Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Bawaslu RI dalami dugaan kecurangan PSU di Bengkulu Selatan

    Bawaslu RI dalami dugaan kecurangan PSU di Bengkulu Selatan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Bawaslu RI dalami dugaan kecurangan PSU di Bengkulu Selatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 04 Mei 2025 – 13:58 WIB

    Elshinta.com – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Bengkulu Selatan berbuntut panjang. Pasangan calon (Paslon) 02 Suryatati – Ii Sumirat, melalui kuasa hukumnya melaporkan dugaan kecurangan PSU ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI di Jakarta, Rabu (30/4) kemarin.
    Dugaan kecurangan tersebut berpotensi mengakibatkan dilakukannya kembali pemungutan suara ulang di Bengkulu Selatan. 

    “Tentu kami akan rekomendasi itu, dengan dasar pertimbangan Bawaslu berdasarkan data dan fakta,” ungkap Komisioner Bawaslu Totok Hariyono kepada wartawan, Sabtu (3/5).

    Totok, menegaskan soal tuntutan Paslon 02 yang mendesak Bawaslu RI mendiskualifikasi salah satu Cabup dan Cawabup Bengkulu Selatan karena dugaan melakukan kejahatan Pilkada, Bawaslu pusat selanjutnya akan menindaklanjuti laporan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dan hasil pemeriksaan nanti akan dituangkan dalam rekomendasi Bawaslu.

    “Kalau soal rekomendasi PSU lagi, kita akan lakukan kajian mendalam berdasarkan data dan fakta,” tegasnya.

    Sebelumnya, Zetriansyah kuasa hukum Paslon 02 ditemui di Bawaslu RI mengatakan, ada kejahatan demokrasi luar biasa pada pelaksanaan PSU di Bengkulu Selatan. Secara ilegal, Calon Wakil Bupati (Cawabup) 02 Ii Sumirat ditangkap oleh segerombolan orang dari kubu Paslon lain.

    Menurutnya, dampak rekayasa penangkapan cawabup Ii Sumirat semakin sempurna, karena direncanakan dengan matang dan dilakukan secara terorganisir serta di waktu atau timing yang tepat.

    “Itu terjadi 9 jam sebelum waktu pencoblosan, di mana kemudian video dan narasi fitnah disebar masif ke pemilih melalui media sosial Facebook dan WA, juga dari mulut ke mulut di lokasi-lokasi TPS,” ungkapnya.

    “Kami mohon kepada Bawaslu untuk segera menanggapi permohonan kami. 
    Karena ini sebuah tindakan kejahatan demokrasi dan jelas ada dugaan pelanggaran berat,” sambungnya.

    Dia meminta kepada Bawaslu untuk menindak tegas para pelaku kejahatan demokrasi. “Modus baru kejahatan pilkada ini harus diusut dan ditindak tegas, agar tidak menjadi preseden buruk yang berulang di kemudian hari,” tegasnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Tumbangkan petinju Korsel, Ellyas Pical harumkan nama Indonesia

    Tumbangkan petinju Korsel, Ellyas Pical harumkan nama Indonesia

    Sumber foto: https://surl.lu/nuzdaw/elshinta.com.

    3 Mei 1985: Tumbangkan petinju Korsel, Ellyas Pical harumkan nama Indonesia
    Olahraga   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 03 Mei 2025 – 06:10 WIB

    Elshinta.com – Petinju Indonesia, Ellyas Pical, berhasil menumbangkan petinju Korea Selatan, Chun Ju-do, dalam perebutan gelar juara International Boxing Federation World Super Fly di Istora Senayan, Jakarta, pada 3 Mei 1985.

    Mengalahkan Ju-do yang berpredikat jawara kelas bantam junior IBF, membuat nama Pical melambung.

    Petinju kelahiran Saparua, Maluku Tengah, itu pun menjadi petinju profesional pertama di Indonesia yang memenangkan gelar internasional.

