Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Kemendagri cek langsung situasi keterisolasian pulau terluar Enggano

    Kemendagri cek langsung situasi keterisolasian pulau terluar Enggano

    Staf Khusus Menteri Dalam Negeri RI Brigjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono di Bengkulu, Jumat (27/6/2025). ANTARA/Boyke Ledy Watra

    Kemendagri cek langsung situasi keterisolasian pulau terluar Enggano
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 27 Juni 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Dalam Negeri mengecek langsung situasi keterisolasian pulau terluar Indonesia di Provinsi Bengkulu, Pulau Enggano yang telah kesulitan akses dalam empat bulan terakhir.

    “Maksud kedatangan kami ke sini adalah guna mengetahui progres pemulihan pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai dan juga terkait dengan isu kekurangan logistik di Pulau Enggano, itu yang berkembang isu di Jakarta,” kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri RI Brigjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono di Bengkulu, Jumat.

    Menurut dia, isu yang berkembang di nasional yakni Pulau Enggano dalam kondisi kekurangan logistik hingga muncul isu masyarakatnya mengalami kelaparan akibat terisolasi selama empat bulan terakhir.

    “Gubernur, bupati, hingga camat, kepala desa di Pulau Enggano, ada juga mahasiswa UGM dan Universitas Bengkulu yang sedang KKN di sana sudah menyampaikan langsung kondisi terkini,” kata dia.

    Menurut Brigjen Pol Wahyu laporan berbagai pihak hingga kepala desa dan bahkan mahasiswa kuliah kerja nyata di Pulau Enggano menyatakan isu kelaparan tersebut tidak benar.

    “Penyampaian pihak-pihak yang di sana itu memang isu kelaparan itu tidak benar, terhadap isu adanya kelaparan kekurangan logistik BBM dan lain-lain itu tidak benar. isu itu yang membuat kami datang kemari sesuai arahan Mendagri (Tito Karnavian), Mendagri ingin mengetahui langsung memastikan sebenarnya situasi terkini dan kendala-kendalanya,” ucapnya.

    Camat Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu Susanto memastikan masyarakat di Enggano tidak kekurangan logistik dan komoditas pokok selama situasi terisolasi dari wilayah Bengkulu lainnya.

    “Bahan pokok cukup, BBM tersedia pasokannya hingga satu bulan ke depan, kami tidak kekurangan makanan. Hanya saja yang terisolasi itu, komoditas hasil pertanian kami tidak bisa dijual ke Kota Bengkulu karena pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu,” kata dia.

    Pendangkalan alur tersebut mengakibatkan masyarakat setempat tidak bisa menjual produk pertanian mereka yang akhirnya berdampak pada daya beli dan perekonomian masyarakat yang turun drastis. Dia berharap, kondisi pelabuhan kembali normal, aktivitas perekonomian dan distribusi barang serta orang ke Kota Bengkulu beroperasi seperti biasanya mengembalikan kemampuan dan kekuatan perekonomian warga.

    “Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menerbitkan Instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan di Pulau Enggano, kami sangat berterima kasih,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Wamensos Agus Jabo tekankan bansos tak boleh jadi alat politik

    Wamensos Agus Jabo tekankan bansos tak boleh jadi alat politik

    Wamensos Agus Jabo Priyono saat berbincang di Podcast Akbar Faizal Uncensored di Jakarta, Kamis (26/6/2025). ANTARA/HO-Biro Humas Kemensos

    Wamensos Agus Jabo tekankan bansos tak boleh jadi alat politik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 27 Juni 2025 – 19:00 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI Agus Jabo Priyono menekankan bantuan sosial (bansos) tidak boleh dijadikan alat politik. Ia juga menyatakan komitmennya untuk tidak menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan golongan.

    “Saya berjuang untuk negara, berjuang untuk bangsa. Persoalan dalam perjuangan itu ada keuntungan politik yaitu dikenal oleh masyarakat. Tapi kalau diminta menggunakan jabatan untuk kepentingan partai, tidak,” tegas Agus Jabo dalam sebuah siniar di Jakarta, Jumat.

    Wamensos menjelaskan, mekanisme penyaluran bantuan sosial yang dikelola oleh Kemensos diberikan melalui transfer yang langsung diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui PT Pos dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sehingga peluang menjadikan bansos sebagai alat politik otomatis tertutup.

    “Kepentingan bangsa, kepentingan negara harus kita tempatkan lebih tinggi dari kepentingan partai dan golongan,” tegasnya.

    Agus Jabo juga berkomitmen hanya mengurus program-program yang memperjuangkan rakyat, bukan untuk urusan lain. Komitmen untuk menjaga integritas ini, kata Agus Jabo, selaras dengan pesan Presiden Prabowo untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

    Selain pesan untuk tidak korupsi, Agus Jabo juga menyampaikan pesan lain dari Prabowo Subianto kepadanya saat dilantik, yaitu untuk bekerja dengan data sehingga bansos dan program pemberdayaan masyarakat tepat sasaran.

