Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Pemkot Bogor siapkan Perwali usai tetapkan Perda kenaikan tarif PBB

    Pemkot Bogor siapkan Perwali usai tetapkan Perda kenaikan tarif PBB

    Wali Kota Bogor Dedie A Rachim. ANTARA/M Fikri Setiawan

    Pemkot Bogor siapkan Perwali usai tetapkan Perda kenaikan tarif PBB
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 10:00 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) terkait kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi 0,25 persen.

    “Perwali nanti menyusul setelah Perda keluar. Konsepnya sudah siap agar penerapannya berjalan sejalan,” ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Bogor Deni Hendana di Bogor, Senin.

    Ia menjelaskan, perwali tersebut akan mengatur pengenaan pajak secara berjenjang sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Adanya Perwali ini untuk mengimbangi penyeragaman tarif PBB 0,25 persen, sesuai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bogor pada 15 Agustus lalu.

    Pengenaan pajak dalam Perwali yang sedang dirancang yaitu, 40 persen untuk NJOP Rp100–250 juta, 50 persen untuk Rp250–500 juta, 60 persen untuk Rp500 juta–1 miliar, 70 persen untuk Rp1–2 miliar, 80 persen untuk Rp2–5 miliar, 90 persen untuk Rp5–10 miliar, dan 100 persen untuk NJOP di atas Rp10 miliar.

    Melalui Perwali tersebut, Pemkot Bogor mengimbangi adanya kenaikan tarif PBB dalam Perda baru. Pada perda baru tarifnya tunggal 0,25 persen per tahun. Sebelumnya, tarif berbeda-beda mulai dari 0,10 persen untuk NJOP Rp100 juta–Rp250 juta, 0,125 persen untuk Rp250 juta–Rp500 juta, 0,15 persen untuk Rp500 juta–Rp1 miliar, 0,175 persen untuk Rp1 miliar–Rp2 miliar, 0,20 persen untuk Rp2 miliar–Rp5 miliar, hingga 0,225 persen untuk Rp5 miliar–Rp10 miliar.

    Dengan formula baru dalam Perwali yang sedang dibuat, secara matematis tidak terjadi kenaikan beban pajak.

    “Ini hanya perubahan komposisi. Yang tadinya multi-tarif dengan satu dasar pengenaan, kini menjadi satu tarif dengan multi dasar pengenaan. Hasil hitungan tetap sama,” ujar Deni Hendana.

    Ia menyebut, Perda perubahan PBB sudah disahkan melalui rapat paripurna DPRD, tinggal menunggu penomoran resmi. Sedangkan, perwali yang mengatur dasar pengenaan masih dalam tahap penyusunan dan segera diterbitkan.

    Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A Rachim membenarkan ia bersama DPRD setempat telah menyepakati adanya kenaikan tarif PBB pada Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023.

    “Benar (ada kenaikan tarif PBB dalam Perda baru). Kita juga sedang mempersiapkan formula intensifikasi pendapatan dari Pajak Pembangunan 1 (PB1) seperti pajak Restoran, Cafe, Hiburan, Hotel dan Perparkiran,” kata Dedie.

    Sumber : Antara

  • Budisatrio Djiwandono terpilih sebagai Ketum Karang Taruna 2025-2030

    Budisatrio Djiwandono terpilih sebagai Ketum Karang Taruna 2025-2030

    Budisatrio Djiwandono terpilih sebagai Ketum Karang Taruna 2025-2030 Minggu 24/8 (Foto : Humas Kemensos)

    Siap sukseskan program pemerintah

    Budisatrio Djiwandono terpilih sebagai Ketum Karang Taruna 2025-2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 19:14 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) periode 2025–2030. Penetapan dilakukan dalam Temu Karya Nasional IX Karang Taruna di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Jakarta, Minggu (24/8/2025).

    “Saya merasa bukan cuma dukungan tapi yang lebih berat adalah harapan rakyat yang begitu besar terhadap kerja nyata yang nanti harus dibuktikan oleh pengurus pusat Karang Taruna yang baru,” ujarnya.

