Category: elshinta.com Politik

  • 9.051 PPPK Pemkab Bekasi disumpah 26 Maret 2025

    9.051 PPPK Pemkab Bekasi disumpah 26 Maret 2025

    Peserta calon PPPK pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengikuti seleksi kompetensi di Jakarta Utara pada Kamis (5/12/2024). (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).

    9.051 PPPK Pemkab Bekasi disumpah 26 Maret 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 25 Maret 2025 – 08:15 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 9.051 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diambil sumpah dan janji pada Rabu, 26 Maret 2025 setelah dinyatakan lulus tahapan seleksi yang berlangsung pada akhir tahun lalu.

    “Kami tengah mempersiapkan teknis pelaksanaan pelantikan tahap pertama yang rencananya akan dihadiri oleh Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bekasi Endin Samsudin di Cikarang, Senin.

    Dia menyatakan bahwa para PPPK yang akan diambil sumpah dan janji berasal dari formasi tahun 2024 dengan jabatan fungsional guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.

    “Pengambilan sumpah/janji PPPK sudah kami persiapkan, mudah-mudahan berjalan lancar,” katanya.

    Kabupaten Bekasi menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang mempercepat pelantikan PPPK sesuai instruksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara.

    Endin berharap setelah tahap pertama pekan ini, pelantikan tahap kedua bisa segera dilakukan agar tidak ada lagi pegawai honorer di lingkungan Pemkab Bekasi di penghujung tahun ini.

    “Karena Kabupaten Bekasi menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang melantik PPPK dengan jumlah yang cukup besar, kami berharap proses ini berjalan lancar. Target kami, sebelum November 2025, seluruh pegawai honorer sudah terselesaikan,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan bahwa pengangkatan PPPK tahap pertama paling lambat dilakukan pada Oktober 2025, sesuai kesiapan masing-masing daerah.

    Kabupaten Bekasi telah mengalokasikan anggaran belanja pegawai dan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB serta BKN Regional III Jawa Barat untuk memastikan kelancaran pelaksanaan.

    “Segala persiapan, baik finansial maupun teknis, sudah kami siapkan. Tidak ada alasan untuk penundaan,” katanya.

    Sementara itu, seleksi PPPK tahap kedua di Kabupaten Bekasi diikuti 4.700 pelamar untuk mengisi 1.046 formasi yang tersedia. Bagi yang tidak lolos seleksi, akan masuk dalam skema PPPK paruh waktu dengan status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “PPPK paruh waktu tetap diberikan Nomor Induk Pegawai dan berstatus sebagai ASN. Jika nanti anggaran mencukupi, kami akan mengusulkan formasi tambahan agar mereka bisa menjadi PPPK penuh waktu,” ucapnya.

    Dengan percepatan pelantikan ini, Pemkab Bekasi berharap proses pengangkatan PPPK dapat berjalan lancar dan memenuhi target pemerintah dalam menyelesaikan status tenaga honorer.

    Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bekasi dengan kehadiran tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga teknis yang lebih profesional serta memiliki kepastian status kepegawaian.

    Sumber : Antara

  • Prabowo akan lantik duta besar untuk negara strategis-organisasi dunia

    Prabowo akan lantik duta besar untuk negara strategis-organisasi dunia

    Arsip – Presiden Prabowo Subianto membacakan sumpah saat upacara pelantikan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). . ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/tom.

    Prabowo akan lantik duta besar untuk negara strategis-organisasi dunia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 24 Maret 2025 – 10:55 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan melantik para Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk mewakili negara di berbagai kawasan strategis di dunia, termasuk di beberapa organisasi internasional. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan pelantikan tersebut diselenggarakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore.

    “Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dijadwalkan melantik para Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk mewakili negara di berbagai kawasan strategis di dunia, termasuk di beberapa organisasi Internasional,” kata Yusuf dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Senin.

    Yusuf menjelaskan pelantikan duta besar ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk terus memperkuat dan meningkatkan hubungan diplomatik serta kerja sama Indonesia dengan negara-negara sahabat di berbagai belahan dunia. Yusuf menambahkan peliputan acara pelantikan duta besar tersebut terbuka oleh media pewarta Istana Kepresidenan.

    Dalam rangkaian acara pelantikan itu, Presiden akan memandu dan mengambil sumpah jabatan para duta besar sebelum mereka resmi menjalankan tugas dan jabatan di negara masing-masing. Pelantikan duta besar ini juga merupakan kali pertama dilaksanakan sejak Prabowo Subianto dilantik dan menjabat secara resmi sebagai Presiden Ke-8 RI pada 20 Oktober 2024.

    Sumber : Antara

  • Upaya hapus perkawinan anak harus konsisten

    Upaya hapus perkawinan anak harus konsisten

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. ANTARA/HO-MPR RI/aa.

    Wakil Ketua MPR: Upaya hapus perkawinan anak harus konsisten
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 24 Maret 2025 – 13:01 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa upaya penghapusan perkawinan anak harus konsisten demi mengakselerasi lahirnya generasi penerus bangsa yang berdaya saing pada masa depan.

