Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Ketum PSI nilai baik usulan Wapres berkantor di IKN

    Ketum PSI nilai baik usulan Wapres berkantor di IKN

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ketum PSI nilai baik usulan Wapres berkantor di IKN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 23:56 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep memandang baik usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Sangat baik, ini sangat baik, supaya semuanya juga merasakan,” kata Kaesang kepada wartawan usai rapat perdana Tim Formatur Kepengurusan DPP PSI di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin.

    Adapun terkait usulan moratorium sementara pembangunan IKN, dia mengingatkan soal komitmen awal Presiden RI Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan IKN hingga selesai.

    “Semua kan dulu sudah ditandatangani, dan saya kira Pak Presiden sudah berbicara, berkomitmen untuk menyelesaikan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa dirinya masih menunggu perintah Presiden Prabowo Subianto untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, maupun di Provinsi Papua.

    Saat menjawab pertanyaan awak media terkait dirinya akan berkantor di IKN, Gibran pun memberikan tanggapan dengan santai.

    “Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan media di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru Sentra Abiseka, Pekanbaru, Riau.

    Adapun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah tetap pada komitmen menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai rencana dan target, karena itu tidak ada rencana moratorium.

    Prasetyo, yang juga Juru Bicara Presiden RI dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) moratorium atau penghentian sementara proyek tersebut.

    “Sebagaimana yang sudah pernah juga disampaikan, bahwa sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Kaesang umumkan Menhut Raja Juli kembali jadi Sekjen PSI 2025-2030

    Kaesang umumkan Menhut Raja Juli kembali jadi Sekjen PSI 2025-2030

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kaesang umumkan Menhut Raja Juli kembali jadi Sekjen PSI 2025-2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 22:34 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengumumkan posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI periode 2025-2030 kembali diisi oleh Raja Juli Antoni yang merupakan Menteri Kehutanan (Menhut) RI.

    Pada kesempatan tersebut, Kaesang juga mengumumkan posisi Bendahara Umum DPP PSI periode 2025-2030 kembali diisi oleh Fenty Noverita yang menjabat pada posisi yang sama dalam periode kepengurusan DPP PSI sebelumnya.

    “Untuk Sekretaris Jenderal, masih sama, Bapak Raja Juli Antoni yang akan menemani saya. Di posisi Bendahara Umum, orangnya masih berhalangan hadir hari ini, Ibu Fenty Noverita,” kata Kaesang yang juga Ketua Umum Tim Formatur Kepengurusan DPP PSI 2025-2030 di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin.

    Hal itu disampaikannya usai rapat perdana Tim Formatur Kepengurusan DPP PSI yang merupakan amanah dari Kongres PSI 2025 di Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu-Minggu (19-20 Juli 2025).

    “Kami sudah memutuskan beberapa posisi yang akan mengisi posisi di struktur DPP, tetapi untuk awal hari ini, kami hanya mengumumkan untuk posisi di Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum supaya surat-menyurat bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.

    Adapun, lanjut dia, posisi Wakil Ketua Umum DPP PSI periode 2025-2030 akan diumumkan pihaknya pada kesempatan selanjutnya dalam beberapa pekan ke depan.

    “Untuk posisi Wakil Ketua Umum, nanti dulu, mungkin kami butuh waktu sekitar dua minggu lagi setelah selesai segala urusan, beliau-beliau nanti akan datang untuk memperkenalkan dirinya masing-masing,” ucapnya.

    Kaesang bahkan menyinggung akan ada tokoh nasional dalam struktur kepengurusan DPP PSI periode 2025-2030 yang akan diumumkan pihaknya ke depan.

    “Seperti saya bilang, ada tokoh nasional yang akan bergabung untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia,” katanya.

    Di awal, dia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil bukan secara sepihak oleh dirinya sebagai formatur tunggal, melainkan dibantu oleh jajaran Tim Formatur Kepengurusan DPP PSI 2025-2030 yang mewakili berbagai daerah, baik hadir secara langsung maupun daring.

    Dia membeberkan yang hadir secara daring dalam rapat tersebut, yaitu Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun mewakili Jawa, Wali Kota Kupang Christian Widodo mewakili Bali-Nusa Tenggara Barat-Nusa Tenggara Timur.

