Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Anggota DPRD ingatkan warga tak lengah hadapi lonjakan COVID-19

    Anggota DPRD ingatkan warga tak lengah hadapi lonjakan COVID-19

    Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ais Shafiyah Asfar. ANTARA/HO-Tim Ais

    Anggota DPRD ingatkan warga tak lengah hadapi lonjakan COVID-19
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 08 Juni 2025 – 19:01 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ais Shafiyah Asfar mengingatkan kepada warga supaya tidak lengah dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19 karena kewaspadaan harus tetap menjadi prioritas utama.

    Politisi yang akrab disapa Ning Ais ini menegaskan pentingnya kesiapsiagaan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengantisipasi segala kemungkinan termasuk munculnya varian baru COVID-19.

    “Saya mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk terus memperkuat langkah-langkah preventif, seperti sistem deteksi dini di puskesmas dan rumah sakit, serta pemantauan penyakit melalui surveilans aktif (SKDR). Kita tidak boleh lengah,” katanya di Surabaya, Mini.

    Ia menyebut bahwa kesiapan laboratorium rujukan dan fasilitas kesehatan harus kembali ditingkatkan termasuk aktivasi pemantauan penyakit mirip influenza (ILI) serta ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan.

    “Peningkatan kapasitas laboratorium rujukan, aktivasi pemantauan penyakit mirip influenza (ILI) serta memastikan ketersediaan alat pelindung diri dan sarana kesehatan yang memadai sangat penting,” katanya.

    Tak hanya dari sisi fasilitas medis, Ning Ais juga menegaskan pentingnya edukasi masyarakat agar tak abai terhadap protokol kesehatan dalam hal ini penggerak komunitas seperti RT/RW harus dilibatkan secara aktif untuk menyampaikan informasi dan membentuk kesadaran kolektif.

    “Edukasi kepada masyarakat juga harus terus digalakkan melalui Ketua RT/RW dan komunitas agar kesadaran kolektif dalam menjaga protokol kesehatan tetap terjaga,” ujarnya.

    Menurut Ning Ais, selama pandemi COVID-19 sebelumnya, peran komunitas dan kolaborasi warga menjadi salah satu kekuatan Surabaya dalam menekan penyebaran. Dia berharap semangat gotong royong tersebut tetap terjaga.

    “Meskipun saat ini belum ada laporan kasus baru yang signifikan di Surabaya. Lebih baik mencegah daripada mengobati,” ucapnya.

    Kementerian Kesehatan RI baru-baru ini mengonfirmasi adanya peningkatan kasus COVID-19 di beberapa negara Asia Tenggara.

    Kendati situasi di Indonesia masih terkendali, pemerintah pusat sudah mulai mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan memastikan vaksinasi booster tetap tersedia.

    Sumber : Antara

  • Kemenhut siapkan langkah hukum terkait aktivitas tambang di Raja Ampat

    Kemenhut siapkan langkah hukum terkait aktivitas tambang di Raja Ampat

    Pengecekan pal batas Areal Penggunaan Kawasan Hutan di PT GN oleh Tim Gakkum Kemenhut sebagai bagian puldasi di lapangan tindak lanjut maraknya isu lingkungan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya pada 27 Mei-2 Juni 2025. ANTARA/HO-Gakkum Kemenhut

    Kemenhut siapkan langkah hukum terkait aktivitas tambang di Raja Ampat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 08 Juni 2025 – 12:15 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan Raja Ampat, Papua Barat Daya dan menyiapkan langkah hukum yang sesuai. 

    “Kami akan segera melakukan pengawasan dan langkah-langkah hukum yang terukur, melalui 3 instrumen hukum yaitu administratif, pidana dan perdata,” ujar Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Dwi Januanto Nugroho dalam pernyataan diterima di Jakarta, Minggu. 

    Dia menjelaskan yaitu pengawasan dilakukan kepada 2 pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yaitu PT GN dan PT KSM dengan sebelumnya Tim Gakkum Kehutanan pada 27 Mei-2 Juni 2025 telah melakukan pengumpulan data dan informasi atau puldasi di lapangan sebagai langkah tindak lanjut maraknya isu lingkungan di Kabupaten Raja Ampat.

