Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Ketua DPRD Tegal sesalkan aksi anarkis May Day di Semarang

    Ketua DPRD Tegal sesalkan aksi anarkis May Day di Semarang

    Sumber foto: Hari Nurdiansyah/elshinta.com.

    Ketua DPRD Tegal sesalkan aksi anarkis May Day di Semarang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 05 Mei 2025 – 21:57 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPRD Kabupaten Tegal, H. Wasbun Jauhari Khalim dengan tegas mengecam tindakan anarkis yang terjadi di Kota Semarang saat peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2025. Menurutnya, aksi kekerasan tersebut tidak hanya mencoreng momentum penting bagi perjuangan kaum buruh, tetapi juga mencederai semangat solidaritas yang seharusnya menjadi inti dari peringatan ini.

    “Kami sangat menyayangkan tindakan anarkis yang terjadi. Hal ini jelas mencederai perjuangan dari kawan-kawan buruh yang selama ini memperjuangkan kesejahteraan dan hak-haknya,” ujar Wasbun seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hari Nurdiansyah, Senin (5/5). 

    Ia berharap agar peringatan Hari Buruh ke depannya dapat berlangsung damai dan menjadi momen untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh tanpa adanya tindakan yang merugikan pihak manapun.

    “Semoga Hari Buruh ini benar-benar menjadi titik balik untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi buruh di seluruh Indonesia,” tambahnya.

    Tindakan anarkis yang terjadi di Semarang juga mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk organisasi buruh dan aktivis, yang menilai aksi tersebut tidak mewakili perjuangan buruh yang sesungguhnya. Mereka menyerukan pentingnya menjaga kondusivitas dalam setiap aksi dan perayaan Hari Buruh agar tujuan utama dari perjuangan buruh tetap terjaga.

    Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap 1 Mei seharusnya menjadi momen untuk memperkuat solidaritas, dialog, dan advokasi bagi peningkatan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Wasbun Jafar Alim menekankan pentingnya sinergi antara buruh, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan kondisi kerja yang lebih baik serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Presiden tegaskan kebijakan pemerintah harus penuhi hajat hidup rakyat

    Presiden tegaskan kebijakan pemerintah harus penuhi hajat hidup rakyat

    Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan Senin 5/5 (Foto : Radio Elshinta Sri Lestari)

    Presiden tegaskan kebijakan pemerintah harus penuhi hajat hidup rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 05 Mei 2025 – 20:01 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengatakan, enam bulan kepemimpinannya telah menghasilkan 28 kebijakan baru dalam memenuhi hajat hidup orang banyak yaitu rakyat. Hal ini disampaikan dalam sambutan pembukaan rapat kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Menurut presiden kebijakan-kebijakan tersebut yang berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat  dilakukan dalam waktu yang cukup singkat, dan presiden  tidak memperkirakan  mampu mencapai itu dalam waktu yang singkat. 

    “Kalau kita lihat secara objektif saya mau katakan bahwa dalam 6 bulan kita memerintah kita telah mencapai hal-hal yang cukup berarti. Hal-hal  yang bersifat fundamental, memperkuat landasan kebangkita kita sebagai bangsa, kita telah menghasilkan 28 kebijakan baru,” tutur Presiden Prabowo.

    Diterangkan bahwa meskipun telah membuat 28 kebijakan namun produk-produk untuk mencapai kebijakan-kebijakan tersebut dihitung mungkin lebih dari 100 bahkan mendekati 200. 

    Presiden  mengingatkan bahwa pemerintahan menjalankan sistem Republik yang mewadahi dan menaungi 280 juta manusia dan ini menurut presiden tidak bisa sembarangan dalam mengelola pemerintahan . 

    “Jadi satu kebijakan mungkin membutuhkan beberapa produk apakah itu Keppres, atau PP, atau Perpres, apakah itu Inpres, apakah itu sekedar hanya surat edaran, tetapi inilah bagaimana kita menjalankan roda pemerintahan,” tambahnya.

    Presiden menegaskan jika ada keputusan yang keliru mengambil kebijakan maka akibatnya tidak mudah bagi mereka yang posisinya paling di bawah yaitu masyarakat. Untuk itu para pengambil kebijakan harus memenuhi azas pemenuhan hajat hidup orang banyak. 

