Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Tak laksanakan rekomendasi, DPRD bisa gunakan hak angket

    Tak laksanakan rekomendasi, DPRD bisa gunakan hak angket

    Foto: Musthofa/Radio Elshinta

    Tak laksanakan rekomendasi, DPRD bisa gunakan hak angket
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 18:32 WIB

    Elshinta.com – Kepala Daerah wajib menindaklanjuti semua rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah dan DPRD terus mendorong agar Kepala Daerah dan OPD terkait melaksanakannya. 

    Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Iqra Chissa mengatakan, DPRD dapat menggunakan hak interpretasi atau hak angket, apabila kepala daerah belum juga menindaklanjutinya setelah beberapa kali diingatkan. 

    “Setelah beberapa kali diingatkan, tapi belum melaksanakan rekomendasi tersebut, makaw DPRD dapat menggunakan hak interpelasi atau hak angket,” kata Iqra saat menerima pimpinan dan anggota komisi gabungan DPRD Kabupaten Solok Selatan, Rabu (24/6), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa.

    Iqra menyebutkan, rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah bertujuan untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik di aspek perencanaan, penganggaran maupun dalam pembentukan Perda dan Perkada.

    Agar Rekomendasi DPRD tersebut dapat efektif dan memberikan dampak terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka, DPRD perlu mengawasi pelaksanaanya oleh OPD-OPD terkait. Mekanisme pengawasannya dapat dilakukan oleh Komisi-Komisi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan Komisi dan dilakukan secara berkala melalui rapat kerja atau peninjauan lapangan.

    Dari rekomendasi-rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perbaikan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti perbaikan terhadap kualitas perencanaan program dan kegiatan OPD serta distribusi alokasi anggaran yang sesuai dengan skala prioritas. 

    “Sebelum DPRD memberikan perhatian khusus terhadap aspek perencanaan dan penganggaran, banyak program dan kegiatan yang tidak saling mendukung dan bahkan tumpang tindih,’ ujar Iqra. 

    Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan, Mardius mengatakan, kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka konsultasi dan koordinasi tentang LKPJ Kepala daerah. 

    Mereka ingin mendapatkan masukan bagaimana mekanisme untuk mengontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah oleh OPD-OPD.

    Kemudian, bagaimana sikap DPRD terhadap rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh OPD berikut apa langkah yang dilakukan oleh DPRD untuk meningkatkan ketaatan OPD melaksanakan rekomendasi DPRD.

    Pertemuan yang berlangsung di ruang khusus 1 tersebut dihadiri pelaksana tugas sekretaris DPRD Provinsi Sumatra Barat, Maifrizon.

    Sumber : Radio Elshinta

  • 80 ribu Kopdes terbentuk dengan 65 ribu memiliki legalitas

    80 ribu Kopdes terbentuk dengan 65 ribu memiliki legalitas

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kedua kanan), Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan (kanan), Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (kiri), Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi (kedua kiri) memberi keterangan kepada awak media seusai Kick Off Pelatihan Capacity Building Sumber Daya Manusia dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Rabu (25/6/2025). ANTARA/Harianto

    Zulhas: 80 ribu Kopdes terbentuk dengan 65 ribu memiliki legalitas
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk dengan 65 ribu diantaranya telah memiliki legalitas dari Kementerian Hukum.

    “Dalam tempo yang sangat singkat 80 ribu sudah terbentuk koperasi (Kopdes Merah Putih),” kata Zulhas saat membuka Kick Off Pelatihan Capacity Building Sumber Daya Manusia dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Rabu.

    Dia menyebutkan, pembentukan Kopdes Merah Putih tersebut telah mencapai 80 ribu per 30 Mei 2025, dari target 83 ribu desa di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto hanya menargetkan hingga 80 ribu Kopdes bisa terbentuk.

    “Dari target desa seluruhnya 83 ribu, sudah 80 ribu Kopdes terbentuk. Presiden target 80 ribu, jadi 80 ribu per 30 Mei, jadi sudah lewat,” ujar Zulhas yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih sebagai program prioritas Presiden yang berperan memperkuat ekonomi desa.

    “Yang berbadan hukum kita targetkan rampung di 30 Juni 2025. Alhamdulillah sampai hari ini sudah kira-kira 64 sampai 65 ribu yang sudah berbadan hukum. Kita perkirakan 30 Juni (2025) sudah 80 ribu,” tambahnya.

