Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Menteri LH/Kepala BPLH sebut capaian pengelolaan sampah baru 10 persen

    Menteri LH/Kepala BPLH sebut capaian pengelolaan sampah baru 10 persen

    Sumber foto: Hari Nurdiansyah/elshinta.com.

    Menteri LH/Kepala BPLH sebut capaian pengelolaan sampah baru 10 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 23 Juni 2025 – 20:34 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah di Jakarta, Minggu (22/6). 

    Dedy Yon didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nany Lestari, Plt. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tegal, Sartono dan Sekretaris DLH Yuli Prasetyo. 

    Dalam Rakornas tersebut, Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah yang menghadiri Rakornas Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan sebagai di sela-sela Hari Lingkungan Hidup 2025 Expo dan Forum tersebut.

    Hanif Faisol menyebut rapat koordinasi tersebut dilakukan agar Indonesia dapat mencapai 100 persen pengelolaan sampah pada 2029, sesuai dengan yang ditargetkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    Berdasarkan data KLH/BPLH, kata Hanif, rantai penanganan sampah Indonesia rata-rata masih menggunakan layanan linier yaitu kumpul-angkut buang. TPA sampah secara nasional diproyeksikan akan mencapai maksimal atau melebihi kapasitas pada 2030. Hal tersebut terjadi jika tidak ada upaya maksimal untuk memastikan pengelolaan.

    Dikatakannya, pengelolaan sampah di berbagai wilayah Indonesia baru mencapai sekitar 10 persen berdasarkan hasil verifikasi lapangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH).

    Ia juga menyampaikan berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPS) pengelolaan sampah baru mencapai 39,01 persen dan 343 tempat pemrosesan akhir (TPA) kemudian mendapatkan sanksi paksaan pemerintah agar dilakukan perbaikan.

    “Namun, dengan diberikan sanksi administrasi pemerintah kami telah menurunkan seluruh jajaran kami untuk berkunjung ke TPA paling tidak di 343 TPA, ternyata hasilnya berbeda dari angka yang disampaikan dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional,” ungkapnya menjelaskan.

    “Berdasarkan verifikasi yang kita lakukan di seluruh TPA di Tanah Air ternyata capaian pengelolaan sampah kita baru mencapai 9 sampai 10 persen,” tutur Hanif seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hari Nurdiansyah, Senin (23/6).  

    Dikatakan Hanif, angka itu didapat dari keberadaan dan kapasitas fasilitas pemulihan/daur ulang material atau recovery facility di masing-masing TPA yang dikelola pemerintah daerah dan seberapa besar optimalisasi penggunaannya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Indonesia harus jadi pioner perdamaian 

    Indonesia harus jadi pioner perdamaian 

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Konflik Iran-Israel, legislator PKB: Indonesia harus jadi pioner perdamaian 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 13:27 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menyuarakan dukungan penuh terhadap upaya gencatan senjata antara Iran dan Israel yang belakangan ini terus diupayakan oleh berbagai pihak internasional. Menurutnya, gencatan senjata adalah langkah penting demi menyelamatkan lebih banyak nyawa dan mencegah meluasnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

    “Konflik berkepanjangan antara Iran dan Israel hanya akan memperbesar penderitaan rakyat sipil dan memperparah instabilitas global,” Belum lagi potensi ancaman kemanusiaan dan Lingkungan, ujar Deng Ical, sapaan akrab Syamsu Rizal dalam keterangan resminya, Selasa (24/06/2025).

    Legislator PKB, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dunia, harus berdiri tegas mendukung setiap upaya damai. Pemerintah Indonesia tidak boleh berhenti melakukan diplomasi untuk menghentikan perang Iran-israel.

    Presiden Prabowo saat ini telah menampilkan diplomasi cerdas dengan mengunjungi Presiden Rusia Putin. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga bertemu Presiden Prancis dan beberapa kepala negara strategis lainnya. 

    Sekarang tinggal bagaimana Indonesia menginisiasi pertemuan regional dan multilateral dalam perpekstif lingkungan dan humanity.

    Mantan Wakil Wali Kota Makassar itu juga mengkritik sikap Amerika Serikat yang dinilainya belum menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung perdamaian di kawasan.