    Penulis : Sri Lestari

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bawaslu dan MK harus tegas tuntaskan masalah PSU Bengkulu Selatan

    Bawaslu dan MK harus tegas tuntaskan masalah PSU Bengkulu Selatan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Pengamat: Bawaslu dan MK harus tegas tuntaskan masalah PSU Bengkulu Selatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 05 Mei 2025 – 17:05 WIB

    Elshinta.com – Pengamat politik A Bakir Ihsan menyoroti peristiwa operasi penangkapan ilegal oleh timses salah satu paslon terhadap calon wakil bupati Bengkulu Selatan, Ii Sumirat, sebagai preseden buruk bagi demokrasi. Selain masuk kategori pelanggaran tindak pidana, peristiwa pada malam pelaksanaan PSU tersebut berpotensi menggerus simpati publik pada korban karena disertai upaya manipulasi fakta dan distorsi informasi.

    “Sangat disayangkan. Ini bukan hanya soal intimidasi dan persekusi tapi juga pembunuhan karakter seorang calon. Tentu cara kotor seperti ini bahaya bagi demokrasi, mengangkangi asas pemilu yang luber dan jurdil,” kata Bakir, kepada wartawan, Senin (5/5).

    Menurut akademisi UIN Jakarta ini, operasi penangkapan ilegal oleh tim sukses paslon terhadap calon lain merupakan fenomena baru dalam pilkada.

    Tindakan tersebut menggambarkan minusnya penghormatan atas nilai-nilai demokrasi serta pembangkangan terhadap aturan hukum. “Dugaan saya, tak mungkin dilakukan sembarang orang. Hanya mereka yang berwatak preman dan tak siap kalah yang berani lakukan itu,” tuturnya.

    Bakir, menyampaikan peristiwa tersebut mesti menjadi perhatian semua pihak, terutama Bawaslu RI, Bawaslu harus memutus dugaan pelanggaran PSU Pilkada Bengkulu Selatan berdasar data dan fakta di lapangan,” ungkap Bakir.

    Pasalnya, lanjut Bakir, bila praktik semacam itu dibiarkan berlarut akan jadi contoh buruk yang bisa berulang di kemudian hari. “Black campaign atau kampanye hitam kerap terjadi dalam kontestasi politik, tapi kasus dengan modus penangkapan seperti ini mungkin baru kali ini ya, bisa dikatakan ini modus baru kecurangan pilkada,” terangnya.

    Diketahui muncul narasi yang disebar di media sosial seperti Facebook dan WhatsApp, salah satunya, menyebut Ii Sumirat ditangkap polisi karena kasus korupsi.

    Kubu Suryatati-Ii Sumirat merasa dirugikan atas peristiwa tersebut serta menuduh operasi penangkapan ilegal itu sebagai biang kerok kekalahan di PSU Pilkada. Mereka mengklaim banyak simpatisan 02 yang tidak datang ke TPS atau mengalihkan dukungan ke paslon lain.

    Bakir meminta Bawaslu dan MK harus bertindak tegas atas dugaan tindakan kejahatan besar dan baru dalam PSU Bengkulu Selatan. 

    “Secara teoritik, informasi seperti hoaks, disinformasi, kampanye hitam sama dengan money politic, yaitu sama-sama dapat memengaruhi persepsi atau perilaku pemilih. Namun sejauh mana pengaruhnya harus dilihat lebih jauh, atau bisa juga nanti diuji lewat persidangan MK. Bawaslu dan MK harus bertindak tegas atas tindakan kejahatan besar dan baru dalam PSU Bengkulu Selatan,” pungkas Bakir.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Ada deklarasi Prabowo Pilpres 2029, Demokrat: Kerja dulu…

    Ada deklarasi Prabowo Pilpres 2029, Demokrat: Kerja dulu…

    Presiden Prabowo Subianto. Foto: YT Setpres

    Ada deklarasi Prabowo Pilpres 2029, Demokrat: Kerja dulu…
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 05 Mei 2025 – 15:01 WIB

    Elshinta.com – Partai Demokrat menilai masih terlalu dini membicarakan deklarasi Capres 2029. Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat  Andi Mallarangeng, menilai sebaiknya parpol-parpol utamanya di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, fokus bekerja mensukseskan program-program pemerintah.

    “Ini terlalu cepat. Baru berapa bulan kan. Sekarang kita fokus kerja, itu perintah Pak Prabowo sendiri. Kita pastikan pemerintahan Presiden Prabowo berhasil sukses, kami ada didalamnya, membantu beliau mewujudkan berbagai macam program besar itu,” papar Andi kepada Radio Elshinta, Senin (5/5/2025).