    Dia mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan peluncuran resmi model koperasi atau mock up sebagai percontohan secara nasional. Lebih lanjut Zulhas menekankan keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh dokumen, tetapi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelola.

    Selain itu, ia menegaskan sistem pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan berasal dari APBN. Oleh karena itu, koperasi di desa perlu mempersiapkan proposal usaha secara mandiri untuk mendapatkan akses pinjaman.

    “Ini kan bukan APBN ya, koperasi itu nanti pinjaman plafon. Misalnya dia mau menjadi agen sembako, bagaimana caranya proposal untuk memerlukan modal, itu nanti disiapkan, termasuk sistem pengelolaannya, itu penting sekali karena semua menentukan nanti tata kelola dan manusianya,” kata Zulhas.

    Sumber : Antara

  • Menko AHY ungkap tiga langkah konkret hadapi tantangan urbanisasi

    Menko AHY ungkap tiga langkah konkret hadapi tantangan urbanisasi

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Forum Urbanisasi BRICS ke-4 di Brasil, Juni 2025. (ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan)

    Menko AHY ungkap tiga langkah konkret hadapi tantangan urbanisasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 16:13 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan tiga langkah konkret dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan krisis iklim global. Menko AHY dalam pidatonya di Forum Urbanisasi BRICS Brasil, menekankan bahwa kota-kota yang berkelanjutan akan menjadi kunci masa depan rakyat di seluruh dunia.

    “Kita berkumpul sebagai wakil dari berbagai bangsa, namun dipersatukan oleh satu keyakinan: masa depan dunia akan ditentukan di kota-kota kita,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Rabu.

    Adapun langkah konkret pertama sebagai arah kebijakan dan kerja sama global di bidang urbanisasi, adalah pemberdayaan kewilayahan. Menko AHY mendorong agar pemerintah daerah serta pemangku kepentingan di tingkat lokal lainnya dapat semakin berperan aktif dalam pembangunan perumahan berbasis kebutuhan rakyat.

    Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan bahwa ketangguhan dimulai dari unit terkecil, yaitu rumah dan keluarga.

    “Perkuat kapasitas kelembagaan, kewenangan dan perangkat kebijakan daerah untuk merancang rencana adaptasi iklim lokal yang mengintegrasikan rumah aman dan terjangkau dengan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan transportasi di wilayahnya,” jelasnya.

    Kedua, tingkatkan investasi pada infrastruktur berkelanjutan dan ramah iklim. Menurut Menko AHY, langkah ini bukan hanya mengurangi risiko dan menurunkan emisi, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota.

    “Jaga keseimbangan ekosistem yang terintegrasi dengan pembangunan kota yang akan semakin pesat, mulai dari restorasi hutan mangrove di pesisir utara Jawa hingga koridor smart transport di kota-kota yang terus tumbuh,” katanya.

    Langkah terakhir, adalah membuka akses lebih luas terhadap pembiayaan transformatif. Menko AHY menekankan bahwa sistem pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance yang banyak didengungkan institusi keuangan global harus didesain untuk menjawab kebutuhan dan mendorong dampak nyata di negara-negara berkembang.

    “Rancang pengelolaan anggaran publik, keterlibatan modal swasta, serta dukungan multilateral development partners, termasuk melalui New Development Bank, untuk memperluas pembangunan perumahan tahan iklim, infrastruktur net-zero, serta pemanfaatan digital technology untuk pemetaan dan mitigasi risiko perkotaan,” ujar Menko AHY.

    Selain itu, ia juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam kerja sama BRICS.

    “Indonesia siap berkontribusi melalui pertukaran data, proyek percontohan, dan kebijakan praktis. Bersama-sama, kita bisa membentuk masa depan perkotaan yang inklusif, tangguh terhadap iklim, dan berakar pada prioritas serta inovasi dari negara-negara Global South,” kata Menko AHY.

     

    Sumber : Antara

  • Politik luar negeri yang dimainkan Prabowo makin berwibawa

    Politik luar negeri yang dimainkan Prabowo makin berwibawa

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/6/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    Ketua MPR: Politik luar negeri yang dimainkan Prabowo makin berwibawa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 13:44 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai posisi politik luar negeri yang dimainkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam kancah internasional makin berwibawa, khususnya setelah menyampaikan alasannya tak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 ketika berpidato di Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Rusia.