    Berdasarkan hasil puldasi diketahui terdapat 3 perusahaan yang terindikasi melakukan penambangan di kawasan hutan wilayah Kabupaten Raja Ampat yaitu PT. GN dan PT. KSM yang telah memiliki PPKH serta PT MRP belum memiliki PPKH dan dalam tahap eksplorasi. 

    Berdasarkan hasil puldasi tersebut, terhadap PT. GN dan PT. KSM yang memiliki PPKH akan dilakukan pengawasan kehutanan untuk mengevaluasi ketaatan perusahaan terhadap kewajiban dan peraturan perundang-undangan. Apabila terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran, paksaan pemerintah, pembekuan izin maupun pencabutan izin sesuai skala pelanggarannya.

    Dia menyebut dari kegiatan pengawasan dapat direkomendasikan untuk diterapkan instrumen penegakan hukum pidana dan gugatan perdata apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.

    Sementara terhadap PT MRP, pada 4 Juni 2025 telah diterbitkan Surat Tugas Kepala Balai Gakkum Kehutanan Maluku Papua untuk dilakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket), diawali dengan pemanggilan kepada perwakilan PT. MRP untuk diminta klarifikasi terkait indikasi melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin. Klarifikasi akan dilakukan secepatnya pada pekan ini di Kantor Pos Gakkum Kehutanan Sorong.

    Dwi Januanto mengatakan bahwa Kementerian Kehutanan di bawah Menhut Raja Juli Antoni berkomitmen kuat untuk melindungi kawasan Raja Ampat dari aktivitas yang dapat menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan. Raja Ampat merupakan wilayah dengan nilai ekologis dan nilai budaya yang tinggi untuk itu perlu kita jaga dan lindungi bersama.

    “Langkah awal yang kita lakukan adalah penerapan instrumen hukum administratif melalui kegiatan pengawasan kehutanan dan secara paralel kita juga terus mengumpulkan bukti-bukti melalui kegiatan Pulbaket untuk menyiapkan langkah instrumen hukum lainnya,” tutur Dwi Januanto.

    Dalam pernyataan tersebut dia juga menyampaikan terima kasih atas atensi tinggi dan dukungan publik dalam memainkan peran kontrol sosial, untuk penyelamatan ekosistem sumber daya alam di kawasan-kawasan hutan termasuk di wilayah Raja Ampat.

    Sumber : Antara

  • Mendiktisaintek dukung integrasi AI dengan pendidikan di forum BRICS

    Mendiktisaintek dukung integrasi AI dengan pendidikan di forum BRICS

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto (kanan) dalam kegiatan 12th BRICS Education Ministers Meeting, yang digelar di Brasilia, Brasil, beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-Kemdiktisaintek RI

    Mendiktisaintek dukung integrasi AI dengan pendidikan di forum BRICS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 08 Juni 2025 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan pentingnya integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam sektor pendidikan dan mendukung BRICS untuk membahas isu tersebut secara serius. Hal tersebut diungkapkannya dalam forum 12th BRICS Education Ministers Meeting, yang digelar di Brasilia, Brasil, beberapa waktu lalu.  

    “Integrasi AI dalam pendidikan bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal, meningkatkan efisiensi para pendidik, serta memperluas aksesibilitas layanan pendidikan,” kata Menteri Brian melalui keterangan di Jakarta, Minggu. 

    Mendiktisaintek mengungkapkan bahwa Indonesia dengan sistem pendidikan terbesar ke-4 di dunia yang melayani lebih dari 50 juta siswa, 3,3 juta guru, dan 430 ribu sekolah, melihat urgensi untuk memanfaatkan AI guna meningkatkan kualitas pembelajaran.  

    Indonesia, jelasnya, telah mengambil langkah nyata dalam mengimplementasikan komitmen ini dengan melengkapi sekolah-sekolah dengan teknologi digital dan meluncurkan platform pembelajaran nasional berbasis AI yang disebut “Supperapp Rumah Pendidikan”, yang dirancang untuk memberikan akses layanan pendidikan yang terkurasi dan lebih personal bagi siswa, guru, dan sekolah.

    “Kami menargetkan 50 persen dari lebih 100.000 sekolah di seluruh nusantara akan mengajarkan AI dan coding pada tahun 2028,” tambahnya.

