Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • DPR akan mulai bahas RUU PPRT sebagai hadiah May Day

    DPR akan mulai bahas RUU PPRT sebagai hadiah May Day

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DPR akan mulai bahas RUU PPRT sebagai hadiah May Day
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 April 2025 – 15:38 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa DPR RI akan mulai membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai hadiah dalam rangka Hari Buruh Internasional atau May Day.

    Menurut dia, hadiah untuk para kaum pekerja rumah tangga itu sudah mendapatkan persetujuan dari para Pimpinan DPR RI, termasuk dari Ketua DPR RI Puan Maharani.

    “Hadiah dari DPR Untuk kaum pekerja,” kata Dasco usai acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan bahwa DPR RI sudah memberikan masukan kepada pemerintah setelah menyerap aspirasi dari kelompok pekerja, termasuk pembentukan satuan tugas guna memitigasi PHK oleh para perusahaan.

    “Ini kita sedang matangkan terus sehingga kemudian apabila Itu sudah berjalan mudah-mudahan bisa meminimalisir dampak yang ada terhadap situasi yang ada pada saat ini,” kata dia.

    Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan sekitar 90 persen buruh berbagai serikat pekerja dari Jawa Barat, Banten, Jakarta, akan menggelar peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta, pada Kamis (1/5).

    Dalam acara peringatan itu, dia menjelaskan ada sejumlah isu yang akan diangkat oleh berbagai serikat buruh. Salah satunya adalah meminta negara untuk mengesahkan RUU PPRT.

    Sedangkan lima isu lainnya, yakni meminta pemerintah menghapus tenaga kerja outsourcing, meminta upah yang layak, pembentukan Satgas PHK, pengesahan RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.

    “Dan satu lagi adalah Ratifikasi Konvensi ILO (International Labour Organization) Nomor 188 Tentang Perlindungan Buruh Perikanan,” kata Said.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo akan berpidato saat May Day di Monas

    Presiden Prabowo akan berpidato saat May Day di Monas

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (30/4/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    Mensesneg: Presiden Prabowo akan berpidato saat May Day di Monas
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 30 April 2025 – 16:31 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang diselenggarakan gabungan serikat pekerja Indonesia di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

    “Bapak Presiden langsung merespons dan insyaallah besok beliau akan hadir besok dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional,” kata Prasetyo usai acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Mensesneg mengatakan bahwa Presiden Prabowo menganggap para pekerja atau buruh merupakan pilar ekonomi sehingga pemerintah, sektor swasta, industri, dan seluruh pemangku kebijakan harus bekerja sama dengan elemen buruh.

    Menurut ia, seluruh pihak harus bersatu padu dan maju bersama-sama untuk mencari kesejahteraan. Jangan sampai ada salah satu pihak yang diuntungkan melebihi dari pihak lainnya.

    “Tentunya tetap dalam kerangka-kerangka dan mekanisme yang berlaku dan bisa kita diskusikan semua, apabila ada yang sekiranya belum pas gitu,” katanya.

    Prasetyo mengatakan bahwa seluruh pihak harus memahami bahwa keadaan geopolitik saat ini sedang tidak menentu.

    Menurut ia, pihak swasta atau pengusaha harus saling mawas diri dan membuka seluas-luasnya komunikasi dengan buruh atau serikat pekerja.

    Di sisi lain, Prasetyo meminta bahwa seluruh elemen serikat pekerja juga harus bersatu untuk meraih cita-cita pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen.

    Agenda May Day yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Mei 2025.

    Dalam peringatan tersebut ,KSPI mengangkat enam isu utama yang menjadi tuntutan kaum buruh, yaitu penghapusan sistem alih daya (outsourcing), pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga, perlindungan buruh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, realisasi upah layak, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pembentukan satgas untuk mencegah PHK massal.

