Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Makan Bergizi Gratis jadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto

    Makan Bergizi Gratis jadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto

    Sumber foto: Wisnu Wardhana/elshinta.com.

    Legislator: Makan Bergizi Gratis jadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 15 Juni 2025 – 08:07 WIB

    Elshinta.com – Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis nasional unggulan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penguatan gizi dalam program MBG diharapkan melahirkan generasi unggul dimasa mendatang yang juga sebagai persiapan menuju Indonesia Emas ditahun 2045.

    Kegiatan sosialisasi program MBG kali ini bertempat di Balai RW 6, Pacar kembang, Tambaksari Jumat, 13 Juni 2025. Hadirnya MBG bertujuan agar masyarakat tidak hanya mendapatkan akses terhadap makanan bergizi tetapi juga edukasi mengenai pentingnya asupan nutrisi yang tepat. 

    Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina, Analis Kebijakan SDM Ahli Madya Kedeputian Pemantauan & Pengawasan BGN Moch. Halim, Dosen Universitas UNAIR Dini Ririn Andrias.

    Dalam kesempatannya, Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina Mengajak masyarakat untuk peduli serta menjaga kebersihan dan juga menerapkan pola makan sehat dengan memperhatikan gizi,protein dan tentunya karbohidrat yang seimbang. 

    “Program MBG menjadi program Prioritas Presiden Prabowo oleh karenannya harus didukung penuh oleh semua pihak tidak terkecuali komisi IX sebagai mitra kerjanya. Dengan begitu diharapkan kepada masyarakat untuk dapat membantu dan tentunya mengawasi program ini agar dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” ucap Arzeti Bilbina.

    Analis Kebijakan SDM Ahli Madya Kedeputian Pemantauan & Pengawasan BGN Moch. Halim menyamaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki visi besar yang dikenal dengan Asta Cita, yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Emas ditahun 2045. 

    “Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, berbagai strategi telah dijalankan, salah satunya yakni melalui peningkatan asupan gizi masyarakat melalui Program MBG serta penguatan edukasi gizi agar masyarakat semakin sadar pentingnya pola makan sehat dan seimbang,” papar Halim.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprioritaskan bagi peserta didik (PAUD, SD, SMP, dan SMA), serta kelompok non-didik seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

    Selain meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

    “Program MBG membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya yang berada di sekitar dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tenaga operasional dapur direkrut dari warga setempat, sehingga keberadaan SPPG tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar,” ucap Halim.

    Bagi masyarakat yang berminat menjadi mitra Badan Gizi Nasional, pendaftaran dapat dilakukan secara resmi melalui situs web: www.bgn.go.id

    Menanggapi kegiatan sosialisasi program MBG, Dosen Universitas UNAIR Dini Ririn Andrias turut menyampaikan mengenai permasalah gizi berkaitan dengan pola makan meliputi stunting, anemia, obesitas, serta sindrom metabolik seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. 

    “Pola makan yang tidak sehat khususnya konsumsi makanan cepat saji, tidak segar, atau olahan secara berlebihan berkontribusi besar terhadap munculnya kondisi-kondisi tersebut,” terang Dini Ririn seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Wisnu Wardhana, Minggu (15/6). 

    Untuk itu menjaga pola makan dengan menerapkan prinsip gizi seimbang sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memenuhi kebutuhan energi harian, mencegah timbulnya berbagai penyakit, serta mempertahankan berat badan ideal. Program MBG yang dijalankan BGN mempunyai kontribusi besar terhadap kebaikan anak-anak Indonesia di masa mendatang. Semua itu dimulai dari makanan yang sehat dan bergizi.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemerintah segera mediasi sengketa Aceh-Sumut

    Pemerintah segera mediasi sengketa Aceh-Sumut

    Tangkapan layar google map: Kawasan empat pulau yang sedang menjadi polemik antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Sumatera Utara, Kamis (12/6/2025) (ANTARA/Rahmat Fajri)

    Anggota DPR: Pemerintah segera mediasi sengketa Aceh-Sumut
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 15 Juni 2025 – 10:49 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi II DPR Agustina Mangande menilai pemerintah pusat harus segera memediasi sengketa batas wilayah antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang mencakup empat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar.

