Category: elshinta.com Politik

  • Menteri Kabinet Merah Putih silaturahmi ke Jokowi hal baik

    Menteri Kabinet Merah Putih silaturahmi ke Jokowi hal baik

    Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan keterangan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

    Ketua DPR: Menteri Kabinet Merah Putih silaturahmi ke Jokowi hal baik
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 14 April 2025 – 19:29 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan silaturahmi yang dilakukan sejumlah menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo sebagai hal yang baik.

    “Silaturahmi pada masa Lebaran akan sangat baik,” kata Puan di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dalam kesempatan itu, Puan juga menepis isu matahari kembar yang muncul usai silaturahmi para menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman Jokowi.

    “Matahari kembar? Presiden saat ini, Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Sebelumnya, sejumlah menteri yang duduk di Kabinet Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo pada momen Hari Raya Idul Fitri 2025.

    Beberapa menteri yang hadir, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Selain itu, ada juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Sumber : Antara

  • Pemprov Lampung anggarkan Rp10 miliar bantu PSU Pesawaran

    Pemprov Lampung anggarkan Rp10 miliar bantu PSU Pesawaran

    Penjabat Sementara (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung M Firsada saat memberi keterangan terkait pemungutan suara ulang di Kabupaten Pesawaran. Bandarlampung, Senin (14/4/2025). ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.

    Pemprov Lampung anggarkan Rp10 miliar bantu PSU Pesawaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 14 April 2025 – 16:53 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengalokasikan anggaran sebanyak Rp10 miliar untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di Kabupaten Pesawaran.

    “Pemerintah Provinsi Lampung akan membantu dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Pesawaran nanti, agar dapat terlaksana dengan lancar,” ujar Penjabat Sementara (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung M Firsada di Bandarlampung, Senin.

    Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan menganggarkan dana untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Pesawaran sebanyak Rp10 miliar, sesuai dengan anjuran dan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

    “Nilai ini sudah sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, dan kami secepatnya akan melakukan perubahan anggaran untuk penganggaran pemungutan suara ulang di Kabupaten Pesawaran,” katanya.

    Dia mengatakan perubahan anggaran tersebut akan dilakukan melalui pelaksanaan perubahan Peraturan Gubernur Lampung.

    “Kami akan memproses perubahan Peraturan Gubernur Lampung, dengan diubah maka bisa dilakukan penganggaran ulang. Dan ditargetkan sebelum 20 hari Peraturan Gubernur Lampung sudah ada,” ucap dia.

    Ia melanjutkan nantinya anggaran pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Pesawaran akan dianggarkan melalui belanja bantuan keuangan khusus.

    “Saat ini ada waktu 40 hari sebelum pukul 24 Mei nanti, kami secepatnya akan melakukan perubahan anggaran. Nanti nilai kebutuhan anggaran itu akan menyesuaikan. Karena berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang tahapannya panjang ini, sedangkan kalau ini tahapannya pendek. Berarti biaya yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi juga,” tambahnya.

    Sumber : Antara

  • Pengamat sebut PSU Pilkada Kabupaten Serang lebih rawan politik uang

    Pengamat sebut PSU Pilkada Kabupaten Serang lebih rawan politik uang

    Petugas merapihkan logistik untuk didistribusikan ke Kecamatan di Gudang logistik KPU Kabupaten Serang, Banten, Senin (14/4/2025). (ANTARA/Desi Purnama Sari)

    Pengamat sebut PSU Pilkada Kabupaten Serang lebih rawan politik uang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 14 April 2025 – 18:17 WIB

    Elshinta.com – Pengamat politik sekaligus peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang memiliki tingkat kerawanan politik uang lebih tinggi dibandingkan saat pemungutan 27 November 2024.

    Usep Saepul Ahyar, di Serang, Senin, mengatakan, PSU merupakan pertarungan kedua bagi kedua pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Serang. Oleh karena itu, penggunaan politik uang dan instrumen lainnya diprediksi bakal jauh lebih tinggi.

    “Money politik itu saya kira bukan soal besar atau kecil, tapi kan itu tidak baik dalam konteks demokrasi. Dan itu potensi ada di semua calon,” katanya.