    Sumber : Antara

  • PKS gelar puncak milad ke-23, tegaskan komitmen dukung buruh dan program Asta Cita Pemerintah

    PKS gelar puncak milad ke-23, tegaskan komitmen dukung buruh dan program Asta Cita Pemerintah

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    PKS gelar puncak milad ke-23, tegaskan komitmen dukung buruh dan program Asta Cita Pemerintah
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Rabu, 30 April 2025 – 13:22 WIB

    Elshinta.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar peringatan puncak Milad ke-23 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (30/4). Acara ini menjadi momentum bagi PKS untuk merefleksikan perjalanan partai sekaligus menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan rakyat, khususnya para pekerja.

     

    Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara milad dengan lancar. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada insan media yang terus mendukung PKS melalui pemberitaan yang luas dan informatif.

     

    “Milad ke-23 ini kami dedikasikan untuk internal partai dan sebagai bentuk apresiasi kepada para pendiri PKS serta tokoh-tokoh yang telah berjasa dalam membangun dan memajukan partai,” ujar Syaikhu.

     

    Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi kontribusi Dewan Pakar PKS, salah satunya dalam mewujudkan kantor DPP PKS sebagai kantor ramah lingkungan melalui program zero waste yang didukung dengan mesin pengolah sampah.

     

    Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, Syaikhu menyatakan dukungan penuh terhadap program Astacita yang digagas Presiden dan Wakil Presiden RI. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Menteri Tenaga Kerja dari PKS yang berhasil menaikkan upah minimum provinsi sebesar 6,5%.

     

    “Tentu ini sangat membahagiakan, terutama bagi para pekerja dan guru dalam kondisi ekonomi yang menantang saat ini,” katanya.

     

    Menjelang Hari Buruh Internasional (1 Mei), PKS menegaskan keberpihakannya terhadap perjuangan buruh. Beberapa poin penting yang akan diperjuangkan PKS antara lain:

     

     

    Mengawal RUU Ketenagakerjaan agar sesuai dengan aspirasi buruh.

     

    Melindungi buruh dari praktik outsourcing yang eksploitatif.

     

    Mengembalikan skema upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

     

    Mitigasi risiko gelombang PHK massal melalui pembentukan satuan tugas.

     

    Percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran.

     

    Pengakuan status formal bagi pekerja daring atau driver online.

     

     

     

    Ketua DPP Bidang Ketenagakerjaan PKS, M. Martri Agoeng, menambahkan bahwa dalam momentum May Day, PKS akan turut serta mendampingi tuntutan berbagai serikat dan federasi pekerja. “Kami akan terus perjuangkan kepastian status ketenagakerjaan para pekerja, termasuk pekerja informal seperti pengemudi ojek online,” ujarnya.

     

    Sementara itu, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah yang diusung PKS telah diminta mendukung program-program pemerintah sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. “Intinya, kami ingin kepala daerah dari PKS dapat beradaptasi dan bekerja nyata untuk masyarakat,” tegasnya, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Arie Dwi Prasetyo.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ratusan kader PKS Salatiga antusias ikuti halal bihalal dan outbound 

    Ratusan kader PKS Salatiga antusias ikuti halal bihalal dan outbound 

    Sumber foto: Pranoto/elshinta.com.

    Ratusan kader PKS Salatiga antusias ikuti halal bihalal dan outbound 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 April 2025 – 17:34 WIB

    Elshinta.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Salatiga, Jawa Tengah sukses menyelenggarakan acara Halal bihalal sekaligus outbound bagi kader dan simpatisan, Minggu (27/4/2025). 

    Bertempat di Arena Outbound Gubug Agung Sitalang, kegiatan ini diikuti oleh ratusan kader yang penuh antusiasme.

    Acara ini juga turut dihadiri oleh para wakil rakyat dari PKS, yakni Muh. Haris (Anggota Komisi XII DPR RI), Ida Nurul Farida (Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah), serta empat anggota DPRD Kota Salatiga: Latif Nahari, Nono Rohana, Agus Warsito, dan Heru Prastyo.

    Ketua DPD PKS Kota Salatiga, Latif Nahari, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan halal bihalal tahun ini dikemas berbeda dari biasanya. 

    “Kalau biasanya diadakan di dalam ruangan, kali ini kita memilih konsep outdoor dengan suasana yang lebih segar dan penuh keceriaan. Kegiatan outbound dengan berbagai permainan seru ini diharapkan dapat mempererat ukhuwah antar kader dan simpatisan,” jelas Latif.

