Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • KPK usut besaran tarif tidak resmi untuk urus izin kerja TKA

    KPK usut besaran tarif tidak resmi untuk urus izin kerja TKA

    Arsip – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/6/2025). ANTARA/Rio Feisal

    KPK usut besaran tarif tidak resmi untuk urus izin kerja TKA
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 07:16 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut besaran tarif tidak resmi untuk pengurusan izin kerja tenaga kerja asing (TKA) terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pengusutan itu dilakukan terhadap tiga orang agen pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang menjadi saksi dan diperiksa pada Kamis.

    “Ketiganya diperiksa terkait besaran tarif tidak resmi yang diminta oleh para tersangka agar proses pengurusan RPTKA dipercepat, serta apa yang akan dilakukan oleh para tersangka jika uang tarif tidak resmi tersebut tidak diberikan oleh para agen TKA,” ujar Budi dilansir dari ANTARA, Kamis.

    Lebih lanjut dia mengatakan bahwa ketiga saksi tersebut adalah pekerja lepas jasa pengurusan RPTKA Erwin Yostinus, staf operasional di PT Indomonang Jadi Ety Nurhayati, dan staf operasional di PT Dienka Utama Purwanto.

    KPK pada 5 Juni 2025 mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

    Menurut KPK, para tersangka dalam kurun waktu 2019–2024 telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA.

    KPK menjelaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia.

    Bila RPTKA tidak diterbitkan oleh Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat sehingga para tenaga kerja asing akan dikenai denda sebesar Rp1 juta per hari. Dengan begitu, pemohon RPTKA terpaksa memberikan uang kepada tersangka.

    Selain itu, KPK mengungkapkan bahwa kasus pemerasan pengurusan RPTKA tersebut diduga terjadi sejak era Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009–2014, yang kemudian dilanjutkan Hanif Dhakiri pada 2014–2019, dan Ida Fauziyah pada 2019–2024.

    Sumber : Antara

  • Menko Yusril: Hubungan RI-AS miliki sejarah panjang dan berkembang Kamis, 12 Juni 2025 – 13:19 WIB

    Menko Yusril: Hubungan RI-AS miliki sejarah panjang dan berkembang
    Kamis, 12 Juni 2025 – 13:19 WIB

  • Pemkot Ambon siapkan delapan rencana pembangunan prioritas daerah 2026

    Pemkot Ambon siapkan delapan rencana pembangunan prioritas daerah 2026

    Wakil Wali Kota Ambon Elly Toisutta saat memberikan sambutan dalam forum RKPD Ambon 2026, di Ambon. (ANTARA/Winda Herman)

    Pemkot Ambon siapkan delapan rencana pembangunan prioritas daerah 2026
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 12 Juni 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku  menyiapkan delapan rencana pembangunan prioritas daerah yang diumumkan dalam Forum Rencana Awal (Ranwal) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon 2026.

    “Forum ini digelar untuk menjaring masukan guna merancang prioritas pembangunan daerah 2026 ,” kata Wakil Wali Kota Ambon Elly Toisutta, di Ambon, Rabu. 

    Ia mengatakan, secara teknis, tahun ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah Kota Ambon  2025 sampai dengan 2029.

    “Dengan demikian perlu memperkuat sinergisitas dan eksistensi dalam memperkuat pembangunan jangka menengah Daerah Ambon manise inklusif, toleran dan berkelanjutan,” ujarnya. 

    Delapan rencana pembangunan prioritas daerah Kota Ambon akan diarahkan pada, pertama, pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Kedua, penguatan ekonomi lokal melalui peningkatan produktivitas, pengembangan UMKM dan investasi daerah. Ketiga, optimalisasi data tunggal kemiskinan untuk pelaksanaan jaminan sosial, keempat, peningkatan akses kerja bagi disabilitas dan kawasan ramah disabilitas.

    Kelima, penguatan ekosistem program makan bergizi gratis dan koperasi merah putih. Keenam, penguatan infrastruktur layanan dasar yang berkualitas dan berkelanjutan. Kemudian ketujuh, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan darurat bencana dan kedelapan, optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, cerdas dan profesional.

    Ia menjelaskan, tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks dan sulit, diprediksi seperti perkembangan ekonomi global, geopolitik dan sosial. Perubahan lingkungan harus direspon dengan kebijakan pembangunan yang dinamis, adaptif, namun tetap selalu mempertimbangkan dengan aspek yang berkelanjutan. 