    Kemudian yang hadir secara langsung, yakni Muhammad Surya mewakili Sulawesi-Maluku-Kalimantan, Raja Juli Antoni mewakili Sumatera, dan Wali Kota Sorong Septinus Lobat mewakili Papua.

    “Dan yang terakhir, Ibu Grace Natalie mewakili pendiri partai,” kata dia.

    Sebelumnya, Sabtu (19/7), Putra bungsu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030 lewat proses voting secara daring (e-vote) yang dilakukan para kader.

    Dalam Kongres PSI 2025 yang digelar di Graha Saba Buana, Solo, Jawa Tengah, Ketua Steering Committee Kongres PSI Andi Budiman mengumumkan bahwa Kaesang Pangarep sebagai petahana terpilih sebagai Ketua Umum dengan perolehan suara 65,28 persen, mengalahkan calon ketua umum lainnya, yakni Ronald A. Sinaga atau Bro Ron dan Agus Mulyono Herlambang.

    “Selamat kepada pemenang, Mas Kaesang Pangarep, yang memperoleh suara 65,28 persen, disusul dengan Bro Ron dengan perolehan suara 22,23 persen dan Bro Agus dengan perolehan suara 12,49 persen,” kata Andi saat mengumumkan perolehan suara di depan para kader PSI yang menyaksikan.

    Sumber : Antara

  • Legislator Golkar dukung laporan keuangan Danantara dibuka ke publik

    Legislator Golkar dukung laporan keuangan Danantara dibuka ke publik

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Legislator Golkar dukung laporan keuangan Danantara dibuka ke publik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 13:24 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng menyatakan dukungannya terhadap keterbukaan laporan keuangan konsolidasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kepada publik.

    Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat transparansi dan integritas Danantara sebagai lembaga investasi Pemerintah

    “Saya kira tidak masalah jika laporan keuangan Danantara dibuka ke publik agar masyarakat bisa mengetahui laporan keuangan tahunannya. Ini sangat positif untuk integritas Danantara,” ujarnya di Jakarta

    Selain transparansi, Mekeng juga menekankan, pentingnya investasi yang masuk ke Danantara difokuskan pada proyek-proyek strategis di dalam negeri.
    yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.

    Politisi senior dari Partai Golkar ini menjelaskan setiap investasi yang masuk harus melalui proses due diligence atau penilaian menyeluruh terhadap perusahaan atau aset sebelum pengambilan keputusan penting.

    “Pekerjaan proyek tentu tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Ini bisnis, jadi perlu tim yang kuat dan mampu menganalisis secara mendalam proyek-proyek yang akan dijalankan, seperti di sektor perumahan,” tambahnya.

    Anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2004 ini akan mengawasi semua proses investasi yang masuk di Danantara. 

    Dia juga berharap Danantara bisa segera merilis laporan keuangannya ke publik.

    Ketua Danantara Positive Watchdog, Ahmad Deni Daruri sebelumnya mendorong Danantara segera mempublikasikan laporan konsolidasi keuangan tahunannya.

    Kata Deni, pada Juli ini, menjadi waktu yang tepat bagi Danantara untuk menyampaikan laporan keuangan kepada publik.

    “Laporan keuangan bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk transparansi dan akuntabilitas yang menjadi standar internasional. Jika ingin meniru Temasek, harus dimulai dari keterbukaan,” kata Deni

    Temasek, kata Deni, secara jelas memisahkan antara aset milik negara dan aset komersial, serta menunjukkan bagaimana dividen dikembalikan kepada masyarakat.