    Dua provinsi itu saat ini bersengketa terkait kepemilikan empat pulau tersebut, terutama setelah Pemprov Aceh menolak hasil verifikasi terbaru Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan empat pulau tersebut masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara.

    “Pemerintah pusat perlu memediasi semua pihak untuk duduk bersama, menyampaikan argumen masing-masing secara terbuka dengan dukungan data geografis, historis, dan budaya,” kata Agustina dalam siaran resminya yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

    Dia kemudian mengingatkan sengketa batas wilayah dua provinsi tersebut jangan dianggap sepele karena dikhawatirkan memicu konflik berkepanjangan. “Aceh punya pengalaman panjang dalam konflik, dan penyelesaiannya butuh pendekatan hati-hati, serta waktu yang tidak sebentar,” sambung dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Agustina berpendapat ada tiga faktor yang memicu munculnya sengketa batas wilayah. Pertama, perbedaan penafsiran terhadap batas-batas wilayah. Kedua, perbedaan kepentingan ekonomi yang sering kali berbeda antarwilayah. Ketiga, perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah perbatasan relatif belum optimal.

    Oleh karena itu, untuk mencegah masalah batas wilayah menjadi berlarut-larut, Agustina berharap pemerintah pusat aktif menjalan peran sebagai penengah.

    “Pemerintah pusat tidak boleh pasif, harus segera bertindak sebagai penengah agar sengketa ini tidak melebar menjadi ketegangan politik yang mengganggu stabilitas kawasan,” kata dia.

    Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengambil alih persoalan sengketa empat pulau yang melibatkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.

    “Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara,” kata Dasco di Jakarta, Sabtu (14/6).

    Dasco melanjutkan Presiden Prabowo akan mengumumkan keputusannya terkait polemik perebutan empat pulau itu pada pekan depan.

    “Pada pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” sambung Dasco.

    Sumber : Antara

  • FAMM meminta Fadli Zon minta maaf terkait sikapnya soal tragedi 1998

    FAMM meminta Fadli Zon minta maaf terkait sikapnya soal tragedi 1998

    FOTO ARSIP: Sejumlah massa membakar foto pengusaha Indonesia Sadono Salim dan istrinya di depan kediaman konglomerat yang terletak di kawasan Jalan Gunung Sahari, Jakarta, Kamis (14/5/1998), Setelah massa membakar rumah konglomerat yang kerap dipanggil Om Liem itu. FOTO ARSIP ANTARA FOTO/Oscar Motuloh

    FAMM meminta Fadli Zon minta maaf terkait sikapnya soal tragedi 1998
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 15 Juni 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Perwakilan Forum Aktivis Perempuan Muda (FAMM) Tuba Falopi menilai Menteri Kebudayaan Fadli Zon harus meminta maaf kepada masyarakat Tionghoa di Indonesia lantaran tidak mengakui adanya peristiwa pemerkosaan saat tragedi 1998.

    “Sebagai penyintas, pernyataan Fadli Zon memperparah luka kami. Ini bukti negara mengabaikan penyelesaian pelanggaran HAM,” kata Tuba dalam siaran pers resmi yang dikutip dari ANTARA, Sabtu.

    Menurut Tuba, kekerasan seksual pada saat itu menjadi salah satu instrumen kekuasaan yang brutal, terutama kepada kaum masyarakat Tionghoa.

    Kondisi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah saat ini yakni dengan cara memberikan perhatian lebih kepada para korban.

    “Negara gagal melindungi dan memilih menutup mata,” kata Tuba.

    Dalam siaran pers yang sama, Diyah Wara Restiyati dari Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia mengatakan hingga saat ini, masyarakat Tionghoa belum sepenuhnya tercatat dalam sejarah Indonesia.

    “Mulai dari masa sebelum kemerdekaan sampai reformasi, sejarah masyarakat Tionghoa belum masuk. Ketika Bapak Fadli Zon mengatakan tidak ada kekerasan terhadap perempuan Tionghoa pada Mei 1998, itu melukai kami,” ujarnya.

    Diyah yang juga sebagai korban pada masa itu mengaku merasa sakit hati dengan pernyataan Fadli Zon yang menyebut peristiwa kelam yang dialami warga Tionghoa hanyalah rumor.

    “Ini bukti negara mengabaikan penyelesaian pelanggaran HAM,” jelas dia.

