Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Depok usulkan lahan eks BLBI jadi stadion berstandar internasional

    Depok usulkan lahan eks BLBI jadi stadion berstandar internasional

    Wali Kota Depok Supian Suri. ANTARA/Feru Lantara

    Depok usulkan lahan eks BLBI jadi stadion berstandar internasional
    Sepakbola   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 16:03 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Depok Supian Suri mengusulkan lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Tanah Merah, Cipayung sebagai lokasi pembangunan stadion sepak bola berstandar internasional pertama di Kota Depok. 

    “Alhamdulillah dalam pertemuan saya menyampaikan beberapa harapan masyarakat Kota Depok, termasuk pembangunan stadion dan infrastruktur lainnya seperti pelebaran Jalan Raya Sawangan dan penambahan akses tol,” ujar Supian Suri, di Depok, Sabtu.

    Supian Suri telah bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir, membahas sejumlah usulan strategis infrastruktur Kota Depok.

    Supian mengatakan lokasi yang diusulkan menjadi stadion memiliki posisi sangat strategis karena akan dilintasi oleh exit tol Desari yang tengah direncanakan pemerintah pusat.

    “Yang kami usulkan adalah di lahan eks-BLBI yang di Cipayung, Tanah Merah. Nanti exit Tol Desari rencananya juga akan berada di situ. Sangat mendukung secara lokasi dan luasannya pun memadai,” jelasnya.

    Namun demikian, Wali Kota menyadari bahwa proses realisasi pembangunan stadion ini masih membutuhkan perjuangan, terutama karena kewenangan lahan eks-BLBI berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Pastinya kami hanya akan menggunakan sebagian lahan, dan karena statusnya masih aset pusat, tentu harus melalui proses dan koordinasi yang intens,” terangnya.

    Terkait respons Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir, Supian Suri menyebutkan bahwa usulan Pemkot Depok itu mendapat sambutan positif, karena sejalan dengan visi besar Erick Thohir dalam membangun infrastruktur sepak bola nasional.

    “Pak Erick Thohir menyambut baik karena beliau punya harapan besar untuk pengembangan sepak bola Indonesia, baik putra, putri, senior, maupun junior. Termasuk wacana menjadikan Indonesia sebagai lokasi kantor FIFA dan tuan rumah berbagai liga internasional,” ungkap Supian Suri.

    Menurut Supian Suri, saat ini, stadion-stadion besar di Jabodetabek seperti GBK dan JIS (Jakarta), Patriot (Bekasi), Pakan Sari (Bogor), telah menjadi bagian dari jaringan pendukung kegiatan sepak bola nasional. 

    Kehadiran stadion bertaraf internasional di Depok diharapkan bisa melengkapi kebutuhan kawasan ini sebagai pusat kegiatan olahraga nasional dan internasional.

    “Diharapkan Depok bisa juga punya stadion. Kalau saya pribadi, berharap namanya Stadion Gong Si Bolong,” harap Wali Kota, merujuk pada ikon budaya lokal khas Depok.

    Sumber : Antara

  • PSSI serahkan wacana soal Piala Indonesia kepada PT LIB dan klub

    PSSI serahkan wacana soal Piala Indonesia kepada PT LIB dan klub

    Ketua umum PSSI, Erick Thohir (kiri), menjawab pertanyaan pewarta di Jakarta, Jumat (4/7/2025). (ANTARA/Rauf Adipati)

    PSSI serahkan wacana soal Piala Indonesia kepada PT LIB dan klub
    Sepakbola   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 06:17 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyerahkan wacana penyelenggaraan Piala Indonesia kepada PT Liga Indonesia Baru (LIB) dan klub, menyusul munculnya keinginan insan sepak bola nasional agar kompetisi itu dapat kembali digulirkan.