    Andi menilai deklarasi tersebut merupakan urusan internal partai masing-masing. Mantan Menpora ini menilai diskursus pencapresan 2029 kurang relevan untuk saat ini.

    “Kalau saya ya itu masing-masing partai lah. Ada siklusnya pemilu itu. Ada siklusnya kita memilih pemimpin. Kita sudah memilih pemimpin, baru selesai. Siklusnya lagi baru 2029. Ada waktunya nanti. Ini belum musim pemilu. Sekarang fokus kerja dulu”. Ujar Andi

    Sementara itu Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN Prof. Lili Romli menilai, diskursus pencapresan 2029 masih prematur dan tidak produktif. Romli menilai sebaiknya parpol-parpol fokus dengan agenda politik yang lebih mendesak, di antaranya menindaklanjuti putusan MK di UU Pemilu.

    “Janganlah dulu melakukan deklarasi-deklarasi. Yang urgen itu kan UU Pemilu, banyak putusan-putusan MK, salah satu yang krusial ambang batas parlemen. Itu kan disuruh ditinjau kembali oleh MK. Kedua, ambang batas pencalonan Presiden sudah dihilangkan. Bagaimana mekanismenya, untuk hak-hak partai. Apakah perlu diatur kembali atau otomatis peserta pemilu yang lama atau baru berhak mencalonkan presiden,” papar Romli

    Diketahui sejumlah elit parpol sudah mulai mendeklarasikan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029. Deklarasi itu menjadi polemik dan menuai respon beragam.
     

    Penulis: Anton R/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • MK tak terima sengketa rekapitulasi ulang Pilkada Puncak Jaya

    MK tak terima sengketa rekapitulasi ulang Pilkada Puncak Jaya

    Ketua KPU Mochammad Afifuddin (tengah) bersama Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya Merkius Wonda (kanan) selaku pihak termohon menyampaikan jawaban saat mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Punjak Jaya Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (29/4/2025). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

    MK tak terima sengketa rekapitulasi ulang Pilkada Puncak Jaya
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 05 Mei 2025 – 12:57 WIB

    Elshinta.com – Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak menerima gugatan sengketa hasil rekapitulasi ulang perolehan suara Pilkada Kabupaten Puncak Jaya 2024 yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga.

    “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan Perkara Nomor 311/PHPU.BUP-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK RI, Jakarta, Senin.

    Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Mahkamah menyatakan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga tidak beralasan menurut hukum.

    Adapun dalil pokok permohonan yang diajukan keduanya, yakni dugaan tidak terpenuhinya syarat pencalonan Mus Kogoya—calon wakil bupati Puncak Jaya nomor urut 1—karena masih berstatus ASN aktif dan dugaan kekeliruan KPU dalam melaksanakan tindak lanjut putusan MK sebelumnya.

    Berdasarkan fakta persidangan, ucap Enny, Mus Kogoya ternyata telah tidak lagi berstatus sebagai ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, sejak mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati.

    Selain itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Inspektorat Kabupaten Puncak Jaya juga telah menerima bukti pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan yang diajukan Mus Kogoya.

    “Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan kondisi khusus yang berkaitan dengan syarat pencalonan sebagaimana didalilkan oleh pemohon,” imbuh Enny.

    Di samping itu, Mahkamah menilai Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga tidak mengajukan bukti meyakinkan terkait dengan dalil kekeliruan tindak lanjut KPU atas putusan MK yang memerintahkan rekapitulasi ulang perolehan suara di 22 distrik.

    “Menurut Mahkamah, termohon in casu (dalam hal ini) KPU RI telah secara patuh menindaklanjuti putusan Mahkamah a quo (tersebut),” tutur Enny.

    Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil-dalil pokok permohonan Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga.

    Mahkamah juga tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus untuk menunda keberlakuan syarat formal dalam mengajukan permohonan sengketa pilkada.

    “Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian,” demikian Hakim Enny.

    Dengan adanya putusan MK ini, hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya 2024 kini tidak lagi dipersoalkan.

    Dengan demikian, pasangan calon nomor urut 1 Yuni Wonda dan Mus Kogoya berhasil menang (77.296 suara), sedangkan pasangan calon nomor urut 2 Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga berada di posisi kedua sekaligus terakhir (65.787 suara).

