Category: elshinta.com Politik

  • Hari Buruh harus jadi momen atasi pengangguran

    Hari Buruh harus jadi momen atasi pengangguran

    Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis (17/4/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

    Anggota DPR: Hari Buruh harus jadi momen atasi pengangguran
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Kamis, 01 Mei 2025 – 21:21 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menuturkan perayaan Hari Buruh di Indonesia harus menjadi momentum refleksi dan aksi nyata untuk mengatasi isu-isu mendesak seperti masalah pengangguran, kesejahteraan, dan upah layak.

    Menurut dia, upaya peningkatan ketersediaan lapangan kerja dan penetapan upah yang adil adalah langkah krusial untuk menjamin kesejahteraan pekerja. Hari Buruh tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga tonggak perubahan signifikan bagi nasib pekerja di Indonesia.

    “Dengan adanya upaya kolaboratif dari semua pihak, diharapkan Indonesia dapat berjalan menuju solusi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja dan mengurangi angka pengangguran,” kata Bamsoet di Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2024, dia menyampaikan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 5 persen dari angkatan kerja. Hal yang mengkhawatirkan adalah TPT di kalangan generasi muda, antara usia 15-24 tahun, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional.

    Dia mengatakan bahwa fenomena ‘sarjana menganggur’ masih menjadi ironi, di mana lulusan perguruan tinggi kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara output sistem pendidikan dan kebutuhan riil industri.

    “Angka ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia yang memiliki populasi besar dan angkatan kerja yang terus bertambah,” kata dia.

    Selain itu, dia mengatakan perayaan Hari Buruh juga harus dimanfaatkan oleh para pekerja untuk menuntut hak mereka, termasuk upah yang layak. Upah minimum di sejumlah provinsi di Indonesia, menurut dia, masih di bawah standar kebutuhan hidup layak.

    Meskipun banyak perusahaan telah menerapkan upah minimum, dia menyampaikan bahwa masih ada kesenjangan signifikan antara kebutuhan hidup layak dan penghasilan pekerja.

    “Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, lebih dari 40 persen pekerja di sektor informal masih menerima upah di bawah standar kebutuhan hidup yang layak,” kata dia.

    Dia mengatakan bahwa masalah pengangguran dan ketidakadilan upah saling terkait. Pasalnya jika tingkat pengangguran tinggi, maka banyak pekerja yang bersedia menerima pekerjaan dengan upah di bawah standar demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Akibatnya, menurut dia, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan secara keseluruhan dan memperburuk kondisi pasar kerja.

    “Fenomena ini menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana upah yang rendah berkontribusi pada ketidakpuasan dan kondisi kerja yang memprihatinkan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Presiden janji segera sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

    Presiden janji segera sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

    Presiden Prabowo Subianto memberikan kaos kepada sejumlah buruh dari atas mobil kepresidenan Maung Garuda selepas menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Presiden janji segera sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Kamis, 01 Mei 2025 – 20:33 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto berjanji pemerintah bersama DPR segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang.

    Di hadapan ratusan ribu buruh saat peringatan May Day 2025, Presiden memperkirakan pembahasan RUU PPRT akan rampung dalam waktu 3 bulan ke depan.

    “Kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasco melaporkan kepada saya minggu depan RUU ini akan mulai segera dibahas,” kata Presiden Prabowo saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis.

    Janji Presiden untuk segera mengesahkan RUU PPRT bersama DPR kemudian disambut riuh tepuk tangan ratusan ribu buruh yang memadati Lapangan Silang Monas.

    Pengesahan RUU PPRT menjadi undang-undang merupakan satu dari enam tuntutan kelompok buruh yang disuarakan dalam May Day 2025. Lima tuntutan lainnya, yaitu menghapus sistem outsourcing, membentuk satuan tugas (satgas) PHK, mewujudkan upah layak, melindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru, dan memberantas korupsi dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset.

    Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan niatan membahas RUU PPRT telah disetujui oleh seluruh unsur pimpinan DPR, termasuk Ketua DPR Puan Maharani.

    Dasco menjelaskan DPR RI telah menyerap aspirasi dari kelompok pekerja, termasuk pembentukan satuan tugas guna memitigasi PHK oleh para perusahaan, dan meneruskan aspirasi itu kepada pemerintah.