    “Tren penurunan angka perkawinan anak yang terjadi saat ini harus kita syukuri. Namun, lebih penting dari itu adalah bagaimana perkawinan anak itu benar-benar bisa dicegah agar tidak terjadi,” kata Lestari dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

    Berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), angka perkawinan anak terus menurun dalam rentang waktu 2021—2023 dengan perincian 10,35 persen pada tahun 2021, 9,23 persen pada tahun 2022, dan 6,92 persen pada tahun 2023.

    Menurut Kemen PPPA, kata Lestari, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja para pemangku kepentingan lintas sektor dari tingkat provinsi hingga desa serta tokoh masyarakat dan agama. Ia mengapresiasi penurunan angka perkawinan anak di Indonesia.

    Diharapkan pula agar kolaborasi antarpihak terkait terus ditingkatkan sehingga perkawinan anak benar-benar dapat dihapuskan.

    “Pasalnya, bila perkawinan anak masih terjadi, kekhawatiran kualitas generasi penerus bangsa yang rendah pada masa datang makin besar,” jelas Rerie, sapaan akrab Lestari.

    Ditekankan pula bahwa perkawinan anak harus dihapuskan sebab perkawinan usia dini berisiko tingkatkan kematian bayi. Selain itu, anak hasil perkawinan usia dini berpotensi kekurangan gizi sehingga rentan terkena stunting.

    “Kondisi tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi bila perkawinan anak masih terjadi,” katanya.

    Untuk itu, Rerie berharap pihak-pihak terkait dapat terus meningkatkan kolaborasi untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di daerahnya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang masih tergolong anak apabila berusia di bawah 18 tahun. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan sebelum usia dimaksud termasuk dalam kategori perkawinan anak.

    Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2018 menyebutkan anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun dapat meningkatkan risiko putus sekolah. Hal ini dapat menghambat perkembangan karier mereka pada masa depan. Di samping itu, anak yang menikah di bawah usia 18 tahun cenderung tidak bekerja di sektor formal dan pendapatan per jam mereka jauh lebih rendah daripada mereka yang menikah pada usia 18 tahun atau lebih.

    Sumber : Antara

  • TNI dukung pemulihan situasi usai serangan OPM di Distrik Anggruk

    TNI dukung pemulihan situasi usai serangan OPM di Distrik Anggruk

    Evakuasi korban serangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap tenaga pendidik dan kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, ANTARA/HO-Puspen TNI

    TNI dukung pemulihan situasi usai serangan OPM di Distrik Anggruk
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 24 Maret 2025 – 06:39 WIB

    Elshinta.com – Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa TNI mendukung pemulihan situasi usai serangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap tenaga pendidik dan kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Jumat (21/3).

    TNI, kata dia, berkomitmen untuk selalu melindungi masyarakat, terutama tenaga pendidik dan kesehatan yang bertugas di daerah terpencil.

    “TNI telah mengerahkan personel untuk mengevakuasi korban, mengamankan wilayah, dan mendukung pemulihan situasi pascatindakan biadab dan pengecut dari OPM,” kata Kristomei dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Dia menyebut serangan itu diduga dilakukan oleh kelompok OPM pimpinan Elkius Kobak, yang sebelumnya meminta sejumlah uang kepada para tenaga pengajar.

    “Karena permintaan tersebut tidak dipenuhi, kelompok ini melakukan aksi kekerasan pembunuhan, dan menganiaya enam orang guru, membakar gedung sekolah dan rumah guru, serta menimbulkan ketakutan di masyarakat,” tuturnya.

    Sebagai respons cepat, dia menuturkan bahwa TNI bersama aparat terkait telah berhasil mengevakuasi 42 tenaga pengajar dan tenaga kesehatan dari Yahukimo ke Jayapura.

    “Keberadaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di Papua sangat penting bagi kemajuan dan masa depan masyarakat setempat,” ucapnya.

    Dia menyebut TNI juga meningkatkan pengamanan di wilayah rawan dan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menindak tegas pelaku serangan tersebut.

    “TNI akan terus mendukung perlindungan mereka serta memastikan keamanan di wilayah yang berpotensi mengalami gangguan keamanan,” ujarnya.

    Dia menegaskan bahwa TNI tidak akan tinggal diam terhadap aksi-aksi OPM yang mengancam keselamatan warga sipil dan stabilitas keamanan di Papua.

    Sumber : Antara

  • Awasi pelaksanaan PSU 4 Kabupaten, begini 7 catatan Bawaslu

    Awasi pelaksanaan PSU 4 Kabupaten, begini 7 catatan Bawaslu

    Pengawasan yang dilakukan Bawaslu pada PSU di 4 Kabupaten, Sabtu (22/3/2025). Foto: Bawaslu

    Awasi pelaksanaan PSU 4 Kabupaten, begini 7 catatan Bawaslu
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 23 Maret 2025 – 20:34 WIB

    Elshinta.com – Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) melakukan pengawasan melekat Pemungutan Suara Ulang (PSU) pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 13 TPS di 4 Kabupaten, yakni Siak, Bangka Barat, Magetan, dan Barito Utara, Sabtu (22/3/2025). Tujuannya demi mencegah berulangnya pelanggaran.