    “Di sini saya ingin mengajak sesuai perintah Presiden untuk menjadikan Negara yang gemah ripah loh jinawi, semua harus tersenyum, rakyat harus gemuyu,” ujarnya.

    Merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), jelas Agus, saat ini masih terdapat 3 juta masyarakat yang miskin ekstrem. Untuk mewujudkan negara yang gemah ripah loh jinawi, Presiden Prabowo meminta pada 2026 kemiskinan ekstrim menjadi nol persen. Ia juga menjelaskan apa yang dilakukan negara untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya melalui Sekolah Rakyat.

    Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini, menurutnya, memberikan harapan dan kesempatan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan berkarakter, dengan konsep boarding school secara gratis.

    “Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi keluarga miskin yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya karena terhambat biaya. Orang tua siswa Sekolah Rakyat juga akan diberdayakan melalui program-program pengentasan kemiskinan dan rumahnya diperbaiki. Singkat kata, negara hadir untuk rakyat,” kata Agus Jabo.

    Sumber : Antara

  • Soal putusan MK Pemilu, Khozin menilai Pemilu Lokal dan Nasional Paradoks

    Soal putusan MK Pemilu, Khozin menilai Pemilu Lokal dan Nasional Paradoks

    laporan kontributor Efendi Murdiono

    Soal putusan MK Pemilu, Khozin menilai Pemilu Lokal dan Nasional Paradoks
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 27 Juni 2025 – 19:10 WIB

    Elshinta.com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2024 tentang pelaksanaan  pemilu nasional dan pemilu lokal dinilai paradoks. Dalam putusan sebelumnya, MK telah memberi enam opsi model keserantakan pemilu.  Putusan yang terbaru justru membatasi pada satu model keserentakan.

    Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menilai putusan MK No 135/PUU-XXII/2024 menunjukkan sisi paradoksal putusan MK. Menurut dia, putusan yang terbaru membatasi model keserentakan yang sebelumnya MK telah memberikan 6 alternatif pilihan. “Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada 26 Februari 2020, MK telah memberi enam opsi keserentakan pemilu. Tapi putusan MK yang baru justru membatasi, ini paradoks,” kata Khozin di Jakarta, Jumat (27/06/2025).

    Menurut anggota DPR dari dapil Jatim IV (Jember & Lumajang) ini, semestinya MK konsisten dengan putusan sebelumnya yang memberi pilihan kepada pembentuk undang-undang (UU) dalam merumuskan model keserentakan dalam UU Pemilu. “Bahwa UU Pemilu belum diubah pasca putusan 55/PUU-XVII/2019 tidak lantas menjadi alasan bagi MK untuk “lompat pagar” atas kewenangan DPR. Urusan pilihan model keserentakan pemilu merupakan domain pembentuk UU,” tegas Khozin.

    Apalagi, kata Khozin, dalam pertimbangan hukum di angka 3.17 putusan MK No 55/PUU-XVII/2019  secara tegas menyebutkan bahwa MK tidak berwenang menentukan model keserentakan pemilihan. “Putusan 55 cukup jelas, MK dalam pertimbangan hukumnya menyadari urusan model keserentakan bukan domain MK, tapi sekarang justru MK menentukan model keserentakan,” sesal Khozin. 

    Pengasuh Pondok Pesantren Al-Khozini, Jember ini menyayangkan putusan MK yang bertolak belakang dengan putusan sebelumnya. Menurut dia, dampak putusan ini akan berdampak secara konstitusional terhadap kelembagaan pembentuk UU (DPR dan Presiden), konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu, hingga persoalan teknis pelaksanaan pemilu. 

    “Implikasi putusan MK ini cukup komplikatif. Sayangnya, MK hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Di sinilah makna penting dari hakim yang negarawan, karena dibutuhkan kedalaman pandangan dan proyeksi atas setiap putusan yang diputuskan,” tambah Khozin. 

    Menurut dia, DPR tentu akan menjadikan putusan terbaru MK menjadi bahan penting dalam perumusan perubahan UU Pemilu yang memang diagendakan segera dibahas di DPR. Dia menuturkan, DPR akan melakukan rekayasa konstitusional dalam desain kepemiluan di Indonesia. “Dalam putusan MK sebelumnya meminta badan pembentuk UU untuk melakukan rekayasa konstitusional melalui  perubahan UU pemilu ini,” tandas Khozin.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Semangat politik kedekatan Prabowo Subianto

    Semangat politik kedekatan Prabowo Subianto

    Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saling berjabat tangan di halaman Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (26/5/2025). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Semangat politik kedekatan Prabowo Subianto – Anwar Ibrahim
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 27 Juni 2025 – 17:00 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim adalah dua sahabat dekat. Persahabatan kedua pemimpin negara bertetangga itu bukan hanya bersifat simbolis namun terlihat dalam berbagai peristiwa penting yang menunjukkan hubungan personal yang kuat dan konsisten.

    Anwar Ibrahim dalam konferensi pers bersama di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur beberapa waktu lalu menyebut Prabowo sebagai “sahabat setia yang mendampingi dalam masa senang dan susah.” Prabowo bahkan sebelumnya pernah berkunjung ke Kuala Lumpur untuk makan siang bersama sambil mendiskusikan hubungan dua hala, dan kemudian kembali ke Indonesia.