    Menurut dia, pernyataan Presiden Prabowo seperti yang dipidatokan dalam pidatonya di forum ekonomi tersebut sudah benar. Dengan begitu, posisi Indonesia di kancah global makin diperhitungkan.

    “Kita sebagai bangsa besar makin bangga posisinya sebagai bangsa yang diperhitungkan dalam setiap upaya untuk mencapai perdamaian dunia,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/6).

    Di tengah konflik perang Iran dan Israel, kata dia, Presiden Prabowo tetap menempatkan Indonesia dalam posisi yang nonblok dan bebas aktif. Artinya Indonesia akan tetap mengedepankan dialog dan terlibat ke dalam semua etape perdamaian dunia.

    “Dan terus mengikuti perkembangan ini sehingga kita tidak memblok dalam salah satu blok,” kata dia.

    Muzani mengingatkan kepada Pemerintah untuk tidak boleh lelah dan merasa kalah dalam upaya mencapai perdamaian dunia.

    Dalam perkembangan diplomatik saat ini, dia menilai negara-negara kehilangan semangat diplomasi dan mengedepankan semangat kekuatan.

    “Diplomasi dan dialog adalah cara terbaik untuk kita menyelesaikan semua problem dan perbedaan yang ada di antara negara,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak menghadiri KTT G7 bukan karena tidak menghormati G7, yang pada pertemuan kali ini dipimpin oleh Kanada.

    “Saya ditanya, mengapa saya tidak menghadiri (KTT) G7, tetapi saya menghadiri Saint Petersburg Forum 2025, itu bukan karena saya tidak menghormati G7, melainkan saya telah berkomitmen untuk menghadiri forum ini sebelum mereka (G7) mengundang saya,” kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam sesi panel SPIEF 2025 di ExpoForum, St. Petersburg, Rusia, Jumat (20/6).

    Dalam pidato yang sama, Presiden juga meminta pengamat politik untuk tidak mengaitkan kehadirannya di SPIEF di St. Petersburg, Rusia, dengan sikap politik tertentu.

    Presiden menegaskan bahwa garis politik luar negeri Indonesia ialah nonblok dan bebas aktif.

    Sumber : Antara

  • Daerah harus miliki porsi besar pada tambang dan hilirisasi

    Daerah harus miliki porsi besar pada tambang dan hilirisasi

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berbicara pada Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 (JGF 2025), yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Selasa (24/6/2025). ANTARA/HO-Humas Kementerian ESDM

    Bahlil: Daerah harus miliki porsi besar pada tambang dan hilirisasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 11:29 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa daerah harus memiliki porsi keekonomian, yang besar pada subsektor pertambangan dan hilirisasi. Oleh karena itu, menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, pemerintah mendorong adanya kolaborasi yang baik antara investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pengusaha dan masyarakat demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Hilirisasi ke depan, itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) daerah, dan masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,” kata Bahlil pada Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 (JGF 2025), yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

    Sebagai contoh konkret, Menteri Bahlil menyoroti keberhasilan hilirisasi tambang di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai 20 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 6 persen.

    Keberhasilan itu menunjukkan potensi transformasi ekonomi daerah melalui pengembangan industri hilir.

    “Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Dan, kalau ini konsisten kita lakukan, insya Allah kita akan menuju kepada apa yang sudah ditargetkan, untuk kita menjadi salah satu negara yang GDP (gross domestic product) kita masuk 10 besar pada 2045,” ungkap Bahlil.

    Menteri ESDM juga menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan dalam proses hilirisasi. Pemerintah kini tengah menyusun peta jalan hilirisasi pascatambang, termasuk pembangunan industri baru setelah masa pertambangan berakhir. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah.

    “Jadi, katakanlah sekarang kalau dia (perusahaan) main di tambang, dia harus mulai masuk di sektor keunggulan komparatif yang lain, contoh perkebunan atau perikanan, tujuannya apa, agar begitu tambang selesai, dia melakukan sektor-sektor yang lain, supaya daerah itu perputaran ekonominya tetap berjalan. Jadi, jangan menganggap setelah tambang selesai, terus selesai,” tandas Bahlil.