    Oleh karena itu, kata Usep, penyelenggara dan bawaslu harus melakukan upaya-upaya antisipasi guna mewaspadai praktik politik uang di PSU ini. Edukasi dan pengawasan dalam menghadapi PSU ini sangat penting untuk dilakukan.

    “Kalau hanya menyelenggarakan saja, tapi hal-hal lainnya soal keadilan pemilu, soal pengawasan, soal jujur dan adil itu tidak dilakukan apa artinya pemilu,” katanya.

    Dikatakan Usep, selain politik uang, kerawanan di PSU ini masih sama seperti kerawanan yang terjadi saat 27 November 2024. Yakni kerawanan netralitas ASN, kepala desa, maupun potensi keterlibatan Bupati Serang dan juga Mendes.

    Ia juga menilai kedua calon di PSU Pilkada Kabupaten Serang ini memiliki akses yang sama terhadap kekuasaan. Sehingga kerawanan-kerawanan tersebut seharusnya sudah diantisipasi.

    “Nah pemainnya juga tetap sama, dua-duanya juga punya akses ke kekuasaan. Jadi kerawanan yang sesungguhnya harusnya sudah mulai diantisipasi oleh pengawas,” tuturnya.

    Selain itu, kata Usep, yang seharusnya diantisipasi juga terkait potensi penurunan angka partisipasi di PSU ini. Karena biasanya masyarakat jenuh untuk datang kedua kalinya ke TPS. Sehingga harus dilakukan upaya-upaya untuk menjaga angka partisipasi.

    “Partisipasi pemilih yang rendah itu menurut saya harus diantisipasi,” imbuhnya.

    Sumber : Antara

  • KPU dorong pemilih gunakan hak suara di PSU Banjarbaru

    KPU dorong pemilih gunakan hak suara di PSU Banjarbaru

    Spanduk sosialisasi PSU Banjarbaru terpasang di Jalan Angkasa, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. ANTARA/Firman.

    KPU dorong pemilih gunakan hak suara di PSU Banjarbaru
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 13 April 2025 – 22:29 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan (KPU Kalsel) bekerja keras mendorong pemilih untuk menggunakan suara dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru yang dilaksanakan pada 19 April 2025.

    “Kami telah melakukan segala daya upaya agar masyarakat Banjarbaru mau menggunakan hak suaranya di PSU,” kata Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa di Banjarbaru, Minggu.

    Langkah-langkah sosialisasi pun gencar dilakukan KPU termasuk lewat pemasangan spanduk dan baliho di titik strategis serta siaran radio lokal.

    Kemudian menggerakkan badan ad hoc seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang diharapkan langsung berinteraksi dengan warga melakukan sosialisasi PSU.

    “Tentunya peran teman-teman media juga sangat membantu kami yang terus memberikan pemberitaan mencerahkan bagi masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya,” ucap Tenri.

    Dengan segala upaya tersebut, KPU mengharapkan partisipasi pemilih bisa mencapai 75 hingga 80 persen dari DPT di Banjarbaru sebanyak 195.819 pemilih terdiri dari 95.498 pemilih laki-laki dan 100.321 pemilih perempuan.

    Diketahui pada Pilkada Serentak 27 November 2024 lalu, partisipasi pemilih di Banjarbaru hanya sekitar 58 persen.

    Angka tersebut berdasarkan total suara sah dan tidak sah yang mencapai 114.871.

    Pasangan Erna Lisa Halaby dan Wartono meraih 36.135 suara dinyatakan pemenang oleh KPU Banjarbaru.

    Sedangkan pasangan petahana Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah memperoleh 78.736 suara namun suaranya dianggap nol alias tidak sah lantaran telah didiskualifikasi KPU Banjarbaru sebelum pencoblosan.

    Pada akhirnya keputusan KPU Banjarbaru dianulir Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan PSU dengan mekanisme pasangan Erna Lisa Halaby dan Wartono melawan kotak kosong.

    Sumber : Antara

  • Kedekatan Erdogan-Prabowo bisa jadi kekuatan alternatif lawan dominasi sistem global

    Kedekatan Erdogan-Prabowo bisa jadi kekuatan alternatif lawan dominasi sistem global

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Pengamat: Kedekatan Erdogan-Prabowo bisa jadi kekuatan alternatif lawan dominasi sistem global
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 13 April 2025 – 17:56 WIB

    Elshinta.com – Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESE), Khairul Fahmi menilai keakraban antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dapat menjadi poros baru kekuatan dunia dan simbol perlawanan terhadap dominasi sistem global.