    Menariknya, perjalanan politik kedua sosok pemimpin tersebut bisa dikatakan sebanding. Prabowo pada 1998 diberhentikan dengan hormat dari dinas kemiliteran –saat itu ia menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad)– karena kaitannya dengan peristiwa Reformasi Mei 1998.

    Namun ia tetap konsisten pada perjuangannya, memilih tetap berada di jalur pengabdian politik, membangun jaringan, memperkuat gagasannya, dan menumbuhkan narasi kebangsaan yang terus digaungkan kepada generasi muda. Sementara Anwar Ibrahim pada September 1998 diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia, yang kemudian diikuti dengan penangkapannya atas tuduhan sodomi dan korupsi.

    Peristiwa ini kemudian membentuk narasi panjang perjuangan Anwar hingga akhirnya ia menjadi perdana menteri pada 2022.

    Kini, Indonesia dan Malaysia sama-sama dipimpin oleh tokoh yang sudah saling mengenal sejak muda. Hubungan mereka bukan dilandasi ego politik, melainkan pada semangat kerja sama dan visi kawasan yang lebih besar. Ini menjadi sinyal positif bagi hubungan bilateral kedua negara dan tentu saja, menjadi inspirasi baru bagi generasi muda di ASEAN bahwa perjuangan, integritas, dan keteguhan dalam visi akan selalu menemukan jalannya menuju kepercayaan rakyat.

    Sebagai diaspora Indonesia di Malaysia, penulis menilai bahwa sosok Prabowo mampu membangkitkan semangat nasionalisme bahkan dari jarak jauh. Banyak di antara diaspora muda Indonesia di negeri jiran ini yang mulai mencintai kembali identitas keindonesiaan dari nilai-nilai yang ia sampaikan dalam pidato-pidato dan wawancara.

    Prabowo adalah seorang yang negarawan, mempunyai patriotisme yang kuat untuk membangun negara, serta menyejahterakan rakyatnya. Ia juga memiliki pemahaman mendalam tentang geopolitik internasional. Kepiawaiannya dalam membaca dinamika global membuatnya mampu membangun hubungan yang solid dengan berbagai pemimpin, khususnya di kawasan ASEAN, bahkan hingga tingkat Asia dan dunia. Kualitas kepemimpinan ini menjadi modal penting dalam memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.

    Dalam berbagai forum internasional, ia menunjukkan kapasitas sebagai pemimpin yang tidak hanya berorientasi domestik, tetapi juga global. Ia memahami peran strategis Indonesia di Asia Tenggara dan dunia. Maka, tidak heran jika hubungannya dengan pemimpin-pemimpin negara lain, termasuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim, begitu erat dan konstruktif.

    Membangun diplomasi antapemuda

    Bagi Indonesia, Malaysia adalah negara yang sangat penting. Pertama, karena wisatawan asing terbanyak yang datang ke Indonesia berasal dari Malaysia. Kedua, karena diaspora Indonesia terbanyak yang tinggal di luar negeri, jumlahnya paling besar ada di Malaysia.

    Oleh karena itu, hubungan Indonesia dan Malaysia bukan hanya penting di tingkat bilateral, tetapi juga sangat menentukan stabilitas dan kerja sama regional di ASEAN dan kawasan Asia. Jika kedua negara ini menjaga ego masing-masing, maka ruang bagi pihak ketiga untuk masuk dan memecah belah akan terbuka lebar. Namun jika kita terus memperkuat persaudaraan ini, manfaatnya bukan hanya untuk dua negara, tetapi juga untuk kawasan Asia Tenggara, Asia, bahkan dunia.

    Hubungan kedua negara memasuki babak baru seiring dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Momentum ini menjadi titik awal yang sangat penting untuk memperkuat kerja sama bilateral yang selama ini telah terjalin, khususnya karena kedekatan personal antara Prabowo dan Anwar Ibrahim.

    Pertemuan-pertemuan kedua tokoh, baik secara formal maupun informal, telah membuahkan sejumlah langkah nyata. Mulai dari kerja sama di sektor ekonomi, ketahanan pangan, hingga pelindungan bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia, semua dibahas dengan semangat memperbaiki dan meningkatkan hubungan yang sudah ada.

    Ini menunjukkan bahwa dalam membangun hubungan antarbangsa, pendekatan informal dan komunikasi personal sama pentingnya dengan diplomasi formal. Sering kali, ruang informal justru melahirkan solusi konkret karena tidak dibatasi oleh protokol dan ego institusi. Sebagai generasi muda, kita pun punya peran besar dalam merawat dan melanjutkan kedekatan ini. Hubungan antarpemuda ini perlu dirawat dan diperluas, karena bisa menjadi fondasi hubungan yang lebih kuat di masa depan.