    Hasil pengawasan PSU secara umum berjalan lancar. Yaitu ditandai di antaranya pelaksanaan sesuai prosedur, keamanan terjamin, logistik tepat waktu, maupun pemilih akurat.

    Namun, Bawaslu mencatat masih terdapat 7 (tujuh) permasalahan dalam persiapan dan pelaksanaan PSU tersebut, dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (23/3/2025).

    Pertama,  soal sebuah lokasi TPS di tempat yang sulit dijangkau atau diakses oleh penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia, yakni jalan menuju TPS agak curam, terjadi di TPS 1 Sinarmanik, Bangka Barat.

    Lantas kedua, Bawaslu juga mencatat ada 3 TPS didapati KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya pada H-1 pemungutan suara ulang, terjadi di 3 TPS di Siak.  Hal ini dikarenakan tidak ada gudang logistik di tingkat PPS.

    Sementara itu catatan ketiga, ada sebuah TPS didapati logistik pemungutan suara ulang tidak tepat, yakni kelebihan 1 (satu) surat suara, terjadi di TPS 1 Melayu, Barito Utara; dan 1 (satu) lembar model C Plano robek di bagian bawah, terjadi di TPS 3 Jayapura, Siak; serta kelebihan 1 (satu) surat suara karena lengket dan menempel sehingga pemilih menyerahkan surat suara tersebut kepada KPPS, terjadi di TPS 3 Sinarmanik, Bangka Barat.

    Keempat dalam catatan Bawaslu, ada sebuah TPS yang didapati pemilih yang tidak dapat menunjukan KTP el/Biodata penduduk/Dokumen kependudukan lainnya, terjadi di TPS 902, Siak.

    Kemudian catatan kelima adalah soal sebuah TPS yang didapati pemungutan suara tidak dibuka pada pukul 07.00 tepat, dikarenakan saksi terlambat ke TPS, terjadi di TPS 3 Buantan Besar, Siak.

    Yang ketujuh dalam catatan Bawaslu ada 4 TPS didapati papan pengumuman yang berisi daftar pemilih dan daftar pasangan calon tidak ditutupi plastik pada saat hujan, terjadi pada semua TPS di Bangka Barat.

    Hal ini berdampak pada informasi tentang pemilih dan pasangan calon tidak terlihat akibat terkena air hujan. Selain itu ada sebuah TPS didapati DPK tidak dipasang di papan pengumuman sekitar TPS, terjadi di TPS 1 Sinarmanik, Bangka Barat.

    Terhadap permasalahan persiapan dan pemungutan suara, jajaran pengawas Pemilihan menyampaikan saran kepada KPPS yaitu

    Agar dibuatkan akses khusus disabilitas di pintu masuk. KPPS menindaklanjutinya dengan melakukan pendampingan kepada pemilih lanjut usia menuju lokasi TPS
    Pendistribusian logistik dilaksanakan tepat waktu sebelum pukul 07.00 sudah tiba di TPS. KPPS menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan PTPS, dan logistik tiba di TPS pukul 06.50 WIB
    Plano rusak dan kelebihan surat suara yang dinyatakan surat suara rusak dicatat ke dalam kejadian khusus.
    KPPS tidak memberikan surat suara kepada pemilih yang tidak dapat menunjukan KTP el/Biodata penduduk/Dokumen kependudukan lainnya
    Segera memulai pemungutan suara apabila saksi tidak datang setelah 30 menit sejak TPS dibuka
    KPPS memindahkan papan pengumuman atau menggunakan plastik. Tindaklanjutnya, di TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 ditutupi plastik, sementara di TPS 1 papan pemumumannya digeser, namun karena hujan lebat dan TPS sempit serta partisipasi pemilih menumpuk di TPS, hal tersebut tidak dapat diantisipasi lagi
    Salinan DPK di-print dan ditempel di papan pengumuman dan sudah ditindaklanjuti. Terhadap saran perbaikan yang berkaitan dengan masalah prosedur telah ditindaklanjuti KPPS dan PPS dan diselesaikan sesuai tingkatan.

    Seperti diketahui PSU gelombang I sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dilaksanakan di total 13 TPS. Terbanyak di Magetan dan Bangka Barat masing-masing 4 TPS, disusul Siak 3 TPS, dan Barito Utara 2 TPS. Terkait penggunaan hak pilih, Bawaslu mencatat persentase pemilih di TPS cukup tinggi (70-95%).

    Secara umum tingkat partisipasi pemilih ini meningkat dibandingkan pada 27 November 2024, kecuali penurunan di 2 TPS, yakni TPS 01 dan TPS 04 Kinandang, Magetan awalnya 98 dan 99 persen menjadi 88 dan 86 persen.

    Bawaslu juga mencatat KPPS lebih intensif dan proaktif dalam pelayanan pemilih. Misalnya, di TPS 902 RSUD Tengku Rafian (Siak), KPPS diawasi PTPS “jemput bola” melayani 4 pemilih yang sakit di ruangan perawatan. Begitu juga di TPS 02 Sinarmanik (Bangka Barat), KPPS gelar TPS keliling bagi tiga pemilih yang sakit di rumah.