    “Perangkat daerah harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor, khusus tematik tertentu seperti kemiskinan dan penguatan ekonomi lokal, peningkatan pendapatan daerah dibutuhkan kerja sama lintas OPD agar lebih terarah,” kata dia.

    Ia juga menyampaikan harapan kepada perangkat daerah untuk lebih optimalisasi kinerja pada lingkup daerah Kota Ambon. 

    “Besar harapan kami bahwa forum konsultasi publik rancangan awal RKPD kota Ambon  2026 ini mendorong konsistensi dan integrasi perangkat daerah Kota Ambon serta pemangku adat dapat memberikan dukungan sebaik baiknya bagi kesejahteraan,” ucapnya. 

    Dengan demikian segala bentuk masukan dan kritik akan didengar dan dimasukkan dalam rancangan ini akan dijadikan acuan bagi masyarakat dan daerah untuk menyusun Renja Kota Ambon 2026.

    Sumber : Antara

  • BNPT dan PT LRT Jakarta jalin kerja sama penanggulangan terorisme

    BNPT dan PT LRT Jakarta jalin kerja sama penanggulangan terorisme

    Sekretaris Utama BNPT Bangbang Surono (kanan) bersama Direktur Utama PT LRT Jakarta Hendri Saputra (kiri) saat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Lingkungan PT LRT Jakarta di Jakarta, Selasa (10/6/2025). ANTARA/HO-BNPT RI

    BNPT dan PT LRT Jakarta jalin kerja sama penanggulangan terorisme
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 12 Juni 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama PT Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta menandatangani nota kesepahaman tentang penanggulangan tindak pidana terorisme di lingkungan perusahaan transportasi itu.

    Sekretaris Utama BNPT Bangbang Surono menyatakan bahwa nota kesepahaman itu merupakan langkah strategis dalam upaya membangun kesiapsiagaan bersama melalui perlindungan dan peningkatan sarana serta prasarana objek vital, khususnya di sektor transportasi publik, seperti LRT Jakarta, dari potensi ancaman terorisme.

    “Melalui nota kesepahaman ini, BNPT menjalankan program pencegahan tindak pidana terorisme, yaitu kesiapsiagaan nasional,” ucap Bangbang, seperti dikutip dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan bahwa salah satu fokus kesiapsiagaan nasional berupa perlindungan dan peningkatan sarana-prasarana objek vital strategis, termasuk layanan transportasi seperti LRT Jakarta. Dengan demikian, ia berharap kerja sama yang ditandatangani di Jakarta, Selasa (10/5), itu juga dapat mendukung LRT Jakarta dalam menyediakan layanan transportasi publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

    “Sebagaimana misi LRT Jakarta untuk menyediakan transportasi publik yang aman dan nyaman bagi warga ibu kota, kami sangat mendukung dan siap bersinergi agar misi tersebut dapat terwujud secara berkelanjutan, termasuk melalui pencegahan terhadap ancaman terorisme,” ucapnya.

    Senada dengan Sestama BNPT, Direktur Utama PT LRT Jakarta Hendri Saputra menyambut baik kerja sama tersebut dan menyebutnya sebagai momentum penting dalam memperkuat sistem pengamanan di lingkungan LRT Jakarta.

    “Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk memperkuat sistem keamanan LRT Jakarta,” ujar Hendri.

    Ia juga menambahkan bahwa sinergi dengan BNPT merupakan bagian dari persiapan untuk pengembangan layanan, termasuk penambahan lima stasiun baru dan perpanjangan jalur yang direncanakan hingga ke Stasiun Manggarai.

    “Saat LRT Jakarta beroperasi secara maksimal, kami harus sudah siap sepenuhnya. Kerja sama ini menjadi momentum yang sangat tepat untuk melakukan berbagai persiapan,” katanya menambahkan.

    Ruang lingkup nota kesepahaman antara PT LRT Jakarta dan BNPT meliputi pelaksanaan asesmen dan evaluasi terhadap potensi serangan terorisme, deteksi dini terhadap penyebaran paham radikalisme dan terorisme di lingkungan pegawai, pertukaran data dan/atau informasi terkait kegiatan penanggulangan terorisme.

    Kemudian, pelaksanaan sosialisasi penanggulangan terorisme, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang transportasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme, serta kegiatan lain yang disepakati kedua belah pihak.

    Sumber : Antara

  • Pemda punya peran strategis bangun infrastruktur nasional

    Pemda punya peran strategis bangun infrastruktur nasional

    Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JICC, Rabu (11/6/2025). ANTARA/HO-Puspen Kemendagri

    Mendagri: Pemda punya peran strategis bangun infrastruktur nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 12 Juni 2025 – 07:03 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga melibatkan peran strategis pemerintah daerah (pemda) di semua tingkatan.