    “Amerika harusnya menjadi bagian dari solusi, bukan justru memperbesar skala perang dengan dukungan senjata dan retorika yang memprovokasi. Dunia membutuhkan sikap yang bertanggung jawab dari negara-negara besar,” tegasnya.

    Deng Ical mengingatkan bahwa eskalasi konflik Iran-Israel berisiko memicu konflik regional yang lebih luas dan bahkan berpotensi menyeret negara-negara lain ke dalam pusaran perang. Oleh karena itu, ia mendorong diplomasi aktif dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan negara-negara kawasan untuk mempercepat tercapainya kesepakatan damai.

    Sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, hubungan luar negeri, dan intelijen, Deng Ical juga mengajak pemerintah Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum internasional guna mendorong penghentian kekerasan dan perlindungan terhadap warga sipil.

    “Suara Indonesia harus tegas: hentikan perang, lindungi rakyat sipil, dan tegakkan keadilan melalui jalur diplomasi damai,” tutupnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Selasa (24/6). 

    Dunia internasional juga harus terus menekan Israel agar menghentikan penjajahannya terhadap Palestina. Israel harus menghentikan genosida di Gaza yang telah menghilangkan puluhan ribu nyawa rakyat Gaza.

    “Semua ini bermula karena Israel. Israel yang melakukan penjajahan Palestina. Pembunuhan warga Palestina. Kejahatan Israel harus dihentikan. Perang Iran-Israel ini juga karena Israel,” tegas Deng Ical. 

    Dia menegaskan bahwa saatnya Indonesia membangun identitas sebagai pemimpin perdamaian dunia. Saatnya politik bebas aktif Indonesia naik level.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Anggota DPD RI bantu pemulangan warga Aceh korban TPPO di Kamboja

    Anggota DPD RI bantu pemulangan warga Aceh korban TPPO di Kamboja

    Anggota DPD RI asal Provinsi Aceh Sudirman Haji Uma. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

    Anggota DPD RI bantu pemulangan warga Aceh korban TPPO di Kamboja
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 23 Juni 2025 – 19:59 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPD RI asal Provinsi Aceh Sudirman Haji Uma memfasilitasi pemulangan salah seorang warga Kabupaten Aceh Utara bernama Eki Murdani (30) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja.

    “Alhamdulillah, Eki sudah berhasil dipulangkan dan tiba di rumahnya pagi tadi pukul 07.00 WIB. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu, termasuk PPAM (perantau Aceh di Malaysia), Kementerian Luar Negeri, dan KBRI Phnom Penh,” kata Sudirman Haji Uma di Banda Aceh, Senin.

    Diungkapkan pula bahwa Eki sudah 2,5 tahun berada di Kamboja. Korban dipaksa bekerja di sejumlah perusahaan operator judi online dan penipuan online.

    Menurut dia, korban dipindah-pindahkan secara paksa dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya tanpa digaji, bahkan yang bersangkutan kerap mendapatkan penyiksaan jika tidak memenuhi target kerja.

    Berdasarkan cerita korban, kata Haji Uma, yang bersangkutan mendapatkan penyiksaan berupa pemukulan, tendangan, hingga penyetruman listrik.

    “Di sana, masih banyak WNI lainnya, termasuk warga Aceh yang hingga kini masih terjebak di lokasi-lokasi tersebut, dan menjadi korban kekerasan sistematis dari algojo perusahaan,” ujarnya.

    Haji Uma menuturkan bahwa Eki sebenarnya sudah lama berhasil kabur dari pekerjaan tersebut. Akan tetapi, karena kesulitan ekonomi keluarga, dia tidak bisa kembali ke Tanah Air, hingga akhirnya pada tanggal 21 April 2025 disampaikan kepadanya.

    Setelah itu, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan mengirimkan permohonan bantuan ke Kemenlu RI dan berkoordinasi dengan Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto.

    Pemulangan ini, menurut Haji Uma, tidak mudah karena keberadaan Eki jauh dari ibu kota Phnom Penh, dengan waktu tempuh sekitar 12 jam perjalanan darat.

    Selain itu, pengurusan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) dan administrasi imigrasi juga sempat terkendala, terlebih korban harus bersembunyi dan menghindari kejaran mafia perusahaan yang selama ini memperjualbelikannya.

