Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Tokoh agama dan adat serukan pesan perdamaian di Maluku

    Tokoh agama dan adat serukan pesan perdamaian di Maluku

    Ketua Majelis Latupati kota Ambon, Reza Valdo Maspaitella. ANTARA/ Penina F Mayaut. (Pesan damai)

    Tokoh agama dan adat serukan pesan perdamaian di Maluku
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 04 April 2025 – 15:10 WIB

    Elshinta.com – Tokoh agama dan tokoh adat menyerukan pesan perdamaian dan persaudaraan bagi masyarakat di Provinsi Maluku, agar tidak mudah terprovokasi isu-isu menyesatkan.

    “Beta (saya) ingin menyampaikan pesan bagi saudara-saudara di Negeri Tulehu, Negeri Tial, Negeri Sawai, dan Negeri Rumaholat dan Seluruh basudara (saudara) di seluruh Negeri di Tanah Maluku, mari katong (kita) hentikan dan hindari pertikaian, karena katong semua adalah satu saudara, satu tanah, satu hati, ” kata Ketua Majelis Latupati kota Ambon, Reza Valdo Maspaitella, di Ambon, Jumat.

    Ia mengatakan, sejak dahulu para leluhur telah mengajarkan filosofi hidup pela gandong, nilai persaudaraan yang mengikat masyarakat dalam kasih dan kebersamaan.

    “Tidak ada manfaat dari kebencian dan permusuhan, karena yang terluka bukan hanya kita sendiri, tetapi seluruh masyarakat, seluruh negeri, ” Katanya.

    Pela Gandong yakni tradisi perjanjian antara dua negeri yang diikat oleh sumpah, serta hubungan kekerabatan antara individu atau negeri, bukan sekadar tradisi, tetapi juga simbol persatuan, toleransi, dan perdamaian di Maluku. Nilai ini mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk bertikai, tetapi justru menjadi kekuatan untuk saling melengkapi dan memperkuat kebersamaan.

    Baik dalam adat, agama, maupun sebagai bangsa, kita diajarkan untuk menghormati satu sama lain, bersabar, menjaga persaudaraan, menjaga tanah, dan menjaga nama baik keluarga serta leluhur.

    “Ketika emosi memuncak, kita harus menahan diri, karena tidak ada kebaikan yang lahir dari permusuhan. Mengasihi dan memaafkan jauh lebih mulia daripada membenci dan melawan, ” katanya.

    Karena itu, Majelis Latupati bersama seluruh Pimpinan adat dan masyarakat adat mengajak, mari hentikan pertikaian, mari bertemu, bergandengan tangan, dan duduk bersama untuk mencari jalan damai.

    “Katong orang Maluku, besar karena memiliki persaudaraan, nilai-nilai adat, dan iman yang kuat. Mari katong jaga negeri, jaga hati, dan jaga persaudaraan, ” ujarnya.

    Ketua Sinode GPM, Elifas Maspaitella juga mengajak seluruh masyarakat mewujudkan perdamaian.

    “Saya kira pesan itu bukan sekedar nasehat kosong. Itu adalah cita-cita tertinggi dari semua umat manusia di dunia, apalagi umat beragama, karena itu, kita harus selalu menahan hati dari amarah dan dendam,” katanya.

    Harapannya, kalau ada masalah, mari dibicarakan sebagai orang basudara, jika ada kasus tertentu, seperti sengketa batas tanah, dan apalagi jika sudah diproses sesuai hukum yang berlaku, biar mekanisme hukum yang menyelesaikannya. Gereja Protestan Maluku (GPM), tetap harus menyampaikan nasehat dan anjuran kepada semua warga di Maluku Tengah, mari wujudkan damai.

    “Kita harus menjadi masyarakat yang cerdas untuk belajar keluar dari masa kelam, dan sembuhkan luka pahit masa lalu, ” katanya.

