Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Presiden Prabowo bertolak ke Malaysia untuk hadiri KTT Ke-46 ASEAN

    Presiden Prabowo bertolak ke Malaysia untuk hadiri KTT Ke-46 ASEAN

    Presiden Prabowo Subianto naik pesawat kepresidenan PK-GRD di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (25/5/2025), untuk menghadiri KTT Ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 26–27 Mei 2025. ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

    Presiden Prabowo bertolak ke Malaysia untuk hadiri KTT Ke-46 ASEAN
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 25 Mei 2025 – 22:11 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu sore, menuju Malaysia, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur pada 26–27 Mei 2025.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta, Minggu, menyebut pesawat kepresidenan PK-GRD yang membawa Presiden Prabowo dijadwalkan mendarat di Bandar Udara Tentera Udara Diraja Malaysia Subang.

    Di Kuala Lumpur, Yusuf menjelaskan Presiden akan menghadiri sejumlah pertemuan, di antaranya dari sesi panel, retret, hingga pertemuan dengan perwakilan parlemen ASEAN, kepemudaan, dan bisnis. Presiden Prabowo bersama sejumlah pemimpin ASEAN juga akan membahas sejumlah isu strategis di kawasan.

    “Di Kuala Lumpur, Presiden juga diagendakan menghadiri KTT ke-16 BIMP-EAGA, KTT ke-2 ASEAN-GCC, KTT ASEAN-GCC-China, dan KTT ke-16 IMT-GT. Pertemuan-pertemuan ini diharapkan menjadi salah satu momentum penting dalam upaya memperkuat peran sentral ASEAN di tengah dinamika global,” kata Yusuf Permana.

    KTT Ke-16 BIMP-EAGA merupakan pertemuan tingkat tinggi sub-regional antara Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina, sementara KTT Ke-2 ASEAN-GCC merupakan pertemuan tingkat tinggi antara ASEAN dan negara-negara teluk (GCC).

    Kemudian, KTT Ke-16 IMT-GT merupakan pertemuan tingkat tinggi sub-regional antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Terakhir, KTT ASEAN-GCC-China merupakan pertemuan tingkat tinggi antara ASEAN, negara-negara teluk, dan China, yang untuk pertama kalinya digelar oleh ASEAN, GCC, dan China.

    “Kehadiran Presiden Prabowo pada rangkaian KTT Ke-46 ASEAN menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama dan menjaga stabilitas di kawasan ASEAN. Konferensi ini juga diharapkan mempererat hubungan kerja sama Indonesia dengan negara ASEAN,” kata Yusuf Permana.

    Di Lanud Halim Perdanakusuma, keberangkatan Presiden Prabowo menuju Malaysia dilepas oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto, Panglima Komando Operasi Udara I TNI AU Marsekal Pertama (Marsma) TNI Muzafar, dan Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Erwin Sugiandi.

    Dalam penerbangan itu, Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sumber : Antara

  • Ketua DPR RI minta pemerintah bubarkan ormas pengganggu dan meresahkan

    Ketua DPR RI minta pemerintah bubarkan ormas pengganggu dan meresahkan

    Ketua DPR RI Puan Maharani (kiri) ditemani sejumlah anggota dewan saat memberikan keterangan usai bertemu dengan Perdana Menteri China Li Qiang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/5/2025). ANTARA/Rio Feisal

    Ketua DPR RI minta pemerintah bubarkan ormas pengganggu dan meresahkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 25 Mei 2025 – 22:23 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) pengganggu ketertiban, dan meresahkan masyarakat.

    “Kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban, apalagi kemudian meresahkan masyarakat, dan mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme,” ujar Puan saat memberikan keterangan usai bertemu dengan Perdana Menteri China Li Qiang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Puan menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya mengenai pandangan Ketua DPR RI usai Kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Kelurahan Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Banten, diduduki sepihak oleh ormas.

    “Ya kalau memang kemudian itu berbau premanisme, ya segera bubarkan. Jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme,” katanya menegaskan.

    Ia juga meminta aparat penegak hukum melakukan evaluasi terhadap tindakan pendudukan lahan milik negara oleh sebuah ormas.

    Sebelumnya, BMKG melaporkan kasus dugaan pendudukan lahan milik negara secara sepihak oleh ormas kepada Polda Metro Jaya.