    “Danantara juga dapat menerapkan prinsip yang sama melalui Pelaporan sumber pembiayaan dan dana kelolaan, Pemisahan aset strategis dan aset likuid dan publikasi pengembalian tahunan dan redistribusi nilai ekonomi ke publik,” ujarnya

    Deni menegaskan, publikasi laporan keuangan dua kali setahun, dan periode tahunan adalah langkah penting untuk memperkuat kredibilitas dan pengambilan keputusan yang berbasiskan data.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pemerintahan Prabowo – Gibran `On The Right Track`

    Pemerintahan Prabowo – Gibran `On The Right Track`

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Budi Arie: Pemerintahan Prabowo – Gibran `On The Right Track`
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 13:45 WIB

    Elshinta.com – Pemerintahan Prabowo – Gibran sudah di jalan yang benar. Berbagai program strategis yang berpihak kepada kepentingan rakyat seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Ketahanan Pangan dan Cek Kesehatan Gratis adalah beberapa program prioritas nasional. Termasuk juga program pembangunan rumah untuk rakyat.

    “Pemerintahan Prabowo – Gibran adalah pemerintahan yang berpikir dan bertindaknya hanya untuk kepentingan rakyat. Kabinet Merah Putih bekerja keras untuk mewujudkan semua itu,” ujar Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi.

    Menurut Budi Arie, dalam demokrasi selalu menyediakan ruang untuk kritik. Setiap warga negara memiliki hak untuk bersuara dan berpendapat. Tapi tetap kepentingan negara, bangsa dan rakyat di atas segalanya.

    “Indonesia maju hanya bisa diwujudkan dengan optimisme dan keberanian bukan keragu-raguan,” jelas Budi.

    Budi Arie menambahkan, saat ini adalah waktunya bersatu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kemajuan Indonesia harus berdiri kokoh dalam fondasi keadilan sosial. Tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Bangsa ini memerlukan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan ekonomi.

    “Kita ingin mewujudkan harmoni sosial yang kokoh,” tegas Budi.

    Budi Arie mengingatkan, berbagai propaganda yang melemahkan daya juang rakyat akan dihadapi dengan hasil dan dampak nyata. Program Koperasi Desa Merah Putih adalah program perubahan paradigma dan cara berpikir untuk mewujudkan kemajuan Indonesia.

    “Kita ingin mewujudkan Indonesia maju dengan rakyat yang sehat, cerdas dan memiliki daya juang,” pungkas Budi Arie.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Presiden Prabowo batal pimpin pelantikan 1.110 purna praja IPDN

    Presiden Prabowo batal pimpin pelantikan 1.110 purna praja IPDN

    Suasana lokasi upacara pelantikan 1.110 Pamong Praja Muda IPDN menjadi ASN di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (28/7/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Presiden Prabowo batal pimpin pelantikan 1.110 purna praja IPDN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 28 Juli 2025 – 10:40 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto batal memimpin upacara pelantikan 1.110 Pamong Praja Muda/Purna Praja IPDN Angkatan XXXII di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.

    Presiden Prabowo semula dijadwalkan memimpin langsung upacara pelantikan 1.110 Pamong Praja Muda IPDN itu menjadi aparatur sipil negara, dan memberikan arahan langsung kepada mereka pada Senin pagi.

    “Baru saja kami menerima informasi pembatalan. Presiden dijadwalkan akan melakukan pertemuan penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sore ini di Jakarta. Tentu memerlukan persiapan untuk pertemuan tersebut,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada wartawan saat dihubungi dari Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.

    Tidak hanya itu, Bima Arya menjelaskan Presiden Prabowo ada agenda yang mendesak juga di Istana Kepresidenan, Jakarta, terkait dengan koordinasi pemerintahan.

    Di Kampus IPDN Jatinangor, pelantikan 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII menjadi aparatur sipil negara (ASN) dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang telah tiba di Sumedang, Minggu (27/7), dijadwalkan menggantikan Presiden Prabowo sebagai inspektur upacara.

    Upacara pelantikan 1.110 Pamong Praja IPDN diisi diantaranya dengan rangkaian pertunjukan seni yang ditampilkan oleh para praja IPDN. Kemudian, ada juga penyematan lencana Pamong Praja dan pengalungan Kartika Asta Branta kepada para lulusan terbaik.

    Kemudian, inspektur upacara pun memberikan amanatnya kepada para purna praja IPDN yang dilantik sebagai ASN. Rangkaian upacara kemudian ditutup dengan foto bersama, dan selebrasi kemudian pertemuan dengan keluarga.