    Pical yang saat itu berusia 25 tahun dikenal dengan pukulan hook dan uppercut kirinya yang cepat dan keras.

    Sebuah rudal milik Prancis bernama “The Exocet” lantas menjadi julukan dirinya.

    Ju-do sendiri KO setelah menerima straight (pukulan lurus) kiri jarak pendek Pical yang mendarat di rahang kanannya.

    Sorak sorai “Hidup Ely, Viva Ely, Ely manise!” pun menggema dari sekitar 12.000 penonton yang hadir.

    Pukulan yang sulit ditangkap mata itu mendapat pujian dari sang wasit, Joe Cortez.

    “Sulit diimbangi petinju mana pun di kelasnya,” kata wasit asal New York tersebut, dikutip dari buku Ellyas Pical: Legenda Tinju Indonesia – Seri III.

    Sumber : Elshinta.Com

  • DPRD Surabaya desak pemkot serius tangani UD Sentoso Seal pasca-segel

    DPRD Surabaya desak pemkot serius tangani UD Sentoso Seal pasca-segel

    Arsip – Ketua komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko. ANTARA/Indra Setiawan

    DPRD Surabaya desak pemkot serius tangani UD Sentoso Seal pasca-segel
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 03 Mei 2025 – 16:31 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mendesak kepada Pemerintah Kota Surabaya serius dalam menangani permasalahan UD Sentoso Seal menyusul video viral terkait operasional kembali gudang milik perusahaan tersebut pasca/setelah disegel oleh pemkot.

    ia menegaskan bahwa tindakan UD Sentoso Seal yang tetap beroperasi tanpa mengantongi Tanda Daftar Gudang (TDG) resmi, meski telah disegel, merupakan bentuk pelecehan terhadap kewibawaan hukum dan otoritas Pemerintah Kota Surabaya.

    “Pemkot Surabaya harus bersikap lebih tegas, tidak setengah hati dalam menindak pelanggaran seperti ini,” kata dia saat dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu.

    Keberanian UD Sentoso Seal melanjutkan operasional meski telah disegel, kata dia, adalah wujud arogansi korporasi dan pengabaian terhadap aturan yang berlaku.

    “Pemkot harus tegas dan tidak setengah hati. Tindakan UD Sentoso Seal yang mengabaikan penyegelan oleh wali kota karena tidak memiliki TDG, tidak ubahnya seperti meremehkan kebijakan dan hukum yang berlaku di Surabaya,” katanya.

    Politisi Gerindra ini menyebut, pembiaran terhadap pelanggaran seperti ini hanya akan membuka ruang bagi pelaku usaha lain untuk bersikap serupa.

    Padahal, lanjut dia, ketegasan dan konsistensi penegakan aturan merupakan kunci menjaga ketertiban dan keadilan dalam tata kelola kota.

    “Sudah melecehkan Pemerintah Kota Surabaya, menunjukkan sikap arogan dan abai terhadap perizinan. Jika dibiarkan, akan menjadi preseden buruk dalam penegakan perda di Surabaya,” kata Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Komisi A DPRD Surabaya yang membidangi hukum dan pemerintahan, kata Yona, akan meminta klarifikasi dari dinas terkait dan Satpol PP atas insiden ini.

    DPRD juga akan mendorong agar proses penyegelan ulang tidak hanya bersifat simbolik, tapi disertai sanksi administratif maupun pidana jika perlu.

    “Jangan sampai penyegelan hanya jadi formalitas. Bila perlu, laporkan ke penegak hukum agar ada efek jera. Ini soal wibawa pemerintah dan keadilan bagi pelaku usaha lain yang taat aturan,” tegasnya.

    Yona juga meminta masyarakat turut mengawasi dan melaporkan jika menemukan pelanggaran serupa.

    “Itu sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban di Kota Surabaya,” ucapnya.

    Sebelumnya beredar di media sosial Instagram kegiatan pekerja di UD Sentoso Seal yang menerobos dan membuka segel yang sudah dipasang oleh Pemerintah Kota Surabaya.