    Laporan tersebut disampaikan melalui surat bernomor e.T/PL.04.00/001/KB/V/2025 yang memuat permohonan bantuan pengamanan terhadap aset tanah milik BMKG seluas 127.780 meter persegi di Kelurahan Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Banten.

    Menurut Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Akhmad Taufan Maulana di Jakarta, Selasa (20/5), gangguan keamanan terhadap lahan tersebut telah berlangsung hampir dua tahun, dan menghambat rencana pembangunan Gedung Arsip BMKG.

    Polda Metro Jaya kemudian pada Sabtu (24/5) membongkar bangunan diduga milik ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di lahan BMKG tersebut.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menyebut pihaknya telah menangkap 17 orang terkait kasus tersebut.

    Sumber : Antara

  • Wamendagri ajak DPRD Kota Serang kawal program strategis pemerintah

    Wamendagri ajak DPRD Kota Serang kawal program strategis pemerintah

    Wamendagri Bima Arya Sugiarto saat membuka Workshop DPRD Kota Serang bertajuk “Penguatan Peran DPRD dalam Penyusunan RPJMD dan Pengelolaan Keuangan Daerah”, di Jakarta, Minggu (25/5/2025). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

    Wamendagri ajak DPRD Kota Serang kawal program strategis pemerintah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 26 Mei 2025 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak anggota DPRD Kota Serang, Banten, untuk mengawal berbagai program strategis pemerintah.

    Hal tersebut disampaikan Bima saat membuka Workshop DPRD Kota Serang bertajuk “Penguatan Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Pengelolaan Keuangan Daerah”, di Jakarta, Minggu (25/5), sebagaimana keterangannya yang diterima, di Jakarta, Senin.

    Dia menegaskan saat ini pemerintah tengah berupaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui sejumlah program prioritas, termasuk dengan memanfaatkan bonus demografi melalui penguatan sumber daya manusia (SDM).

    Ia menyebutkan SDM berperan penting dalam mendorong kemajuan suatu negara. Karena itu, pemerintah menyusun sejumlah program strategis seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat. Menurutnya, gagasan besar untuk mendukung pembangunan tersebut perlu dikawal agar implementasinya sesuai harapan.

    Dirinya meyakini program strategis seperti MBG akan berdampak luas ke berbagai sektor, termasuk perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya pelibatan pengusaha lokal dalam pelaksanaan program tersebut.

    “Kalau dikawal sama-sama maka efeknya akan berhasil. Ini (program MBG) investasi jangka panjang,” kata Bima.

    Lebih lanjut, Bima mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran MBG melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “MBG tidak perlu dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Bapak-Ibu, enggak ada. Kalaupun ada, Presiden perintahkan alokasikan saja ke sekolah,” ujarnya.

    Ia menegaskan sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mendorong kemajuan secara nasional. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memantau kesesuaian alokasi anggaran daerah dengan program pemerintah pusat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

    Di sisi lain, Bima juga menjelaskan mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang kerap disalahpahami. Ia menekankan bahwa efisiensi merupakan upaya untuk mengalihkan anggaran ke program yang lebih strategis.

    “Pada dasarnya, Bapak-Ibu, efisiensi itu adalah memindahkan yang tidak substantif menjadi substantif,” jelas Bima.

    Kemendagri juga terus mendorong setiap daerah untuk memiliki mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui berbagai inovasi. Upaya ini perlu dilakukan di seluruh daerah, termasuk Kota Serang, agar memiliki kapasitas fiskal yang kuat.

    Ia menilai banyak daerah yang telah berinovasi guna menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman menyampaikan rasa hormat dan kebahagiaan atas kehadiran Wamendagri Bima Arya dalam membuka workshop tersebut.

    Menurutnya, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya dalam fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi juga dalam memperkuat perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

    “Serta pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tambah Muji.

    Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Serang Roni Alfanto, Sekretaris DPRD Kota Serang Ahmad Nuri, dan Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Budi Luhur Rusdiyanta. Hadir pula sejumlah anggota DPRD Kota Serang.