    Tak hanya permainan, panitia juga membagikan berbagai doorprize menarik kepada para peserta, menambah semangat dan keceriaan dalam acara tersebut.

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI FPKS, Muh. Haris, menekankan pentingnya momentum halal bihalal untuk mempererat silaturahmi di tengah-tengah masyarakat. 

    “Halal bihalal ini adalah saat yang tepat untuk memperkuat hubungan antarsesama. Sebagaimana tema Milad PKS ke-23 tahun ini, ‘Kokoh Melayani, Konsisten Mengabdi’, PKS akan terus berikhtiar melayani dan berbuat terbaik untuk masyarakat,” ujarnya.

    Salah satu peserta, Supriyono, mengungkapkan rasa senang dan bangganya mengikuti kegiatan ini. Menurutnya, PKS selalu menghadirkan program-program kreatif yang membuat kader dan simpatisan antusias mengikuti setiap kegiatan. 

    “Semoga kegiatan ringan, menyenangkan, dan penuh kekeluargaan seperti ini bisa rutin diadakan lagi di masa mendatang,” harapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto, Selasa (29/4). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tak bahas mundurnya Hasan Nasbi

    Tak bahas mundurnya Hasan Nasbi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Makan siang bareng Prabowo, Muzani: Tak bahas mundurnya Hasan Nasbi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 April 2025 – 19:35 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengakui pertemuan makan siang bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa, tidak membahas soal mundurnya Hasan Nasbi dari jabatannya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

    Muzani yang terlihat keluar dari kawasan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, sekitar pukul 14.35 WIB itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo secara khusus memintanya untuk makan siang bersama.

    “Tidak ada hal khusus yang dibahas tadi ya. Beberapa kebiasaan orang Indonesia kalau makan siang di beberapa daerah, menunya dan beberapa hal zaman kecil dahulu beliau pada saat makan siang dan seterusnya. Tidak ada yang serius, tidak ada yang politis,” kata Muzani saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Muzani mengungkapkan bahwa momen makan siang bersama Presiden Prabowo di Istana tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Dalam pertemuan itu, Muzani menjelaskan bahwa soal pengunduran diri Hasan Nasbi tidak dibahas.

    Ia mengaku baru mengetahui informasi tersebut melalui stafnya, dan belum memahami alasan mundurnya Hasan Nasbi.

    “Tidak dibahas sama sekali. Saya juga belum baca, terus terang belum mendengar. Saya tadi dikasih tahu oleh staf saya, jadi saya belum bisa berkomentar,” kata Muzani.

    Muzani menilai Kantor Komunikasi Kepresidenan itu merupakan lembaga yang sudah dibentuk oleh Presiden melalui penerbitan peraturan Presiden sehingga lembaga itu harus tetap eksis atau tetap ada.

    Adapun Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) melalui unggahan video dari akun instagram @totalpolitikcom pada hari Selasa.

    Hasan mundur dari jabatan yang diembannya sejak Agustus 2024 itu dalam sebuah surat pengunduran diri yang dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sebelumnya, pada tanggal 21 Oktober 2024, Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Hasan Nasbi untuk tetap menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

    Kantor Komunikasi Kepresidenan termasuk dalam lembaga yang tidak berada di bawah koordinasi menteri koordinator, bersama Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, dan Sekretaris Kabinet.

    Lembaga tersebut dibentuk guna mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

    Hasan Nasbi kali pertama dilantik oleh presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tanggal 19 Agustus 2024 melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Sumber : Antara

  • PCO hormati keputusan Hasan Nasbi mundur dari jabatan

    PCO hormati keputusan Hasan Nasbi mundur dari jabatan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    PCO hormati keputusan Hasan Nasbi mundur dari jabatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 April 2025 – 16:07 WIB

    Elshinta.com – Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) menghormati keputusan Hasan Nasbi mundur dari jabatannya sebagai kepala lembaga tersebut.

    Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Noudhy Valdryno dalam pernyataan pers tertulis, Selasa.