    “Ini kita sedang matangkan terus sehingga kemudian apabila Itu sudah berjalan mudah-mudahan bisa meminimalisir dampak yang ada terhadap situasi yang ada pada saat ini,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

    RUU PPRT bergulir sejak 2004 atau telah diusulkan selama 20 tahun lebih. RUU PPRT pertama kali diusulkan oleh Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) pada 2004 ke DPR RI.

    Rancangan undang-undang itu juga telah beberapa kali masuk program legislasi nasional (prolegnas) mulai dari tahun 2010–2014. Kemudian, RUU PPRT juga kembali masuk prolegnas pada periode 2019–2024.

    Catatan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menunjukkan 3.308 lebih kasus kekerasan menimpa PRT sepanjang 2021 sampai dengan Februari 2024. Dalam catatan yang sama, kasus kekerasan PRT pada tahun 2012 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan. Sementara itu, catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan dalam rentang waktu 2005 sampai dengan 2022 ada 2.344 kasus kekerasan terhadap PRT.

    Sumber : Antara

  • Kehadiran Presiden di May Day bukti komitmen RI

    Kehadiran Presiden di May Day bukti komitmen RI

    Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

    Serikat Buruh Dunia: Kehadiran Presiden di May Day bukti komitmen RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Kamis, 01 Mei 2025 – 18:41 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Dunia Shoya Yoshida mengatakan kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas) merupakan bukti komitmen Pemerintah Indonesia terhadap kesejahteraan buruh.

    “Perayaan May Day tahun ini sangat bersejarah karena dihadiri oleh Kepala Negara. Kehadiran Bapak Presiden merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah terhadap masa depan buruh dan kesejahteraan buruh di Indonesia,” kata Shoya dalam sambutannya saat peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Monas, Jakarta, Kamis.

    Menurut Shoya, Hari Buruh Internasional bukan sekadar perayaan, melainkan juga simbol dari perjuangan dan solidaritas kaum buruh. Ia menyebut, perayaan May Day hari ini tidak mungkin terjadi tanpa persatuan dan solidaritas buruh.

    “Konfederasi Serikat Buruh Internasional akan terus mendukung perjuangan kawan-kawan buruh di Indonesia,” ucapnya.

    Menurut dia, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan kepada pembentuk undang-undang untuk menyusun Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

    “Pascaputusan Mahkamah Konstitusi, sangat penting bagi kita semua kaum buruh di Indonesia untuk bekerja sama dengan pemerintah dan pengusaha dalam menyusun Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, yang adil, inklusif dan melindungi hak-hal dasar buruh di Indonesia,” ucap Shoya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan bahwa pemerintahannya akan bekerja keras untuk menghilangkan kemiskinan, kelaparan, dan korupsi serta mempermudah akses pendidikan dan pelayanan kesehatan.

    “Saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan, ini pekerjaan berat, … tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya,” ucap Presiden dalam pidatonya.

    Dikatakan pula oleh Presiden, sumber-sumber produksi yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Sebagai hadiah kepada kaum buruh dalam momentum May Day 2025, Presiden Prabowo menyatakan akan membentuk segera dewan kesejahteraan buruh nasional yang akan terdiri dari tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia.

    “Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden, mana undang-undang yang tidak beres dan tidak melindungi, mana regulasi yang tidak benar, dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian,” ucap Presiden.

    Sumber : Antara

  • DPR ajak boikot produk Israel wujud dukungan ke Palestina

    DPR ajak boikot produk Israel wujud dukungan ke Palestina

    Wakil Ketua Komisi I Ahmad Heryawan. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS DPR RI

    DPR ajak boikot produk Israel wujud dukungan ke Palestina
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Kamis, 01 Mei 2025 – 15:53 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi I Ahmad Heryawan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memboikot produk-produk asal Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina yang terus mengalami pelanggaran hak asasi manusia akibat agresi militer Israel.

    “Pemboikotan produk Israel adalah bentuk solidaritas kita terhadap rakyat Palestina yang tengah berjuang untuk memperoleh hak-haknya,” ujar Ahmad Heryawan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Ahmad Heryawan, yang juga dikenal sebagai Kang Aher itu juga menegaskan bahwa pemboikotan merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional, khususnya Indonesia, dalam menolak kebijakan agresif dan ekspansionis Israel.