    Selain itu, di TPS 02 Sinarmanik (Bangka Barat), terhadap pemilih yang hanya menunjukkan Kartu Keluarga (KK) di TPS, KPPS berkoordinasi dengan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sedang bertugas di kantor Desa Sinarmanik untuk melakukan perekaman KTP elektronik sehingga pemilih tersebut memenuhi syarat dan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS.

    Penulis: Vivi Trisnavia/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ketika jurnalisme dirundung teror kepala babi

    Ketika jurnalisme dirundung teror kepala babi

    Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (kanan) menyampaikan pernyataan sikap terkait tindakan intimidasi dengan peniriman kepala babi kepada wartawan Tempo di Jakarta, Jumat (21/3/2025). . ANTARA FOTO/Fathul Habib Sholeh/app/foc (ANTARA FOTO/FATHUL HABIB SHOLEH)

    Ketika jurnalisme dirundung teror kepala babi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 23 Maret 2025 – 11:25 WIB

    Elshinta.com – Rasanya, ada kala-kala orang di negeri ini terlalu cepat naik pitam, terlalu mudah menyimpan benci, dan terlalu gemar menunjukkan kuasa dengan cara-cara yang ekstrem. Ini barangkali yang tercermin dalam kasus yang menimpa Tempo. Belum lama ini, kantor media itu dikirimi kepala babi, yang kemudian disusul beberapa hari setelahnya, enam bangkai tikus dengan kepala terpenggal.

    Ada yang menyangka itu sekadar drama untuk mencari perhatian di sela sandyakala media yang semakin suram. Namun, ketika disadari lebih dalam, sepertinya ini bukan saatnya untuk mengabaikan atau mencibir. Ini bukan soal Tempo semata, tapi ada ancaman kebebasan pers yang serius dalam bentuk intimidasi fisik dan simbolik.

    Kepala babi dan bangkai tikus adalah simbol penghinaan, kekerasan, dan ancaman. Entitas yang baunya busuk, simbolnya gelap, sehingga mencerminkan niat pengirimnya yang tidak kalah muram. Jika tidak ditindak tegas, ini bisa jadi preseden buruk. Media di Indonesia akan berpikir ulang untuk mengungkap fakta penting karena risiko keselamatan. Demokrasi yang tegak pun bisa terancam.

    Di sisi lain, bagi jurnalis sendiri, seperti halnya arus sungai yang tidak bisa dibendung dengan batu, semangat jurnalisme yang sehat tidak akan mati hanya karena kiriman teror. Kutipan dari cendekiawan Muslim Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) pernah mengingatkan bahwa bangsa ini kadang keliru membedakan antara keras kepala dan teguh pendirian.

    Jurnalisme adalah teguh pendirian. Ia berdiri di antara riuh rendah kekuasaan, kepentingan, dan kabut opini, sambil membawa terang, berita, dan kebenaran. Maka, bila ada yang mengira kepala babi bisa membungkam media, itu artinya mereka belum mengenal sejarah.

    Dulu, jurnalis pernah dibungkam, disensor, dilarang, tapi berkali-kali ia tumbuh lagi. Seperti rerumputan yang diratakan cangkul, selalu ada yang bangkit lebih hijau. Mengapa mesti takut pada suara? Pada data, pada cerita? Jika memang tidak ada yang salah, mengapa gelisah? Inilah titik yang perlu direnungkan.

    Karena yang ditakutkan bukan semata-mata kepala babi atau tikus mati, melainkan semangat membungkam itu sendiri. Kalau kebebasan pers terintimidasi, masyarakat akan kehilangan cermin. Tidak tahu lagi mana luka yang perlu diobati, mana borok yang harus dibersihkan.

    Menjaga saksi

    Meskipun demikian, tidak perlu membalas kegelapan dengan kegelapan. Barangkali masyarakat sudah terlalu sering hidup dalam tradisi saling curiga. Saatnya bicara dengan kepala dingin, hati jernih, dan logika sehat. Insiden seperti ini seharusnya menjadi kesempatan emas untuk membenahi cara pandang terhadap jurnalis.

    Mereka bukan lawan, bukan ancaman. Mereka saksi. Dan bangsa yang sehat semestinya menjaga saksi-saksi sejarahnya. Banyak negara pernah menghadapi momen getir yang serupa. Di Malta, misalnya, jurnalis Daphne Caruana Galizia dibunuh karena mengungkap skandal korupsi. Tapi tekanan publik dan internasional akhirnya membuat pemerintah bergerak, bahkan bisa sampai menjatuhkan perdana menteri.

    Di Filipina, jurnalis Maria Ressa tetap tegak meski dikepung jeratan hukum karena kritik terhadap kekuasaan. Tapi dengan bekal dukungan publik, jaringan internasional, dan strategi hukum yang jitu, mereka bertahan, bahkan Maria Ressa diganjar Nobel Perdamaian. Di Irlandia, pembunuhan Veronica Guerin, jurnalis yang menginvestigasi mafia dan kartel narkoba di negara itu, menjadi titik balik reformasi hukum, karena publik menolak diam ketika simbol keadilan ditembak mati.

