Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • 24 calon Dubes LBBP telah penuhi syarat uji kelayakan

    24 calon Dubes LBBP telah penuhi syarat uji kelayakan

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir (tengah) bersama pimpinan DPR RI lainnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K.

    DPR: 24 calon Dubes LBBP telah penuhi syarat uji kelayakan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 15:30 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa 24 calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional telah memenuhi syarat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi I DPR RI.

    “Sepengetahuan saya, sepengetahuan kami pimpinan di Komisi I itu seluruhnya memenuhi syarat dari fit and proper, dan diterima nama-nama itu untuk menjadi duta besar yang diusulkan oleh pemerintah,” kata Adies usai menghadiri rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7).

    Untuk itu, dia menyebut nama-nama calon Dubes LBBP itu telah berada di meja Ketua DPR RI Puan Maharani untuk diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Jadi saat ini sudah di meja Bu Ketua untuk dikirim ke Pak Presiden,” ucapnya.

    Meski demikian, Adies tak dapat memastikan apakah terdapat catatan-catatan yang diberikan Komisi I DPR terhadap nama-nama calon Dubes LBBP tersebut.

    “Mungkin catatan-catatan ada, tapi kan saya belum lihat suratnya,” katanya.

    Sebagaimana tata tertib (tatib) yang berlalu, dia menyebut pimpinan DPR RI dapat langsung mengirimkan nama-nama tersebut ke Presiden tanpa dibacakan terlebih dulu dalam Rapat Paripurna DPR RI.

    “Kalau duta besar itu tatibnya tidak perlu dibacakan di paripurna. Jadi, langsung dikirimkan ke pimpinan, nanti pimpinan langsung meneruskan ke pemerintah,” ujarnya.

    Dia pun menyebut Rapat Paripurna DPR yang digelar hari ini beragendakan pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024.

    “Kalau rapat hari ini kan tanggapan fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban dari pemerintah tahun 2024, seluruh fraksi menerima pertanggungjawaban tersebut. Jadi, itu saja agendanya,” tuturnya.

    Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono juga mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah merampungkan tahapan uji kelayakan dan kepatutan calon Dubes LBBP RI, meski Rapat Paripurna DPR RI hari ini tak mencantumkan agenda terkait hal tersebut.

    Dia pun menyerahkan mekanisme selanjutnya atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah digelar pihaknya itu kepada pimpinan DPR RI.

    “Sekarang ini kan yang masih dibahas (Rapat Paripurna) itu yang soal RAPBN, tapi yang penting kami sudah selesai di komisi, sudah kami serahkan ke pimpinan, nanti biar pimpinan menentukan karena pasti ada kebijakan-kebijakan tertentu, kapan pimpinan mau bacakan dan selesaikan,” ujarnya.

    Dave menyebut Komisi I DPR RI menilai calon Dubes LBBP RI yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan merupakan sosok-sosok mumpuni untuk ditempatkan di negara tujuan masing-masing.

    “Semuanya kami tidak melihat ada suatu kendala, semuanya itu mampu dan sanggup untuk melaksanakan visi-misi pemerintah dengan program kerja masing-masing di tempat yang mereka akan ditugaskan,” kata Dave.

    Sebelumnya, Minggu (6/7), Komisi I DPR RI selesai menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon duta besar (dubes) yang akan mengisi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di sejumlah negara serta Perwakilan Tetap RI di organisasi internasional, dan hasilnya akan diberikan ke Pimpinan DPR RI.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan bahwa uji kelayakan itu bersifat tertutup sehingga hasilnya pun bersifat rahasia, sesuai dengan tata tertib. Sehingga, kata dia, Ketua DPR RI Puan Maharani merupakan pihak yang akan menindaklanjuti hasil uji kelayakan tersebut.