    “Pada hari ini, Selasa 29 April 2025, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Bapak Hasan Nasbi telah mengumumkan bahwa beliau sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Kami menghormati keputusan Bapak Hasan Nasbi tersebut,” ujar Noudhy.

    Noudhy mengatakan pihaknya mengapresiasi pengabdian dan seluruh kontribusi yang telah diberikan oleh Hasan Nasbi selama mengemban tugas sebagai Kepala PCO sejak Agustus 2024.

    Adapun surat pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO telah diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Noudhy memastikan bahwa mundurnya Hasan tak akan mengganggu jalannya kegiatan di Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    “Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap bertugas seperti biasa. Kami fokus untuk mengkomunikasikan kebijakan strategis dan program-program prioritas Bapak Presiden,” kata Noudhy.

    Sebelumnya, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) dan menyebut keputusan tersebut sebagai jalan terbaik.

    Melalui unggahan video dari akun instagram @totalpolitikcom pada hari Selasa, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya seraya memperlihatkan hari terakhirnya menjabat sebagai juru bicara kepresidenan itu pada hari Senin (21/4).

    “Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan,” kata Hasan dalam narasi video yang berdurasi lebih dari 4 menit itu.

    Dalam narasinya, Hasan mengungkapkan bahwa jika ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi diatasi, dan persoalan tersebut sudah di luar kemampuannya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, dia merasa harus tahu diri dan mengambil keputusan untuk menepi.

    Sumber : Antara

  • Mundur dari Kepala PCO, Hasan Nasbi bersedia bantu proses transisi

    Mundur dari Kepala PCO, Hasan Nasbi bersedia bantu proses transisi

    Arsip foto – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi berpose saat mengunjungi ANTARA Heritage Center di Jakarta, Kamis (26/9/2024). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    Mundur dari Kepala PCO, Hasan Nasbi bersedia bantu proses transisi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 29 April 2025 – 16:14 WIB

    Elshinta.com – Hasan Nasbi telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) pada Selasa dan menyatakan kesediaannya untuk membantu seluruh proses transisi jabatan itu.

    Melalui unggahan video dari akun instagram @totalpolitikcom pada Selasa, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya, seraya memperlihatkan aktivitas hari terakhirnya menjabat sebagai juru bicara Kepresidenan itu pada Senin pekan lalu, 21 April 2025.

    “Dalam proses transisi kepemimpinan di kantor komunikasi ke Presiden nanti, jika dibutuhkan, sekali lagi jika dibutuhkan, saya pun dengan senang hati akan membantu proses transisi tersebut,” kata Hasan dalam narasi video yang berdurasi 4 menit lebih itu.

    Dalam narasinya, Hasan mengungkapkan bahwa keputusannya mundur dari jabatan yang diembannya sejak Agustus 2024 itu berdasarkan kesimpulan yang matang.

    Menurut dia, dalam bahasa metafora, sudah saatnya ia menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton dan memberikan kesempatan pada figur lain untuk menggantikan posisinya itu di lapangan.

    Namun demikian meski mundur dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan menekankan bahwa aktivitasnya tidak akan jauh dari bidang politik dan pemerintahan.

    “Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan. Sebab mungkin meskipun sebagai penonton, aktivitas saya tentu tidak jauh-jauh dari dunia politik dan pemerintahan,” kata Hasan.

    Adapun pada 21 Oktober 2024, Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Hasan Nasbi untuk tetap menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

    Kantor Komunikasi Kepresidenan termasuk dalam lembaga yang tidak berada di bawah koordinasi menteri koordinator, bersama jaksa agung, kepala BIN, kepala staf kepresidenan, dan sekretaris kabinet.

    Lembaga tersebut dibentuk guna mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

    Hasan Nasbi pertama kali dilantik oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada 19 Agustus 2024 melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Sumber : Antara

  • Suryatati-Ii Sumirat resmi gugat hasil PSU Pilkada Bengkulu Selatan ke MK

    Suryatati-Ii Sumirat resmi gugat hasil PSU Pilkada Bengkulu Selatan ke MK

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Suryatati-Ii Sumirat resmi gugat hasil PSU Pilkada Bengkulu Selatan ke MK
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 April 2025 – 07:57 WIB

    Elshinta.com – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan nomor urut 02, Suryatati dan Ii Sumirat Mersyah resmi mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bengkulu Selatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin 28 April 2025. 