    Dalam konteks pendidikan tinggi, Brian menegaskan Indonesia mendukung inisiatif untuk membangun ruang bersama di bidang pendidikan tinggi di seluruh negara BRICS.

    “Kami percaya bahwa ini penting untuk memenuhi kebutuhan pasar talenta global yang semakin mobile dan kompetitif,” ujarnya.

    Secara khusus, Mendiktisaintek menekankan pentingnya kolaborasi bersama dalam tantangan perkembangan digital.

    “Kami mendorong kolaborasi antar negara, khususnya dalam konteks BRICS, untuk berbagi praktik terbaik dan mendorong tata kelola yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan potensi AI di bidang pendidikan,” tutur Brian Yuliarto.

    Diketahui, dalam pertemuan tersebut Mendiktisaintek beserta seluruh ketua delegasi negara BRICS sepakat bahwa integrasi AI harus dilakukan dengan bijaksana, dengan mempertimbangkan etika, inklusivitas, sensitivitas kebudayaan, dan perspektif yang berpusat pada manusia.

    Brasil selaku ketua BRICS tahun 2025 memutuskan empat isu prioritas bidang pendidikan untuk dibahas. Keempat isu prioritas tersebut adalah AI bagi Pendidikan Dasar, Penguatan Aliansi kerja sama pendidikan dan pelatihan teknis serta kejuruan (TVET), asesmen dan pengakuan bersama dalam mendorong pendidikan lintas batas, serta ekspansi jejaring universitas BRICS.

    Sumber : Antara

  • Menteri ESDM selama ini telah buat kebijakan pro-rakyat

    Menteri ESDM selama ini telah buat kebijakan pro-rakyat

    Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/6/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    Golkar: Menteri ESDM selama ini telah buat kebijakan pro-rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 08 Juni 2025 – 06:31 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengemukakan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia selama ini telah membuat kebijakan pro-rakyat, salah satunya membuka peluang bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk ikut serta dalam pengelolaan pertambangan.

    Menurut ia, kebijakan tersebut merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.

    “UMKM harus mendapat akses yang lebih besar, dan kebijakan Menteri Bahlil sudah membuktikan bahwa negara hadir untuk mereka,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Maka dari itu, ia menyatakan dukungan penuh atas berbagai kebijakan yang telah diambil Menteri ESDM selama menjabat. Selama ini sektor pertambangan nasional cenderung didominasi berbagai perusahaan besar. Dikatakan Sarmuji, kebijakan yang berlaku sebelumnya lebih banyak menguntungkan kepentingan korporasi, bahkan membuka ruang lebar bagi kepentingan asing melalui kebijakan impor dan lainnya.

    Hal itu telah lama menjadi keluhan banyak pihak, terutama pelaku UMKM yang hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

    “Kebijakan baru saat ini adalah koreksi penting agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional,” ujarnya.

    Sejak menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil disebutkan mengambil langkah berani dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih populis, salah satunya keterlibatan UMKM dalam pengelolaan tambang. Dampaknya, sambung Sarmuji, mereka yang selama ini terpinggirkan bisa memperoleh ruang partisipasi yang lebih besar sehingga menjadi angin segar bagi perekonomian nasional dan mendukung pemerataan kesejahteraan.

    Selain itu, Bahlil juga mencabut izin usaha pertambangan (IUP) besar yang selama ini ditelantarkan dan berencana membaginya kepada UMKM, terutama yang berasal dari daerah setempat. Sarmuji berpendapat langkah itu memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha lokal dan memastikan bahwa potensi sumber daya alam dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan rakyat.

    Oleh karena itu, kebijakan Menteri Bahlil tersebut merupakan terobosan yang selama ini dirindukan rakyat serta langkah maju untuk mendistribusikan kesejahteraan secara lebih adil.

    “Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir pengusaha besar,” tutur Sarmuji menambahkan.

    Di sisi lain, ia turut menyoroti mafia impor minyak, yang selama ini diuntungkan kebijakan sebelumnya, kini juga ikut menyerang Bahlil setelah kebijakan untuk mendongkrak lifting migas. Penyerangan dilakukan dengan ikut menunggangi berbagai narasi miring untuk menggoyang kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat.