    Piala Indonesia yang mempertemukan klub dari berbagai kasta itu terakhir kali diselenggarakan pada musim 2018-2019, dengan PSM Makassar sebagai juara. Setelah itu, Piala Indonesia urung digelar karena pandemi COVID-19 dan belum juga dilaksanakan sampai saat ini.

    “Domainnya, silakan liga (PT LIB-red) dan klub-klub bersepakat seperti apa. Bukan di PSSI, lo. PSSI itu hanya memiliki satu persen (saham-red) Liga. Ini bagian dari bagaimana kita mengatur kesepakatan jadwal,” kata Erick kepada para pewarta di Jakarta, Jumat.

    Piala Indonesia baru digelar sebanyak tujuh edisi. Edisi pertama berlangsung pada 2005 dengan menghasilkan Arema sebagai juara, dan setelah itu hanya digelar pada 2006, 2007, 2008-2009, 2010, 2012, dan terakhir 2018-2019.

    Selain soal Piala Indonesia, Erick juga menjelaskan mengenai potensi penambahan jumlah peserta Piala Presiden seperti pada edisi-edisi sebelumnya.

    Piala Presiden yang merupakan turnamen pra musim biasanya diikuti oleh banyak peserta sejak pertama kali digelar pada 2015. Jumlah peserta kemudian mengalami pemangkasan sejak 2024 dengan hanya diikuti delapan peserta, dan pada 2025 jumlah peserta kembali berkurang dengan hanya menghadirkan enam tim.

    Dari enam tim peserta pada tahun ini, dua di antaranya merupakan klub luar negeri yakni Oxford United dari Inggris, dan Port FC asal Thailand. Sedangkan satu tim sisanya adalah Liga Indonesia All-Star.

    “Jadi kalau ditanya apakah musim kompetisi atau turnamen Piala Indonesia atau Piala Presiden ini bisa diperpanjang jadwalnya 18 klub jawabannya mungkin aja selama kalendernya mumpuni. Itu karena pemain bukan robot, dia juga mesti beristirahat,” pungkas Erick.

    Sumber : Antara

  • Beragam respons calon dubes usai uji kelayakan di DPR

    Beragam respons calon dubes usai uji kelayakan di DPR

    Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon duta besar RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (5/7/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

    Beragam respons calon dubes usai uji kelayakan di DPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 19:03 WIB

    Elshinta.com – Para calon duta besar (dubes) luar biasa berkuasa penuh maupun perutusan tetap Republik Indonesia untuk negara sahabat dan organisasi internasional mengeluarkan respons yang beragam usai uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI, Sabtu.

    Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dwisuryo Indroyono Soesilo tidak berbicara banyak kepada pers. Ia mengatakan proses seleksi masih belum selesai. Dia juga tidak membeberkan substansi pengujian.

    “Doain dulu, deh, masih proses, belum selesai,” ucap Indroyono yang disebut sebagai calon dubes RI untuk Amerika Serikat itu saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Sementara itu, mantan Dubes RI untuk Kanada Abdul Kadir Jailani mengatakan dirinya didalami soal rancangan program kerja jika nantinya dinyatakan resmi menjadi dubes.

    “Kita tahu bahwa program kerja yang hendak kita sampaikan itu merupakan perwujudan dari visi-misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu untuk mencapai Astacita,” katanya ditemui di lokasi yang sama.

    Abdul Kadir tidak memerinci implementasi program kerja yang dia maksud. Namun demikian, dia menyebut beberapa isu yang menjadi perhatian, yaitu isu perlindungan warga negara dan pelaksanaan prinsip politik bebas aktif.

    “Pada umumnya semua calon duta besar hanya menyampaikan rancangan program kerjanya masing-masing karena tentunya setiap perwakilan memiliki karakteristik yang berbeda-beda,” ucap Abdul Kadir yang digadang-gadang menjadi calon dubes RI untuk Jerman.

    Adapun mantan Duta Besar RI untuk Argentina merangkap Paraguay dan Uruguay Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir mengatakan uji kepatutan dan kelayakan berlangsung lancar.