    Sumber : Antara

  • Momen hangat Prabowo dan Anwar Ibrahim di KTT ke-46 ASEAN

    Momen hangat Prabowo dan Anwar Ibrahim di KTT ke-46 ASEAN

    Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saling berjabat tangan di halaman Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (26/5/2025). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Momen hangat Prabowo dan Anwar Ibrahim di KTT ke-46 ASEAN
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 26 Mei 2025 – 17:12 WIB

    Elshinta.com – Momen hangat tercipta saat Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyambut kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto di halaman Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, Senin. Sebagaimana keterangan yang diterima, Senin, begitu turun dari mobil, Prabowo langsung disambut Anwar dengan senyum lebar dan jabatan tangan erat.

    Tidak ada kesan kaku atau protokoler yang berlebihan, yang tampak justru keakraban dua sahabat lama yang dipertemukan kembali dalam sebuah misi besar yakni memperkuat solidaritas kawasan Asia Tenggara. Keduanya berdiri berdampingan, berfoto dengan latar belakang logo KTT ASEAN ke-46 dan menara kembar Petronas yang ikonik. Sebuah simbol persahabatan yang bukan saja penting secara diplomatik, tapi juga menyentuh secara pribadi.

    Hubungan keduanya memang telah terjalin jauh sebelum menjadi pemimpin negara. Di masa-masa sulit Anwar, Prabowo adalah salah satu sahabat yang setia mengunjunginya. Kisah lama itu kini menjelma menjadi babak baru kerja sama dua negara serumpun. Usai penyambutan, Prabowo melangkah masuk ke ruang utama sidang untuk mengikuti Sidang Pleno KTT ke-46 ASEAN yang dimulai pukul 09.00 waktu setempat.

    Forum tahun ini mengusung tema Inclusivity and Sustainability,  sebuah pesan penting tentang perlunya kolaborasi inklusif dan berkelanjutan di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Seperti biasa, prosesi pembukaan dimulai dengan sesi foto bersama para kepala negara dan pemerintahan dari sepuluh negara anggota ASEAN, ditambah Timor Leste sebagai calon anggota.

    Setelahnya, para pemimpin menempati tempat duduk masing-masing untuk mengikuti agenda resmi yang dibuka langsung oleh Anwar. Prabowo tampak hadir bersama sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kehadiran Prabowo di forum strategis ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendorong integrasi kawasan, memperkuat diplomasi regional, dan menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan damai, stabil, dan saling menguntungkan.

    Sumber : Antara

  • Prabowo dukung Timor Leste dan Papua Nugini jadi anggota ASEAN

    Prabowo dukung Timor Leste dan Papua Nugini jadi anggota ASEAN

    Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri KTT Ke-46 ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (26/5/2025). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Prabowo dukung Timor Leste dan Papua Nugini jadi anggota ASEAN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 22:12 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyambut positif partisipasi Timor Leste dan mendukung penuh upaya negara tersebut untuk menjadi anggota penuh ASEAN sesegera mungkin, bahkan berharap bisa terealisasi tahun ini.

    Selain itu, Prabowo juga mengusulkan keikutsertaan Papua Nugini, yang telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan ASEAN. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat berbicara pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (26/5).

    “Kami juga menyambut partisipasi Timor Leste dan mendukung upaya Timor Leste untuk menjadi anggota penuh ASEAN secepat mungkin, jika memungkinkan, tahun ini. Selain itu, kami ingin mengusulkan partisipasi tetangga dekat kami, yaitu Papua Nugini. Mereka juga telah menyatakan keinginan untuk bergabung dengan ASEAN,” ucap Prabowo, dikutip dari pidato tertulis yang disiarkan di situs resmi Kementerian Luar Negeri, Senin.

    Menurut Presiden, di tengah situasi ketidakpastian geopolitik saat ini, kekuatan kolektif ASEAN dinilai akan meningkatkan posisi tawar kawasan di hadapan kekuatan-kekuatan besar dunia.

    “Semakin kuat ASEAN, semakin besar suara kita dalam diskursus kekuatan-kekuatan besar. Kita tahu sekarang bahwa hanya mereka yang memiliki kekuatan yang akan dihormati,” ucap Prabowo.

    Presiden mengatakan bahwa dalam hal populasi, ASEAN setara dengan Uni Eropa. Selain itu, pertumbuhan ekonomi ASEAN juga disebut yang tercepat di dunia.