    Narasi dimaksud, kata Sarmuji, salah satunya terkait kasus IUP nikel milik PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang dihentikan sementara oleh Bahlil. Padahal, ia menuturkan bahwa izin tersebut dibuat oleh menteri sebelumnya, tetapi kesalahannya dilimpahkan kepada menteri sekarang.

    “Jangan sampai publik terjebak pada narasi yang tidak adil. Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang bagaimana Negara hadir untuk rakyat,” tambahnya.

    Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu juga berkomitmen untuk terus mengawal berbagai kebijakan populis yang berpihak pada rakyat serta mendukung Menteri ESDM dalam mewujudkan tata kelola pertambangan nasional yang lebih adil dan inklusif.

    Sumber : Antara

  • Wujud rasa syukur, DPP Projo bagikan daging kurban kepada 300 warga

    Wujud rasa syukur, DPP Projo bagikan daging kurban kepada 300 warga

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Idul Adha 1446 H

    Wujud rasa syukur, DPP Projo bagikan daging kurban kepada 300 warga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 07 Juni 2025 – 14:45 WIB

    Elshinta.com – Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada Hari Raya Idul Adha 1446 H/2025 M, DPP Projo kembali menggelar penyembelihan hewan kurban di Kantor DPP Projo, Perdatam, Jakarta Selatan, Jumat (6/6). 

    Selain dihadiri jajaran pengurus, Ketua Umum DPP Projo yang juga Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi ikut hadir menyaksikan penyembelihan sekaligus membagikan daging kurban kepada warga.

    Pada Idul Adha tahun ini, DPP Projo menyembelih dua ekor sapi dan dibagikan kepada sekitar 300 orang warga penerima dari lingkungan sekitar.

    Menurut Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi, kegiatan kurban bareng warga ini adalah sebagai wujud syukur dan semangat gotong royong.

    Selain itu, kurban merupakan perwujudan dari kepedulian antar sesama yang harus terus dilakukan.

    “Idul Adha bukan hanya soal ibadah, tapi soal berbagi antar sesama,” kata Budi Arie di sela acara, Jumat (6/6).

    Dalam kesempatan tersebut Budi Arie juga berharap acara kurban bareng warga dapat terus dilakukan tiap tahun oleh Projo.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Prabowo diundang hadiri KTT G7 di Kanada sebagai tamu kehormatan

    Prabowo diundang hadiri KTT G7 di Kanada sebagai tamu kehormatan

    Presiden Prabowo Subianto berkomunikasi via sambungan telepon dengan Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, Jumat (6/6/2025), ANTARA/HO-Sekretariat Presiden.

    Prabowo diundang hadiri KTT G7 di Kanada sebagai tamu kehormatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 07 Juni 2025 – 20:13 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi menerima undangan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 tahun 2025 yang akan diselenggarakan di Kananaskis, Alberta, Kanada pada pertengahan Juni 2025.

    Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui Sekretariat Presiden di Jakarta, Sabtu.

    “Selain melalui undangan resmi tertulis, undangan kepada Presiden Prabowo untuk hadir sebagai tamu kehormatan di KTT G7 ini juga disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kanada, Yang Mulia Mark Carney, lewat sambungan telepon, kemarin,” demikian petikan pernyataannya.

    Menurut Teddy, Presiden Prabowo diundang hadir sebagai tamu kehormatan dalam forum prestisius negara-negara ekonomi maju dunia tersebut.

    Dalam percakapan tersebut, PM Carney menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Presiden Prabowo dan menyatakan harapan besar atas kehadiran Kepala Negara Indonesia dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut.

    G7 merupakan forum internasional yang terdiri dari tujuh negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yakni Italia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, ditambah Uni Eropa.

    Pertemuan tahunan ini berfungsi sebagai wadah strategis untuk membahas isu-isu utama dunia, mulai dari pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik.

    “The Group of Seven (G7) merupakan kelompok informal yang beranggotakan 7 negara ekonomi maju di dunia dan Uni Eropa, antara lain Italia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, di mana para anggotanya bertemu setiap tahun di KTT G7 untuk membahas isu-isu ekonomi dan geopolitik global,” kata Seskab Teddy.

    Setiap tahun, para pemimpin negara anggota berkumpul dalam KTT G7 untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari ekonomi global hingga tantangan geopolitik internasional.