    Dan jangan lupa di Rusia, ketika Anna Politkovskaya dibungkam, tapi namanya menjadi abadi di benak orang-orang yang percaya bahwa kata-kata harus tetap hidup, meski pelurunya mengintai. Dari dalam negeri sendiri, kasus almarhum Udin di Yogyakarta menjadi ingatan pahit bahwa ketika negara lambat bertindak, kebenaran bisa terkubur selamanya.

    Semua itu menjadi pengingat, yang membedakan sebuah bangsa bukan ada tidaknya teror terhadap jurnalis, tapi bagaimana bangsa itu meresponsnya. Apakah mendiamkan? Atau berdiri bersama keberanian?. Maka, sejatinya tidak perlu gagap mengatasi kasus yang menimpa Tempo. Contohnya sudah banyak. Respons cepat, dukungan simbolik, investigasi yang tegas, dan perlindungan yang nyata kepada jurnalis adalah cara paling bermartabat.

    Kalau Presiden bisa mengucap selamat untuk atlet dan aktor, mengapa tidak untuk jurnalis yang bertaruh nyawa demi kebenaran? Cukup satu kalimat yang menenangkan: “Kami bersama jurnalis yang bekerja dengan integritas.” Kalimat semacam itu bisa menjadi selimut hangat di tengah malam dingin.

    Langkah Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang memerintahkan Kabareskrim untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dugaan teror yang menimpa media Tempo, juga layak mendapatkan apresiasi tinggi. Sebagai aparat ia tampil bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga penjaga ekosistem kebebasan, untuk menjamin pengusutan siapa pengirim paket-paket itu.

    Sebab, semua tidak ingin ini berhenti di tingkat eksekutor, melainkan jauh menelusuri hingga terungkap siapa yang menyuruh, yang membayar, dan yang menyusun niat. Jejak digital, kamera pengawas, dan seluruh teknologi yang dibanggakan itu, saatnya dikerahkan untuk membela para pencari kebenaran. Negeri ini bukan saatnya lagi memberi ruang bagi rasa takut untuk bertumbuh.

    Publik bergerak

    Masyarakat saatnya mengambil bagian. Ini momentum untuk bukan lagi hanya menjadi penonton. Media sosial bisa menjadi instrumen terbaik untuk menyatakan sikap. Menunjukkan bahwa publik tidak diam. Saatnya dukungan dilayangkan, solidaritas dituliskan, narasi yang melawan ketakutan disebarkan.

    Bahkan, bisa juga menjadi bahan obrolan di warung kopi, forum RT, atau ruang kelas, supaya kebebasan pers tidak terkesan eksklusif milik jurnalis, tapi bagian dari napas demokrasi yang harus dijaga bersama. Sebab yang paling membahayakan bukanlah kepala babi atau bangkai tikus itu, melainkan jika muncul rasa biasa saja, setelahnya.

    Ketika serangan terhadap pers dianggap lumrah, ketika teror menjadi semacam rutinitas, itulah awal kemunduran. Maka, jangan sampai kehilangan rasa marah yang sehat, rasa peduli yang jujur, dan rasa ingin melawan ketidakadilan. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang tidak lagi terganggu oleh bau busuk karena terlalu sering mengirupnya.

    Negara yang besar bukan yang punya gedung tertinggi atau anggaran triliunan, tapi yang tahu caranya menghormati suara terkecil, menghargai tulisan paling sunyi, dan melindungi keberanian yang tidak pernah ditayangkan. Media adalah bagian dari keberanian itu. Maka marilah bersama-sama menjaga agar suara mereka tetap lantang, langkah mereka tetap tegak, dan cahaya mereka tidak padam.

    Sumber : Antara

  • Bakamla siagakan empat Kapal Negara jaga keamanan selama libur Lebaran

    Bakamla siagakan empat Kapal Negara jaga keamanan selama libur Lebaran

    Armada Pelni untuk mengangkut para penumpang mudik Lebaran 2025 (ANTARA/HO-Pelni Medan)

    Bakamla siagakan empat Kapal Negara jaga keamanan selama libur Lebaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 23 Maret 2025 – 12:40 WIB

    Elshinta.com – Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Zona Maritim Barat tetap waspada dan mengawasi keamanan serta keselamatan di wilayah perairan Indonesia, khususnya zona Barat dengan menyiagakan empat unsur kapal negara selama libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah/2025.

    “Cuti lebaran tidak diberlakukan bagi unsur-unsur kapal negara yang sedang melakukan operasi. Mau lebaran atau tidak tetap beroperasi,” kata Kepala Zona Barat Bakamla Laksamana Pertama Bambang Trijanto kepada ANTARA di Batam, Minggu.

    Bambang menyebut, selama libur Lebaran Bakamla RI tetap siaga menjaga keamanan, dan keselamatan pelayaran di wilayah perairan Indonesia, khususnya zona barat.

    Bakamla bersama pemangku kepentingan terkait lain turut membantu kelancaran pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2025.

    “Kami dari Bakamla sudah ada arahan untuk menyiapkan baik itu alutsista maupun personel,” ujarnya.

    Menurut dia, Bakamla RI Zona Maritim Barat yang berkantor di Sekupang, Kota Batam, menyiagakan empat kapal negara yang terlibat dalam operasi selama musim libur mudik Lebaran.