    Budisatrio menegaskan kepemimpinannya akan bersifat inklusif dengan merangkul pemuda dari berbagai latar belakang tanpa sekat agama, suku, daerah, maupun politik. Ia berkomitmen membangun keluarga besar Karang Taruna yang diisi oleh anak-anak muda yang memiliki semangat sosial yang tinggi.

    “Saya akan membangun sebuah keluarga besar Karang Taruna yang diisi oleh pemuda yang benar-benar mempunyai jiwa dan semangat sosial yang tinggi,” kata dia. 

    Menurutnya Program kerja Karang Taruna, akan disusun melalui rapat pimpinan mendatang dengan melibatkan Kementerian Sosial, pengurus sebelumnya, dan jaringan daerah. Ia memastikan Karang Taruna siap menjadi mitra strategis pemerintah, terutama dalam memperkuat program kesejahteraan sosial.

    “Semoga kami akan selalu dibimbing dan dinasehati serta benar-benar bisa menjalankan tugas kami untuk hadir bagi masyarakat yang sangat membutuhkan, fakir miskin, anak putus sekolah, lansia terlantar dan penyandang disabilitas,” jelas Budisatrio.

    Ia juga menyoroti program prioritas nasional Presiden Prabowo, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, Karang Taruna yang tersebar hingga ke desa dapat berperan mengawasi, memberi masukan, dan mendukung suksesnya program tersebut. 

    “MBG adalah salah satu program baik dari Bapak Presiden Prabowo, sebagai bagian dari investasi terhadap SDM kita di masa depan dan bagian dari niat untuk memperkuat anak-anak kita melalui asupan gizi yang cukup, dan diharapkan bisa menumbuhkan anak-anak yang kuat, cerdas, serta produktif di masa yang akan datang,” kata Budisatrio.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyambut positif terpilihnya Budi sebagai ketua umum Karang Taruna yang baru. Ia menegaskan, Kementerian Sosial siap bergandengan tangan dengan Karang Taruna untuk memperkuat program sosial dan pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah.

    “Kami seterusnya nanti akan bermitra, jadi Kementerian Sosial akan bermitra dengan Karang Taruna dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial,” kata Gus Ipul.

    Menurutnya, sinergi Karang Taruna dengan pemerintah akan menjadi kekuatan penting untuk mewujudkan visi besar Presiden Prabowo yang tertuang dalam astacita.

    Penulis : Hutomo Budi

    Sumber : Radio Elshinta

  • Lomba digitalisasi pasar, dongkrak pertumbuhan ekonomi Jakarta

    Lomba digitalisasi pasar, dongkrak pertumbuhan ekonomi Jakarta

    Lomba digitalisasi pasar, dongkrak pertumbuhan ekonomi Jakarta

    Lomba digitalisasi pasar, dongkrak pertumbuhan ekonomi Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 18:31 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, digitalisasi menjadi kunci untuk membangkitkan kembali pasar tradisional Ibu Kota, termasuk Pasar Tanah Abang yang sempat lesu. Pernyataan itu dia sampaikan saat mengumumkan pemenang Lomba Digitalisasi Pasar Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    “Digitalisasi tidak bisa dihindarkan. Kalau tidak dilombakan, tidak diadu, pasarnya tidak diamati, pasti tidak akan terjadi lompatan,” ujar Pramono.

    Dia mencontohkan Pasar Santa yang transaksi digitalnya melonjak hingga 40 persen lebih setelah program digitalisasi. Menurut dia, penggunaan QRIS di 20 pasar yang dilibatkan lomba bahkan naik hampir 47 persen dan jumlah pengguna NPWP juga meningkat dari 1.720 menjadi 2.129.

    “Terbukti dari hasil penjurian, penggunaan QRIS di 20 pasar tersebut naik hingga 47 persen hanya dalam waktu 20 hari masa perlombaan,” ucapnya.