    Di hadapan Komisi I DPR RI, Nurmala mengaku memaparkan ihwal peningkatan hubungan bilateral RI dan negara sahabat, mulai dari aspek ekonomi, perlindungan warga negara, hingga kerja sama strategis lainnya.

    Selain itu, Nurmala juga mengaku membahas program hilirisasi yang menjadi salah satu fokus pemerintah Indonesia. Nurmala pun tidak menampik bahwa dia diusulkan menjadi calon dubes RI untuk Jepang.

    “Kita ada program hilirisasi. Nah Jepang ini adalah suatu negara yang maju, baik teknologinya di dalam segala hal, tapi jangan lupa Indonesia ini adalah negara dengan sumber daya alam yang luar biasa, juga kita punya sumber daya manusia yang sedang kita tingkatkan kualitasnya menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

    Di samping itu, Nurmala turut menyoroti aspek ketenagakerjaan. Menurut dia, Jepang sudah lebih jauh terbuka dalam hal kerja sama di bidang ketenagakerjaan sehingga momentum itu perlu dimanfaatkan dengan baik.

    “Saya kira dalam soal ketenagakerjaan, betul, kita harus menggunakan kesempatan ini karena Jepang betul-betul dalam soal itu memberikan perhatian yang banyak. Dan sekarang, dalam kerja sama kita, Jepang jauh lebih terbuka, lebih fleksibel, sehingga akan memudahkan kepada kita untuk mendapatkan alih teknologi kemampuan dalam meningkatkan keterampilan SDM kita,” tuturnya.

    Diketahui bahwa Komisi I DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon dubes luar biasa berkuasa penuh maupun perutusan tetap Republik Indonesia untuk 24 negara sahabat dan organisasi internasional pada Sabtu dan Minggu (6/7).

    Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa pihaknya menguji 12 calon dubes pada hari ini yang dibagi menjadi dua sesi, yakni pagi dan siang. Utut juga menyebut Komisi I akan menguji 12 calon dubes lainnya esok hari.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan calon dubes yang diuji pada sesi pagi hari ini, yaitu calon dubes RI untuk Amerika Serikat, Jerman, Persatuan Bangsa-Bangsa, Singapura, Jepang, dan Slovakia.

    Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan uji kelayakan dan kepatutan pada sesi siang hari ini antara lain calon dubes RI untuk Belanda, Vietnam, Jenewa, Qatar, Abu Dhabi, dan Brasil.

    Sumber : Antara

  • Anggota DPR minta Pemerintah pastikan pemerataan anggaran pendidikan

    Anggota DPR minta Pemerintah pastikan pemerataan anggaran pendidikan

    Dokumentasi – Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

    Anggota DPR minta Pemerintah pastikan pemerataan anggaran pendidikan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 16:39 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng meminta pemerintah memastikan pemerataan anggaran pendidikan, baik melalui realokasi anggaran maupun dukungan program.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, dia mencontohkan upaya yang bisa dilakukan bisa berupa mengurangi sejumlah porsi anggaran kedinasan untuk dialihkan ke pendidikan formal.

    Sebab, lanjutnya, anggaran kedinasan tercatat mencapai Rp104,5 triliun per tahun atau sebesar 39 persen dari anggaran pendidikan di APBN dengan jumlah 13.000 orang penerima.

    Sementara anggaran pendidikan formal dari tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi sebesar Rp91,2 trilun per tahun atau 22 persen dari dana alokasi APBN dengan jumlah 62 juta siswa.

    Dia juga mendorong pemerataan pembangunan sarana pendidikan, meningkatkan kesejahteraan, dan penguatan kapasitas guru.

    Anggota Komisi XI ini berpendapat pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi tantangan, di mana masih banyak sekolah rusak, ruang kelas tidak layak, dan keterbatasan fasilitas di berbagai daerah. Akses pendidikan pun masih mengalami kesenjangan yang menimbulkan ketimpangan mutu antardaerah dan kelompok sosial.