    Dalam video tersebut terlihat beberapa orang pekerja keluar dari dalam gudang dengan berjalan kaki dan naik sepeda motor serta ada seorang perempuan yang membuka segel dari Pemerintah Kota Surabaya, namun pihak UD Sentoso Seal belum memberi penjelasan.

    Sumber : Antara

  • Legislator dorong potongan aplikator transportasi online 10 persen

    Legislator dorong potongan aplikator transportasi online 10 persen

    Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu. (ANTARA/HO-DPR RI)

    Legislator dorong potongan aplikator transportasi online 10 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 03 Mei 2025 – 18:05 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu mendorong pembatasan potongan tarif oleh aplikator transportasi online menjadi maksimal 10 persen sebagai bagian dari tanggung jawab jangka panjang demi memastikan masa depan keluarga para pengemudi.

    “Perjuangan kita untuk mendorong komisi aplikator menjadi 10 persen itu sesungguhnya bukan perjuangan untuk hadiah atau untuk kita hari ini saja. Ini perjuangan untuk masa depan anak-anak para driver (pengemudi),” kata Adian dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

    Adian menyampaikan hal itu merespons keluhan pengemudi ojek online (ojol) yang meminta potongan aplikator diturunkan menjadi 10 persen. Para pengemudi, kata dia, mengaku terbebani akibat potongan-potongan dari aplikator yang bahkan mencapai 30 persen.

    Para pengemudi atau driver transportasi berbasis online berharap Pemerintah dan DPR mengupayakan tuntutan mereka agar dijadikan sebagai sebuah regulasi sehingga pihak aplikator wajib mematuhinya.

    Sebagai anggota komisi yang membidangi urusan infrastruktur dan pembangunan, Adian mengaku prihatin adanya pihak-pihak yang mulai meninggalkan semangat perjuangan terkait aspirasi para driver ojol.

    “Kalau ada yang mengkhianati perjuangan ini, yang dikhianati bukan saya, bukan kalian. Yang dikhianati adalah anak-anaknya sendiri,” dia menegaskan.

    Ia juga menekankan bahwa perjuangan membela kesejahteraan driver ojol berkaitan langsung dengan kesejahteraan jutaan keluarga Indonesia. “Kalau palu di Komisi V ini diketok untuk 10 persen, paling tidak ada 20 juta jiwa yang bisa hidup lebih sejahtera. Jadi, masalahnya dimana?,” kata Adian.

    Dia menyoroti tantangan politik yang harus dihadapi di parlemen. Tahap awal, kata dia, meyakinkan 48 anggota Komisi V agar mengetok keputusan ini.

    Adian memastikan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan kebijakan ini menjadi regulasi formal. “Perjuangan saya adalah perjuangan politik. Perjuangan politik itu artinya memperjuangkan ini menjadi regulasi kebijakan. Begitu saja,” ucapnya.

    Sumber : Antara

  • DPR RI perjuangkan percepatan pembangunan Kantor Gubernur PBD

    DPR RI perjuangkan percepatan pembangunan Kantor Gubernur PBD

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong didampingi Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu bersama OPD melakukan kunjungan ke Satdion Wombik tinjau pembanguna perkantoran di Kota Sorong, Jumat (2/5/2025) (ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu)

    DPR RI perjuangkan percepatan pembangunan Kantor Gubernur PBD
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 03 Mei 2025 – 15:27 WIB

    Elshinta.com – Komisi II DPR RI berkomitmen untuk memperjuangkan percepatan pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung progres pembangunan di wilayah itu.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, di Sorong, Sabtu, menjelaskan Komisi II DPR RI telah meninjau secara langsung lokasi pembangunan perkantoran di Provinsi Papua Barat Daya guna memastikan sejauh mana pembangunan itu berjalan.