    Pramono menyebut, manfaat digitalisasi bukan hanya meningkatkan transaksi, tapi juga mengurangi kejahatan di pasar.

    “Copetnya pasti berkurang. Mau nyopet apa yang dicopet? Premanisme juga pelan-pelan berkurang,” ungkapnya.

    Dalam pidatonya, Pramono menegaskan, Jakarta tetap menjadi motor ekonomi nasional. Pada triwulan lalu, pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat 5,18 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,12 persen.

    “Artinya tumbuh di atas rata-rata nasional,” katanya.

    Pramono juga mengapresiasi kolaborasi Bank Indonesia, OJK, dan Perumda Pasar Jaya. Berkat lomba digitalisasi, sejumlah bank besar seperti BRI, Mandiri, BNI, BCA, dan Bank Jakarta ikut berlomba menghadirkan layanan transaksi modern bagi pedagang.

    “Karena ini sifat manusia, kan tidak mau kalah. Maka bank-bank itu bersaing, dan hasilnya alhamdulillah maksimal,” tuturnya.

    Dia memastikan lomba digitalisasi pasar akan kembali digelar tahun depan dengan juri yang lebih bergengsi.

    “Saya akan ajak Ibu Menteri Keuangan sebagai juri. Pasti ikut lah,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menegaskan dukungan penuh terhadap program digitalisasi pasar yang tengah dijalankan Pemprov DKI. Menurutnya, langkah itu sejalan dengan visi menjadikan Jakarta sebagai kota global.

    Ke depan, lanjut dia, seluruh pasar di Jakarta akan diperbaiki dan direvitalisasi agar lebih layak, bersih, serta nyaman. Tak hanya fisik bangunan, tetapi juga akses dan kemudahan transaksi.

    “Harapannya, pengelola, pedagang, dan pengunjung semuanya mendapat manfaat positif. Program ini akan kita lakukan secepat-cepatnya terhadap kurang lebih 144 pasar yang ada di DKI Jakarta,” ujarnya.

    “Harus kita lakukan secepat mungkin dalam rangka mengejar target Jakarta sebagai kota global,” tandasnya.

    Sebagai informasi, lomba digitalisasi pasar berlangsung 20 hari, mulai 22 Juli hingga 10 Agustus 2025, diikuti oleh 20 pasar binaan Pasar Jaya sebagai proyek percontohan. Proses penilaian lomba dilakukan dalam dua tahap, yakni Periode I pada 22-25 Juli 2025 dan Periode II pada 6-10 Agustus 2025.

    Penilaian lomba terbagi dalam dua aspek, yaitu Aspek Pasar yang dinilai oleh tim juri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta Aspek Digitalisasi Perbankan yang dinilai oleh OJK dan Bank Indonesia berdasarkan laporan dari bank peserta. 

    Dua puluh pasar yang saat ini dilibatkan akan menjadi percontohan bagi pasar- pasar aktif lain yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya.

    Raih Tiga Penghargaan Bank Jakarta memperoleh tiga kategori penghargaan sekaligus, diantaranya sebagai Mitra Perbankan Terbaik Kategori Pasar B (Pasar Koja) dan Pasar A (Pasar Mayestik), serta sebagai Mitra Bank Literasi Keuangan Terbaik Kedua.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Bank Jakarta. Ia juga menyampaikan bahwa Bank Jakarta menjadikan Lomba Digitalisasi Pasar ini sebagai ajang untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan.  

    “Kami memandang digitalisasi pasar tradisional sebagai bagian dari transformasi ekosistem keuangan Jakarta. Upaya ini tidak hanya menghadirkan kemudahan transaksi melalui QRIS dan EDC, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi para pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem keuangan formal. Bank Jakarta berkomitmen menjadikan digitalisasi sebagai fondasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan,” ujar Agus.

