Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Forum percepatan transformasi pesantren PKB, dorong transformasi pesantren Lewat penguatan ekonomi d

    Forum percepatan transformasi pesantren PKB, dorong transformasi pesantren Lewat penguatan ekonomi d

    Sumber foto: Radio Elshinta/HUB

    Forum percepatan transformasi pesantren PKB, dorong transformasi pesantren Lewat penguatan ekonomi d
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 18:23 WIB

    Elshinta.com – DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar kegiatan Tadarus Ekonomi Pesantren dengan tema “Memajukan Usaha Bisnis Pesantren” di kantor DPP PKB, Jumat (14/8/2025).

    Direktur Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP), Saifullah Ma’shum mengatakan bahwa Tadarus Ekonomi Pesantren menjadi rangkaian dari konferensi internasional transformasi pesantren yang menitikberatkan pada mentransformasi aspek kemudahan ekonomi. 

    “Jadi forum percepatan transformasi pesantren mengadakan acara yang merupakan bagian dari rangkaian panjang di mulai dari konferensi internasional transformasi pesantren, terus kita roadshow untuk menyamakan visi persepsi tentang perlunya pesantren bertransformasi, hari ini kita mulai kerja berat, kerja panjang yaitu mentransformasi pada aspek kemudahan ekonomi,” ujarnya.

    Menurut Saifullah, banyak forum serupa sudah pernah diadakan, namun belum memberikan hasil maksimal. FPTP mencoba pendekatan baru agar forum seperti ini berdampak nyata. 

    “Pesantren selama ini sudah membantu negara dengan pendidikan murah dan guru yang mengabdi dengan ikhlas, tapi dukungan negara, terutama anggaran, masih minim. Karena itu, pesantren harus mandiri sambil memberdayakan ekonomi umat di sekitarnya,” tambahnya

    Saifullah menambahkan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menitipkan pesan agar pesantren melakukan evaluasi total, terbuka terhadap perubahan, dan mempercepat langkah untuk mengejar ketertinggalan. 

    “Pesantren harus maju, bertransformasi, berevolusi, dan terbuka,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Pusat Studi Pembangunan dan Pedesaan IPB, Jaenal Effendi, menekankan pentingnya profesionalisme dan penguatan sumber daya manusia (SDM) di pesantren. 

    “Problem utama bangsa ini dari nomor satu sampai lima adalah SDM. Pesantren terpanggil untuk menyiapkan SDM yang profesional secara utuh untuk membangun bangsa, baik melalui sektor pertanian, peternakan, kehutanan, maupun ekonomi kreatif,” ujarnya.

    Jaenal juga menilai, perkembangan ekonomi pesantren membutuhkan dukungan pemerintah dan stakeholder. 

    “Aktivitas ekonomi pesantren harus terlindungi dan mampu berkembang hingga ke level ekspor-impor. Pesantren adalah agen perubahan, transformasi, dan inovasi yang memberi dampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.

    Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP) menargetkan edukasi kepada sedikitnya 2.000 pesantren di seluruh Indonesia. Pertemuan serupa akan digelar secara masif, terencana, dan melibatkan lebih banyak pesantren di berbagai daerah.

    Penulis: Hutomo Budi

    Sumber : Radio Elshinta

  • Polres Bangka perketat penjagaan surat suara pilkada ulang

    Polres Bangka perketat penjagaan surat suara pilkada ulang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Polres Bangka perketat penjagaan surat suara pilkada ulang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 20:34 WIB

    Elshinta.com – Kepolisian Resor (Polres) Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memperketat penjagaan surat suara pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang untuk menjamin keamanan logistik pemilu yang disimpan di gedung KPU setempat.

    “Kami memperketat penjagaan selama 24 jam dengan menerjunkan sejumlah personel polisi secara bergilir,” kata Kabag Ops Polres Bangka, AKP Astrian Tomi di Sungailiat, Jumat.

    Berdasarkan data, jumlah surat suara pilkada ulang tahun 2025 di Kabupaten Bangka yang sudah masuk di gudang logistik KPU sebanyak 250.857 lembar, termasuk 2,5 persen surat cadangan, yang dikemas dalam 126 boks.

    “Penjagaan logistik pilkada ulang ini adalah bagian komitmen Polri dalam mewujudkan keamanan pelaksanaan pilkada mulai dari tahapan awal sampai akhir,” ujarnya.

    Ia menyebutkan sebanyak 1.400 personel gabungan sejak tahapan awal pilkada ulang tahun 2025 sudah disiagakan menjaga kantor KPU dan Bawaslu di Kabupaten Bangka.