    Di Jakarta, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dijadwalkan tiba pada Senin sore. PM Anwar melawat ke Indonesia pada 28–29 Juli untuk menghadiri Konsultasi Tahunan Ke-13 Indonesia dan Malaysia di Jakarta.

    Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) dalam siaran resminya menjelaskan dalam acara Konsultasi Tahunan Ke-13 itu, Presiden Prabowo dan PM Anwar akan menyaksikan penandatanganan empat nota kesepahaman kerja sama (MoU) dua negara bidang perbatasan darat, kesehatan, teknologi, dan komunikasi.

    Dalam lawatannya ke Jakarta hari ini, PM Anwar didampingi oleh Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Tengku Zafrul Aziz, dan Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek. Kemudian, ada pula Kepala Negara Bagian Sarawak Abang Johari Openg dan petinggi negara bagian Sabah Hajiji Noor.

    Sumber : Antara

  • Polda Banten amankan 24 remaja cegah kejahatan lewat patroli malam

    Polda Banten amankan 24 remaja cegah kejahatan lewat patroli malam

    Tim Raimas Presisi Direktorat Samapta Polda Banten mengamankan remaja yang berkeliaran di KP3B sebagai upaya preventif terhadap potensi kejahatan jalanan dan gangguan ketertiban umum di Kota Serang, Sabtu (26/7/2025). ANTARA/HO-Polda Banten

    Polda Banten amankan 24 remaja cegah kejahatan lewat patroli malam
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 28 Juli 2025 – 07:55 WIB

    Elshinta.com – Tim Raimas Presisi Direktorat Samapta Polda Banten mengamankan 24 remaja pria dalam patroli malam di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang,sebagai upaya preventif terhadap potensi kejahatan jalanan dan gangguan ketertiban umum.

    Dirsamapta Polda Banten Kombes Pol Kukuh Priyo Taruno dalam keterangannya di Kota Serang, Senin mengatakan remaja-remaja tersebut ditangkap saat berkumpul tanpa tujuan jelas di area publik pada malam hari.

    Sebagian besar menggunakan sepeda motor tanpa dilengkapi plat nomor polisi, kondisi yang kerap dihubungkan dengan aktivitas balap liar dan potensi kriminal lainnya.

    “Kami berhasil mengamankan 24 remaja pria yang berkumpul tanpa tujuan jelas di kawasan KP3B pada Sabtu (26/7) malam hari. Sebagian besar dari mereka menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor polisi,” ujar Kukuh.

    Penangkapan ini merupakan bagian dari langkah antisipasi terhadap tindak kejahatan jalanan seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), serta aksi premanisme dan tawuran yang kerap meningkat pada malam hari.

    Sebagai bentuk pembinaan, petugas memberikan edukasi langsung di tempat. Selain himbauan keras, para remaja juga dikenai latihan fisik ringan untuk menanamkan disiplin dan memberikan efek jera.

    “Kami menghimbau dengan tegas kepada para remaja dan masyarakat agar tidak berkeliaran tanpa tujuan pada malam hari, terutama bagi yang masih di bawah umur. Ini bagian dari edukasi sekaligus pencegahan dini,” ujar Kombes Kukuh.

    Kegiatan patroli malam yang rutin dilakukan ini disebut sebagai langkah strategis Polda Banten dalam menekan angka kejahatan jalanan. Meski tingkat kriminalitas Banten tercatat mengalami penurunan, potensi kerawanan tetap menjadi perhatian, terutama menyasar kelompok usia muda.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polda Banten untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Kami akan terus melaksanakan patroli secara rutin dan menyasar titik-titik rawan kejahatan jalanan,” ujar Kukuh.

    Polda Banten menegaskan komitmennya untuk bertindak tidak hanya secara represif, tetapi juga melalui pendekatan persuasif dan preventif yang humanis guna menjaga ketertiban sosial di tengah masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Kebakaran lahan di jalan Bandara Singkawang semakin meluas

    Kebakaran lahan di jalan Bandara Singkawang semakin meluas

    Kondisi kebakaran lahan di Jalan Bandara Singkawang, Kalimantan Barat (ANTARA/Narwati)

    Kebakaran lahan di jalan Bandara Singkawang semakin meluas
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 22:47 WIB

    Elshinta.com – Daops Manggala Agni Kalimantan IX/Singkawang mengatakan, kebakaran lahan yang terjadi di jalan Bandara Singkawang, Kalimantan Barat semakin meluas. Dari kejadian ini, kabut asap pun mulai terlihat di kota setempat.

