (ANTARA/HO-PPI Jepang)

    PPI Jepang dukung Masyarakat Sipil kritisi urgensi Revisi UU TNI
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 16 Maret 2025 – 21:11 WIB

    Elshinta.com – Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Jepang mendukung organisasi Kontras dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritisi proses legislasi Revisi Undang-undang (UU) TNI.

    Pernyataan itu disampaikan PPI Jepang menyusul proses legislasi revisi RUU TNI pada Sabtu (15/3) yang dinilai menimbulkan polemik, sebagaimana rilis pers PPI Jepang yang diperoleh di Jakarta, Minggu.

    Pemerintah berargumen bahwa revisi tersebut penting untuk memperkuat pertahanan negara, sementara kelompok masyarakat sipil khawatir akan dampak negatifnya terhadap tata kelola pemerintahan sipil dan HAM.

    Ketua Umum PPI Jepang Prima Gandhi menilai RUU tersebut akan berpotensi mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia melalui potensi pengembalian dwifungsi TNI melalui perluasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif.

    “Terlepas dari manfaat yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bahwa revisi UU TNI diperlukan untuk menghadapi dinamika geopolitik, kompleksitas ancaman, dan perkembangan teknologi militer global,” katanya.

    PPI Jepang menuntut agar Pemerintah dan DPR membuat naskah akademis terkait urgensi Revisi UU TNI. Jika naskah tersebut telah dibuat, mereka mendorong agar publik diberikan ruang untuk mengkaji naskah akademis tersebut serta untuk menunjukkan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi.

    “Bila demokrasi dan penegakan HAM tidak terjamin di Tanah Air, kami mengkhawatirkan mahasiswa Indonesia yang sedang melanjutkan studinya di luar negeri, khususnya di negara-negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, ketika lulus nanti enggan balik ke Indonesia bahkan pindah warga negara (brain drain),” kata Prima.

    Terkait pelaksanaan rapat revisi UU TNI selama dua hari di sebuah hotel bintang lima yang berjarak hanya dua kilometer dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Gandhi menyatakan hal itu menjadi preseden buruk bagi pemerintah dan DPR RI di tengah efisiensi anggaran yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

    “Harusnya seluruh Kementerian dan anggota DPR RI mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan Presiden Prabowo dengan aksi nyata jangan hanya dengan kata-kata,” kata Prima.

    Sumber : Antara

  • Gubes Unhan ajukan uji materi UU TNI ke MK

    Gubes Unhan ajukan uji materi UU TNI ke MK

    Gedung Mahkamah Konstitusi. ANTARA.dok. (2)

    Gubes Unhan ajukan uji materi UU TNI ke MK
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 16 Maret 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Guru Besar Universitas Pertahanan (Unhan), Kolonel Sus Prof Dr Drs Mhd. Halkis MH mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (UU TNI).

    “Uji materi UU TNI diajukan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan mengekang hak prajurit sebagai warga negara,” kata Mhd Halkis dalam keterangannya yang diterima ANTARA di Pekanbaru, Sabtu.

    Mhd Halkis mengajukan uji materi UU TNI itu disampaikan kuasa hukumnya Izmi Waldani dan Bagas Al Kautsar, dengan Nomor Registrasi 41/PAN.ONLINE/2025. Menurut Halkis yang juga perwira aktif itu, bahwa dalam Pasal 2 huruf d UU TNI, mendefinisikan tentara profesional sebagai prajurit yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya.

    Definisi ini justru tidak tepat secara logika karena menggunakan pendekatan negatif, tidak menjelaskan apa definisi tentara profesional secara positif, melainkan hanya menyebutkan apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga ada kesalahpahaman dalam memahami profesionalisme militer.

    “Tentara profesional harus dimaknai sebagai prajurit yang menjalankan tugas negara secara netral, berbasis kompetensi, dan memiliki hak dalam aspek ekonomi serta jabatan publik,” katanya.

    Berikutnya dalam Pasal 39 ayat (3) UU TNI melarang prajurit untuk berbisnis, aturan ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Di Amerika Serikat dan Jerman, katanya prajurit justru boleh memiliki usaha dengan mekanisme pengawasan yang jelas, mengapa di Indonesia dilarang, sementara  jaminan kesejahteraan bagi prajurit tidak memadai.

    “Prajurit juga mengalami ketimpangan ekonomi akibat larangan ini, terutama pascapensiun. Jika larangan tetap berlaku, negara wajib memberikan jaminan ekonomi yang layak bagi prajurit selama bertugas dan setelah purna tugas,” katanya.