    Berikut nama-nama calon dubes setelah selesai menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Sabtu hingga Minggu, 5-6 Juli 2025:

    1. Abdul Kadir Jaelani – Dubes RI untuk Jerman (Berlin)

    2. Redianto Heru Nurcahyo – Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava)

    3. Umar Hadi – Perwakilan Tetap RI New York

    4. Hotmangaradja Pandjaitan – Dubes RI untuk Singapura

    5. Nurmala Kartini Sjahrir – Dubes RI untuk Jepang (Tokyo)

    6. Indroyono Soesilo – Dubes RI untuk Amerika Serikat (Washington DC)

    7. Adam Mulawarman Tugio – Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)

    8. Laurentius Amrih Jinangkung – Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)

    9. Judha Nugraha – Dubes RI untuk Uni Emirat Arab (Abu Dhabi)

    10. Sidharto Reza Suryodipuro – Perwakilan Tetap RI di PBB Swiss (Jenewa)

    11. Andhika Chrisnayudhanto – Dubes RI untuk Brazil (Brasilia)

    12. Syahda Guruh Langkah Samudera – Dubes RI untuk Qatar (Doha)

    13. Andi Rahardian – Dubes RI untuk Oman

    14. Imam As’ari – Dubes RI untuk Ekuador (Quito)

    15. Listyowati – Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal

    16. Kuncoro Giri Waseso – Dubes RI untuk Mesir

    17. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo – Dubes RI untuk Malaysia

    18. Mayjen (Purn) Gina Yoginda – Dubes RI untuk Korea Utara

    19. Yusron Bahauddin Ambary – Dubes untuk Algeria

    20. Lukman Hakim Siregar – Dubes untuk Suriah

    21. Berlian Helmy – Dubes untuk Ajerbaizan

    22. Hari Prabowo – Dubes untuk Thailand

    23. Okto Dorinus Damanik – Dubes RI untuk Papua Nugini

    24. Andi Rachmianto – Dubes RI untuk Belgia.

    Sumber : Antara

  • Paripurna setujui kodifikasi UU Pemilu jadi Rencana Strategis DPR

    Paripurna setujui kodifikasi UU Pemilu jadi Rencana Strategis DPR

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memimpin Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Paripurna setujui kodifikasi UU Pemilu jadi Rencana Strategis DPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 13:20 WIB

    Elshinta.com – Rapat Paripurna DPR RI menyetujui agar kodifikasi dan kompilasi Undang-Undang (UU) Paket Pemilu dan Partai Politik menjadi bagian dari Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis (Renstra) DPR RI 2025-2029.

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengesahkan peraturan itu setelah mendapatkan persetujuan dari para anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna.

    Dia menyampaikan bahwa rancangan peraturan itu sebelumnya sudah dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

    “Laporan Baleg terhadap hasil pembahasan rancangan Peraturan DPR RI tentang Renstra DPR RI 2025-2029, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan DPR RI?” kata Adies yang dijawab setuju oleh peserta rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa .

    Dia mengatakan bahwa Peraturan DPR RI yang sudah berlaku itu, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

    Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan bahwa rancangan peraturan itu merumuskan pentingnya kodifikasi dan kompilasi UU Paket Pemilu dan Partai Politik serta UU itu perlu disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

    Menurut dia, UU tentang Partai Politik juga perlu memasukkan unsur akuntabilitas keuangan, budaya partai politik yang inklusif, kaderisasi, kepimpinan partai, hingga penyederhanaan mekanisme verifikasi partai politik.

    Selain soal kodifikasi UU Pemilu, dia mengatakan bahwa UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional juga menjadi unsur yang dibahas dalam Peraturan DPR RI tersebut.

    “Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI Tentang Rencana Strategis DPR RI 2025-2029 ini kemudian disepakati untuk disempurnakan dalam rapat panja,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Eks Panglima TNI Laksamana Yudo Margono didapuk jadi Ketum PPAL

    Eks Panglima TNI Laksamana Yudo Margono didapuk jadi Ketum PPAL

    Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono (kiri) dan Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji saat serah terima jabatan Ketua Umum Purnawirawan Perwira Angkatan Laut (PPAL) di Wisma Elang Laut (WEL) Jakarta Pusat, Senin (7/7/2025) (ANTARA/Ho-Humas PPAL)

    Eks Panglima TNI Laksamana Yudo Margono didapuk jadi Ketum PPAL
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 11:36 WIB

    Elshinta.com – Mantan Panglima TNI Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono secara resmi menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) setelah melalui proses serah terima jabatan di Wisma Elang Laut (WEL) Jakarta Pusat, Senin (7/7).