    “Abad ini diproyeksikan sebagai abad Asia. Jangan selalu meremehkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri,” kata Presiden.

    Kepala Negara yakin dengan dengan bertambahnya keanggotaan Timor Leste dan Papua Nugini, hal tersebut akan memperkuat peran ASEAN di dunia.

    Saat ini, ASEAN memiliki 10 negara anggota, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sementara itu, Timor Leste saat ini telah berstatus sebagai pengamat dan dijadwalkan secara resmi menjadi anggota ke-11 ASEAN pada Oktober 2025.

    Sumber : Antara

  • Ekonom ungkap tiga manfaat kerja sama BI dan Bank Sentral China bagi pembangunan RI

    Ekonom ungkap tiga manfaat kerja sama BI dan Bank Sentral China bagi pembangunan RI

    Ilustrasi – Sejumlah pegawai melintasi lobi gedung Bank Indonesia di Jakarta. (FOTO ANTARA/Puspa Perwitasari/ss/pd/aa.)

    Ekonom ungkap tiga manfaat kerja sama BI dan Bank Sentral China bagi pembangunan RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 22:24 WIB

    Elshinta.com – Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bank Indonesia (BI) dan bank sentral China atau People’s Bank of China (PBoC) di sela-sela kunjungan resmi Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang ke Jakarta dinilai lebih dari sekadar peristiwa diplomatik. 

    Di mata pengamat ekonomi, langkah ini mencerminkan arah baru Indonesia dalam percaturan keuangan global yang kian multipolar.

    “Ini adalah momen geostrategis yang menyiratkan posisi baru Indonesia di arsitektur keuangan dunia. Dan bukan sembarang pintu, ini adalah pintu uang. Tempat di mana kekuatan tak lagi ditentukan oleh sekadar militer, produksi manufaktur, dan narasi pemerintah, melainkan lewat hal yang lebih halus dan subtil, yakni aliran modal, likuiditas dan kepercayaan lintas batas,” ungkap Fakhrul Fulvian, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia dalam tulisannya, dikutip Senin (26/5).

    Dalam pandangannya, PBoC kini bukan lagi sekadar pengatur inflasi domestik Tiongkok, melainkan telah menjelma menjadi aktor utama dalam pengelolaan likuiditas global, penentu jalur internasionalisasi yuan (RMB), hingga pendukung sistem keuangan alternatif seperti CIPS, tandingan sistem SWIFT.

    Fakhrul menjelaskan bahwa kerja sama BI dan PBoC ini membuka tiga manfaat besar bagi pembangunan nasional Indonesia:

    Pertama, penyediaan kanal pembiayaan jangka panjang dalam mata uang RMB akan menjadi alternatif strategis untuk mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan nasional, mengingat Tiongkok saat ini sedang berenang dalam likuiditas dengan tingkat imbal hasil obligasi dengan tenor 10 tahun mereka menjadi 1,6%.

    Kedua, kerja sama ini akan mengurangi tekanan terhadap permintaan dolar AS di pasar domestik, sehingga memberikan ruang stabilisasi yang lebih kuat bagi nilai tukar rupiah. Dalam jangka menengah, ini bahkan dapat membuka peluang penguatan rupiah secara struktural.

    Ketiga, Indonesia berpeluang mengurangi ketergantungan pada instrumen pembiayaan jangka pendek seperti SRBI dan mulai membangun sistem pendalaman keuangan berbasis multicurrency. Ini selaras dengan visi pemerintah untuk memperkuat ketahanan eksternal dan mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

    “Hal ini juga menandai perubahan diplomasi kita bersama Tiongkok, dari diplomasi beton ke diplomasi modal. Kerja sama Indonesia dan Tiongkok selama ini lekat dengan pembangunan fisik; jalan tol, pelabuhan, kereta cepat. Tapi dengan pertemuan ini, arah kerja sama naik kelas, menuju diplomasi modal,” tambahnya, seperti dala, rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Fakhrul menekankan bahwa langkah ini juga memiliki implikasi geopolitik. Di tengah ketegangan antara blok Barat dan Timur, Indonesia justru memilih menjadi jembatan. Bukan memilih sisi, tetapi membentuk jalur baru yang inklusif dan multipolar. 