    Selama proses itu, Haji Uma juga meminta dukungan dari Persatuan Pekerja Aceh di Malaysia (PPAM) untuk melakukan komunikasi intensif dengan Eki dan memantau rute pemulangannya karena harus transit di Malaysia sebelum akhirnya tiba di Indonesia.

    Adapun biaya pemulangan Eki sebesar Rp12,3 juta, yang terdiri atas tiket penerbangan, konsumsi, dan pengurusan dokumen keimigrasian. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp4 juta ditanggung keluarga dan sisanya Rp8,3 juta dibantu Haji Uma.

    Dalam kesempatan ini, dia mengingatkan kepada masyarakat Aceh tidak tergiur dengan janji manis agen tenaga kerja yang menawarkan pekerjaan di luar negeri.

    “Kalau tidak memiliki kontrak kerja resmi yang dilegalisasi oleh dinas tenaga kerja dan BP3MI, sangat besar kemungkinan itu adalah penipuan. Jangan korbankan masa depan demi janji palsu,” demikian Hai Uma.

    Sumber : Antara

  • Kasus pelecehan oknum dokter RSUD Cabangbungin Bekasi diusut polisi

    Kasus pelecehan oknum dokter RSUD Cabangbungin Bekasi diusut polisi

    Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Polisi Mustofa. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

    Kasus pelecehan oknum dokter RSUD Cabangbungin Bekasi diusut polisi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 09:05 WIB

    Elshinta.com – Kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa seorang ibu berinisial M (29) oleh oknum dokter di RSUD Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berinisial R mulai diusut polisi setelah dilaporkan oleh keluarga korban.

    Kakak korban Sg Paramuda mengatakan pihak keluarga telah melaporkan dugaan pelecehan tersebut ke aparat penegak hukum sekaligus menunjuk kuasa hukum untuk menangani kasus ini.

    “Kami (keluarga) sudah menguasakan kepada pengacara dan saat ini sudah dilaporkan ke Polsek Cabangbungin, Polres Metro Bekasi,” katanya di Cikarang, Senin.

    Ia mengatakan, keluarga mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada pengacara dengan harapan adiknya selaku korban mendapatkan keadilan. “Kami berharap ada tindak lanjut dari laporan ke pihak polisi,” katanya.

    Selain menempuh jalur hukum, pihak keluarga melalui kuasa hukum juga berencana melaporkan kasus ini kepada organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Bekasi.

    Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Polisi Mustofa menegaskan, setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. “Setiap laporan masyarakat pasti ditindaklanjuti,” katanya.

    Direktur RSUD Cabangbungin, Erni Herdiani memastikan oknum dokter berinisial R yang diduga melakukan pelecehan telah diberi sanksi tegas berupa pemberhentian kerja.

    “Oknum dokter langsung diberi sanksi berat berupa penghentian masa tugas,” katanya.

    Dia mengaku marah saat mendapat laporan mengenai ulah oknum dokter tersebut. “Sebagai perempuan marah juga mendapat laporan tersebut,” katanya.

    Karena itu, setelah dilakukan investigasi hingga mempertemukan semua pihak, akhirnya diputuskan masa kontraknya tidak diperpanjang.

    Erni mengaku kewenangan rumah sakit hanya sebatas administratif. Sedangkan proses hukum sepenuhnya menjadi ranah Kepolisian berdasarkan laporan korban.

    “Saya sarankan juga, kalau memang belum puas dengan kebijakan saya karena kewenangan hanya sampai administratif, sesuai dengan prosedur, silakan lapor polisi,” katanya.

    Langkah hukum yang ditempuh keluarga korban, kata dia, merupakan keputusan bijak agar kasus ini bisa diselesaikan secara terang benderang.

