Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Polres Pemalang ungkap kasus pelecehan seksual anak di bawah umur

    Polres Pemalang ungkap kasus pelecehan seksual anak di bawah umur

    Kepala Kepolisian Resor Pemalang AKBP Eko Sunaryo. (ANTARA/HO-Humas Polres Pemalang)

    Polres Pemalang ungkap kasus pelecehan seksual anak di bawah umur
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 29 Juni 2025 – 15:20 WIB

    Elshinta.com – Kepolisian Resor Pemalang, Jawa Tengah, mengungkap kasus pelecehan seksual dengan korban anak di bawah umur serta meringkus pelaku berinisial Cas (45) warga Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang.

    Kepala Kepolisian Resor Pemalang AKBP Eko Sunaryo di Pemalang, Minggu, mengatakan terungkapnya kasus tersebut berawal dengan adanya laporan korban pada keluarganya. Kemudian keluarganya melaporkan kasus tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres.

    “Diduga tersangka melakukan aksinya di dalam rumah korban saat kedua orang tuanya tidak berada di rumah. Tersangka diamankan oleh polisi setelah dilakukan serangkaian penyelidikan intensif,” katanya.

    Menurut dia, kasus pelecehan seksual tersebut diduga dilakukan tersangka sejak awal 2025 hingga Mei 2025 di rumah korban.

    Tersangka dan sejumlah barang bukti sudah diamankan dan saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan intensif.

    Ia mengatakan tersangka dikenai Pasal 15 (1) Jo Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

    Eko Sunaryo mengimbau masyarakat agar bersama-sama mencegah kasus kekerasan seksual dan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur.

    “Selain melakukan pengawasan melekat, kami berharap luangkan waktu untuk berkomunikasi dan mendengarkan keluh dari setiap anggota keluarga. Apabila mengalami, mendapati atau menemukan korban serta melihat hal- hal yang mencurigakan agar segera melaporkan kejadian kekerasan seksual tersebut melalui layanan call center Polri 110,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Kopdes Merah Putih, rakyat Papua jadi subyek perekonomian

    Kopdes Merah Putih, rakyat Papua jadi subyek perekonomian

    Wamenkop Ferry Juliantoro, di acara Dialog Monitoring Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Sabtu (28/6/2026). Foto: Humas Kemenkop

    Kopdes Merah Putih, rakyat Papua jadi subyek perekonomian
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 28 Juni 2025 – 19:22 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di Papua Barat merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa.

    Ferry yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih menyatakan, inisiatif ini bertujuan menjadikan masyarakat Papua sebagai subjek utama dalam pembangunan ekonomi di wilayahnya.

    “Koperasi didorong menjadi pusat layanan ekonomi rakyat, dikelola secara profesional, dan menjadi ruang kolaborasi masyarakat membangun kesejahteraan bersama. Kopdes atau Koperasi Kelurahan Merah Putih adalah manisfestasi pendekatan kesejahteraan oleh negara dan menjadikan masyarakat Papua sebagi subyek dari ekonomi,” kata Wamenkop, di acara Dialog Monitoring Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Sabtu (28/6/2026).

    Turut hadir dalam acara tersebut, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Papua Barat Mochamad Lacitany, Bupati Manokwari dan Bupati Walikota se Provinsi Papua Barat, Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen serta beberapa perwakilan Kementerian dan Lembaga, demikian dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Elshinta.

    Wamenkop merujuk Manokwari sebagai contoh keberhasilan dengan capaian 100%. “Karena, koperasi desa/kelurahan merah putih adalah manifestasi pendekatan kesejahteraan oleh negara,” katanya.

    Ferry mengungkapkan, selama ini para petani, nelayan, dan penggerak ekonomi rakyat lainnya, kurang mendapat keadilan secara ekonomi, termasuk yang ada di Papua Barat. Ia mengungkap, di produsen harganya rendah, tapi setelah diproses harganya tinggi di tingkat konsumen. “Keuntungan yang didapat lebih banyak diambil para perantara atau middleman,” ucapnya.