    Astrian mengatakan pemungutan suara pilkada ulang di Kabupaten Bangka dijadwalkan berlangsung 27 Agustus 2025, dengan jumlah 242.582 pemilih yang tersebar pada 459 tempat pemungutan suara (TPS) di 81 desa dan kelurahan.

    Menurut dia, jumlah pemilih pilkada ulang tahun 2025 lebih banyak dibandingkan jumlah pemilih pilkada serentak 2024 sebanyak 237.930 pemilih, karena salah satunya faktor bertambahnya pemilih pemula.

    Tomi juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pilkada ulang 2025 supaya berjalan aman dan lancar dengan cara menjaga keamanan dan ketertiban, serta menyampaikan hak politik pada hari pencoblosan.

    Pada pilkada ulang tahun, KPU Bangka menetapkan lima pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bangka, yakni paslon nomor 1 Fery Insani – Syahbudin, paslon nomor 2 Naziarto-Usnen, paslon nomor urut 3 Aksan Visyawan – Rustam Jasli, paslon nomor urut 4 Andi Kusuma – Budiyono, dan paslon nomor urut 5 Rato Ruddiyanto-Ramadian.

    Sumber : Antara

  • Hasto terpilih lagi jadi Sekjen PDIP bukan hal mengejutkan

    Hasto terpilih lagi jadi Sekjen PDIP bukan hal mengejutkan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pengamat: Hasto terpilih lagi jadi Sekjen PDIP bukan hal mengejutkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 22:12 WIB

    Elshinta.com – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengatakan penunjukan kembali Hasto Kristiyanto menjadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan periode 2025-2030 tidaklah mengejutkan.

    Hensa menilai penunjukan kembali Hasto menjadi sekjen partai berlogo banteng bermoncong putih tersebut sudah bisa diprediksi bahwa sejak awal Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memang tak akan mengganti Hasto.

    “Dari awal kita sudah bisa menebak ya saat ibu Megawati merangkum ketum sekaligus sekjen itu tanda bahwa dari awal sudah ada yang dipersiapkan dan itu dipersiapkan untuk Hasto,” kata Hensa dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, sinyal-sinyal tersebut telah terlihat, di mana Megawati secara konsisten menunjukkan kepercayaan penuh terhadap loyalisnya, termasuk dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti kasus hukum yang sempat menimpa Hasto.

    Hensa menilai saat ini Megawati belum terlihat ingin mengganti Hasto dengan orang lain. Hal ini didasari oleh rekam jejak Hasto yang hingga saat ini tegak lurus dan loyal terhadap Megawati.

    Loyalitas ini, menurut Hensa, menjadi kunci utama dalam dinamika internal PDI Perjuangan, di mana kestabilan kepemimpinan dianggap penting untuk menghadapi agenda politik mendatang, seperti persiapan Pemilu 2029 dan pengawalan program-program pro-rakyat.

    “Jika tidak ada kasus hukum yang menjerat Hasto kemarin, ia pasti akan tetap menjadi Sekjen PDI Perjuangan, dan dia kan dikenal sebagai orang yang tegak lurus dan loyal ke bu Mega, pagi sampai sore ketemunya bu Mega kok,” ujarnya.

    Ia juga menyebut Megawati saat ini masih nyaman menahkodai PDI Perjuangan dengan didampingi Hasto.

    Oleh karena itu, merupakan hal wajar jika Hasto terpilih lagi menjadi Sekjen PDI Perjuangan dalam periode 2025-2030.

    “Kenyamanan itu masih ada di Hasto, jadi selama kenyamanan itu masih ada, saya rasa tidak akan posisi sekjen itu diberikan ke orang lain,” tutur Hensa.

    Sumber : Antara

  • Puan belum pastikan kehadiran Megawati di Istana saat HUT Ke-80 RI

    Puan belum pastikan kehadiran Megawati di Istana saat HUT Ke-80 RI

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Puan belum pastikan kehadiran Megawati di Istana saat HUT Ke-80 RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani belum dapat memastikan kehadiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Jakarta, saat upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    “Saya belum tanya, belum ketemu karena hari ini padat sekali acaranya, karena beliau kemarin ada rapat dan lain-lain, sepertinya agak kurang sehat, jadi mungkin belum tahu, hari ini belum sempat berkomunikasi dengan Ibu Mega,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Di sisi lain, Puan menyebut dewan pimpinan pusat PDIP akan menggelar upacara tersendiri di kawasan Sekolah Partai PDIP yang berlokasi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Minggu (17/8).