    Jabatan itu diserahkan ke Yudo setelah sebelumnya diemban oleh Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji.

    Penetapan Yudo sebagai Ketum PPAL otomatis membuat Vero Yudo Margono didapuk menjadi Ketum Istri PPAL.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Selasa, dijelaskan beberapa pejabat TNI AL hadir dalam acara ini, termasuk Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

    Ali dalam sambutannya mengatakan, jabatan ini merupakan amanah yang harus diemban sebaik-baiknya demi kebaikan para purnawirawan TNI AL.

    “Suatu amanah agar organisasi mampu mengikuti perkembangan zaman dan membawa kesejahteraan bagi para purnawirawan serta warakawuri melalui regenerasi kepemimpinan,” kata Ali dalam siaran persnya.

    Ali melanjutkan, organisasi ini sejak awal berfungsi untuk mengikat tali silaturahmi para pensiunan TNI AL. Organisasi ini juga berfungsi untuk memperhatikan kesejahteraan mantan prajurit dan tidak berkaitan dengan afiliasi politik apapun.

    “Tidak bergerak dalam bidang politik dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, hal ini mencerminkan komitmen kuat terhadap profesionalisme dan independensi organisasi,” jelas Ali.

    Ali berharap, di tangan ketua umum yang baru organisasi ini semakin berguna untuk kebaikan para eks prajurit TNI AL.

    Di akhir sambutan, Yudo yang baru saja didapuk jadi ketua umum mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya dan istri. Yudo memastikan akan menjalankan tanggung jawab ini sebaik-baiknya.

    “Saya juga akan berusaha meningkatkan program kerja PPAL dengan memperkuat hubungan dan kerja musama dengan PEPABRI, PPAD, PPAU dan PP Polri serta organisasi lainnya dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi kedaulatan NKRI,” jelas Yudo.

    Sumber : Antara

  • BRICS tak bermaksud lawan AS

    BRICS tak bermaksud lawan AS

    Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Christiawan Nasir saat menyampaikan pernyataan di Pangkalan Angkatan Udara Galeao, Rio De Janeiro, Brasil, Senin (7/7/2025). ANTARA/Andi Firdaus

    Wamenlu RI: BRICS tak bermaksud lawan AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 08:25 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Christiawan Nasir menyatakan bahwa pertemuan negara-negara BRICS tidak dimaksudkan sebagai upaya melawan Amerika Serikat maupun kelompok negara manapun.

    Hal ini disampaikan menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengancam akan menaikkan tarif perdagangan terhadap negara-negara anggota BRICS.

    “Sebenarnya, yang pertemuan presiden tidak ada upaya apapun untuk melawan Amerika atau yang lainnya,” katanya seusai melepas keberangkatan Presiden menuju Brasilia, di Rio De Janeiro, Brasil, Senin (7/7).

    Ia menegaskan bahwa fokus utama pertemuan BRICS adalah memperkuat kerja sama negara-negara berkembang dalam menghadapi tantangan global, bukan membentuk blok tandingan terhadap negara besar manapun.

    Arrmanatha juga menyampaikan bahwa tidak ada satu pun pembahasan dalam forum tersebut yang bertentangan dengan kepentingan negara berkembang atau menyerang negara tertentu.

    “Justru, isu-isu yang dibahas, tadi saya sampaikan, mengenai lingkungan hidup, mengenai kesehatan, kemarin kita bahas mengenai masalah situasi global, mengenai multilateralime,” katanya.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% kepada negara yang mendukung kebijakan Anti-Amerika dari BRICS.

