Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Ketika pemerintahan Soekarno hampir digulingkan

    Ketika pemerintahan Soekarno hampir digulingkan

    Kabinet Sjahrir III. (wikipedia)

    3 Juli 1946: Ketika pemerintahan Soekarno hampir digulingkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Tepat pada hari ini 79 tahun yang lalu, Indonesia menghadapi salah satu krisis politik pertamanya sejak memproklamasikan kemerdekaan: upaya kudeta terhadap pemerintahan sah yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Peristiwa yang dikenal sebagai “Peristiwa 3 Juli 1946” ini menjadi catatan penting dalam sejarah Republik sebagai bentuk awal gesekan kekuasaan dan konflik visi antara kelompok sipil dan militer.

    Kudeta ini diprakarsai oleh kelompok Persatuan Perjuangan, sebuah faksi dalam tubuh militer dan politik yang dipimpin oleh Tan Malaka dan didukung oleh sejumlah tokoh TNI dan mahasiswa. Mereka menilai pemerintahan Sjahrir terlalu kompromistis terhadap Belanda dalam perundingan Linggarjati yang tengah disiapkan. Kelompok ini menginginkan garis politik yang lebih tegas terhadap kolonialisme, serta peran militer yang lebih besar dalam pemerintahan.

    Pada 3 Juli 1946, kelompok militer dari Divisi III yang dipimpin oleh Letkol Soedirman (bukan Panglima Besar Jenderal Soedirman) menculik Perdana Menteri Sutan Sjahrir di Surakarta. Presiden Soekarno segera mengambil alih kendali situasi dan memerintahkan pembebasan Sjahrir. Dengan dukungan dari loyalis republik dan Panglima Besar Jenderal Soedirman yang sebenarnya, kudeta ini berhasil digagalkan tanpa pertumpahan darah besar.

    Sebagai akibat dari peristiwa ini, beberapa tokoh militer diberhentikan atau dipindahkan, termasuk Jenderal Sudarsono dan Mayor Jenderal Soedirman (yang terlibat dalam aksi). Presiden Soekarno memperkuat posisinya sebagai kepala negara dan segera merombak struktur kabinet serta mempertegas garis komando di tubuh militer. Pemerintah juga semakin waspada terhadap potensi disintegrasi dalam tubuh republik muda.

    Peristiwa 3 Juli 1946 menjadi titik balik dalam konsolidasi politik nasional pascakemerdekaan. Meskipun gagal, upaya kudeta ini memperlihatkan ketegangan antara kekuatan sipil dan militer yang akan terus mewarnai sejarah politik Indonesia selama beberapa dekade ke depan.

    Hari ini, peristiwa tersebut dikenang sebagai peringatan penting atas pentingnya stabilitas, kesetiaan terhadap konstitusi, dan komitmen terhadap jalur demokrasi di tengah dinamika awal pembentukan negara.

    Sumber : Sumber Lain

  • Pemisahan pemilu tingkatkan kualitas demokrasi di daerah

    Pemisahan pemilu tingkatkan kualitas demokrasi di daerah

    Ilustrasi – Pekerja melipat surat suara Pemilu 2024 di gudang logistik pemilu KPU Bantul, D.I Yogyakarta. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/agr/aww.

    Pengamat: Pemisahan pemilu tingkatkan kualitas demokrasi di daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 02 Juli 2025 – 19:28 WIB

    Elshinta.com – Pengamat politik dan kebijakan dari Universitas Brawijaya (UB) Andhyka Muttaqin menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah bisa berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi di daerah.

    “Dengan pemisahan pemilu, isu lokal tidak akan tertutup oleh isu nasional, sebagaimana sering terjadi dalam pemilu serentak. Ini berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi lokal,” kata Andhyka di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu.

    Putusan pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah tertuang di dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2025.

    Pada putusan itu disebutkan bahwa mulai 2029 keserentakan pemilu yang konstitusional adalah memisahkan penyelenggaraan pemilu di nasional dan lokal.

    Dengan dipisahkannya pelaksanaan pemilu nasional dan daerah, para kandidat atau calon kepala daerah bisa lebih terdorong mengangkat agenda lokal serta tidak lagi menunggangi isu nasional sebagai ajang mencari suara.

    “Ini dapat menguatkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dalam sistem demokrasi Indonesia,” ujarnya.