    Ferry meyakini, keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih, dapat memutus mata rantai distribusi yang panjang. Ferry pun menggambarkan kondisi di Papua Barat, di mana ada kebutuhan bahan-bahan pokok yang disuplai juga justru dari daerah-daerah lain. Ini juga yang menyebabkan harga produk mahal. “Padahal, barang-barang tersebut bisa dihasilkan dari daerah itu sendiri. Baik dari provinsi, kabupaten, kota maupun dari desa-desa itu sendiri,” terangnya.

    Kemudian, harga bahan pokok menjadi tidak stabil dan mahal, karena kebutuhan desa disuplai dari desa yang lain, hingga kecamatan butuh beras juga disuplai dari daerah yang lain.

    Dari sisi penyerapan tenaga kerja, diakuinya banyak anak muda kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Di Indonesia sekarang banyak anak muda, atau hampir sebagian besar anak muda pindah ke kota, karena desa tidak ada tempat atau kegiatan untuk bekerja. “Adanya Kopdes/Kel Merah Putih di desa-desa, akan menyerap banyak tenaga kerja, khususnya kaum muda terdidik, agar tidak urbanisasi lagi,” paparnya.

    Dampak positif lainya, lanjut Wamenkop, adalah akses kesehatan. “Presiden Prabowo ingin kegiatan Kopdes/Kel Merah Putih ini juga bisa menyediakan apotik-apotik desa, supaya harga obat bisa terjangkau oleh rakyat,” ucapnya.

    Sementara itu, unit bisnis lainnya dari Kopdes/Kel Merah Putih, yaitu Klinik Desa, nantinya akan memperkuat keberadaan posisi Puskesmas dalam rangka kewajiban negara memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di pedesaan.

    Bagi Wamenkop, yang tak kalah pelik adalah banyak masyarakat, khususnya masyarakat desa, yang terjebak pinjaman online dan rentenir. “Nah, dengan adanya Kopdes/Kel Merah Putih, segala hal rentenir, tengkulak, dan pinjaman online, bisa dihapus atau diminimalisir,” jelasnya.

    Dalam kesempatan itu, Wamenkop memaparkan pada akhir Juni 2025, sebanyak 80 ribu Kopdes Merah Putih sudah terbentuk di seluruh Indonesia. “Maka, kehadiran saya adalah untuk terus mendorong supaya wilayah-wilayah yang belum menyelesaikan 100 persen, kita minta untuk ikut menyelesaikan,” imbuh Wamenkop.

    Khusus untuk Papua Barat, Wamenkop menganggap sebagai langkah penting karena kegiatan Kopdes/Kel Merah Putih ini akan ikut membantu mensejahterakan warga desa, di Provinsi Papua Barat.

    Langkah berikutnya, terang Wamenkop, selama tiga bulan ke depan (Juli hingga Oktober) akan memasuki tahap lebih krusial, yaitu mempersiapkan model bisnis, mempersiapkan modul-modul pelatihan untuk mempersiapkan SDM-SDM, pengawas, pengurus dan pengelola Kopdes/Kel Merah Putih. “Jadi, tiga bulan ini kita masuk tahap yang kedua, tahap yang sebenarnya juga makin membutuhkan kerjasama. Karena, ini juga tahap yang tidak mudah,” ujar Wamenkop.

    Terkait Kopdes/Kel Merah Putih percontohan atau Mock-Up di Papua Barat, Wamenkop menekankan pada dua pendekatan. Yaitu, satu percontohan yang di populasi desa di wilayah petanian, sedangkan satu lagi mock-up di wilayah pesisir. “Saya berharap di Papua Barat sudah ada percontohan Kopdes/Kel Merah Putih yang nantinya akan mendapat pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir,” ucapnya.

    Penulis: Rama Pamungkas/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Gubernur Kaltim minta transportasi alat berat gunakan jalur sungai

    Gubernur Kaltim minta transportasi alat berat gunakan jalur sungai

    Gubernur Provinsi Kaltim Rudi Mas\’ud saat memberikan keterangan kepada media terkait program pemerintah setempat. (ANTARA/HO- Adpim Pemprov)

    Gubernur Kaltim minta transportasi alat berat gunakan jalur sungai
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 28 Juni 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud meminta kepada perusahaan di wilayah setempat untuk memaksimalkan jalur sungai sebagai sarana transportasi alat berat yang ada di perusahaan mereka.

