Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Wamendagri minta kepala daerah se-Papua tingkatkan kesejahteraan warga

    Wamendagri minta kepala daerah se-Papua tingkatkan kesejahteraan warga

    Ilustrasi – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K

    Wamendagri minta kepala daerah se-Papua tingkatkan kesejahteraan warga
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 08:01 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengingatkan kepala daerah seluruh Pulau Papua untuk selalu mengupayakan peningkatan kesejahteraan warganya.

    Menurut Ribka, peningkatan kesejahteraan warga tersebut dapat dilakukan para kepala daerah dengan memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan pemerintahan, pelayanan publik, hingga pelayanan sosial.

    “Perhatian khusus para kepala daerah di Papua ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengejar ketertinggalan pembangunan dengan daerah lain di Indonesia,” ujar Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Selain itu, dia mengingatkan bahwa tanggung jawab yang melekat pada para pemimpin daerah hasil pilkada di Pulau Papua adalah menyejahterakanrakyatnya.

    Oleh sebab itu, kata dia, mereka harus menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh.

    “Saya juga mau ingatkan bahwa gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Dengan demikian, harus mampu mengorkestrasikan semua kepala daerah di wilayahnya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.

    Ia lantas mengingatkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah di Papua dengan pemerintah pusat harus terus dibangun agar percepatan pembangunan di Papua bisa cepat terealisasi.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa saat ini telah ada tiga kebijakan yang telah direalisasikan Kementerian Dalam Negeri, dan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

    Pertama, kata dia, pemekaran daerah otonom baru (DOB) di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

    Kedua, afirmasi politik bagi orang asli Papua (OAP) melalui DPR Papua (DPRP), dan DPR Kabupaten/Kota (DPRK) kursi pengangkatan.

    “Kebijakan ini memberikan jaminan politik bagi OAP untuk dapat berkontribusi, dan terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.

    Terakhir, kata dia, adalah penambahan persentase penerimaan dalam rangka Otsus yang besarnya setara dengan 2,25 persen dari plafon dana alokasi umum nasional (DAU).

    “Dalam regulasi yang lama, penerimaan dalam rangka Otsus Papua hanya sebesar 2 persen dari DAU Nasional,” katanya.*

    Sumber : Antara

  • Menteri PANRB imbau layanan mudik inklusif ramah kelompok rentan

    Menteri PANRB imbau layanan mudik inklusif ramah kelompok rentan

    Menteri PANRB Rini Widyantini. (ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB)

    Menteri PANRB imbau layanan mudik inklusif ramah kelompok rentan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 10:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengimbau agar pelayanan transportasi, infrastruktur, dan keamanan lebih ramah dan inklusif bagi kelompok rentan menjelang mudik dan libur Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Hal ini tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/37/M.PP.01/2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Mudik Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi yang Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan.

    “Kita pastikan tersedianya fasilitas aksesibilitas, keselamatan, kenyamanan, ketersediaan informasi, dan sumber daya manusia pada titik dan jalur mudik yang mudah diakses oleh kelompok rentan,” kata Rini di Jakarta, Kamis.

    Adapun kelompok rentan meliputi penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.

    Agar pelayanan publik bisa berjalan dengan baik dan mudah diakses oleh kelompok rentan, jelas Rini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni penyelenggara pelayanan publik perlu memastikan aksesibilitas fisik, aksesibilitas informasi, SDM, kenyamanan, dan keselamatan.

    Untuk aksesibilitas fisik, pemerintah harus menyediakan fasilitas transportasi dan infrastruktur yang mudah diakses oleh kelompok rentan.

    Selain itu, jelas Rini, perlu ada jalur akses layanan yang aman dan nyaman seperti lift, eskalator, jalur landai, dan fasilitas lainnya. Fasilitas pendukung seperti toilet ramah difabel, ruang tunggu yang nyaman, dan klinik/ruang kesehatan yang memadai juga harus disediakan. Dalam aksesibilitas informasi, penyelenggara pelayanan publik memastikan masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah jelas.

    Terkait dengan transportasi, informasi jadwal, rute, harga tiket atau lainnya mudah diakses, produk komunikasi yang disampaikan kepada publik disajikan dengan audio, teks, dan bahasa yang mudah dipahami dan sederhana. Dalam mendukung kemudahan pelayanan, sumber daya manusia menjadi kunci penting, dia mengatakan jumlah petugas pelayanan memadai dan menggunakan tanda pengenal khusus. Petugas juga memahami perspektif dan etika berinteraksi dengan kelompok rentan.

    Pemberi layanan juga perlu memperhatikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Tingkat kebersihan menjadi faktor penting untuk menunjang kenyamanan, mekanisme jalur khusus (priority line) bagi kelompok rentan juga perlu disediakan untuk mendukung pelayanan inklusif.