    Sumber : Antara

  • Danrem 042/Gapu siap dukung penuh pengamanan PSU di Bungo Jambi

    Danrem 042/Gapu siap dukung penuh pengamanan PSU di Bungo Jambi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Danrem 042/Gapu siap dukung penuh pengamanan PSU di Bungo Jambi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 04 April 2025 – 17:55 WIB

    Elshinta.com – Komandan Korem (Danrem) 042/Gapu Brigjen TNI Heri Purwanto menegaskan TNI siap mendukung penuh pengamanan di 21 TPS pada pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Bungo, Jambi.

    “TNI selalu bersinergi dengan Polri serta pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama PSU yang akan berlangsung 5 April 2025 dan dipastikan pengamanan dilakukan dengan maksimal demi terwujudnya pesta demokrasi yang damai,” kata Brigjen TNI Heri Purwanto, usai apel gelar pasukan, di Jambi, Jumat.

    Setelah pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Deklarasi Pilkada Damai sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil.

    Selain itu juga dilakukan pelepasan kotak suara yang akan didistribusikan ke tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Kabupaten Bungo.

    Dengan kesiapan yang matang serta sinergi yang kuat antara TNI, Polri, dan seluruh pihak terkait, diharapkan pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Bungo dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai.

    Apel ini digelar untuk mengecek kesiapan personel dan sarana pengamanan dalam memastikan PSU berjalan aman, tertib, dan kondusif.

    Dalam amanatnya, Kapolda Jambi menegaskan pentingnya sinergi semua pihak dalam menjaga stabilitas keamanan selama proses demokrasi berlangsung.

    “Kita harus memastikan jalannya PSU ini dalam keadaan aman dan lancar, dengan netralitas, profesionalisme, dan kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” kata Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar.

    Sementara itu Kodim 0416/Bungo Tebo juga menggelar apel siaga PSU yang dipimpin Mayor Inf M Tony Wijaya, yang digelar di Makodim 0416/Bute Jl Perwira No 1, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo.

    Apel gelar pasukan ini dihadiri oleh para perwira staf, Danramil jajaran Kodim 0416/Bute, serta seluruh anggota Kodim 0416/Bute.

    Pengamanan ini merupakan tugas bersama demi memastikan pelaksanaan PSU berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Seluruh personel diharapkan menjalankan tugas dengan profesional dan menjaga netralitas.

    Apel ini menjadi langkah awal dalam mengoptimalkan pengamanan serta koordinasi antara jajaran Kodim 0416/Bute dengan instansi terkait guna mendukung suksesnya pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Bungo.⁠

    Sumber : Antara

  • Pemerintah pantau kamtibmas selama Idul Fitri dan Nyepi

    Pemerintah pantau kamtibmas selama Idul Fitri dan Nyepi

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolkam RI) Budi Gunawan saat ditemui di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Minggu (30/3/2025) (ANTARA/Ilham Kausar)

    Menko Polkam: Pemerintah pantau kamtibmas selama Idul Fitri dan Nyepi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 04 April 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan pemerintah Indonesia melalui seluruh kementerian/lembaga terus memberikan pengawalan penuh terhadap kelancaran arus mudik dan stabilitas keamanan nasional.

    Hal tersebut adalah tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur Idul Fitri 1446 H dan Hari Raya Nyepi tahun 2025.

    “Bapak Presiden telah menginstruksikan bahwa negara harus hadir dan bersinergi untuk menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat, terutama selama periode libur panjang ini,” kata Budi Gunawan di Jakarta, Jumat.

    Berdasarkan pemantauan terpadu yang dilakukan jajaran Kemenko Polkam, bersama TNI, Polri, Kementerian Perhubungan dan berbagai Kementerian/Lembaga lainnya, tercatat adanya lonjakan signifikan arus kendaraan dan penumpang baik melalui jalur darat, laut, maupun udara sejak 21 Maret hingga 1 April 2025.

