Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Semobil bersama, Presiden El-Sisi antar keberangkatan Prabowo ke Doha

    Semobil bersama, Presiden El-Sisi antar keberangkatan Prabowo ke Doha

    Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi mengantar langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Bandara Internasional Kairo, Sabtu (12/4/2025) sebelum melanjutkan lawatan kenegaraan menuju Doha, Qatar. (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Semobil bersama, Presiden El-Sisi antar keberangkatan Prabowo ke Doha
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 13 April 2025 – 06:31 WIB

    Elshinta.com – Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi mengantar langsung keberangkatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menuju Doha, Qatar, pada Sabtu (12/4) sore waktu setempat, dengan menaiki kendaraan mobil yang sama. Momen hangat tersebut terjadi usai kedua pemimpin melaksanakan kunjungan bersama ke Akademi Militer Mesir di Kairo.

    Sekretariat Presiden dalam siaran resminya, Minggu WIB, menyebutkan Presiden El Sisi dan Presiden Prabowo kembali menaiki kendaraan yang sama menuju Bandar Udara Internasional Kairo. Setibanya di bandara, kedua kepala negara berjalan bersama menyapa para pejabat pelepas dan pasukan jajar kehormatan.

    Sebelum menaiki tangga pesawat, Presiden Prabowo dan Presiden El Sisi berjabat tangan erat, menandai eratnya hubungan diplomatik dan persahabatan antarkedua negara. Sejumlah pejabat dari Mesir maupun Indonesia turut hadir dalam prosesi pelepasan tersebut. Dari pihak Mesir, tampak Menteri Sektor Bisnis Mohamed Ibrahim Ahmad Shimi dan Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser Hassan Farag Elshemy.

    Sementara dari pihak Indonesia, hadir Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf dan Atase Pertahanan KBRI Kairo Kolonel Laut (P) Dafris D. Syahruddin. Presiden Prabowo dan rombongan lepas landas dari Bandar Udara Internasional Kairo sekitar pukul 17.15 waktu setempat.

    Setelah menempuh perjalanan udara, Presiden Prabowo tiba di Bandar Udara Internasional Hammad, Doha, Qatar, pada Sabtu (12/4) pukul 21.15 waktu setempat. Kedatangan Kepala Negara disambut oleh Menteri Kebudayaan Qatar Sheikh Abdulrahman bin Hamad Al-Thani, Duta Besar RI Doha Ridwan Hassan, dan Atase Pertahanan KBRI Doha Kolonel Tengku Sony Sonatha.

    Selain itu, tampak pula pasukan jajar kehormatan dari Qatar Amiri Guard yang turut menyambut dan mengiringi Presiden Prabowo menuju kendaraan. Dari bandara, Presiden Prabowo langsung menuju hotel tempatnya bermalam selama di Doha. Esok hari, Presiden Prabowo dijadwalkan untuk melakukan kunjungan resmi sekaligus bertemu dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani. Upacara penyambutan dan pertemuan tersebut akan digelar di Istana Amiri Diwan, Doha.

    “Menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan antara Qatar dan Indonesia, juga tanda tangan berbagai perjanjian dan kesepakatan yang cukup strategis bagi kedua negara kita,” kata Presiden Prabowo dalam keterangan persnya kepada awak media pada Rabu (9/4) di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan di Doha adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

     

    Sumber : Antara

  • Prabowo disambut hangat El-Sisi setibanya di Istana Al-Ittihadiya

    Prabowo disambut hangat El-Sisi setibanya di Istana Al-Ittihadiya

    Tangkapan layar – Presiden RI Prabowo Subianto mengikuti upacara penyambutan untuk Indonesia yang diselenggarakan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Al-Ittihadiya, Kairo, Mesir dan disiarkan secara langsung melalui YouTube Istana Kepresidenan Mesir, Sabtu (12/4/2025). (ANTARA/Livia Kristianti)

    Prabowo disambut hangat El-Sisi setibanya di Istana Al-Ittihadiya
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 12 April 2025 – 21:13 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto dan rombongan mendapatkan sambutan yang hangat dari Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi setibanya di Istana Al-Ittihadiya, Kairo, Sabtu.