    Rini menyampaikan mudik yang inklusif, aman, dan nyaman membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang erat antarpenyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.

    Pemerintah berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam peningkatan pelayanan publik dengan menggunakan kanal LAPOR! dan mengisi survei kepuasan masyarakat. Partisipasi masyarakat akan berdampak besar bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Sumber : Antara

  • UU TNI tak perlu dikhawatirkan, Presiden hingga kepala daerah sudah dipilih rakyat

    UU TNI tak perlu dikhawatirkan, Presiden hingga kepala daerah sudah dipilih rakyat

    Sumber foto: Heru Lianto/elshinta.com.

    Pengamat: UU TNI tak perlu dikhawatirkan, Presiden hingga kepala daerah sudah dipilih rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 20:34 WIB

    Elshinta.com – Pengamat intelijen Fauka Noor Farid menilai tak ada yang perlu ditakutkan atas pengesahan Undang-undang (UU) TNI yang diteken DPR beberapa waktu lalu. Menurutnya, apa yang dilakukan sudah dipikirkan dengan baik dan nantinya akan tetap kembali ke masyarakat. 

    “Mungkin selama ini yang dilihat oleh masyarakat sipil atau apapun, khawatir TNI akan mencoba mengambil kekuasaan. Namun nyatanya kehadiran TNI itu sangat bisa membantu mereka. Apalagi TNI bisa bekerja cepat, bekerja tepat, semuanya kan untuk kepentingan masyarakat,” kata Fauka, Selasa (25/3).

    Dikatakan mantan anggota Tim Mawar Kopassus ini, UU TNI yang baru direvisi ini berawal dari permintaan begitu banyaknya lembaga, institusi yang meminta TNI untuk masuk dalam kelembagaan tersebut. 

    “Makanya terus kemudian ada inisiatif muncul yang namanya rancangan tentang perubahan RUU TNI. Ini kan berawal dari kebutuhan. Karena kan setiap zaman era globalisasi ini kan pasti akan berubah,” ujar Fauka seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto, Rabu (26/3). 

    Atas dasar banyaknya permintaan lembaga atau kementerian atau apapun, kata Fauka, makanya perlu adanya payung hukum bagi anggota TNI yang masuk di dalam kelembagaan itu. Sehingga muncullah yang namanya RUU dan perubahan tentang RUU TNI. 

    “Karena kan menurut saya undang-undang yang lain saja bisa diamandemen. Apalagi hanya sekedar RUU TNI ya kan. Artinya, tingkat kepercayaan masyarakat, kelembagaan, atau kementerian, atau apapun terhadap TNI ini kan semakin bagus. Ini kan wujud daripada kepercayaan itu sendiri terhadap TNI,” ungkap Fauka.

    Dijelaskan Fauka, dahulu ketika zaman Presiden Soeharto, ada fraksi TNI di  DPR RI, yang tujuannya kan untuk stabilisator dan dinamisator. “Supaya apa? Pemerintah dalam hal ini, presiden dalam hal ini, pemerintah bisa menjelangkan yang namanya program-program,” imbuhnya.

    Bahkan, sambung Fauka, saat itu ada yang namanya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) hingga Rencana Pembangunan Lima Tahun (repelita). Dan semua itu berkaitan dengan pembangunan.

     “Makanya dulu bupati, wali kota, itu kan dari unsur TNI Polri. Tujuannya apa? Supaya satu komando,” terangnya. 

    Dengan adanya itu, terang Fauka, pembangunan bisa terarah dan bisa menyentuh sampai masyarakat level bawah. Dan itu bisa dirasakan memang oleh masyarakat bawah. 

    “Dulu zamannya Pak Harto, jalan sampai ke kampung-kampung semuanya halus. Karena apa, semua satu komando,” imbuh pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Institute Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia (IKAPII),

    Namun kini, kata Fauka, tidak bisa lagi kita yang namanya memiliki GBHN dan Repelita, sehingga pembangunan juga tak lagi terarah. Terlebih, Bupati, wali kota, gubernur sudah dipilih rakyat langsung. 

    “Mereka sudah merasa raja-raja kecil. Mereka tidak bisa diatur oleh pemerintah pusat. Makanya revisi UU TNI tampaknya perlu dilakukan karena nantinya juga akan kembali lagi ke masyarakat,” ungkapnya.

    Jadi, sambung Fauka, dirinya menilai apa yang harus ditakutkan dengan UU TNI hingga Dwi fungsi yang kini ramai diperbincangkan. Karena sekarang presiden, wakil presiden, rakyat sendiri yang milih.