    Hal itu disampaikannya dalam pidatonya pada International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6).

    Dalam forum internasional tersebut, dia menjelaskan tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi geografis membuat pembangunan infrastruktur membutuhkan pendekatan yang beragam dan saling melengkapi.

    “Tidak mudah membangun infrastruktur. Kita juga memerlukan kombinasi transportasi udara, transportasi laut, dan transportasi darat. Selain itu, tentu saja, transportasi digital,” kata Tito  dalam keterangannya.

    Lebih lanjut dia menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Hal ini berdampak langsung pada tata kelola pembangunan, termasuk infrastruktur. Terkait dengan pengelolaan anggaran, Tito menyebutkan total anggaran nasional sekitar Rp4.000 triliun (setara 252 miliar dolar AS), dan Rp938 triliun di antaranya ditransfer ke daerah.

    Jika ditambah dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai sekitar Rp402 triliun, total anggaran yang dikelola oleh 552 pemerintah daerah, terdiri atas 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten, mencapai sekitar Rp1.300 triliun.

    “Dari anggaran dan sistem pemerintahan, Anda bisa melihat sejak awal bahwa ini cukup kompleks,” jelasnya.

    Mendagri menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian kewenangan ini memungkinkan setiap tingkatan pemerintahan menjalankan peran sesuai dengan skala wilayah dan kebutuhannya.

    Tito lantas mencontohkan pembangunan jalan nasional menjadi wewenang pemerintah pusat, sedangkan jalan provinsi ditangani oleh gubernur, dan jalan kota serta kabupaten menjadi tanggung jawab wali kota dan bupati. Bahkan, di tingkat desa, pembangunan infrastruktur juga didorong melalui alokasi dana desa yang telah berlangsung sejak 2015.

    “Mereka bisa menggunakan dana itu untuk membangun sistem jalan di tingkat desa juga,” ujar Tito.

    Dalam satu dekade terakhir, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah telah menunjukkan hasil nyata di berbagai sektor infrastruktur, mulai dari pembangunan sumber daya air, permukiman, jalan, transportasi darat dan udara, pelabuhan, hingga sistem irigasi dan infrastruktur desa.

    “Setidaknya kami telah mencapai sejumlah target seperti sumber daya air,” tambahnya.

    Tito menyebutkan hingga 2025 panjang jalan provinsi telah mencapai lebih dari 50.000 kilometer, sedangkan jalan kabupaten dan kota hampir 500.000 kilometer. Desa-desa pun telah membangun lebih dari 33.000 kilometer jalan, ditambah jembatan kecil, pasar desa, tambatan perahu, embung, penahan tanah, fasilitas olahraga, dan akses air bersih.

    Ia memandang penting pembagian kewenangan dan urusan pemerintahan yang jelas antara pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur. Ke depan, Mendagri mendorong agar kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan terus diperkuat.

    “Kita perlu memperkuat kolaborasi dan sinergi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur, baik secara nasional dengan pendekatan whole of government,” kata Tito.

    Mendagri melanjutkan, “Bukan hanya pemerintah pusat, melainkan  juga pemerintah daerah, termasuk semua pemerintah daerah. Kolaborasi dan sinergi adalah kata kuncinya.”

    Sumber : Antara

  • Usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka inkonstitusional

    Usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka inkonstitusional

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka inkonstitusional
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 11 Juni 2025 – 22:02 WIB

    Elshinta.com – Usulan yang dilakukan para purnawirawan TNI terkait pemakzulan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai inkonstitusional dan tidak masuk akal serta tidak tepat.

    Hal itu dikatakan Koordinator Tim Hukum Merah Putih, C Suhadi, SH, MH dalam keterangannya, Rabu (11/6).

    Suhadi mengatakan, Tim Hukum Merah Putih telah mengirim surat pada Ketua DPR RI dan seluruh pihak untuk memberikan masukan terkait usulan yang dinllai sangat mengada ngada, inkonstitusional serta tidak ada dasar hukumnya untuk memakzulkan Wapres Gibran.

    Menurut Suhadi bahwa terkait pada penilaian putusan MK tidak sah dikaitkan oleh putusan MKMK, tentunya tidak akan bersentuhan langsung kepada putusan yang telah mengikat dan final tadi.

    “Karena putusan No. 90 dikaitkan MKMK sudah pernah diajukan keberatan, namun semua lembaga negara baik dari penyelenggara pemilu maupun yang lainnya tetap mengacu kepada putusan MK No. 90,” kata Suhadi.