    Andhyka memandang ketika isu lokal menjadi pembahasan utama di dalam penyusunan visi misi setiap pasangan calon kepala daerah, maka melahirkan banyak pemilih rasional yang lebih melihat pada rekam jejak dan program dari kandidat.

    “Ini dimungkinkan karena pemilih lebih fokus memahami calon dan program dalam setiap jenis pemilu,” ucap dia.

    Tak hanya itu, putusan MK disebutnya akan memberikan ruang lebih luas kepada partai politik melakukan kaderisasi secara terpisah, yakni antara kader untuk kontestasi nasional dan daerah.

    “Pemisahan dapat mengurangi dominasi coattail effect atau efek ekor jas dari pemilu presiden terhadap pilkada,” katanya.

    Kendati demikian, Andhyka mengingatkan kepada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar segera menyiapkan peta jalan untuk merencanakan pemilu pada 2029.

    “Keberhasilan implementasinya bergantung pada keseriusan perencanaan kebijakan dan keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam mengawalnya,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • Prabowo disambut antusias diaspora di Jeddah Rabu, 02 Juli 2025 – 13:07 WIB

    Prabowo disambut antusias diaspora di Jeddah
    Rabu, 02 Juli 2025 – 13:07 WIB

  • 1 Juli 1946: Hari Bhayangkara, Polri perkuat transformasi menuju presisi Selasa, 01 Juli 2025 – 06:00 WIB

    1 Juli 1946: Hari Bhayangkara, Polri perkuat transformasi menuju presisi
    Selasa, 01 Juli 2025 – 06:00 WIB

  • Presiden selalu ditanya Danantara tiap temui pemimpin asing

    Presiden selalu ditanya Danantara tiap temui pemimpin asing

    Juru Bicara Presiden RI sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (1/7/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati.

    Istana: Presiden selalu ditanya Danantara tiap temui pemimpin asing
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 02 Juli 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com –  Juru Bicara Presiden RI sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto selalu ditanya mengenai Danantara oleh para pemimpin negara-negara sahabat yang menjadi tujuan lawatan luar negeri Presiden RI. Prasetyo menilai negara-negara sahabat menunjukkan ketertarikannya terhadap Danantara, mengingat pembahasan mengenai Danantara sering kali tidak masuk agenda, tetapi kerap dibicarakan.

    “Sepanjang yang saya ketahui, setiap lawatan Bapak Presiden, justru pemimpin-pemimpin dari negara-negara sahabat itu yang selalu membahas terlebih dahulu mengenai Danantara,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui pada sela kegiatannya di Jakarta, Selasa (1/7).

    Prasetyo melanjutkan ketertarikan terhadap Danantara itu kemungkinan disebabkan oleh dana yang dikelola oleh sovereign wealth fund Indonesia itu relatif besar.

    “Bagi teman-teman negara sahabat, (itu) sebuah investasi yang luar biasa. Dalam waktu cepat, Indonesia punya sovereign wealth fund dengan asset under management (Danantara) yang mencapai 1.000 miliar US Dollar,” kata Prasetyo Hadi.

    Presiden Prabowo pada Selasa sore memulai lawatannya ke beberapa negara, di antaranya Arab Saudi dan Brazil selama kurang lebih hampir 2 pekan ke depan. Dalam lawatan resminya ke beberapa negara, Presiden Prabowo diagendakan untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara sahabat, dan membicarakan kerja sama bidang perekonomian, perdagangan, dan sektor-sektor strategis lainnya.

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025. Badan pengelola investasi itu, yang dipimpin oleh Rosan Perkasa Roeslani selaku CEO, menaungi 800 lebih BUMN beserta perusahaan turunannya.

    Sejak diluncurkan pada Februari 2025, Danantara dinilai telah menunjukkan capaian yang signifikan, di antaranya kerja sama investasi internasional senilai USD 7 miliar yang berasal dari Qatar, Rusia, Tiongkok, dan Australia. Komitmen kerja sama Danantara dengan Rusia itu diumumkan pada lawatan Presiden Prabowo ke St. Petersburg, bulan lalu, dalam rangkaian pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Tidak hanya itu, Danantara juga diproyeksikan mendapat tambahan pendanaan baru sebesar 10 miliar dolar AS dari perbankan luar negeri pada Juli 2025.