    Berikut pemenang Lomba Digitalisasi Pasar 2025:

    Aspek Pasar:

    – Pasar Digital Terbaik Tipe A: Pasar Mayestik (Mitra Bank Jakarta).

    – Pasar Digital Terbaik Tipe B: Pasar Koja Baru (Mitra Bank Jakarta).

    – Pasar Digital Terbaik Tipe C: Pasar Lenteng Agung (Mitra Bank BRI).

    Aspek Perbankan:

    – Kategori Program Literasi Terbaik & Teraktif: Juara 1 Bank Mandiri, Juara 2 Bank Jakarta.

    – Kategori Akses Keuangan Termasif: Juara 1 Bank Mandiri, Juara 2 Bank BRI.

    – Kategori Digitalisasi Keuangan Terbaik: Juara 1 Bank BNI, Juara 2 Bank BCA.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Prabowo minta seluruh desa dalam 4 tahun terima akses listrik

    Prabowo minta seluruh desa dalam 4 tahun terima akses listrik

    Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana dalam agenda Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Jakarta, Minggu (24/8/2025). ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas (Muhammad Baqir Idrus Alatas)

    Prabowo minta seluruh desa dalam 4 tahun terima akses listrik
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta pihaknya seluruh desa dalam 4-5 tahun ke depan menerima akses listrik.

    “Dengan target 4-5 tahun ke depan, seluruh desa, seluruh wilayah, seluruh rumah tangga yang ada di wilayah Republik ini bisa mendapatkan akses listrik yang berkelanjutan,” katanya dalam agenda Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Jakarta, Minggu.

    Per semester I-2025, total rumah tangga yang sudah memperoleh listrik sebesar 95,53 persen dari 86,59 juta rumah tangga nasional.

    Adapun rumah tangga belum berlistrik sekitar 1,28 juta Rukun Tangga (RT) dengan lebih dari 10 ribu lokasi belum berlistrik.

    Secara keseluruhan, 99 persen akses listrik PLN (RE) diterima 17 provinsi, lalu 90-99 persen 15 provinsi, dan di bawah 90 persen ada enam provinsi. Jika dihitung dengan variabel lain, maka terdapat 5.758 desa belum berlistrik dan 4.310 lokasi berlistrik parsial.

    Mayoritas provinsi yang belum mendapatkan listrik berasal dari wilayah timur Indonesia.

    “Memang lebih banyak terfokus di wilayah Indonesia Timur. Pak Presiden dalam beberapa kesempatan sering menyampaikan bahwa dalam kepemimpinan beliau ini semuanya harus tuntas. Jadi dalam lima tahun ke depan, kami di Kementerian ESDM diminta untuk menyelesaikan sisa yang belum berlistrik tersebut,” ungkap Dadan.

    Dia mengungkapkan beberapa strategi penyediaan akses listrik, terutama di daerah timur Indonesia. Pertama ialah perluasan jaringan (grid extension) untuk desa yang dekat jaringan distribusi eksisting. Perluasan jaringan disebut menjadi pilihan utama untuk mengalirkan listrik ke dusun, penggantian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) maupun memberikan listrik ke desa berlistrik non PLN.

    “Mungkin ini salah satu dari Ekspedisi Patriot juga yang bisa didorong, potensi energi apa, skala kecil, barangkali kalau transmigrasi kan didesain dari awal, sehingga rumahnya juga bisa kita pastikan ada di mana, sehingga kita bisa kembangkan sistem penyediaan listrik yang terpusat, skala kecil di situ, menggunakan energi setempat,” ucapnya.

    Kementerian ESDM disebut telah banyak membangun pembangkit listrik mikro hidro 100-200 kilowatt (KW) di beberapa wilayah dengan teknologi berasal dari dalam negeri semua, dapat menghasilkan listrik 24 jam, pembiayaan menarik, dan biaya operasi tak terlalu tinggi.