    Ia menilai, boikot ekonomi adalah bagian dari tekanan moral dan politik terhadap Israel yang terus melakukan penjajahan terhadap wilayah Palestina.

    Lebih lanjut, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat II tersebut juga mendesak komunitas internasional agar menunjukkan sikap yang lebih tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan Israel. Menurutnya, hanya dengan tekanan diplomatik yang konsisten dan berskala global, kemerdekaan Palestina dapat tercapai.

    “Kami mendesak dan berharap dunia internasional semakin menunjukkan komitmennya dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Tidak cukup hanya sekadar retorika, tetapi harus ada tindakan tegas untuk mengakhiri penjajahan dan memastikan hak-hak dasar rakyat Palestina dihormati,” katanya.

    Ahmad Heryawan juga mengajak seluruh elemen masyarakat di Tanah Air untuk menjaga dan memperkuat semangat solidaritas terhadap Palestina, tidak hanya melalui aksi boikot, tetapi juga dengan mendukung langkah-langkah diplomatik dan politik yang konstruktif dari pemerintah Indonesia.

    “Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan keadilan, harus terus berperan aktif dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Ini adalah bagian dari komitmen kita sebagai bangsa yang merdeka untuk membantu saudara-saudara kita yang masih terjajah,” kata dia.

    Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu menutup pernyataannya dengan menyerukan bahwa perjuangan rakyat Palestina adalah perjuangan kemanusiaan dan keadilan yang membutuhkan dukungan dari seluruh umat manusia di berbagai belahan dunia.

    Sumber : Antara

  • Presiden hadiri May Day di Monas dan temui langsung ratusan ribu buruh

    Presiden hadiri May Day di Monas dan temui langsung ratusan ribu buruh

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

    Presiden hadiri May Day di Monas dan temui langsung ratusan ribu buruh
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Kamis, 01 Mei 2025 – 13:05 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis, untuk menemui langsung ratusan ribuan buruh dari beberapa konfederasi serikat buruh di Indonesia.

    Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB, didampingi menteri-menteri Kabinet Merah Putih,  Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan
    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

    Saat tiba, Presiden langsung menyalami satu per satu pekerja yang berada di barisan depan panggung utama.

    Dalam peringatan May Day 2025 di Monas, Presiden akan berpidato di hadapan ratusan ribu buruh.

    “Bapak Presiden langsung merespons dan Insyaallah besok beliau akan hadir besok dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

    Mensesneg mengatakan bahwa Presiden Prabowo menganggap para pekerja atau buruh merupakan pilar ekonomi sehingga pemerintah, sektor swasta, industri, dan seluruh pemangku kebijakan harus bekerja sama dengan elemen buruh.

    Berdasarkan keterangan resmi dari salah satu serikat pekerja, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), para buruh mengusung enam tuntutan dalam peringatan Hari Buruh tahun ini, yakni meminta pemerintah untuk menghapus sistem kerja outsourcing,  membentuk Satgas PHK.

    Kemudian, mewujudkan upah layak, melindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru, melindungi pekerja rumah tangga melalui pengesahan RUU PPRT, sera memberantas korupsi dengan pengesahan RUU Perampasan Aset.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah pusat-daerah harus sinergisitas pembangunan

    Pemerintah pusat-daerah harus sinergisitas pembangunan

    Anggota MPR RI Andar Amin Harahap (kanan) bersilaturahmi dengan masyatakat di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. ANTARA/HO-MPR RI.

    Anggota MPR: Pemerintah pusat-daerah harus sinergisitas pembangunan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Kamis, 01 Mei 2025 – 07:05 WIB

    Elshinta.com – Anggota MPR RI Andar Amin Harahap mengatakan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus bersifat sinergisitas dan harmonis dalam pembangunan.

    “Hubungan antarpemerintah pusat dan daerah harus bersifat sinergis dan harmonis. Pemerintah pusat tidak hanya mengawasi, tapi juga mendukung daerah agar mampu mengembangkan potensinya secara optimal,” katanya Andar dalam keterangan diterima di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Kamis.