    Tim Kuasa Hukun Paslon 02 Zetriansyah mengatakan, hasil PSU Pilkada Bengkulu Selatan ditemukan banyak kecurangan dan sudah termasuk kejahatan Pilkada.

    “Kami temukan ada dugaan rekayasa penangkapan calon wakil bupati Bengkulu Selatan no urut 02 secara tidak sah dan jadi alat untuk menyebarkan berita bohong bahwa wakil 02 ditangkap aparat,” kata Zetrianayah dalam keterangannya.

    Zetrianayah mengatakan, kabar penangkapan itu kemudian disebarkan secara massif untuk mempengaruhi memilih agar tidak mencoblos Suryatati dan Ii Sumirat Mersyah pada Sabtu 19 April 2025.

    Zetriansyah menyatakan adanya kejahatan besar baru dalam Pilkada Bengkulu Selatan. 

    Tindakan rekayasa penangkapan terhadap paslon, kata Zetriansyah, adalah delik baru dalam sejarah Pilkada langsung di Indonesia. Karenanya kasus ini tidak bisa diabaikan begitu saja.

    “Untuk itu penting bagi Mahkamah untuk membuat putusan yang seadil-adilnya terhadap delik baru ini, agar tidak menjadi contoh bagi pihak lain,” pungkas Zetriansyah.

    Berdasarkan pleno rekapitulasi perolehan suara pada PSU Pilkada Bengkulu Selatan yang digelar KPU Bengkulu Selatan pada Kamis 24 April 2025, pasangan nomor 3 Rifai Tajudin-Yevri Sudianto menang di PSU Pilkada Bengkulu Selatan.

    Rifai-Yevri memperoleh 47.963 suara disusul paslon nomor 2 Suryatati-Ii Sumirat sebanyak 41.429 suara dan paslon nomor 1 Elva Hartati-Makrizal Nedi sebanyak 2.207 suara.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Soeharto ambil alih kekuasaan dari Soekarno, tandai era orde baru

    Soeharto ambil alih kekuasaan dari Soekarno, tandai era orde baru

    Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden Indonesia pada 29 April 1967, menandai dimulainya era Orde Baru. (https://tinyurl.com/eth9nptj)

    29 April 1967: Soeharto ambil alih kekuasaan dari Soekarno, tandai era orde baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 29 April 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Pada 29 April 1967, Soeharto secara resmi mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno, mengakhiri era pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan menandai dimulainya Orde Baru. Peralihan kekuasaan ini terjadi setelah melalui serangkaian ketegangan politik, ekonomi, dan sosial yang melanda Indonesia sejak awal 1960-an. Kondisi negara yang semakin tidak stabil, ditambah dengan peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, membuat Soekarno kehilangan pengaruh politik yang signifikan.

    Pada 1966, Soeharto yang menjabat sebagai Panglima Kostrad memperoleh mandat melalui Surat Perintah 11 Maret (Supersemar), yang memberi kewenangan untuk mengendalikan situasi negara. Keputusan Soekarno memberikan mandat tersebut memberikan Soeharto posisi yang semakin kuat dalam struktur pemerintahan. Pada 29 April 1967, Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia, sementara Soekarno tetap sebagai presiden secara resmi, meskipun kekuasaannya telah berakhir secara praktis.

    Peralihan kekuasaan ini terjadi dalam konteks ketidakpuasan yang meluas terhadap pemerintah Soekarno, terutama terkait dengan masalah ekonomi, ketegangan dengan negara-negara Barat, dan instabilitas sosial yang mengancam negara. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia kemudian mengalami program pembangunan yang masif, meskipun dengan pendekatan otoriter yang membatasi kebebasan politik dan membungkam oposisi.