    Di sisi lain, lanjutnya, guru di daerah terpencil mengalami keterlambatan gaji, kurangnya pelatihan, bahkan ketidakpastian status kerja.

    “Kesejahteraan dan kapasitas guru adalah kunci pendidikan bermutu. Jika guru terus dikesampingkan, kita tidak akan pernah mencapai pendidikan yang merata dan berkualitas,” ujar dia.

    Mekeng menyoroti Indonesia tengah menghadapi bonus demografi, dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Kondisi ini perlu dioptimalkan untuk menjadi peluang emas agar tidak menjadi bencana akibat pendidikan yang diterima generasi muda tidak merata.

    Sebagai catatan, alokasi anggaran pendidikan dari APBN terus meningkat, di mana anggaran tahun 2020 tercatat sebesar Rp542,82 triliun, sementara anggaran pendidikan tahun 2025 mencapai Rp724,2 triliun.

    Sumber : Antara

  • TNI AU dan Dassault Aviation periksa kesiapan fasilitas pesawat Rafale

    TNI AU dan Dassault Aviation periksa kesiapan fasilitas pesawat Rafale

    KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono meninjau pesawat tempur Rafale di Safran Aircraft Engines, Prancis, Senin (24/6/2024). (ANTARA/HO-Humas TNI AU)

    TNI AU dan Dassault Aviation periksa kesiapan fasilitas pesawat Rafale
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 16:51 WIB

    Elshinta.com – TNI AU menerima kunjungan pihak Dassault Aviation dan Thales Prancis di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekan Baru, Riau dalam rangka memeriksa kesiapan fasilitas lanud untuk menerima pesawat tempur Rafale.

    Dassault Aviation sendiri merupakan perusahaan pertahanan asal Prancis yang memproduksi pesawat tempur Rafale.

    Dalam siaran pers resmi TNI AU yang diterima ANTARA, Sabtu, dijelaskan bahwa kunjungan itu terjadi pada Rabu (2/7), lalu.

    Komandan Pangkalan TNI AU (Danlanud) Roesmin Nurjadin Marsma TNI Abdul Haris dalam siaran pers menjelaskan pihak Dassault memeriksa seluruh fasilitas yang ada di Lanud Roesmin Noerjadin.

    Tidak hanya melihat fasilitas, pihak Dassault Aviation juga memaparkan beberapa persiapan teknis yang harus disiapkan TNI untuk menyambut pesawat tempur Rafale pada Januari 2026 mendatang.

    “Kegiatan site survey hari ini adalah bagian penting dalam memastikan seluruh aspek teknis dan logistik berjalan tepat waktu, mulai dari pengiriman hingga serah terima pesawat,” kata Abdul Haris.

    Abdul pun mengapresiasi respon pihak Dassault Aviaton yang menyatakan fasilitas di Lanud Roesmin Noerjadin layak untuk menerima pesawat tempur Rafale.

    Dia memastikan jajarannya akan memenuhi seluruh persiapan teknis lain yang diperlukan Dassault Aviation demi kesuksesan pengoperasian pesawat tempur Rafale.

    “Kita menyajikan data yang akurat, dan merespons cepat setiap kebutuhan teknis yang diperlukan demi kesuksesan misi Ferry Mission dan pengoperasian Rafale di Indonesia,” jelas Abdul Haris.

    Sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu pelanggan pesawat tempur jenis Rafale yang diproduksi oleh Prancis.

    Tercatat Kementerian Pertahanan telah memborong sebanyak 42 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis setelah kontrak pembelian tahap ketiga untuk 18 unit terakhir efektif.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan yang kala itu dijabat Brigadir Jenderal TNI Edwin Adrian Sumantha menyampaikan kontrak efektif itu menjadi dasar Dassault Aviation mulai memproduksi 18 unit terakhir jet tempur Rafale pesanan Indonesia.