    Menurut dia di Samarinda, Jumat, pemilihan jalur sungai sebagai arus transportasi alat berat dimaksudkan demi menghindari risiko kerusakan jalan darat akibat lalu lalang kendaraan berat yang melebihi beban jalan.

    “Kerusakan jalan diyakininya bukan karena aktivitas perusahaan sawit, tapi pertambangan. Penyebab kerusakan karena aktivitas angkutan alat berat di jalan raya, baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten,” kata Rudy Mas’ud.

    Sebagai langkah antisipasi, Gubernur telah berkoordinasi dengan Kapolda Kaltim untuk meminta agar semua angkutan alat berat tidak lagi melalui jalur darat.

    “Tonase angkutan alat berat sangat besar dan akan cepat menyebabkan kerusakan jalan,” jelasnya.

    Gubernur mendefinisikan berat beban sejumlah alat berat seperti Long bed atau trailer sekitar 20 ton, PC 210 (21 ton) total 40 ton.

    “Jika diangkut PC 330 (33 ton) maka tonase total menjadi 50 ton. Apalagi jika yang diangkut PC 400 (40 ton), maka total beban tonase angkutan alat berat mencapai 60 ton,” beber Rudy Mas’ud.

    Menurut Gubernur, kerusakan jalan yang terjadi cukup parah, karena sejauh mana alat berat itu diangkut, maka sepanjang itulah jalan akan terdampak kerusakan.

    Jalan rusak sebagian besar berada di sekitar perbatasan Kutai Kartanegara dan Kutai Barat. Tepatnya, di sekitar Perian hingga Barong Tongkok.

    “Seluruh angkutan alat berat kalau bisa lewat jalur sungai atau laut, supaya tidak merusak jalan APBN atau jalan APBD,” tegas Gubernur.

    Aturan ini, lanjut Rudy, berlaku untuk semua jalan, baik di wilayah tengah, utara dan selatan.

    Gubernur juga disapa Harum menegaskan, Pemprov Kaltim akan melindungi investasi pertambangan agar tetap eksis, namun partisipasi perusahaan pertambangan juga sangat diharapkan untuk tidak mempercepat kerusakan jalan-jalan di Kaltim.

    Sumber : Antara

  • Polresta Bengkulu imbau pengunjung Festival Tabut waspada pencurian

    Polresta Bengkulu imbau pengunjung Festival Tabut waspada pencurian

    Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Sudarno. ANTARA/Anggi Mayasari

    Polresta Bengkulu imbau pengunjung Festival Tabut waspada pencurian
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 28 Juni 2025 – 17:45 WIB

    Elshinta.com – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bengkulu mengimbau masyarakat agar waspada dan berhati-hati selama berkunjung ke Festival Tabot di Sport Center Pantai Panjang Kota Bengkulu agar terhindar dari aksi kriminalitas salah satunya yaitu aksi pencurian.

    Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Sudarno melalui Kasi Humas Polresta Bengkulu Iptu Endang Sudrajat di Kota Bengkulu, Sabtu, mengatakan pihaknya mengimbau seluruh pengunjung Festival Tabut 2025 yang di gelar di Sport Center Pantai Panjang untuk waspada dan haruslah berhati-hati guna menghindari aksi tindak kejahatan pada malam hari, seperti aksi pencopet.

    Dia mengatakan dengan adanya keramaian pada Festival Tabot dapat menarik perhatian para pelaku kejahatan untuk mengambil kesempatan.

    “Banyak dari pelaku yang memanfaatkan keramaian untuk melakukan pencurian alias copet. Terutama ketika malam hari saat kondisi sangat ramai. Kami pun akan terus menggelar kegiatan pengamanan ini, baik terbuka maupun juga tertutup, untuk mengantisipasi dari gangguan Kamtibmas,” kata

    Untuk itu, masyarakat diminta agar selalu selalu berhati-hati ketika berada di lokasi ramai, terutama saat membawa barang-barang berharga dan anak kecil.