    Pernyataan Trump melalui akun media sosial Trust itu disuarakan di tengah pertemuan para pimpinan dan delegasi dalam KTT BRICS yang turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sumber : Antara

  • KemenPPPA minta DAK PPA tetap dialokasikan pada 2026-2029

    KemenPPPA minta DAK PPA tetap dialokasikan pada 2026-2029

    Menteri PPPA Arifah Fauzi (kanan) didampingi Wamen PPPA Veronica Tan saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025). ANTARA/Anita Permata Dewi

    KemenPPPA minta DAK PPA tetap dialokasikan pada 2026-2029
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta kepada Komisi VIII DPR TI agar Dana Alokasi Khusus Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK PPA) tetap dialokasikan pada tahun 2026 – 2029.

    “Dana Alokasi Khusus Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK PPA), baik fisik maupun nonfisik sudah tidak ada lagi. Padahal DAK PPA tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu daerah menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7).

    Arifah Fauzi menekankan pentingnya anggaran DAK PPA dalam mendukung layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

    Ia mencontohkan ada tiga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang saat ini membutuhkan anggaran untuk penanganan.

    Pertama, kasus kekerasan yang dialami oleh seorang mahasiswi di Yogyakarta.

    “Seorang mahasiswi yang disiram air keras oleh pacarnya dan sampai saat ini kondisinya masih memprihatinkan. Ketika kami datang ke Yogyakarta 1,5 bulan lalu, dana yang terpakai sudah sebesar Rp400 juta karena korban setiap pekan harus mengganti perban dan ketika mengganti perban harus dibius total karena saking parahnya kondisinya,” kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.

    Kemudian kasus perempuan yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh oknum ojek pangkalan di Jawa Barat.

    “Sampai saat ini orang tua korban masih berutang kepada rumah sakit, sampai sekarang belum bisa dilunasi,” kata Arifah Fauzi.

    Teranyar, dalam kasus penelantaran dan kekerasan terhadap anak. Korban anak kini telah menjalani tiga kali operasi di RS Polri Said Sukanto.

    “Seorang anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, yang sekarang ada di RS Polri. Per tanggal 3 Juni, biaya yang sudah dipakai adalah sebesar Rp157 juta. Anak ini tidak diketahui orang tuanya di mana sehingga kami harus mengambil alih apapun yang terjadi harus diselesaikan dulu, diprioritaskan dulu kesehatannya,” kata Arifah Fauzi.

    Sumber : Antara

  • Usulan pemekaran belum ada soal pemecahan provinsi

    Usulan pemekaran belum ada soal pemecahan provinsi

    Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Provinsi Jawa Barat Faiz Rahman memberikan keterangan di Bandung. (ANTARA/Ricky Prayoga)

    Pemotda Jabar: Usulan pemekaran belum ada soal pemecahan provinsi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 07:29 WIB

    Elshinta.com – Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Jawa Barat mengungkapkan dari semua usulan pemekaran daerah yang masuk ke Pemprov Jabar, belum ada yang mengenai pemecahan provinsi, penggabungan atau penambahan wilayah kota, sampai perubahan nama kabupaten.

    Sejauh ini, kata Kepala Biro Pemotda Jawa Barat Faiz Rahman, ada sembilan usulan pemekaran kabupaten di Jawa Barat yang telah masuk sejak tahun 2023 dan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditambah satu usulan baru untuk Kabupaten Cirebon Timur.

    “Sejauh ini kami menerima dan telah mengusulkan (ke Kemendagri) sembilan usulan pemekaran. Dan baru-baru ini yang masuk usulan Kabupaten Cirebon Timur, kalau itu dihitung jadi 10,” kata Faiz di Bandung, Senin.

    Sejauh ini, dijelaskan Faiz, ada sembilan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) di Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara, dan Kabupaten Subang Utara.

    Adapun soal provinsi Jawa Barat yang diwacanakan dipecah lima provinsi; kemudian Kota Cimahi, Banjar, dan Sukabumi yang menginginkan kecamatan di perbatasannya untuk bergabung; dan juga pergantian nama Kabupaten Bandung Barat.

    “Itu belum ada, kalaupun ada kita proses. Namun juga ini kan keputusannya di pemerintah pusat yang masih memberlakukan moratorium saat ini,” ucapnya.