    Mungkin dalam 5 atau 10 tahun ke depan, anak-anak muda hari ini akan menjadi pemimpin. Jika sejak sekarang sudah saling mengenal, berdialog, dan bekerja sama, maka di masa depan kita tidak lagi akan sibuk dengan demonstrasi atau konflik yang tidak perlu. Semua bisa diselesaikan dengan satu panggilan telepon, karena dasar hubungan telah dibangun di atas kepercayaan dan persahabatan.

    Momentum ini adalah peluang emas bagi Indonesia dan Malaysia. Dengan komitmen pemimpin senior dan sinergi generasi muda, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih harmonis, saling menguatkan, dan sejahtera bersama.

    Memperkuat fondasi kerja sama

    Anwar Ibrahim dan Prabowo Subianto kembali bertemu hari ini, Jumat (27/6) di Jakarta. Pertemuan tersebut memiliki sejumlah agenda strategis diantaranya pembahasan isu-isu bilateral, termasuk kerja sama ekonomi, perdagangan, dan Pendidikan; tindak lanjut KTT ASEAN ke-46, serta KTT ASEAN-GCC dan ASEAN-GCC-Tiongkok yang sebelumnya digelar di Kuala Lumpur; pembahasan mengenai dinamika kawasan dan isu global; serta persiapan Konsultasi Tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia, yang dijadwalkan berlangsung akhir tahun ini.

    Malaysia dan Indonesia sepakat untuk memanfaatkan potensi yang ada guna memperkuat kerja sama di berbagai bidang yang sudah berjalan sejak lama. Hal terpenting adalah fondasi yang sedang dibangun kedua pemimpin negara tersebut untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat hal-hal yang selama ini lemah. Hasilnya mungkin belum terasa hari ini, tapi dalam dua hingga tiga tahun ke depan, kita akan bisa menilainya dengan lebih objektif.

    Kemudian, tidak kalah penting adalah kesadaran bahwa Indonesia sangat membutuhkan Malaysia dan sebaliknya, Malaysia juga sangat membutuhkan Indonesia. Hubungan kedua negara ini sangat erat. Jika terjadi gesekan kecil saja, bukan hanya kita yang terdampak, tapi negara-negara lain mungkin akan memanfaatkan situasi tersebut. Kita memiliki banyak kesamaan, baik dari segi budaya, agama, maupun sejarah yang seharusnya menjadi kekuatan pemersatu.

    Tentu saja hubungan ini tidak selalu mulus. Hubungan antarmasyarakat, terutama di media sosial, sering kali dipenuhi oleh provokasi dan informasi yang tidak bertanggung jawab. Ini menimbulkan konflik antara netizen dari kedua negara, yang sebetulnya tidak mencerminkan realitas di lapangan.

    Sebagai politisi muda, kami merasa punya tanggung jawab untuk meredam isu-isu yang bisa merusak hubungan dua negara. Ketika ada informasi yang menyimpang dari kenyataan, kami akan turun memberikan penjelasan kepada publik. Dalam hal ini, kami tidak hanya berperan sebagai penggerak politik, tapi juga sebagai penyeimbang dan jembatan pemahaman antara masyarakat Malaysia dan Indonesia.

    Prabowo Subianto dan Anwar Ibrahim sudah selayaknya dijadikan inspirasi bagi anak muda. Keduanya menunjukkan keteguhan, konsistensi, dan daya juang luar biasa dalam perjalanan politik yang panjang, hingga akhirnya menduduki posisi tertinggi di negara masing-masing. Kedekatan personal antara Prabowo dan Anwar yang terjalin sejak lama menjadi modal besar dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Malaysia.

    Kedekatan ini telah membawa dampak positif, mulai dari diplomasi tingkat tinggi hingga membangun kerja sama di sektor strategis seperti ekonomi, ketahanan pangan, dan perlindungan pekerja migran.

    Oleh karena itu, anak muda didorong untuk mengambil peran aktif dalam memperkuat hubungan ini, membangun jejaring sejak dini, dan menjadi pelopor persahabatan lintas batas. Meski hasil kerja sama belum sepenuhnya terlihat dalam jangka pendek, fondasi yang dibangun oleh Prabowo dan Anwar diharapkan akan berdampak besar dalam beberapa tahun ke depan.

    Dengan semangat kolaborasi lintas generasi dan negara, Indonesia dan Malaysia diyakini dapat menjadi kekuatan regional yang stabil, harmonis, dan saling menguntungkan di kawasan ASEAN dan Asia, bahkan dunia.

     

    Sumber : Antara

  • Pemkab Bekasi merevitalisasi tambak perkuat investasi perikanan

    Pemkab Bekasi merevitalisasi tambak perkuat investasi perikanan

    Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (tengah) menandatangani nota kesepakatan sinergi program revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (25/6/2025).ANTARA/HO: Prokopim Pemkab Bekasi.

    Pemkab Bekasi merevitalisasi tambak perkuat investasi perikanan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 27 Juni 2025 – 13:29 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merevitalisasi tambak guna memperkuat investasi sektor perikanan sekaligus meningkatkan produktivitas pertambakan Tanah Air. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menyambut baik kolaborasi lintas pemerintahan ini sekaligus menegaskan komitmen penuh dalam mendukung agenda strategis nasional tersebut khususnya dalam bidang pengelolaan kelautan dan perikanan berkelanjutan.