    Suhadi menjelaskan usulan yang diajukan  para purnawirawan TNI sudah tidak punya nilai yuridis karena Prabowo-Gibran telah dilantik MPR RI sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang dipilih rakyat.

    “Prabowo-Gibran dari hasil perolehan suara mendapatkan 58 persen lebih suara artinya suara rakyat sebagai manifestasi suara tuhan atau vox populi vox dei,” tambah Suhadi.

    Pada kesempatan yang sama  Suhadi menambahkan bahwa atas dasar alasan-alasan di atas, khusus kepada DPR dan atau MPR agar tetap tegak lurus kepada hukum positif yang berlaku di negara Indonesia.

    “Bahwa ajakan pemakzulan bukan di wilayah masyarakat dan usulan semacam itu masuk dalam kontes salah kamar, karena para purnawirawan TNI yang berjumlah 4 orang hanya masyarakat sipil bukan anggota dewan. Sehingga dengan begitu alasan pemakzulan itu harus ditolak seluruhnya,” tutup Suhadi.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Perindo Bali targetkan lolos verifikasi Pemilu 2029 Rabu, 11 Juni 2025 – 16:45 WIB

    Perindo Bali targetkan lolos verifikasi Pemilu 2029
    Rabu, 11 Juni 2025 – 16:45 WIB

  • Prabowo luncurkan kendaraan taktis Pindad MV3 elektrik bernama Pandu

    Prabowo luncurkan kendaraan taktis Pindad MV3 elektrik bernama Pandu

    Tangkapan layar, Presiden RI Prabowo Subianto (tiga kiri) meluncurkan kendaraan taktis listrik MV3 EV buatan PT Pindad yang diberi nama Pandu, disela-sela pembukaan pameran Indo Defence, Indo Marine, dan Indo Aerospace di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/6/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

    Prabowo luncurkan kendaraan taktis Pindad MV3 elektrik bernama Pandu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 11 Juni 2025 – 16:53 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan kendaraan taktis listrik MV3 EV buatan PT Pindad yang diberi nama Pandu, disela-sela pembukaan pameran Indo Defence, Indo Marine, dan Indo Aerospace di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu. Dalam peluncuran tersebut, Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Sebagai bagian dari acara peluncuran, Presiden Prabowo menandatangani plakat di atas kap mobil listrik MV3 EV “Pandu”. MV3 Tactical EV merupakan kendaraan taktis 4×4 bertenaga listrik hasil pengembangan PT Pindad. Kendaraan ini berbasis platform MV3 yang sebelumnya telah dimodifikasi menjadi berbagai varian, seperti MV3 Garuda Limousine (kendaraan resmi kepresidenan) serta seri Maung MV3 dalam varian Tangguh atau Spartan, Jelajah, dan Komando.

    Kehadiran MV3 Tactical EV menunjukkan komitmen PT Pindad sebagai industri pertahanan dalam berinovasi dan mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Nama Pandu sendiri dipilih dari tokoh wiracarita Mahabharata, yang melambangkan perintis atau yang pertama. Diharapkan, kehadiran kendaraan ini dapat mendukung perkembangan kendaraan listrik nasional di masa depan.

    Presiden Prabowo resmi membuka pameran alat utama sistem senjata (alutsista) dan alat pertahanan keamanan Indo Defence, Indo Marine, dan Indo Aerospace. Dalam sambutannya saat upacara pembukaan, Presiden Prabowo menjelaskan pameran dan forum Indo Defence menjadi wadah bagi seluruh kalangan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan sains di bidang pertahanan.

    Indo Defence digelar pada 11–14 Juni 2025 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, diikuti oleh 1.180 perusahaan dari 55 negara. Beberapa negara membangun paviliun tersendiri untuk menampilkan keunggulan industri pertahanannya, misalnya saja Turki, Amerika Serikat, dan Prancis.

    Acara tersebut dihadiri pimpinan delegasi (HoD) negara-negara sahabat, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi.

    Kemudian, ada pula Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Sumber : Antara

  • Kegiatan tambang di Raja Ampat berpotensi timbulkan sedimentasi

    Kegiatan tambang di Raja Ampat berpotensi timbulkan sedimentasi

    Direktur Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Kementarian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ahmad Aris di kantor KKP, Jakarta, Rabu (11/6/2025). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

    KKP: Kegiatan tambang di Raja Ampat berpotensi timbulkan sedimentasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 11 Juni 2025 – 17:13 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan kegiatan penambangan di pulau-pulau kecil seperti di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, berpotensi menimbulkan dampak sedimentasi yang mengganggu ekosistem pesisir.