    “Kejadian karhutla di Jalan Bandara Singkawang khususnya di jembatan 9 sudah meluas hingga 5 hektare,” ujar Kepala Daops Manggala Agni Kalimantan IX/Singkawang, Yuyu Wahyudin di Singkawang, Minggu.

    Namun katanya, yang berhasil dipadamkan baru sekitar 0,35 hektare. Menurutnya, kebakaran lahan di jembatan 9 sudah semakin meluas dan sulit untuk dipadamkan.

    “Karena jenis lahan yang terbakar merupakan tanah gambut yang memiliki kedalaman lebih kurang 3 meter,” ujarnya.

    Menurutnya, pemadaman akan terus dilanjutkan pada esok hari, karena harus mencegah api supaya tidak menjalar ke areal lain yang lebih luas

    Sementara Menyikapi hal tersebut, Walikota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengatakan, jika Pemkot Singkawang segera membuat pembatas lahan berupa parit dan sumur bor agar kebakaran lahan tidak semakin meluas.

    “Kebakaran lahan di sekitaran jalan bandara ini terus meningkat, dan kita akan buat semacam parit agar api tidak meluas,” katanya.

    Selain parit pembatas, Pemkot Singkawang juga akan membuat sumur bor untuk mempermudah akses tim pemadam dalam mendapatkan sumber air.

    Tjhai Chui Mie juga berharap, agar Water Bombing bisa segera dikerahkan dalam memadamkan titik api di lokasi tersebut agar tidak berdampak pada terganggunya penerbangan di Bandara Singkawang.

    “Water Bombing kita harapkan hari ini sudah bisa datang, supaya cepat padam dan tidak mengganggu penerbangan,” ujarnya.

    Dia juga meminta pihak Camat dan Forkopimcam bekerjasama meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi menyebabkan kebakaran lahan, serta mengedukasi mereka akan bahaya kebakaran lahan bagi ekosistem dan kesehatan.

    “Semua pihak harus ikut terlibat dalam mengawasi lingkungannya jangan sampai ada pihak yang berani melakukan pembakaran lahan, karena ini sedang musim kemarau,” pesannya.

    Sumber : Antara

  • Partai wong cilik akan terus bangkit meski ditekan

    Partai wong cilik akan terus bangkit meski ditekan

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat memberikan keterangan kepada wartawan kantor pusat DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.

    PDIP: Partai wong cilik akan terus bangkit meski ditekan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 18:23 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menegaskan PDIP adalah partai wong cilik atau rakyat kecil yang tidak akan pernah mati dan akan terus bangkit mesti terus menerus mendapatkan tekanan.

    Hal tersebut disampaikan Djarot saat peringatan 29 tahun kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli yang digelar di Kantor Pusat DPP PDIP Jalan Diponegoro No.58, Jakarta Pusat, Minggu.

    “Kita adalah partainya wong cilik. Peristiwa 27 Juli menunjukkan kalau wong cilik itu bersatu, meskipun dihantam, ditekan, dia akan bangkit dan melawan. Dia tidak akan pernah mati,” kata Djarot di Jakarta, Minggu.

    Menurutnya, Kudatuli merupakan sejarah penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia karena menunjukkan betapa brutalnya Orde Baru dalam menumpas oposisi politik.

    Ia menyebut penyerangan terhadap Kantor DPP PDIP tahun 1996 sebagai tindakan kekerasan yang mencederai hak berserikat dan berbicara.

    “Yang diserang malah ditangkap dan dihukum, sementara yang menyerang justru berpesta pora di atas darah dan air mata rakyat. Ini tidak boleh dilupakan,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

    Djarot juga mengkritik maraknya korupsi dan gaya hidup elite yang menjauh dari nilai-nilai perjuangan.