    Empat kapal negara itu, yakni KN Pulau Nipah, KN Bintang Laut, KN Pulau Dana dan KN Belut Laut.

    Adapun kerawanan di wilayah perairan yang diwaspadai selama libur Lebaran ini, kata dia, yakni keselamatan lalu lintas angkutan barang dan penumpang.

    “Memastikan transportasi laut harus dilengkapi alat-alat keselamatan, jangan sampai membawa penumpang melebihi kapasitas,” katanya.

    Bambang mengimbau penyelenggara transportasi laut untuk memperhatikan keselamatan penumpang dengan mematuhi aturan pelayaran, terutama di situasi saat masyarakat ingin mudik antar pulau-pulau di Kepri.

    “Artinya kerawanan, ada kemungkinan kelalaian atas over capacity penumpang, tapi sekali lagi, kalau ada permintaan perbantuan kami siap membantu,” kata jenderal bintang satu itu.

    Selain angkutan penumpang, kerawanan yang diwaspadai adalah tindak pidana penyeludupan yang mungkin memanfaatkan momen libur Lebaran.

    Bambang menyebut, mencegah dan menindak pelaku penyeludupan tidak mengenal tanggal merah, sehingga Bakamlah dan semua pihak terkait terus waspada mengawasi perairan Indonesia, khususnya Kepri.

    “Kalau penyeludupan tidak mengenal tanggal merah, ada peluang untuk berbuat, makanya untuk unsur-unsur yang melaksanakan operasi tidak ada liburnya,” kata Bambang.

    Sumber : Antara

  • Kiprah prajurit wujudkan petani sejahtera

    Kiprah prajurit wujudkan petani sejahtera

    Dandim 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Inf Danang Waluyo bersama Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Karawang Umar Said menaiki mesin pemanen padi jenis combine harvester saat meninjau panen raya di Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (21/3/2025). (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).

    Kiprah prajurit wujudkan petani sejahtera
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 23 Maret 2025 – 15:21 WIB

    Elshinta.com – Sang surya baru terbangun kala Karta (49), petani asal Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bersama dua kerabatnya bergegas menuju hamparan sawah serupa warna sinar mentari dengan posisi padi yang kian merunduk. Saat tiba di lokasi yang berjarak hanya puluhan meter dari kediamannya di Desa Karangmulya, ketiganya disambut angin bertiup sedang nan sejuk, menerpa daun serta bulir padi yang seolah meminta segera dipetik.

    Karta dan dua kerabatnya tidak sendiri, puluhan petani lain juga telah bersiap di tepi saluran irigasi anak Sungai Cibeet yang tak jauh dari areal sawah, lengkap dengan peralatan tempur tradisional seperti caping, celurit, hingga cangkul. Ada pula alat perontok padi khas petani setempat, dilengkapi terpal biru berukuran besar serta puluhan karung kosong. Betul, mereka sedang bersiap panen, sesuatu yang sudah dinanti berbulan-bulan.

    Senyum sumringah bercampur semangat tak kenal kendur terpancar dari raut wajah puluhan petani itu menyambut datangnya musim panen meski sempat dihantui banjir besar pada awal Maret. Banjir yang sempat menggenangi 50 desa dari 14 kecamatan se-Kabupaten Bekasi itu turut merendam lahan pertanian seluas total 1.752 hektare. Beruntung jerih payah petani di Bojongmangu ini tidak sia-sia setelah terbebas dari banjir.

    Di sela kegiatan petani tersebut, muncul pemandangan unik  tatkala belasan prajurit TNI Angkatan Darat dari Korem 051/Wijayakarta berikut Kodim 0509/Kabupaten Bekasi serta babinsa datang mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan. Mereka datang dengan membawa peralatan modern seperti mesin panen padi jenis combine harvester. Bahkan pimpinan serta jajaran Perum Bulog wilayah setempat turut dihadirkan untuk menyaksikan dari dekat pesta wong cilik tersebut.

    Melihat kehadiran prajurit TNI, aura semangat para petani semakin terpancar untuk mengerjakan tahap akhir dari proses bertani. Mereka bersatu, bahu-membahu, bergotong royong dengan penuh antusias meski peluh bercucuran.

    Kehadiran TNI membawa Perum Bulog berikut armada truk bukan tanpa alasan. Bulog sejatinya offtaker hasil panen petani sekaligus simbol nyata hadirnya negara di masyarakat meski sempat gagal menyerap hasil gabah petani saat panen di kecamatan lain, 10 hari sebelumnya.

    Sekitar dua minggu sebelumnya, TNI bersama tim Bulog Cibitung berikut mitra turut mengawal kegiatan panen di atas lahan seluas 20.000 meter persegi dengan hasil 13 ton gabah kering panen (GKP) di wilayah Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi. Meski aktivitas panen itu dipantau tim Bulog Cibitung, Kabupaten Bekasi, namun hasil gabah petani tidak terserap Bulog karena faktor tingginya mekanisme pasar ditambah petani telah terlebih dahulu mengambil modal dari pemodal dengan sistem ijon.