    Dilansir dari laman resmi G7 Summit 2025, Kanada menekankan pentingnya kerja sama multilateral dalam menghadapi tantangan bersama yang semakin kompleks dan mendesak, di antaranya terkait perubahan iklim sebagai prioritas utama, dengan mendorong transisi menuju energi bersih, pengurangan emisi karbon, serta peningkatan ketahanan iklim di seluruh sektor.

    Selain itu, para pemimpin negara G7 akan merumuskan langkah-langkah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk merespons tekanan inflasi dan ketidakpastian ekonomi yang masih membayangi dunia pasca-pandemi.

    Forum ini juga akan membahas tata kelola teknologi digital, keamanan siber, dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), dengan tujuan menciptakan inovasi yang etis, aman, dan mampu membuka peluang ekonomi baru secara global.

    Isu keamanan akan menjadi agenda penting, termasuk penanggulangan konflik bersenjata, terorisme, serta kejahatan transnasional. Ditekankan pula pentingnya peningkatan kolaborasi lintas negara dalam menjaga stabilitas dunia.

    Selain itu, G7 akan menyoroti agenda pembangunan berkelanjutan, kesehatan global, dan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari komitmen memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

    Sumber : Antara

  • Rapat pemda di hotel butuh pedoman agar tak kebablasan

    Rapat pemda di hotel butuh pedoman agar tak kebablasan

    Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin. (ANTARA/HO-DPR)

    Anggota DPR: Rapat pemda di hotel butuh pedoman agar tak kebablasan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 07 Juni 2025 – 17:25 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan bahwa rapat-rapat yang digelar oleh pemerintah daerah (pemda) di hotel membutuhkan pedoman agar tak kebablasan, walaupun sudah diperbolehkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

    Relaksasi efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendukung keberlangsungan hotel dan restoran. Namun, dia mengingatkan bahwa parameter jelas dibutuhkan untuk relaksasi tersebut.

    “Secara prinsip setuju atas relaksasi efisiensi anggaran tersebut. Industri perhotelan harus didukung oleh pemerintah,” kata Khozin, Sabtu.

    Menurut dia, panduan yang jelas bagi Pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri. Adapun pada 23 Februari 2025, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900/833/SJ sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

    “Idealnya, menteri menerbitkan SE baru sebagai perubahan atas SE sebelumnya,” kata dia.

    Dia menilai bahwa surat edaran itu dibutuhkan bagi pemda sebagai pedoman dalam pelaksanaan relaksasi anggaran, khususnya terkait penggunaan anggaran yang bersifat seremonial, kajian, hingga seminar. Pasalnya, di Inpres dan SE sebelumnya, dijelaskan bahwa belanja kegiatan yang bersifat seremonial harus dibatasi.

    “Harus ada pedoman baru, agar tidak terjadi kebingungan atau kebablasan. Spirit efisiensi dan relaksasi harus terukur,” kata dia.

    Untuk itu, dia mengingatkan kepada Kementerian Dalam Negeri agar melakukan kajian secara matang sebelum mengeluarkan kebijakan agar hal yang dihasilkan dapat terukur dan memberi manfaat bagi publik.

    “Ke depan dalam setiap menerbitkan kebijakan harus ada kajian yang matang dan terukur. Jangan ada kesan plin-plan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Tone positif penulisan sejarah untuk persatuan

    Tone positif penulisan sejarah untuk persatuan

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon. ANTARA/ (Sinta Ambar)

    Menteri Kebudayaan: Tone positif penulisan sejarah untuk persatuan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 07 Juni 2025 – 06:51 WIB

    Elshinta.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai nuansa (tone) positif dalam penulisan sejarah Indonesia ditujukan untuk persatuan bangsa, karena jika sebaliknya, maka yang ada ialah perpecahan. Menurut Fadli, penulisan sejarah menjadi tak lagi penting manakala memecah-belah bangsa.

    “Jadi, kita tentu tone-nya itu adalah dalam sejarah untuk mempersatukan kebenaran bangsa. Untuk apa kita menulis sejarah untuk memecah-belah bangsa,” kata Fadli menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Jumat (6/6).

    Fadli kemudian menjelaskan maksud tone positif dalam penulisan sejarah, yang artinya tidak mencari-cari kesalahan masa lalu.