    Per 2 April 2025, Operasi Ketupat-Lodaya dan pemantauan lainnya telah mencatat adanya penurunan kepadatan arus lalu lintas di Jakarta yang diperkirakan akan meningkat kembali pada periode arus balik 5-7 April 2025. Salah satu data yang dikumpulkan mencatat jumlah kendaraan yang keluar dan masuk Jabodetabek melalui jalan tol dan arteri mencapai 417.974 kendaraan, jumlah ini mengalami penurunan sebesar 73,4% dibandingkan hari sebelumnya.

    Selain itu, dalam memastikan kelancaran lalu lintas pada libur lebaran, telah dilakukan rekayasa lalu lintas di beberapa titik padat, seperti contraflow dari Km 70 hingga Km 47 di Tol Jakarta-Cikampek, serta opsi one way lokal ruas Brebes dan jalur alternatif Nagrek. Di luar wilayah Jabodetabek, pengalihan arus juga dilakukan secara bertahap pada ruas Tol Solo–Jogja untuk mengantisipasi antrean di Gerbang Tol Prambanan hingga Klaten.

    “Rekayasa lalu lintas bersifat dinamis sesuai kebutuhan lapangan. Ini adalah bentuk kesiapsiagaan yang dilakukan agar masyarakat tidak terjebak dalam kemacetan panjang,” ujar Budi.

    Di sektor transportasi umum, pergerakan penumpang juga mengalami peningkatan selama libur panjang. Data per 2 April 2025, menunjukkan di Bandara Soekarno-Hatta, keberangkatan dan kedatangan masing-masing mencapai 58.392 dan 48.098 penumpang. Bandara Juanda Surabaya juga mencatat total lebih dari 23.000 penumpang.

    Tidak hanya itu, peningkatan juga terjadi pada mode transportasi darat dan laut. Di Jakarta, enam stasiun mencatat jumlah keberangkatan mencapai 108.736 penumpang dan kedatangan mencapai 87.058 penumpang.

    Di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, menjadi titik krusial dengan tercatat 63.795 penumpang tiba dan 39.657 berangkat. Meskipun sudah mulai terjadi penurunan dibanding hari-hari sebelumnya, lonjakan diperkirakan akan terjadi menjelang arus balik mudik, terutama volume kendaraan seperti bus yang juga mengakomodasi program-program mudik gratis.

    Selain sektor transportasi, tingginya pergerakan masyarakat juga tercatat di sejumlah tempat wisata. Di DKI Jakarta, beberapa obyek wisata seperti Ragunan, Monas, Ancol, TMII dan Kota Tua juga mengalami peningkatan pengunjung. Per 3 April 2025, diperkirakan pengunjung Monas mencapai lebih dari 20.000 orang. Di Jawa Barat, kawasan Bandung menerima sekitar 150.000–200.000 pengunjung harian, dan di Jawa Tengah, 102 titik wisata dikunjungi kurang lebih 45.996 orang.

    Pemerintah daerah, bersama TNI-Polri, telah menyiapkan titik-titik pengamanan, posko kesehatan, pengaturan lalu lintas, termasuk mengerahkan ribuan aparat untuk melakukan pengamanan. “Kami mengapresiasi kerja keras berbagai sektor dalam menjaga suasana tetap aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Budi Gunawan.

    Secara umum, situasi keamanan nasional dalam kondisi terkendali. Akibat penurunan kepadatan lalu lintas sejak 1 April 2025, beberapa daerah juga mengalami penurunan angka kecelakaan lalu lintas.

    Salah satunya di Jakarta, tercatat kasus kecelakaan lalu lintas mencapai 294 kejadian, angka ini juga mengalami penurunan sebesar 25,76 persen dari data tahun 2024. Selain sektor pengamanan, pemerintah juga telah mengerahkan berbagai Kementerian/Lembaga mulai dari BMKG, BNPB, hingga pemerintah daerah dalam upaya pemantauan cuaca ekstrem hingga mitigasi bencana.