    “Revitalisasi tambak adalah program penting yang akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat pesisir. Kabupaten Bekasi sebagai salah satu wilayah dengan garis pantai yang luas di bagian utara Jawa Barat tentu memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan bersama,” katanya di Cikarang, Kamis.

    Ia mengatakan Kabupaten Bekasi memiliki kawasan perairan laut dan tambak yang sangat potensial untuk pengembangan perikanan budidaya. Dengan dukungan teknologi, pembiayaan serta tata kelola yang lebih baik melalui program ini, diharapkan masyarakat akan memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

    “Kami siap mengikuti arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian KKP dalam mendukung revitalisasi sektor perikanan. Kami optimistis keberhasilan program ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan serta budi daya ikan lokal,” katanya.

    Menurut dia program revitalisasi tambak di wilayah pantai utara Jawa dirancang tidak hanya dari aspek fisik dan infrastruktur tambak melainkan juga mencakup perbaikan sistem manajemen, integrasi rantai pasok industri perikanan serta pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.

    Dirinya berharap masyarakat pesisir Kabupaten Bekasi dapat merasakan langsung manfaat dari pembangunan berbasis sumber daya laut yang berkelanjutan dan berdampak luas terhadap peningkatan kualitas hidup mereka melalui program tersebut.

    “Dengan pendekatan menyeluruh ini, revitalisasi tambak akan mendorong transformasi sektor perikanan ke arah yang lebih modern, efisien dan ramah lingkungan,” ucapnya.

    Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan posisi sebagai mitra aktif dalam upaya pemerintah pusat menuju pembangunan kelautan dan perikanan yang tangguh serta inklusif melalui keikutsertaan penandatanganan nota kesepakatan bersama.

    Diketahui, Bupati Ade Kuswara Kunang turut menandatangani nota kesepakatan sinergi perencanaan, pembangunan dan pengelolaan perikanan budidaya dalam mendukung program revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Penandatanganan dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Direktorat Jenderal Perikanan serta sejumlah pemerintah daerah di Jawa Barat yang berlangsung di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (25/6/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya konkret pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat sektor perikanan budidaya nasional sekaligus menjawab tantangan keberlanjutan serta produktivitas tambak di wilayah pesisir utara Pulau Jawa.

    Program revitalisasi ini dirancang untuk menjangkau luas lahan tambak sekitar 20.413,25 hektare yang tersebar di sepanjang wilayah Pantura Jawa Barat.

    Sumber : Antara

  • DPRD Penajam dan Kukar berharap kompensasi penyerahan aset ke IKN

    DPRD Penajam dan Kukar berharap kompensasi penyerahan aset ke IKN

    Suasana IKN yang dibangun di sebagian wilayah Kabupeten Penajam Paser Utara dan Kabupeten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan

    DPRD Penajam dan Kukar berharap kompensasi penyerahan aset ke IKN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 27 Juni 2025 – 07:45 WIB

    Elshinta.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berharap penyerahan aset di sebagian wilayah kedua kabupaten itu yang masuk wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) ada kompensasi dari pemerintah pusat.

    “Kami sepakat perjuangkan aset darah yang masuk wilayah IKN,” ujar Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Andi Muhammad Yusuf ketika ditanya mengenai aset darah yang masuk wilayah IKN di Penajam, Kamis (26/6).

    Regulasi memang menyatakan aset yang masuk wilayah IKN secara otomatis diambil Otorita IKN, lanjut dia, tetapi diharapkan ada kebijakan khusus agar aset tidak semua diambil dan ada aset perwakilan kabupaten.

    Otorita IKN bisa mengusulkan perubahan status terhadap lahan pemerintahan, permukiman, dan kawasan kehutanan menjadi areal penggunaan lain (APL), menurut Andi, agar masyarakat kabupaten bisa memilikinya untuk meningkatkan roda perekonomian daerah.

    “Aset milik Kukar yang diambil alih capai triliunan rupiah yang terdiri atas bangunan, tanah, dan lainnya. Jadi, kami harapkan ada kompensasi,” kata Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Ahmad Yani.

    Kompensasi atau perhatian maupun bantuan khusus dari pemerintah pusat atau Otorita IKN diharapkan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah asal yang sebagian wilayahnya masuk kawasan IKN.

    Salah satu aset berharga dan vital milik Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam kawasan IKN, yakni sektor migas. Kabupaten Kukar mendapatkan dana bagi hasil sektor migas menunjang pembangunan dan pengembangan daerah.

    “Akan tetapi, penghasilan dana bagi hasil minyak dan gas (migas) itu terancam hilang,” ujarnya.

    Sinergi antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara mewujudkan harapan kedua daerah itu, menurut Ahmad Yani, sangat penting.

    DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sepakat untuk berjuang bersama mendapatkan kompensasi atau perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun Otorita IKN terkait dengan aset kabupaten yang diambil alih karena masuk delineasi IKN.

    Kedua lembaga legislatif itu melakukan pembahasan mengenai IKN ketika DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.