    “Selama ini kita memanggil Gubernur Papua Barat Daya untuk menjelaskan tentang kondisi pembangunan perkantoran itu. Saat ini, kita hadir untuk memastikan agar progres pembangunan secepat mungkin diselesaikan,” jelasnya.

    Hasil peninjauan ini akan menjadi catatan penting bagi Komisi II untuk kemudian disampaikan kepada kementerian lembaga terkait agar progres pembangunan dipercepat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya.

    “Karena selama ini Pak Gubernur Elisa berkantor di balai kota. Ini menjadi perhatian Komisi II,” katanya.

    Menurut dia, efisiensi anggaran semestinya tidak mengena kepada hal-hal mendasar seperti pembangunan perkantoran bagi Daerah Otonomi Baru (DOB).

    Efisiensi yang dimaksud Presiden Prabowo Subianto adalah hal-hal yang bersifat seremonial yang tidak penting, seperti rapat dan perjalanan dinas. Sementara menyangkut kebutuhan mendasar seperti pembangunan kantor gubernur harus ditopang dengan anggaran yang memadai untuk mempercepat pembangunan kantor tersebut.

    “Yang pastinya kami di Komisi II akan terus mendorong agar pembangunan kantor gubernur, MRP dan DPRP ini cepat diselesaikan,” ujarnya.

    Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, menjelaskan pembangunan realisasi fisik untuk kantor gubernur baru mencapai 7.67 persen. Luas kawasan 17.300 m2, luas bangunan 6.928 m2 dengan kapasitas ruang kerja 357 orang.

    “Pagu pengadaan tahun anggaran 2025 yang bersumber dari APBN senilai Rp130.1 miliar, kemudian nilai kontrak Rp150 miliar,” bebernya.

    Selanjutnya, realisasi fisik pembangunan Kantor DPRP mencapai 6.12 persen dengan luas kawasan 8.700 m2, luas bangunan 7.048 m2 dan kapasitas ruang kerja 266 orang.

    Pagu pengadaan tahun anggaran 2025 yang bersumber dari APBD senilai Rp144.5 miliar, nilai kontrak Rp164.3 miliar.

    “Lalu kalau realisasi fisik untuk pembangunan Kantor MRP mencapai 2.66 persen dengan luas kawasan 5.000 m2, luas bangunan 2.642 m2 dan kapasitas ruang kerja 103 orang,” ucapnya.

    Pagu pengadaan untuk pembangunan Kantor MRP yang bersumber dari APBN senilai Rp54.6 miliar dan nilai kontrak Rp61.3 miliar.

    Sumber : Antara

  • Hadapi agenda politik, Partai NasDem Papua gelar konsolidasi 

    Hadapi agenda politik, Partai NasDem Papua gelar konsolidasi 

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Hadapi agenda politik, Partai NasDem Papua gelar konsolidasi 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 03 Mei 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Partai NasDem Provinsi Papua menggelar konsolidasi partai bersama seluruh kadernya di Sentani, Kabupaten Jayapura.  Konsolitasi tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat struktur partai serta mempersiapkan kader menghadapi angenda politik Nasional  kedepan.

    Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Papua, Matius Awoitauw menyampaikan, rapat konsolidasi Partai NasDem Wilayah Provinsi Papua yang berlangsung selama 2 hari di Hotel Suni Sentani, bertujuan untuk menyatukan kekuatan dan pikiran anggota partai.

    “Ini perlu dilakukan karena dalam pemilu beberapa waktu lalu, partai NasDem  menghadapi kondisi politik yang cukup berat, yang berakibat pada terpecah kekuatan dan pola pikir anggota partai melalui  Pilpres dan Pilkada,” kata Mathius Awoitauw, Rabu (30/4/2025).

    Dikatakan dia, rapat konsolidasi yang dilaksanakan ini, dihadiri oleh Sekjen dan Wasekjen Partai NasDem Pusat, dan diharapkan melalui  kegiatan tersebut dapat menyatukan kekuatan dan pikiran, membangun kembali semangat semua anggota partai Nasdem kedepan.