    Sumber : Antara

  • Perang Iran-Israel, legislator minta Pemerintah evakuasi WNI dan desak PBB hentikan konflik 

    Perang Iran-Israel, legislator minta Pemerintah evakuasi WNI dan desak PBB hentikan konflik 

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Perang Iran-Israel, legislator minta Pemerintah evakuasi WNI dan desak PBB hentikan konflik 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 23 Juni 2025 – 19:41 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menyerukan kepada Pemerintah Indonesia agar mengambil langkah aktif dan tegas bersama negara-negara Islam lainnya untuk mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghentikan eskalasi konflik bersenjata antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

    Oleh Soleh menyatakan keprihatinan mendalam atas konflik yang terus meluas dan menelan korban jiwa, serta berpotensi menyeret dunia ke dalam krisis global yang lebih besar. “Perang ini bukan hanya tragedi kemanusiaan di kawasan Timur Tengah, tetapi juga ancaman nyata terhadap perdamaian dan stabilitas global. Jika tidak segera dihentikan, situasi ini bisa menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga,” ujarnya, Senin (23/06).

    Ia mendorong Pemerintah Indonesia, yang selama ini dikenal aktif dalam diplomasi perdamaian internasional, untuk memanfaatkan posisinya di berbagai forum global, termasuk Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan PBB, guna menginisiasi gencatan senjata dan dialog damai antara pihak-pihak yang bertikai.

    “Kita tidak boleh diam. Indonesia harus mengambil peran kepemimpinan moral dan politik, bersama negara-negara Islam lainnya, untuk menyerukan penghentian perang dan perlindungan terhadap warga sipil,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Senin (23/6). 

    Oleh Soleh juga meminta semua pihak di dalam negeri untuk tetap menjaga persatuan dan tidak terprovokasi oleh sentimen yang bisa merusak harmoni sosial. Ia menegaskan bahwa suara kolektif dari masyarakat internasional sangat diperlukan untuk menghentikan konflik yang terus membesar ini.

    “Kita semua berharap perang ini segera berakhir, dan dunia tidak lagi dibayangi ancaman perang global,” paparnya.

    Mantan anggota DPRD Jawa Barat itu juga meminta Pemerintah Indonesia untuk terus menjamin keselamatan WNI di Iran, dengan melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman.

    “Keselamatan WNI harus menjadi prioritas. Evakuasi menjadi hal yang harus dilakukan. Semua warga Indonesia harus dievakuasi, sehingga aman dari dampak perang yang semakin memanas,” beber legislator asal Dapil Jawa Barat XI itu.

    Sebelumnya, dari total 386 WNI di Iran, Pemerintah Indonesia sudah melakukan evakuasi terhadap  97 orang. Rinciannya, 93 WNI, 3 staf kedutaan, dan 1 warga negara asing yang merupakan pasangan dari salah seorang WNI. 

    Mereka dievakuasi melewati jalur darat menggunakan bus melalui perbatasan Iran-Azerbaijan. Di saat yang bersamaan, sebanyak 4 WNI juga dievakuasi dari Israel via jalur darat melalui Yordania. 

    “Selain melakukan evakuasi WNI, Pemerintah Indonesia bersama negara Islam lainnya untuk mendorong PBB menghentikan perang Iran-Israel. Jangan sampai perang ini berlanjut,” pungkas Oleh Soleh.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Megawati dan Puan Maharani hadiri HUT Ke-100 Meri Hoegeng

    Megawati dan Puan Maharani hadiri HUT Ke-100 Meri Hoegeng

    Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri syukuran HUT Ke-100 Meriyati Roeslani, istri mantan Kapolri Jenderal Purn. Hoegeng Iman Santoso. ANTARA/HO-PDI Perjuangan

    Megawati dan Puan Maharani hadiri HUT Ke-100 Meri Hoegeng
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 23 Juni 2025 – 19:11 WIB

    Elshinta.com – Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-100 Meriyati Roeslani, istri mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, di Depok, Jawa Barat, Senin.

    Megawati tampak didampingi jajaran DPP PDI Perjuangan, di antaranya Tri Rismaharini, Sadarestuwati, Wiryanti Sukamdani, Ribka Tjiptaning, Sri Rahayu, hingga Bintang Puspayoga.

    Mengenakan baju batik berwarna cokelat dan biru, Megawati tiba di kediaman Meriyati Hoegeng sekitar pukul 10.45 WIB.

    Megawati tampak disambut oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo beserta perwakilan keluarga yang merupakan cucu Jenderal Hoegeng, Krisnadi Ramajaya Hoegeng.