    “Di masa-masa itu, pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Ini kan juga lebih banyak highlight ya, lebih banyak garis besar. Kita ingin menonjolkan pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi, prioritas-prioritas, dan juga peristiwa-peristiwa pada zaman (lampau) itu,” kata Fadli Zon.

    Dalam kesempatan yang sama, Fadli juga merespons kekhawatiran sejumlah kelompok akademisi dan aktivis yang khawatir proyek penulisan sejarah itu akan menjadikan hanya ada satu narasi sejarah resmi yang dianggap benar. Menurut Fadli, kekhawatiran itu tak perlu ada, karena proyek penulisan sejarah yang diinisiasi pemerintah, dikerjakan oleh para sejarawan dari berbagai kampus ternama di Indonesia.

    “Jadi, yang menulis bukan aktivis, bukan politikus. Yang menulis sejarawan, sejarawan ini punya keahlian. Mereka doktornya di bidang itu, profesornya di bidang itu. Jadi, kita tidak perlu khawatir, pasti (mereka) punya kompetensi dalam menulis sejarah,” kata Menteri Kebudayaan.

    Dia melanjutkan justru menjadi mengkhawatirkan manakala proyek penulisan sejarah Indonesia dikerjakan oleh para aktivis yang punya perspektifnya masing-masing.

    “Sejarah tidak bisa ditulis oleh politikus, apalagi yang resmi, atau semacam itu. Tidak bisa ditulis oleh misalnya (pihak lain non-sejarawan). Tetapi, kalau orang mau menulis sejarahnya sendiri-sendiri juga bebas, ini negeri demokrasi,” sambung Fadli.

    Menteri Kebudayaan kemudian menekankan penulisan sejarah bangsa merupakan program prioritasnya sejak awal menjabat, karena sudah terlalu lama tidak ada pembaharuan (update) dalam sejarah Indonesia. Padahal, ada banyak temuan-temuan yang seharusnya masuk dalam kompendium sejarah Indonesia.

    “Jadi, sudah lebih dari 26 tahun kita tidak pernah menulis sejarah kita. Jadi, kalau ada yang baru, ya banyak yang baru, karena memang tidak pernah ditulis. Belum lagi, yang sifatnya penemuan-penemuan, updating. Contohnya, lukisan purba tertua di dunia itu sekarang ada di Indonesia. Itu tidak ada dalam sejarah kita,” kata Fadli.

    Dia kemudian mencontohkan adanya temuan Islam masuk Indonesia ternyata dari Abad Ke-7 Masehi, atau Abad Ke-1 Hijriah.

    “Ini bisa meng-update sejarah kita yang selama ini mengatakan Islam masuk itu Abad Ke-13. Itu beda 600 tahun sendiri. Belum lagi dari sisi zaman perlawanan kita kalau ada Kolonial Belanda, kita ingin perspektifnya itu menekankan kepada sejarah perlawanan para pahlawan kita terhadap penjajah. Jadi, bukan hanya sekadar dikatakan kita dijajah 350 tahun, tetapi kita ingin ada justru ditonjolkan Indonesia-centric, perlawanan kita kepada kolonial, kepada penjajah,” ujar Fadli.

    Sumber : Antara

  • 26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai

    26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai

    07 Juni 1999: 26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai

    07 Juni 1999: 26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 07 Juni 2025 – 06:19 WIB

    Elshinta.com – Tepat hari ini, 7 Juni 1999 atau 26 tahun silam, untuk pertama kalinya Pemilihan Umum atau Pemilu digelar di Era Reformasi. Hasil Pemilu 1997, yang dimenangkan Partai Golkar, dipandang tak memiliki legitimasi setelah Presiden Soeharto lengser. Oleh sebab itu, Pemilu berikutnya yang mestinya dilaksanakan pada 2002, kemudian dipercepat.

    Pemilu 1999 merupakan Pemilu yang diselenggarakan secara serentak untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk periode 1999-2004. Selain tercacat sebagai Pemilu kali pertama setelah runtuhnya Orde Baru, Pemilu 7 Juni 1999 juga merupakan terakhir kalinya diikuti oleh Timor Timur.