    “Biasanya, kita DPP partai mengadakan upacara di Lenteng Agung dan di sekolah partai, jadi selalu setiap tahun akan ada upacara internal,” katanya.

    Adapun Megawati juga tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8) pagi. Menurut Puan, Megawati tidak dapat hadir karena sakit.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan Megawati direncanakan memimpin upacara HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (17/8).

    “Saya kira Ibu akan memimpin upacara di Lenteng Agung,” kata Ganjar kepada wartawan di Jakarta (14/8).

    Megawati diketahui pernah absen dari undangan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dalam upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun lalu.

    Saat itu, pihak DPP PDIP mengungkapkan alasan bahwa ketua umum partainya memimpin upacara HUT Ke-79 RI di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta berdasarkan permintaan langsung dari kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

    Sumber : Antara

  • Prabowo pilih tak kenakan pakaian adat di Sidang Tahunan MPR

    Prabowo pilih tak kenakan pakaian adat di Sidang Tahunan MPR

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo pilih tak kenakan pakaian adat di Sidang Tahunan MPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 13:44 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden RI Prabowo Subianto tidak mengenakan pakaian adat saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Menurut Prasetyo, keputusan Presiden menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) bukan berarti mengurangi penghormatan terhadap budaya daerah.

    “Substansinya bukan di situ ya, bukan berarti tidak menghormati, tidak. Ini hanya masalah kebiasaan dan berdasarkan undangan dari pihak MPR juga di situ tidak mewajibkan untuk mengenakan pakaian adat,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dia memastikan bahwa Presiden tetap akan mengenakan pakaian adat pada upacara peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (17/8).

    “Daerahnya? Oh, jangan dong, ada beberapa alternatif. Biar itu jadi surprise,” kata Prasetyo saat ditanya jenis pakaian ada yang akan dikenakan Presiden.

    Prasetyo menambahkan, pakaian adat tersebut akan digunakan saat rangkaian acara di Istana, bukan pada agenda Sidang Tahunan MPR maupun pidato kenegaraan Presiden saat penyampaian laporan atas RUU APBN 2026.

    Tradisi penggunaan pakaian adat daerah oleh Presiden RI dalam Sidang Tahunan MPR mulai menjadi sorotan publik sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Sejak pertama kali menghadiri sidang tersebut pada 2017, Jokowi secara konsisten mengenakan busana adat dari berbagai daerah di Indonesia.

    Tradisi ini dimaksudkan untuk menampilkan kekayaan budaya nusantara di forum kenegaraan yang disaksikan luas oleh masyarakat, sekaligus sebagai bentuk apresiasi negara terhadap keberagaman suku dan tradisi di Tanah Air.

    Setiap tahun, pilihan busana adat Jokowi selalu menjadi topik hangat, media massa maupun media sosial, karena kerap disertai cerita dan makna filosofis di baliknya.

    Dalam masa kepemimpinannya, Jokowi telah mengenakan berbagai busana adat, mulai dari pakaian adat Bugis, Suku Baduy, hingga pakaian adat dari Kalimantan dan Papua.

    Sumber : Antara

  • Prabowo apresiasi MK hasilkan putusan jadi tonggak penguatan demokrasi

    Prabowo apresiasi MK hasilkan putusan jadi tonggak penguatan demokrasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo apresiasi MK hasilkan putusan jadi tonggak penguatan demokrasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 13:52 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi yang telah menghasilkan berbagai putusan penting dan menjadi tonggak penguatan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

    “(MK telah) menghasilkan berbagai putusan penting yang menjadi tonggak penguatan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Prabowo mengatakan sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menangani ratusan perkara yang mencakup pengujian undang-undang, perselisihan hasil pemilihan umum, serta perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

    Kepala Negara menilai penanganan perkara yang dilakukan MK telah melalui proses persidangan yang efektif dan tepat waktu.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Sumber : Antara

  • DPD RI siap bantu Presiden awasi jenderal di balik tambang ilegal

    DPD RI siap bantu Presiden awasi jenderal di balik tambang ilegal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DPD RI siap bantu Presiden awasi jenderal di balik tambang ilegal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan bahwa DPD melalui fungsi pengawasan yang dimiliki siap membantu Presiden Prabowo Subianto untuk mengawasi jika memang ada jenderal TNI atau Polri berada di balik praktik tambang ilegal.

    “Tentu kita melalui perangkat kita yang ada, kita punya fungsi pengawasan, kita punya fungsi legislasi, kita terus memantau dan mengawasi agar sesuai dengan pidato Presiden tadi, ya,” kata Sultan menanggapi pidato kenegaraan Presiden Prabowo saat ditemui usai Sidang Tahunan MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Ia sependapat dengan Presiden Prabowo agar pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia dikelola sesuai dengan aturan, undang-undang, maupun regulasi yang ada.