     “Jadi apa yang harus ditakutkan? Terlebih mereka (TNI aktif) yang nantinya akan mengisi jabatan juga tetap akan diawasi oleh panglima TNI. Bila mereka tidak kompetem bisa langsung diganti, dan masih didalam rantai komando, karena kalau sipil Panglima sudah tidak berwenang,” tukasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Adanya penolakan UU TNI karena belum paham substansi

    Adanya penolakan UU TNI karena belum paham substansi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Komisi I DPR: Adanya penolakan UU TNI karena belum paham substansi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai adanya berbagai aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) TNI yang sudah disetujui oleh DPR RI karena belum memahami isi substansi dari perubahan UU tersebut.

    Menurut dia, ada sejumlah tafsir pribadi yang terus berkembang hingga meyakini tafsir mengenai UU tersebut padahal tidak benar. Dia menegaskan bahwa UU TNI justru membatasi personel TNI dalam mengisi jabatan sipil.

    “Ini saya melihatnya ada hambatan komunikasi, isinya gimana, draf akhirnya belum diterima,” kata Dave kepada Antara di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan bahwa UU tersebut hanya menambahkan jabatan sipil yang sebenarnya saat ini sudah diisi oleh TNI aktif, di antaranya BNPT, BNPB, hingga BNPP.

    “Dengan begitu ada 14 jabatan sipil yang bisa diisi oleh TNI aktif, di luar itu maka TNI aktif harus mundur atau pensiun,” ujarnya.

    Selain itu, dia pun akan segera berkoordinasi dengan pihak kesekretariatan DPR RI untuk mengatasi masalah draf UU TNI baru yang belum diunggah ke laman resmi DPR.

    Menurut dia, draf tersebut seharusnya sudah harus bisa dilihat di laman DPR RI.

    “Kalau dikhawatirkan TNI over ke ranah sipil, ranah penegakan hukum, ke kepolisian, itu dipastikan tidak ada,” kata Dave.

    Mengenai penambahan usia dinas atau perpanjangan batas pensiun, kata dia, hal itu diubah salah satunya agar Presiden tidak sering mengganti personel TNI yang berpangkat bintang empat.

    Menurut dia, akhir-akhir ini ada beberapa perwira TNI yang berpangkat bintang empat hanya berdinas selama satu tahun. Padahal, kata dia, perwira tersebut masih memiliki tugas yang belum terselesaikan.

    “Tertentu bintang empat itu hanya satu tahun sudah harus pensiun maka Presiden harus cari lagi, harus adjust lagi, harus ganti, padahal tugas sudah cocok dan tugas masih banyak,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Kontribusi TNI bagi pembangunan nasional

    Kontribusi TNI bagi pembangunan nasional

    Warga memainkan ruling tambur menyambut rombongan pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di pulau terluar Kepulauan Fani Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin (21/8/2023). Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama TNI AL Armada III dan Lantamal XIV mengadakan misi pengibaran bendera Merah Putih dan bakti sosial di Pulau terluar perbatasan NKRI dengan negara Palau sebagai bukti kehadiran negara di perbatasan. ANTARA FOTO/Olha Mulalinda/tom

    Kontribusi TNI bagi pembangunan nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Gerakan Reformasi 1998 menghadirkan cara pandang baru terhadap posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan nasional, yang di masa lalu biasa dikenal sebagai fungsi kekaryaan. Reformasi 1998 telah mendorong TNI kembali pada fungsi utamanya, yaitu sebagai kekuatan pertahanan secara profesional.

    Namun, mengingat sumber daya dan potensi yang besar, TNI juga diberi ruang dalam berkontribusi bagi pembangunan nasional, lebih khusus terlibat aktif dalam kesejahteraan masyarakat. Salah satu peran penting TNI dalam masyarakat, utamanya di daerah perbatasan dan pulau terluar, adalah melalui kegiatan sosial yang dilakukan secara rutin.

    TNI seringkali mengadakan kegiatan seperti sebagai relawan mengajar (guru), pengobatan gratis, dan bakti sosial lainnya untuk membantu masyarakat pelosok negeri yang membutuhkan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa, tetapi juga membangun hubungan yang baik antara TNI dan masyarakat.

    Melalui pengesahan RUU TNI baru-baru ini, ruang partisipasi TNI semakin luas. Revisi UU TNI yang baru disahkan tersebut, salah satunya adalah menambah jabatan sipil di kementerian/lembaga (K/L), yang bisa diisi anggota TNI, terutama unsur perwiranya. Jabatan sipil dimaksud secara umum biasa dikenal sebagai OMSP (operasi militer selain perang), yang semula adalah 10 K/L menjadi 14 K/L. Penambahan posisi atau jabatan tersebut, sudah sesuai dengan kapasitas dan sumber daya TNI.