    Bahkan, pihaknya pun sudah merumuskan agenda-agenda kedepannya baik rapat kerja daerah, rapat kerja wilayah untuk memperkuat partai. Selain itu, Partai NasDem akan melakukan Bimtek khusus untuk anggota DPR Provinsi, Kabupaten maupun Kota, yang akan dilaksanakan di Akademi Bela Negara partai Nasdem di Jakarta.

    “Pada  kegiatan tersebut nantinya para anggota DPR akan mendapatkan materi terkait kerja-kerja DPR kerja-kerja fraksi, aspira masyarakat bisa diakomodir,” jelasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Jumat (2/5).

    Mathius Awoitauw berharap melalui kegiatan konsolidasi paratai tersebut, bisa berdampak baik bagi seluruh anggota partai terutama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kedepan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemilihan Kepala PCO bisa contoh era Soeharto hingga SBY

    Pemilihan Kepala PCO bisa contoh era Soeharto hingga SBY

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Analis: Pemilihan Kepala PCO bisa contoh era Soeharto hingga SBY
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 02 Mei 2025 – 19:58 WIB

    Elshinta.com – Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai bahwa pemilihan sosok Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office/PCO bisa mencontoh pada era Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto hingga ke Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

    Pada era Soeharto, menurut dia, sosok kepercayaan yang bertindak sebagai juru bicara, mulai dari Moerdiono selaku Menteri Sekretaris Negara hingga Harmoko ketika menjadi Menteri Penerangan, yang keduanya merupakan sosok dekat dengan Soeharto.

    “Kemudian di zaman Gus Dur (Presiden ke-4 Republik Indonesia) ada Wimar Witoelar, Adhie Massardi,” kata Hendri saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa sosok yang bertindak sebagai juru bicara pada era Presiden SBY, mulai dari Julian Aldrin Pasha hingga Andi Mallarangeng.

    “Di zaman Jokowi, ada Johan Budi,” kata dia.

    Menurut dia, sosok-sosok yang menjadi juru bicara untuk presiden-presiden sebelumnya memiliki keahlian di bidang komunikasi.

    Maka, dia menyarankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun mencontoh hal yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto terkait pengunduran diri Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.

    Prasetyo, di Jakarta, Selasa (29/4), menyebut bahwa Presiden telah menerima laporan mengenai permohonan pengunduran diri tersebut, namun masih mempelajarinya secara mendalam sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

    Hasan Nasbi sebelumnya telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office /PCO. Dia pun mengaku sudah tak lagi berkantor sejak Senin pekan lalu, 21 April 2025.

    Sumber : Antara

  • Pengamat nilai pemakzulan wapres sulit terlaksana

    Pengamat nilai pemakzulan wapres sulit terlaksana

    Sumber foto: Heru Lianto/elshinta.com.

    Pengamat nilai pemakzulan wapres sulit terlaksana
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 02 Mei 2025 – 16:12 WIB

    Elshinta.com – Upaya pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden terus menjadi perhatian semua pihak. 

    Meski purnawirawan TNI mengusulkan untuk pergantian, namun hal itu dipastikan sulit terlaksana karena keduanya dipilih langsung oleh rakyat Indonesia dalam Pemilu 2024 kemarin.

    Praktisi Intelijen Fauka Noor Farid mengatakan, meski ratusan purnawirawan TNI mengusulkan untuk pergantian, namun hal itu tak bisa dilakukan. Apalagi, pasangan Prabowo-Gibran dipilih langsung oleh masyarakat dalam pilpres kemarin. 

    “Pemerintahan kita sekarang ini tidak seperti pada saat zaman orde Baru yang presiden wakil presiden dipilih oleh MPR/DPR. Presiden dan wakil Presiden kita sekarang ini dipilih oleh rakyat, sehingga tidak bisa semena-mena kemudian minta harus Wakil Presiden diganti,” kata Fauka, Kamis (1/5).