    “Kita bukan musuh dolar, tapi juga bukan budak dolar. Kita membuka diri pada RMB bukan untuk tunduk pada Beijing, tapi untuk membentuk sistem keuangan yang lebih adil, terbuka, dan multipolar,” katanya.

    Langkah ini pun dinilai mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperkuat ketahanan eksternal, mengamankan pembiayaan jangka panjang, dan membangun sistem keuangan nasional yang lebih adaptif terhadap perubahan global.

    “Jika dikelola dengan tepat, pertemuan ini bisa menjadi langkah awal menuju sistem keuangan nasional yang lebih stabil, lebih berdaulat, dan lebih terhubung ke dunia tanpa kehilangan arah. Karena di tengah ketidakpastian global, kekuatan bukan milik yang paling cepat atau paling besar, tetapi milik mereka yang mampu menjadi jembatan ketika dunia terbelah,” tutup Fakhrul.

    Sumber : Sumber Lain

  • Istana ucapkan selamat terpilihnya Paus Leo XIV, bawa pesan perdamaian

    Istana ucapkan selamat terpilihnya Paus Leo XIV, bawa pesan perdamaian

    Tangkapan layar – Kardinal Robert Francis Prevost dari Amerika Serikat sebagai Paus terpilih ke-267 dengan nama Paus Leo XIV menyapa ribuan umat Katolik yang berkumpul di alun-alun Basilika Santo Petrus, Vatikan, Kamis (8/5/2025) waktu setempat. ANTARA/Vatican Media/aa.

    Istana ucapkan selamat terpilihnya Paus Leo XIV, bawa pesan perdamaian
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 19:51 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengucapkan selamat atas terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost sebagai Paus ke-267 Gereja Katolik dengan nama Leo XIV yang membawa pesan tentang perdamaian dunia. Prevost merupakan Paus pertama dari Amerika Serikat yang terpilih melalui konklaf kepausan di Kapel Sistina, Vatikan, Kamis (8/5), untuk mencari pengganti mendiang Paus Fransiskus.

    “Saya mewakili Presiden, mewakili pemerintah (Indonesia), tentunya kita mengucapkan selamat atas terpilihnya Paus Leo XIV untuk menggantikan Paus Fransiskus yang wafat beberapa waktu lalu,” kata Prasetyo dalam keterangan kepada media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Prasetyo mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan memberikan keterangan resminya secara langsung atas terpilihnya Paus Leo XIV. Adapun mengenai pesan-pesan yang disampaikan, Mensesneg menyambut positif tentang perdamaian dan keadilan sosial yang ditekankan Paus Leo XIV.

    “Salah satu yang menurut saya menjadi penting atas terpilihnya Paus Leo adalah pesan beliau, yaitu tentang perdamaian dan keadilan sosial,” kata Prasetyo.

    Dalam pidato pertamanya setelah pengumuman sebagai Paus baru bagi sekitar 1,4 miliar orang umat Katolik di seluruh dunia, Paus Leo XIV berdoa bagi perdamaian serta mengajak umat beriman untuk membangun jembatan dialog.

    “Bantu kami membangun jembatan dialog dengan bersatu untuk menjadi satu umat di dunia selamanya,” kata Paus Leo XIV, yang berbicara di Loggia Basilika Santo Petrus, Vatikan.

    Berusia 69 tahun, Paus Leo XIV berasal dari Chicago, Amerika Serikat, dan sempat lama bertugas di Peru. Uskup Amerika, yang fasih berbahasa Spanyol, Portugis, Italia, dan Prancis itu, telah menunjukkan perhatian khusus kepada kaum terpinggirkan dan migran di Peru, yang sangat dihargai oleh Fransiskus.

    Ia baru diangkat menjadi kardinal oleh mendiang Paus Fransiskus pada tahun 2023.

    Sumber : Antara

  • DPRD DKI Jakarta suarakan aspirasi daerah atas efisiensi anggaran di DPR RI

    DPRD DKI Jakarta suarakan aspirasi daerah atas efisiensi anggaran di DPR RI

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    DPRD DKI Jakarta suarakan aspirasi daerah atas efisiensi anggaran di DPR RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 15:34 WIB

    Elshinta.com – Pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Bnaggar) DPRD DKI Jakarta melakukan konsultasi dan monitoring ke DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk mengetahui seberapa besar dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja anggota dewan. Demikian disampaikan Ketua DPRD DKI, Khoirudin. 