    Sumber : Antara

  • Komisi II segera panggil Mendagri serta Gubernur Aceh-Sumut soal pulau

    Komisi II segera panggil Mendagri serta Gubernur Aceh-Sumut soal pulau

    Tangkapan layar foto satelit googlemap (12/6/2025) menggambarkan posisi Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. ANTARA/HO-Diskominfo Sumut

    Komisi II segera panggil Mendagri serta Gubernur Aceh-Sumut soal pulau
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 15 Juni 2025 – 06:30 WIB

    Elshinta.com – Komisi II DPR RI akan segera menjadwalkan pemanggilan terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait sengketa empat pulau di dua daerah tersebut.

    Komisi II DPR juga akan sekaligus memanggil Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon dan Bupati Tapanuli Tengah Masinto Pasaribu untuk duduk bersama guna menyelesaikan polemik tersebut.

    “Segera kami jadwalkan, ya. Sekarang (DPR RI) masih reses,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyebut pemanggilan akan dilakukan setelah masa reses DPR RI selesai. Adapun DPR RI tengah memasuki masa reses mulai dari 27 Mei 2025 hingga 23 Juni 2025.

    “Komisi II DPR RI akan fasilitasi pertemuan Kemendagri, Pemprov Aceh, Pemprov Sumut, Pemkab Aceh Singkil dan Pemkab Tapanuli Tengah untuk duduk bersama mencari solusi yang tepat dengan asas kekeluargaan dan persatuan,” ujarnya.

    Bahtra pun meminta semua pihak, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat kedua wilayah tersebut agar menyelesaikan sengketa empat pulau itu dengan asas kekeluargaan.

    Kemudian, dia meminta agar permasalahan tersebut juga diselesaikan pula secara musyawarah mufakat, holistik, adil, dan partisipatif yang menggabungkan hukum, teknologi geospasial, sejarah, dan dialog sosial.

    “Terutama sesuai mekanisme peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tanpa provokasi perpecahan, apalagi digiring ke ranah isu politik,” ucapnya.

    Sebab, menurut dia, konflik batas wilayah, khususnya antarprovinsi, yang melibatkan pulau kecil sebagaimana yang terjadi antara Aceh-Sumatera Utara, bukan sekadar masalah teknis peraturan belaka, melainkan menyangkut pula soal identitas, histori, ekonomi, sosial dan sejarah.

    Legislator itu kemudian membeberkan empat hal yang perlu dilakukan dalam upaya penyelesaian sengketa Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang tersebut.

    Pertama, penundaan eksekusi Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 hingga dilakukan klarifikasi lapangan.

    “Revisi Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 jika terbukti secara yuridis dan historis bahwa empat pulau tersebut milik Aceh,” tuturnya.

    Kedua, pembentukan Tim Klarifikasi Wilayah oleh Kemendagri bersama Pemprov Aceh dan Sumatera Utara, Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan DPR RI .

    Ketiga, pelibatan masyarakat lokal dan lembaga adat Aceh sebagai bagian dari proses verifikasi fakta.

    Lebih lanjut, dia mengingatkan agar Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 itu tidak boleh bertentangan dengan Pasal 18B (2) UUD 1945

    “Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa (termasuk Aceh), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang mengatur batas wilayah negara,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Termasuk, perbatasan antarprovinsi, wilayah laut, dan pulau-pulau kecil; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA); serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pemerintah Aceh.”

    Wakil rakyat itu menambahkan bahwa kasus perebutan pulau antarwilayah di Indonesia tidak hanya terjadi di Aceh dan Sumatera Utara, tetapi terjadi pula di daerah-daerah lainnya di Tanah Air.

    Misalnya, polemik kasus Pulau Talan dan Pulau Babi antara Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Provinsi Maluku, lalu kasus Muara Sungai Tambangan antara Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan, hingga kasus Pulau Semak Daun dan Pulau Cipir antara Jakarta dengan Banten.