    Adapun Pemilu 7 Juni 1999 digelar dengan sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar. Sistem yang dipakai didasarkan pada sistem proporsional tertutup di tingkat provinsi. Di tiap-tiap provinsi, partai-partai diberikan kursi sebanding dengan porsi suara mereka. Jawa Timur memiliki jumlah kursi terbanyak, yaitu 82 kursi. Sementara yang terendah yaitu Bengkulu dan Timor Timur dengan masing-masing empat kursi.

    Jumlah peserta Pemilu 7 Juni 1999 lumayan membeludak setelah pemerintah menerbitkan Undang-undang atau UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, dan UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Dengan adanya aturan baru ini, aturan Pemilu sebelumnya terkait pembatasan partai oleh Orde Baru dihapuskan.

    Akibatnya, muncullah partai-partai baru yang tumbuh bak cendawan di musim hujan. Sedikitnya ada 171 partai baru yang terbentuk dari berbagai macam asas. Dari jumlah tersebut, terdaftar sebanyak 141 partai. Sedangkan yang lolos untuk mengikuti Pemilu 7 Juni 1999 total mencapai 48 partai.

    Berikut daftar 48 partai yang mengikuti Pemilu 7 Juni 1999:

    1. Partai Indonesia Baru

    2. Partai Kristen Nasional Indonesia

    3. Partai Nasional Indonesia

    4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia

    5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia

    6. Partai Ummat Islam

    7. Partai Kebangkitan Ummat

    8. Partai Masyumi Baru

    9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

    10. Partai Syarikat Islam Indonesia

    11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

    12. Partai Abul Yatama

    13. Partai Kebangsaan Merdeka

    14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa

    15. Partai Amanat Nasional (PAN)

    16. Partai Rakyat Demokratik

    17. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905

    18. Partai Katolik Demokrat

    19. Partai Pilihan Rakyat

    20. Partai Rakyat Indonesia

    21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi

    22. Partai Bulan Bintang

    23. Partai Solidaritas Pekerja

    24. Partai Keadilan

    25. Partai Nahdlatul Ummat

    26. Partai Nasional Indonesia – Front Marhaenis

    27. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

    28. Partai Republik

    29. Partai Islam Demokrat

    30. Partai Nasional Indonesia – Massa Marhaen

    31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak

    32. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

    33. Partai Golongan Karya (Golkar)

    34. Partai Persatuan

    35. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

    36. Partai Uni Demokrasi Indonesia

    37. Partai Buruh Nasional

    38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong

    39. Partai Daulat Rakyat

    40. Partai Cinta Damai

    41. Partai Keadilan dan Persatuan

    42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia

    43. Partai Nasional Bangsa Indonesia

    44. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia

    45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia

    46. Partai Nasional Demokrat

    47. Partai Ummat Muslimin Indonesia

    48. Partai Pekerja Indonesia

    Untuk menghindari campur tangan pemerintah, kemudian dibentuklah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pembentukan KPU juga diharapkan dapat menjaga objektivitas pelaksanaan Pemilu 1999 tersebut. KPU 1999 diketuai oleh Jend (Purn) Rudini didampingi Wakil Ketua Harun Al Rasyid. Lembaga anyar ini beranggotakan 52 orang yang mewakili 48 partai yang berpartisipasi dalam Pemilu 1999, dan empat wakil dari pemerintah.

    Pemilu 7 Juni 1999 yang menghabiskan dana Rp 1,3 triliun dimenangkan oleh PDIP. Partainya Megawati Soekarnoputri itu mendapat total suara 35.689.073 atau 33.74 persen dengan peraihan sebanyak 154 kursi. Golkar menyusul di posisi kedua dengan jumlah suara 23.741.749 atau 22.44 persen dengan perolehan kursi sebanyak 120.