    Berdasarkan siaran langsung YouTube akun Istana Kepresidenan Mesir yang dipantau dari Jakarta, Sabtu, penerimaan Presiden Prabowo dan rombongan di Istana Al-Ittihadiya berlangsung sekitar pukul 17.00 WIB atau sekitar pukul 12.00 waktu setempat.

    Presiden RI Prabowo Subianto nampak menggunakan setelan jas berwarna biru tua dengan dasi senada dan peci, sedangkan Presiden El-Sisi juga menggunakan busana yang serupa yaitu setelan berwarna biru dongker disertai dasi biru tua.

    Setelah memasuki Istana Ittihadiya, Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi berdampingan mengikuti upacara penyambutan.

    Lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dikumandangkan terlebih dahulu, setelahnya “Bilady Bilady Bilady” yang merupakan lagu kebangsaan Mesir juga turut dikumandangkan.

    Para peserta upacara yang terdiri dari pasukan jajar kehormatan mengikuti prosesi upacara penyambutan begitu khusyuk. Tidak lama setelah upacara penyambutan selesai, siaran langsung dihentikan.

    Sebelumnya telah diwartakan, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menjelaskan agenda kunjungan kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto ke Kairo, Mesir.

    Setelah dilangsungkan upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi akan saling memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara.

    Selanjutnya, Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi mengadakan pertemuan tete-a-tete atau pertemuan empat mata untuk membahas berbagai isu penting, termasuk situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik di Gaza, serta penguatan kerja sama strategis antara kedua negara.

    Usai pertemuan, kedua pemimpin akan menyaksikan penandatanganan Joint Declaration on Strategic Partnership sebagai bentuk komitmen untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara di berbagai sektor.

    Kegiatan di Istana Al-Ittihadiya akan diakhiri dengan jamuan santap siang kenegaraan.

    “Setelah kegiatan di Istana Al-Ittihadiya, Bapak Presiden akan langsung menuju ke bandara untuk melanjutkan lawatan perjalanannya ke Timur Tengah ini. Beliau akan menuju ke Doha, Qatar,” Yusuf menutup pernyataannya.

    Sumber : Antara

  • Prabowo ungkap pengalaman pribadi sebagai bukti komitmen demokrasi

    Prabowo ungkap pengalaman pribadi sebagai bukti komitmen demokrasi

    Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pemaparan dalam Forum Diplomasi Antalya 2025 di Nest Convention Center, Turki, Jumat (11/4/2025). (ANTARA/HO-Antalya Diplomacy Forum)

    Prabowo ungkap pengalaman pribadi sebagai bukti komitmen demokrasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 12 April 2025 – 06:58 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum dalam pidatonya di Forum Diplomasi Antalya 2025, Jumat.

    Bertempat di Nest Convention Center, Turki, Presiden Prabowo berbagi pengalaman pribadi sebagai bukti bahwa dirinya bukan hanya percaya pada demokrasi, tetapi juga menjalaninya secara konsisten.

    “Bagi kami di negara-negara Selatan global, negara-negara yang bercita-cita meniru demokrasi Barat, kami percaya pada trias politica, pada kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat,” ujarnya diikuti dalam jaringan (daring) Antalya Diplomacy Forum di Jakarta.

    Kepala Negara menceritakan bahwa dirinya telah mencalonkan diri sebagai presiden sebanyak empat kali, dan kalah dalam tiga kesempatan.

    “Jadi, apa yang saya katakan ini mencerminkan keyakinan saya terhadap demokrasi,” katanya.

    Prabowo juga mengungkapkan, momen penting dalam perjalanan kariernya sebagai prajurit militer. Ia pernah memegang komando pasukan darat terbesar di Indonesia, namun kemudian diminta mundur dari jabatannya.

    “Secara langsung, saya dipecat. Tapi saya telah bersumpah menjunjung tinggi konstitusi. Ketika presiden meminta saya mundur, saya tidak ragu sedikit pun. Saya katakan, siap Pak,” katanya.

    Namun di tengah komitmen itu, Presiden juga menyuarakan keprihatinan atas kondisi global saat ini, khususnya konflik kemanusiaan di Gaza.