    Strategi terakhir adalah penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) individual plus baterai melalui PLN untuk mengalirkan listrik ke lokasi yang belum berlistrik dengan masyarakat bermukim tersebar (scattered). Penggunaan strategi ini diterapkan untuk wilayah dengan rumah-rumah yang terpencar-pencar.

    “Pengalaman kami, kalau tidak dilakukan pengelolaan dengan baik, tidak ada yang ngurus, ini biasanya cepat hilang, cepat rusak, cepat pindah ke pasar,” ujar Dadan.

    Sumber : Antara

  • Ketum Golkar enggan berkomentar terkait OTT Wamenaker

    Ketum Golkar enggan berkomentar terkait OTT Wamenaker

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu (24/8/2025). ANTARA/Fauzi Lamboka

    Ketum Golkar enggan berkomentar terkait OTT Wamenaker
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 01:35 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan berkomentar, terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

    Usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu, Bahlil ditanyai media terkait kebijakan partai dan upaya pencegahan korupsi kepada menteri dan wakil menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo-Gibran.

    Dia memilih tidak menjawab pertanyaan media dan hanya menanggapi terkait Musda Golkar Sulteng.

    Partai Golkar memiliki delapan kursi menteri dan tiga kursi wakil menteri di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Bahlil merupakan salah seorang menteri dalam kabinet yang bertanggung jawab di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Dalam kunjungan di Palu, Bahlil menegaskan kembali komitmen Partai Golkar dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    “Dukungan ini secara murni dan konsekuen tanpa tawar-tawar,” katanya.

    Dia pun menganalogikan, kalau ada bibit penyakit mencoba untuk mengganggu stabilitas pemerintahan, maka garda terdepan yang akan mengganggu bibit penyakit itu adalah Partai Golkar.

    Dia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang memahami betul doktrin karya kekaryaaan, yang diperjuangkan oleh Partai Golkar.

    Doktrin itu yakni kesejahteraan, kecerdasan, kesehatan dan pemerataan.

    Sumber : Antara

  • Pengisian JPTP dilakukan bertahap dan selektif

    Pengisian JPTP dilakukan bertahap dan selektif

    Ilustrasi : Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melaksanakan apel pagi di balai kota setempat, beberapa waktu lalu. (ANTARA/HO-Prokopim Kota Malang)

    Wali Kota Malang: Pengisian JPTP dilakukan bertahap dan selektif
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 20:11 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan pengisian kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkungan pemerintah daerah setempat dilakukan secara bertahap dan selektif.

    Wahyu di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu, mengemukakan bahwa mekanisme pengisian JPTP berdasarkan hasil asesmen dan evaluasi kinerja para kandidat.

    “Kami sudah melaksanakan asesmen dan nanti saya akan melihat si A, B, C, dan seterusnya ini seperti apa (kinerja),” kata Wahyu.

    Adapun JPTP yang kosong, yakni Kepala Badam Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik, serta Kepala Inspektorat Kota Malang.

    Saat ini jabatan yang masih kosong dipegang oleh pelaksana tugas (Plt).

    Wahyu menyampaikan untuk evaluasi kinerja kandidat akan dilakukan setelah melewati enam bulan masa kepemimpinannya sebagai Wali Kota Malang.

    Dia tak menutup kemungkinan pejabat yang saat ini statusnya masih Plt bisa didefinitifkan, asalkan mereka memenuhi kompetensi sesuai kebutuhan.

    “Iya bisa, kenapa tidak. Tapi apakah yang plt ini akan definitif di tempat yang sama atau tidak, akan dilihat dulu seperti apa,” ujar dia.

    Terpisah, Plt Kepala BKPSDM Kota Malang Hendru Martono mengatakan mekanisme pengisian JPTP akan melihat terlebih dahulu hasil dari pelaksanaan rotasi yang dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau dalam hal ini adalah wali kota sebagai kepala daerah.

    “Untuk targetnya itu kembali lagi ke PPK, asesmen sudah pada April. Nanti di proses melalui persetujuan teknis, terus tinggal menunggu,” kata Hendru.