    Menko Polkam menyampaikan bahwa seluruh upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan pentingnya pelayanan publik terpadu dan jaminan keamanan nasional dalam memastikan masyarakat menjalankan momentum libur panjang ini dengan aman dan nyaman.

    “Ini bukan hanya soal teknis pengaturan lalu lintas atau pengamanan tempat wisata, tapi mencerminkan kesiapan nasional dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh,” ujarnya.

    Lebih lanjut, pemerintah akan terus memantau situasi hingga seluruh rangkaian arus balik selesai.

    “Kami juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban bersama. Dengan kerja sama seluruh pihak, mari kita pastikan libur panjang ini dapat berlangsung dengan aman dan kondusif,” tutur Menko Polkam.

    Sumber : Antara

  • Polda Sulteng kerahkan 200 personel Satbrimob amankan PSU di Banggai

    Polda Sulteng kerahkan 200 personel Satbrimob amankan PSU di Banggai

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Polda Sulteng kerahkan 200 personel Satbrimob amankan PSU di Banggai
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 04 April 2025 – 14:14 WIB

    Elshinta.com – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengerahkan 200 personel Satuan Brimob (Satbrimob) untuk membantu pengamanan Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada Sabtu, 5 April 2025.

    “Sebanyak 200 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) Satbrimob Polda Sulteng telah tiba di Kabupaten Banggai untuk mempersiapkan pengamanan PSU,” kata Dansat Brimob Polda Sulteng Kombes Pol. Kurniawan Tandi Rongre dalam keterangan tertulisnya di Palu, Jumat.

    Ia mengatakan pengamanan ini bertujuan untuk menghindari potensi gangguan dan juga merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas dan ketertiban menjelang pelaksanaan PSU.

    PSU ini akan berlangsung di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Raya dan Toili. Untuk itu, kata dia, kehadiran Satbrimob Polda Sulteng diharapkan dapat memastikan kelancaran serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat selama proses pemilihan.

    Menurut dia, petugas akan ditempatkan di beberapa titik strategis, termasuk patroli di tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan yang dapat mengganggu kelancaran pemilihan.

    “Pengamanan PSU ini sangat penting untuk menjamin hak suara masyarakat di dua kecamatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Kami juga akan bekerjasama dengan aparat keamanan lainnya untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” ujarnya.

    Oleh karena itu, kata dia, Satbrimob Polda Sulteng juga akan meningkatkan kewaspadaan dan memfokuskan pengamanan pada daerah-daerah yang dianggap rawan.

    Ia mengatakan personel yang diterjunkan sudah berpengalaman dalam menangani situasi-situasi kritis dan siap mengatasi.

    Pihaknya juga akan memperketat pengamanan di sekitar lokasi tempat pemungutan suara ulang. Ia melanjutkan pengamanan yang dilakukan oleh Satbrimob Polda Sulteng tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek psikologis masyarakat.

    Menurut dia, selain pengamanan di lapangan, Satbrimob juga telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan situasi darurat.

    “Dengan kesiapan personel yang tersebar di berbagai titik, diharapkan pihak keamanan dapat segera merespons jika terjadi potensi ancaman,” ujarnya.

    Ia mengatakan pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk mengoptimalkan pengamanan di tingkat lokal.

    Sumber : Antara

  • Kemendagri tegaskan komitmen dukung kelancaran PSU pilkada

    Kemendagri tegaskan komitmen dukung kelancaran PSU pilkada

    Wamendagri Ribka Haluk saat memimpin rapat kesiapan pilkada bagi daerah yang melaksanakan PSU secara virtual dari Jakarta, Kamis (3/4/2025). ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri

    Kemendagri tegaskan komitmen dukung kelancaran PSU pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 04 April 2025 – 06:47 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikan ​​​​​Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat memimpin rapat kesiapan pilkada bagi daerah yang melaksanakan PSU pilkada secara virtual, Kamis (3/4), sebagaimana dikutip dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dalam pertemuan itu, Ribka didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdagri Tomsi Tohir, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik, Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Bahtiar.