    “Sekarang kita melihat anak-anak, perempuan, pria tak bersenjata dibantai di depan mata dunia,” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa diplomasi tetap menjadi jalan terbaik, namun dunia kini menghadapi kenyataan pahit, negara-negara mulai mengalihkan sumber daya dari pembangunan ke pertahanan, karena ketidakpastian masa depan yang semakin meningkat.

    “Ini menyedihkan, tetapi saya tetap percaya, kita harus menempuh jalur diplomasi,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Prabowo usulkan penambahan anggota tetap Dewan Keamanan PBB

    Prabowo usulkan penambahan anggota tetap Dewan Keamanan PBB

    Presiden Prabowo Subianto saat berbicara di Forum Diplomasi Antalya 2025 bertempat di Gedung Nest Convention Center, Turki, Jumat (11/4/2025). (ANTARA/HO-Antalya Diplomacy Forum)

    Prabowo usulkan penambahan anggota tetap Dewan Keamanan PBB
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 12 April 2025 – 07:29 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya di Forum Diplomasi Antalya 2025, mengusulkan agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menambah jumlah anggota tetap.

    Usulan tersebut disampaikan Presiden Prabowo pada Jumat (11/4) di Gedung Nest Convention Center, Turki.

    “Kita sudah memiliki format yang baik. Namun kini, ada tuntutan agar Dewan Keamanan PBB menambah jumlah anggota tetap, untuk mencerminkan realitas dunia saat ini,” katanya diikuti dalam jaringan (daring) Antalya Diplomacy Forum 2025 di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Kepala Negara, struktur Dewan Keamanan saat ini sudah tidak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.

    Presiden menilai, negara-negara besar seperti India, Brasil, dan lainnya memiliki populasi dan peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang setara dalam struktur tertinggi PBB.

    Presiden menyebut, tidak perlu membentuk sistem baru secara keseluruhan, melainkan membangun dari lembaga yang sudah terbukti bekerja, sembari memperbaiki kekurangannya.

    “Bangunlah dari yang sudah terbukti baik. Atasi kekurangannya, tingkatkan kualitasnya,” katanya menambahkan.

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga memuji kinerja lembaga-lembaga internasional seperti WHO, UNICEF, dan FAO yang dinilai sukses dalam mengatasi tantangan global seperti kelaparan dan penyakit.

    Dewan Keamanan PBB adalah organ utama yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.

    Saat ini, Dewan Keamanan terdiri atas lima negara anggota tetap (AS, Prancis, Inggris, Rusia, dan Tiongkok) dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih secara bergilir setiap dua tahun oleh Majelis Umum PBB.

    Reformasi pertama keanggotaan dilakukan pada 1963, dengan menambah jumlah anggota tidak tetap atas enam menjadi 10. Namun, sejak saat itu, belum ada perubahan jumlah anggota tetap.

    Sumber : Antara

  • Prabowo tegaskan rencana evakuasi warga Palestina bukan untuk relokasi

    Prabowo tegaskan rencana evakuasi warga Palestina bukan untuk relokasi

    Presiden RI Prabowo Subianto berbicara dalam sesi ADF Talks dalam rangkaian Antalya Diplomacy Forum (ADF) Ke-4 2025 di Kota Antalya, Turki, Jumat (11/4/2025). ANTARA/HO-Antalya Diplomacy Forum.

    Prabowo tegaskan rencana evakuasi warga Palestina bukan untuk relokasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 12 April 2025 – 07:59 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan rencana evakuasi 1.000 warga Palestina di Gaza yang terluka akibat serangan militer Israel bukan bertujuan untuk merelokasi mereka dari rumahnya.

    Presiden menjelaskan rencana evakuasi itu hanya bersifat sementara. Jika situasi di Gaza kembali stabil, para penyintas perang yang dievakuasi itu nantinya akan dipulangkan kembali ke sana.

    “Tidak, tidak, tidak. Kita ini untuk membantu,” kata dia saat ditemui selepas menghadiri Antalya Diplomacy Forum di Kota Antalya, Turki, Jumat (11/4) sore waktu setempat.