    Pengisian JPTP disebutnya bisa melalui dua cara, yakni job fit dan seleksi terbuka (selter).

    “JPT memang pengisiannya bisa melalui dua cara, yakni uji kompetensi untuk rotasi dan seleksi terbuka (selter),” ucapnya.

    Pelaksanaan selter, kata dia, akan melihat pada jumlah instansi yang masih memiliki kekosongan JPTP, setelah dilaksanakan proses rotasi.

    “Kalau ada yang masih kosong baru dilakukan selter. Nah, untuk yang seleksi terbuka ini pendaftar bisa dari Kota Malang maupun dari luar kota,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • DPRD Garut siapkan anggaran untuk bantuan hukum masyarakat miskin

    DPRD Garut siapkan anggaran untuk bantuan hukum masyarakat miskin

    Ketua DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat, Aris Munandar. (ANTARA/Feri Purnama)

    DPRD Garut siapkan anggaran untuk bantuan hukum masyarakat miskin
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 20:47 WIB

    Elshinta.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, Jawa Barat menyiapkan anggaran untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin

    Ketua DPRD Kabupaten Garut  Aris Munandar di Garut, Minggu, mengatakan perkembangan kajian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, di antaranya telah disepakati dengan pemerintah daerah akan menyiapkan anggaran untuk 50 kasus setiap tahun.

    “Kita pada prinsipnya akan menambah kuota bantuan hukum di pengadilan untuk kasus-kasus tertentu untuk menambah kuota dari pusat, minimal 50 orang per tahun,” katanya.

    DPRD Garut mengusulkan adanya Perda tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin. Usulan itu sudah masuk pembahasan bersama dan mendapatkan dukungan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin.

    Bupati Garut, kata dia, telah menyatakan bahwa meski di tengah keterbatasan anggaran akan tetapi siap untuk mengalokasikan dana bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan dasar hukumnya setelah dibentuk perda tersebut.

    “Ini perda sudah dari awal kita usulkan, Pak Bupati ataupun DPRD kita sudah sepakat, bahwa akan menganggarkan walaupun keterbatasan dikarenakan PAD kita dibagi-bagi ke hal lain,” katanya.

    Ia mengatakan Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin itu sudah memasuki pembahasan bersama dengan tokoh masyarakat, mantan Bupati Garut, dan juga lembaga bantuan hukum.

    Hasil dari pembahasan sementara, kata dia, memutuskan akan adanya bantuan hukum minimal 50 orang setiap tahun untuk masyarakat miskin saat menjalani proses hukum di pengadilan.

    “Bagaimana regulasi ataupun bantuan hukum ini ke masyarakat miskin ataupun pelaksanaan, siapa nanti yang bisa mendampingi, dan lain sebagainya, kita sudah atur di situ,” katanya.

    Ia menjelaskan bantuan hukum itu diberikan kepada siapa saja masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum pidana maupun perdata sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat.

    Perda itu, kata dia, tidak mempertimbangkan maupun membeda-bedakan siapa yang salah maupun benar untuk mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah tersebut.

    “Dalam artian tidak membedakan mana yang salah dan benar, ini apresiasi dari pemerintah daerah, kami atau pun bupati untuk membantu masyarakat yang tidak bisa bayar sendiri untuk bantuan hukum,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Mantan KSAD Dudung Abdurrahman jadi Ketum IKAL Lemhannas 2025-2030

    Mantan KSAD Dudung Abdurrahman jadi Ketum IKAL Lemhannas 2025-2030

    Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Mantan KSAD Dudung Abdurrahman jadi Ketum IKAL Lemhannas 2025-2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 20:01 WIB

    Elshinta.com – Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman terpilih menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhannas (IKAL) untuk masa bakti 2025–2030 melalui Musyawarah Nasional IKAL.

    Dalam sambutan pertamanya sebagai ketua umum, Dudung menegaskan bahwa IKAL adalah rumah besar alumni Lemhannas yang harus selalu menjaga persatuan. Menurut dia, seluruh alumni Lemhannas adalah keluarga.