    Dikatakan Fauka, dahulu ketika Soeharto menjabat sebagai presiden memang bisa dengan mudahnya mengganti wakil karena keputusan ada di mandataris MPR. Di mana wakil presiden yang sakit atau meninggal atau mungkin melakukan pelanggaran berat itu bisa diganti. 

    “Tapi kan sekarang tidak akan bisa, ya karena apa mereka dipilih langsung oleh rakyat,” ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto, Jumat (2/5). 

    Meski begitu, Fauka yang juga mantan anggota Tim Mawar Kopassus menyebut, tetap menghargai para purnawirawan TNI yang merupakan seniornya. Ia pun menyarankan agar para jenderal itu kini beralih dan fokus untuk memberikan ide-ide terbaiknya untuk Presiden Prabowo Subianto. 

    “Saya lebih suka para senior-senior memberikan ide-ide untuk pemerintahan pak Prabowo, apalagi mereka adalah orang-orang hebat yang bisa menuangkan pikiran terbaiknya untuk memajukan bangsa Indonesia,” ungkap Fauka. 

    Ditambahkan Fauka, dengan ide yang diberikan para purnawirawan TNI tersebut, pastinya program-program yang selama ini disiapkan Presiden Prabowo bisa berjalan dengan baik. Apalagi kini yang menjadi fokusnya adalah mensejahterakan rakyat Indonesia.

    “Saya sendiri menilai ide yang disampaikan para purnawirawan ini karena loyalitas mereka terhadap pak Prabowo. Namun alangkah lebih baiknya jika rencana itu diubah menjadi memberikan masukan-masukan penting untuk kemajuan bangsa,” tukasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Puan ingatkan negara-dunia usaha perhatikan nasib pekerja perempuan

    Puan ingatkan negara-dunia usaha perhatikan nasib pekerja perempuan

    Ketua DPR RI Puan Maharani (kiri) saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025). ANTARA/HO-DPR RI

    Puan ingatkan negara-dunia usaha perhatikan nasib pekerja perempuan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 02 Mei 2025 – 13:51 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pentingnya negara dan dunia usaha memberikan perhatian besar terhadap nasib pekerja perempuan di Tanah Air dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2025. Menurut dia, pekerja perempuan sering kali menghadapi beban ganda sebagai tulang punggung keluarga sekaligus pengurus rumah tangga.

    “Negara dan dunia usaha wajib menciptakan ruang kerja yang aman, manusiawi, dan inklusif, termasuk bagi ibu bekerja,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Puan mengemukakan bahwa setiap perempuan pekerja berhak mendapatkan kesempatan yang adil dalam berkarier, terbebas dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, maupun pelecehan di tempat kerja. Wakil rakyat ini mengatakan bahwa komitmen perlindungan negara terhadap buruh perempuan, khususnya ibu pekerja, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA).

    Dalam UU tersebut, lanjut dia, Pemerintah dan dunia industri wajib menyediakan ruang-ruang kebutuhan spesifik bagi ibu pekerja. Misalnya, ruang laktasi, tempat penitipan anak, cuti melahirkan yang layak, dan waktu kerja yang ramah keluarga. Untuk itu, Puan meminta agar aturan tersebut dapat diimplementasikan di dunia kerja tanpa membatasi ruang-ruang kesetaraan dan keadilan bagi pekerja perempuan.

    “Buruh perempuan bukan hanya tenaga kerja, mereka adalah penopang keluarga dan generasi masa depan,” tegas Puan.

    Ia juga menegaskan bahwa negara wajib memastikan tempat kerja menjadi ruang tumbuh yang adil, aman, dan menyejahterakan bagi pekerja perempuan dengan terus mendukung prinsip kesetaraan dan keadilan.

    Terakhir, dia mengingatkan pula kepada setiap pemangku kebijakan untuk memastikan buruh di Indonesia memperoleh kesejahteraan yang layak, mulai dari, upah yang adil, kenyamanan dan keamanan di tempat kerja, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, hingga jaminan bila kehilangan pekerjaan.