    Sumber : Antara

  • KPK duga kasus pengadaan mesin EDC libatkan mantan pejabat bank

    KPK duga kasus pengadaan mesin EDC libatkan mantan pejabat bank

    Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (26/6/2025). ANTARA/Rio Feisal

    KPK duga kasus pengadaan mesin EDC libatkan mantan pejabat bank
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 27 Juni 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mesin electronic data capture (EDC) pada bank pemerintah melibatkan mantan pejabat di badan usaha bidang keuangan tersebut.

    “Perkara ini juga diduga melibatkan oknum pejabat yang sudah tidak menjabat,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (26/5) malam.

    Sementara itu, Budi mengatakan bahwa KPK membuka kemungkinan untuk memeriksa pihak-pihak selain di lingkungan bank pelat merah, seperti vendor.

    “Karena kalau kita bicara pengadaan barang dan jasa, tentu ada pihak-pihak penyedia barang dan jasanya,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa KPK akan melihat peran dari pihak-pihak lain selain di lingkungan bank, dan aliran dana pada kasus tersebut.

    “Kami akan melihat aliran hasil tindak pidana korupsi ini mengalir ke mana saja. Itu semuanya tentu akan kami telusuri dan lacak,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa lembaga antirasuah itu sedang menggeledah salah satu bank pelat merah di Indonesia.

    Setyo Budiyanto menyampaikan pernyataan tersebut ketika dikonfirmasi mengenai kehadiran mantan Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI (Persero) CBH di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (26/6), dan kaitannya dengan penyidikan kasus baru atau lama oleh lembaga antirasuah tersebut.

    Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menduga kasus tersebut terjadi pada tahun 2023—2024.

    Sumber : Antara

  • DPRD Sumbar gelar `public hearing` bahas RPJMD 2025-2030

    DPRD Sumbar gelar `public hearing` bahas RPJMD 2025-2030

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    DPRD Sumbar gelar `public hearing` bahas RPJMD 2025-2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 26 Juni 2025 – 21:32 WIB

    Elshinta.com – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

    Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Iqra Chissa saat membuka Publik Hearing Pembahasan Ranperda tentang RPJMD mengatakan, proses penyusunan RPJMD tidak bisa lepas dari kerangka regulasi nasional, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

    “Pedoman penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025–2029, harus sejalan dengan arah pembangunan nasional,” kata Iqra Chissa, Rabu (25/6). 

    Sebagai bagian dari sistem perencanaan nasional, RPJMD Provinsi Sumbar juga harus selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan berkontribusi dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia:  “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 yang dijabarkan dalam 17 arah kebijakan nasional, 8 (delapan) Asta Cita prioritas pembangunan nasional serta 45 indikator pembangunan nasional.

    Selain itu penyusunan RPJMD juga wajib mengakomodasi RPJPD Provinsi Sumatera Barat yang telah disusun sebagai acuan jangka panjang untuk pembangunan daerah, serta RTRW yang mengatur tata ruang dan pemanfaatan ruang di seluruh wilayah provinsi.

    “Dengan demikian, RPJMD yang disusun ini akan menjadi dokumen yang tidak hanya mencakup aspek perencanaan pembangunan, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, pemanfaatan ruang yang optimal, dan memperhatikan arah pembangunan yang berkelanjutan,” sebut Iqra seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Kamis (26/6). 

    Lebih lanjut Iqra Chissa menjelaskan  RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka menengah selama lima tahun, menjadi pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan Sumatera Barat. Penyusunan RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yang harus disusun secara sistematis, terukur, dan imperatif. 

    Sementara itu, Ketua Panitia Khusus atau Pansus RPJMD Indra Catri mengatakan, pembahasan Ranperda tentang RPJMD saat ini masuk fase finalisasi, namun masih memerlukan masukan untuk penyempurnaan. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Prabowo resmikan operasional dan pembangunan PLTP-PLTS di 15 provinsi

    Prabowo resmikan operasional dan pembangunan PLTP-PLTS di 15 provinsi

    Presiden RI Prabowo Subianto melalui konferensi video memberikan pidato dalam acara peresmian pengoperasian dan pembangunan sejumlah pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang tersebar di 15 provinsi, di PLTP Blawan Ijen Unit 1, Bondowoso, Jawa Timur, Kamis (26/6/2025). ANTARA/Fathur Rochman.

    Prabowo resmikan operasional dan pembangunan PLTP-PLTS di 15 provinsi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 26 Juni 2025 – 15:25 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan pengoperasian dan pembangunan sejumlah pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang tersebar di 15 provinsi.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 26 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia meresmikan pengoperasian dan pembangunan energi terbarukan di 15 provinsi,” ujar Prabowo melalui konferensi video dari Bali, Kamis.

    “Serta peletakan batu pertama atau groundbreaking lima pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia,” sambung Presiden.

    Prabowo meminta maaf tidak bisa hadir langsung ke acara peresmian yang dipusatkan di PLTP Blawan Ijen Unit 1, Bondowoso, Jawa Timur tersebut lantaran kendala cuaca. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan peresmian pengoperasian dan pembangunan PLTP dan PLTS di 15 provinsi sebagai upaya Indonesia menuju swasembada energi.