    Fahmi memulai analisanya dari sebuah foto Erdogan menggamit lengan Prabowo, saat keduanya berjalan berdampingan menyusuri istana yang terang dan megah di Ankara. Suasana resmi itu dipenuhi gestur hangat, diapit para pejabat, pengawal dan kamera yang membingkai langkah kedua pemimpin.

    “Ini bukan hanya tentang sorotan media, tetapi juga menjadi jendela untuk memahami arah baru dunia. Erdoğan, pemimpin tangguh yang telah lama menjadi simbol keteguhan dunia Muslim, seakan memberikan pengantar istimewa bagi Prabowo, pemimpin baru dari Asia Tenggara yang tengah memainkan peran globalnya,” ujar Fahmi saat dimintai keterangan Sabtu (12/4).

    Menurut Fahmi gestur erat itu menyiratkan lahirnya poros baru antara Jakarta dan Ankara, poros yang tak hanya dibangun di atas kepentingan ekonomi atau pertahanan, tetapi juga nilai, sejarah, dan tanggung jawab moral bersama.

    “Dunia menyaksikan kebangkitan dua bangsa besar dari Selatan Global, Indonesia dan Turki yang ingin menawarkan alternatif atas dominasi lama, menyusun ulang arsitektur global menuju tatanan yang lebih adil, multipolar, dan manusiawi,” kata Fahmi.

    Sebelum pertemuan bilateral di istana, Prabowo mendapat kehormatan langka untuk berbicara di hadapan parlemen Turki. Di forum tinggi itu, ia menyampaikan pidato yang bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan deklarasi nilai dan arah kepemimpinan moral.

    Prabowo pun menyitir tokoh besar Turki, Mustafa Kemal Ataturk dan Sultan Mehmed II, bukan hanya sebagai simbol kejayaan masa lalu, tetapi sebagai inspirasi untuk membangun peradaban modern yang berdaulat dan beradab.

    Prabowo juga menyuarakan kepedulian mendalam atas tragedi kemanusiaan di Gaza. “Dan kami merasa ingin bersama Turki membela rakyat, kebenaran, di dunia yang sekarang penuh dengan ketidakpastian,” demikian kata Prabowo, dalam pidato yang disambut 17 kali tepuk tangan dari para anggota parlemen Turki.

    “Erdogan juga secara pribadi memuji isi dan semangat pidato tersebut. Dalam pertemuan bilateral, keduanya menegaskan komitmen memperkuat kerja sama dalam bidang teknologi, pendidikan, industri pertahanan, hingga diplomasi kemanusiaan,” jelas dia.

    “Dalam lanskap global yang tengah bergerak menuju multipolaritas, poros Ankara–Jakarta hadir sebagai kekuatan alternatif. Bukan sekadar reaksi terhadap polarisasi lama antara Barat dan Timur, tetapi juga respons strategis terhadap tekanan baru seperti kebijakan proteksionis dan perang tarif gaya Trump yang kembali menghantui negara-negara berkembang,” lanjutnya.

    Fahmi mencatat bahwa Turki, di bawah kepemimpinan Erdogan, telah berhasil membangun industri pertahanan mandiri. Menurut SIPRI, ekspor senjata Turki meningkat hampir 70 persen dalam lima tahun terakhir.

    Sementara Indonesia, melalui Prabowo, menunjukkan tekad untuk mengejar kemandirian strategis dalam bidang pertahanan dan ketahanan nasional. Kolaborasi kedua negara dalam alih teknologi UAV, sistem pertahanan udara, hingga kendaraan taktis menjadi pilar penting dari poros ini.

    “Tapi kekuatan poros ini tidak hanya bersifat teknokratik. Kerja sama Indonesia-Turki juga menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi sistem global yang timpang. Ini adalah bagian dari kebangkitan Selatan Global, gerakan moral dan strategis yang menolak untuk sekadar menjadi objek permainan kekuasaan dunia. Bagi negara-negara Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin yang selama ini terpinggirkan, poros ini adalah isyarat bahwa dunia baru bisa dan sedang dibentuk oleh mereka yang dulu tidak diperhitungkan,” terangnya.