    Selain itu, kata Halkis, pada Pasal 47 ayat (2) UU TNI, yang membatasi jabatan sipil bagi prajurit aktif hanya pada tujuh instansi, seperti Kemenko Polhukam, BIN, Lemhannas, dan BNN. Aturan ini tidak sejalan dengan prinsip meritokrasi dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menjamin hak warga negara atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

    “Banyak jabatan sipil yang memerlukan keahlian teknokratis dari prajurit TNI, seperti di Kementerian Pendidikan atau Kementerian Luar Negeri, namun aturan ini membatasi kesempatan bagi mereka yang memiliki kompetensi di luar tujuh instansi tersebut,” katanya.

    Karena itu jika MK mengabulkan permohonan ini, beberapa perubahan besar dapat terjadi, konsep profesionalisme militer akan lebih jelas dan berbasis prinsip konstitusi serta keadilan. Hak ekonomi prajurit lebih fleksibel, diberlakukan sistem pengawasan ketat, atau negara wajib memberikan kesejahteraan yang lebih baik.

    Prajurit TNI bahkan memperoleh kesempatan karier yang lebih luas, prajurit dapat menduduki jabatan sipil berdasarkan kompetensi.

    “Reformasi UU TNI melalui keputusan MK diyakini dapat menjadi dasar untuk merevisi UU TNI agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman, sekaligus menjadi preseden penting bagi reformasi ketatanegaraan di Indonesia,” kata Halkis.

    Sumber : Antara

  • Ketum Golkar sumbang Rp1 miliar untuk wawasan kewirausahaan santri

    Ketum Golkar sumbang Rp1 miliar untuk wawasan kewirausahaan santri

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bernyanyi bersama grup paduan suara Pondok Pesantren Darussalam, Ciamis, Jawa Barat, usai acara safari Ramadhan Partai Golkar, Sabtu (15/3/2025). ANTARA/Fath Putra Mulya.

    Ketum Golkar sumbang Rp1 miliar untuk wawasan kewirausahaan santri
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 15 Maret 2025 – 22:15 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyumbangkan bantuan dana senilai Rp1 miliar ke Pondok Pesantren (Ponpes) Darussalam, Ciamis, Jawa Barat untuk menumbuhkan wawasan kewirausahaan bagi para santri.

    Bahlil memberikan sumbangan tersebut saat safari Ramadhan, Sabtu. Selain karena Ponpes Darussalam didirikan oleh tokoh Partai Golkar, Bahlil juga memberikan sumbangan tersebut karena melihat ada program yang selaras dengan partai yang ia pimpin.

    “Saya senang sebagai Ketua Umum yang baru, seperti masuk ke rumah sendiri. Yang kedua, saya melihat ada program yang bagus sekali yang sejalan dengan pikiran dan program Partai Golkar, yaitu bagaimana santri harus berwawasan entrepreneur (wirausaha),” kata Bahlil.

    Dia mengatakan bahwa santri tidak lagi diharapkan hanya mampu membaca Al Quran dan memahami ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu ekonomi.

    “Maka kemudian kita memberikan bantuan untuk modal usaha. Agar apa? Santri kita ke depan begitu setelah selesai, mereka bisa menjadi ustaz yang punya jiwa entrepreneur atau mereka punya kemandirian dalam membangun ekonomi,” ucapnya.

    Menurut Bahlil, hal itu sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW yang menjalankan syiar agama melalui perdagangan.

    “Harapan kita, anak-anak kita semua yang selesai dari sini, mereka bisa menjalankan apa yang dilakukan oleh Rasulullah,” ucap Bahlil.

    Pada mulanya, kelompok paduan suara Ponpes Darussalam, Ciamis, menyanyikan mars Partai Golkar sebelum acara dimulai. Saat Bahlil hendak menyampaikan sambutan, ia mengaku terkesima dengan paduan suara tersebut.

    “Saya baru pertama kali ikut safari Ramadhan Golkar sudah 4 hari ada pesantren yang menyanyikan Mars Golkar. Karena itu, saya belum memulai pidato saya atau beberapa pikiran yang saya mau sampaikan, karena marsnya bagus, sebelum saya resmikan pesantren entrepreneur, mumpung semangat masih ada, saya bantu modal kerja untuk pesantren entrepreneur Rp1 miliar,” kata Bahlil.

    Sumber : Antara