    “Dampaknya sedimentasi. Kalau dari atas misalnya ada hujan, mengalir ke laut, sedimen-sedimen kan masuk. Itu kan menutupi terumbu karang, lamun dan sebagainya. Itu kan tentunya mengganggu ekosistem pesisir,” ujar Direktur Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Ahmad Aris di Kantor KKP Jakarta, Rabu.

    Aris menjelaskan rusaknya ekosistem pesisir akan mempengaruhi perekonomian masyarakat sekitar. Menurut dia, wilayah pesisir adalah tempat untuk memijah ikan serta kegiatan bahari lainnya, termasuk sektor pariwisata.

    “Karena di situ ada koral, lamun, ikan dan sebagainya,” katanya.

    Ia menyebut tim dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP telah melakukan tinjauan lapangan di kawasan Raja Ampat untuk melihat dampak-dampaknya. Namun demikian, Aris mengatakan bahwa dampak dari kegiatan penambangan ini membutuhkan waktu dan tidak bisa dilihat dalam waktu dekat, khususnya saat cuaca cerah.

    “Melihat dampak itu kan butuh waktu, karena memang dampak itu baru bisa dilihat kalau misalnya cuacanya baik-baik saja, tidak ada gelombang, tidak ada hujan, itu dampaknya belum terlihat. Baru lihat dampaknya kalau nanti ada hujan sehingga akhirnya ke laut, kemudian ke kita ke ada arus terbawa,” jelas Aris.

    Lebih lanjut, Aris menyampaikan, pulau-pulau yang terdapat di wilayah Raja Ampat merupakan pulau kecil dan sangat kecil. Berdasar Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, disebutkan pada Pasal 2.3 bahwa kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang tidak diprioritaskan.

    Menurut dia, hal tersebut diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan selain pertambangan. Selain itu, Pasal 35 melarang kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil, apabila secara teknis mengakibatkan kerusakan lingkungan serta memberikan dampak sosial,

    “Itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa itu tidak diperbolehkan. Jadi saya rasa saat ini kan sudah dicabut empat izin oleh Menteri ESDM,” imbuh Aris.

    Sumber : Antara

  • Presiden buka pameran alutsista Indo Defence di Jiexpo Kemayoran

    Presiden buka pameran alutsista Indo Defence di Jiexpo Kemayoran

    Presiden Prabowo Subianto membuka pameran dan forum Indo Defence di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/6/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Presiden buka pameran alutsista Indo Defence di Jiexpo Kemayoran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 11 Juni 2025 – 15:15 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto resmi membuka pameran alat utama sistem senjata (alutsista) dan alat pertahanan keamanan Indo Defence, Indo Marine, dan Indo Aerospace di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu.

    “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, pada Rabu pagi, 11 Juni 2025, dengan ini resmi membuka Indo Defence Expo & Forum 2025,” kata Presiden Prabowo saat upacara pembukaan Indo Defence di Jiexpo Kemayoran, Rabu pagi.

    Di panggung inti Indo Defence, Presiden bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kemudian menekan layar sebagai simbol resmi dibukanya Indo Defence di Jakarta.

    Prosesi itu kemudian disambut dengan riuh tepuk tangan tamu undangan, yang merupakan pimpinan delegasi (HoD) negara-negara sahabat, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi.

    Kemudian, ada pula Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Dalam sambutannya saat upacara pembukaan, Presiden Prabowo menjelaskan pameran dan forum Indo Defence menjadi wadah bagi seluruh kalangan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan sains di bidang pertahanan.

    Selepas mengikuti upacara pembukaan, Presiden bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan rombongan lanjut berkeliling masuk ke area pameran. Beberapa paviliun yang dikunjungi Presiden Prabowo beserta rombongan, di antaranya Paviliun Industri Pertahanan Turki, Paviliun Defend ID, dan beberapa booth industri pertahanan AS dan Prancis.

    Presiden Prabowo, pada sela-sela meninjau area pameran juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara industri pertahanan Indonesia dengan industri pertahanan beberapa negara sahabat. Sebanyak 18 MoU diteken di hadapan Presiden Prabowo pada hari pertama Indo Defence, Rabu.

    Indo Defence digelar pada 11–14 Juni 2025 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, diikuti oleh 1.180 perusahaan dari 55 negara. Beberapa negara membangun paviliun tersendiri untuk menampilkan keunggulan industri pertahanannya, misalnya saja Turki, Amerika Serikat, dan Prancis.

    Sumber : Antara