    Kemudian posisi ketiga dalam Pemilu pertama era reformasi ini diraih PPP dengan total suara 11.329.905, dengan 59 kursi. PKB berada di posisi keempat meski mendapat suara lebih banyak ketimbang PPP yakni 13.336.98 2 suara. Hal ini lantaran PKB kalah banyak mendapatkan kursi, yakni 51 kursi. Posisi kelima dimenangkan oleh PAN dengan jumlah suara 7.528.956 dan 35 kursi.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Presiden Prabowo perlakukan timnas seperti keluarga

    Presiden Prabowo perlakukan timnas seperti keluarga

    Ketua Umum PSSI Erick Thohir (tengah), didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kanan), dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (tiga kanan), menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di pelataran kediaman pribadi Presiden di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta, Jumat (6/6/2025),. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Ketum PSSI: Presiden Prabowo perlakukan timnas seperti keluarga
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Jumat, 06 Juni 2025 – 21:17 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir menilai Presiden Prabowo Subianto memperlakukan Tim Nasional (Timnas) Sepak Bola Indonesia, mulai dari pemain, pelatih, asisten pelatih, sampai ofisial seperti keluarga, saat mereka diundang makan siang bersama di kediaman pribadi Presiden, Jumat.

    Erick menjelaskan Presiden tidak mengundang Skuad Garuda ke Istana Kepresidenan, tetapi justru mereka dijamu di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta, Jumat.

    “Saya rasa pelatih, pemain sangat merasakan apresiasi yang luar biasa dari Bapak Presiden, karena ini bukan di Istana Merdeka, (melainkan) di rumah pribadi. Jadi, mereka merasakan kekeluargaan. Bapak Presiden juga men-treat (memperlakukan) mereka sebagai keluarga, karena kita tahu mereka juga banyak berkorban untuk Merah Putih kita, dan Bapak Presiden apresiasi itu,” kata Erick Thohir saat ditemui di pelataran depan kediaman pribadi Presiden Prabowo selepas acara jamuan makan siang bersama Timnas Sepak Bola Indonesia.

    Undangan jamuan makan siang di Kertanegara itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Skuad Garuda pada Jumat pagi, sehari setelah Timnas Indonesia menang 1-0 melawan China, Kamis (5/6) malam.

    Di Kertanegara, Erick menilai suasana jamuan makan siang itu berlangsung cair. Selepas makan, beberapa pemain seperti Marselino Ferdinan Philipus tampil unjuk kemampuan bernyanyi di hadapan Presiden.

    “Tadi Marselino nyanyi. Yang biasa, kayak yang waktu di Bali,” kata Erick.

    Di lokasi yang sama pada kesempatan terpisah, Pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia Patrick Kluivert merasa terhormat diundang makan siang di kediaman pribadi Presiden.

    “Kami sangat mengapresiasi undangan dari Presiden ini. Kami sangat bersyukur atas kemenangan kemarin (5/6),” kata Kluivert menjawab pertanyaan wartawan selepas acara jamuan makan siang, Jumat sore.

    Kemudian, Kapten Timnas Sepak Bola Indonesia Jay Noah Idzes juga mengaku menikmati sesi makan siang bersama Presiden Prabowo di Kertanegara.

    “Setelah kami menang kemarin, Presiden ingin merayakannya dengan kami. Jadi, kami sangat mengapresiasi undangan Beliau ke kediamannya, dan berkesempatan untuk bertemu Presiden, dan keluarganya. Kami sangat bersyukur, dan sangat menikmati jamuan ini,” kata Idzes menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di pelataran kediaman Presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat.

    Idzes kemudian juga menyebut selepas makan siang, beberapa punggawa Skuad Garuda juga bernyanyi bersama. “Kami sangat menikmati acara, dan bagian menyanyi bersama (berlangsung) cukup lama tadi saat acara makan siang,” sambung Kapten Timnas Sepak Bola Indonesia.

    Tim asuhan Patrick Kluivert pada Kamis (5/6) memenangkan laga melawan Timnas China 1-0 dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Presiden menonton langsung pertandingan Indonesia vs China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis malam.

    Selepas mengoleksi poin dari kemenangan melawan China, Indonesia masih punya satu pertandingan tersisa melawan Jepang di markasnya, Osaka, yang dijadwalkan berlangsung di Suita Stadium, Selasa (10/6) pekan depan.

    Indonesia berada di peringkat ketiga Grup C dengan 12 poin, di bawah Jepang yang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 dengan 20 poin, Australia dengan 16 poin, dan Arab Saudi 13 poin.

    Bahrain dan China yang menempati urutan kelima dan keenam dengan poin sama 6 poin, terhenti petualangan mereka dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 walaupun tetap masih harus menjalani satu pertandingan terakhir.

    Sumber : Antara