    Semisal dalam penugasan di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), itu sudah sesuai dengan kapasitas dan kompetensi TNI. Sebelum penugasan di BNPB dimasukkan secara resmi dalam Revisi UU TNI, pada kenyataannya anggota TNI sudah terlibat aktif dalam penanggulangan bencana, seperti Tsunami di Aceh (2004), terlibat dalam evakuasi warga dari dampak letusan Gunung Merapi (2010), dan seterusnya.

    Keterlibatan TNI dalam berbagai program kemanusiaan, seperti penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, hingga program ketahanan pangan, menunjukkan bahwa peran TNI ini tidak hanya terbatas pada pertahanan militer, tetapi juga sebagai penggerak kesejahteraan rakyat.

    TNI yang modern harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa meninggalkan esensi kedekatannya dengan rakyat.

    Mencerdaskan anak bangsa

    Dinamika implementasi regulasi TNI inilah menjadi hal krusial, sekaligus harapan masyarakat Indonesia. Bagaimana TNI dapat membangun dan mendayagunakan segala kekuatannya dalam menghadapi persoalan masyarakat semakin kompleks. Salah satunya adalah sumbangsih TNI dalam mencerdaskan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

    Tidak dapat dipungkiri bahwa akses pendidikan yang merata merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan SDM yang berkualitas, Indonesia akan mampu bersaing di kancah global. Oleh karena itu, TNI melalui Program Papua Pintar, berkomitmen untuk terus mendukung tercapainya visi besar tersebut. 

    Program Papua Pintar adalah salah satu program unggulan yang diinisiasi oleh Angkatan Darat dan mendapat dukungan penuh dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD). TNI akan terus berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih, seperti Papua.

    Dengan hadirnya Program Papua Pintar, TNI berharap dapat menjadi motor penggerak perubahan positif, yang bukan hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat Papua. Kehadiran anggota TNI sebagai pengajar di pedalaman Papua, bukan hanya membawa keceriaan bagi anak-anak Papua, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi masa depan mereka.

    Bagi anggota TNI yang menjadi guru di pedalaman, memegang prinsip bahwa ilmu adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik. Pendidikan harus tetap berjalan, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Para prajurit TNI mengajarkan membaca dan menulis kepada anak-anak, sambil memberikan motivasi agar mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu.

    TNI sangat senang bisa membantu mengajarkan anak-anak membaca dan menulis, terlebih saat melihat mereka begitu gembira dalam belajar. Kebijakan pimpinan pasukan, berencana membantu pihak sekolah di sekitar pos dengan menyiapkan guru pengganti dari personel TNI.

    Ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran TNI di Papua bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga menyemai harapan dan masa depan bagi generasi muda. Kehadiran prajurit TNI sebagai guru dadakan mendapat sambutan hangat dari anak-anak di kampung pedalaman Papua.

    Kegiatan sosial ini membuktikan bahwa TNI tidak hanya hadir sebagai pasukan, tetapi juga dengan ilmu dan kepedulian. Mereka tidak hanya menjaga batas wilayah, tetapi juga menjaga harapan anak-anak Papua untuk masa depan yang lebih cerah. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, tetapi juga penjaga masa depan anak negeri.

    Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, anggota TNI yang mengajar di sekolah perbatasan, termasuk di Papua, telah dibekali pelatihan kompetensi sebagai tenaga pendidik. Kemendikdasmen memberikan pelatihan untuk pedagogisnya, sedangkan untuk materi ajar, umumnya sudah dikuasai anggota TNI.

    Kesejahteraan di perbatasan

    Indonesia adalah negara kepulauan dan juga bisa disebut negara maritim, karena sebagian besar wilayahnya didominasi lautan serta kondisi geografisnya berupa kepulauan. Sebagai negara, Indonesia hidup berdampingan dengan negara lain. Secara wilayah, Indonesia pun berbatasan secara langsung dengan negara-negara tetangga.

    Untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan Australia. Di antara wilayah Indonesia dan negara-negara tetangga ini terdapat suatu kawasan yang disebut dengan daerah perbatasan.

    Daerah perbatasan merupakan daratan, laut dan udara. Masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, memperoleh perhatian khusus dari (institusi) TNI, karena ikut menjaga kedaulatan negara di perbatasan.

    Secara garis besar isu yang banyak muncul adalah isu teritorial mengenai tapal batas, isu lingkungan seperti eksploitasi sumber daya berlebihan dan kerusakan ekologi, isu keamanan dan kedaulatan seperti kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, illegal trafficking, dan isu kemiskinan, keterbelakangan dan keterbatasan karena masuk daerah T3 (terdepan, tertinggal, terluar).

    Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional yang mempunyai peranan dan fungsi penting dalam kedaulatan negara sehingga harus dijaga dengan baik. Salah satu komponen bangsa yang berperan menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan adalah TNI.

    TNI berperan sebagai penjaga kedaulatan negara, pemelihara keutuhan NKRI, dan penangkal kekuatan musuh dari eksternal, sehingga sangat berkepentingan untuk memelihara keamanan dan kedaulatan negara.

    Melihat peran dan tugas TNI di perbatasan memang tidak mudah apalagi di perbatasan yang menjadi medan konflik yang bisa terjadi antar rakyat dan sengketa lahan perbatasan antar negara karena tidak adanya tapal batas di wilayah Indonesia, hanya garis yang kadang bisa memudar hilang.

    Kendati tak mudah, kita harus akui bahwa TNI memang garda terdepan untuk menjadi penjaga kedaulatan negara. Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar, telah dilaksanakan anggota Korps Marinir di Papua, sebagai bukti empirik.

    Pos TNI AL (Posal) Pulau Fani dan Prajurit Marinir TNI AL dari Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgaspam Puter), melaksanakan kegiatan bakti kesehatan di sekitar Pesisir Pantai Pulau Fani, Raja Ampat, Papua Barat Daya, beberapa waktu lalu. Kegiatan bakti kesehatan yang disambut antusias oleh warga sekitar, merupakan wujud kepedulian prajurit TNI AL yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat Pulau Fani yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.

    Tim medis dari TNI AL dalam pelaksanaannya memberikan berbagai pelayanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan umum, pemberian obat-obatan gratis, serta penyuluhan kesehatan dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

    Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali pada kesempatan terpisah menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena bahwa TNI AL berkomitmen dalam memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Seiring keinginan bahwa kehadiran TNI AL dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI AL sebagai bagian dari masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Menteri ESDM ingatkan masyarakat cek keamanan listrik sebelum mudik

    Menteri ESDM ingatkan masyarakat cek keamanan listrik sebelum mudik

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam pelepasan acara mudik gratis 2025 di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Rabu (26/3/2025). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

    Menteri ESDM ingatkan masyarakat cek keamanan listrik sebelum mudik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 13:51 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan masyarakat untuk mengecek dan memastikan keamanan listrik sebelum meninggalkan rumah untuk mudik Lebaran 2025.

    “Sebelum meninggalkan Jakarta,  cek rumah lagi. Jangan sampai kompor-kompor colokannya belum dilepas, setrika masih terpasang, atau dispenser masih menyala,” kata Bahlil dalam pelepasan acara mudik gratis 2025 di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Rabu.

    Ia menekankan bahwa langkah ini penting untuk mencegah risiko kebakaran atau gangguan listrik saat rumah ditinggalkan dalam waktu lama.

    “Jangan sampai saat sudah di kampung halaman, tiba-tiba mendapat kabar buruk dari rumah di Jakarta. Pastikan semuanya aman sebelum berangkat,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga melaporkan bahwa pemerintah telah melakukan peninjauan langsung selama hampir 10 hari untuk memastikan kesiapan energi selama musim mudik. Dia memastikan bahwa pasokan listrik, bahan bakar minyak (BBM), serta liquefied petroleum gas (LPG) dalam kondisi aman.

    “Alhamdulillah, hampir semua wilayah Indonesia dalam kondisi baik. Ketahanan energi kita berada di angka 18–21 hari,” tambah Bahlil.

    Selain itu, ia juga menyoroti kesiapan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) untuk mendukung pemudik yang menggunakan kendaraan listrik. Bahlil juga mengapresiasi peran berbagai pihak, termasuk partainya dalam memberikan fasilitas tambahan bagi pemudik.

    “Semoga ini menjadi amal ibadah kita semua dalam membantu saudara-saudara yang akan merayakan Idul Fitri di kampung halaman,” ujarnya.

    Menjelang musim mudik Lebaran 2025, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan ketersediaan dan distribusi energi yang andal bagi masyarakat.

    Untuk mendukung pemudik yang menggunakan kendaraan listrik, Kementerian ESDM bersama PT PLN (Persero) telah menyediakan 3.500 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) secara nasional, termasuk 339 unit yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Sebanyak 1.680 petugas juga disiagakan guna memastikan kelancaran layanan.

    Selain itu, PT Pertamina (Persero) mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Ramadhan dan Idul Fitri 2025 yang beroperasi sejak 17 Maret hingga 13 April 2025 untuk menjamin keandalan pasokan BBM, LPG, dan avtur selama periode mudik. Pemerintah juga meluncurkan Posko Nasional Sektor ESDM Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H untuk mengawasi distribusi energi, memastikan keandalan stok BBM dan LPG serta mengantisipasi lonjakan permintaan selama periode mudik.

    Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan tanpa kekhawatiran terkait ketersediaan energi.

    Sumber : Antara

  • Kemenangan atas Bahrain bukti semangat pantang menyerah pemain

    Kemenangan atas Bahrain bukti semangat pantang menyerah pemain

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) menyaksikan pertandingan tim nasional sepak bola Indonesia melawan Bahrain pada lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (25/3/2025). (ANTARA/HO-BPMI Setwapres)

    Wapres: Kemenangan atas Bahrain bukti semangat pantang menyerah pemain
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan kemenangan timnas sepak bola Indonesia atas Bahrain dengan skor 1-0 pada lanjutan pertandingan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan bukti semangat pantang menyerah para pemain.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, Rabu, Gibran menyampaikan apresiasi yang tinggi atas perjuangan Timnas Indonesia sejauh ini. Dia menekankan bahwa kemenangan atas Bahrain adalah bukti nyata dari kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan oleh Jay Idzes dan kawan-kawan.

    Wapres pun mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memberikan dukungan penuh kepada Timnas. Gibran juga mengingatkan para pemain dan tim pelatih agar terus fokus dan menjaga konsistensi permainan pada pertandingan-pertandingan berikutnya.

    Wapres menyaksikan langsung pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (25/3) malam. Pada laga krusial ini, Presiden Prabowo Subianto juga hadir di GBK untuk memberikan dukungan kepada skuad Garuda.

    Kehadiran Presiden dan Wapres di antara ribuan suporter menjadi bentuk dukungan penuh pemerintah terhadap perkembangan sepak bola nasional. Momentum ini sekaligus menegaskan komitmen untuk terus mendorong prestasi timnas di kancah internasional.

    Pada pertandingan yang berlangsung cukup menegangkan tersebut, pasukan Merah Putih berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Indonesia dicetak oleh Ole Romeny di menit 24. Atas hasil gemilang ini, Presiden Prabowo mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya terhadap perjuangan para pemain dan tim pelatih, serta seluruh pihak yang terlibat.

    “Alhamdulillah kita berhasil, tim nasional kita. Perjuangannya cukup baik, mereka berjuang, agak keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI. Maju terus, mudah-mudahanlah,” ujar Kepala Negara.

    Sebagai informasi, saat ini Indonesia menempati peringkat keempat Grup C dengan perolehan 9 poin, berada tepat di bawah Arab Saudi yang mengumpulkan 10 poin. Sementara di puncak klasemen, Jepang telah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan raihan 20 poin, disusul oleh Australia di posisi kedua dengan 13 poin.

    Selanjutnya, Timnas Indonesia akan melakoni dua laga sisa, yakni melawan China pada 5 Juni 2025 dan Jepang pada 10 Juni 2025 mendatang.

    Sumber : Antara

  • Pelantikan kepala daerah tak serentak, opsi revisi UU Pemda

    Pelantikan kepala daerah tak serentak, opsi revisi UU Pemda

    Dekan Fakultas Manajemen Ilmu Pemerintahan, Halilul Khairi . Foto: Istimewa

    Pelantikan kepala daerah tak serentak, opsi revisi UU Pemda
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 25 Maret 2025 – 19:46 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkaji kemungkinan revisi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemda, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu). Rencana revisi itu lebih menselaraskan visi dan program Presiden dengan para kepala daerah.

    Dekan Fakultas Manajemen Ilmu Pemerintahan, Halilul Khairi mengatakan kajian revisi UU Pemda terkait pelaksanaan Pilkada dan Pemilu memang perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk sinkronisasi program pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah.

    Halilul mencontohkan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 masih menyisakan masalah. Selain tingginya biaya pelaksanaan pilkada, ternyata tidak semua kepala daerah bisa dilantik secara bersamaan.

    Sementara itu, putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya pelaksanaan Pilkada Ulang di sejumlah daerah, selain masih adanya gugatan  pilkada di sejumlah daerah.

    “Akibatnya terdapat kesenjangan soal waktu dan target yang ingin dicapai antara visi dan misi presiden terpilih dengan para kepala daerah terpilih,” katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (25/3/25).

    “Apalagi pelaksanaan Pilpres jeda waktunya cukup lama dengan Pilkada 2024. Sehingga implementasi program pemerintah menjadi ter-delay,” ujarnya.

     

    Belum lagi, lanjut Halilul, APBN maupun APBD biasanya ditetapkan satu tahun sebelumnya. Sehingga dukungan anggaran menjadi masalah tersendiri.