    Sebelum masuk ke dalam rumah, Megawati menyempatkan menyapa dan bersalaman dengan rekan-rekan Meriyati Hoegeng yang telah tiba di lokasi.

    Bersama Puan, Megawati langsung bersalaman memberikan ucapan selamat ulang tahun ke-100 untuk Meriyani Hoegeng.

    Megawati tampak membawa hadiah spesial untuk Meriyani Hoegeng. Adapun kado yang dibawa Megawati adalah sebuah selimut berwarna abu-abu.

    “Sebentar. Saya ada membawa hadiah,” katanya.

    Putri Bung Karno ini pun tampak tersenyum saat membuka kado yang dibawanya.

    Megawati menyobek plastik kado lalu memamerkan dan memasangkan ke tubuh Meriyati Hoegeng.

    Cucu Jenderal Hoegeng Iman Santoso, Krisnadi Ramajaya Hoegeng, beserta keluarga besar pun tampak tersenyum melihat momen tersebut.

    Selanjutnya, Megawati bersama Puan Maharani serta keluarga besar Meriyani mengikuti proses acara ulang tahun di ruang tengah keluarga Jenderal Hoegeng.

    Di tengah-tengah acara, Meriyati, Megawati, dan Puan Maharani diberi kertas yang berisikan lirik lagu Jumpa Lagi oleh Andi Mariam Matalatta dan Congratulations dari Cliff Richard.

    Dua lagu riang tersebut membuat suasana lebih meriah dan hangat. Megawati ikut bernyanyi sambil melihat lirik lagu lawas tersebut.

    Diketahui bahwa Jenderal Hoegeng merupakan tokoh polisi yang legendaris yang dikenal sebagai polisi teladan, jujur, bersahaja, dan berjiwa patriot. Pria kelahiran Pekalongan ini menjabat sebagai kapolri ke-5 pada periode 1968—1971.

    Jenderal Hoegeng yang menjadi polisi jujur masih terus dikenang oleh masyarakat Indonesia hingga kini.

    Sumber : Antara

  • Wamendagri ungkap anggaran retret gelombang II tidak sampai Rp500 juta

    Wamendagri ungkap anggaran retret gelombang II tidak sampai Rp500 juta

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memberikan keterangan pers di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (23/6/2025). ANTARA/Ricky Prayoga

    Wamendagri ungkap anggaran retret gelombang II tidak sampai Rp500 juta
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 23 Juni 2025 – 16:47 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan anggaran untuk retret kepala daerah gelombang II di IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, tidak sampai Rp500 juta.

    “Ya ini saya masih rekap ya, tetapi saya pastikan tidak lebih dari Rp500 juta untuk keseluruhan acara dari awal hingga akhir. Jadi angkanya jauh di bawah yang kemarin (Rp13 miliar) karena aset dari Kemendagri dan banyak penghematan di sini,” kata Bima di IPDN Jatinangor, Senin.

    Efisiensi yang dilakukan untuk gelombang II ini dibanding gelombang I, kata dia, pertama adalah pengeluaran peserta di mana ketika di Magelang peserta sampai 1.000 orang, sementara di IPDN hanya 84 orang, yang berdampak pada konsumsi yang bisa ditekan.

    Penghematan selanjutnya, kata Bima, adalah fasilitas, dengan menggunakan yang tersedia di IPDN dan penyesuaian seremoni yang dilakukan terbatas dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

    “Karena tamunya juga terbatas, kemungkinan besar mungkin Presiden belum dijadwalkan untuk menghadiri, karena itu penutupannya juga tidak mengundang banyak pihak, dilakukan secara sederhana,” ucapnya.

    Untuk sumber anggaran, Bima mengatakan semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.

    “Kalau biaya perjalanan itu kan dibebankan kepada alokasi APBD masing-masing. Tapi sisanya semua adalah dari Kemendagri,” ujarnya.

    Sementara untuk materi, Bima mengatakan ada modifikasi mengingat kini telah ada konstelasi global berupa perang Iran – Israel, kontroversi kebijakan Trump dan isu-isu dalam negeri lainnya.