    Prabowo mengatakan hal itu ketika menjawab pertanyaan wartawan apakah rencana evakuasi warga Palestina itu sebagai upaya merelokasi mereka ke luar Gaza.

    Presiden menekankan bahwa saat ini, rencana itu masih dikonsultasikan ke para pemimpin Palestina dan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah.

    “Ya, itu tawaran kami untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan, penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat. Kami ingin berbuat sesuatu,” kata dia.

    Namun, Prabowo tidak menjelaskan siapa pemimpin Palestina yang akan ditemui, serta tempat dan waktunya. Dia juga belum membagikan hasil konsultasinya dengan Presiden Uni Emirat Arab (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) Al Nahyan saat keduanya bertemu di Abu Dhabi, dan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat bertemu di Ankara dan Antalya.

    Presiden melawat ke lima negara Timur Tengah sejak Rabu (9/4), di antaranya untuk berdiskusi mengenai krisis kemanusiaan di Gaza dan berkonsultasi mengenai rencana Indonesia mengevakuasi rakyat Palestina yang saat ini menjadi penyintas genosida Israel.

    Kelima negara itu adalah UAE, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.

    Sebelumnya, Presiden menjelaskan rencana evakuasi warga Gaza itu dalam jumpa pers sebelum bertolak dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu dini hari.

    “Ini sesuatu yang rumit, yang tidak ringan, tetapi komitmen Indonesia dalam mendukung keselamatan rakyat Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina, saya kira mendorong pemerintah Indonesia untuk berperan lebih aktif,” kata Prabowo.

    Presiden menjelaskan rencana tersebut untuk menindaklanjuti permintaan komunitas internasional agar Indonesia perlu berperan lebih aktif, mengingat Indonesia merupakan negara non-blok dan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

    “Indonesia dianggap bisa diterima oleh semua pihak yang bertikai. Saya kira, posisi ini membuat kita memang memiliki tanggung jawab, karena itu saya sampaikan bahwa Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak untuk berperan, kami siap berperan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Indonesia,” katanya, menegaskan.

    Terkait rencana evakuasi itu, Presiden Prabowo mengatakan bahwa Indonesia siap menampung kurang lebih 1.000 warga Palestina di Gaza untuk gelombang pertama, terutama mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu.

    “Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama,” katanya.

    Namun, dia menekankan rencana itu hanya akan berjalan setelah mendapatkan “lampu hijau” dari otoritas terkait dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

    “Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali, dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut,” kata Presiden.

    Sejauh ini, Indonesia telah mengirimkan bantuan berupa makanan, alat-alat kesehatan, obat-obatan, pakaian, air bersih, untuk rakyat Palestina di Gaza, baik yang disalurkan melalui El Arish, Mesir, maupun yang diterjunkan langsung dari udara bekerja sama dengan Angkatan Udara Yordania.

    Indonesia juga telah mengirimkan kapal rumah sakit KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat untuk sandar selama beberapa bulan di El Arish dan merawat korban-korban perang dari Gaza.

    Indonesia juga mengirimkan tim dokter dan tenaga kesehatan ke Rafah, Gaza, untuk memberikan layanan kesehatan di rumah sakit lapangan milik UAE, dan di rumah sakit terapung, yang juga milik UAE, di El Arish, Mesir.

    Dokter-dokter dan tenaga kesehatan yang saat ini bekerja merawat pasien di Gaza dan El Arish itu merupakan prajurit-prajurit TNI dari Korps Kesehatan tiga matra TNI.

    Sumber : Antara

  • Bawaslu awasi PSU 6 Daerah, meski lancar dengan 4 catatan

    Bawaslu awasi PSU 6 Daerah, meski lancar dengan 4 catatan

    Gedung Bawaslu Pusat. Foto: Istimewa

    Bawaslu awasi PSU 6 Daerah, meski lancar dengan 4 catatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 12 April 2025 – 00:25 WIB

    Elshinta.com – Demi mencegah berulangnya pelanggaran Pemilihan, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) melakukan pengawasan melekat Pemungutan Suara Ulang (PSU), pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 131 TPS di enam daerah, yakni Kota  Sabang, Kabupaten Kep. Taliabu, Kabupaten Banggai, Kabupaten Bungo, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Kep. Talaud pada 5 dan 9 April 2025.