    Terkait revisi UU Pemda, lanjut Halilul,  memang ada ide soal Pilkada tidak langsung.

    “Tapi ide Pilkada tidak langsung memang perlu kita diskusi lebih dalam untung ruginya. Inilah yang masih perlu pengkajian mendalam,” ungkapnya.

    Penulis: Rama Pamungkas/Ter

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Herzaky kembali dipercaya AHY jadi kepala komunikasi di kepengurusan Partai Demokrat 2025-2030

    Herzaky kembali dipercaya AHY jadi kepala komunikasi di kepengurusan Partai Demokrat 2025-2030

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    Herzaky kembali dipercaya AHY jadi kepala komunikasi di kepengurusan Partai Demokrat 2025-2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Selasa, 25 Maret 2025 – 15:31 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali mempercayai Herzaky Mahendra Putra menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat sekaligus Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat. 

     

    Hal itu disampaikan secara resmi saat pengumuman dan perkenalan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2025-2030, Minggu (23/3).

     

    “Kepengurusan ini adalah representasi dari semangat kolaborasi. Kami menggabungkan pengalaman para senior dan pendiri partai dengan energi serta kreativitas kader muda. Ini adalah ‘melting pot’ yang akan memperkuat Partai Demokrat,” kata Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Arie Dwi Prasetyo.

     

    Jabatan ini merupakan kali kedua bagi Herzaky setelah sebelumnya menjabat pada periode 2021-2025. Pada tahun 2020, saat AHY baru terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, pria kelahiran 15 Maret 1979 ini langsung dipercaya sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kepala Badan termuda di DPP Partai Demokrat kala itu.

     

    “Alhamdulillah, ini adalah amanah luar biasa dari Ketua Umum kami, Mas AHY. Saya merasa terhormat dan bersyukur dapat kembali dipercaya untuk mengemban tugas sebagai Kepala Bakomstra sekaligus Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat. Kepercayaan ini tentu menjadi tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi dan komitmen,” kata Herzaky.

     

    Herzaky ingin memastikan visi dan perjuangan Partai Demokrat dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, media, serta seluruh pemangku kepentingan melalui Bakomstra. Termasuk diantaranya menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

     

    “Bersama jajaran Bakomstra dan seluruh elemen partai, kami akan terus bekerja keras menyebarluaskan informasi yang utuh dan berimbang mengenai apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan Partai ini untuk rakyat, untuk bangsa, dan negara. Terima kasih untuk teman-teman media untuk kerja sama dan relasi yang telah terjalin baik selama ini. Harapannya, bisa semakin kita perkuat dan pererat kebersamaan ini. Kita jaga bersama demokrasi Indonesia dan perjuangkan terus keadilan bagi rakyat Indonesia,” ucap Herzaky.

     

    Saat memimpin Bakomstra, putra Kalbar pertama yang menjadi Ketua Senat Mahasiswa di tingkat Fakultas di Universitas Indonesia (UI) ini, dinilai sukses mewujudkan arahan AHY untuk mengoptimalkan komunikasi strategis Partai Demokrat di berbagai lini. Ia mampu memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh kepada publik serta media mengenai kiprah nyata Partai Demokrat dalam memperjuangkan harapan rakyat, menegakkan keadilan, dan menyuarakan kebenaran.

     

    Tak hanya itu, Herzaky dan jajaran Bakomstra juga berhasil membangun dan mengorkestrasi infrastruktur komunikasi strategis Partai Demokrat hingga ke berbagai pelosok Indonesia. Herzaky yang satu angkatan dengan AHY di SMA Nusantara dan merupakan satu dari dua lulusan terbaik tahun 1997 di SMA Nusantara di bidang akademis, berhasil mendorong jajaran pengurus Partai Demokrat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus membangun sinergi serta terbuka terhadap publik dan media.

     

    Saat AHY pertama kali terjun ke dunia politik, tepatnya pada Pilgub DKI Jakarta 2017, Herzaky merupakan salah satu orang kepercayaan AHY untuk turut mendampingi. Ia bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan besar dan kegiatan lapangan selama AHY berkampanye maupun mengelola jaringan relawan. Ketika AHY mendapat amanah sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Pemenangan Pemilu Partai Demokrat pada tahun 2018-2019, Herzaky dipercaya AHY sebagai salah satu Deputi di bawahnya.

     

    Selain aktif di kepartaian, Herzaky yang diketahui lolos seleksi masuk SMA Taruna Nusantara di tahun 1994 mewakili Kalimantan Barat ini juga merupakan salah satu orang kepercayaan AHY di lingkup pemerintahan. Putra daerah Kalbar ini diminta AHY untuk mendampinginya di Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai Staf Khusus Menteri bidang Komunikasi dan Informasi Publik.

