Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Wakil Ketua MPR tegaskan ganti penerima bansos yang terlibat judol

    Wakil Ketua MPR tegaskan ganti penerima bansos yang terlibat judol

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat. ANTARA/Muhammad Zulfikar

    Wakil Ketua MPR tegaskan ganti penerima bansos yang terlibat judol
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 12 Juli 2025 – 12:05 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pemerintah terutama Kementerian Sosial (Kemensos) harus bersikap tegas dengan mengganti penerima bantuan sosial (bansos) yang terbukti menyalahgunakan bantuan itu untuk keperluan judi online atau judol.

    “Kalau sudah diingatkan tapi tidak berubah juga maka penerima bantuan tadi diganti saja dengan orang yang lebih berhak,” kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kota Padang, Sumatera Barat.

    Hal tersebut disampaikan Hidayat Nur Wahid yang turut menyoroti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait 571.410 nomor induk kependudukan (NIK), yang terdaftar sebagai penerima bansos, terlibat menjadi pemain judol sepanjang tahun 2024.

    Merujuk data PPATK Total deposit judi online dari 571.410 NIK penerima bantuan sosial selama 2024 mencapai Rp957 miliar dengan 7,5 juta kali transaksi. Temuan ini menjadi evaluasi besar terhadap penerima bansos yang secara jelas menyalahgunakan bantuan.

    Seiring dengan temuan itu, PPATK telah diajak kerja sama oleh Kementerian Sosial untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hasil analisis rekening penerima bansos dari PPATK akan digunakan sebagai pedoman untuk memastikan tepat sasaran, di tengah banyaknya rekening penerima bantuan yang disinyalir dormant atau tidak melakukan transaksi apapun, kecuali menerima transfer.

    Menurut Hidayat yang juga anggota Komisi VII yang bermitra dengan Kementerian Sosial, pemerintah harus tegas kepada penerima bansos yang secara jelas menyalahgunakan bantuan negara. Sehingga pengalihan bantuan dinilai sebuah solusi tepat terhadap pelaku judol.

    Komisi VIII bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya juga sudah bertemu dan membahas temuan PPATK dan bersepakat melakukan koreksi serius terhadap penerima bansos yang menyalahgunakan bantuan pemerintah.

    “Jadi intinya kalau mereka tidak bisa diperbaiki dan menjadi pecandu judol tentu artinya bansos ini tidak berguna sehingga perlu ada sanksi yang lebih tegas,” kata Hidayat Nur Wahid.

    Sumber : Antara

  • Bupati Bekasi ajukan pembentukan panitia seleksi sekretaris daerah

    Bupati Bekasi ajukan pembentukan panitia seleksi sekretaris daerah

    Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

    Bupati Bekasi ajukan pembentukan panitia seleksi sekretaris daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 12 Juli 2025 – 10:28 WIB

    Elshinta.com – Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengungkapkan telah mengajukan pembentukan panitia seleksi atau pansel jabatan sekretaris daerah (Sekda) untuk menggantikan Dedy Supriyadi yang saat ini masih aktif menjabat posisi tersebut.

    Dedy mulai menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi sejak 31 Januari 2022 setelah dilantik Plt. Bupati Bekasi saat itu, Akhmad Marjuki. Dedy bahkan pernah menjabat Penjabat Bupati Bekasi sebelum kembali menjadi sekda usai digantikan Dani Ramdan.

    “Sudah mengajukan untuk pembentukan panitia seleksi ke Pemprov Jabar,” kata Ade di Cikarang, Jumat.

    Dia menyatakan pergantian sekda secara administratif termasuk dalam kegiatan rotasi dan evaluasi jabatan pimpinan tinggi pratama. Lebih dari itu, proses ini menjadi bagian dari komitmen politik selama kontestasi pemilihan kepala daerah.

    Terlebih posisi sekda kerap menjadi titik keseimbangan antara stabilitas birokrasi dan dinamika politik. Meski demikian, Ade menegaskan hubungan personal dengan Dedy tetap terjalin baik.