    Hasil pengawasan mendapati PSU secara umum berjalan lancar yang ditandai di antaranya pelaksanaan sesuai prosedur, keamanan terjamin, logistik tepat waktu, maupun pemilih akurat. Namun, Bawaslu mencatat masih terdapat empat permasalahan dalam persiapan dan pelaksanaan PSU tersebut.

    Rincian permasalahan dalam persiapan dan pelaksanaan PSU adalah sebagai berikut:

    a. Logistik pemungutan suara ulang tidak tepat jumlah, terjadi pada empat TPS di

    Kabupaten Banggai, yakni kelebihan satu surat suara di TPS 2 Kencana, TPS 3

    Rusa Kencana, TPS 1 Cendana, dan kekurangan 100 surat suara di TPS 02

    Singkoyo.

    b. Pemungutan suara dimulai tidak tepat waktu yakni di atas pukul 07.00 karena

    saksi pasangan calon belum seluruhnya hadir, terjadi di tiga TPS, yakni pada

    TPS 2 Talang Sungai Bungo (Kabupaten Bungo), TPS 1 Sumber Mulia

    (Kabupaten Banggai), dan TPS 1 Bulude (Kabupaten Kep. Talaud).

    c. Saksi mengenakan atribut calon/Pasangan Calon, terjadi di satu TPS, yakni di

    TPS 1 Dwipa Karya (Kabupaten Banggai).

    d. Kesalahan dalam pengisian daftar hadir, terjadi pada delapan TPS di Kabupaten

    Banggai dan satu TPS di Kabupaten Bungo.

    * Kabupaten Banggai:

    – Kesalahaan ceklis kehadiran di nama nama pemilih yang tidak datang

    atau perbedaan jenis kelamin di tiga TPS (TPS 2 Simpang Dua, TPS 1

    Rusa Kencana dan TPS 2 Tanah Abang),

    – Kesalahan pemilih menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan TPS

    yang sudah ditetapkan di satu TPS (TPS 3 Sumber Mulia), dan

    – Kesalahan penempatan tanda tangan/cap jempol di kolom di pemilih lain

    di empat TPS (TPS 3 Rusa Kencana, TOS 2 Tolisu, TPS 1 Sentral Sari

    dan TPS 1 Singkoyo).

    * Kabupaten Bungo

    – Kesalahan penempatan tanda tangan/cap jempol di kolom di pemilih lain

    di TPS 3 Sarana Jaya.

    Terhadap permasalahan pemungutan suara, jajaran pengawas Pemilihan

    menyampaikan saran kepada KPPS agar:

    a. Terhadap Logistik pada pemungutan suara ulang tidak tepat jumlah, maka

    kelebihan surat suara harus dipisahkan dan diamankan, sedangkan kekurangan

    surat suara wajib dicatat dalam formulir kejadian khusus. Surat suara tambahan

    dapat didatangkan dari TPS lain yang masih memiliki kelebihan, dan proses

    tersebut juga harus dicatat dalam formulir kejadian khusus;

    b. Terhadap pemungutan suara dimulai tidak tepat waktu, Rapat pemungutan suara

    ditunda sampai 30 menit dan dicatat dalam kejadian khusus;

    c. Terhadap saksi mengenakan atribut calon/Pasangan Calon, memberi teguran

    kepada saksi yang mengenakan atribut pasangan calon dan melepaskan atribut

    yang digunakan serta dicatat dalam kejadian khusus;

    d. Terhadap kesalahan dalam pengisian daftar hadir, mencoret garis dua pada

    tanda tangan/cap jempol yang salah dan meminta pemilih menandatangani/cap

    jempol pada kolom yang sesuai serta dicatat dalam kejadian khusus.