    “Hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Jenderal Agum Gumelar akan kita lanjutkan, dan hal-hal yang masih bisa dioptimalkan akan segera kita perbaiki bersama-sama,” kata Dudung dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Meski dinamika dan perdebatan sempat terjadi sepanjang jalannya sidang, munas berhasil dilaksanakan dengan baik dan tertib, dengan tetap berpedoman pada AD/ART IKAL sebagai dasar konstitusi organisasi.

    Adapun sidang Munas IKAL tersebut dipimpin Pratama Persadha (PPSA 24), Ulla Nuchrawaty (perwakilan DPP dan Ketua Steering Committee), Jusuf Sunya (DPD Maluku Utara), Irwanjaya (PPRA 63), dan Widodo Edi Sektianto (DPD DKI Jakarta).

    Sementara itu, anggota IKAL Lemhannas PPSA 24 Pratama Persadha mengatakan bahwa dengan terpilihnya Dudung, IKAL Lemhannas diharapkan semakin solid, berwibawa, dan mampu memperkuat kontribusi alumni Lemhannas dalam menjaga ketahanan nasional serta menghadapi dinamika geopolitik global.

    “IKAL Lemhannas sebagai katalisator keutuhan dan kemajuan bangsa,” kata Pratama.

    Sumber : Antara

  • Kisah cinta Donny Alamsyah di Film Lebih dari Selamanya

    Kisah cinta Donny Alamsyah di Film Lebih dari Selamanya

    Gala Premiere film Lebih dari Selamanya, di XXI Epicentrum, Jakarta, 20 Agustus 2025. Foto: Istimewa

    Kisah cinta Donny Alamsyah di Film Lebih dari Selamanya
    Hiburan   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 23 Agustus 2025 – 18:29 WIB

    Elshinta.com – Industri perfilman Tanah Air kembali diramaikan dengan kehadiran film drama keluarga yang menyentuh hati. Golden Scene Pictures, Mizan Pictures, dan FMM Studios secara resmi meluncurkan film terbaru mereka, Lebih dari Selamanya, dalam acara gala premier yang digelar di Epicentrum XXI Jakarta, beberapa waktu lalu. Film ini hadir dengan tema yang universal, mengangkat kisah tentang cinta, keikhlasan, dan kesetiaan yang dikemas secara visual dengan pendekatan yang hangat dan emosional.

    Lebih dari Selamanya menghadirkan cerita yang akrab dengan keseharian banyak orang, terutama pasangan dan keluarga. Film ini disutradarai oleh M. Amrul Ummami dan didukung oleh jajaran aktor ternama, seperti Donny Alamsyah, Shareefa Daanish, Adinda Thomas, Adzana Ashel, Adhitya Alkatiri, Ladislao Camara Carranza, dan Cheryl Zaneta. Ceritanya berpusat pada tokoh utama, Salim, yang harus menghadapi kesepian setelah ditinggal wafat oleh sang istri.

    Ary Ambiary selaku produser, mengungkapkan bahwa cerita film ini memiliki daya tarik tersendiri. “Ceritanya sangat simple, tapi sangat mengena di hati,” ujar Ary.

    Film ini mengisahkan Salim, yang diperankan oleh Donny Alamsyah, seorang suami yang ditinggal mati istrinya, Rifa, setelah 14 tahun berumah tangga. Kepergian sang istri membuat Salim berjanji untuk tidak akan menikah lagi, sebuah janji setia yang ia pegang teguh selama bertahun-tahun. Sebagai ayah tunggal, ia berjuang untuk membesarkan putrinya, Nasya.