    “Alhamdulillah, mohon doanya. Saya juga dengan Pak Sekda (Dedy Supriyadi) secara personal tidak ada masalah, kami sahabat. Kita menjalin hubungan silaturahmi dengan baik,” katanya.

    Ia menegaskan pergantian jabatan sekretaris daerah merupakan hal yang wajar usai pilkada dan penetapan kepala daerah. Dinamika serupa juga terjadi di banyak daerah lain.

    “Ini menjadi konsekuensi pilkada. Bukan hanya di Kabupaten Bekasi, di kabupaten atau kota lain juga seperti itu. Biasanya sekda diganti berdasarkan musyawarah dengan tim-tim sukses,” ucapnya.

    Soal kemungkinan mutasi Dedy ke jabatan yang lebih tinggi atau tetap bertugas di Kabupaten Bekasi, Ade menyatakan hal itu masih dalam tahap pembicaraan.

    “Itu tergantung. Saya baru satu kali bertemu Pak Sekda untuk membahas ini. Mungkin nanti kami akan kembali bertemu. Beliau juga sedang mempertimbangkan, ingin masuk ke circle yang mana,” katanya.

    Pemerintah Kabupaten Bekasi saat ini masih menunggu arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pembentukan panitia seleksi berikut tahapan uji kompetensi yang akan dijalankan.

    Sementara saat dikonfirmasi, Sekda Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi mengaku belum mengetahui rencana penggantian dirinya.

    Sumber : Antara

  • PSI umumkan 187.306 orang tercatat dalam DPT Pemilihan Raya

    PSI umumkan 187.306 orang tercatat dalam DPT Pemilihan Raya

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemilihan Ketua Umum

    PSI umumkan 187.306 orang tercatat dalam DPT Pemilihan Raya
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 12 Juli 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Steering Committee Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Beny Papa mengumumkan 187.306 orang telah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Raya PSI.

    “Data tersebut yang berhasil kami verifikasi sampai Kamis 10 Juli pukul 00.00 WIB. Jadi ada 187.306 anggota PSI yang berhak untuk memilih Ketua Umum dalam Pemilihan Raya,” kata Beny dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Beny menungkapkan tim Data Centre DPP PSI telah melakukan verifikasi sejak Mei lalu dengan mengirim pesan WhatsApp.

    “Dalam proses itu tidak semua pesan berhasil terkirim, ada karena nomornya sudah tidak aktif atau karena alasan lain. Beberapa juga menyatakan bukan anggota lagi,” ujarnya.

    Selanjutnya, pada 12 Juli sampai 18 Juli 2025, 187.306 anggota ini akan menggunakan hak suaranya untuk memilih Calon Ketua Umum dengan mengunjungi website vote.psi.id.

    “Tata cara memilih juga sangat muda sehingga semua anggota bisa menggunakan haknya dengan baik. Kami menghimbau seluruh anggota yang sudah terverifikasi agar menggunakan hak suaranya sebelum batas waktu 18 Juli pukul 00.00 WIB,” kata Beny.

    Pemilu Raya PSI 2025 akan diselenggarakan menjelang Kongres Nasional PSI pada Juli 2025. Hasil Pemilihan Raya akan diumumkan pada Kongres PSI, 19-20 Juli 2025, di Solo, Jawa Tengah.

    Sumber : Antara

  • Cheng Ho singgah di nusantara, awal diplomasi Tiongkok–Indonesia

    Cheng Ho singgah di nusantara, awal diplomasi Tiongkok–Indonesia

    Klenteng Sam Poo Kong di Semarang, tempat penghormatan terhadap Laksamana Cheng Ho yang singgah pada awal abad ke-15. (FOTO ANTARA)

    11 Juli 1405: Cheng Ho singgah di nusantara, awal diplomasi Tiongkok–Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Pada 11 Juli 1405, Laksamana Cheng Ho memulai pelayaran pertamanya dari Pelabuhan Liujiagang, Tiongkok, yang kemudian menjadikannya tokoh penting dalam sejarah hubungan awal antara Tiongkok dan Nusantara. Dalam misi diplomatik atas perintah Kaisar Yongle dari Dinasti Ming, Cheng Ho memimpin armada raksasa dengan tujuan menjalin kerja sama dan pengaruh di Asia Tenggara, termasuk ke sejumlah kerajaan di wilayah Indonesia saat ini.