    Oleh sebab itu, Sultan mengatakan DPD RI ikut mengawasi pihak-pihak yang terlibat dalam penambangan ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

    “Bentuk pengawasan kita banyak, ya. Pengawasan kita, kita bisa turun ke daerah, memastikan bahwa semua kerja-kerja bukan hanya kerja-kerja eksekutif, tapi kerja-kerja penyelenggara negara, termasuk di dalamnya institusi, kita awasi dengan baik agar sesuai dengan tugas dan fungsinya,” katanya.

    Sultan menyebut pidato Presiden Prabowo yang menyinggung soal “orang-orang kuat” di balik tambang ilegal merupakan sesuatu hal yang baik. Pernyataan itu bukan kali pertama disampaikan Kepala Negara.

    “Tentu itu sangat baik dan Presiden itu me-mention (menyebut) ini juga bukan pertama kali. Memang di kesempatan-kesempatan sebelumnya beliau juga sangat concern (perhatian) terhadap bagaimana upaya memastikan SDA kita dikelola dengan baik dan praktik-praktik yang memang tidak benar di periode beliau juga harus dijauhi,” katanya.

    Pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat pagi, Presiden Prabowo sempat menyinggung soal tambang ilegal dan akan menertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan.

    Presiden mengaku telah mendapat laporan dari aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal di Indonesia yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp300 triliun.

    “Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini, demi rakyat Indonesia,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraannya.

    Kepala Negara memperingatkan semua pihak yang terlibat akan ditindak, termasuk “orang-orang kuat” hingga jenderal.

    “Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun. Apakah jenderal dari TNI, atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” ucap Presiden.

    Peringatan itu juga disampaikan Prabowo kepada partai politik, termasuk Partai Gerindra yang ia pimpin.

    “Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya, Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama). Anda laporan saja karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara sekalian, kalau ada yang berani,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Kita butuh koreksi dan kritik walau kadang menyesakkan

    Kita butuh koreksi dan kritik walau kadang menyesakkan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo: Kita butuh koreksi dan kritik walau kadang menyesakkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 14:18 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah membutuhkan koreksi dan kritik dari berbagai pihak, meskipun kritik tersebut kadang terasa menyesakkan.

    “Silakan yang berada di luar pemerintah, tidak ada masalah, terima kasih, kita butuh koreksi, kita butuh pengawasan, kita butuh kritik, walaupun kadang kritik itu menyesakkan juga ya. Tapi, tidak ada masalah, jangan berhenti kritik,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Prabowo menekankan pentingnya persatuan, gotong royong, dan penerapan demokrasi sesuai budaya bangsa, serta ekonomi yang berlandaskan rancang bangun para pendiri negara untuk mewujudkan Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera.

    Presiden mengatakan kesejahteraan rakyat sebagai tolok ukur keberhasilan negara merdeka. Apabila rakyat tidak sejahtera maka tujuan kemerdekaan belum tercapai.

    Oleh karena itu, Prabowo mengajak semua pihak untuk bekerja sama, meskipun terdapat perbedaan pandangan demi mencapai tujuan bersama.

    “Kita berbeda-beda boleh, tapi satu tujuan kita,” ucapnya.

    Prabowo menegaskan bahwa pihak di luar pemerintahan memiliki peran penting melalui pengawasan, koreksi, dan kritik.

    Kepala Negara mengakui kritik kadang menyesakkan, namun tetap dibutuhkan dan tidak boleh dihentikan.

    Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo juga meminta pihak-pihak yang berada di dalam koalisi pemerintah agar tetap berani mengawasi dan mengoreksi kebijakan.

    “Saya juga minta dari koalisi kita tetap di dalam koalisi harus berani mengawasi, harus berani koreksi,” kata Presiden.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Sumber : Antara

  • Kapolda Papua ajak masyarakat jaga keamanan pasca PSU Pilgub Papua 

    Kapolda Papua ajak masyarakat jaga keamanan pasca PSU Pilgub Papua 

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Kapolda Papua ajak masyarakat jaga keamanan pasca PSU Pilgub Papua 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 14:33 WIB

    Elshinta.com – Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin mengimbau para tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh agama dan semua elemen masyarakat  bersama-sama menjaga situasi keamanan yang lebih kondusif pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur Papua 2024.