    Faiz mengatakan usulan-usulan soal pemecahan provinsi, penambahan wilayah, dan pergantian nama yang merupakan penataan wilayah, haruslah melalui berbagai kajian seperti sosial, ekonomi, politik, historis dan lainnya yang awalnya dilakukan oleh daerah pengusul.

    Prosesnya juga berjenjang dari kabupaten/kota, naik ke tingkat provinsi, dan dibahas lagi di tingkat pusat.

    “Pengusulan secara resmi melalui pemerintah daerah dan DPRD di kota/kabupaten, kemudian naik ke tingkat provinsi, lalu ke pusat melalui berbagai kajian lagi dan peninjauan, karena ini juga kan terkait undang-undang pembentukan wilayahnya,” ujar dia.

    Wacana soal pemecahan provinsi Jabar pertama kali bergulir dari DPRD Jabar yang menyebutkan ada yang mengusulkan pemecahan provinsi Jabar jadi lima yakni Sunda Priangan, Sunda Caruban, Sunda Galuh, Sunda Bhagasasi, dan Sunda Pakuan.

    Untuk isu daerah kota yang ingin memasukan kecamatan di kabupaten/kota tetangga ke wilayahnya, diwacanakan oleh Kota Sukabumi, Kota Banjar dan yang terbaru Kota Cimahi.

    Adapun soal pergantian nama wilayah, diwacanakan untuk Kabupaten Bandung Barat yang juga disampaikan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi belum lama ini.

    Sumber : Antara

  • Wakil Wali Kota Salatiga ikut dimintai keterangan di angket DPRD Salatiga

    Wakil Wali Kota Salatiga ikut dimintai keterangan di angket DPRD Salatiga

    Sumber foto: Kurniawati/elshinta.com.

    Wakil Wali Kota Salatiga ikut dimintai keterangan di angket DPRD Salatiga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 Juli 2025 – 23:10 WIB

    Elshinta.com – Panitia Angket DPRD Kota Salatiga, Jawa Tengah terus bekerja dalam penyelidikan dugaan adanya indikasi pelanggaran atas sejumlah kebijakan Wali Kota Salatiga Robby Hernawan yang dinilai meresahkan di tengah masyarakat. 

    Ketua Panitia Angket DPRD Kota Salatiga  Saiful Mashud mengatakan, guna menguatkan penyelidikan pihaknya sudan memanggil sejumlah kepala dinas untuk diminta keterangan seperti Kepala Dinas Perdagangan Kota Salatiga Kusumo Aji.

    “Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Salatiga Wuri Pujiastuti juga sudah kami mintai   keterangan. Hal yang sama yaitu Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin juga sudah kami mintai keterangan dalam Panitia Angket ini,” jelasnya kepada media di DPRD Salatiga,  Senin (7/7/2025). 

    Panitia Angket lanjut Saiful, menyelidiki dugaan indikasi  pelanggaran sejumlah kebijakan Wali Kota Salatiga, diantaranya, pemindahan Pasar pagi dan penghentian sementara Perda nomor 1 tahun 2024 tentang retribusi  pajak daerah. 

    Saiful menambahkan,  tidak hanya dari pihak Pemerintah Kota Salatiga yang dimintai  keterangan dalam Panitia Angket   namun Paguyuban Pasar Pagi Salatiga dan 8 komunitas terdampak kebijakan pemindahan Pasar Pagi juga dimintai keterangan. 

    “Panitia Angket DPRD Kota Salatiga  bekerja sungguh-sungguh dan nantinya setelah  dalam penyelidikan tahap dua selesai hasilnya akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Kota Salatiga, sedangkan untuk proses selanjutnya akan diputuskan dalam rapat paripurna nantinya,” tegas Saiful seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati, Senin (7/7). 