    Fahmi menilai poros Jakarta dan Ankara juga mampu menjadi jangkar bagi stabilitas kawasan masing-masing. Bukan hanya karena kekuatan militernya, tetapi karena kemampuannya membangun hubungan lintas kawasan, dan memosisikan diri sebagai pemimpin regional yang terbuka, bermartabat, dan rasional.

    Setidaknya menurut Fahmi, porous Erdogan-Prabowo menyatukan tiga kekuatan besar yang saling menopang: pertahanan, diplomasi nilai, dan integrasi peradaban. Di bidang pertahanan, kerja sama teknologi dan industri alutsista membuka jalan bagi kemandirian strategis yang lebih konkret. Ini bukan sekadar urusan kontrak, tapi agenda jangka panjang untuk menciptakan ekosistem pertahanan yang mandiri dan berkelas dunia.

    “Dalam diplomasi nilai, kedua negara berbagi kepedulian atas isu-isu global, terutama Palestina. Posisi vokal Indonesia dan Turki dalam menanggapi tragedi kemanusiaan, termasuk di Gaza, menjadikan mereka kekuatan moral yang tidak bisa diabaikan. Ini bukan hanya tentang narasi, tetapi tentang komitmen untuk memperjuangkan keadilan dalam sistem internasional yang cenderung tumpul terhadap penderitaan di Selatan dunia,” ujar dia.

    Lebih jauh, kerja sama ini dinilai menyentuh dimensi peradaban, di mana Indonesia dan Turki adalah dua negara demokratis berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Keduanya memiliki legitimasi moral dan historis untuk mengajukan alternatif bagi dunia yang sedang kehilangan arah. Dalam forum seperti G20, OKI, dan PBB, suara gabungan Jakarta-Ankara bisa menjadi kekuatan baru dalam memperjuangkan arsitektur dunia yang lebih manusiawi.

    “Apa yang dilakukan Prabowo dan Erdogan bukan hanya langkah pragmatis. Ini adalah kelanjutan dari cita-cita besar Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955. Dulu, para pendiri gerakan nonblok berdiri untuk menolak dominasi dua kutub dunia. Kini, poros Ankara-Jakarta melanjutkan semangat itu: berdiri di tengah, mandiri dalam arah, dan berani memimpin dunia menuju tatanan baru yang lebih setara,” kata Fahmi.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Demokrat nilai wajar menteri Prabowo silaturahmi dengan Jokowi

    Demokrat nilai wajar menteri Prabowo silaturahmi dengan Jokowi

    Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat menghadiri agenda diskusi yang digelar The Yudhoyono Institute bertajuk Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global di Jakarta, Minggu (13/4/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    Demokrat nilai wajar menteri Prabowo silaturahmi dengan Jokowi
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 13 April 2025 – 19:25 WIB

    Elshinta.com – Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai sejumlah menteri dari kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merupakan hal yang wajar.

    Pasalnya, kata dia, Jokowi memiliki pengalaman selama 10 tahun memimpin Republik Indonesia sehingga ilmu dan kebijaksanaannya bisa membantu memberi masukan dalam konteks pemerintahan yang kini dipimpin oleh Prabowo Subianto.

    “Kami melihatnya kalau menteri-menteri masih ada yang suka mendatangi rumah Pak Jokowi, ya biasa saja. Yang suka mengunjungi rumah Pak SBY juga banyak kok,” kata Herzaky saat menghadiri agenda diskusi yang digelar The Yudhoyono Institute bertajuk Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, kunjungan menteri-menteri ke rumah Jokowi itu tidak bisa diartikan sebagai fenomena matahari kembar.

    Herzaky yakin pertemuan menteri Kabinet Merah Putih dengan Jokowi itu sudah sepengetahuan Prabowo sebagai Presiden.

    “Nah, itu semua pun dalam upaya dan juga bagian dari mengemban tugasnya sebagai menteri juga agar ada masukan-masukan yang bisa digunakan di lapangan,” katanya.

    Di samping itu, dia mengatakan bahwa silaturahmi menteri-menteri ke rumah Jokowi itu juga mencontoh Prabowo.