    “Jangan sampai kita menjadi mandor kalak, kerja kendor makan kuat. Jangan jadi kaya karena korupsi dan mengeruk sumber daya rakyat. Kekuasaan itu adalah ujian yang sesungguhnya,” ujarnya.

    Peringatan 29 tahun Kudatuli tersebut juga menghadirkan talkshow bertajuk Peristiwa 27 Juli 1996 Sebagai Tonggak Demokrasi Indonesia, yang menghadirkan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dan Ribka Tjiptaning sebagai narasumber.

    Talkshow ini menghadirkan sejumlah pelaku sejarah, seperti Ribka Tjiptaning dan Jacobus Mayong, serta sejarawan Hilmar Farid. Diskusi dimoderatori oleh anggota DPR RI, Denny Cagur. Acara ini bertujuan mengingatkan publik, khususnya generasi muda, bahwa demokrasi yang dinikmati hari ini lahir dari perjuangan dan pengorbanan.

    Terlihat hadir dalam rangkaian acara ini jajaran DPP PDIP seperti Bonnie Triyana, Sadarestuwati, Mindo Sianipar, Wiryanti Sukamdani, Ronny Talapessy, dan Deddy Yevri Sitorus.

    Hadir pula Wakil Sekjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhi Darmo serta Wakil Bendahara Umum PDIP Yuke Yurike. Doa di acara itu dipimpin oleh Guntur Romli.

    Sumber : Antara

  • Revisi pemilu perlu pertimbangkan target nasional

    Revisi pemilu perlu pertimbangkan target nasional

    Tangkapan layar – Wamendagri Bima Arya saat mengikuti diskusi secara daring yang digelar Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Minggu (27/7/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.

    Wamendagri: Revisi pemilu perlu pertimbangkan target nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 18:47 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menilai bahwa revisi sistem pemilihan umum (pemilu) perlu mempertimbangkan terhadap kepentingan nasional dan konteks kondisi global.

    Dia menjelaskan bahwa di masa pasca-reformasi, semangat bangsa Indonesia adalah euforia dalam membuka keran demokratisasi. Namun, kata dia, kondisi saat ini dimensinya berbeda karena bangsa tengah menargetkan untuk Indonesia Emas tahun 2045.

    “Jadi kita harus mengaca pada negara-negara yang kemudian sistem demokrasinya bahkan menjadi kendala tercapainya target-target ekonomi, target-target kesejahteraan,” kata Bima dalam diskusi daring yang digelar Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, kepentingan nasional untuk mencapai target Indonesia Emas tahun 2045 sudah cukup jelas. Hal itu, kata dia, didukung oleh data-data dan prediksi untuk menjadi negara maju.

    “Nah menuju ke sana kita tentu harus kita pikirkan betul racikan politik seperti apa ya,” kata dia.

    Jangan sampai, kata dia, revisi sistem pemilu yang dilakukan justru saling mengunci kondisi politik. Menurut dia, sistem politik yang tercipta perlu memastikan pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, hingga investasi.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa saat ini generasi muda juga perlu disiapkan untuk masuk ke panggung politik untuk menghadapi visi Indonesia Maju dalam 20 tahun mendatang.

    Dia pun menyoroti bahwa pemisahan pemilu bisa berpotensi menciptakan inkompatibilitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    Pasalnya, menurut dia, saat ini kondisi pemerintahan pusat dan daerah sedang dalam kondisi yang nyaman karena perencanaan anggaran bisa kembali digelar secara bersamaan. Dengan kesamaan itu, menurut dia, target yang dituju juga bisa menjadi sama.

    “Nah tiba-tiba dibenturkan dengan realitas, ada kemungkinan berbeda-beda lagi misalnya,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Khofifah minta Kemenhub tambah kapal dan aktifkan Pelabuhan Jangkar

    Khofifah minta Kemenhub tambah kapal dan aktifkan Pelabuhan Jangkar

    Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono. (ANTARA/Willi Irawan)

    Khofifah minta Kemenhub tambah kapal dan aktifkan Pelabuhan Jangkar
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 10:30 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Kementerian Perhubungan menambah kapal dan mengaktifkan Pelabuhan Jangkar untuk atasi antrean di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

    “Gubernur Jatim sudah bersurat ke Menteri Perhubungan untuk meminta tambahan armada kapal melayani penyeberangan Ketapang – Gilimanuk,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Nyono, dikonfirmasi Minggu.