    Disamping itu, pihaknya juga ingin mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Sumbar dalam mencoba mencarikan solusi terhadap efisiensi anggaran. 

    Ia menjelaskan, efisiensi anggaran tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap anggota DPRD DKI Jakarta, sebab otonomi berada di provinsi.  Apalagi Jakarta mempunyai kekuatan fiskal. 

    Kondisi daerah berbeda, karena ada  ketergantungan dengan dana transfer pusat antara 70-90 persen. 

    “Hal ini perlu disuarakan oleh DPR RI demi NKRI,” kata Khairuddin saat pertemuan dengan anggota DPRD Provinsi Sumbar, Daswanto dan Irsyad Syafar di ruang kerja sekretaris DPRD Provinsi Sumbar, Jum’at (9/5). 

    Selaku pengurus Asosiasi DPRD se Indonesia, ia berupaya menyuarakan atas kondisi yang dialami oleh DPRD se Indonesia. 

    “Kita akan bersurat. Suara teman-teman akan kita bawa di DPR RI,” ujar Khairuddin seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Jumat (9/5). 

    Ia mengatakan, DPRD DKI Jakarta akan membahas RKPD kemudian Perubahan APBD. 

    “Ini semua sangat penting saling berbagi informasi agar anggaran yang akan kita sepakati bersama bisa mengantisipasi dari semua kenyataan yang kita hadapi bersama,” jelas Khairuddin. 

    Khairuddin menjelaskan, selain ke DPRD Provinsi Sumbar, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta ada yang kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Jogjakarta dan Batam. 

    Banggar DPRD DKI Jakarta kunjungan kerja tersebut untuk mengetahui seberapa besar dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja sesuai dengan karakteristik daerah bersangkutan. 

    Anggota Komisi I DPRD provinsi Sumbar, Irsyad Syafar mengatakan, efisiensi anggaran berpengaruh terhadap fungsi pengawasan anggota dewan. 

    Untuk mengatasinya agar kinerja tetap berjalan maksimal dengan memperbanyak kegiatan rapat bersama mitra kerja. 

    Irsyad Syafar mendorong DPRD DKI Jakarta menyampaikan kondisi yang dialami DPRD Sumbar atas kebijakan pemerintah dalam efisiensi anggaran. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Media nasional mati perlahan jika tak revisi UU Penyiaran

    Media nasional mati perlahan jika tak revisi UU Penyiaran

    Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. ANTARA/HO-DPR

    Anggota DPR: Media nasional mati perlahan jika tak revisi UU Penyiaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 17:13 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengemukakan bahwa media penyiaran akan mati perlahan jika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sudah berusia lebih dari 20 tahun tidak direvisi.

    Amelia mengatakan bahwa pada masanya, Undang-Undang (UU) Penyiaran tersebut sangat relevan untuk ekosistem penyiaran. Namun, pada hari ini sudah terjadi ledakan konten digital yang tidak lagi terikat pada frekuensi publik dan tidak tunduk pada sistem perizinan yang berlaku bagi media konvensional.

    “Kompetisi tidak sehat antara media sosial yang personal dan media penyiaran yang harus taat regulasi dan etik,” kata Amelia di Jakarta, Jumat.

    Kalau UU Penyiaran tidak segera beradaptasi, lanjut Amelia, Indonesia akan menyaksikan pelan-pelan matinya media penyiaran nasional, yang membuat matinya salah satu penyangga demokrasi. Dia mengatakan isu revisi UU Penyiaran bukan hanya menyangkut aspek teknis penyiaran, melainkan juga menyangkut fondasi demokrasi, yakni hak masyarakat atas informasi yang adil, akurat, dan bertanggung jawab.

    Menurut dia, media penyiaran saat ini dihadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah asimetri regulasi, yakni mereka harus tunduk pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), perizinan, kode etik jurnalistik, tetapi konten digital personal yang viral bebas tanpa batas. Selain itu, menurut dia, saat ini terjadi monetisasi digital tidak adil, di mana platform global mengambil mayoritas keuntungan dari iklan, sementara media nasional berjuang menjaga keberlangsungan bisnis.