    Ribka menekankan pelaksanaan PSU sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap tahapan demokrasi berjalan dengan baik, transparan, dan memenuhi asas keadilan bagi seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan.

    “Seluruh pihak terkait diminta agar memastikan tidak ada kendala yang menghambat jalannya proses tersebut,” ujarnya.

    Rapat ini diikuti oleh Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Maluku Utara, serta perwakilan pemerintah daerah (pemda), penyelenggara pemilu, dan unsur keamanan yang terlibat dalam proses PSU. Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesiapan dan persiapan yang telah dilakukan oleh daerah peserta PSU yang akan digelar pada 5 dan 9 April 2025.

    Rapat ini juga menjadi forum koordinasi untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dia pun mengapresiasi seluruh pihak yang tetap menjalankan tugas negara, termasuk dalam mempersiapkan PSU, meskipun masih berada dalam suasana Hari Raya Idul Fitri.

    “Saya atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Walaupun masih dalam situasi Lebaran, kita masih bisa melaksanakan tugas negara yang penting dalam rangka pelaksanaan PSU untuk lima kabupaten dan satu kota yang ada di Indonesia,” kata dia.

    Ribka meminta pelaksanaan PSU harus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam menjalankan proses pemilihan di masa mendatang karena hal ini berkaitan dengan stabilitas demokrasi dan pemerintahan di daerah, yang diharapkan semakin baik dan berkualitas.

    “Penegasan dari kami adalah bahwa PSU harus berjalan lancar, tanpa adanya temuan-temuan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Sangat diharapkan agar kejadian serupa tidak terulang lagi, karena masyarakat harus segera dilayani oleh pemimpin yang dipilih,” tegas Ribka.

    Sebagai bentuk dukungan, Kemendagri juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan dari Polri dan TNI, untuk menciptakan suasana yang kondusif selama PSU berlangsung.

    Kemendagri mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam PSU dan menggunakan hak pilihnya dengan bijak, sehingga diharapkan hasil pilkada benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat untuk melahirkan pemimpin yang mampu membawa perubahan dan kesejahteraan bagi daerah masing-masing.

    Terdapat lima kabupaten dan satu kota yang akan melaksanakan PSU Pilkada pada 5 April 2025, yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Banggai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Bungo, serta Kota Sabang. Sementara itu, PSU di Kabupaten Kepulauan Talaud dijadwalkan ulang ke 9 April 2025 karena 5 April 2025 bertepatan dengan hari Sabtu, hari peribadatan umat Kristen Advent yang mayoritas mendiami wilayah sekitar TPS setempat.

    Sumber : Antara

  • Polisi kawal ketat distribusi logistik PSU Pilkada 2024 di Banggai

    Polisi kawal ketat distribusi logistik PSU Pilkada 2024 di Banggai

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Polisi kawal ketat distribusi logistik PSU Pilkada 2024 di Banggai
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 April 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Kepolisian Resor (Polres) Banggai, Sulawesi Tengah, mengawal ketat distribusi logistik pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 dari Gudang KPU Kabupaten Banggai ke Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Simpang Raya dan PPK Toili.

    Kapolres Banggai AKBP Putu Hendra Binangkari di Banggai, Kamis, mengatakan bahwa distribusi logistik ini adalah langkah awal dalam memastikan kelancaran pelaksanaan PSU di dua kecamatan di daerah ini.

    “Semua logistik telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Banggai untuk mendukung kelancaran proses pemungutan suara ulang,” ucapnya.

    Pergeseran logistik pilkada dari gudang KPU kabupaten ke Kantor PPK Toili dan Simpang Raya, kata dia, mendapatkan pengawalan ketat.