    Menurutnya, kemerdekaan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan bangsa tersebut untuk memberi makan rakyatnya dan menjamin kehidupan dan penghidupan yang layak untuk bangsanya. Terkait hal itu, energi memiliki peran penting untuk kehidupan bangsa di abad ke-21.

    Presiden bersyukur Indonesia dikaruniai potensi kekayaan sumber energi terbarukan yang luar biasa dan potensi kekayaan tersebut harus dikelola dengan baik.

    Prabowo juga menegaskan bahwa peresmian dan pembangunan 55 pembangkit energi baru dan terbarukan ini merupakan bukti bahwa Indonesia menuju kemandirian.

    “Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri dan kita akan mampu memberi energi kepada seluruh bangsa Indonesia dalam keadaan yang efisien dan ekonomis,” ucap Kepala Negara.

    Peresmian ini meliputi pengoperasian PLTP Blawan Ijen Unit 1 serta proyek energi terbarukan lainnya yang telah memasuki tahap operasi komersial maupun pembangunan awal. PLTP Blawan Ijen Unit 1, yang telah memasuki tahap commercial operation date (COD) pada 9 Februari 2025, memiliki kapasitas pembangkit sebesar 34 megawatt (MW) dengan potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp15 miliar per tahun.

    Pengembangan lebih lanjut PLTP Blawan Ijen Unit 1 hingga kapasitas total 110 MW diperkirakan akan meningkatkan potensi PNBP menjadi Rp39 miliar per tahun. Adapun Potensi bonus produksi dari kapasitas 34 MW sebesar Rp2,1 miliar, dan dapat meningkat menjadi Rp6,9 miliar jika kapasitas mencapai 110 MW.

    PLTP Blawan Ijen Unit 1, yang merupakan fasilitas PLTP pertama di Jawa Timur, didukung oleh 83 menara transmisi dan jaringan transmisi 150 kV, yang akan meningkatkan stabilitas sistem kelistrikan Jawa-Bali serta memasok listrik bagi sekitar 85.000 rumah tangga.

    Selain peresmian PLTP Blawan Ijen Unit 1, juga dilakukan peresmian dua PLTP lainnya yaitu PLTP Sorik Marapi Unit 5 dan PLTP Salak Binary. PLTP Sorik Marapi Unit 5 (COD 1 Februari 2025) dengan kapasitas 41,25 MW berlokasi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dan memiliki nilai investasi sebesar 52,9 juta dolar AS. Potensi tambahan PNBP dan bonus produksi dari proyek ini sebesar Rp12,56 miliar per tahun.

    PLTP Salak Binary (COD 8 Februari 225) dengan kapasitas 16,15 MW berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dengan nilai investasi 45,5 juta dolar AS. Proyek ini memiliki potensi tambahan PNBP dan bonus produksi sebesar Rp5,2 miliar per tahun.

    Pada kesempatan yang sama, turut dilakukan peresmian peletakan batu pertama lima proyek PLTP baru dengan total kapasitas 260 MW, yaitu PLTP Patuha Unit 2 (55 MW) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan nilai investasi 211,16 juta dolar AS serta potensi tambahan PNBP dan bonus produksi Rp95,1 miliar per tahun.

    PLTP Salak Unit 7 (Target COD Desember 2026) berkapasitas 40 MW berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan nilai investasi 153,7 juta dolar AS serta potensi tambahan PNBP dan bonus produksi Rp58,8 miliar/tahun. PLTP Wayang Windu Unit 3 (target COD Desember 2026) berkapasitas 30 MW berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan nilai investasi 120 juta dolar AS serta potensi tambahan PNBP dan bonus produksi Rp44,1 miliar/tahun.

    PLTP Muaralaboh Unit 2 (target COD April 2027) berkopasitas 80 MW berlokasi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat dengan nilai investasi 417 juta dolar AS serta potensi tambahan PNBP dan bonus produksi Rp29,5 miliar/tahun. PLTP Ulubelu Gunung Tiga (target COD Desember 2029) berkapasitas 55 MW berlokasi di Kabupaten Tanggamus, Lampung dengan nilai investasi 36,52 juta dolar AS serta potensi tambahan PNBP dan bonus produksi Rp34,5 miliar/tahun.

    Peresmian juga mencakup 47 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas 27,8 MW yang tersebar di 11 provinsi dan memberikan akses listrik kepada 5.383 rumah tangga.

    Adapun 11 provinsi tersebut yaitu Provinsi Bali (1 PLTS) berkapasitas 25 MW dengan investasi 20,55 juta dolar AS, Jawa Timur (7 PLTS) total kapasitas 0,52 MW dengan investasi Rp29,2 miliar, NTT (11 PLTS) total kapasitas 0,69 MW dengan investasi Rp14,43 miliar, Kalimantan Barat (2 PLTS) total kapasitas 0,14 MW dengan investasi Rp12,88 miliar.