    Ia mengatakan bahwa dalam sistem negara kesatuan itu, pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menjaga stabilitas nasional, keamanan, serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

    Namun demikian, pemerintah daerah juga memegang peranan penting melalui kewenangan otonomi dalam mengelola urusan di wilayah masing-masing.

    Menurutnya, salah satu bentuk dukungan nyata dari pemerintah pusat adalah melalui kebijakan alokasi sumber daya yang adil dan berkelanjutan.

    “Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan keuangan, hibah, serta pendanaan untuk proyek strategis seperti pengembangan sektor pertanian atau UMKM,” kata dia.

    Andar mendorong adanya kemitraan strategis antara daerah dengan sektor swasta, lembaga keuangan dengan dukungan pusat. Dukungan ini dalam bentuk regulasi dan fasilitasi investasi yang diyakini akan membuka akses yang lebih luas terhadap modal dan teknologi.

    Lebih lanjut, ia menekankan, bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

    “Sinergisitas ini penting demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ucapnya.

    Dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, perlu kata Andar adanya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan maupun pembinaan.

    Sumber : Antara

  • Ana/Tiwi bawa Indonesia unggul 2-0 atas Inggris

    Ana/Tiwi bawa Indonesia unggul 2-0 atas Inggris

    Pebulu tangkis ganda putri Indonesia Amallia Cahaya Pratiwi (kiri) dan Febriana Dwipuji Kusuma (kanan) berusaha mengembalikan kok ke arah ganda putri Korea Selatan Kim Hye Jeong dan Kong Hee Yong pada perempat final Daihatsu Indonesia Masters 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2025).. (ANTARA FOTO/FAUZAN)

    Ana/Tiwi bawa Indonesia unggul 2-0 atas Inggris
    Olahraga   
    Editor: Widodo   
    Senin, 28 April 2025 – 00:25 WIB

    Elshinta.com – Pebulu tangkis ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi membawa Indonesia unggul 2-0 atas Inggris di Piala Sudirman 2025.

    Ana/Tiwi menghajar ganda Inggris Abbygael Harris/Lizzie Tolman dua gim langsung dalam pertandingan grup D yang berlangsung di Xiamen Olympic Sports Center Fenghuang Gymnasium, Xiamen, Tiongkok, Minggu.

    “Alhamdulillah kami bisa bermain dengan baik walaupun kami belum tahu permainan lawan seperti apa. Tadi kami juga mencoba menyesuaikan kondisi lapangan dan shuttlecock,” ujar Ana dikutip dari PBSI.

    Ana mengungkapkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dibandingkan dengan sesi latihan karena proses adaptasinya dengan shuttelecock berjalan dengan lancar.

    Tiwi mengatakan bahwa dalam pertandingan tadi Abbygael Harris/Lizzie Tolman sempat menyulitkan mereka terutama di gim kedua usai memainkan variasi serangan yang cepat.

    “Di gim kedua lawan mencoba mengubah permainan, mereka banyak melakukan variasi. Mengatur pukulan tidak hanya smash kencang. Itu cukup menyulitkan tapi alhamdulillah kami bisa mengantisipasinya,” ungkap Tiwi.

    Ana mengatakan bahwa laga debutnya di Piala Sudirman kali ini sangat berkesan karena mampu memberikan kemenangan untuk Indonesia.

    “Ini debut kami di Piala Sudirman, pasti berkesan dan akan jadi kenangan selamanya apalagi kami bisa menang hari ini dan menyumbang poin untuk Indonesia. Sangat senang,” ujar Ana.

    Indonesia sebelumnya memetik kemenangan usai ganda putra Fajar Rian/Muhammad Rian Ardianto menghajar Rory Easton/Alex Green dengan skor identik 21-11 dan 21-11.

    Sumber : Antara

  • Pendiri CSIS nilai Prabowo pemimpin tepat untuk masa sulit dan kompleks

    Pendiri CSIS nilai Prabowo pemimpin tepat untuk masa sulit dan kompleks

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pendiri CSIS nilai Prabowo pemimpin tepat untuk masa sulit dan kompleks
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 April 2025 – 17:55 WIB

    Elshinta.com – Jusuf Wanandi, Peneliti Senior sekaligus pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menyampaikan pandangannya mengenai arah kepemimpinan nasional di bawah Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dalam opininya yang dimuat di The Jakarta Post berjudul “My Personal Take on President Prabowo’s Achievements and Challenges”, Jusuf menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo adalah sosok yang paling tepat memimpin Indonesia di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian.