    “Dulu waktu itu belum juga ada koordinasi tentang makan bergizi gratis, kopdes, dan lain-lain. Nah itu hal yang dibahas di sini,” tuturnya.

    Retret kepala daerah gelombang II di Kampus IPDN berlangsung mulai hari Senin ini yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Kamis (26/6) petang mendatang.

    Retret kepala daerah gelombang kedua ini berdasarkan data tanggal 22 Juni 2025, diikuti oleh 86 kepala daerah yang terdiri dari dua gubernur, tiga wakil gubernur, 38 bupati, 37 wakil bupati, tiga wali kota dan tiga wakil wali kota. Sementara itu, sembilan kepala dan wakil kepala daerah tidak hadir dengan yang memiliki alasan karena sakit sebanyak enam orang) dan izin kedukaan satu orang.

    Selama empat hari kegiatan retret ini, para kepala daerah diberikan enam jenis materi yang terdiri atas Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan; Astacita; Program Kementerian dan Lembaga; Tugas dan Fungsi Kepala Daerah; Kepemimpinan dan Komunikasi Politik; serta Team Building dengan narasumber dijadwalkan merupakan kepala dari 31 kementerian/lembaga.

    Sumber : Antara

  • Wamendagri tegaskan empat pulau di Anambas tak bisa dimiliki pribadi

    Wamendagri tegaskan empat pulau di Anambas tak bisa dimiliki pribadi

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat memberikan keterangan di Sumedang, Jawa Barat, Senin (23/6/2025). (ANTARA/HO-Kemendagri)

    Wamendagri tegaskan empat pulau di Anambas tak bisa dimiliki pribadi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 23 Juni 2025 – 14:32 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) tidak bisa dimiliki secara pribadi, setelah sebelumnya diduga dijual melalui situs daring luar negeri

    “Intinya begini, tidak ada pulau yang bisa dimiliki secara pribadi secara keseluruhan. Ada batasannya, ada undang-undangnya. Paling tidak maksimal itu 70 persen. Itu pertama,” ujar Bima di Sumedang, Senin.

    Bima menjelaskan bahwa pulau atau lahan di wilayah kepulauan bisa saja disewakan, namun tetap harus mengikuti aturan dan proporsi yang ditetapkan dalam regulasi.

    “Semua ada aturannya, tidak bisa dimiliki secara keseluruhan. Dan pada intinya kita akan menginventarisir hal-hal atau wilayah wilayah yang memang harus tetap kita jaga, regulasinya dan juga kepemilikannya,” kata dia.

    Mengenai legalitas penjualan pulau secara daring, Bima Arya menuturkan akan mempelajari terlebih dahulu secara detail keakuratan informasi mengenai penjualan pulau di situs daring sebelum melakukan tindakan.

    Sebelumnya, Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BP2D) Provinsi Kepulauan Riau menyatakan telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat usai mencuatnya informasi dugaan penjualan empat pulau di Anambas melalui situs daring luar negeri.

    Kepala BP2D Kepri Doli Boniara menyebutkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Bupati Kepulauan Anambas untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

    “Setelah mendapat info terkait penjualan pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas di situs online, BP2D sudah berkoordinasi dengan Bupati Kepulauan Anambas agar informasi ini segera dapat dicek kebenarannya dan menghindari polemik,” ujar Doli saat dikonfirmasi di Batam, Rabu (18/6).

    Ia menambahkan, koordinasi juga dilakukan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk menyampaikan temuan tersebut.

    Sumber : Antara

  • Demokrat desak Pramono lanjutkan KTV, beri warga kepastian hukum dan hunian Layak

    Demokrat desak Pramono lanjutkan KTV, beri warga kepastian hukum dan hunian Layak

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Bayu Istiqlal

    Demokrat desak Pramono lanjutkan KTV, beri warga kepastian hukum dan hunian Layak
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Minggu, 22 Juni 2025 – 20:18 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk melanjutkan program Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) yang dinilai berhasil menata kawasan kumuh menjadi hunian layak bagi warga. 

     

    Program ini sebelumnya berjalan saat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.