    Nusantara menjadi salah satu tujuan utama dalam pelayaran tersebut. Cheng Ho tercatat singgah di beberapa pelabuhan penting seperti Palembang, Semarang, dan Tuban. Di Palembang, ia membantu menumpas kelompok bajak laut yang dipimpin Chen Zuyi dan mendukung tokoh lokal yang pro terhadap Kekaisaran Ming. Sementara di Semarang, kedatangannya dikenang hingga kini dengan berdirinya Klenteng Sam Poo Kong, tempat peristirahatan pasukan Cheng Ho yang sakit sebelum melanjutkan pelayaran.

    Kehadirannya di wilayah-wilayah tersebut membuka jalur diplomasi antara Dinasti Ming dan kerajaan-kerajaan lokal seperti Majapahit dan Samudera Pasai. Beberapa sumber menyebutkan adanya pertukaran utusan dan hadiah sebagai bentuk pengakuan terhadap supremasi Kaisar Tiongkok, namun tanpa unsur penjajahan. Pelayaran ini juga memperkuat pengaruh budaya Tionghoa di Indonesia, termasuk melalui perdagangan, permukiman, dan penyebaran teknologi maritim.

    Ekspedisi Cheng Ho dipandang sebagai upaya diplomatik damai, berbeda dengan ekspansi kolonial yang muncul di masa-masa selanjutnya. Sebagai pelaut Muslim keturunan Hui, Cheng Ho juga dikenal karena menghormati komunitas lokal, termasuk masyarakat Islam di pesisir utara Jawa dan Sumatra. Hal ini turut mempererat hubungan budaya dan keagamaan antara kedua wilayah.

    Pelayaran ini menjadi bagian dari tujuh ekspedisi besar yang berlangsung hingga tahun 1433, dan membuka jalur perdagangan laut yang aktif antara Tiongkok dan Indonesia. Jejaknya masih dapat dirasakan hingga kini, tidak hanya dalam bentuk bangunan bersejarah, tetapi juga dalam narasi sejarah hubungan internasional Indonesia yang terbentuk jauh sebelum era kolonial Eropa.

    Sumber : Sumber Lain

  • RUU masyarakat hukum adat jadi agenda Legislasi Prioritas PKB

    RUU masyarakat hukum adat jadi agenda Legislasi Prioritas PKB

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    Wakil Ketua Baleg: RUU masyarakat hukum adat jadi agenda Legislasi Prioritas PKB
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 21:10 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKB Ahmad Iman Syukri menegaskan bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) menjadi agenda legislasi prioritas yang akan diperjuangan PKB di parlemen. Rancangan peraturan itu disusun untuk melindungi masyarakat adat dari marginalisasi, diskriminasi, serta kriminalisasi.

     

    “Kami sebagai pengusul RUU MHA secara konsisten menempatkan pengusungan RUU tentang Masyarakat Adat sebagai salah satu agenda legislasi prioritas,” ujar Iman dalam acara diskusi pakar dalam rangka penyusunan naskah akademik RUU MHA yang digelar Badan Keahlian DPR di Ruang Baleg, Jumat (11/7/2025).

     

    Lebih lanjut iman mengatakan ada sejumlah alasan yang menjadi dasar menyusunan RUU tersebut. Pertama, dasar UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional. Kedua, Fraksi PKB yang memiliki akar historis dan sosiologis yang kuat dengan Nahdlatul Ulama (NU), secara inheren membawa tradisi pembelaan terhadap kelompok yang rentan dan seringkali terpinggirkan. 