    Sumber : Antara

  • Presiden atur jadwal penuhi permintaan PM Albanese ke Indonesia

    Presiden atur jadwal penuhi permintaan PM Albanese ke Indonesia

    Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Minggu (4/5/2025) mengucapkan selamat melalui sambungan telepon kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang kembali menang pemilu di Australia, Sabtu (3/5/2025). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden atur jadwal penuhi permintaan PM Albanese ke Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 05 Mei 2025 – 07:08 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto langsung mengatur jadwal untuk memenuhi permintaan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese yang ingin Indonesia sebagai tujuan kunjungan resmi perdananya setelah menang pemilu dan terpilih kembali sebagai perdana menteri.

    PM Albanese mengungkap keinginannya melawat ke Indonesia saat dirinya menerima ucapan selamat dari Presiden Prabowo melalui sambungan telepon, Minggu (4/5).

    “Saya ingin Indonesia menjadi kunjungan pertama saya,” kata PM Albanese kepada Presiden Prabowo sebagaimana dikutip dari siaran resmi Tim Media Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Minggu malam.

    Presiden Prabowo pun menyambut baik permintaan itu, dan Presiden juga menyatakan dirinya merasa terhormat mendengar permintaan PM Albanese.

    “Luar biasa! Kehormatan besar,” kata Presiden Prabowo.

    PM Albanese kemudian menekankan Indonesia merupakan negara tetangga dan mitra penting Australia. Dua negara, menurut Albanese, harus memiliki ikatan yang kuat.

    “Australia dan Indonesia memiliki ikatan yang tak tergoyahkan,” kata PM Albanese.

    Presiden Prabowo pun sepakat dengan pernyataan PM Albanese.

    “Betul, betul, betul. Baik. Nanti kita jadwalkan dengan tim Anda,” kata Presiden Prabowo kepada PM Albanese.

    Presiden juga menyatakan kesiapan Indonesia menyambut kedatangan PM Albanese.

    “Kami akan atur kunjungan Anda ke sini. Kami akan atur,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam percakapan yang sama, PM Albanese juga sempat bercerita mengenai kondisinya yang lelah setelah melewati tahapan pemilihan umum. Albanese bercerita kepada Prabowo dirinya belum tidur selama beberapa hari.

    Presiden Prabowo pun merespons itu dengan menilai kemenangan Albanese merupakan peristiwa yang bersejarah, karena Albanese menjadi perdana menteri pertama Australia yang menjabat dua periode berturut-turut dalam 21 tahun terakhir.

    “Hebat, luar biasa!” kata Presiden Prabowo mengungkap rasa kagumnya atas kemenangan PM Albanese.

    PM Albanese kembali terpilih setelah menang mutlak dalam pemilu Australia, Sabtu (3/5) waktu setempat. Albanese pun menjadi perdana menteri pertama di Australia yang terpilih untuk kedua kalinya dalam waktu 21 tahun terakhir.

    Dengan demikian, PM Albanese pun akan kembali memimpin Australia dalam waktu 3 tahun ke depan.

    Partai Buruh, yang dipimpin oleh Albanese, juga menguasai mayoritas kursi, yaitu 87 kursi dari total 150 kursi di parlemen.

    Sumber : Antara

  • Bawaslu limpahkan dugaan politik uang PSU Serang ke polisi

    Bawaslu limpahkan dugaan politik uang PSU Serang ke polisi

    Warga menyalurkan hak suaranya saat PSU Kabupaten Serang, Banten, Sabtu (19/4/2025). (ANTARA/Desi Purnama Sari)

    Bawaslu limpahkan dugaan politik uang PSU Serang ke polisi
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 04 Mei 2025 – 21:25 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang, melimpahkan kasus dugaan politik uang menjelang hari pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 ke pihak kepolisian.

    Anggota Bawaslu Kabupaten Serang, Abdul Holid, di Serang, Minggu, mengatakan bahwa dua dari empat kecamatan yang ditelusuri secara mendalam dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu.

    Adapun dua Kecamatan tersebut yakni Kecamatan Cikande berjumlah tiga orang dan Kecamatan Tunjung Teja dua orang.

    “Dugaan politik uang yang terjadi di Kecamatan Cikande dan Kecamatan Tunjung Teja telah memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan, sehingga selanjutnya akan dilimpahkan ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum,” katanya.