    Kalimantan Timur (5 PLTS) total kapasitas 0,12 MW dengan investasi Rp1,81 miliar, Kalimantan Utara (2 PLTS) total kapasitas 0,08 MW dengan investasi Rp7,02 miliar, Sulawesi Utara (3 PLTS) total kapasitas 0,54 MW dengan investasi Rp24,15 miliar, Maluku (2 PLTS) total kapasitas 0,1 MW dengan investasi Rp9,2 miliar

    Maluku Utara (21 PLTS) total kapasitas 0,005 MW dengan investasi Rp4,6 miliar, Papua (5 PLTS) total kapasitas 0,26 MW dengan investasi Rp14,51 miliar, dan Papua Barat (8 PLTS) total kapasitas 0,29 MW dengan investasi Rp11,88 miliar.

    Peresmian tersebut turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar parawansa, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid, dan Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Hilmi Panigoro.

    Sumber : Antara

  • Pertumbuhan perkotaan bukan hanya fisik, tapi keadilan sosial

    Pertumbuhan perkotaan bukan hanya fisik, tapi keadilan sosial

    Menko AHY di Forum Urbanisasi BRICS yang digelar di Brasilia, Brasil, Senin (23/6/2025) waktu setempat.. Foto: humas kemenkoIPK

    Menko AHY: Pertumbuhan perkotaan bukan hanya fisik, tapi keadilan sosial
    Luar Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 14:36 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa ada tiga langkah konkret dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan krisis iklim global. Hal ini ditegaskannya dalam pidatonya di Forum Urbanisasi BRICS yang digelar di Brasilia, Brasil, Senin (23/6/2025) waktu setempat.

    Berbicara untuk pertama kalinya sebagai perwakilan Indonesia di forum tersebut sejak menjadi anggota penuh BRICS di bulan Januari 2025, Menko AHY menekankan bahwa kota-kota yang berkelanjutan akan menjadi kunci masa depan rakyat di seluruh dunia.

    “Hari ini, kita berkumpul sebagai wakil dari berbagai bangsa, namun dipersatukan oleh satu keyakinan: masa depan dunia akan ditentukan di kota-kota kita,” ujarnya. Negara-negara anggota BRICS secara bersama-sama mewakili hampir separuh populasi dunia.

    Menko AHY menggarisbawahi bahwa urbanisasi dan perubahan iklim merupakan dua tekanan besar yang tengah dihadapi Indonesia dan banyak negara lainnya.

    Menurut Menko AHY, pertumbuhan kota tidak boleh hanya dilihat sebagai proses fisik, tetapi juga harus menjamin keadilan sosial dan ketahanan lingkungan. “Kita tidak bisa menerima masa depan di mana kesempatan dibatasi oleh letak geografis atau tingkat pendapatan. Tidak boleh ada yang tertinggal,” tegasnya.

    Menko AHY menawarkan tiga langkah konkret sebagai arah kebijakan dan kerja sama global di bidang urbanisasi.

    Pertama, pemberdayaan kewilayahan. Menko AHY mendorong agar pemerintah daerah serta pemangku kepentingan di tingkat lokal lainnya dapat semakin berperan aktif dalam pembangunan perumahan berbasis kebutuhan rakyat. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan bahwa ketangguhan dimulai dari unit terkecil: rumah dan keluarga.

    “Perkuat kapasitas kelembagaan, kewenangan dan perangkat kebijakan daerah untuk merancang rencana adaptasi iklim lokal yang mengintegrasikan rumah aman dan terjangkau dengan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan transportasi di wilayahnya,” jelasnya.

    Kedua, tingkatkan investasi pada infrastruktur berkelanjutan dan ramah iklim. Menurut Menko AHY, langkah ini bukan hanya mengurangi risiko dan menurunkan emisi, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota.

    “Jaga keseimbangan ekosistem yang terintegrasi dengan pembangunan kota yang akan semakin pesat – mulai dari restorasi hutan mangrove di pesisir utara Jawa hingga koridor smart transport di kota-kota yang terus tumbuh,” katanya.

    Terakhir, membuka akses lebih luas terhadap pembiayaan transformatif. Menko AHY menekankan bahwa sistem pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance yang banyak didengungkan institusi keuangan global harus didesain untuk menjawab kebutuhan dan mendorong dampak nyata di negara-negara berkembang.

    “Rancang pengelolaan anggaran publik, keterlibatan modal swasta, serta dukungan multilateral development partners termasuk melalui New Development Bank untuk memperluas pembangunan perumahan tahan iklim, infrastruktur net-zero, serta pemanfaatan digital technology untuk pemetaan dan mitigasi risiko perkotaan,” ujar Menko AHY.

    Menutup pidatonya, Menko AHY menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam kerja sama BRICS.

    “Indonesia siap berkontribusi melalui pertukaran data, proyek percontohan, dan kebijakan praktis. Bersama-sama, kita bisa membentuk masa depan perkotaan yang inklusif, tangguh terhadap iklim, dan berakar pada prioritas serta inovasi dari negara-negara Global South,” tutup Menko AHY.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

     

     

     

    Sumber : Radio Elshinta