     

    “Sejarah panjang NU dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, termasuk masyarakat adat dan petani desa yang kerap menjadi korban ketidakadilan agraria, menjadi landasan kuat bagi PKB untuk meneruskan perjuangan tersebut melalui jalur legislasi,” ujarnya

     

    Kemudian, Iman menambahkan ketiadaan payung hukum yang spesifik dan kuat mengakibatkan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Adat menjadi lemah, yang pada akhirnya seringkali menjadi akar dari berbagai permasalahan dan konflik di lapangan.

     

    “PKB memandang perlindungan terhadap kelompok lemah sebagai kewajiban moral yang tak terpisahkan dari norma agama. PKB menempatkan adat sebagai salah satu kelompok masyarakat yang perlu dilindungi secara serius dari berbagai bentuk marginalisasi, diskriminasi, serta kriminalisasi yang seringkali mereka hadapi,” kata iman

     

    Iman mengatakan, saat ini pengaturan mengenai Masyarakat Adat diterapkan dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti undang-undang kehutanan, agraria, desa, dan pesisir. Fragmentasi regulasi ini menciptakan tumpang tindih, yang justru menghambat upaya Masyarakat Adat untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka.

     

    Banyak dalil Al-Qur’an yang menjadi landasan Fraksi PKB dalam mengusung RUU Masyarakat Adat. Seperti QS Al-Mā’idah ayat 8 yang diperintahkan untuk “berlaku adil” kepada semua golongan. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya; ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkan (terzalimi)”.

     

    Kaidah fiqih juga menjadi landasan, yaitu “Dar’ al-mafsadah muqaddam ʿalā jalb al-maṣlaḥah” (menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan). Kaidah itu sangat relevan, di mana RUU Masyarakat Adat dipandang sebagai instrumen krusial untuk mencegah mafsadah berupa kriminalisasi dan urusan agraria yang merugikan masyarakat adat.

     

    “Jadi, pengkajian dan penyusunan RUU Masyarakat Adat ini bukan sekadar agenda legislasi biasa, melainkan sebuah langkah strategis dan mendesak untuk mengatasi kesenjangan hukum yang ada, dan mewujudkan keadilan sosial yang hakiki bagi seluruh Masyarakat Adat di Indonesia,” tegas Iman. 

     

    Hadir dalam acara diskusi, Wakil Ketua Baleg Martin Manurung, Direktur Jenderal dan Pelindungan Tradisi, Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Pakar Masyarakat Hukum Adat Mathius Awoitauw, dan Erasmus Cahyadi dari Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat dan Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. ( Arie Dwi Prasetyo)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Komisi III sebut masyarakat boleh menginap di DPR pantau revisi KUHAP

    Komisi III sebut masyarakat boleh menginap di DPR pantau revisi KUHAP

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Komisi III sebut masyarakat boleh menginap di DPR pantau revisi KUHAP
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 21:57 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa masyarakat boleh menginap di Gedung DPR, bila diperlukan untuk memantau proses revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Sebab, dia kebingungan terkait adanya anggapan bahwa tahapan revisi tersebut ditutup-tutupi. Menurut dia, hal tersebut demi memenuhi unsur transparansi dalam proses pembahasan revisi KUHAP.

    “Saya minta bisa nggak nih kawan-kawan, nginap di sini bareng-bareng kalau misalnya sampai malam, di atas atau di bawah juga nggak apa-apa. Silakan yang mau teman-teman mengikuti proses ini,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Selain itu, menurut dia, pihaknya juga bakal menyiapkan konsumsi untuk orang-orang yang memantau proses revisi KUHAP hingga malam. Dia pun menegaskan bahwa tidak ada hal yang ditutup-tutupi dalam revisi tersebut.

    Bahkan, kata dia, rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang biasanya tidak terbuka, kini terbuka dan disiarkan secara langsung di kanal YouTube milik DPR RI.

    “Silakan nanti konsumsi kami sediakan, kalau uang lembur minta ke bos ya. Tapi konsumsi, teh, kopi, gorengan, kami siapkan,” katanya.