    Bahkan, kata dia, Prabowo pun beberapa kali bertemu dan berdiskusi dengan Jokowi. Begitu pula dengan presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Ia mengemukakan bahwa Republik Indonesia merupakan bangsa besar yang dibangun atas fondasi silaturahmi dan gotong royong. Bangsa Indonesia bukan bangsa individualis yang hanya bekerja masing-masing.

    “Bagaimana kita bisa membangun bersama sehingga masyarakat kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Apalagi, situasi hari ini sangat kompleks,” katanya.

    Adapun sejumlah menteri yang berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Selain mereka, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Sumber : Antara

  • Hanya 30 % masyarakat tahu revisi KUHAP sedang jalan

    Hanya 30 % masyarakat tahu revisi KUHAP sedang jalan

    Diskusi LSI di kawasan Bangka Raya, Jakarta Selatan, Minggu (13/4/2025). Foto: Rizky Rian Saputra

    LSI: Hanya 30 % masyarakat tahu revisi KUHAP sedang jalan
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 13 April 2025 – 19:26 WIB

    Elshinta.com – Rendahnya kesadaran publik soal revisi KUHAP dinilai beresiko karena minimnya partisipasi dalam proses hukum dalam bernegara. Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Yoes C. Kenawas, mengungkapkan bahwa salah satu temuan paling krusial dalam survei terbaru mereka adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    “Yang paling penting dan perlu digarisbawahi adalah soal awareness. Saat ini, hanya 30 persen masyarakat yang tahu bahwa revisi KUHAP sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR,” ujar Yoes saat ditemui dalam acara diskusi di kawasan Bangka Raya, Jakarta Selatan, Minggu (13/4/2025).

    Temuan ini disebut beresiko karena revisi KUHAP akan menjadi produk hukum yang berlaku luas, namun minim partisipasi publik dalam prosesnya. Padahal, dalam negara demokrasi, keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi adalah salah satu pilar penting dalam mewujudkan keadilan hukum yang akuntabel.

    “Jangan sampai ada produk hukum yang berlaku untuk semua, tapi masyarakat sendiri tidak tahu isinya apa. Ini bisa membuka ruang manipulasi, penggiringan opini, bahkan pelanggaran hak,” tambah Yoes.

    LSI juga mencatat bahwa meskipun masyarakat setuju terhadap beberapa prinsip dalam KUHAP, pemahaman substansi terhadap isi KUHAP masih sangat minim. Hal ini terlihat dari banyaknya praktik yang dianggap masyarakat sebagai hal biasa, padahal berpotensi melanggar hak hukum mereka.

    Yoes mencontohkan, situasi di lapangan seperti penyitaan ponsel oleh aparat saat penangkapan atau pemeriksaan di jalan. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak tahu bahwa tindakan tersebut harus melalui prosedur hukum tertentu.

    “Banyak yang hanya bisa pasrah. Ketika ditanya kenapa HP disita, jawabannya malah digertak balik. Ini menggambarkan rendahnya literasi hukum kita,” jelasnya.

    Yoes mengakui bahwa survei LSI belum bisa menggambarkan secara detail berapa persen masyarakat yang benar-benar memahami isi KUHAP, karena butuh pertanyaan-pertanyaan turunan yang lebih mendalam.

    Kendati demikian, LSI menilai bahwa temuan ini menjadi alarm penting bagi para pembuat kebijakan untuk membuka ruang dialog dan sosialisasi kepada publik secara lebih luas.

    “Kalau tidak, maka revisi KUHAP bisa jadi hanya elitis. Sementara masyarakat tetap berada di luar sistem yang seharusnya mereka pahami dan ikuti,” tutup Yoes.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • AHY sebut Indonesia harus jadi pemersatu dunia

    AHY sebut Indonesia harus jadi pemersatu dunia

    Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat berpidato membuka diskusi panel yang diselenggarakan TYI di Jakarta, Minggu (13/4/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    AHY sebut Indonesia harus jadi pemersatu dunia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 13 April 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa Indonesia harus jadi pemersatu bagi negara-negara dunia yang makin terfragmentasi karena kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS).

    Pada saat membuka diskusi panel yang diselenggarakan TYI di Jakarta, Minggu, AHY mengatakan bahwa dampak kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait dengan kenaikan tarif impor bukan hanya mengguncang sistem perdagangan, melainkan juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dunia.