    Nyono mengemukakan surat sudah ditandatangani Gubernur Jatim pada Sabtu (26/7) malam di Ponorogo, dan segera dikirim ke Kementerian Perhubungan.

    “Surat resminya baru akan kami kirim Senin, tapi kami juga sudah berkirim surat kepada Dirjen Hubla dan Direktur Transportasi ASDP Ditjen Perhubungan Darat melalui WhatsApp,” katanya.

    Selain meminta penambahan kapal, Gubernur Khofifah menurutnya juga meminta Kementerian Perhubungan untuk pengaktifan pelabuhan alternatif yakni Pelabuhan Jangkar di Situbondo, untuk mengurai kepadatan aktifitas penyeberangan yang saat ini terpusat di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.

    “Pelabuhan Jangkar sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Ketapang, namun dengan memilah terlebih dahulu truk yang bertonase 40 ton ke bawah melalui jembatan timbang Sedarum Pasuruan untuk dilewatkan Pelabuhan Jangkar sebelum masuk Alas Baluran, namun harus ada deviasi kapal feri kapasitas besar dari Jangkar ke Gilimanuk,” ujarnya.

    Pemprov Jatim menurutnya memang tidak bertanggung jawab secara langsung terkait kemacetan di Pelabuhan Ketapang,

    “Tapi masalah ini tetap menyangkut arus logistik dan mobilitas warga Jawa Timur. Jadi, kami harus bersuara dan mendorong agar solusi segera hadir,” tegas Nyono.

    Pengelolaan pelabuhan penyeberangan Ketapang sepenuhnya berada di bawah PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang.

    Sementara otoritas keselamatan pelayaran dan izin operasional kapal (clearance kapal) berada di bawah kewenangan Syahbandar Tanjungwangi Ditjenhubla dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

    Pihaknya mengaku telah menghubungi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jawa Timur-Bali untuk meminta percepatan respons atas surat Gubernur.

    “Kami sudah komunikasikan secara intens, surat sudah dikirim, dan kami terus mendorong agar segera ada penambahan kapal,” katanya.

    Nyono menjelaskan antrean panjang di Pelabuhan Ketapang menyusul penurunan jumlah kapal yang melayani penyeberangan ke Gilimanuk pasca peristiwa tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli 2025 lalu.

    Dari 15 kapal yang semula aktif di lintasan Ketapang-Gilimanuk, kini hanya enam kapal yang diizinkan beroperasi. Penurunan armada akibat evaluasi keselamatan ketat dari otoritas pelayaran KSOP Tanjungwangi.

    Kapal-kapal yang sebelumnya mampu mengangkut hingga 20 kendaraan, kini hanya diizinkan mengangkut lima unit kendaraan karena penyesuaian beban dan panjang ramp door (pintu rampa)  kapal LCT.

    Sementara kapal-kapal LCT ini yang selama ini mengangkut truk beban berat terutama truk lebih dari tiga sumbu dengan panjang lebih dari 12 meter.

    “Bayangkan, dari 15 kapal menjadi hanya enam yang beroperasi, dan dari kapasitas 20 kendaraan per kapal kini tinggal seperempatnya. Ini jelas menyebabkan antrean panjang,” ujarnya.

    Imbasnya, terjadi antrean panjang terutama truk-truk bertonase berat, mengular hingga puluhan kilometer sampai saat ini.

    Kondisi diperparah karena kapal LCT berkurang, dampaknya truk truk berat tersebut harus menunggu kapal LCT bongkar muat terlebih dahulu di pelabuhan Gilimanuk.

    Butuh waktu lama menunggu kapal tersebut kembali ke pelabuhan Ketapang, karena jumlah kapalnya yang memang berkurang.

    “Solusinya adalah butuh tambahan kapal kapasitas besar yang bisa beroperasi di pelabuhan Ketapang sesuai isi Surat Ibu Gubernur kepada Pak Menhub,” kata Nyono.

    Sumber : Antara