    Bagaimana Soeharto dapat mengambil alih kekuasaan pada 1967? Melalui proses yang panjang, ditandai dengan Supersemar yang memberi kewenangan penuh untuk menangani keadaan darurat. Mengapa peralihan ini penting? Karena menandai berakhirnya era Soekarno dan memulai era Orde Baru yang berlangsung lebih dari tiga dekade. Apa dampaknya bagi Indonesia? Masa Orde Baru membawa stabilitas politik dan ekonomi namun dengan pengorbanan kebebasan sipil dan hak asasi manusia.

    Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah yang mengubah arah perjalanan Indonesia, mengarah pada pemerintahan yang lebih terpusat dan pembangunan yang pesat, meskipun dengan kontroversi yang menyertai pemerintahan otoriter Soeharto.

    Sumber : Sumber Lain

  • DIY berpeluang jadi pionir birokrasi masa depan RI

    DIY berpeluang jadi pionir birokrasi masa depan RI

    Menteri PANRB Rini Widyantini. ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB

    MenPANRB: DIY berpeluang jadi pionir birokrasi masa depan RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 29 April 2025 – 06:37 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menilai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki capaian reformasi birokrasi yang sangat baik sehingga berpeluang menjadi pionir birokrasi masa depan di Indonesia.

    “DIY punya peluang baru, yaitu menjadi pionir birokrasi di masa depan,” ujar Rini Widyantini saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah (Rakordal) TW I 2025 Pemda DIY di Gedhong Pracimasana, Kepatihan, Yogyakarta, Senin malam.

    Rini mengatakan Pemda DIY selama ini telah mencatatkan prestasi rata-rata nilai reformasi birokrasi yang sangat baik dengan predikat A.

    Selain itu, indeks ber-AKHLAK ASN DIY juga dinilai cukup sehat meski menurutnya masih terdapat ruang untuk perbaikan.

    Karena itu, dia menekankan perlunya strategi pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk memperkuat keunggulan DIY di masa depan.

    Menurut Rini, ada tujuh sektor prioritas pengembangan SDM yang dikelompokkan ke dalam empat bidang utama, yakni kompetensi digital dan inovasi, sosial dan budaya, adaptasi perubahan serta kolaborasi, dan pemahaman ekonomi hijau untuk mendukung keberlanjutan wilayah.

    “Strategi pengembangan kompetensi untuk ASN, tentunya, dan ini perlu kita lakukan untuk mendapatkan pemimpin yang transformasional yaitu pemimpin yang mampu menggerakkan, menginspirasi, serta mempercepat perubahan,” jelasnya.

    Ia juga mendorong percepatan transformasi digital di sektor pelayanan publik DIY yang meskipun sudah menunjukkan capaian positif melalui nilai baik dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), masih perlu peningkatan pada aspek mindset, proses bisnis, dan integrasi layanan.

    “Mari kita wujudkan ASN yang kompeten, yang berdaya saing, kemudian birokrasi yang kolaboratif dan melayani, serta pelayanan publik yang terhubung dengan cepat dan berakar kepada kebutuhan masyarakat. Mari bersama-sama kita wujudkan DIY sebagai lentera reformasi birokrasi,” kata dia.

    Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan DIY telah memiliki modal kuat untuk membangun birokrasi yang profesional dan lincah.

    Capaian reformasi birokrasi Pemda DIY hingga 2024 mendapat predikat A, SAKIP tingkat nasional dengan predikat AA untuk ketujuh kalinya, serta berbagai penghargaan lain seperti penerapan sistem merit terbaik hingga indeks profesionalitas ASN terbaik secara nasional.

    Namun, Sultan mengingatkan tantangan yang tengah dihadapi, yakni semakin menuanya ASN di lingkungan Pemda DIY dengan 40 persen ASN berada dalam kelompok usia tua dan 21 persen di antaranya akan segera pensiun.

    Selain itu, keterbatasan kapasitas fiskal daerah juga menjadi kendala dalam meningkatkan kompetensi pegawai.

    “Menyikapi hal itu, saya berharap seluruh ASN Pemda DIY segera bertransformasi menjadi ‘smart’ ASN yang pandai menguasai teknologi informasi, berjiwa wirausaha, memiliki literasi bahasa asing yang baik, berjejaring luas, dan ramah serta responsif dalam melayani masyarakat,” ujar Sultan HB X.

    Sumber : Antara