    Sedangkan, kata Holid, untuk dugaan politik uang yang terjadi menjelang hari pemungutan suara ulang di Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Cikeusal tidak memenuhi unsur pelanggaran sehingga tidak dilanjutkan ke proses penyidikan ke pihak kepolisian.

    “Karena tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sehingga proses penanganannya terhenti dan tidak dilanjutkan,” katanya.

    Diketahui pelanggaran ini bermula pada 18 April 2025, jelang hari pelaksanaan PSU. Saat itu, Bawaslu Kabupaten Serang menerima informasi awal terkait dugaan praktik politik uang yang terjadi di enam kecamatan. Tanpa menunggu lama, Bawaslu segera melakukan klarifikasi terhadap 12 orang terduga pelaku yang tersebar di Ciruas, Tunjungteja, Cikeusal, Cikande, Gunungsari, dan Kopo.

    Setelah dilaksanakan rapat bersama unsur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dari kepolisian dan kejaksaan, hasilnya hanya 10 terduga pelaku dari 12 orang yang diregister perkaranya.

    Adapun 10 terduga pelaku yang perkaranya diregister yakni berasal dari Kecamatan Cikeusal dua orang, Ciruas tiga orang, Cikande tiga orang, dan Tunjung Teja dua orang. Sementara terduga pelaku yang berasal dari Kecamatan Gunung Sari dan Kopo tidak diregister.

    “Secara formil dan materil Gunung Sari dan Kopo tidak memenuhi syarat. Makanya tidak bisa dilanjutkan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Menko PM Muhaimin ajak masyarakat budayakan olahraga

    Menko PM Muhaimin ajak masyarakat budayakan olahraga

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (topi hijau tengah) saat menghadiri Women’s Day Run 10K di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (4/5/2025). ANTARA/HO-PKB

    Menko PM Muhaimin ajak masyarakat budayakan olahraga
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 04 Mei 2025 – 17:59 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin mengajak masyarakat seluruh Indonesia untuk membudayakan olahraga.

    “Ayo kita budayakan olahraga. Dengan olahraga kita sehat, dengan sehat kita kuat, dengan kuat insyaallah kita bisa bahu-membahu mewujudkan Indonesia yang lebih maju,” kata Cak Imin saat melepas peserta Women’s Day Run 10K di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Cak Imin mengaku bersyukur bisa melepas sekaligus ikut serta hingga finis dalam acara yang dilaksanakan dalam rangka menyambut International Women’s Day sekaligus memperingati Hari Kartini 21 April 2025.

    “Pagi hari ini dengan penuh semangat saya kembali melepas Women’s Day Run 10K dalam rangka menyambut International Women’s Day 2025. Lebih bersyukur lagi saya ikut finis,” ujarnya.

    Ia juga mengaku bersyukur sebab peserta Women’s Day Run 10K yang berjumlah sekitar 6.000 orang dinilai antusias mengikuti kegiatan tersebut.

    “Saya juga bahagia melihat seluruh peserta WDR (Women’s Day Run 10K) sehat walafiat, semua semangat, dan tentu bahagia bisa berolahraga bersama-sama,” kata Cak Imin.

    Adapun selain Cak Imin, turut hadir Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, hingga anggota DPR RI Hasanuddin Wahid, dan Tommy Kurniawan.

    Sumber : Antara

  • Presiden resmikan Terminal Khusus Haji-Umrah di Soetta Minggu siang

    Presiden resmikan Terminal Khusus Haji-Umrah di Soetta Minggu siang

    Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) meminum kopi saat menyampaikan pidatonya pada perayaan Hari Buruh Internasional 2025 di Kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). Dalam pidatonya Prabowo menyampaikan akan membentuk Satgas PHK, meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga, serta berusaha memberantas korupsi di Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU/pri.

    Presiden resmikan Terminal Khusus Haji-Umrah di Soetta Minggu siang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 04 Mei 2025 – 14:17 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, pada Minggu siang pukul 14.15 WIB.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta, Minggu, menjelaskan Presiden juga akan melepas keberangkatan jemaah haji Indonesia serta meninjau fasilitas-fasilitas di Terminal Khusus Haji dan Umrah.

    “Peresmian ini adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan dan memberikan kualitas pelayanan terbaik untuk jemaah haji dan umrah,” kata Yusuf Permana.