    “Kita harap para tokoh-tokoh ini bisa menyampaikan pesan yang mendinginkan suasana sehingga situasi politik ini jangan berkembang menjadi situasi yang sangat krisis dan kemudian bisa berdampak terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di kabupaten maupun di provinsi Papua,” ungkap Kapolda Irjen Pol Patrige Renwarin di Sentani, Kamis (14/8/2025). 

    Dikatakan dia, menjelang penetapan hasil PSU oleh KPU Papua, Polda Papua tidak ada penambahan kekuatan anggota polisi, tetapi memberdayakan anggota yang ada di jajaran Polsek -polsek dan Polres-polres.  

    “Kita tidak ada penambahan personel dari Mabes Polri, tetapi kita akan amankan dengan anggota yang ada di Polda Papua dalam pengamanan penerapan hasil PSU Pilkada Gubernur Papua,” katanya. 

    Untuk itu, pihaknya mengharapkan partisipasi dari semua masyarakat agar semua bertanggung jawab menciptakan, memelihara situasi keamanan tetap kondusif sampai dengan pelantikan.

    “Siapa pun gubernurnya yang terpilih itu merupakan gubernur pilihan Tuhan. Kalau Tuhan tidak merestui kita tau gubernur itu jadi apa, dan yakin serta percaya semuanya baik untuk tanah Papua,” jelas Kapolda seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Jumat (15/8). 

    Patrige berpesan pada masyarakat agar tidak terpancing dengan isu-isu yang sengaja di sebar di media sosial. “Karena kita tidak mengetahui kepentingan apa mereka di tanah Papua, apakah mereka punya kepentingan untuk membuat situasi kacau di Papua atau lainnya. Namun mari bersama-sama menjaga Papua agar tetap aman dan damai sampai seterusnya,” tandasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pasca unjuk rasa, DPRD Pati buat pansus hak angket pemakzulan bupati

    Pasca unjuk rasa, DPRD Pati buat pansus hak angket pemakzulan bupati

    Sumber foto: Sutini/elshinta.com.

    Pasca unjuk rasa, DPRD Pati buat pansus hak angket pemakzulan bupati
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar oleh masyarakat Pati bersatu pada Rabu (13/8) akhirnya membuahkan hasil. Dimana, DPRD Pati membuat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Pansus yang diketuai Teguh Bandang dari Fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua Joni Kurnianto dari Fraksi Partai Demokrat dan sekretaris Pansus Muntamah dari Fraksi PKB.

    Saat pembentukan pansus semua sudah quorum yakni dari 50 anggota DPRD Pati yang hadir dan bertanda tangan ada 42 anggota. Pansus ini mulai mengelar sidang hari ini Kamis (14/8).

    Ketua Pansus, Teguh Bandang mengatakan pasca terbentuknya pansus pemakzulan bupati dalam setiap sidangnya akan dilakukan secara terbuka.

    “Masyarakat Pati bisa datang untuk menyaksikan langsung jalannya setiap persidangan,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Jumat (15/8). 

    Dijelaskan dalam hasil sidang paripurna kemarin, pansus menyepakati untuk ada pendamping dari unsur ahli hukum pidana dan ahli hukum tata negara. Pansus akan mengidentifikasi masalah hukum. Dimana, hasil investigasi Pansus nantinya akan disahkan dalam Paripurna DPRD Pati yang dilanjutkan tahapan berikutnya yakni hak menyatakan pendapat.

    “Hasil paripurna hak menyatakan pendapat kemudian disampaikan ke Mahkamah Agung (MA) dengan masa jawab paling lama 30 hari, Jika MA menyatakan terbukti, usul DPRD (Pemakzulan Bupati Pati) akan diteruskan kepada Presiden melalui Mendagri. Jika MA menyatakan tidak terbukti, maka usulan pemakzulan Bupati Pati oleh DPRD dinyatakan batal,” imbuhnya.

    Sementara itu, pasca demonstrasi tanggal 13 Agustus kemarin, situasi aktivitas perekonomian warga kota Pati sudah berjalan normal. Tampak di kawasan Alun-alun Simpang Lima Pati juga terlihat warga yang bersantai di taman. Demikian juga PKL terlihat mengatakan dagangan di trotoar alun-alun. 

    Salah satu warga Kecamatan Kota Pati Anisa mengaku kondisi warga Pati sudah normal bahkan pasca demonstrasi warga sudah beraktivitas normal. Kawasan alun-alun Simpang Lima Pati juga sudah seperti biasa banyak warga yang bersantai ditaman.

    “Kami beraktivitas normal pertokoan dan perbankan sudah buka semua,” ucapnya. 

    Sumber : Radio Elshinta