    Seiring waktu berjalan, putrinya, Nasya, kini telah dewasa dan akan segera menjadi ibu. Sementara itu, Salim harus menghadapi kesepian yang semakin terasa di usia senjanya. Di tengah kekosongan itu, ia bertemu dengan Mila, yang diperankan oleh Adinda Thomas, seorang perempuan yang mampu menghidupkan kembali ruang-ruang kosong di hati Salim. Sikap Mila yang mengingatkan Salim pada almarhumah istrinya, membuat hatinya kembali bergetar.

    Kehadiran Mila menempatkan Salim pada persimpangan jalan yang sulit. Ia berada dalam dilema, apakah harus tetap memegang janji setianya pada Rifa, atau membuka hatinya untuk harapan baru bersama Mila. Kisah ini mengajukan pertanyaan yang mendalam: apakah cinta sejati memang hanya untuk satu orang, ataukah hidup selalu memberikan ruang untuk harapan baru.

     

     

    Film Lebih dari Selamanya juga menghadirkan sisi fantasi melalui karakter Rifa, yang diperankan oleh Shareefa Daanish. Meskipun sudah meninggal, karakter Rifa digambarkan seolah masih menghantui suaminya, Salim, dan memiliki peran penting dalam alur cerita. Shareefa Daanish berharap, film ini bisa menjadi “kado indah” bagi setiap pasangan yang menontonnya.

    Dalam konferensi pers, Shareefa Daanish menyampaikan harapannya. “Semoga film ini membuat pasangan yang sudah menikah makin menutrisi rasa cintanya hingga maut memisahkan dan lebih dari selamanya,” ungkapnya.

    Dengan genre drama, komedi, romansa, fantasi, dan keluarga, film ini menawarkan kombinasi emosi yang beragam. Penonton akan diajak untuk tertawa, menangis, dan merenung. Dengan tanggal rilis 28 Agustus 2025, film ini diharapkan dapat menjadi tontonan wajib bagi para pasangan dan keluarga di seluruh Indonesia. (Ter)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ketua Umum IKAL Lemhanas baru terpilih

    Ketua Umum IKAL Lemhanas baru terpilih

    Suasana Munas IKAL Lemhanas, 2025 di Jakarta. Foto: Lemhanas

    Ketua Umum IKAL Lemhanas baru terpilih
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 11:24 WIB

    Elshinta.com – Munas IKAL tetapkan Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman sebagai Ketua Umum IKAL Lemhannas masa bakti 2025-2030. Penetapan itu terjadi pada Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL). Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M. bertugas sebagai Ketua Umum IKAL Lemhannas untuk masa bakti 2025–2030.

    Walaupun dinamika dan perdebatan sempat terjadi sepanjang jalannya sidang, Munas berhasil dilaksanakan dengan baik dan tertib, tetap berpedoman pada AD/ART IKAL sebagai dasar konstitusi organisasi.

    Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum terpilih, Jenderal Dudung menegaskan bahwa IKAL adalah rumah besar alumni Lemhannas yang harus selalu menjaga persatuan.

    “Kita semua adalah keluarga. Hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Jenderal Agum Gumelar akan kita lanjutkan, dan hal-hal yang masih bisa dioptimalkan akan segera kita perbaiki bersama-sama,” tegas Jenderal Dudung, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Elshinta, Minggu (24/8/2025).

    Sidang Munas dipimpin oleh:

                                                  •         Dr. Pratama Persadha (PPSA 24)

                                                  •         Dr. Ulla Nuchrawaty (perwakilan DPP dan Ketua Steering Committee)

                                                  •         Dr. Jusuf Sunya (DPD Maluku Utara)

                                                  •         Prof. Dr. Irwanjaya, SH., MH. (PPRA 63)

                                                  •         Widodo Edi Sektianto (DPD DKI Jakarta)

    Dengan terpilihnya Jenderal Dudung, IKAL Lemhannas diharapkan semakin solid, berwibawa, dan mampu memperkuat kontribusi alumni Lemhannas dalam menjaga ketahanan nasional serta menghadapi dinamika geopolitik global.

    IKAL Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan dan Kemajuan Bangsa. (Vit/Ter)

    Sumber : Radio Elshinta