    Keberpihakan pada daerah juga telah dilakukan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memberikan ruang sebesar-besarnya kepada pengusaha daerah untuk mengambil bagian sekaligus menjaga keberlanjutan dan kondisi lingkungan.

    Menteri ESDM menegaskan bahwa jika upaya tersebut berhasil dilaksanakan, maka Indonesia akan mampu menjawab ketidakstabilan kondisi geopolitik, memperkuat kemandirian nasional, serta mampu menjaga kedaulatan negara.

    Sumber : Antara

  • Pesantren harus cegah perisakan hingga kekerasan seksual

    Pesantren harus cegah perisakan hingga kekerasan seksual

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (kiri) Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan usai menghadiri acara International Conference on The Transformation of Pesantren, di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (24/6/2025). ANTARA/Rio Feisal

    Menko PM: Pesantren harus cegah perisakan hingga kekerasan seksual
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan pesantren harus mencegah bullying atau perisakan, kekerasan seksual, serta intoleransi.

    “Ini yang harus dijaga. Pesantren harus menghindari tiga dosa yang sedang tumbuh di mana-mana, yakni bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi,” ujar Menko PM usai menghadiri acara International Conference on The Transformation of Pesantren, di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (24/6) malam.

    Lebih lanjut Cak Imin menjelaskan bahwa perisakan harus dicegah pesantren karena bisa bereskalasi hingga terjadinya santri menghajar santri. Untuk kekerasan seksual, dia mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan satuan tugas khusus untuk menanganinya.

    “Saya sudah bentuk satuan tugas khusus menangani kekerasan seksual di pesantren ini dengan membentuk satuan tugas yang dipimpin Hindun Anisah,” katanya.

    Kemudian untuk intoleransi, dia menegaskan hal tersebut tidak boleh terjadi di pesantren.

    “Nah tiga hal ini yang biarkan orang lain salah, tetapi pesantren tidak boleh salah,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Jamsos Institute ingatkan Presiden aktifkan 7.3 juta peserta PBI JKN

    Jamsos Institute ingatkan Presiden aktifkan 7.3 juta peserta PBI JKN

    Direktur Eksekutif Jaminan Sosial Institute Andy William Sinaga (Istimewa)

    Jamsos Institute ingatkan Presiden aktifkan 7.3 juta peserta PBI JKN
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 20:19 WIB

    Elshinta.com – Jamsos Institute atau Jaminan Sosial Institute mengingatkan Presiden  Prabowo agar segera menyelamatkan 7,3 juta peserta BPJS Kesehatan yang hilang dari segmen Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dikarenakan transisi pendataan dari Data Terpadu  Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal  Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

    “Segera aktifkan peserta PBI JKN, karena mereka berasal dari kluster masyarakat miskin atau kurang mampu,” ungkap Direktur Eksekutif Jaminan Sosial Institute Andy William Sinaga melalui keterangan tertulis.

    Menurut Andy William Sinaga, hilangnya data PBI JKN  tersebut akibat transisi pendataan sehingga   7.397.277 peserta PBI – JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dinonaktifkan kepesertaannya oleh Menteri Sosial berdasarkan surat no.S-445/MS/DI.01/6/2025 tgl 3 Juni 2025. 

    Jamsos Institute mencatat bahwa 7.397.277 orang tsb sebelumnya sudah terdaftar sebagai masyarakat miskin dan tidak mampu di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yg sebelumnya dikelola Kemensos, namun karena ada Inpres 4/2025 yang melahirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mereka tidak diakui lagi sebagai masyarakat miskin yang terdaftar di DTSEN sehingga kepesertaan PBI nya dicabut.

    “Ada hak asasi warga negara yang dilanggar yaitu Pasal 28 dan Pasal 34 UUD 1945 yaitu hak warga negara  atas jaminan sosial dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat,” tambahnya.

    Selain itu, Hak warga negara atas Jaminan Kesehatan juga telah dilindungi dalam UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

    Ditambahkan Andy, Jamsos Institute memprediksi hilangnya Hak Jaminan Kesehatan warga negara khususnya warga miskin yang mendapatkan hak Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN akan bertambah.

    Oleh karena itu Jamsos Institute  mengusulkan peserta PBI memeriksa  kepesertaannya segera sebelum sakit. Kalau dinonaktifkan segera minta reaktivasi,ujar Andy William Sinaga.