    Sumber : Antara

  • `Soekarno Run 2025` siap hentak Solo, pimpinan PDIP `turun gunung`

    `Soekarno Run 2025` siap hentak Solo, pimpinan PDIP `turun gunung`

    Penyanyi sekaligus pemain film Gisella Anastasia (ketiga kiri) berlari bersama sejumlah peserta menuju garis finish saat Soekarno Night Run 2025 di depan alun-alun Kota Blitar, Jawa Timur, Sabtu (22/2/2025) malam. ANTARA FOTO/Irfan Anshori/nz (ANTARA FOTO/IRFAN ANSHORI)

    `Soekarno Run 2025` siap hentak Solo, pimpinan PDIP `turun gunung`
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 15 Juni 2025 – 06:46 WIB

    Elshinta.com – Kota Solo siap dihentak oleh ribuan pasang kaki dalam gelaran akbar bertajuk “Soekarno Run Solo 2025” pada Minggu, karena itu sederetan nama besar pimpinan dari DPP PDI Perjuangan ikut ‘turun gunung’ ke Solo.

    Pimpinan PDIP yang “turun” antara lain Komaruddin Watubun (Ketua DPP bidang Kehormatan Partai), Djarot Saiful Hidayat (Ketua DPP bidang Ideologi dan Kaderisasi), Ronny Talapessy (Ketua DPP bidang Reformasi Hukum), serta Yoseph Aryo Adhi Dharmo (Wakil Sekretaris Jenderal).

    “‘Soekarno Run’ ini adalah cara kita merayakan semangat Bung Karno, agar kita senantiasa berdiri di atas kaki sendiri,” kata Komaruddin Watubun dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu.

    Politikus yang akrab disapa Bang Komar itu mengatakan “Soekarno Run” digelar di Bulan Juni. Di bulan ini Soekarno lahir (6 Juni), wafat (21 Juni), dan Hari Lahir Pancasila juga diperingati setiap 1 Juni.

    Dia memuji gelora semangat warga Solo “menunjukkan bahwa api nasionalisme dan kecintaan pada tanah air tak pernah padam di Kota Budaya ini”.

    Sedangkan Djarot Saiful Hidayat menyatakan ajang lomba lari ini suatu bentuk implementasi nyata ajaran Bung Karno.

    “Peringatan Bulan Bung Karno melalui ‘Soekarno Run’ bukan sekadar seremonial. Ini adalah perwujudan gotong royong dan kebersamaan dalam semangat Pancasila,” kata Djarot.

    Sementara itu, Ronny Talapessy menyoroti relevansi nilai-nilai Bung Karno bagi generasi muda.

    Peringatan Bulan Bung Karno hendaknya diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar hafalan semata.

    “Kegiatan ‘Soekarno Run’ ini menjadi jembatan bagi generasi muda untuk memahami relevansi gagasan Bung Karno, khususnya mengenai semangat kebangsaan dan perjuangan,” kata Ronny.

    Yoseph Aryo Adhi Dharmo menambahkan, ‘Soekarno Run’ adalah perayaan Bulan Bung Karno sebagai simbol persatuan bangsa, tanpa memandang latar belakang, semua berlari di jalur yang sama, menyuarakan semangat kebangsaan.

    Adhi pun menekankan bahwa bulan Juni adalah penanda penting dalam sejarah bangsa Indonesia, diperingati sebagai Bulan Bung Karno. “Bulan Juni adalah bulannya Bung Karno, bulan lahirnya Pancasila,” kata dia.

    Sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi PDIP seperti Aria Bima dan Elfonda “Once” Mekel juga diprediksi hadir memeriahkan acara lari ini agar menjadi sorotan tak hanya sebagai ajang olahraga semata, melainkan juga sebagai momen istimewa untuk mengenang dan merayakan nilai-nilai luhur Bapak Proklamator, Soekarno, di tengah gemuruh semangat nasionalisme.

    Antusiasme warga Solo membludak dengan 5.555 peserta telah terdaftar, menandakan hentakan acara itu begitu kuat di Kota Budaya.

    Komaruddin mengatakan kegiatan “Soekarno Run” menjadi bagian dari kerja internal PDI Perjuangan untuk terus menjaga soliditas partai, khususnya di Jawa Tengah.

    “Melalui acara ini, PDI Perjuangan berupaya memperkuat tali silaturahmi antarkader, menggerakkan seluruh organ partai, dan memastikan semangat gotong royong tetap membara di setiap tingkatan, dari DPD, DPC, hingga ranting,” kata Komaruddin.

    Soekarno Run Solo 2025 juga sebuah kompetisi lari dengan sistem pencatat waktu (timing system) yang akurat.