    Sumber : Antara

  • Putusan MK berpotensi buat sistem ketatanegaraan porak-poranda

    Putusan MK berpotensi buat sistem ketatanegaraan porak-poranda

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    NasDem: Putusan MK berpotensi buat sistem ketatanegaraan porak-poranda
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 01 Juli 2025 – 21:55 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengemukakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal berpotensi membuat sistem ketatanegaraan menjadi porak-poranda karena bertentangan dengan konstitusi.

    “Itu menimbulkan konsekuensi tentang tata kenegaraan kita nanti agak porak-poranda,” kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Untuk itu, Saan mengatakan Partai NasDem menghendaki agar MK konsisten dengan putusan-putusannya terdahulu terkait desain sistem pemilu di Indonesia sebab putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding).

    “Mereka kan sudah memutuskan tahun 2019 yang mengatur keserentakan pemilu, di mana presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten dan kota dengan lima kotak. Itu kan putusan Mahkamah Konstitusi sendiri,” ujarnya.

    “Bahkan ketika itu digugat lagi, Mahkamah Konstitusi juga tidak mengabulkan, malah memberikan opsi. Termasuk, di dalamnya opsi keserentakan pemilu yang dilakukan di 2019. Kami ingin konsistensi terkait dengan soal itu,” katanya menambahkan.

    Saan menegaskan kembali sikap DPP Partai NasDem terhadap putusan MK yang disampaikan ke publik pada Senin (30/6) malam, bahwa putusan MK apabila dilaksanakan justru dapat mengakibatkan pelanggaran konstitusi.

    Dia menjelaskan Pasal 22-E Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945 menyatakan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Kemudian, dijelaskan pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden-wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD.

    Dengan demikian, ketika setelah lima tahun periode DPRD tidak dilakukan pemilu DPRD maka terjadi pelanggaran konstitusional.

    “Jadi, kalau misalnya MK mau memisahkan (pemilu nasional dan lokal) ya, dia harus mengubah Undang-Undang Dasar itu tadi. Nah, kalau dia tidak mendasar pada itu, apa yang dikatakan NasDem itu sesuatu yang inkonstitusional dan NasDem berkomitmen untuk menjaga Undang-Undang Dasar,” ucapnya.

    Sebelumnya, pada Kamis (26/6), Mahkamah Konstitusi memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

    Pemilu nasional meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

    Sumber : Antara

  • Kritik dan saran jadi energi Polri untuk tumbuh

    Kritik dan saran jadi energi Polri untuk tumbuh

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) didampingi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kiri) menginspeksi pasukan dalam upacara HUT ke-79 Bhayangkara di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (1/7/2025). HUT ke-79 Bhayangkara mengangkat tema Polri Untuk Masyarakat sebagai cerminan semangat pengabdian dan transformasi kepolisian negeri ini. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/app/rwa/pri. (ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA)

    Kapolri: Kritik dan saran jadi energi Polri untuk tumbuh
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 01 Juli 2025 – 16:29 WIB

    Elshinta.com – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa kritik dan saran menjadi energi bagi Polri untuk tumbuh dan berbenah menjadi lebih baik. Dalam HUT Ke-79 Bhayangkara di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa, Kapolri mengaku bahwa Polri belum sepenuhnya sempurna. Dirinya memahami atas kritik dan saran yang disampaikan masyarakat.

    Menurutnya, kedua hal tersebut merupakan energi bagi Polri untuk tumbuh menjadi lebih baik dan melakukan pembenahan.

    “Kami berkomitmen untuk selalu berpegang pada keyakinan bahwa setiap kritik dan saran dari masyarakat adalah wujud dukungan dan energi bagi kami agar terus tumbuh, beradaptasi, serta melakukan pembenahan yang berkelanjutan,” katanya.

    Pembenahan berkelanjutan itu, lanjut dia, demi mewujudkan satu tujuan mulia, yaitu menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat. Jenderal polisi bintang empat itu mengatakan bahwa perjuangan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 adalah perjalanan panjang yang penuh tantangan.

    Namun, dirinya meyakini bahwa visi tersebut dapat dicapai dengan kolaborasi semua pihak.

    “Kami yakin sepenuhnya bahwa cita-cita mulia ini dapat tercapai melalui sinergisitas seluruh komponen bangsa,” ujarnya.