    Menurut dia, Komisi III DPR RI juga telah bersepakat agar seluruh rapat tahapan revisi KUHAP digelar hanya di DPR RI dan tidak digelar di tempat lain, guna menghindari kecurigaan dari publik.

    Adapun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP kini tengah dalam proses pembahasan di Komisi III DPR RI, sebagai RUU prioritas 2025 dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

    Komisi III DPR RI telah selesai menempuh tahapan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP yang berjumlah 1.676 poin pada Kamis (10/7). Saat ini, tahapan revisi sudah masuk ke di Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi guna memproses sejumlah perubahan yang telah dibahas dalam tahap sebelumnya oleh DPR dan Pemerintah.

    Sumber : Antara

  • Sukses bisnis waralaba, Nilamsari rilis platform online Brand Franchise dan Kemitraan Buka Outlet

    Sukses bisnis waralaba, Nilamsari rilis platform online Brand Franchise dan Kemitraan Buka Outlet

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Sukses bisnis waralaba, Nilamsari rilis platform online Brand Franchise dan Kemitraan Buka Outlet
    UKM   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 07:07 WIB

    Elshinta.com – Nilamsari yang dikenal sebagai pengusaha waralaba yang memulai perjalanan bisnisnya lebih dari dua dekade lampau serta dikenal sebagai Ratu Kebab, kini mantap merilis platform online BukaOutlet.com sebagai marketplace atau wadah untuk berbagai brand franchise dan kemitraan kenamaan.

    Langkah bisnis ini dipilih oleh Nilam, panggilan akrabnya, sebagai founder brand food & beverage terkenal pada 2003, lalu mendirikan perusahaan industri makanan lagi yang sempat masuk ke lantai bursa pada 2022 dan menjabat sebagai salah satu Direksi hingga Juni 2024 lalu.

    Setelah perjalanan panjang di bidang bisnis franchise dan kemitraan ini, Nilam mantab berkarya dengan kapal baru, yakni Nava Sari Kreasi dengan layanan konsultasi bisnis franchise, NS Consulting dan BukaOutlet.com sebagai jembatan untuk membantu brand owner yang ingin memfranchisekan bisnisnya hingga bertemu dengan calon mitra yang cocok untuk bekerjasama.

    Nilamsari menambahkan, bahwa “Kini BukaOutlet.com menjadi platform terpercaya bagi para calon mitra yang akan memilih bisnis franchise dan kemitraan. Sudah terbukti dengan adanya jumlah brand partner yang bergabung dengan kami sebanyak lebih dari 40 brand.”

    Masih disampaikan oleh Nilamsari, “Dalam setahun terakhir BukaOutlet.com telah berhasil menjual lebih dari 500 titik outlet franchise maupun kemitraan dari berbagai brand di seluruh Indonesia dalam kurun waktu kurang dari setahun.” 

    Dengan semakin berkembangnya bisnis yang dijalani oleh platform BukaOutlet.com , yang kini juga menjalin kerjasama dengan Bank Jakarta (sebelumnya dikenal dengan Bank DKI) melalui program “Jakarta Franchise Hub” yang fokus pada kemudahan pembiayaan untuk calon mitra yang ingin berbisnis franchise dan kemitraan.

    Ditambahkan oleh Mas Waris, Pemimpin Grup Bisnis Konsumer Bank Jakarta, “Para calon mitra dari BukaOutlet.com bisa mengajukan pinjaman modal usaha dengan pilihan brand terpercaya yang sudah dikurasi oleh BukaOutlet.com . Selain itu, para mitra juga bisa menggunakan Bank Jakarta untuk sistem payroll karyawannya.”

    Tidak hanya berhenti sampai disitu, melalui BukaOutlet.com, Nilamsari juga mempermudah penyediaan lokasi bisnis yang seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam menjalani bisnis franchise. Untuk pemenuhan kebutuhan lokasi bisnis, platform ini bersinergi dengan Pinhome, yang juga memiliki layanan servis lainnya khususnya kebutuhan rumah tangga.