    Kompetisi itu dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu Kategori Anak-anak (800 meter) dan Kategori Umum (lima kilometer):

    Kategori anak-anak diperuntukkan bagi peserta di bawah 13 tahun, dengan rute berputar di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, meliputi area dari Gladak, Balai Kota, dan kembali menuju Benteng Vastenburg.

    Sedangkan Kategori Umum terbuka bagi siapa saja yang berusia 13 tahun ke atas. Rute larinya akan menyusuri sejumlah ikon dan jalanan utama Kota Solo, dimulai dari Jalan Supit Urang, Pasar Klewer, Jalan Yos Sudarso, Mangkunegaran, Balai Kota, Pasar Gede, dan akan berakhir atau finish di Benteng Vastenburg.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo ambil alih persoalan sengketa empat pulau

    Presiden Prabowo ambil alih persoalan sengketa empat pulau

    Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nym/aa.

    DPR: Presiden Prabowo ambil alih persoalan sengketa empat pulau
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 14 Juni 2025 – 22:01 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih persoalan sengketa empat pulau yang melibatkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.

    Pengambilalihan persoalan sengketa empat pulau tersebut diputuskan setelah Sufmi Dasco berkomunikasi langsung dengan Prabowo beberapa waktu lalu.

    “Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara,” kata Dasco dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Tidak hanya itu, berdasarkan komunikasi tersebut, Dasco mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan soal polemik perebutan empat pulau pada pekan depan.

    “Pada pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” katanya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali mengatakan status administrasi empat pulau yang menjadi diskursus antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara diputuskan oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.

    Safrizal menjelaskan penetapan status administrasi Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang sebagai wilayah Sumut telah melalui proses panjang.

    Ia menjelaskan kedua wilayah tersebut bersepakat untuk menyerahkan keputusan kepada Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi setelah kedua daerah belum menemukan titik terang atas polemik yang terjadi selama lebih kurang 20 tahun.

    “Setelah (polemik) berulang-ulang, diajukan dan ada kesepakatannya bahwa (keputusan mengenai wilayah administrasi empat pulau) diserahkan kepada tim pusat pembakuan dengan satu klausa patuh terhadap keputusan Tim Pembakuan Nama Rupabumi, maka diputuskan,” kata Safrizal di Gedung Direktorat Jenderal Bina Adwil Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/6).

    Ia menyambut baik apabila Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat bertemu untuk membahas solusi terbaik atas polemik empat pulau tersebut.

    Menurutnya, tim dari pemerintah pusat akan terus berupaya mendorong penyelesaian polemik itu dengan mempertemukan pihak terkait. Harapannya, keputusan terbaik dapat dihasilkan dan diterima oleh para pihak.

    “Kalau ketemu, oh sepakat berdua gubernur, sudah kita tinggal administratif mengesahkan,” ujar Safrizal.

    Safrizal mengatakan peralihan status kewilayahan empat pulau tersebut berawal pada tahun 2008 saat Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang terdiri atas sejumlah kementerian dan instansi pemerintah melakukan verifikasi terhadap pulau-pulau yang ada di Indonesia.

    “Di Banda Aceh, tahun 2008, Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi, kemudian memverifikasi dan membakukan sebanyak 260 pulau di Aceh, namun tidak terdapat empat pulau, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, Pulau Panjang,” kata Safrizal .

    Hasil verifikasi tersebut pada 4 November 2009 mendapatkan konfirmasi dari Gubernur Aceh saat itu, yang menyampaikan bahwa Provinsi Aceh terdiri di 260 pulau.

    Pada lampiran surat tersebut, tercantum perubahan nama pulau, yaitu Pulau Mangkir Besar, semula bernama Pulau Rangit Besar, Pulau Mangkir Kecil yang semula Pulau Rangit Kecil, Pulau Lipan sebelumnya Pulau Malelo. Pergantian nama tersebut juga dilakukan dengan menyertakan pergantian koordinat pulau.

    “Jadi, setelah konfirmasi tahun 2008, pada tahun 2009 dikonfirmasi terjadi perubahan nama dan perpindahan koordinat,” ujarnya.

    Selanjutnya, saat melakukan identifikasi dan verifikasi di Sumatera Utara pada tahun 2008, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaporkan sebanyak 213 pulau, termasuk empat pulau yang saat ini menjadi sengketa.