    “Kemhan RI sebelumnya telah mengefektifkan kontrak pengadaan kontrak pengadaan tahap pertama dengan Dassault Aviation pada September 2022 sejumlah enam unit, dan Agustus 2023 sejumlah 18 unit. Totalnya, pengadaan pesawat tempur Rafale oleh Kementerian Pertahanan RI berjumlah 42 unit,” kata Edwin.

    Dia menyebut pesawat Rafale pertama pesanan Indonesia dijadwalkan tiba di tanah air pada awal 2026.

    Sumber : Antara

  • TNI AU kerja sama dengan Kemenhub kembangkan transportasi nasional

    TNI AU kerja sama dengan Kemenhub kembangkan transportasi nasional

    Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Muhamad Tonny Harjono bertemu dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub) Dudy Purwagandhi di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (4/7/2025) (ANTARA/Ho-Humas TNI AU)

    TNI AU kerja sama dengan Kemenhub kembangkan transportasi nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 13:44 WIB

    Elshinta.com – TNI AU membangun kerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam mengembangkan sistem transportasi nasional.

    Kerja sama itu terjadi kala Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Muhamad Tonny Harjono bertemu dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub) Dudy Purwagandhi di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (4/7).

    Dalam siaran pers resmi TNI AU yang diterima Antara, Sabtu, dijelaskan bahwa beberapa hal dibahas dalam pertemuan tersebut.

    “Terkhusus membahas soal pengembangan transportasi, terutama di bidang kedirgantaraan,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana saat dikonfirmasi di Jakarta terkait pertemuan tersebut.

    Selain itu, TNI AU juga berkomitmen untuk berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan kualitas armada pesawat di Indonesia.

    Saat ditanya lebih detail terkait skema kerja sama yang dilakukan TNI AU dan Kementerian Perhubungan, I Nyoman belum bisa menjelaskan dengan rinci.

    Dalam pertemuan itu, jajaran Kemenhub turut hadir mendampingi Dudy diantaranya Sekjen Kemenhub, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, Dirjen Integrasi dan Transportasi Multimoda, Kepala BPSDM Perhubungan, Kepala Badan Kebijakan Transportasi, serta Tenaga Ahli Menhub.

    Sedangkan Kasau turut didampingi oleh Waksau Marsdya TNI Tedi Rizalihadi, Pangkoopsudnas Marsda TNI Minggit Tribowo dan beberapa jajaran pejabat TNI AU lainnya.

    Sumber : Antara

  • Soekarno keluarkan dekrit, UUD 1945 diberlakukan kembali

    Soekarno keluarkan dekrit, UUD 1945 diberlakukan kembali

    Presiden Soekarno sedang membacakan dekrit di Serambi Istana Merdeka, Jakarta. (wikipedia)

    5 Juli 1959: Soekarno keluarkan dekrit, UUD 1945 diberlakukan kembali
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Tepat 66 tahun yang lalu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yang secara resmi membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan ini menjadi titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia dan menjadi awal dimulainya era Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.

    Dekrit ini dikeluarkan setelah Konstituante yang dibentuk melalui pemilu 1955 gagal mencapai kesepakatan mengenai pengesahan konstitusi baru pengganti UUD Sementara 1950. Perdebatan panjang dan tarik-menarik ideologis antara kelompok nasionalis, Islamis, dan komunis menyebabkan kebuntuan politik yang semakin mengganggu stabilitas negara. Di tengah kondisi itu, Presiden Soekarno mengambil langkah tegas demi menghindari kekacauan pemerintahan.

    Melalui siaran radio nasional pada 5 Juli 1959 dari Istana Merdeka, Presiden Soekarno membacakan isi dekrit yang secara garis besar mencakup tiga hal: pembubaran Konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Keputusan tersebut mendapat dukungan penuh dari TNI dan sebagian besar rakyat Indonesia yang sudah muak dengan ketidakpastian politik.