    Meskipun demikian, anggota kepolisian dan juga petugas keamanan lainnya akan terus melakukan patroli di sekitar lokasi secara berkala untuk melakukan pemantauan dan untuk mengantisipasi terjadinya tindakan kejahatan, termasuk aksi pencopetan.

    “Segera lapor ke pos pengamanan ataupun bisa langsung ke Polresta Bengkulu jika mengalami gangguan Kamtibmas nanti,” ujar dia.

    Sementara itu, Polresta Bengkulu mengerahkan sebanyak 470 personel untuk melakukan pengamanan selama perayaan Festival Tabut yang dilaksanakan pada 27 Juni hingga 6 Juli 2025 di kawasan Sport Center Kota Bengkulu.

    Sebanyak 470 personel tersebut tersebut akan fokus melakukan pengamanan selama pelaksanaan Festival Tabut khususnya pada pembukaan dan penutupan kegiatan.

    Personel yang bersiaga nantinya juga akan melakukan pengamanan arus lalu lintas di sepanjang kawasan Sport Center bahkan akan diterapkan pengalihan lalu lintas di waktu-waktu tertentu.

    “Meskipun demikian pada hari kegiatan Festival Tabut tepatnya pada 27 Juni hingga 5 Juli kita sudah kerahkan personel dengan pola pengamanan secara terbuka maupun secara tertutup. Untuk pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan jika situasi cukup kronik dan mengganggu maka akan diterapkan satu arah yaitu dari BIM menuju ke Simpang Pantai Berkas Kota Bengkulu,” jelas Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Sudarno.

    Sebab, Polresta Bengkulu juga akan melaksanakan rekayasa lalu lintas di sepanjang jalan kawasan Pantai Panjang guna mengurai kemacetan arus lalu lintas kendaraan pengunjung yang memadati Festival Tabut.

    Sumber : Antara

  • TNI AL dan Pemprov Jawa Barat kerja sama di bidang kebersihan air

    TNI AL dan Pemprov Jawa Barat kerja sama di bidang kebersihan air

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kanan) dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali (tengah) dan Asisten Potensi Kemaritiman KSAL Laksamana Muda Bram Rusman Namin (kiri) setelah penandatanganan perjanjian kerja sama Pemprov Jabar dengan TNI AL di Mabes TNI AL, Jakarta, Rabu (25/6/2025). (ANTARA/HO Pemprov Jabar)

    TNI AL dan Pemprov Jawa Barat kerja sama di bidang kebersihan air
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 28 Juni 2025 – 19:45 WIB

    Elshinta.com – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam membersihkan perairan di wilayah Jawa Barat.

    “Kita bekerja sama di bidang pembersihan lingkungan hidup. Sungai-sungai, muara-muara sungai dan sampai dengan ke laut,” kata Ali saat ditemui awak media di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

    Ali mengatakan kerja sama itu dijalin membersihkan titik-titik air di wilayah Jawa Barat dari tumpukan sampah.

    Menurut Ali, pembersihan titik air haruslah dilakukan sejak di hulu yakni sungai dan kali demi mencegah munculnya aliran sampah menuju laut.

    Beberapa upaya pun dapat dilakukan pemerintah provinsi dan TNI AL dalam mengatasi permasalahan ini, salah satunya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan air.

    Ali melanjutkan, sebenarnya pembersihan wilayah air ini juga telah dilakukan TNI AL secara rutin.

    “Sebenarnya kita selalu akan secara rutin melaksanakan pembersihan pantai. Pembersihan sungai dan pembersihan pangkalan militer,” kata Ali.

    Namun terkait kerja sama pembersihan titik air dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini, Ali enggan menjelaskan skema kerja samanya dengan rinci.

    Wacana kerja sama di bidang pembersihan air ini mencuat ketika Dedi Mulyadi dalam akun instagram resminya @dedimulyadi71 mengunggah video saat sedang bersama Ali pada Rabu (25/6).

    Dalam video tersebut, Ali dan Dedi sepakat untuk menjalin kerja sama di bidang pembersihan sungai dan laut.