    “Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah (PR) kita bersama, termasuk DPR yang terus memastikan setiap regulasi dan program pemerintah mendukung pemenuhan kesejahteraan bagi buruh,” kata Puan.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Stabilitas ASEAN tak terganggu dengan dinamika geopolitik global

    Stabilitas ASEAN tak terganggu dengan dinamika geopolitik global

    Dokumentasi – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono. (ANTARA/HO-MPR)

    MPR: Stabilitas ASEAN tak terganggu dengan dinamika geopolitik global
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 02 Mei 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menekankan bahwa stabilitas ASEAN tidak terganggu dengan dinamika geopolitik global yang terjadi saat ini dengan menjunjung nilai-nilai dasar netralitas dan persatuan.

    “Komitmen ASEAN terhadap multilateralisme dan penyelesaian konflik secara damai telah berkontribusi pada stabilitas di Asia Tenggara. Dengan tetap netral dan bersatu, kami memastikan bahwa geopolitik global tidak mengganggu stabilitas Asia Tenggara,”  kata Ibas, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal tersebut disampaikannya ketika menjadi Guest Lecture dengan Topik “Navigating a Changing World: ASEAN’s Path to Stability and Prosperity” di Auditorium Faculty of Business & Economics Universiti Malaya, beberapa waktu lalu. Menurut dia, kondisi geopolitik saat ini mengalami perubahan besar dan mempengaruhi semua masyarakat dunia. Misalnya, konflik Rusia-Ukraina yang mempengaruhi kenaikan harga minyak dan pangan.

    Selain itu, dia menyoroti soal ketegangan Amerika Serikat dan China sebagai elemen dunia multipolar yang memaksa banyak negara berkembang berada dalam tekanan untuk memilih pihak atau blok tertentu.

    “Sekarang dengan beberapa negara adikuasa, bukan hanya satu atau dua. Karena persaingan ini, negara seperti Malaysia, Indonesia, terkadang merasa tertekan untuk memilih satu pihak,” ucapnya.

    Namun, dia menekankan dengan prinsip netralitas dan persatuan yang menjadi nilai dasar maka ASEAN secara konsisten menolak tekanan untuk berpihak dalam konflik adikuasa.

    “Jawaban ASEAN pada dasarnya adalah tidak. Tidak, terima kasih. Kami tidak ingin memihak di antara negara-negara besar. Keamanan kami berasal dari persatuan dan netralitas. Kami mengingat nilai-nilai dasar ASEAN, yaitu netralitas, persatuan, dan saling menghormati,” tuturnya.

    Dia menyebut ketika negara-negara adikuasa dunia bersaing maka tujuan ASEAN adalah untuk tetap stabil dan damai, serta menjaga keamanan kesejahteraan kawasan.

    “Kami ingin berteman dengan semua orang dan tidak bermusuhan dengan siapa pun. Di Indonesia, kami sering mengatakan sejuta teman dan nol musuh, ‘a million friends and zero enemies’. Artinya, kami lebih memilih dialog dan kerja sama daripada konflik,” katanya.

    Dia pun menekankan bahwa ASEAN berkomitmen untuk tetap netral dan menjalin hubungan baik dengan semua negara.

    “ASEAN paling kuat jika berdiri bersama. Persatuan adalah jalan kita menuju keamanan, kemajuan dan kesejahteraan. Kami ingin ASEAN menjadi platform untuk kerja sama, bukan arena persaingan negara-negara besar,” paparnya.

    Sebab, menurut dia, kekuatan ASEAN terletak pada kemampuannya untuk bersatu dan bertindak sebagai jembatan antarkekuatan global yang mendorong dialog serta kerja sama demi menjaga stabilitas dan kemakmuran bersama.

    “Ketika negara-negara ASEAN berbicara dengan satu suara, kita bisa menjadi pemain di meja, bukan hanya pion dalam permainan orang lain,” kata dia.

    Sumber : Antara