    Terhadap saran perbaikan yang berkaitan dengan masalah prosedur telah ditindaklanjuti KPPS dan PPS dan diselesaikan sesuai tingkatan. Pada pelaksanaan PSU di enam daerah ini, minim terjadi dugaan pelanggaran. Hal ini merupakan hasil koordinasi intensif Bawaslu bersama KPU dan stakeholders terkaituntuk memastikan akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih, ketersediaan logistik secara tepat, ketepatan prosedur, dan mitigasi kerawanan secara cepat. Mitigasikerawanan tersebut di antaranya:

    1. patroli pengawasan dan sosialisasi mengenai larangan, hak, dan kewajiban bagi

    pemilih dalam penyelenggaraan PSU (semua kabupaten/kota);

    2. penyamaan persepsi terkait perbedaan penafsiran teknis pelayanan pemilih

    dalam PSU (Kabupaten Banggai, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kep. Taliabu);

    3. indentifikasi pemilih yang tidak memiliki biodata kependudukan dan dokumen

    pengganti yang absah dan pencegahan agar pemilih tersebut tidak diberikan

    layanan memilih (Kabupaten Banggai dan Kabupaten Kep. Taliabu);

    4. pemasangan CCTV di 21 TPS oleh kepolisian (Kabupaten Bungo);

    5. pencegahan pemberian layanan memilih bagi pemilih yang datang melewati

    pukul 13.00 waktu setempat (Kabupaten Buru dan Kabupaten Bungo);

    6. Pencegahan pemberian layanan pemilih bagi pemilih di luar wilayah domisili

    (Kabupaten Buru dan Kabupaten Bungo); dan

    7. pelayanan hak pilih mendatangi pemilih yang sakit (Kota Sabang dan Kabupaten

    Kep. Taliabu).

    Bawaslu terus berkomitmen mengawasi pelaksanaan PSU Pemilihan gelombang III

    Pasca-Putusan MK pada 19 April 2025 yang jujur, adil, dan demokratis melalui kewenangan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Penulis: Vivi Trisnavia/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Peran KORPRI dalam pendampingan hukum bagi ASN

    Peran KORPRI dalam pendampingan hukum bagi ASN

    Kepala BKN sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh (kiri) dengan Sekjen MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pengurus Korpri Setjen MPR Siti Fauziah (kanan). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

    BKN: Peran KORPRI dalam pendampingan hukum bagi ASN
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Jumat, 11 April 2025 – 16:53 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Zudan Arif mengungkapkan bahwa KORPRI terus mendukung advokasi atau pendampingan hukum bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni salah satunya dengan dibentuknya Lembaga Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum di dalam organisasi KORPRI sendiri.

    Hal itu disampaikan Zudan saat membuka Webinar Ke-106 KORPRI Menyapa ASN dengan tema Webinar Korpri Sosialisasi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) secara daring, Kamis (10/4).

    “Profesi ASN memiliki keterkaitan erat dengan proses hukum sehingga harus memahami yang namanya hukum acara perdata, pidana, tata usaha negara, hingga konstitusi,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Oleh karena itu, menurutnya, KORPRI yang berfungsi salah satunya untuk menjaga kode etik profesi sebagaimana diamanatkan UU ASN, memiliki peran penting termasuk dalam aspek perlindungan atau advokasi bagi seluruh ASN.

    “Peran KORPRI diperlukan untuk pendampingan hukum untuk anggotanya yang bermasalah dengan hukum. Untuk itu kalau nanti sudah dibentuk PKPA ini, ini bisa kita gunakan untuk melakukan antisipasi sekaligus pencegahan pencegahan agar tidak terjadi masalah hukum bagi para ASN,” ujarnya.

    Dia juga mengatakan melalui momentum ini KORPRI dapat meningkatkan perannya bagi seluruh ASN di kementerian/lembaga dan instansi pemerintah daerah.

    Khususnya dengan PKPA ini, ia berharap KORPRI dapat lebih solid dan dapat memberikan pendampingan atau advokasi bagi para ASN yang tengah dihadapkan dengan permasalahan hukum.

    Selain itu, Zudan juga menyampaikan bahwa sejak masa pandemi COVID-19, KORPRI secara rutin menggelar webinar untuk menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan sesuai amanat UU ASN.

    Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan seluruh pengurus dan anggota KORPRI di manapun, termasuk yang bekerja di perwakilan Indonesia di Luar Negeri.

    “KORPRI menjadi sebuah organisasi yang mewadahi para ASN secara konsisten berbagi informasi untuk meningkatkan kompetensi, dan berbagai pengetahuan yang beragam sesuai dengan kebutuhan para ASN,” pungkas Zudan.

    Sumber : Antara

  • DPR siap panggil Kemenkes hingga RSHS terkait kasus dokter PPDS

    DPR siap panggil Kemenkes hingga RSHS terkait kasus dokter PPDS

    Situasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/4/2025). (ANTARA/Rubby Jovan)

    DPR siap panggil Kemenkes hingga RSHS terkait kasus dokter PPDS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 11 April 2025 – 11:34 WIB

    Elshinta.com – Komisi IX DPR RI siap memanggil sejumlah pihak, mulai dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Dekan FK Unpad, RSHS Bandung, Konsil Kedokteran Indonesia, hingga Kemendiktisaintek untuk membahas kasus pemerkosaan oleh calon dokter spesialis anastesi di RSHS.

    “Langkah ini diambil untuk meminta klarifikasi, mengevaluasi sistem pembinaan dan pengawasan tenaga medis, serta memastikan kasus serupa tidak terulang di masa mendatang,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh dalam keterangan kepada wartawan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Ia juga menegaskan Komisi IX DPR mengecam kasus pemerkosaan itu.

    Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan kegagalan sistem pengawasan hingga perlindungan pasien di lingkungan rumah sakit.

    Dia juga mengatakan kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh dokter residen PPDS anestesi Unpad di RSUP Hasan Sadikin (RSHS) Bandung itu harus segera ditanggapi dengan melakukan perbaikan secara menyeluruh dan sistemik.

    “Kami meminta Kementerian Kesehatan RI dan Konsil Kedokteran Indonesia untuk melakukan evaluasi dan tindakan disipliner terhadap tenaga medis yang terlibat,” ucapnya.

    Menurut dia, Universitas Padjadjaran (Unpad) dan RSHS Bandung harus memperkuat sistem pelaporan, perlindungan korban, dan pengawasan terhadap peserta pendidikan dokter spesialis.

    Selain itu, Kementerian Kesehatan perlu memberikan pendampingan psikologis, hukum, dan kesehatan kepada korban sebagai bentuk pemulihan hak-hak korban, sesuai amanat Pasal 55 dan 64 Undang-Undang Kesehatan.

    Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Barat menahan seorang dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) berinisial PAP (31) atas dugaan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

    Polisi juga mengungkapkan adanya indikasi kelainan perilaku seksual pada pelaku, yang menjadi tersangka kasus pemerkosaan terhadap keluarga pasien. Temuan itu berdasarkan pemeriksaan awal terhadap dokter PPDS terduga pelaku pemerkosaan berinisial PAP (31).

    Sumber : Antara

  • DPR minta RS perketat seleksi tenaga medis imbas kasus dokter PPDS

    DPR minta RS perketat seleksi tenaga medis imbas kasus dokter PPDS

    Polda Jabar saat menghadirkan tersangka berinisial PAP atas kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada keluarga pasien di Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/4/2025). (ANTARA/Rubby Jovan)

    DPR minta RS perketat seleksi tenaga medis imbas kasus dokter PPDS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 11 April 2025 – 11:49 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta seluruh rumah sakit (RS) memperketat seleksi tenaga medis dan residen untuk mencegah berulangnya kasus seperti pemerkosaan oleh peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran.

    “Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi rumah sakit agar menerapkan manajemen seleksi dan pengawasan yang lebih ketat untuk mengantisipasi kejadian serupa,” kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Pimpinan DPR di bidang kesejahteraan rakyat (kesra) itu pun meminta agar pelaku pemerkosaan itu dihukum seberat-beratnya.

    Menurut Cucun, tidak ada toleransi terhadap tindakan pemerkosaan, terlebih jika dilakukan oleh tenaga medis yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat.

    “Lebih-lebih tempatnya di rumah sakit yang berkewajiban untuk memastikan keamanan bagi masyarakat,” kata dia.