    Sumber : Antara

  • TNI asah kemampuan siswa AAL dalam berlayar lewat Kartika Jala Krida

    TNI asah kemampuan siswa AAL dalam berlayar lewat Kartika Jala Krida

    Arsip foto- Drum band Genderang Suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) beraksi menyambut kedatangan KRI Bima Suci di Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (30/10/2024). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/rwa.

    TNI asah kemampuan siswa AAL dalam berlayar lewat Kartika Jala Krida
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 28 Juni 2025 – 18:33 WIB

    Elshinta.com – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan pihaknya akan mengasah kemampuan navigasi kapal para siswa Akademi Angkatan Laut (AAL) dalam ajang Kartika Jala Krida yang akan digelar pada Agustus 2025.

    “Mereka (siswa AAL) harus mempraktikkan pelayaran astronomi dengan bintang.
    Kemudian juga bagaimana dia menggunakan layar dan juga dia harus tahu dengan navigasi modern. Peralatan radar, GPS dan alat navigasi lainnya” kata Ali di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu.

    Hal tersebut harus dilakukan para siswa karena ajang ini akan menjadi kesempatan bagi para calon perwira untuk menavigasi sekaligus menjadi awak kapal selama perjalanan laut.

    Ali melanjutkan, Kartika Jala Krida juga akan menjadi ajang pembelajaran secara praktik para siswa AAL setelah sebelumnya telah menerima pendidikan secara teori.

    Tidak hanya itu, ajang ini juga akan menjadi wadah bagi siswa AAL dalam membangun diplomasi internasional karena akan melibatkan beberapa siswa angkatan laut dari negara lain.

    Saat ditanya soal persiapan kapal dan logistik, Ali memastikan seluruhnya telah dipersiapkan dengan baik. Tercatat ada dua kapal yang akan jadi tunggangan para perwira AAL diantaranya KRI Bima Suci dan KRI Semarang-594.

    Ali berharap kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan membawa dampak baik untuk para siswa TNI AL.

    Sebelumnya, Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata kepada Antara, Rabu (18/6) mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua KRI untuk ajang Kartika Jala Krida tahun ini.

    Denih mengatakan, KRI Bima Suci direncanakan akan berlayar selama 60 hari yakni sejak 1 Agustus hingga 30 September 2025. KRI tersebut akan melewati beragam rute yakni Surabaya, Jakarta, Padang, Penang, Sattahip, Brunei Darussalam, Tarakan, Makassar hingga Surabaya.

    “KRI Bima Suci akan membawa taruna AAL 97 dan Asean Plus Cadet Sail (APCS) 50 orang yang terdiri dari taruna dari beberapa negara antara lain Malaysia, Vietnam, Laos, Timor Leste, Kamboja, Filipina, Singapura, Thailand, Australia, Jepang, India, Italia, Turki, Jerman, UK, Rusia, China dan Korea,” kata Denih.

    Sedangkan untuk KRI Semarang-594 juga akan berlayar selama 35 hari dari 11 Agustus sampai dengan 15 September 2025 dengan rute Surabaya – Lombok – Timor Leste – Bitung – Brunei Darussalam.

    Hingga saat ini, pihaknya telah mempersiapkan banyak hal untuk kebutuhan pelayaran mulai dari logistik, pelatihan awak kapal hingga peningkatan kualitas KRI.

    Sumber : Antara

  • TNI AL bina atlet olahraga air lewat KSAL Cup

    TNI AL bina atlet olahraga air lewat KSAL Cup

    Upacara pembukaan KSAL CUP yang diikuti perwakilan peserta dari TNI AD, AL dan AU di Pantai Festival Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (28/6/2025) (ANTARA/Walda Marison)

    TNI AL bina atlet olahraga air lewat KSAL Cup
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 28 Juni 2025 – 16:21 WIB

    Elshinta.com – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali berupaya membina atlet olahraga air nasional dengan menggelar KSAL Cup yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu.

    Ali saat ditemui dalam acara pembukaan KSAU Award mengatakan, kegiatan ini digelar demi meningkatkan kualitas atlet agar dapat berprestasi di kancah internasional.