    Menurut Jusuf, kepemimpinan strategis sangat dibutuhkan dalam menghadapi masa depan yang tidak mudah. Ia menilai pendekatan Prabowo terhadap pembangunan nasional selama ini menunjukkan arah kebijakan yang kuat dan berpijak pada kepentingan jangka panjang bangsa.

    “Itulah sebabnya saya mendukungnya—karena saya yakin dialah satu-satunya pemimpin yang mampu membimbing Indonesia melewati masa-masa sulit dan rumit ini. Di luar visi strategisnya, saya juga mengenalnya secara pribadi dan dapat menjamin komitmennya yang mendalam kepada rakyatnya, bangsanya, dan kemanusiaan secara keseluruhan,” ujar Jusuf dalam tulisannya.

    Ia menambahkan, berbagai tantangan yang telah dan akan dihadapi Indonesia, mulai dari perlambatan ekonomi global hingga transformasi teknologi dan sosial, membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya tegas, tetapi juga memiliki arah yang jelas dan komitmen yang tulus terhadap rakyat.

    Jusuf melihat bahwa Prabowo memiliki kemampuan untuk menggabungkan visi besar dengan pendekatan praktis di lapangan. Menurutnya, inilah yang dibutuhkan Indonesia agar dapat terus melangkah maju dan menjaga stabilitas nasional dalam berbagai sektor.

    Ke depan, ia mengusulkan agar pemerintah membangun narasi pertumbuhan yang lebih terarah dan kuat.

    Selain itu, Jusuf menilai pentingnya komitmen fiskal yang berkelanjutan. Ia mengapresiasi sikap Menteri Keuangan yang telah menegaskan disiplin fiskal sebagai pijakan kebijakan ekonomi nasional. 

    Tak kalah penting, komunikasi langsung antara Presiden dengan pelaku pasar dan investor dinilai sangat strategis dalam menjaga kepercayaan. Jusuf menyarankan agar Prabowo secara berkala berdialog dengan investor untuk menjelaskan arah kebijakan pemerintah, serta menegaskan komitmen terhadap tata kelola ekonomi dan reformasi BUMN yang transparan.

    “Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sentimen pasar akan membaik dan stabilitas ekonomi Indonesia akan tetap terjaga dalam jangka panjang,” tutup Jusuf.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Gelar aksi, massa minta Bawaslu tindak pelaku rekayasa penangkapan cawabup Bengkulu Selatan

    Gelar aksi, massa minta Bawaslu tindak pelaku rekayasa penangkapan cawabup Bengkulu Selatan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    PSU Pilkada Bengkulu Selatan

    Gelar aksi, massa minta Bawaslu tindak pelaku rekayasa penangkapan cawabup Bengkulu Selatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 April 2025 – 18:14 WIB

    Elshinta.com – Dugaan rekayasa penangkapan terhadap calon wakil bupati (cawabup) nomor urut 2 Bengkulu Selatan Ii Sumirat dibawa dan diadukan ke Bawaslu RI. Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Pemuda Peduli Keadilan mendatangi kantor Bawaslu RI di Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/4). 

    Mereka meminta kepada Bawaslu pusat untuk menindak tegas para pelaku kejahatan yang telah menodai pelaksanaan demokrasi di daerah.

    “Modus baru kejahatan pilkada ini harus diusut dan ditindak tegas agar tidak menjadi preseden buruk yang berulang di kemudian hari. Bawaslu RI sebagai instansi yang bertugas mengawasi serta mencegah dan menindak pelanggaran pemilu atau pun pilkada mesti memberikan perhatian khusus,” kata koordinator aksi Ananda Faris.

    Dia mengatakan, operasi penangkapan secara tidak sah terhadap seorang calon dengan maksud memanipulasi fakta-fakta dan menyebar informasi menyesatkan ke pemilih, adalah modus kejahatan baru dalam sejarah Pilkada. Tindakan tersebut bukan saja masuk pelanggaran tindak pidana Pilkada. Bukan semata intimidasi dan persekusi, bukan pula seperti fitnah pada umumnya. 