    Banyak petani sudah melakukan ijon untuk biaya tanam dan perawatan sehingga mereka lebih memilih menjual ke pihak yang menawarkan harga lebih tinggi. Mereka menjual dengan harga pembelian pasar senilai Rp6.800 per kilogram, lebih tinggi Rp300 dari harga pemerintah.

    Tidak apa-apa, mengingat tujuan utama panen adalah bagaimana mengangkat taraf perekonomian petani. Koordinasi pun ditingkatkan dan dengan fasilitasi TNI AD, Bulog kali ini sukses menyerap bahkan hingga 2.500 ton gabah kering dari petani di Kecamatan Bojongmangu.

    Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Karawang Umar Said mengaku bahwa instansinya semakin masif menyerap gabah kering langsung di tingkat petani sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus meningkatkan kuantitas beras cadangan pemerintah. Hingga pertengahan Maret 2025, Bulog Cabang Karawang telah melampaui target penyerapan gabah kering panen dengan realisasi mencapai 22.800 ton atau 136 persen dari target tahun ini yang sebesar 16.700 ton.

    “Salah satunya di wilayah Kabupaten Bekasi. Di Kecamatan Bojongmangu ini, kami telah melakukan penyerapan terbesar yang pernah dilakukan oleh Bulog,” kata Umar.

    Mengacu data Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, luas area panen di Kecamatan Bojongmangu mencapai 750 hektare dengan potensi produksi sebesar 2.950 ton dan Bulog sudah menyerap 2.500 ton, setara 85 persen total panen gabah petani di wilayah itu.

    Umar pun mengakui tugas menyerap gabah kering panen langsung di tingkat petani bukan hal mudah dan kerap menemukan kendala lapangan sehingga kerja sama pemangku kepentingan sangat dibutuhkan. Apresiasi tinggi diberikan kepada TNI AD atas dukungan penuh selama ini.

    Di lokasi yang sama, Dandim 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Inf Danang Waluyo menekankan pentingnya arti sinergi  TNI dengan Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. TNI AD berkomitmen mendukung penuh langkah Bulog dalam menyerap gabah kering panen langsung ke petani karena sejalan dengan upaya pemerintah menjaga stabilitas harga.

    Danang juga berharap kolaborasi strategis ini mampu memicu semangat petani untuk terus menjalankan aktivitas bertani sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Kiprah TNI AD dalam menjaga ketahanan pangan nasional semakin masif pada beberapa tahun belakangan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan menuju kemandirian bangsa.

    Sukses mengusung konsep food estate sejak medio 2022, program serupa diperluas melalui kegiatan pertanian perkotaan atau urban farming mulai awal 2024 yang mampu memberdayakan petani lokal guna meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

    Tahun ini, TNI AD kembali meneguhkan komitmen mendukung program ketahanan pangan nasional ditandai dengan lawatan Asisten Teritorial Kasdam Jaya Kolonel Inf Wawan Kusnendar, awal Februari ke lahan pertanian terpadu milik Korem 051/Wijayakarta di Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

    Kunjungan itu sekaligus memonitor dan pengamanan serta melaksanakan penanaman secara simbolis bibit unggulan padi Sinar Mentari pada Demplot Hanpangan 2025. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya Korem 051/Wijayakarta dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan nasional melalui pemanfaatan lahan pertanian terpadu.

    Dalam kesempatan itu Aster Kasdam Jaya beserta jajaran pejabat turut serta dalam prosesi penanaman bibit padi unggulan sebagai bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun sektor pertanian yang lebih baik. Beragam aktivitas itu sekaligus mengisyaratkan bahwa program ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen, termasuk prajurit TNI AD.

    Keamanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional dan sinergi antara TNI, pemerintah serta masyarakat menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan ini sekaligus memastikan keberhasilan program mampu dijaga secara berkelanjutan. Upaya swasembada pangan pun kini seakan telah memunculkan paradigma baru, tidak sebatas peningkatan produksi melainkan juga mencakup kesejahteraan petani sehingga swasembada dan kesejahteraan petani harus berjalan beriringan.

    Kehadiran TNI AD sekaligus menjadi secercah asa bagi petani untuk menggapai impian sebagai petani sukses. Transformasi pertanian yang turut dibawa prajurit bertujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas sektor pertanian di Indonesia. Transformasi itu mencakup penggunaan teknologi modern, pengembangan varietas tanaman unggul, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan hingga peningkatan kapasitas petani dan penguatan pasar produk pertanian.

    Dalam konteks kebijakan pertanian, tujuan transformasi ini meliputi peningkatan produktivitas, efisiensi dan kualitas produk serta peningkatan pendapatan petani dan ketahanan pangan. Semoga petani kita semakin sejahtera. Terima kasih Pak Tani, terima kasih TNI, penjaga gerbang ketahanan pangan nasional.

    Sumber : Antara

  • UU TNI baru tetap pada koridor karena TNI dilarang berpolitik

    UU TNI baru tetap pada koridor karena TNI dilarang berpolitik

    Direktur Eksekutif ISSES Khairul Fahmi. ANTARA/HO

    ISSES: UU TNI baru tetap pada koridor karena TNI dilarang berpolitik
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 23 Maret 2025 – 07:10 WIB

    Elshinta.com – Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai Undang-Undang TNI yang baru disahkan oleh DPR RI tetap pada koridor karena UU itu tetap melarang prajurit untuk berbisnis dan berpolitik.