    AKBP Putu Hendra Binangkari menyebutkan pengangkutan 63 kotak suara untuk PPK Toili dengan menggunakan KR6 Mitsubisi Canter DB-8402-LH, sedangkan 26 kotak suara PPK Simpang Raya dengan menggunakan KR6 Mitsubisi Canter L-8966-UH.

    Logistik PSU pilkada dijemput langsung oleh masing-masing kapolsek jajaran Polres Banggai dan anggota yang masuk dalam pengamanan PPK.

    Kapolres juga menekankan akan pentingnya menjaga koordinasi dan memahami hubungan tata kerja selama pengamanan berlangsung.

    Untuk itu, pihaknya terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar PSU di Kabupaten Banggai dapat berjalan lancar dan aman.

    Sementara itu, Polres Banggai mengerahkan 178 personel untuk pengamanan tempat pemungutan suara (TPS).

    Setelah penetapan hari-H pemungutan suara pada tanggal 5 April 2024, lanjut dia, kepolisian akan terus mengawal dengan ketat setiap pergeseran logistik kotak suara dari TPS ke panitia pemungutan suara (PPS), PPK, hingga gudang logistik KPU setempat.

    Sumber : Antara

  • NasDem ungkap alasan tak masuk kabinet sebab tahu diri

    NasDem ungkap alasan tak masuk kabinet sebab tahu diri

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    NasDem ungkap alasan tak masuk kabinet sebab tahu diri
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 April 2025 – 23:45 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan alasan kadernya tak ada yang mengisi posisi di Kabinet Merah Putih sebab mereka tahu diri.

    “Kenapa kami tidak ada dalam kabinet rezim Prabowo? Karena kami tahu diri, ada budaya malulah bagi kami,” kata Surya Paloh di Denpasar, Bali, Kamis.

    Surya Paloh mengingatkan kepada kadernya bahwa semasa Pilpres 2024 mereka tidak mengusung pasangan Prabowo-Gibran sehingga tidak etis partainya mendapat posisi dalam kabinet.

    “Saat ini NasDem tahu diri, memahami sepenuhnya NasDem memang tidak pantas untuk berada di dalam lapisan mengisi anggota kabinet karena memang kami tidak berjuang banyak,” ujarnya.

    Dalam Pemilu 2024, pihaknya tidak mencalonkan Prabowo sebagai presiden.

    “Maka, inilah konsekuensi politik yang harus kami buktikan, NasDem tahu diri, ada budaya malu,” sambungnya.

    Tidak mendapat kedudukan di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran juga tidak menjadikan partainya sebagai oposisi. Dalam hal ini, Surya Paloh menjamin Partai NasDem tetap mendukung dan memberi bantuan meski kontribusinya terbatas.

    Ia tak ingin masyarakat menyalahartikan tidak masuknya kader NasDem dalam kabinet. Pasalnya, dengan menjadi teman, dirasa juga bisa beri pencerahan atau berbagi ilmu pendidikan politik.

    “Bukan berarti kami anti, kami tidak suka, melainkan komitmen nilai-nilai moralitas, esensi perubahan kami perjuangkan, perilaku sikap kami buktikan, saya mau pikiran-pikiran ini terus berlanjut,” kata Surya Paloh.

    Politisi asal Banda Aceh itu juga mengungkap bahwa partainya sempat ditawari posisi. Namun, dia tolak sebagai pembuktian bahwa tidak semua partai politik di Indonesia mabuk kekuasaan.

    Saat ini posisi partainya bak uang yang memiliki dua sisi.

    Ia lantas mencontohkan dari sektor ekonomi. Ketika stabilitas ekonomi baik, akan didukung. Namun, ketika stabilitas ekonomi terganggu, tak dapat diam dan harus ikut waspada.