     

    Saat AHY pertama kali mengemban amanah sebagai pejabat publik, tepatnya sebagai Menteri ATR/BPN, Herzaky yang pernah jadi salah satu Ketua Ikatan Alumni UI 2019-2024 ini juga dipercaya AHY sebagai Tenaga Ahli Menteri bidang Hubungan Masyarakat (Humas) dan Komunikasi Publik.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Presiden ingatkan lagi menteri-menteri perbaiki komunikasi publik

    Presiden ingatkan lagi menteri-menteri perbaiki komunikasi publik

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

    Presiden ingatkan lagi menteri-menteri perbaiki komunikasi publik
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 25 Maret 2025 – 07:59 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto pada sela-sela rapat terbatas dengan sejumlah menterinya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, kembali mengingatkan mereka untuk memperbaiki komunikasi pemerintah kepada publik.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkap pesan Presiden itu, saat ditemui selepas rapat terbatas, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3) sore.

    “Pemerintah tidak antikritik, tetapi bahwa narasi kan juga harus dibangun dengan narasi yang baik. Jangan sampai opini, orang itu berasumsi. Asumsi orang itu tidak bisa kita kontrol. Jangan sampai dia dapat berita sepenggal, kemudian berasumsi negatif kan nggak  bagus,” kata Sudaryono menjawab pertanyaan wartawan.

    Dia kemudian melanjutkan, ada banyak prestasi yang berhasil dicapai pemerintah dalam 5 bulan terakhir, misalnya dari sektor pertanian, ketersediaan pupuk untuk petani, surplus beras, dan harga gabah yang berkeadilan untuk petani.

    “Sementara negara lain, Filipina, Malaysia, Jepang itu sekarang lagi krisis beras. Kita juga mengalami El Nino dan La Nina yang sama, tetapi kita sekarang di posisi yang lebih aman, jauh lebih aman dibandingkan dengan mereka. Itu kan satu hal yang positif, yang secara komunikasi harus disampaikan,” kata Wamentan Sudaryono.

    Dia pun menyebut dirinya rutin turun langsung ke masyarakat untuk mendengar langsung kebutuhan rakyat, terutama para petani. Sudaryono menyebut dalam beberapa hari terakhir, dia berkeliling ke daerah-daerah di Sumatera Utara dan Yogyakarta, tepatnya di Kulon Progo dan Bantul, kemudian ke Palembang di Sumatera Selatan. Dari beberapa kunjungan kerjanya itu, Sudaryono mengaku mendapat respons positif dari para petani yang merasa terbantu karena stok pupuk cukup, dan harga gabah sesuai standar.

    “Mereka semua happy kan, saya harus sampaikan bahwa itu betul dan nyata,” kata Sudaryono.

    “Tugas saya adalah bagaimana asumsi yang baik di masyarakat bawah ini, bagaimana bisa menular sebanyak mungkin. Nah itu kan sisi komunikasinya yang memang dari sisi kami, saya khususnya, yang mengampu urusan pertanian, kami perbaiki,” ujar dia

    Dalam kesempatan yang sama, saat ditanya mengenai komentar pejabat publik yang kerap kontraproduktif, Sudaryono mengakui memang perbaikan-perbaikan dalam cara berkomunikasi itu perlu terus dilakukan.

    “Kami perbaiki saja. Jadi, kalau saya, dari porsi saya, anda bisa lihat dari sosial media saya, kami tone-nya positif. Karena memang, kalau ada yang baik, kami sampaikan baiknya. Kalau yang enggak baik, kami perbaiki,” kata Sudaryono.

    Terakhir, Sudaryono yakin pemerintah tidak boleh lelah untuk terus menyebarkan narasi-narasi yang positif mengenai pencapaian-pencapaian kerjanya. Jika pun ada tuduhan-tuduhan, asumsi yang keliru, dan kritik dari masyarakat, pemerintah juga harus terbuka untuk menjawab dan meluruskan narasi-narasi yang keliru itu.

    “Kami sebagai pemerintah tidak boleh lelah menjawab semua tuduhan, menjawab semua kritik, menjawab semua sesuatu yang barangkali kadang-kadang tidak benar. Harus kita luruskan, karena jangan sampai kebohongan, atau berita yang enggak bener, tetapi berulang-ulang (disebarkan) itu bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran,” ujar Wamentan Sudaryono.

    Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, memimpin rapat terbatas membahas Agrinas bersama sejumlah menteri, di antaranya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi/CEO Danantara Rosan P Roeslani, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam rapat yang sama, ada pula Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novy Helmy Prasetya.

    Sumber : Antara