    “Peristiwa di malam kelam itu adalah kejahatan besar dan luar biasa karena merupakan gabungan semua jenis pelanggaran dimaksud, direncanakan secara sistematis, terorganisir, dan masif untuk merusak reputasi, menggerus simpati pemilih, dan menurunkan partisipasi pemilih Suryatati-Ii Sumirat,” jelasnya.

    Faris menyampaikan, dalam peristiwa yang terjadi pada malam pemungutan suara ulang itu, Jumat 18 April 2025, cawabup Ii Sumirat tidak hanya mengalami penghadangan dan penggeledahan di tiga lokasi berbeda oleh segerombolan orang. 

    Hampir bersamaan waktunya, muncul narasi fitnah disertai gambar dan video yang disebarluaskan ke media sosial Facebook dan WhattApp bahwa Cawabup 02 telah ditangkap polisi. Informasi tersebut bahkan terus dihembuskan secara masif di sekitar lokasi TPS.

    Akibatnya, lanjut Faris, banyak masyarakat pemilih terutama pendukung paslon nomor 2 Suryatati-Ii Sumirat yang terpengaruh, mulai dari tidak jadi datang ke TPS alias memilih golput hingga pindah pilihan ke paslon lain. 

    “Di samping secara nyata merugikan paslon nomor 2 Suryatati-Ii Sumirat, peristiwa tersebut telah merusak sendi-sendi pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas luber dan jurdil) sebagaimana amanat konstitusi dan UU pemilu atau Pilkada,” tegasnya.

    Dilaporkan ke Bawaslu RI
    Sebelumnya, kasus rekayasa penangkapan Ii Sumirat telah dilaporkan ke Polres dan Bawaslu Bengkulu Selatan. Namun karena kasus itu merupakan modus baru kejahatan Pilkada serta menjadi preseden buruk bagi demokrasi lokal, pihak paslon Suryatati-Ii Sumirat juga mengadukannya ke Bawaslu RI.

    “Modus kejahatan seperti ini dapat berulang di setiap momen pilkada dan bisa menimpa siapa saja yang ingin menjadi pejabat publik,” kata kuasa hukum Zetriansyah.

    Menurutnya, dampak rekayasa penangkapan cawabup Ii Sumirat semakin sempurna karena direncanakan dengan matang, dilakukan secara terorganisir serta dijalankan di waktu atau timing yang tepat.

    “Itu terjadi sembilan jam sebelum waktu pencoblosan, di mana kemudian video dan narasi fitnah disebar masif ke pemilih melalui media sosial Facebook dan WA, juga dari mulut ke mulut di lokasi-lokasi TPS,” ujarnya.

    Dalam rentang waktu tersebut, lanjutnya, tidak ada waktu yang cukup bagi kubu paslon Suryatati-Ii Sumirat untuk mengklarifikasi kejadian yang sebenarnya.

    “Jangankan pemilih, tim paslon 02 saja banyak yang percaya, karena Ii Sumirat sendiri belum bisa dihubungi sampai pagi, mau konfirmasi ke siapa,” ungkapnya.

    Pihaknya meyakini kejahatan besar dan luar biasa tersebut sangat berpengaruh terhadap perolehan suara paslon Suryatati-Ii Sumirat. 

    Sumber : Elshinta.Com

  • Prabowo panggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana

    Prabowo panggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana

    Sejumlah perwakilan pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

    Prabowo panggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 30 April 2025 – 18:19 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

    Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto mengatakan kehadiran Pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD tersebut dalam rangka halalbihalal dengan Presiden Prabowo.

    “Silaturahmi PP AD, mau halalbihalal,” kata dia saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

    AM Putranto mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas tentang delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

    “Enggak,” ucap dia singkat.

    Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, sekitar 10 orang perwakilan Persatuan Purnawirawan TNI AD tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu pukul 14.00 WIB.

    Mereka mengenakan setelan seragam berwarna cokelat muda dan topi mut TNI AD berwarna hijau tua dengan garis kuning. Namun, perwakilan dari mereka enggan mengungkapkan tujuan dari pertemuan dengan Presiden Prabowo tersebut.

    Sumber : Antara