    Kegiatan yang sebelumnya telah dimulai sejak Rabu (25/6) diikuti oleh lebih dari 2.300 peserta.

    “Peserta yang ikut terdiri atas personel TNI AD, AL, AU hingga Polri. Ada juga peserta dari macam negara yakni dari Thailand, Singapura dan Amerika Serikat,” kata Ali saat ditemui di Ancol.

    Tidak hanya memperlombakan atlet senior dan dari satuan saja, ajang ini juga turut memperlombakan atlet junior yakni di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA).

    Ali melanjutkan, dalam ajang ini pihaknya menggelar beragam cabang lomba diantaranya dayung, layar, ski air, jet ski, renang, dan selam.

    Di setiap cabang perlombaan, pihaknya telah menyediakan hadiah untuk kategori lomba juara 1, 2 dan 3 berupa uang dan piala.

    Nantinya para pemenang lomba serta atlet yang dianggap berpotensial akan dibina lagi oleh TNI AL dan pihak-pihak terkait agar dapat lebih berprestasi di kancah internasional.

    Dengan adanya kegiatan ini, Ali berharap para atlet nasional cabang olahraga air dapat berprestasi di tingkat internasional demi mengharumkan nama bangsa.

    Sumber : Antara

  • Prabowo gagas langkah jaga ekonomi dan perkuat posisi RI di AS

    Prabowo gagas langkah jaga ekonomi dan perkuat posisi RI di AS

    Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

    Seskab: Prabowo gagas langkah jaga ekonomi dan perkuat posisi RI di AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 28 Juni 2025 – 11:25 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menggagas langkah taktis untuk menjaga ekonomi dalam negeri dan memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan tarif dengan Amerika Serikat.

    Gagasan tersebut dikemukakan Presiden dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6). Rapat tersebut digelar usai Kepala Negara menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, Sabtu, Teddy menjelaskan bahwa fokus utama dalam rapat terbatas tersebut mencakup respons Indonesia terhadap tantangan ekonomi global, perkembangan perundingan tarif dengan Amerika Serikat, serta revitalisasi kerja sama di kawasan Asia Tenggara.

    “Salah satu upaya untuk merespons dinamika tantangan ekonomi saat ini adalah dengan melakukan deregulasi sektor riil melalui revisi Permendag 8 Tahun 2024 yang disederhanakan menjadi pengaturan sektoral sehingga akan menjadi lebih fleksibel,” ujar Seskab Teddy.

    Adapun Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 memuat tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor 2024.

    Teddy menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan kepada jajarannya terkait dengan pentingnya menciptakan ekosistem usaha yang kompetitif dengan menghapus hambatan perizinan yang berbelit.

    “Presiden Prabowo meminta agar deregulasi sektor riil bisa berdaya saing dengan menghilangkan birokrasi perizinan sehingga bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di dalam negeri,” ucapnya.

    Selain itu, rapat tersebut juga menyoroti perkembangan positif dalam perundingan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pemerintah menilai kedua negara memiliki kepentingan strategis untuk menjalin hubungan dagang yang saling menguntungkan.

    “Kedua negara sepakat untuk mengedepankan win-win solution dengan melihat aspek strategis hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan Amerika Serikat. Saat ini tim negosiator tengah membahas permintaan dan penawaran dari kedua negara secara intensif,” ucap Seskab Teddy.

    Lebih lanjut Teddy mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mendapatkan dukungan kuat dari otoritas ekonomi Amerika Serikat.

    “Pemerintah juga telah mendapatkan dukungan dan respons positif dari US Secretary of the Treasury Bapak Scott Bessent dan United States Trade Representative Bapak Jamieson Greer terhadap inisiatif Indonesia untuk mempererat kerja sama ekonomi dengan AS,” kata dia.