    Dekrit ini mengakhiri sistem parlementer yang berlaku sejak 1950 dan membuka jalan bagi sistem presidensial yang lebih kuat di bawah kendali langsung Presiden. Meski di kemudian hari sistem Demokrasi Terpimpin mengundang pro dan kontra, langkah ini dinilai sebagai upaya penyelamatan negara dari krisis konstitusional yang berkepanjangan.

    Penerbitan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi peristiwa penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Selain menandai berakhirnya masa transisi pascakemerdekaan, dekrit ini juga menunjukkan kuatnya peran presiden dalam menentukan arah politik nasional di tengah krisis kelembagaan.

    Sumber : Sumber Lain

  • Soekarno keluarkan dekrit, UUD 1945 diberlakukan kembali

    Soekarno keluarkan dekrit, UUD 1945 diberlakukan kembali

    Presiden Soekarno sedang membacakan dekrit di Serambi Istana Merdeka, Jakarta. (wikipedia)

    5 Juli 1959: Soekarno keluarkan dekrit, UUD 1945 diberlakukan kembali
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Tepat 66 tahun yang lalu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yang secara resmi membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan ini menjadi titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia dan menjadi awal dimulainya era Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.

    Dekrit ini dikeluarkan setelah Konstituante yang dibentuk melalui pemilu 1955 gagal mencapai kesepakatan mengenai pengesahan konstitusi baru pengganti UUD Sementara 1950. Perdebatan panjang dan tarik-menarik ideologis antara kelompok nasionalis, Islamis, dan komunis menyebabkan kebuntuan politik yang semakin mengganggu stabilitas negara. Di tengah kondisi itu, Presiden Soekarno mengambil langkah tegas demi menghindari kekacauan pemerintahan.

    Melalui siaran radio nasional pada 5 Juli 1959 dari Istana Merdeka, Presiden Soekarno membacakan isi dekrit yang secara garis besar mencakup tiga hal: pembubaran Konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Keputusan tersebut mendapat dukungan penuh dari TNI dan sebagian besar rakyat Indonesia yang sudah muak dengan ketidakpastian politik.

    Dekrit ini mengakhiri sistem parlementer yang berlaku sejak 1950 dan membuka jalan bagi sistem presidensial yang lebih kuat di bawah kendali langsung Presiden. Meski di kemudian hari sistem Demokrasi Terpimpin mengundang pro dan kontra, langkah ini dinilai sebagai upaya penyelamatan negara dari krisis konstitusional yang berkepanjangan.

    Penerbitan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi peristiwa penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Selain menandai berakhirnya masa transisi pascakemerdekaan, dekrit ini juga menunjukkan kuatnya peran presiden dalam menentukan arah politik nasional di tengah krisis kelembagaan.

    Sumber : Sumber Lain

  • Keberhasilan Prabowo harus dilanjut demi kemajuan Indonesia

    Keberhasilan Prabowo harus dilanjut demi kemajuan Indonesia

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Muzani: Keberhasilan Prabowo harus dilanjut demi kemajuan Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 04 Juli 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa sejumlah keberhasilan program Presiden Prabowo Subianto yang dirasakan langsung oleh rakyat harus terus dilanjutkan demi kebaikan dan kemajuan Indonesia.

    Dia menjelaskan keberhasilan Prabowo di antaranya kemudahan akses pupuk subsidi, kenaikan harga gabah kering Rp6.500, penghapusan utang UMKM, penurunan ongkos naik haji (ONH), dan program lain-lain.

    “Sekarang kita lihat semangat para petani untuk pergi ke sawah meningkat signifikan. Itu karena kemudahan akses pupuk serta keberpihakan presiden Prabowo kepada kaum tani,” kata Muzani dalam acara Temu Kader Partai Gerindra se-Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat.