    Akibatnya, dia menilai bahwa ada potensi disinformasi dan polarisasi, ketika masyarakat lebih percaya konten viral daripada jurnalisme faktual. Fenomena tersebut, kata dia, akan sangat membahayakan bagi masyarakat. Dia pun memastikan Komisi I DPR RI akan merumuskan Rancangan UU Penyiaran yang berlandaskan pada keadilan ekosistem informasi agar kedua jenis media itu mendapatkan hal yang setara, tetapi tetap tunduk pada prinsip tanggung jawab.

    Selain itu, dia mengatakan harus ada transparansi pada algoritma platform digital. Saat ini, dia mengaku sedang mengkaji relevansi prinsip publisher rights untuk memastikan media lokal mendapat kompensasi yang adil. Di sisi lain, dia menilai masyarakat perlu perlindungan dari konten berbahaya, terutama hoaks, kekerasan berbasis gender, ujaran kebencian, dan konten manipulatif.

    Dia pun menegaskan bahwa keberlanjutan media penyiaran bukan hanya soal bisnis dan teknologi, melainkan soal menjaga kesadaran kolektif kita sebagai bangsa. Menurut dia, demokrasi hanya hidup ketika informasi bisa dipercaya.

    “Dan informasi hanya bisa dipercaya jika lahir dari ekosistem yang adil dan bertanggung jawab,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Satgas tak akan ragu tindak ormas ganggu investasi

    Satgas tak akan ragu tindak ormas ganggu investasi

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan. ANTARA/Azmi Samsul Maarif

    Menkopolkam: Satgas tak akan ragu tindak ormas ganggu investasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 13:25 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memastikan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tidak akan ragu menindak ormas meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi maupun kegiatan usaha.

    Menurut Budi, pembentukan satgas tersebut dilakukan untuk mewujudkan stabilitas keamanan, kepastian hukum guna menjamin jalannya investasi dan usaha.

    “Kehadiran negara harus dirasakan nyata oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan rasa aman, menjamin kebebasan beraktivitas, dan menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, ia mengatakan bahwa negara tidak akan tinggal diam terhadap berbagai bentuk tindakan yang mengancam ketertiban umum dan kestabilan sosial.

    Menurut ia, pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa ruang publik tidak dikuasai oleh intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan oleh kelompok-kelompok tertentu.

    Budi menjelaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan agenda strategis nasional dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, baik domestik maupun asing, sebagai bagian dari percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menyadari bahwa tanpa stabilitas keamanan dan kepastian hukum, kepercayaan investor akan terus tergerus.

    Ia mengatakan bahwa stabilitas keamanan adalah fondasi utama dari pembangunan dan kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengancam ketertiban umum dan rasa aman masyarakat harus segera ditangani secara terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Operasi penanganan premanisme dan ormas meresahkan ini akan dilaksanakan secara sinergis oleh jajaran TNI dan Polri bersama seluruh kementerian lembaga, bekerja sama dengan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya.

    “Pada prinsipnya, pemerintah tidak melarang kebebasan berserikat dan berkumpul termasuk ormas, tapi memastikan seluruh organisasi untuk disiplin mematuhi ketentuan yang berlaku,” katanya.

    Menurut Budi, pemerintah juga membuka ruang saluran pengaduan masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan tertib.

    Ia mengimbau masyarakat untuk tidak segan melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan, pemerasan, pungutan liar, atau bentuk intimidasi lain yang dilakukan oleh oknum maupun kelompok tertentu.

    Dia memastikan bahwa pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap ormas yang bertindak di luar batas hukum, memaksakan kehendak dengan kekerasan, atau merusak tatanan sosial. Negara akan hadir secara nyata untuk melindungi warganya dan menjaga marwah hukum.

    “Pemerintah ingin seluruh masyarakat merasa aman, para pelaku usaha merasa dilindungi, dan Indonesia menjadi tempat yang nyaman bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

    Dengan kebijakan tersebut, dia berharap akan tercipta ruang publik yang bersih dari tindakan premanisme, terbebas dari dominasi kelompok kekerasan, serta memberikan rasa keadilan dan keamanan yang merata bagi seluruh warga negara.

    Sumber : Antara