    “Pemda Sumatera Utara memverifikasi, membakukan sebanyak 213 pulau di Sumatera Utara, termasuk empat pulau, yaitu Pulau Mangkir Besar, koordinat sekian, Pulau Mangkir Kecil, koordinat sekian, Pulau Lipan, koordinat sekian, dan Pulau Panjang, koordinat di sekian,” ujar Syafrizal.

    Kemudian, pada tahun 2009, hasil verifikasi Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi di Sumut mendapat konfirmasi dari Gubernur Sumatera Utara saat itu yang menyatakan bahwa provinsi Sumatera terdiri di 213 pulau, termasuk empat pulau tersebut di atas.

    Berdasarkan proses di atas Kemendagri menerbitkan Ketetapan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 telah menetapkan bahwa empat pulau, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang masuk wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Tapanuli Tengah, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Singkil.

    Namun, ketetapan tersebut menuai reaksi dari masyarakat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang meminta keempat pulau tersebut dikembalikan menjadi bagian dari Provinsi Aceh.

    Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi tersebut terdiri dari antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Pusat Hidrografi dan Oseanologi TNI AL, Direktorat Topografi TNI AD, serta pemerintah provinsi dan kabupaten.

    Sumber : Antara

  • Pelestarian cagar budaya perlu dilakukan demi masa depan bangsa

    Pelestarian cagar budaya perlu dilakukan demi masa depan bangsa

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. ANTARA/HO-MPR/aa. (Handout MPR)

    MPR: Pelestarian cagar budaya perlu dilakukan demi masa depan bangsa
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 14 Juni 2025 – 16:37 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan upaya pelestarian cagar budaya perlu dilakukan agar bangsa Indonesia tidak kehilangan identitasnya sebagai sebuah bangsa.

    “Penguatan identitas kita sebagai sebuah bangsa melalui pengenalan dan pemahaman terhadap peninggalan nenek moyang kita di masa lalu yang tersimpan di kawasan cagar budaya, diharapkan mampu menumbuhkan semangat kebangsaan kita,” kata Lestari Moerdijat dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Sabtu.

    Menurut Lestari, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, kultur dan bahasa.

    Ragam kebudayaan tersebut memiliki filosofi tersendiri yang harus dijaga, bahkan dilestarikan untuk para generasi bangsa.

    Jika kebudayaan itu punah tergerus perkembangan teknologi, anak muda penerus bangsa terancam kehilangan identitas sebagai warga negara Indonesia.

    Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mengungkapkan, beberapa situs kebudayaan di Indonesia mulai terlupakan karena kemajuan zaman, salah satunya situs Patiayam di Kudus, Jawa Tengah lantaran belum tercatat sebagai cagar budaya nasional.

    Kondisi tersebut, kata dia, dapat mengancam keberadaan benda-benda bersejarah dan fosil yang tersimpan di situs Patiayam.

    Saat ini, ujar Lestari, sejumlah pihak terkait sedang berupaya memenuhi persyaratan administratif, agar situs Patiayam memiliki status cagar budaya nasional.

    Karenanya, Lestari mendorong seluruh elemen pemerintah untuk aktif memberikan status cagar budaya nasional kepada seluruh situs kebudayaan. Dengan peran aktif pemerintah, dia yakin situs budaya Indonesia akan terselamatkan dari kepunahan ataupun klaim negara asing.

    Sumber : Antara

  • Bupati Agus sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024

    Bupati Agus sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Bupati Agus sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 20:44 WIB

    Elshinta.com – DPRD Kabupaten Boyolali Jawa Tengah menggelar sidang paripurna pada Jumat (13/6) dengan agenda penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Boyolali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. 

    Dalam rapat yang  dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Susetya Kusuma Dwi Hartanta, didampingi Wakil Ketua, Fuadi dan Aziz Aminudin, diserahkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024. Penyampaian dilakukan Bupati Boyolali, Agus Irawan mewakili Pemerintah Kabupaten Boyolali.

    “Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada akhir tahun anggaran, atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam APBD, karena itu Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan tahap akhir dari siklus anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan APBD,” kata Bupati Agus seperti dilaporkan Kontributor Elshinta Sarwoto.

    Diungkapkan dalam laporan, realisasi pendapatan Tahun Anggaran  2024 sebesar Rp 2.455.462.406.252 atau sebesar 101,44 persen dari  anggaran  pendapatan  setelah  perubahan sebesar Rp2.420.568.075.000.