    Di Terminal Khusus Haji dan Umrah, jemaah haji Indonesia akan menggunakan jalur tersendiri yang disebut Makkah Route untuk mengantre di konter-konter Imigrasi Arab Saudi di Bandara Internasional Soekarno Hatta.

    Sebanyak 10 konter imigrasi disiapkan khusus untuk melayani jemaah haji Indonesia yang berangkat ke tanah suci. Di konter Imigrasi Arab Saudi itu, para jemaah haji langsung mendapatkan stempel dari otoritas Arab Saudi sehingga setibanya mereka di Arab Saudi, para jemaah haji tidak lagi mengantre di konter Imigrasi.

    General Manager InJourney Airports Kantor Cabang Bandara Soetta Dwi Ananda Wicaksana bulan lalu (22/4) mengatakan per 1 Mei 2025 Terminal khusus Haji dan Umrah 2F menjadi area steril. Artinya, hanya calon jemaah haji dan petugas saja yang boleh masuk Terminal Khusus Haji dan Umrah.

    “Posisi jemaah berangkat dari asrama itu kan sudah steril ya, sehingga nanti akan kita kondisikan menjadi area steril, karena mereka sudah di X-ray, sudah stempel Imigrasi Indonesia,” kata Dwi.

    Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Jakarta berangkat dari Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jumat dini hari (2/5). Sebanyak 393 calon jemaah haji itu berangkat dari Soetta menuju Madinah, Arab Saudi. Seluruhnya tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Pondok Gede.

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jakarta di Jakarta, Kamis (1/5), Adib mengatakan bahwa jumlah calon haji dalam kloter pertama ini sebanyak 393 orang yang terdiri atas 171 pria dan 222 wanita.

    “Jamaah tertua berusia 85 tahun dan yang termuda 18 tahun. Tercatat ada 62 orang lansia (lanjut usia, red.) dalam kloter ini,” kata Adib di Asrama Haji Jalan Raya Pondok Gede, Jakarta.

    Dia menjelaskan seluruh jemaah telah melewati proses layanan terpadu (one stop service) sejak di asrama haji, yang mencakup pemeriksaan kesehatan, pembagian uang saku (living cost) senilai 750 Riyal, kartu makan, kartu kamar, gelang haji, dan paspor, serta buku panduan manasik harian khusus untuk jamaah asal Provinsi Jakarta.

    Sumber : Antara

  • Presiden resmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soetta

    Presiden resmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soetta

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno Hatta di Tangerang, Banten, Minggu (4/5/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

    Presiden resmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soetta
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 04 Mei 2025 – 15:55 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Minggu.

    Dalam prosesi peresmian, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat dan perwakilan dari Arab Saudi meneken tombol sirine, kemudian Presiden lanjut menandatangani prasasti peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah.

    “Saya hari ini mendapat kehormatan besar untuk meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah, Terminal 2F, Bandara Internasional Soekarno Hatta,” kata Presiden dalam sambutannya saat acara peresmian di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu.

    Dalam acara itu, Presiden menyambut baik hasil revitalisasi bandara, termasuk di antaranya Terminal Khusus Haji dan Umrah yang diresmikan hari ini.

    “Pemerintah ingin memberi pelayanan yang terbaik kepada jamaah kita, juga kita mengerti bahwa banyak jamaah kita juga sudah lanjut usianya sehingga benar-benar harus diurus,” kata Presiden.

    Di Terminal Khusus Haji dan Umrah, jamaah haji Indonesia akan menggunakan jalur tersendiri yang disebut Makkah Route untuk mengantre di konter-konter Imigrasi Arab Saudi di Bandara Internasional Soekarno Hatta.

    Sebanyak 10 konter imigrasi disiapkan khusus untuk melayani jamaah haji Indonesia yang berangkat ke tanah suci. Di konter Imigrasi Arab Saudi itu, para jamaah haji langsung mendapatkan stempel dari otoritas Arab Saudi sehingga setibanya mereka di Arab Saudi, para jamaah haji tidak lagi mengantre di konter Imigrasi.

    Usai meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah, Presiden lanjut berkeliling mengecek sejumlah fasilitas di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno Hatta yang saat ini diperuntukkan kepada calon jamaah haji Indonesia.

    Dalam acara peresmian itu, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

    Kemudian ada juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy, Gubernur Banten Andra Soni, Wali Kota Tangerang Sachrudin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak.

    Sumber : Antara