    Oleh karena itu, dia pun mengajak masyarakat untuk menelaah undang-undang itu termasuk pasal-pasal yang direvisi, serta mengawal implementasinya.

    “Jika ditelaah secara cermat, revisi ini tidak mencabut larangan bagi prajurit TNI untuk berpolitik dan berbisnis. Artinya, militer tetap diposisikan dalam koridor profesionalisme, dan tidak diperbolehkan memasuki arena politik praktis maupun ekonomi,” kata Fahmi saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

    Larangan berpolitik dan berbisnis untuk prajurit sebelumnya juga diatur dalam UU TNI yang lama, yaitu UU No.34 Tahun 2004.

    Dalam kesempatan yang sama, Fahmi mengajak publik untuk mengawal perubahan yang ada agar tetap berada dalam koridor semangat reformasi.

    “Beberapa hal yang perlu diawasi ke depan adalah bagaimana peran baru TNI dalam OMSP diterapkan, bagaimana mekanisme pengawasan terhadap prajurit yang ditempatkan di lembaga sipil, dan bagaimana dampak perubahan usia pensiun terhadap dinamika internal TNI,” kata Khairul Fahmi.

    Dia berpendapat kontrol sipil terhadap TNI tetap harus berjalan dengan ketat, karena itu menjadi salah satu cara untuk menghindari meluasnya pengaruh militer dalam birokrasi negara.

    “Kontrol terhadap penerapannya (UU TNI yang baru) tetap harus diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat mengarah pada kembalinya pola lama. Keterlibatan TNI dalam ranah sipil tetap harus diawasi dan diatur dengan ketat untuk menghindari potensi melebar ya pengaruh militer dalam birokrasi negara yang banyak dikhawatirkan,” kata dia.

    Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang. Rapat itu dihadiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku wakil pemerintah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan jajaran pejabat dari Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan.

    Sumber : Antara

  • Insiden Tempo jangan dibesarkan agar tak puaskan peneror

    Insiden Tempo jangan dibesarkan agar tak puaskan peneror

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi saat ditemui usai Sidang Kabinet Paripurna dan buka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat malam (21/3/2025). (ANTARA)

    Istana: Insiden Tempo jangan dibesarkan agar tak puaskan peneror
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 23 Maret 2025 – 07:37 WIB

    Elshinta.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menilai, insiden pengiriman paket berisi kepala babi kepada media Tempo tidak perlu dibesarkan untuk menyebar ketakutan karena hal tersebut lah yang menjadi target peneror.

    Hasan menjelaskan, maksud dari tanggapannya untuk meminta Fransisca memasak isi dari paket tersebut merupakan respons agar ketakutan yang ingin ditujukan peneror kepada media dan masyarakat tidak tercapai.

    “Saya menyempurnakan respon itu ya, sekalian aja kan? Kalau orang kirim (paket) itu sebagai teror, ternyata bahan makanan dia dimasak aja lah. Peneror kan pasti stres kalau bahan kiriman dia dimasak kan gitu,” kata Hasan dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Sabtu.

    Hasan menjelaskan, pernyataannya itu sejalan dengan sikap yang ditampilkan wartawan Tempo yang dikirimi paket, Fransisca, di media sosial, yang terlihat tidak gentar akan teror yang dialamatkan kepadanya.

    Menurut Hasan, tujuan peneror mengirimkan paket itu adalah untuk menebar ketakutan, sehingga kemudian akan dibesar-besarkan oleh banyak pihak.

    “Jangan sampai kita justru ikut membesar-besarkan ketakutan, karena itu target si peneror. Kita harus mengecilkan dia. Menurut saya cara yang paling tepat untuk mengecilkan peneror itu ya dimasak aja lah kirimannya dia kan gitu,” tambah Hasan.

    Terkait dengan kebebasan pers, Hasan juga menekankan bahwa hingga kini tidak ada satu pun media atau jurnalis yang dilaporkan karena sikap kritis terhadap pemerintah.

    Hasan menilai itu lah yang menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak mengekang kebebasan pers. Presiden Prabowo Subianto pun tidak membahas secara khusus mengenai insiden Tempo dan kebebasan pers karena dinilai tidak ada masalah.

    “Enggak ada yang dilarang masuk Istana gara-gara kritis. Enggak ada. Enggak ada yang dilarang liputan misalnya di kantor-kantor pemerintahan gara-gara kritis. Enggak ada. Jadi kalau bagi pemerintah itu sudah bukti nyata (mendukung kebebasan pers),” katanya.

    Sebelumnya, Dewan Pers meminta pelaku teror berupa pengiriman kepala babi yang dikirimkan ke kantor Tempo dan ditujukan kepada jurnalis Francisca Christy Rosana pada Kamis (20/3) diusut hingga tuntas agar kejadian serupa tidak terulang.

    “Terkait peristiwa tersebut Dewan Pers meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku teror. Kenapa? Karena jika dibiarkan, ancaman dan teror seperti ini akan terus berulang,” ucap Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

    Sumber : Antara