    “Jangan sampai pas sakit baru tahu kartu non aktif, sehingga tidak mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,” pungkas Andy. (*/Vivi Trisnavia)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Fadli Zon sebut pernyataan perkosaan massal 1998 pendapat pribadi

    Fadli Zon sebut pernyataan perkosaan massal 1998 pendapat pribadi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Fadli Zon sebut pernyataan perkosaan massal 1998 pendapat pribadi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 22:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyebutkan pernyataan soal perkosaan massal tahun 1998 yang menjadi polemik adalah pendapatnya secara pribadi dan tidak berkorelasi dengan sejarah.

    Pernyataan yang jadi polemik tersebut, kata dia, adalah ketika dia mempersoalkan istilah massal pada kasus sosial yang terjadi pada Mei 1998, dimana menurut dia semestinya ada fakta yang jelas dan bukti akademiknya, termasuk siapa yang jadi korban dan di mana tempatnya.

    “Jadi itu harus ada fakta-fakta hukum, ada akademik, jadi ada siapa korbannya, di mana tempatnya, mana kejadiannya, itu kan harus ada datanya. Itu pendapat saya pribadi, ini enggak ada urusannya dengan sejarah, dan boleh kan dalam demokrasi itu berbeda pendapat. Kalau ada yang mempunyai bukti-bukti ini loh namanya massal, silahkan,” kata Fadli Zon selepas pemberian materi di Retret gelombang II di IPDN, Sumedang, Jawa Barat, Selasa.

    Fadli Zon tidak memungkiri adanya pemerkosaan pada Mei 1998 itu, namun meragukan kasus tersebut bersifat massal. Karena, menurut dia, jika bersifat massal artinya merupakan peristiwa yang sistematis, terstruktur, dan masif.

    “Saya yakin terjadi kekerasan seksual itu waktu itu terjadi, seperti penjelasan saya, terjadi tetapi massal itu sistematis, seperti terjadi oleh tentara Jepang kepada, misalnya, China, itu Nanjing, oleh tentara Serbia kepada Bosnia, seperti peristiwa itu namanya massal, ada sistematik, terstruktur, dan masif,” kata Fadli Zon.

    Saat ini, lanjunya,  adakah pihak yang bisa memberikan bukti unsur terstruktur, sistematis, dan masif itu. Ia tak ingin diksi perkosaan massal itu justru mencoreng wajah Indonesia.

    “Nah sekarang ada enggak itu (unsur terstruktur, sistematis, dan masif)? Kalau ada, buktinya tidak pernah ada. Kita ini enggak mau mencoreng muka kita sendiri, itu ada frame, waktu itu frame ya, termasuk dari asing menurut saya, bahwa terjadi perkosaan yang katanya massal,” ucap Fadli Zon.

    Sebelumnya Fadli Zon dikecam publik karena meragukan terjadinya perkosaan massal pada Mei 1998. Menurut dia, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada waktu tersebut.

    “Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada buktinya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ucap Fadli Zon dalam salah satu program podcast.

    Setelah ucapannya menjadi buah bibir, Fadli Zon meluruskan bahwa ia tidak bermaksud menyangkal adanya perkosaan massal, tetapi meminta publik bersikap dewasa memaknai peristiwa tersebut, dengan melihat sejarah secara jernih tanpa kehilangan empati dan tidak menanggalkan akal sehat.

    “Setiap luka sejarah harus kita hormati. Tapi sejarah bukan hanya tentang emosi, ia juga tentang kejujuran pada data dan fakta,” kata Fadli Zon.

    Sumber : Antara

  • Mendagri resmi keluarkan keputusan empat pulau kembali ke Aceh

    Mendagri resmi keluarkan keputusan empat pulau kembali ke Aceh

    Arsip – Mendagri Tito Karnavian (ketiga kiri) bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (ketiga kanan), Mensesneg Prasetyo Hadi (kedua kanan), Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto (kanan), Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kedua kiri) dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (kiri) memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto secara daring di Kantor Presiden, Selasa (17/6/2025). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar)

    Mendagri resmi keluarkan keputusan empat pulau kembali ke Aceh
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 16:39 WIB

    Elshinta.com – Mendagri Tito Karnavian telah menandatangani keputusan terkait empat pulau Aceh yang sebelumnya sempat bersengketa dengan Provinsi Sumatera Utara, kembali masuk dalam wilayah Provinsi Aceh.