    Sumber : Antara

  • Kemenko Polkam pastikan layanan publik optimal selama libur Idul Fitri

    Kemenko Polkam pastikan layanan publik optimal selama libur Idul Fitri

    Staf Ahli Menko Polkam Bidang Ketahanan Nasional, Marsda TNI Oka Prawira saat melakukan peninjauan langsung ke Taman Margasatwa Ragunan dan Terminal Kampung Rambutan, Rabu (2/4). ANTARA/HO-Kemenko Polkam.

    Kemenko Polkam pastikan layanan publik optimal selama libur Idul Fitri
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 03 April 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memastikan keamanan serta penyelenggaraan pelayanan publik tetap berjalan optimal selama libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Menko Polkam menugaskan kami untuk memastikan di lapangan, untuk memastikan bahwa penyelenggaraan keamanan di kehidupan masyarakat dapat berjalan secara optimal. Khususnya pada masa liburan Idul Fitri dan liburan panjang nasional. Dan tentunya perlu diantisipasi pelayanan publik agar terwujud ketertiban dan keamanan pada masa liburan ini,” kata Oka Staf Ahli Menko Polkam Bidang Ketahanan Nasional, Marsda TNI Oka Prawira saat melakukan peninjauan langsung ke Taman Margasatwa Ragunan dan Terminal Kampung Rambutan, Rabu (2/4).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.​​​​​, Oka mengungkapkan kunjungannya ke objek-objek pelayanan publik baik di terminal maupun objek wisata untuk melihat secara langsung penyelenggaraan pelayanan publik berjalan dengan lancar. Meski ada beberapa kendala, menurutnya hal tersebut dapat diatasi oleh para pelayan publik yang bertugas.

    “Kendala yang ada yang kami dapatkan umumnya adalah masalah infrastruktur dan fasilitas publik yang perlu ditingkatkan, khususnya akses objek wisata itu perlu ada solusi agar tidak terjadi penumpukan pada masa-masa liburan yang cukup panjang dan peningkatan pengunjung yang cukup besar,” jelas Oka.

    Kepada masyarakat yang hendak kembali dari kampung halaman, Oka berpesan untuk tetap harus menjaga kesehatan serta dapat mematuhi aturan yang ada.

    “Ketertiban dan keamanan masyarakat bukan saja tanggung jawab dari pejabat atau penyelenggara pelayanan publik, tetapi dari masyarakat itu sendiri sehingga dapat adanya sinergi antara petugas dan masyarakat untuk terjaminnya kelancaran pada hari besar, khususnya pada libur panjang ini,” kata Oka.

    Sumber : Antara

  • Puan ungkap pembicaraan politik saat open house di rumah Ketua MPR

    Puan ungkap pembicaraan politik saat open house di rumah Ketua MPR

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Puan ungkap pembicaraan politik saat open house di rumah Ketua MPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 April 2025 – 00:06 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan pembicaraan politik yang dilangsungkan dalam acara open house atau gelar griya Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu.

    “Pembicaraan politiknya bahwa kami semuanya akan sama-sama bersama dalam membangun bangsa dan negara, dan semuanya akan terus bersama,” kata Puan kepada awak media setelah pertemuan.

    Selain itu, dia mengatakan dalam gelar griya yang dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih, kepala lembaga, dan pejabat publik itu turut membahas ihwal penyelenggaraan mudik Lebaran 2025.

    “Perjalanan sudah berjalan dengan baik, semuanya enggak ada kendala. InsyaAllah kita jaga perjalanan pulang kembali ke Jakarta juga berjalan dengan baik dan semuanya sehat,” katanya.

    Dia pun menyebut silaturahmi para pejabat dan elite tersebut berlangsung dengan suasana yang hangat dan gembira.

    Dia menambahkan bahwa sang ibunda, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, bahkan juga menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Ahmad Muzani melalui dirinya.

    Puan menyebut bahwa Ahmad Muzani juga telah lebih dulu bersilaturahmi dalam rangka Lebaran 2025 ke kediaman Megawati di Jakarta pada Senin (31/3).