    Adapun Polri telah turut serta berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, antara lain melalui program ketahanan pangan dan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Sumber : Antara

  • Jadilah polisi yang dicintai rakyat

    Jadilah polisi yang dicintai rakyat

    Tangkapan layar – Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato arahan dalam agenda Upacara HUT Ke-79 Bhayakara di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025). (ANTARA/Andi Firdaus)

    Presiden Prabowo: Jadilah polisi yang dicintai rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Selasa, 01 Juli 2025 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada seluruh jajaran Polri saat puncak peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara agar mereka menjadi polisi yang dicintai rakyat.

    Dalam amanatnya di hadapan ribuan polisi, Presiden beberapa kali mengingatkan polisi harus selalu melindungi rakyat, terutama mereka yang paling lemah, paling tertindas, dan paling miskin.

    “Jaga kepercayaan rakyat. Sekali lagi utamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan lain. Sekali lagi, Saudara jangan sekali-sekali mengecewakan rakyat kita,” kata Presiden Prabowo di hadapan ribuan polisi.

    “Selamat Hari Bhayangkara Ke-79. Jadilah insan Bhayangkara yang rastra sewakottama  —polisi yang mengabdikan dirinya untuk kejayaan Nusa dan Bangsa–. Sekali lagi, jadilah polisi yang dicintai rakyat,” ujar Presiden saat menutup amanatnya.

    Dalam amanat yang sama, Presiden juga menekankan polisi di Indonesia harus memahami betul kesulitan dan penderitaan rakyat.

    “Polisi Indonesia tidak boleh seperti polisi negara yang sudah kaya dan maju. Polisi Indonesia harus di tengah-tengah rakyat, harus merasakan penderitaan rakyat, merasakan kesulitan rakyat, mendengar jeritan hati rakyat,” kata Presiden.

    Presiden juga menyatakan cita-cita Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berhasil menghapus kemiskinan dan kelaparan, bangsa yang adil, hanya mungkin terwujud manakala memiliki kepolisian yang tangguh, unggul, bersih, dicintai rakyat, dan selalu membela rakyat.

    “Sejarah manusia sepanjang ribuan tahun mengajarkan kita tidak ada negara yang berhasil tanpa kepolisian yang unggul dan tangguh. Dengan kesadaran itulah, para pemimpin negara dari presiden pertama dan seterusnya, presiden kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai sekarang saya menjabat, kita semua sadar pentingnya kepolisian yang tangguh dan unggul,” kata Presiden.

    Kepada seluruh peserta upacara dan tamu undangan, Presiden Prabowo mengajak untuk mengenang dan memberikan penghargaan kepada para pendiri Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Selasa, sebagai inspektur upacara. HUT Bhayangkara merujuk kepada hari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 1 Juli 1946.

    Dalam rangkaian peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara itu, Presiden Prabowo lanjut menyaksikan parade (defile) seluruh satuan Polri beserta kemampuan alat pertahanan dan keamanan Polri. Defile HUT Ke-79 Bhayangkara juga dimeriahkan parade 25 robot yang merupakan simbol modernisasi Polri. Robot-robot itu mencakup robot mirip manusia (humanoid), robot mirip anjing penjaga, robot tank, robot ROPI, dan drone agriculture.

    Di Lapangan Silang Monas hari ini, kehadiran Presiden Prabowo dalam rangkaian HUT Ke-79 Bhayangkara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kedatangan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran di lokasi upacara disambut oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Dalam puncak peringatan HUT Polri itu, hampir seluruh pimpinan lembaga negara, pimpinan TNI, menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir. Kemudian, ada juga tamu-tamu kehormatan, di antaranya Istri Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid Sinta Nuriyah, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, dan Wakil Presiden Ke-13 Ma’ruf Amin.

    Sumber : Antara

  • DPR tetapkan Danantara jadi mitra kerja Komisi VI dan Komisi XI

    DPR tetapkan Danantara jadi mitra kerja Komisi VI dan Komisi XI

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memimpin Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    DPR tetapkan Danantara jadi mitra kerja Komisi VI dan Komisi XI
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 01 Juli 2025 – 15:27 WIB

    Elshinta.com – Rapat Paripurna Ke-21 DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 menetapkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi mitra kerja dari Komisi VI DPR RI dan Komisi XI DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan pemilihan komisi mitra bagi Danantara itu berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat bamus antara Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi (30/6).