    “Telah diterbitkan Kepmendagri untuk mengesahkan dan menempatkan kembali empat pulau ke Aceh,” kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA dalam video singkatnya yang diterima di Banda Aceh, Selasa.

    Safrizal mengatakan Kepmendagri terbaru itu dengan Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

    Kepmendagri ini mengesahkan dan menempatkan kembali empat pulau yakni Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang (besar) dan Mangkir Ketek (kecil) menjadi bagian wilayah administrasi provinsi Aceh.

    Selaku putra asli Aceh, dia berharap dengan sudah kembalinya empat pulau tersebut maka dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh.

    “Semoga, empat pulau ini nantinya dapat dibangun dan dibina sehingga bermanfaat bagi masyarakat,” demikian Safrizal ZA.

    Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan empat pulau yang bersengketa batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara kembali masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.

    Adapun dasar pengembalian empat pulau milik Aceh yang sempat diberikan ke Sumatera Utara tersebut setelah adanya bukti kesepakatan bersama antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara pada tahun 1992 tentang kepemilikan pulau milik Aceh.

    Setelah ditetapkan kembali menjadi milik Aceh oleh Presiden, juga dilakukan penandatanganan kesepakatan ulang antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang menyatakan empat pulau tersebut masuk wilayah Aceh.

    Sumber : Antara

  • Podcast BRING IN Talk terobosan agar informasi apa pun sampai pelosok negeri

    Podcast BRING IN Talk terobosan agar informasi apa pun sampai pelosok negeri

    Podcast BRING IN Talk, agar informasi apa pun sampai pelosok negeri. (foto: ist)

    Podcast BRING IN Talk terobosan agar informasi apa pun sampai pelosok negeri
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 17:13 WIB

    Elshinta.com – Jakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Golkar terus melangkah dalam wujudkan program-program yang disusun secara apik di bawah Pimpinan Prof Yuddy Chrisnandi atas arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. 

    Balitbang DPP Partai Golkar menunjukkan eksistensi kerjanya yang konkrit dalam memberikan saran dan rekomendasi kebijakan kepada DPP Partai Golkar, terkait perkembangan isu -isu aktual dan strategis saat ini, ujar Prof Ganjar Razuni Wakil Ketua Balitbang DPP Partai Golkar. 

    Setiap hari Jumat, Balitbang menorehkan tinta dengan rapat Pengurus Eksekutif dan Penasehat Ahli dalam hal membahas perkembangan yang terjadi saat ini, ungkap Ganjar

    Di hari ini Selasa 24 Juni 2025 Ruang Podcast Balitbang dijakarta, Balitbang DPP Partai Golkar dengan semangat militansi untuk satukan semangat pemikiran dan gerakan wujudkan kemenangan Partai Golkar 2029 dengan melakukan terobosan, agar informasi apa pun sampai pelosok negeri dengan siapkan Podcast BRING IN Talk. 

    “Podcast ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada seluruh kader Golkar untuk tampil di muka publik dalam rangka menunjukkan eksistensinya dan keberadaan Partai Golkar di tengah- tengah masyarakat,” ungkap Bambang Sutrisno selaku Pemred Podcast BRING IN Talk didampingi Oleh Amir A Gofur.

    Podcast ini atas support dari Ketua Balitbang DPP Partai Golkar Prof Yuddy Chrisnandi yang terus memberikan masukan dan edukasi yang brilian kepada Pengurus Eksekutif,” ungkap Amir. 

    Podcast ini memberikan kepada seluruh kader Partai Golkar se-Indonesia,” papar Bambang Sutrisno.

    Adapun yang menginisiasi adanya Podcast Balitbang DPP Partai Golkar di antaranya, Prof Yuddy Crisnandi, Prof Ganjar Razuni, Bambang Sutrisno, Amir A Gofur, M. Firaldi Akbar Z, Leriadi, Siti Aisyah,  Andi Notrida Mandica, PhD, Bambang Soesilo, Mega Oktaviani dan Kemas Fadil Safari. (Dd)

    Sumber : Sumber Lain