    Sumber : Antara

  • Prabowo tegaskan Indonesia dukung penuh arah baru kerja sama BRICS

    Prabowo tegaskan Indonesia dukung penuh arah baru kerja sama BRICS

    Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang digelar di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (6/7/2025). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Prabowo tegaskan Indonesia dukung penuh arah baru kerja sama BRICS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 07 Juli 2025 – 16:29 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap arah baru kerja sama BRICS 2025 yang tertuang dalam “Leaders’ Declaration”.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan di Rio de Janeiro, Brasil, waktu setempat (6/7) menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut berfokus pada sejumlah hal, mulai dari penguatan multilateralisme hingga pembangunan berkelanjutan.

    “Kemudian ‘outcomes’ daripada pertemuan tadi, salah satunya adalah ‘leader declaration’ dan dalam ‘leader declaration’ itu ada beberapa poin yang terkait dengan penguatan multilateralisme dan ‘reform’ daripada ‘global governance’,” ujar Airlangga dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Poin kedua berfokus pada penguatan perdamaian dan stabilitas internasional, serta pendalaman kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan. Bagi Indonesia, agenda ini sangat penting dalam memperluas akses pasar bagi produk nasional dan menciptakan ketahanan ekonomi di tengah gejolak global.

    “Nah poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia,” kata Airlangga.

    Airlangga juga menjelaskan bahwa poin ketiga dalam deklarasi menyangkut komitmen terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif. Negara-negara BRICS sepakat bahwa transisi energi dan pembangunan hijau harus tetap mempertimbangkan keadilan bagi negara berkembang.

    “Kemudian yang ketiga tentu terkait dengan ‘climate change’ dan ‘promoting sustainable’ yang ‘fair and inclusive development’,” kata dia.

    Poin keempat dari Leaders’ Declaration adalah penguatan kemitraan dalam bidang pembangunan manusia, sosial, dan kebudayaan. Indonesia menilai kerja sama ini penting untuk mendorong transformasi sosial yang merata dan saling memperkuat di antara negara-negara anggota.

    “Yang keempat adalah ‘partnership for promotion, human, social, and cultural development’. Nah itu ‘outcome’ dari ‘leaders declaration’,” ujarnya.

    KTT BRICS tahun ini menjadi pertemuan keempat yang digelar di Brasil dan yang kedua dipimpin langsung oleh Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

    Selain Presiden Prabowo, juga hadir beberapa pemimpin negara anggota baru, antara lain Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly, Putra Mahkota Abu Dhabi Khalid bin Mohammed bin Zayed, dan Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi.

    Para pemimpin negara anggota baru itu melengkapi kehadiran negara-negara pendiri seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo usul South-South Economic Compact di KTT Ke-17 BRICS

    Presiden Prabowo usul South-South Economic Compact di KTT Ke-17 BRICS

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro, Brazil, Minggu (6/7/2025). (ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto).

    Presiden Prabowo usul South-South Economic Compact di KTT Ke-17 BRICS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 07 Juli 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan negara-negara anggota BRICS menjadi penggerak terbentuknya kerja sama ekonomi selatan-selatan (south-south economic compact) untuk memberikan akses lebih luas kepada negara-negara berkembang yang berada di belahan Bumi bagian selatan (global south).

    Usulan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo pada sesi kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-17 BRICS yang membahas multilateralisme, keuangan, dan kecerdasan buatan (AI).

    “Bapak Presiden sempat mengusulkan adalah South-South Economic Compact, di sini tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses lebih luas kepada negara-negara global south untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya menjadi bagian dari supply chain,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir membagikan salah satu usulan Presiden Prabowo dalam KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro, Brazil, Minggu (6/7) waktu Brazil.

    Wamenlu Arrmanatha beserta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendampingi Presiden Prabowo dalam rangkaian acara KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro pada 6–7 Juli 2025. Pertemuan puncak BRICS itu berlangsung tertutup, tetapi sempat terbuka saat sambutan tuan rumah sekaligus Ketua BRICS tahun ini, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva.

    Presiden Prabowo hadir untuk pertama kalinya dalam KTT BRICS sebagai anggota penuh BRICS. Dalam pembukaan KTT, Presiden Lula pun menyambut secara khusus kehadiran Presiden Prabowo. Dalam pertemuan puncak BRICS tahun ini, negara-negara anggota sepakat BRICS perlu memimpin negara-negara global south memperkuat kembali multilateralisme, yang saat ini diyakini semakin tergerus dan ditinggalkan.