    “Kerjasama antara BukaOutlet.com dengan Pinhome di sini akan menjadi akses terbaik untuk pemilihan lokasi usaha. Pinhome memiliki berbagai pilihan properti komersial seperti ruko dan rukan di berbagai daerah di Indonesia. Kami tahu pemilihan lokasi yang tepat bagi pebisnis ini penting sekali, bahkan menjadi poin utama yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah usaha, khususnya dalam bisnis franchise dan kemitraan. Selain itu, Pinhome juga memiliki fitur pembiayaan properti dengan berbagai opsi yang dapat mempermudah pelaku usaha terkait pembiayaan properti,” ungkap Dayu Dara Permata, CEO & Founder Pinhome.

    “Kami juga sangat mendukung BukaOutlet.com untuk menjadi one stop service di bidang franchise & kemitraan, dengan penyediaan solusi properti terintegrasi dari kami, Pinhome,” tambah Dayu Dara Permata. 

    Harapan untuk ke depannya, dengan hadirnya kerjasama antara BukaOutlet.com dengan Bank Jakarta serta Pinhome tentunya dapat menjadikan platform bisnis ini seperti one stop shopping untuk pemenuhan kebutuhan bisnis franchise dan kemitraan. Karena model bisnis yang telah terbukti aman untuk diduplikasi ini,maka secara tidak langsung juga turut menyumbangkan iklim positif bagi perekonomian negara

    Sumber : Elshinta.Com

  • PKB akan gelar pelantikan lembaga kaderisasi partai dan rakornas kaderisas Jumat, 11 Juli 2025 – 20:01 WIB

    PKB akan gelar pelantikan lembaga kaderisasi partai dan rakornas kaderisas
    Jumat, 11 Juli 2025 – 20:01 WIB

  • Wali Kota Solo dan DPRD sepakati tiga raperda

    Wali Kota Solo dan DPRD sepakati tiga raperda

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Wali Kota Solo dan DPRD sepakati tiga raperda
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 16:19 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Solo dan DPRD Kota Solo menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna, Rabu (09/07/2025). Ketiganya meliputi Raperda Pendidikan Usia Dini, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

    Dalam rapat tersebut, Wali Kota Solo, Respati Ardi, menyampaikan harapannya agar proses implementasi RPJMD ke depan dijalankan secara optimal, dengan komunikasi berkelanjutan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

    “Visi misi sudah terpaparkan. Saya berharap dapat berkomunikasi lebih lanjut dengan Banggar, terkait mana yang dioptimalkan dan mana yang perlu dikurangi,” ujar Respati usai rapat paripurna.

    Terkait efisiensi anggaran, ia menyebutkan perlunya pelibatan sektor swasta dan sponsor dalam mendukung berbagai program pemerintah.

    “Kami berpikir keras agar pelaksanaan program bisa melibatkan pihak swasta dan sponsor. Jadi efisien, tapi tetap optimal,” tambahnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Kamis (10/7). 

    Respati juga menyinggung isu pengangguran dan kesiapan menghadapi bonus demografi 2030. Ia menegaskan bahwa penanganan pengangguran bukan hanya tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja, melainkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    “Semua OPD harus mendukung dan membuat program yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan. Ini bagian dari gotong royong menyambut bonus demografi,” tegasnya.

    Dalam pernyataan akhirnya, Respati menyampaikan adanya satu fraksi di DPRD yang dinilai tidak maksimal dalam mengawal pembahasan RPJMD di tingkat Banggar.

    “Silakan dicek saja. Kan mekanisme sudah jelas. Mereka pernah ikut hearing, kunjungan kerja, tapi ketika pembahasan Banggar tidak hadir,” ungkapnya.

    Ia pun mengaku bahwa inspirasi penyusunan RPJMD  adalah Presiden Ke 7 RI Joko Widodo, yang juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo.

    “Inspirasi RPJMD saya adalah Bapak Joko Widodo. Tapi uniknya, ada satu fraksi yang tidak mengawal Banggar RPJMD,” kata Respati.