    Untuk itu, dia meminta seluruh kader Partai Gerindra yang menjabat sebagai bupati, wakil bupati, wali kota, wakil walikota, hingga anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota se-Sulsel untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa melukai kepercayaan rakyat Sulsel kepada Partai Gerindra dan Prabowo.

    Menurut dia, seluruh kader Partai Gerindra harus contoh terbaik bagi rakyat ataupun konstituennya. Sebab, kata dia, semua mata saat ini tertuju kepada Partai Gerindra yang duduk di pemerintahan dan legislatif.

    “Kita harus berikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat karena kita yakini keberhasilan Presiden Prabowo harus dilanjutkan untuk periode selanjutnya demi kebijakan dan kemajuan Indonesia,” kata dia.

    Dia pun menyampaikan terima kasih kepada rakyat Sulsel karena telah memberikan kepercayaannya kepada Presiden Prabowo pada Pilpres 2024 lalu, khususnya kepada kader Gerindra dari mulai pengurus ranting, PAC (pengurus anak cabang), hingga DPC (dewan pengurus cabang).

    “Mereka telah bekerja keras pagi siang malam pasang bendera, pasang spanduk. Terima kasih rakyat Sulsel atas kepercayaan dan kesetiaannya kepada Pak Prabowo sejak dulu hingga sekarang,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Sebanyak 5.185 Koperasi Merah Putih di Aceh sudah berbadan hukum

    Sebanyak 5.185 Koperasi Merah Putih di Aceh sudah berbadan hukum

    Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh Meurah Budiman. ANTARA/HO-Humas Kemenkum Aceh

    Sebanyak 5.185 Koperasi Merah Putih di Aceh sudah berbadan hukum
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 21:11 WIB

    Elshinta.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh menyatakan sebanyak 5.185 Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Aceh sudah memperoleh pengesahan badan hukum atau berbadan hukum.

    Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh Meurah Budiman di Banda Aceh, Kamis (3/7), mengatakan koperasi berbadan hukum terealisasi sebesar 80 persen dari rencana pembentukan sebanyak 6.500 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Aceh.

    “Hingga akhir Juni 2025, sebanyak 5.185 dari 6.500 Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Aceh telah memperoleh pengesahan badan hukum. Sedangkan yang belum, sedang berproses,” katanya.

    Ia mengatakan dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh mencatat jumlah tertinggi yang belum berproses. Dari 1.315 Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Aceh Utara, sebanyak 448 di antaranya masih dalam proses pengesahan badan hukum.

    “Sedangkan pengesahan badan hukum Koperasi Desa Merah Putih di delapan kabupaten kota sudah mencapai 100 persen. Di delapan kabupaten kota itu, kerja sama antara pemerintah daerah dengan notaris terbukti efektif mempercepat proses pengesahan badan hukum koperasi,” katanya.

    Adapun kabupaten kota yang pengesahannya 100 persen yakni Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Subulussalam.

    Meurah Budiman mengatakan perlu optimalisasi peran notaris dalam percepatan pengesahan koperasi desa merah putih. Dari 231 notaris yang terdaftar di Provinsi Aceh, baru sebanyak 157 notaris yang aktif memproses dokumen pengesahan badan hukum Koperasi Desa Merah Putih.

    Oleh karena itu, Meurah Budiman mendorong adanya layanan berbasis pendekatan jarak, seperti desa terdekat dengan notaris, guna memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan hukum koperasi.

    Ia mengatakan Kemenkum Aceh juga menurunkan tim asistensi dan memperkuat koordinasi dengan dinas koperasi kabupaten kota untuk memastikan seluruh dokumen pembentukan Koperasi Desa Merah Putih segera sampai ke notaris.

    “Target kami jelas, tidak satu pun koperasi desa merah putih yang tertinggal dalam proses penetapan badan hukum,” kata Meurah Budiman.

    Sumber : Antara