    “Apakah penetapan BPI Danantara menjadi mitra kerja Komisi VI dan Komisi XI tersebut dapat disetujui?,” kata Adies yang dijawab setuju oleh peserta rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan bahwa Danantara menjadi mitra dari dua komisi karena kedua komisi itu menangani urusan yang berkaitan dengan Danantara. Menurut dia, Komisi VI DPR RI berkaitan dengan Danantara dalam pengelolaan BUMN. Sementara itu, menurut dia, Komisi XI DPR RI memiliki kaitan dengan Danantara mengenai pengelolaan penugasan negara dan pemberian subsidi, guna memastikan kelancaran distribusi barang atau jasa bagi masyarakat dan menjaga stabilitas harga ekonomi.

    Di sisi lain, dia mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat 2 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, menyatakan bahwa mitra kerja komisi dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Dalam Rapat Paripurna itu ada empat agenda utama, yaitu penyampaian keterangan pemerintah terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN ΤΑ 2024.

    Selain itu, agenda tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN TA 2026. Selanjutnya agenda ketiga yakni pendapat fraksi-fraksi atas usul Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis Tahun 2025-2029, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

    Agenda terakhir yakni penetapan mitra kerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

    Sumber : Antara

  • Di atas Maung, Presiden keliling Monas inspeksi pasukan saat HUT Polri

    Di atas Maung, Presiden keliling Monas inspeksi pasukan saat HUT Polri

    Presiden RI Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menaiki Maung melakukan inspeksi pasukan Upacara pada Peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (1/7/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

    Di atas Maung, Presiden keliling Monas inspeksi pasukan saat HUT Polri
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 01 Juli 2025 – 10:57 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo berkeliling Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa pagi, dengan kendaraan Maung untuk melakukan inspeksi pasukan saat Upacara Peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara.

    Presiden Prabowo terlihat mengenakan setelan jas abu-abu dan peci hitam, serta kacamata hitam untuk melindungi teriknya matahari pagi, sebagaimana dalam siaran langsung melalui akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Selasa. Presiden Prabowo berdiri di atas Maung MV3 berwarna hitam milik Polri dengan plat merah bertuliskan Indonesia-1, sementara Kapolri berdiri di belakang Presiden.

    Saat berkeliling melakukan inspeksi pasukan, lagu Nasional “Maju Tak Gentar” turut mengiringi kegiatan inspeksi pasukan oleh Presiden Prabowo sebagai rangkaian Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara itu. Kepala Negara sesekali memberikan salam hormat dan melempar senyum kepada pasukan upacara yang telah siaga sejak pagi itu.

    Pasukan upacara itu terdiri dari satuan-satuan Polri, kelompok-kelompok masyarakat yang mengenakan pakaian tradisional sejumlah suku di Indonesia, dan perwakilan dari aparat lembaga lainnya yang bermitra dengan Polri.

    Selain itu, tampak pula relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengenakan kemeja panjang biru muda yang berbaris di antara peserta upacara. Petani yang tergabung dalam beberapa kelompok tani (poktan), hingga serikat pekerja juga menjadi peserta Upacara.

    Sebelum kendaraan kembali ke mimbar upacara, Presiden Prabowo juga memberi hormat kepada masyarakat yang menonton rangkaian upacara, yang kemudian disambut meriahnya tepuk tangan dari warga.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, rangkaian Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara juga menampilkan defile dari satuan pengamanan (satpam), perlindungan masyarakat (linmas), dan potensi masyarakat (potmas), hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti Barisan Ansor Serbaguna (Banser), Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), dan Persatuan Islam (Persis).

    Tidak hanya itu, parade juga dimeriahkan dengan penampilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, pemuda-pemudi Merah Putih, hingga kelompok tani, Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdar Kamtibmas), Aisyiyah, dan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU).

    Di hadapan Presiden Prabowo, Polri turut menampilkan sejumlah robot mirip manusia (humanoid) dan robot mirip anjing penjaga dalam parade. Setidaknya, ada 25 robot ikut defile, yang mencakup robot tank, robot ropi, drone agriculture, dan robot anjing penjaga.

    Sumber : Antara