    AHY mengemukakan bahwa Asia Pasifik akan menjadi panggung utama dalam dinamika global terkini. Ketika kekuatan besar saling mencurigai, lanjut dia, bangsa Indonesia harus membangun kepercayaan. Begitu pula, Ketika dunia mengedepankan kepentingan sempit, Indonesia harus menawarkan kerja sama luas.

    “Inilah jalan menuju masa depan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan,” kata AHY saat membuka diskusi yang bertajuk Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global.

    Ia menyebutkan ada dua kemungkinan yang bisa terjadi setelah adanya kebijakan AS, yakni negara-negara akan tunduk kepada dominasi ekonomi AS, atau negara-negara memilih untuk berhadapan dengan AS dengan menciptakan aliansi-aliansi baru.

    Jika negara-negara memilih untuk berhadapan, dia menilai dunia akan terdorong ke arah fragmentasi blok ekonomi politik baru. Aliansi-aliansi yang baru itu, bisa berkembang menjadi kutub kekuatan yang saling bersaing, tidak hanya perdagangan, tetapi juga pengaruh militer.

    “Polarisasi ini bisa memperparah konflik regional yang ada,” kata Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu.

    Maka dari itu, AHY mengapresiasi dan mendukung langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang mengirim diplomat ke Washington, D.C., Amerika Serikat, untuk berdialog mengenai kebijakan Trump itu, sekaligus membangun komunikasi dengan pemimpin-pemimpin negara di ASEAN.

    “Ini wajah diplomasi adaptif, diplomasi yang tidak reaktif, tetapi juga tidak pasif,” katanya.

    Untuk itu, dia mengajak agar Indonesia menjadi jembatan untuk mengubah krisis menjadi peluang. Momentum ini bisa mendorong transformasi ekonomi dengan mempercepat hilirisasi dan digitalisasi hingga mewujudkan ekonomi hijau sekaligus ekonomi terbarukan.

    “Ketika ketakutan menyebar, mari kita hadirkan harapan. Dunia tidak hanya butuh pemimpin yang kuat, tetapi juga pemimpin yang bisa menyatukan,” kata AHY.

    Ia lantas mengajak, “Mari kita bergerak bersama, bukan hanya untuk bertahan pada zaman yang terus berubah, melainkan untuk membentuk zaman itu sendiri.”

    Dalam acara diskusi itu, hadir presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, ekonom senior Chatib Basri, Wakil Menteri Luar Negeri Armanatha Nasir, hingga Mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung.

    Sumber : Antara

  • Prabowo temui Emir Qatar, saksikan penandatanganan MoU di Doha

    Prabowo temui Emir Qatar, saksikan penandatanganan MoU di Doha

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, saat menyampaikan keterangan di Doha Qatar, Minggu (13/4/2025), seputar lawatan Presiden Prabowo Subianto di kawasan Timur Tengah. ANTARA/HO-Sekretariat Presiden

    Prabowo temui Emir Qatar, saksikan penandatanganan MoU di Doha
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 13 April 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian lawatan kenegaraannya di kawasan Timur Tengah dengan mengunjungi Istana Amiri Diwan, Doha, Qatar, Minggu, untuk bertemu Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Than. Sekretariat Presiden di Jakarta, Minggu siang, menginformasikan bahwa kunjungan ini menjadi agenda utama Presiden dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar, terutama dalam kerja sama strategis lintas sektor.

    “Alhamdulillah malam ini sekitar pukul 21.12 waktu Doha, Bapak Presiden Prabowo telah tiba mendarat dengan selamat setelah beliau melakukan perjalanan penerbangan dari Kairo menuju Doha,” ungkap Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana.

    Presiden Prabowo tiba di Doha pada hari Sabtu (12/4) sekitar pukul 21.12 waktu setempat setelah menempuh penerbangan dari Kairo, Mesir. Kedatangannya disambut hangat oleh perwakilan pemerintah Qatar dan jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha.

    Saat berkunjung ke Istana Amiri Diwan, kata Yusuf, Presiden akan disambut dalam sebuah upacara kenegaraan yang mencakup pengumandangan lagu kebangsaan kedua negara serta inspeksi pasukan kehormatan.