     

    “Waktu Pak AHY jadi Menteri ATR/BPN, ada dua proyek percontohan KTV, di Palmerah dan Tanah Tinggi. Hasilnya, warga tak hanya dapat hunian yang layak, tapi juga kepastian hukum atas tanah yang ditempati,” ujar Mujiyono usai Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-498 Jakarta di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Minggu (22/6/2025).

    KTV adalah skema pembangunan hunian vertikal di atas lahan milik warga yang digabungkan secara konsolidatif. Di Palmerah, kawasan permukiman padat itu kini berubah menjadi bangunan empat lantai. Selain mendapatkan unit hunian yang sehat, warga juga bisa memanfaatkan lantai dasar untuk kegiatan usaha.

     

    “Dulu di sana kumuh dan sempit, sekarang setiap unit dapat cahaya matahari dan sirkulasi udara yang baik. Ini harus diteruskan,” kata Mujiyono.

     

    Meski demikian, ia menekankan pentingnya sosialisasi program ini agar tercapai kesepakatan soal kepemilikan unit dan pembagian lahan antarwarga. 

     

    Ia juga meminta agar tarif sewa hunian vertikal di Jakarta ke depan mempertimbangkan kondisi ekonomi warga bawah. Saat ini, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, tarif Rusunawa di Jakarta dipatok Rp865 ribu hingga Rp1,8 juta per bulan, belum termasuk listrik dan air.

     

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya terhadap pembangunan vertikal berkelanjutan melalui program Jakarta Tumbuh ke Atas. Program itu mengusung konsep Griya Kecamatan atau mixed-use development yang akan dibangun di 10 lokasi prioritas, termasuk kawasan GOR dan pasar rakyat.

     

    Program tersebut menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2029, yang menargetkan peningkatan daya saing dan pengembangan kota secara menyeluruh.(BAI)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Marching Band IPDN sambut 86 kepala daerah saat tiba di Jatinangor

    Marching Band IPDN sambut 86 kepala daerah saat tiba di Jatinangor

    Marching Band Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menyambut sebanyak 86 kepala daerah saat tiba di IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Minggu (22/6/2025). (ANTARA/Rubby Jovan)

    Marching Band IPDN sambut 86 kepala daerah saat tiba di Jatinangor
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 22 Juni 2025 – 18:11 WIB

    Elshinta.com – Marching Band Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menyambut sebanyak 86 kepala daerah saat tiba di IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, untuk mulai mengikuti retret gelombang kedua pada 23 hingga 26 Juni 2025.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan bahwa para peserta akan diterima oleh dirinya sebagai kepala sekolah, didampingi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Rektor IPDN Jatinangor.

    “Saya pastikan 99 persen sudah siap semua untuk melaksanakan retret kepala daerah gelombang kedua,” kata Bima di Sumedang, Minggu.

    Bima menjelaskan pada awalnya terdapat 93 peserta yang akan mengikuti retret kepala daerah gelombang kedua yang dilaksanakan 22-26 Juni 2025 tersebut.

    Namun, lanjut dia, sebanyak tujuh orang kepala daerah berhalangan hadir karena enam orang mengalami sakit, yakni Wali Kota Serang, Bupati Mamberamo Tengah, Wakil Bupati Bengkulu Utara, Wakil Bupati Buton Tengah, Wakil Bupati Melawi, dan Wakil Wali Kota Banjarbaru.

    Selain itu, satu orang lainnya, yakni Gubernur Papua Pegunungan juga disebutkan tidak dapat mengikuti retret gelombang kedua lantaran ibundanya wafat.

    Wamendagri menyampaikan pada retret gelombang kedua, para kepala daerah akan menerima materi dengan tiga pokok substansi, yakni tentang tugas pokok kepala daerah, pemberian teori seperti misi Astacita, serta pemberantasan korupsi dan wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

    “Jadi substansi materinya 100 persen sama dengan retret gelombang pertama,” tutur Bima.

    Adapun peserta retret kali ini terdiri dari tiga kelompok. Pertama, kepala daerah yang sudah dilantik namun belum sempat mengikuti gelombang pertama.

    Kedua, kepala daerah yang sebelumnya menghadapi sengketa hasil Pilkada tetapi akhirnya tuntas. Ketiga, kepala daerah hasil pemungutan suara ulang (PSU) yang proses pelantikannya baru selesai.

    Sumber : Antara