    Ia mengingatkan pelaku harus tetap diproses secara hukum, walaupun telah di-blacklist Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan menyampaikan permintaan maaf.

    “Tindakan pelaku tetap harus diproses hukum untuk mendapatkan sanksi. Hal ini sebagai upaya penegakan keadilan dan edukasi publik,” ucapnya.

    Ia juga mendorong adanya kerja sama yang erat antara pihak manajemen RSUP Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dan Universitas Padjadjaran dalam pemulihan korban.

    Dia menekankan pentingnya pendampingan psikologis dan sosial secara optimal agar korban bisa bangkit dari trauma.

    “Hal ini untuk memastikan bahwa pendampingan terhadap korban dan proses pemulihan benar-benar optimal sehingga dampak psikologis dan sosial dapat diatasi,” kata dia.

    Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Barat menahan seorang dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) berinisial PAP (31) atas dugaan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.

    Polisi juga mengungkapkan adanya indikasi kelainan perilaku seksual pada pelaku, yang menjadi tersangka kasus pemerkosaan terhadap keluarga pasien. Temuan itu berdasarkan pemeriksaan awal terhadap dokter PPDS terduga pelaku pemerkosaan berinisial PAP (31).

    Sumber : Antara

  • Perda pengendalian miras jadi prioritas

    Perda pengendalian miras jadi prioritas

    Bupati Manokwari Hermus Indou dan Wakil Bupati Manokwari H. Mugiyono (ANTARA/Ali Nur Ichsan)

    Bupati Manokwari: Perda pengendalian miras jadi prioritas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 April 2025 – 15:24 WIB

    Elshinta.com – Bupati Manokwari, Papua Barat Hermus Indou menyatakan penyusunan peraturan daerah (perda) pengendalian minuman keras (miras) atau minuman beralkohol menjadi prioritas Pemkab Manokwari dalam masa kepemimpinannya.

    “Untuk itu penyusunan rancangan perda (ranperda) pengendalian minuman beralkohol kita masukan dalam program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Manokwari,” kata Hermus di Manokwari, Jumat (11/4).

    Ia mengatakan, dalam program 100 hari kerjanya, Pemkab Manokwari menggodok 11 ranperda untuk segera diterbitkan.

    Salah satu ranperda yang paling krusial dan mendapat atensi khusus adalah ranperda pengendalian minuman beralkohol sebab selama ini Pemkab Manokwari tidak mempunyai landasan hukum dalam mengatur peredaran miras.

    Perda Manokwari nomor 5 Tahun 2006 tentang larangan memasukkan, menyimpan, mengedarkan, menjual dan memproduksi minuman beralkohol telah dibatalkan karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2014.

    Kondisi tersebut membuat minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari dikelola secara ilegal dan manfaatnya tidak dirasakan sama sekali oleh pemerintah maupun seluruh masyarakat.

    Ketiadaan aturan dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan miras lantaran tidak adanya kontrol dari pemerintah.

    Jika tidak bisa dilarang, maka Pemkab Manokwari perlu membuat regulasi agar peredaran miras dapat diatur dan memberi manfaat bagi warga Manokwari.

    “Dilarang atau tidak dilarang, minuman beralkohol tetap saja beredar. Karena itu, kita perlu segera menuntaskan perda ini sehingga dapat mengatur demi kepentingan pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

    Dalam menyusun ranperda miras, Pemkab Manokwari tidak bertindak sendiri, melainkan akan melibatkan partisipasi masyarakat terutama tokoh agama dan tokoh adat.

    Selain itu, Pemkab Manokwari juga bekerjasama dengan akademisi yaitu Universitas Papua (Unipa) dalam penyusunan ranperda.

    Dengan pelibatan masyarakat diharapkan ranperda bisa lebih efektif dan diterima masyarakat ketika sudah ditetapkan menjadi perda.

    “Kita berharap kajian akademiknya bisa kita tuntaskan, lalu kemudian konsultasi publik juga bisa kita tuntaskan, sehingga proses legal standing bisa segera kita tuntaskan,” katanya.

    Sumber : Antara