    Selain Seskab Teddy, rapat terbatas tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Sumber : Antara

  • Kemendagri pelajari putusan MK soal jeda pemilu nasional-daerah

    Kemendagri pelajari putusan MK soal jeda pemilu nasional-daerah

    Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri Bahtiar (tengah). ANTARA/HO-Puspen Kemendagri

    Kemendagri pelajari putusan MK soal jeda pemilu nasional-daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 28 Juni 2025 – 09:30 WIB

    Elshinta.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan bahwa Kemendagri tengah mendalami putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal jeda penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah

    Kemendagri juga akan segera meminta masukan dari para pakar dan ahli untuk memperoleh perspektif yang komprehensif terkait denga ndampak dari putusan ini. Kemendagri juga akan membahas di internal pemerintah dampak putusan tersebut, termasuk skema pembiayaan pemilu nasional dan lokal.

    “Kami di Kemendagri terlebih dahulu mendalami substansi putusan MK ini secara menyeluruh,” ujar Bahtiar di Jakarta yang disiarkan Sabtu pagi.

    Selain itu, Kemendagri juga akan membahas dampak putusan tersebut terhadap berbagai regulasi yang ada, khususnya Undang-Undang tentang Pemilu, UU tentang Pilkada, dan UU tentang Pemerintahan Daerah.

    Kemendagri juga akan menjalin komunikasi dengan penyelenggara pemilu. Kemendagri bersama kementerian dan lembaga terkait juga akan berkomunikasi dengan DPR.

    Perubahan jadwal penyelenggaraan pemilu, kata dia, tentu akan memengaruhi banyak aspek, termasuk regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya.

    “Oleh karena itu, komunikasi intensif akan dilakukan baik di internal pemerintah maupun dengan DPR sebagai pembentuk undang-undang,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, Kemendagri bersama kementerian/lembaga terkait akan menyusun skema penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal yang efektif agar tujuan dari pemisahan waktu pelaksanaan tersebut tercapai. Skema tersebut akan disusun dengan tetap mengacu pada efisiensi, termasuk dalam hal pembiayaan.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan.

    Pemilu nasional meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sedangkan pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

    “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

    Dalam hal ini, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh Ketua Pengurus Yayasan Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dan Bendahara Pengurus Yayasan Perludem Irmalidarti.

    Secara lebih perinci, MK menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai menjadi:

    “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan presiden/wakil presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.”

    Sumber : Antara

  • Anggota DPR dukung MoU Kejagung dan provider asal diawasi ketat

    Anggota DPR dukung MoU Kejagung dan provider asal diawasi ketat

    Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Martin Daniel Tumbelaka. (ANTARA/HO-Komisi III DPR RI)

    Anggota DPR dukung MoU Kejagung dan provider asal diawasi ketat
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Jumat, 27 Juni 2025 – 23:29 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka mendukung penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Agung dengan empat provider telekomunikasi tentang mekanisme penyadapan untuk penegakan hukum, asalkan dilakukan dengan pengawasan ketat.

    “Kerja sama ini harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan tuduhan berbagai pihak terkait privasi data warga negara,” kata Martin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia menggarisbawahi beberapa poin krusial yang perlu diperhatikan, yakni perlindungan hak privasi. Pasalnya, dia mengatakan bahwa penyadapan harus benar-benar terbatas pada kasus-kasus pidana berat dan korupsi melalui proses perizinan yang jelas, untuk memastikan tidak terjadi penyadapan sewenang-wenang.

    “Tetapi kita tahu kondisi kejahatan era sekarang itu terutama pencucian uang dan pelacakan buronan itu sangat dinamis. Sementara, penegak hukum kita berkejaran agar pelaku tidak membawa kabur uang negara,” kata dia.

    Dia mengatakan Kejagung perlu menjaga akuntabilitas prosedural. MoU itu, kata dia, perlu menjelaskan secara rinci prosedur penyadapan, termasuk mekanisme pelaporan dan evaluasi.

    “Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik,” kata dia.

    Martin pun mendorong adanya sinergi antara Kejagung dengan Komnas HAM dan Komisi Informasi untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak sipil.

    Walaupun begitu, dia menegaskan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum. Dia pun mengapresiasi inisiatif Kejagung dalam memerangi kejahatan dengan memaksimalkan penegakan hukum, terutama pemberantasan tindak pidana korupsi.

    “Komisi III DPR akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi MoU ini untuk memastikan tidak ada penyimpangan,” kata dia.

    Sumber : Antara