    Pimpinan rapat paripurna, Budi Prasetyo, menutup sidang dengan harapan bahwa ketiga Raperda yang telah disetujui bersama tersebut dapat memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kota Solo.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wali Kota Solo dan Fraksi PDIP sinergi bahas RPJMD dan isu prioritas kota 

    Wali Kota Solo dan Fraksi PDIP sinergi bahas RPJMD dan isu prioritas kota 

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Wali Kota Solo dan Fraksi PDIP sinergi bahas RPJMD dan isu prioritas kota 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Solo Respati Ardi menerima kunjungan Fraksi PDI Perjuangan Kota Solo di Loji Gandrung, dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh dialog konstruktif. Pertemuan ini menjadi momen penting pasca-Pilkada lalu, di mana kedua pihak membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat Kota Solo.

    “Loji Gandrung selalu terbuka bagi siapa pun, termasuk untuk kritik yang membangun,” kata Respati, Rabu (09/07/2025) usai Rapat Paripurna di DPRD Kota Solo. Ia menjelaskan bahwa pertemuan beberapa waktu lalu, tersebut merupakan tindak lanjut dari surat permohonan silaturahmi dari Fraksi PDI P.

    Dalam pertemuan tersebut, Fraksi PDI P menyampaikan masukan terkait berbagai tantangan kota yang perlu diselesaikan. “Intinya kalau masih memperjuangkan masyarakat, pasti bisa bersama. Tapi kalau mementingkan diri sendiri, pasti akan meninggalkan sendiri,” ujar Respati.

    Menanggapi soal relasi dengan PDI P, Respati menegaskan bahwa komunikasi dengan seluruh fraksi dan elemen politik tetap dibuka secara setara. “Jika sama-sama mengedepankan rakyat, maka tak ada perbedaan kepentingan. Tapi kalau untuk kepentingan diri sendiri, pasti meninggalkan dengan sendirinya,” tandasnya.

    Secara terpisah, Ketua Fraksi PDI P Kota Solo, YF Sukasno, menjelaskan bahwa pertemuan itu penting untuk menyelaraskan pandangan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

    “RPJMD ini semacam pengejawantahan RPJMD Propinsi, tapi juga berisi visi-misi Walikota yang harus diterjemahkan secara konkret,” ujarnya.

    Dengan begitu, seluruh anggota fraksi PDI P hadir dalam pertemuan itu.
    Menurutnya, masukan Fraksi PDI P dalam pembahasan RPJMD berangkat dari semangat menjaga kepentingan rakyat. Ia menilai bahwa arah kebijakan Walikota sejalan dengan mandat partai yang mengutamakan kepentingan publik.

    “Kita komitmen mengawal secara konstruktif dan korektif. Jika pelaksanaan nanti meleset, kita koreksi,” jelasnya.

    Tak hanya RPJMD, pembahasan juga menyentuh Raperda KUPA–PPAS 2025, terutama dalam hal prioritas anggaran. Sukasno menyebut pihaknya berkonsultasi dengan walikota tentang anggaran untuk memastikan arah kebijakan tidak melenceng dari kebutuhan masyarakat.

    “Kita harus hormati kepala daerah. Maka akhirnya kita sepakat, dan banyak hal disampaikan untuk dijalankan bersama,” tambahnya.

    Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah ketidaksesuaian data angka kemiskinan antara BPS dan pemerintah kota. Fraksi PDI P meminta agar penanganan kemiskinan berbasis by name by address disertai dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan seimbang. Selain itu, ruang terbuka hijau dan penguatan identitas Solo sebagai kota budaya juga menjadi catatan penting yang diberikan kepada Walikota.

    Saat ditanya soal pertemuan ini, dinamika komunikasi antara DPP PDI P dan Gerindra di tingkat pusat, Sukasno mengatakan tidak sampai disitu.

    “Peran DPRD itu menyetujui dan mengawasi, sementara pemerintah merancang dan melaksanakan,” terangnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Kamis (10/7). 

    Sumber : Radio Elshinta