    “Di sana nantinya akan dikumandangkan dua lagu kebangsaan dari masing-masing negara. Setelah itu, beliau akan melakukan inspeksi pasukan kehormatan,” katanya.

    Presiden Prabowo dan Emir Qatar lantas menggelar pertemuan bilateral dan pertemuan tête-à-tête untuk membahas berbagai isu strategis dan peluang kerja sama. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara juga menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) penting yang diyakini akan makin memperkuat hubungan ekonomi, investasi, dan pembangunan antara Indonesia dan Qatar.

    Setelah kegiatan penyambutan, kata Yusuf, Presiden RI dengan Emir Qatar akan melakukan pertemuan bilateral maupun juga tête-à-tête.

    “Setelah pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara akan menyaksikan beberapa MoU yang sangat strategis,” katanya.

    Kegiatan di Istana Amiri Diwan ditutup dengan jamuan santap siang resmi yang diselenggarakan oleh Emir Qatar sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden Prabowo dan delegasi Indonesia. Usai menyelesaikan seluruh agenda di Doha, pada sore harinya Presiden Prabowo dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Amman, Jordania, untuk meneruskan lawatan kenegaraan di kawasan Timur Tengah.

    Sumber : Antara

  • Permesta dan jejak panjang desentralisasi politik Indonesia

    Permesta dan jejak panjang desentralisasi politik Indonesia

    Pemberontakan PRRI/Permesta (sumber: lampungsai.com) (https://tinyurl.com/4mrpdfjs)

    13 April 1965: Permesta dan jejak panjang desentralisasi politik Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 13 April 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Pada tanggal 13 April 1965, ketegangan politik di Indonesia mencapai puncaknya dengan semakin menguatnya gerakan Permesta (Perjuangan Semesta), sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh kelompok militer dan politisi yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat. Permesta dimulai di Sulawesi Utara sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah Presiden Soekarno yang dianggap merugikan daerah-daerah tertentu, terutama di luar Jawa. Gerakan ini merupakan bagian dari rangkaian pemberontakan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada masa itu, yang juga termasuk PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatra.

    Permesta dimulai pada tahun 1957, ketika kelompok-kelompok militer dan politisi daerah menginginkan otonomi yang lebih besar dan perbaikan dalam distribusi sumber daya serta perhatian lebih dari pemerintah pusat. Tokoh utama dalam pemberontakan ini adalah mantan perwira tinggi Angkatan Darat, seperti Letnan Kolonel Andi Aziz, yang merasa bahwa pemerintahan pusat terlalu terpusat di Jakarta dan mengabaikan kepentingan daerah. Para pemberontak Permesta menuntut agar kebijakan politik dan ekonomi lebih berpihak kepada daerah-daerah di luar Jawa, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur, pemerataan kesejahteraan, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil.

    Permesta berkembang menjadi pemberontakan yang cukup besar, dan pada awalnya didukung oleh beberapa kalangan militer serta sejumlah masyarakat yang kecewa dengan pemerintahan Soekarno yang cenderung otoriter dan lebih mengutamakan kebijakan politik luar negeri seperti Konfrontasi dengan Malaysia. Konflik ini pun semakin intensif setelah pemberontakan PRRI di Sumatra, yang terjadi sekitar waktu yang hampir bersamaan. Pemerintah pusat merespons dengan keras, mengirimkan pasukan untuk meredam pemberontakan di daerah-daerah tersebut, yang akhirnya memunculkan ketegangan antara pihak yang setia kepada pemerintahan pusat dan mereka yang mendukung gerakan otonomi.

    Pada tanggal 13 April 1965, situasi semakin memanas dengan pertempuran terbuka antara pasukan pemerintah dan pasukan Permesta. Meskipun pada awalnya pemerintah berusaha menyelesaikan masalah ini dengan jalan diplomasi, ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Soekarno dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan daerah-daerah semakin memperburuk keadaan. Permesta akhirnya tidak hanya menjadi masalah politik, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial yang mempengaruhi stabilitas negara.