    “Dalam hal ini, diharapkan BRICS bisa bersatu, menyatukan negara-negara global south, untuk terus mengingatkan bahwa hukum internasional, sistem multilateral yang kuat itu dibutuhkan oleh negara-negara berkembang, untuk bisa menciptakan situasi kondusif untuk pembangunan,” kata Wamenlu Arrmanatha di Rio de Janeiro, Minggu malam.

    KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro dihadiri oleh para pendiri BRICS, yaitu Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Perdana Menteri China Li, kemudian perwakilan dari anggota penuh lainnya, yaitu Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, Perdana Menteri Mesir Mustafa Madbouly, Presiden Uni Emirat Arab Khalid bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Aragchi.

    Presiden Prabowo berbicara pada urutan ke-6 setelah PM China saat KTT Ke-17 BRICS berlangsung, Minggu.

    Hasil dari pertemuan itu kemudian terangkum dalam Deklarasi Rio de Janeiro. Dalam deklarasi itu, negara-negara anggota BRICS tidak hanya menyoroti pentingnya mereformasi global governance dan memperkuat multilateralisme, tetapi juga ikut mengecam serangan Israel terhadap Iran, dan mendesak Israel segera menghentikan aksinya menggunakan kelaparan sebagai senjata terhadap warga Palestina di Gaza.

    BRICS, yang resmi terbentuk sejak 2009, saat ini mencakup 40 persen dari total populasi dunia, dan sepertiga dari perekonomian dunia. Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025.

    Sumber : Antara

  • Insentif motor listrik dapat mengurai keraguan konsumen

    Insentif motor listrik dapat mengurai keraguan konsumen

    Ilustrasi: Pengguna motor listrik saat riding bersama. (ANTARA/HO-Maka Motors)

    Insentif motor listrik dapat mengurai keraguan konsumen
    IPTEK   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 06 Juli 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – CEO & Founder Maka Motors, Raditya Wibowo menyambut baik inisiasi pemerintah Indonesia yang bakal mengetuk palu kepastian dalam pemberian subsidi untuk kendaraan listrik roda dua di Indonesia pada Agustus mendatang. Kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh pemerintah akan mengurai keraguan para konsumen yang memang banyak menantikan bantuan tersebut. Sehingga, mereka tidak lagi menahan diri untuk membeli motor listrik.

    “Banyak dari konsumen yang menanti juga kepastian insentif ini, sehingga mereka tidak lagi ragu dalam membeli motor listrik,” kata Raditya Wibowo, di Jakarta, Sabtu (5/7).

    Keinginan adanya kepastian insentif yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah juga datang dari pelaku usaha di industri tersebut. Pihaknya menyatakan sangat menunggu kepastian tersebut dari pemerintah.

    “Kami dari Maka Motors sejatinya memang menunggu kepastian itu (insentif). Bahkan, mungkin tidak hanya kami tapi teman-teman di industri yang sama juga menanti kepastian tersebut,” ujar dia.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza memberikan sinyal terkait pemberian insentif sepeda motor listrik tetap akan dilanjutkan tahun ini. Faisol, saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di Jakarta, Selasa (1/7), mengungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sudah menyetujui anggaran subsidi sepeda motor listrik tahun 2025 sebesar Rp250 miliar.

    “Rapat terakhir secara langsung disetujui sebenarnya oleh Bu Menkeu (Sri Mulyani). Waktu itu cari angka (besaran subsidi) berapa, terus ada atau tidak (anggarannya),” ungkap Wamenperin.

    Namun, ia mengatakan masih memerlukan diskusi lebih lanjut bersama kementerian teknis terkait dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian soal skema insentif ini. Wamenperin mengatakan, ada sejumlah usulan skema pemberian insentif sepeda motor listrik, yaitu mengikuti skema lama dengan pemberian potongan subsidi Rp7 juta per unit yang dibeli, atau disamakan dengan pemberian insentif Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).

    Sumber : Antara