    Sedang Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.990.032.203.320,00 atau sebesar 94,25 persen dari anggaran belanja setelah perubahan, sebesar Rp 2.111.337.767.000. Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 428.525.531.783 atau sebesar 95,01 persen dari anggaran Belanja Transfer setelah perubahan sebesar Rp 451.015.753.000.

    Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp148.785.444.325 atau 100 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp 148.785.445.000.

    Sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp 7 Miliar atau 100 persen dari anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan, sebesar Rp 7 Miliar. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024  dalam Laporan Realisasi Anggaran, sebesar Rp 178.690.115.474. 

    Sementara untuk catatan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca Daerah tahun 2024 yakni Jumlah Aset sebesar Rp 4.950.337.968.668,38. Kemudian jumlah Kewajiban sebesar Rp 36.284.500.221,90. Sementara jumlah Ekuitas sebesar Rp 4.914.053.468.446,48 dan jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana Rp 4.950.337.968.668,38.

    “Sehubungan dengan telah selesai dan diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dimana pada Tahun 2024 ini Laporan Keuangan Kabupaten Boyolali kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga tercatat dari tahun 2011 sampai saat ini Boyolali telah mendapatkan Opini WTP BPK sebanyak 14 kali berturut–turut,” terang Bupati Agus.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Prabowo belum lakukan reshuffle, Komisi II DPR RI minta menteri tingkatan kinerja

    Prabowo belum lakukan reshuffle, Komisi II DPR RI minta menteri tingkatan kinerja

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Prabowo belum lakukan reshuffle, Komisi II DPR RI minta menteri tingkatan kinerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 15:58 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha, memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan tidak akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Para menteri diminta bekerja lebih keras dan tidak menimbulkan kontroversi.

    Mohammad Toha menyampaikan apresiasinya atas sikap Presiden yang menilai kinerja para pembantunya secara objektif. Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan tersebut harus dijawab dengan peningkatan kinerja yang lebih nyata dan konsisten di semua lini kementerian.

    “Presiden tentu punya pertimbangan sendiri. Tapi dengan tidak adanya reshuffle dalam waktu dekat, para menteri harus memaknainya sebagai bentuk kepercayaan dan kesempatan untuk bekerja lebih keras lagi,” ujar Toha, Jumat (13/6).

    Politisi asal Dapil Jawa Tengah V dari PKB itu juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi publik yang sehat dan tidak menimbulkan kegaduhan. Ia mengimbau agar para menteri fokus bekerja dan menghindari pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan polemik atau multitafsir di tengah masyarakat.

    “Jangan malah sibuk berkomentar yang kontroversial atau memperkeruh suasana. Rakyat butuh kerja nyata, bukan wacana yang memecah fokus atau menimbulkan ketidakpastian,” tegas anggota DPR RI empat periode itu.

    Sebagai anggota Komisi II yang membidangi urusan pemerintahan dan reformasi birokrasi, Mohammad Toha menekankan pentingnya konsolidasi internal dalam kabinet, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan nasional menjelang transisi pemerintahan yang akan datang.

    “Kita semua ingin melihat pemerintahan ini menuntaskan tugasnya dengan baik hingga akhir masa jabatan. Untuk itu, diperlukan kerja yang terukur, komunikasi yang efektif, dan keteladanan dari para pejabat negara,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Jumat (13/6).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya belum berencana melakukan reshuffle kabinet. Dia menilai para menterinya bekerja dengan baik. Namun, dia juga mengakui kekurangan kinerja dari menterinya. Salah satunya terkait komunikasi publik para menteri di Kabinet Merah Putih.

    Prabowo menegaskan, para menterinya akan terus bekerja keras untuk kepentingan rakyat. Dia memastikan Kabinet Merah Putih berjalan dengan baik dan selalu menjaga kekompakan dan kesolidan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Deretan produk alutsista dalam negeri yang hadir di Indo Defence

    Deretan produk alutsista dalam negeri yang hadir di Indo Defence

    Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan kendaraan listrik taktis terbaru produksi PT Pindad, yakni MV3-EV \”PANDU\” pada pameran pertahanan Indo Defence 2025 Expo & Forum, yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Rabu (11/6/2025). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Deretan produk alutsista dalam negeri yang hadir di Indo Defence
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 12:55 WIB

    Elshinta.com – Pameran industri pertahanan berskala internasional Indo Defence telah berlangsung sejak 11 Juni 2025 hingga 14 Juni 2025.