    Pemberontakan ini berlanjut hingga 1966, meskipun pada tahun tersebut pergerakan Permesta akhirnya mengalami kekalahan. Namun, dampak dari pemberontakan ini cukup besar, karena mengungkapkan adanya ketidakpuasan yang meluas terhadap pemerintah pusat dan menyoroti ketegangan antara wilayah-wilayah di luar Jawa dengan pusat kekuasaan di Jakarta. Pemberontakan Permesta menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah merdeka, masih terdapat tantangan besar dalam membangun kesatuan nasional yang sejati, yang didorong oleh perbedaan politik, ekonomi, dan sosial antara berbagai daerah di Indonesia.

    Dampak jangka panjang dari pemberontakan Permesta terhadap politik Indonesia saat ini dapat dilihat dari beberapa aspek penting yang membentuk dinamika politik dan pemerintahan di negara ini. Pemberontakan Permesta, meskipun terjadi lebih dari setengah abad yang lalu, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan politik Indonesia, baik dalam hal desentralisasi, hubungan pusat dan daerah, maupun proses pembentukan identitas nasional.

    Salah satu dampak terbesar dari pemberontakan Permesta adalah kesadaran yang muncul mengenai pentingnya desentralisasi kekuasaan. Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang sangat terpusat, di mana Jakarta memegang kontrol penuh atas kebijakan politik, ekonomi, dan sosial. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang otoriter ini mendorong wilayah-wilayah seperti Sulawesi Utara untuk menginginkan otonomi yang lebih besar. Walaupun pemberontakan Permesta berakhir dengan kekalahan, ketegangan tersebut menyoroti pentingnya memberi ruang bagi daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri.

    Setelah era Orde Baru, yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, Indonesia mulai mengimplementasikan kebijakan desentralisasi yang lebih luas. Pada tahun 2001, melalui Undang-Undang Otonomi Daerah, Indonesia memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pemerintahan dan sumber daya alam mereka. Kebijakan ini dapat dilihat sebagai respons terhadap perasaan ketidakadilan yang telah lama ada, yang juga tercermin dalam pemberontakan Permesta. Meskipun desentralisasi tidak semata-mata lahir dari Permesta, peristiwa tersebut berkontribusi pada pemikiran tentang pentingnya hubungan yang lebih seimbang antara pemerintah pusat dan daerah.

    Selain itu, pemberontakan Permesta juga memperkuat pemahaman tentang pentingnya identitas nasional yang inklusif. Ketegangan antara pusat dan daerah pada masa itu mencerminkan ketidakpuasan terhadap dominasi Jawa, yang sering dianggap lebih menguntungkan dalam segi politik dan ekonomi. Permesta menyoroti bagaimana perbedaan wilayah dapat memengaruhi hubungan antara masyarakat di daerah dan pemerintah pusat. Dalam konteks politik Indonesia saat ini, meskipun negara telah berkembang menjadi lebih inklusif, masih ada ketegangan sesekali terkait dengan ketidakmerataan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, meskipun secara umum kebijakan pemerintah berfokus pada pemerataan pembangunan.

    Dalam hal politik regional, meskipun pemberontakan Permesta gagal, hal itu membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya mendengarkan suara-suara dari daerah. Kini, Indonesia memiliki lebih banyak partai politik daerah yang berusaha untuk mewakili kepentingan lokal dalam panggung politik nasional. Permesta mengajarkan bahwa suara dari daerah perlu didengar, dan bahwa konflik yang berakar dari ketidakpuasan terhadap kebijakan pusat bisa mengancam stabilitas politik negara jika tidak ditangani dengan baik.

    Terakhir, dampak pemberontakan Permesta juga terlihat dalam toleransi politik di Indonesia saat ini. Meskipun banyak peristiwa serupa terjadi pada masa itu yang melibatkan separatisme dan perlawanan terhadap pemerintah pusat, Indonesia kini lebih mengedepankan dialog dan upaya untuk menciptakan perdamaian dalam mengatasi perbedaan politik dan sosial. Keberagaman Indonesia yang luas, dengan berbagai suku, agama, dan budaya, juga menjadikan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan merangkul semua pihak dalam membangun negara.

    Secara keseluruhan, pemberontakan Permesta memberi pelajaran penting mengenai pentingnya keseimbangan antara pusat dan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia, serta bagaimana perjuangan daerah untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar menjadi bagian dari proses panjang menuju demokratisasi dan pembentukan identitas nasional Indonesia yang lebih adil dan inklusif.

    Sumber : Sumber Lain