    “Salam buat Pak Muzani, kemarin juga Pak Muzani datang, dan semua yang datang ke sini juga akan selalu bersama,” ucapnya.

    Sementara itu, Ahmad Muzani mengatakan bahwa momentum lebaran tersebut digunakan untuk menyambung tali persaudaraan, persahabatan, dan perkawanan.

    Sejumlah menteri yang hadir dalam acara gelar griya di rumah dinas Ahmad Muzani tersebut di antaranya adalah Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Selain itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

    Berikutnya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Utusan Khusus Presiden bidang Generasi Muda Raffi Ahmad, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, hingga Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

    Selanjutnya, turut hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Lalu, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, serta para Wakil Ketua DPD RI yakni Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. Kemudian hadir pula para Wakil Ketua MPR RI, yakni Abcandra Muhammad Akbar Supratman dan Eddy Soeparno.

    Open house Lebaran yang digelar sejak pukul 10.00 WIB di Kompleks Widya Chandra III Nomor 10, Jakarta Selatan, itu juga dihadiri para anggota DPR RI, DPRD, kepala daerah, dan para pejabat atau tokoh publik lainnya.

    Sumber : Antara

  • Mosi integral Natsir dan kembalinya NKRI

    Mosi integral Natsir dan kembalinya NKRI

    Pemimpin Partai Masyumi, Mohammad Natsir sekaligus mantan Perdana Menteri Indonesia di era orde lama yang pernah di penjara Soekarno selama empat tahun. (https://tinyurl.com/48t5sujk)

    3 April 1950: Mosi integral Natsir dan kembalinya NKRI
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 03 April 2025 – 06:01 WIB

    Elshinta.com – Pada 3 April 1950, Mohammad Natsir, Ketua Fraksi Partai Masyumi di parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS), mengajukan Mosi Integral yang menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia. Mosi ini berhasil mengembalikan bentuk negara Indonesia dari RIS ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengakhiri sistem federal yang dianggap memecah belah bangsa.

    Mosi Integral Natsir adalah usulan yang diajukan di parlemen RIS untuk menghapus sistem negara federal dan kembali ke bentuk negara kesatuan. Mohammad Natsir, sebagai inisiator, menilai bahwa federalisme yang diterapkan sejak Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 tidak mencerminkan semangat persatuan bangsa Indonesia.

    Mosi ini diajukan pada 3 April 1950 dalam sidang parlemen RIS di Jakarta. Saat itu, Indonesia masih dalam bentuk negara federal dengan berbagai negara bagian yang terbentuk berdasarkan perjanjian dengan Belanda.

    Ada beberapa alasan utama mengapa Mosi Integral diajukan. Pertama, ketidakpuasan terhadap RIS karena banyak daerah merasa sistem federal lebih menguntungkan kepentingan Belanda dibandingkan rakyat Indonesia. Kedua, semangat persatuan yang telah diperjuangkan sejak kemerdekaan tidak sejalan dengan bentuk negara federal. Ketiga, banyak daerah dan tokoh nasional mendukung penghapusan sistem federal demi stabilitas politik dan ekonomi.

    Mosi ini diusulkan oleh Mohammad Natsir dan didukung oleh berbagai fraksi di parlemen, termasuk beberapa pemimpin negara bagian dalam RIS yang ingin bersatu kembali dalam NKRI. Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Hatta juga mendukung perubahan ini demi persatuan bangsa.

    Mosi ini mendapatkan dukungan luas dan akhirnya disetujui, sehingga pada 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali menjadi negara kesatuan. Keputusan ini membawa stabilitas politik dan memperkuat persatuan nasional, sekaligus menghapus pengaruh Belanda dalam bentuk federalisme. Mosi Integral Natsir menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Indonesia, membuktikan bahwa persatuan adalah kunci utama dalam menjaga kedaulatan bangsa.

    Sumber : Sumber Lain