    Tercatat ada 1.180 perusahaan dari 55 negara yang ikut serta memamerkan alutsistanya. Beberapa negara besar yang sudah menjalin kerja sama militer dengan Indonesia pun turut hadir, salah satunya Amerika Serikat dan Turki.

    Industri pertahanan dalam negeri, terutama yang masuk dalam keluarga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga memamerkan produk-produk andalannya dalam ajang pameran ini.

    Berikut adalah beberapa deretan produk industri dalam negeri yang hadir di Indo Defence 2025.

    1 Maung V3- EV (Pandu).

    Maung V3-EV atau Pandu merupakan hasil karya PT Pindad yang baru saja diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pembukaan Indo Defence.

    Kendaraan yang semula berbasis mesin pembakaran internal (ICE) diesel tersebut kini telah diubah menjadi kendaraan bertenaga listrik penuh

    MV3-EV “Pandu” merupakan hasil pengembangan dari platform kendaraan operasional EV3 yang sebelumnya sudah disuplai ke Kementerian Pertahanan.

    2. Senapan serbu SS3-M1

    Senapan SS3-M1 atau singkatan dari Senapan Serbu Modular 1 adalah senapan serbu yang juga diproduksi Pindad yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2022.

    3. Senjata anti drone SPS-1

    Senjata yang juga dibuat oleh PT Pindad ini merupakan alutsista yang berguna untuk menangkal serangan drone asing. Senjata ini diluncurkan PT Pindad pada 17 Agustus 2024 lalu bersamaan dengan Maung MV3 Mobile Jammer yang mampu memperkuat pertahanan negara dari gangguan dan ancaman drone ilegal.

    4. Anoa 6×6 Mortar

    Dilansir dari situs resmi PT Pindad, Anoa 6×6 Mortar merupakan varian Anoa 6×6 yang dilengkapi dengan pelontar mortir 81 mm dengan recoil system.

    Untuk mendukung pengoperasiannya, Anoa 6×6 Mortar juga dilengkapi dengan rak munisi serta atap yang dapat dibuka dan ditutup secara otomatis dengan sistem hidrolis.

    Tipe ini memiliki kapasitas 6 orang personel termasuk pengemudi. Pada dapur pacu, Anoa 6×6 Mortar dilengkapi dengan mesin diesel dengan tenaga 600 HP yang memiliki top speed 80 km/h.

    5. Pesawat N-219

    Pesawat hasil modifikasi PT Dirgantara Indonesia (PT DI) juga hadir meramaikan pameran Indo Defence.

    Pesawat penumpang ini dipamerkan untuk memperkuat eksistensi Indonesia di tengah industri penerbangan dunia.

    Kekinian, PT DI terus melanjutkan pengembangan pesawat N-219 menjadi versi amphibi, yang diperuntukkan sebagai penguat konektivitas dan perekonomian wilayah terpencil, hingga kemandirian pertahanan Indonesia.

    6. UAV Wulung

    Pesawat tanpa awak UAV Wulung yang juga buatan PT DI ini juga dihadirkan dalam Indo Defence 2025.

    UAV Wulung yang merupakan drone pengintai hasil pengembangan PTDI, Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi (BPPT) – saat ini BRIN, dan Badan Penelitian & Pengembangan (Balitbang) Kemhan sejak 2014, telah melalui serangkaian uji, baik ground test maupun flight test, hingga akhirnya memperoleh Type Certificate dari Indonesian Defense Airworthiness Authority (IDAA) pada 2016.

    Yang terbaru, drone UAV Wulung ini kembali diuji terbang di Lapangan Udara Suparlan Batujajar, Padalarang, Bandung Barat, Jumat (14/3) lalu.

    7. UAV Male

    UAV MALE DIikembangkan melalui konsorsium yang melibatkan sejumlah pihak lintas Kementerian/Lembaga, industri dalam negeri dan Institusi pendidikan.

    PTDI terus mengakselerasi pengembangan kedua produk UAVnya dan berupaya mendorong percepatan pemanfaatannya di sektor pertahanan dan Keamanan, sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan kemandirian teknologi Pertahanan nasional.

    Sumber : Antara